Kamis, 2 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9800

Ada 16.209 Pencari Kerja di Kota Batam

Aris
-
0
Ada 16.209 Pencari Kerja di Kota Batam

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam mencatat ada sebanyak 16.209 orang pencari kerja (Pencaker) sepanjang tahun 2020 di Batam.

Rinciannya, 7.264 orang laki-laki dan 8.945 orang pencaker perempuan.

Kepala Bidang Penempatan Dinas Ketenagakerjaan Batam,
Hendri, menyebutkan, dari jumlah pencaker tersebut, 11.160 orang di antaranya telah ada penempatan atau mendapat pekerjaan sesuai laporan pencaker itu sendiri.

“Data yang masuk ini dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Sementara untuk bulan Juli dan Agustus masih kita rekap karena sampai saat ini baru enam kecamatan yang melaporkan,” katanya, Kamis (10/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Bila melihat rekapan perbulan, pencaker tertinggi berada di bulan Juni yakni berjumlah 4.281 orang.

Puluhan pencari kerja menanti info lowongan pekerjaan di sepanjang kawasan industri Cammo Batam Centre. Foto: Dhiyanto/batampso.co.id

Sedangkan pencaker terendah sepanjang tahun ini yakni di bulan April sebanyak 1.034 orang. Sementara kelompok umur pencaker tertinggi berkisar antara 20 hingga 29 tahun.

“Jumlahnya lebih dari 10.000 ribu orang,” sebut Hendri.

Sementara para pencaker tersebut mulai dari tamatan SD hingga sarjana. Data pencaker tertinggi pun merupakan mereka lulusan SMA atau SMK yakni sebanyak 14.792 orang.

Ditambahkan Hendri, pencaker yang sudah ada penempatan, rata-rata bekerja di berbagai perusahaan di Kota Batam.

Diketahui, guna meningkatkan daya saing pencaker dalam mendapatkan pekerjaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam memberikan pelatihan bagi para pencaker.

Adapun, jenis pelatihan yang disiapkan bagi pencaker, menurut Hendri, adalah pendidikan dasar. Sertifikat yang diberikan setelah melalui proses pelatihan ini dapat digunakan saat melamar pekerjaan nantinya.

Beberapa jenis pelatihan yang akan digelar yakni pelatihan keselamatan kerja K3 Madya, pelatihan dasar K3 Muda, pelatihan teknik komputer, house keeping, scaffolding, AutoCAD Muda, tata rias salon kecantikan, HRD pariwisata, akuntansi MYOB, dan bengkel motor roda dua.

Kemudian, pelatihan tanaman sayur hidroponik, menjahit pola tingkat dasar, menjahit garmen, food and beverage waiter, sekuriti pratama, operator komputer, web deployment, dan welder 3G/4G.(jpg)

100 Persen, JDIH Batam Terintegrasi ke JDIH Nasional

Aris
-
0
100 Persen, JDIH Batam Terintegrasi ke JDIH Nasional

batampos.co.id – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Batam 100 persen sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Atas prestasi itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon di Kantor Perwakilan Kemenkuham RI, Tanjung Pinang, Kamis (10/9/2020).

Wali Kota Batam berharap, dengan adanya apresiasi tersebut, layanan informasi dan dokumentasi produk hukum di Batam makin baik lagi.

“Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan sebagai wadah pusat informasi hukum, dan manajemen dokumentasi yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat Batam,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, dengan adanya JDIH dan sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional tersebut, merupakan salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum serta meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum.

Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional BPHN, Yasmon di Kantor Perwakilan Kemenkuham RI menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Foto; Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

“Kemudian juga memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum,” kata dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Batam, Azril Apriansyah, mengatakan, pengelolaan laman JDIH Batam ini merupakan hasil rancangan dan koordinasi Bagian Hukum Setdako Batam dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

Adapun laman yang bisa diakses untuk menelusuri produk hukum tersebut yakni http://jdih.batam.go.id/.

“Apresiasi ini akan memacu semangat agar ke depan pengelolaan JDIH ini lebih baik lagi. Sebelumnya, Kominfo juga berkolaborasi mengintegrasikan JDIH Sekretaris DPRD Batam,” ujar Azril.

Ia menjelaskan, JDIH ini dibuat berdasarkan Perpres 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Ia mengungkapkan, sebagai anggota JDIH Nasional, Batam memiliki kewajiban untuk mengelola JDIH sebagai data informasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Setiap produk hukum yang ada, wajib diunggah ke laman http://jdih.batam.go.id/,” ujarnya.

