batampos.co.id – Permasalahan Taksi Online tak bisa tuntas dibahas di tingkat Kota Batam. Karena semuanya bermuara Dinas Provinsi Kepri. Polresta Barelang sempat melakukan mediasi atas kasus taksi online. Tapi tetap juga tidak ada jalan keluar. Karena wewenang penyelesaian masalah taksi online berada di tangan Dinas Provinsi Kepri.
Kadishub Kota Batam Rustam Effendi mengaku tidak dapat berbuat banyak atas permasalahan tersebut.
“Kami tidak punya wewenang itu, semuanya di Provinsi,” katanya, Sabtu (7/12/2019).
Ia mengaku tidak tau harus berbuat apa pun lagi. Karena permasalahan ini sudah dirapatkan di Mapolda Kepri, tapi juga tidak mendapatkan titik temu.
“Mau sounding macam mana lagi, Surat sudah, rapat sudah. Kami juga gak boleh sama sekali, tak bisa kami paksa untuk memiliki wewenang disana. Untuk lebih jelas tanya ke Provinsi saja,” ungkapnya.
Hal yang senada diucapkan oleh Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rahmad Purboyo. Ia mengatakan masih menunggu jawaban dari Provinsi. “Kami sudah bersurat, masih tunggulah,” ucapnya.
Ia mengatakan regulasi pengaturan taksi online ini semuanya berada ditangan Provinsi. Sehingga, kapolisian tidak dapat melakukan apapun, dan hanya bisa mencoba menjaga situasi kamtibmas.
“Bermuara ke Pemprov semua,” ucapnya.
Prasetyo mengaku hanya bisa melakukan pendekatan ke ketua-ketua kelompok taksi online dan pangkalan. Lalu meminta para ketua kelompok ini menjaga anggota, untuk dapat meredam emosi dan perbuatan yang melanggar aturan.
“Saling menahan emosi lah,” ujarnya.
Sehingga benturan-benturan yang akan terjadi bisa diredam. Benturan ini, katanya hanya merugikan kedua belah pihak yang bertikai.
“Mari sama-sama berpikir positif, sehingga tidak ada friksi-friksi dilapangan,” ucapnya.
Ia mengakui banyak persepsi terkait aturan yang diterapkan antara Taksi Pangkalan dan Taksi Online tersebut.
“Jangan terpancing. Redam emosi sampai aturan baku terbentuk,” ungkapnya. (ska)
batampos.co.id – Siklon kammuri telah habis. Namun gelombang di beberapa wilayah perairan di Kepri tetap tinggi. Hal ini tidak terlepas dari angin utara yang makin menguat setiap harinya. Puncak angin utara tersebut memang berlangsung sepanjang Desember hingga Januari. Pantauan Stasiun Meteorologi Hang Nadim, gelombang setingga 6 meter terdapat di perarain Natuna hingga esok (8/12) hari. Dan diprediksi akan menurun di Senin (9/12), dengan ketinggian gelombang mencapai 5 meter saja.
Sedangkan di perairan Anambas gelombang setinggi 5 meter akan terjadi hingga esok (8/12) hari juga. Dan menurun di Senin (9/12) dengan tinggi gelombang mencapai 4 meter. “Kecepatan anginnya rata-rata di daerah ini, 5 hingga 35 kilometer per jamnya,” kata Forecaster Stamet Hang Nadim, Pande Roni, Sabtu (7/12)
Sementara itu, di perairan Bintan Utara gelombang kategori tinggi juga diprediksi terjadi, ketinggiannya dikisaran 2,5 meter. Lalu di perairan Lingga ketinggian gelombang masuk dalam kategori sedang, dengan ketinggian dikisaran 1,3 meter.
Sedangkan di perairan Batam dan Karimun, ketinggian gelombang berada dikisaran 0,4 hingga 1 meter saja.
