Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya rencana dan target tinggi untuk menggenjot sektor ekonomi. Namun, upaya itu harus tersendat karena ketidaksigapan penanganan pandemi Covid-19.
—
PRESIDEN Joko Widodo sebenarnya tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan pada periode pertama memimpin pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas telah disusun di samping melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang digeber sebelumnya.
Pada tahun pertama memimpin bersama Ma’ruf Amin, batu sandungan bernama pandemi menahan langkah pemerintah. Bukannya berakselerasi, pekerjaaan rumah di bidang ekonomi justru bertambah panjang. Sebut saja neraca dagang yang terkontraksi, pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, ancaman resesi, hingga utang luar negeri yang membengkak.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menyoroti, respons pemerintah yang terbilang telat dalam penanganan pandemi berpengaruh besar.
’’Karena respons yang telat, pandemi masuk ke Indonesia dan menyebar lebih cepat, bahkan dibanding negara-negara tetangga yang lebih dahulu terkena (Covid-19),’’ ujarnya kemarin.
Kondisi itu diperparah dengan koordinasi dan manajemen risiko untuk penanggulangan pandemi yang semrawut. Padahal, sejak awal, persoalan Covid-19 adalah hal yang serius. ’’Itu (penanganan kesehatan, Red) masalah inti yang berpengaruh, terutama pada saat pemulihan ekonomi. Kalau grafik Covid masih naik, pemulihan ekonomi akan lambat ke depan,’’ tegasnya.
Tantangan pemerintah kini lebih berat akibat pandemi. Angka kemiskinan yang berpotensi meningkat, misalnya. Padahal, kata Faisal, sebelum ada pandemi, pemerintah terbilang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari double-digit ke single-digit.
Permasalahan sebenarnya muncul bukan dari angka si miskin saja. Melainkan masih ada kategori orang-orang rentan yang notabene tidak masuk kategori miskin, tapi dekat dengan garis kemiskinan. ’’Saat pandemi, jumlah orang miskin yang berasal dari orang rentan ini membeludak. Ini memang bisa ditahan dengan bantalan bansos, tapi kan bansos tidak sustainable. Maka, strategi utama mengentaskan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Ini PR buat pemerintahan ke depan,’’ tegas Faisal.
Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyatakan, beberapa poin disorot pada setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya, Indonesia tercatat menempati urutan ketujuh tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri (ULN), yakni USD 402 miliar, mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia. Beban ULN Indonesia jauh lebih besar daripada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand.
’’Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,’’ ujarnya kepada Jawa Pos.
Bhima melanjutkan, pemerintah pada 2020 menerbitkan global bond USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ’’Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang kepada generasi ke depan,’’ imbuhnya.
Dengan kata lain, setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri.
Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Hal itu disebabkan orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uang. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ’’Pascapandemi, ketimpangan aset makin lebar,’’ tambahnya. Angka kemiskinan diperkirakan lebih dari 12–15 persen yang dipicu kenaikan jumlah orang miskin baru.
Sementara itu, dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming menilai bahwa pemerintah telah berupaya dan berada di jalur yang benar untuk meningkatkan perekonomian serta investasi. Pada lima tahun pemerintahan Jokowi sebelumnya disebut ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha.(*/jpg)