Azril menjelaskan, JDIH tersebut juga wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan yang beranggotakan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

Secara sederhana, JDIH menyediakan informasi peraturan perundang-undangan lintas sektor sehingga dapat diakses masyarakat.

“Semua sudah kita integrasikan berdasarkan pedoman atau format dari JDIH Nasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Batam pada 2019 menjadi daerah terbaik se-Kepri dan masuk lima besar di tingkat nasional. Di 2019, Azril mengungkapkan, dari tujuh kabupaten/kota se-Kepri, JDIH Kota Batam unggul dengan total poin sebanyak 86.

Batam mengungguli Kabupaten Karimun dengan total nilai 84 dan disusul Kabupaten Bintan sebagai juara dengan total poin 50.

“Sementara di tingkat nasional, masuk lima besar bersama bersama Sukabumi, Surakarta, Bandung dan Ambon,” katanya.(*/esa)

60 Bakal Calon Kepala Daerah Dinyatakan Positif Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
60 Bakal Calon Kepala Daerah Dinyatakan Positif Covid-19

batampos.co.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum mengungkapkan terjadinya penambahan bakal calon kepala daerah yang tertular virus Korona atau Covid-19.

Ketua KPU Arief Budiman, mengatakan dari laporan yang ia terima pada Kamis (10/9), terdapat penambahan 23 bakal calon kepala daerah yang terkena Covid-19. Sehingga totalnya menjadi 60 orang.

“Laporan sampai dengan kemarin jumlahnya mencapai 60 calon dinyatakan positif Covid-19,” ujar Arief Budiman kepada wartawan, Jumat (11/9).

Arief menambahkan mereka yang tertular Covid-19 tersebut telah setelah melakukan tes usap atau swab test yang dilakukan secara mandiri. “Jadi itu dinyatakan positif saat pemeriksaan swab test,” katanya.

Arief menuturkan bakal calon kepala daerah yang tertular virus Korona tersebut tersebar di 21 provisi dari 32 provinsi di Indonesia. “Ini tersebar di 21 provisi dari laporan yang terima dari 32 provinsi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan setidaknya sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif tertular Covid-19. Sebanyak 37 bakal calon kepala daerah yang positif Covid-19 itu tersebar di 21 provinsi di Indonesia.

‎Adapun, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.‎

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.(jpg)

Terminal Feri Internasional Sekupang Tutup

Aris
-
0
Terminal Feri Internasional Sekupang Tutup

batampos.co.id – Terminal Feri Internasional Sekupang (Sekupang Ferry Terminal) terlihat kosong dan sepi penumpang, pada Kamis (10/9/2020).

Tidak ada aktivitas penumpang yang berangkat maupun datang di pelabuhan internasional tersebut.

Dialnsir dari Harian Batam Pos, kapal-kapal feri yang biasanya silih berganti mengangkut penumpang rute Batam ke Singapura, hanya terlihat parkir berjejer di bibir pelabuhan.

Pantauan Batam Pos, hanya terlihat beberapa petugas keamanan dan kebersihan yang sedang membersihkan setiap sudut pelabuhan.

Jumlah kendaraan di pelabuhan juga bisa dihitung dengan jari. Hanya ada beberapa kendaraan roda empat dan belasan sepeda motor terparkir di pelabuhan.

Begitu juga dengan konter-konter yang menjual tiket kapal, tak satu pun yang buka menjual tiket.

”Sudah tak ada aktivitas sejak tanggal 9 April lalu,” ujar Andi, salah satu sekuriti di pelabuhan tersebut.

Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Sekupang, P Samosir, membenarkan, telah ditutupnya aktivitas pelayaran di Terminal Feri Internasional Sekupang.

Ilustrasi. Arus penumpang di Pelabuhan Internasional, Sekupang. Foto diambil beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

”Sudah mau enam bulan kita tutup. Memang sudah tak ada aktivitas pelayaran lagi di sana,” katanya, Kamis (10/9/2020).

Diakuinya, jumlah penumpang di pelabuhan ini turun drastis semenjak wabah virus corona melanda dunia.

Bahkan, sejak awal tahun lalu, sejumlah pelayaran ke Singapura masih tetap buka namun jumlah kapalnya telah dikurangi.

”Singapura sebelum pemerintahnya menyatakan lockdown, kita masih tetap buka. Namun dari bulan tiga kemarin operasional di sana sudah berhenti,” sebut Samosir.

Disinggung sampai kapan pelabuhan ini ditutup, ia mengaku tidak bisa memastikan, mengingat masih lockdownnya negeri tetangga tersebut.