Pande mengatakan masyarakat harap memperhatikan resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Ia mengatakan perahu nelayan sangat rentan dengan gelombang setinggi 1,25 meter, lalu kapal tongkang rentang dengan gelombang diatas 1,5 meter, kapal ferry juga berbahaya apabila melewati gelombang diatas 2,5 meter.
“Untuk kapal Kargo batas gelombangnya diatas 4,0 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada,” ungkapnya.
Ia meminta masyarakat jangan memaksakan berlayar saat gelombang tinggi. Karena bisa memberikan negatif bagi kapal-kapal yang nekat melintasi perairan yang masuk dalam kategori gelombang tinggi. “Berhati-hati selalu,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Manajemen perusahaan PT HLN memberikan paket sembako kepada ratusan karyawannya, Sabtu (7/12/2019).
Kegiatan tersebut disejalankan dengan peringatan HUT ke 17 perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Batamindo, Mukakuning.
Perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing rubber itu juga menggelar family gathering.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang hadir di acara tersebut berharap agar semua pihak ada dalam perusahaan hendaknya saling menjaga. Sehingga perusahaan tetap eksis.
“Yang paling penting sekali adalah menjaga situasi Batam tetap aman dan kondusif,” jelasnya.
Menurutnya, jika Batam aman, maka investor akan berdatangan dan lapangan kerja semakin banyak.
“Saya titip kepada saudara-saudaraku yang ada di sini untuk tetap jaga keamanan dan ketertiban bersama,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad memberikan sembako secara simbolis kepada karyawan PT HLN. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Ketua Bipartit PT HLN, Tri Tampan, mengatakan, perusahaan yang sudah 17 tahun beroperasi itu sangat peduli dengan karyawannya.
“Meskipun berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi selama ini, seluruh komponen yang ada di dalam perusahaan selalu kompak untuk tetap bertahan dan memajukan perusahaan,” katanya.
Kedepannya Tri berharap seluruh pihak yang ada di dalam perusahaan tetap menjaga kekompakan. Sehingga, perusahaan tetap eksis dan semakin berjaya.
“Karyawan semua ada 220 orang dan ini yang harus kami jaga. Semakin maju perusahaan ini semakin baik kedepannya karena bisa merekrut karyawan lagi,” kata Tri.
Salah seorang karyawan PT HLN, Erni, sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perusahaan tersebut.
“Ahlamdulilah, hari sangat luar biasa, keakraban keluarga besar PT HLN sangat terasa. Pimpinan dan karyawan saling berbaur satu sama lain dan semuanya happy,” ujarnya.(iwa)
Guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas suplai ke pelanggan, ATB secara berkala melakukan pekerjaan penguatan suplai. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari investasi ATB, seiring tingginya kebutuhan air bersih di pulau Batam.
Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB mengatakan, ATB tetap mengutamakan pelayanan prima melayani kebutuhan air bersih. Meski secara konsesi ATB akan berakhir pada November 2020. Rangkaian pekerjaan penguatan suplai dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan pelanggan.
“ATB tetap memberikan pelayanan prima pada pelanggan, meski memasuki masa akhir kontrak pengelolaan air bukan jadi tujuan utama kami. Menjaga suplai air ke pelanggan jadi prioritas ATB, salah satunya mengupgrade jaringan suplai ke pelanggan,” ujar Maria, Jumat (6/12).
Setiap tahunnya, pekerjaan penguatan suplai dilakukan bertujuan memperkuat suplai ke beberapa wilayah yang belum mendapat suplai dengan maksimal. Mulai dari program rekonfigurasi rezim suplai, pekerjaan interkoneksi jalur transmisi, hingga penguatan di sejumlah Instalasi Pengolah Air (IPA)
“Pekerjaan berkala yang kami lakukan adalah untuk pelanggan, termasuk penambahan dan penguatan jaringan pipa pelanggan yang ada di area hilir atau area ujung IPA,” jelas Maria.