”Ada wacana bulan September ini sudah dibuka lagi. Tapi karena jumlah positif Covid melonjak, ya tutup lagi. Artinya kita tak bisa memastikan kapan akan dibuka lagi pelayaran di Pelabuhan Feri Internasional Sekupang ini,” bebernya.

Sementara itu, pengelola Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang, Jumarly, mengatakan, Terminal Feri Internasional Sekupang tidak beroperasi setelah ditutupnya Pelabuhan Harbour Front di Singapura.

Harbour Front yang awalnya melayani rute feri Singapura-Batam-Sekupang, pelayanannya dipindahkan ke Pelabuhan Tanah Merah. Sehingga, tidak ada lagi kapal-kapal feri yang berlayar dari Sekupang.

”Karena alasan jauh juga ke Tanah Merah ke Sekupang. Tapi dari Pelabuhan Batam Center masih melayani ke Singapura,” katanya.

Jumarly mengakui, belum mengetahui secara pasti kapan pelabuhan internasional Sekupang ini akan dibuka kembali.

”Tergantung Singapura, kalau mereka buka kita buka. Hanya
saja saat ini 56 negara sudah tak mau menerima kita lagi. Kita terima saja nasib,” tutupnya.

Kondisi berbeda terlihat pada pelayaran kapal di Pelabuhan
Domestik Sekupang. Terpantau, jumlah pelayaran di pelabuhan
domestik itu masih berjalan normal.(jpg)

BP Batam Olah Air Limbah Siap Pakai

Aris
-
0
BP Batam Olah Air Limbah Siap Pakai
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi solusi untuk kelestarian air di waduk-waduk yang ada di Pulau Batam.

Dengan adanya IPAL air limbah domestik akan diolah menjadi air baku yang siap pakai sehingga dapat mengatasi krisis air. 

IPAL dapat mendukung pelayanan dan keandalan sistem pengelolaan air minum (SPAM) di Kota Batam.

IPAL, merupakan solusi untuk ketersediaan air baku di Batam mampu menghasilkan air baku 230 liter per detik. Sehingga dapat membantu mengatasi krisis air baku di Batam.(esa/adv)

Bank Indonesia Beberkan Solusi Pemulihan Ekonomi Kepri

Aris
-
0
Bank Indonesia Beberkan Solusi Pemulihan Ekonomi Kepri

batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memaparkan berbagai upaya yang diperlukan untuk segera memulihkan perekonomian Kepri yang terpuruk selama pandemi Covid-19.

Namun, kecepatan pemulihan ekonomi Kepri, tetap dipengaruhi oleh pengendalian penyebaran Covid-19.

”Langkah pertama, mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan aman,” ujar Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri, Musni Hardi, Kamis (10/9/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Musni mencontohkan, kegiatan ekonomi di sektor pariwisata. Perlahan bisa berjalan dengan aman jika pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan (protkes) dengan baik.

Jaminan protkes yang baik akan menimbulkan kepercayaan publik, khususnya wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan Nusantara (wisnus) untuk berkunjung ke Kepri.

Namun, lanjutnya, yang paling memungkinkan adalah menggaet wisnus. Sebab, Malaysia dan Singapura masih memberlakukan aturan ketat.

Kedua, akselerasi realisasi anggaran dan stimulus fiskal. Caranya dengan mendorong realisasi belanja modal pemerintah, termasuk belanja infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial.

Sejauh ini, penyaluran bantuan sosial sudah berjalan. Namun, untuk infrastruktur, nyaris semua terhenti karena alokasi anggaran lebih banyak untuk penanganan Covid-19.

Namun BI menilai, proyek-proyek infrastruktur strategis yang anggarannya tetap dipertahankan, sebaikanya segera direalisasikan. Dengan begitu, terjadi perputaran perekonomian.

”Ketiga, memberikan insentif bagi dunia usaha yang terdampak Covid-19,” ungkapnya.

BI menilai, sangat penting memberikan insentif atau stimulus ke dunia usaha agar kegiatan usaha mereka bisa kembali berjalan.

Paling tidak, beban mereka berkurang, sehingga tetap bisa menjalankan roda usahanya dengan baik.

Ilustrasi. Bank Indonesia. (dok. JawaPos.com)

Insentif itu bisa berasal dari pemerintah daerah, seperti yang
diusulkan para pengembang berupa penurunan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO), penundaan atau pengurangan kewajiban membayar pajak, dan berbagai insentif lain yang memungkinkan diambil oleh pemerintah daerah.

Insentif lainnya, bisa datang dari pemerintah pusat. Seperti insentif keringanan atau pengurangan serta penghapusan abodemen listrik yang telah berjalan di sebagian wilayah di Kepri dan beragam insentif lainnya.

Termasuk subsidi gaji Rp 600 ribu dari pusat untuk pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

Keempat, restrukturisasi kredit dan dunia usaha, dimana optimalisasinya harus mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19.

Kelima, digitalisasi ekonomi, keuangan, dan mendorong penggunaan produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal.

Saat ini, pandemi membuat masyarakat makin familiar dengan transaksi nontunai. Mulai dari berbelanja kebutuhan seperti makanan, minuman, dan berbagai kebutuhan lainnya, lebih banyak dilakukan melalui daring (online).

”Caranya, dengan perluasan transaksi pembayaran secara
nontunai serta mendorong penggunaan produk UMKM dengan mendukung kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI),” tuturnya.

Keenam, mendorong iklim usaha dan investasi yang kondusif. Terutama menjelang dan pasca Pilkada serentak pada Desember nanti.

Ketujuh, melakukan perbaikan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Kedelapan, mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru.

”Dalam jangka panjang, mengembangkan industri berbasis sumber daya alam lokal seperti industri maritim dan mendorong penguatan local value chain untuk mengurangi ketergantungan impor,” terangnya.

Khusus mengenai pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi ke minus 6,66 persen di triwulan kedua, Musni menyebut, masih terdapat sejumlah risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian di triwulan ketiga dan keempat.

”Peningkatan jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 yang membuat masyarakat kembali mengurangi aktivitas sosial, penurunan harga migas yang dapat memengaruhi lifting migas, dan penundaan realisasi investasi dari sektor swasta, serta ketidakpastian kondisi perekonomian di masa pandemi, sangat berisiko bagi perekonomian Kepri di triwulan ketiga dan keem-
pat,” jelasnya.(jpg)

Lagi, Warga Batam Meninggal Dunia Karena Covid-19

Aris
-
0
Lagi, Warga Batam Meninggal Dunia Karena Covid-19

batampos.co.id – Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam kembali mengumumkan warganya yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif Covid-19.

Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan, warga Kota Batam tersebut berinisial ADD (43) dan menetap di Kecamatan Batu Aji.

ADD diketahui berobat ke salah satu rumah sakit dengan keluhan demam, batuk berdahak, sesak napas, disertai badan terasa lemas dan muka pucat.

Jumlah pasien Covid-19 hingga Kamis (10/9/2020).

Kondisi ADD semakin berat dan dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan intensif di ICU.

ADD masuk dalam klasifikasi probable atau sudah dikonfirmasi Covid-19 meninggal dunia.

Hingga Kamis (10/9/2020) diketahui total jumlah warga Kota Batam yang meninggal dunia karena Covid-19 sebanyak 37 orang.(*/esa)

Pemerintah Longgarkan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Ahmadi Sultan
-
0
Pemerintah Longgarkan Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan

batampos.co.id – Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan seiring dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelangsungan usaha sekaligus tetap memberikan perlindungan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

”Supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kemarin (9/9). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang terbit pekan lalu (31/8).

Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui PP tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Iuran yang semula harus dibayar pada tanggal 15 diperpanjang menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

Kedua, keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Lalu yang ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan. ”Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bulan Agustus 2020 sampai Januari 2021,” jelas Ida.

Untuk memperoleh relaksasi, terang Ida, pasal 13 ayat (1) mensyaratkan bahwa pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum Agustus 2020 diberi keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai Juli 2020. ”Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Sementara bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM pada Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, kelebihan iuran tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya. ”Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan,” ujarnya.

Ida juga menyampaikan survei online LIPI, Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemenaker, serta Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai 2 Mei 2020. Survei menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat memengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia.

Melemahnya perekonomian dan penurunan produktivitas akibat Covid-19 sangat berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja itu akan memengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menambahkan, relaksasi iuran itu merupakan bentuk stimulus yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja dan melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui bantuan subsidi upah pekerja/buruh. ”Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemi dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

”Relaksasi ini penting agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik. Sebab, kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentu bisa terhindar juga PHK atau bertambahnya pengangguran,” imbuh Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo Dipa Susila.(jpg)

Gagalkan Penyelundupan Narkotika, 3 Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam Dpaat Penghargaan

Aris
-
0
Gagalkan Penyelundupan Narkotika, 3 Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam Dpaat Penghargaan

batampos.co.id – Tiga petugas Avition Security (Avsec) Bandara Internasional Hang Nadim Batam mendapatkan penghargaan dari
Kementerian Perhubungan RI karena berhasil mengagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu yang dibawa oleh oknum pegawai Kemenhub berinisial RDP pada Sabtu (22/8/2020) lalu.

Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan, Elfi Amir, mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas keberhasilan petugas Avsec BUBU Hang Nadim dalam mengagalkan sejumlah kasus penyelundupan narkotika yang akan melewati Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

“Penghargaan ini merupakan arahan langsung dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto,” katanya.

Pihaknya turut bangga atas prestasi yang dicapai oleh petugas Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan, Elfi Amir, memberikan piagam penghargaan kepada tiga orang petugas Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Semoga prestasi ini dapat dicontoh oleh bandara-bandara lainnya di Indonesia. Karena untuk mencegah penyelundupan narkotika ini amat sangat sulit, dan memerlukan keahlian khusus,” ujarnya.

Ia juga meminata agar petugas Avsec Bandara Internasional Hang Nadim Batam, dapat terus melakukan penegakkan prosedur demi keamanan dan keselamatan penerbangan.

Ia menyebutkan, dengan adanya temuan oknum pegawai Kemenhub yang menyelundupkan narkotika di Bandara Internasional Hang Nadim, pihaknya langsung mengeluarkan Surat Edaran untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengecekan kepada siapa saja, baik itu masyarakat maupun pejabat, yang memasuki kawasan bandara dan hendak melakukan penerbangan.

Direktur Keamanan Penerbangan Kementerian Perhubungan, Elfi Amir, Direktur BUBU dan TIK Bandara Internasional Hang Nadim, Suwarso, berfoto bersama dengan para petugas Avsec. Foto: BP batam untuk batampos.co.id

Direktur BUBU Hang Nadim dan TIK BP Batam, Suwarso, juga mengapresiasi keberhasilan petugas avsec dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu.

“Penghargaan ini akan terus memotivasi para petugas avsec untuk bekerja lebih baik dan terus bekerja pada koridor tugas pokok dan fungsi,” ujarnya.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah yang terus memantau kinerja petugas Avsec dalam menjaga keamanan dan keselamatan di lingkungan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan di Ruang Dharma Wanita Bandara Hang Nadim Batam, Kamis (10/9/2020).

Penerima piagam penghargaan tersebut yakni Agung Sofyan, Mega Rama Dika, dan Tiar Riska Ulina.(*/nto)

Ingat! Penyelewengan Dana BOS Bisa Kena Hukuman Mati

Ahmadi Sultan
-
0
Ingat! Penyelewengan Dana BOS Bisa Kena Hukuman Mati

batampos.co.id – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang memperingatkan seluruh pihak terkait agar tidak menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kepentingan pribadi. Pelaku, kata dia di masa pandemi seperti ini bisa dikenakan ancaman hukuman mati.

“Apalagi kalau misalkan anggaran 2020 pada masa Covid-19 ini digunakan untuk kepentingan pribadi dan menjadi kasus korupsi. Maka dengan sesuai dengan undang-undang bahwa ancamannya pada masa wabah bencana adalah ancaman mati,” jelas dia dalam webinar Sosialisasi Petunjuk Teknis BOS Afirmasi dan Bos Kinerja, Kamis (10/9).

Untuk itu, dia meminta agar masyarakat turut mengawasi penggunaan Dana BOS ini. Apalagi, Dana BOS benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran di tengah pandemi. Begitu juga dengan warga di satuan pendidikan, kata dia sebaiknya tidak melakukan pelanggaran yang melawan hukum negara.

“Kita tentu saja tidak ingin ada kepala sekolah kita, atau guru-guru kita, atau dinas kita yang berhadapan dengan hukum. Apalagi saat ini kita kekurangan guru, kekurangan kepala sekolah,” terangnya.

Catharina berharap agar peringatan ini dapat membuat para kepala sekolah, guru, komite sekolah dan dinas pendidikan (Disdik) untuk menggunakan Dana BOS dengan tepat. Dia juga memberikan penegasan bahwa penggunaan dana ini wajib dipertanggungjawabkan.

“Jadi tolong ini sekali lagi kita berikhtiar karena kita harus bertanggung jawab atas setiap Rp 1 Dana BOS yang kita kelola,” tutupnya.(jpg)

1...9,7999,8009,801...14,083Halaman 9,800 dari 14,083

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000