Program penguatan suplai yang dilakukan ATB tersebar dibeberapa wilayah di Batam, mulai dari Batam Centre, Sungai Panas, Tiban, Mukakuning, Duriangkang hingga wilayah Batu Aji.
Tidak hanya itu, ATB tetap mengeluarkan biaya investasi miliaran rupiah untuk meningkatkan keandalan suplai. ATB juga terus berkomitmen mendukung program pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah.
ATB lakukan sejumlah pekerjaan penguatan suplai di beberapa area.
“Pembangunan di Batam sedang ditata dengan baik, ATB mendukung kegiatan peningkatan infrastruktur. Terlebih pipa ATB juga bagian infrastruktur strategis untuk keberlangsung air bersih bagi masyarakat,” tambah Maria
Sementara itu, proyek perbaikan jaringan pipa distribusi terus disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini. Penguatan jaringan yang dilakukan ATB secara bertahap, bagian dari pelayanan ATB mempersiapkan kebutuhan air bersih.
Sekaligus menjawab tantangan area kritis yang masih terdapat di beberapa wilayah di Batam. Dari total pelanggan sekitar 289 ribu lebih, sekitar satu persennya masih mengalami kendala pada suplai air.
“Hal ini diharapkan bisa memberikan dampak suplai yang lebih baik yang dilakukan secara bertahap. Mengingat pekerjaan dilakukan tersebar di beberapa wilayah pelanggan. Sejumlah wilayah sudah mendapatkan peningkatan suplai dan kualitas air ke pelanggan, termasuk melakukan efisiensi dari faktor kebocoran air,” harapnya
Lebih dari itu, ATB tidak semata-mata memperhatikan keuntungan bisnis. ATB juga memiliki tanggung jawab moral memberikan keandalan pelayanan. Setelah 24 tahun memberikan yang terbaik bagi Batam, ATB tak ingin kualitas layanannya turun, walaupun di penghujung konsesi.
“Pelanggan tidak perlu khawatir, karena kami komitmen akan tetap memberikan pelayanan optimal sampai akhir. Bahkan, kami tidak akan ragu-ragu keluar uang, walaupun secara bisnis tidak menguntungkan,” jelasnya.
Isu keterbatasan sumber daya air hendaknya juga mendapat perhatian serius dari semua pihak. Menurutnya, cadangan air baku di Batam saat ini sudah tinggal 10 persen, atau 350 liter per detik. Padahal, pertumbuhan sambung baru terus bergerak cepat setiap bulannya .
“Sebulan ATB menerima sekitar 800 permintaan sambung baru, atau setara dengan 200 liter perdetik setiap tahunnya. Dengan asumsi tersebut, maka cadangan air baku yang ada sekarang hanya bisa bertahan kurang dari 2 tahun lagi,” tambah Maria
Komitmen pembangunan ekonomi di Batam harus terus diselaraskan dengan pembangunan ekologi. Jika tidak daya dukung dan daya tampung Batam berpotensi terus tergerus, sehingga daya saing kawasan juga menurun. (*)
batampos.co.id – Tampaknya banyak pihak yang ikut geram dengan kasus penyelundupan sparepart Harley Davidson dan sepeda Brompton oleh Garuda.
Keputusan pemerintah, khususnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang mencopot Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Ashkara Danadiputra atau Ari Ashkara atas kasus tersebut dinilai sudah tepat.
Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi) menyambut positif keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang telah memecat mantan Direktur Utama Ari Askhara.
Mereka menilai, kepemimpinan Ari cenderung kontroversial dan dinilai merugikan perusahaan dan pegawai.
”Kami sangat mendukung respon cepat Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus penyelundupan di pesawat garuda ini,” ujar Ketua Ikagi Zainal Muttaqin, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12/2019).
Dia membeberkan sejumlah kebijakan kontroversial Ari Askhara selama menjabat sebagai pimpinan tertinggi Garuda.
Dia mengungkapkan, Ari pernah memalsukan laporan keuangan perusahaan pada 2018 dan mengubah angka yang tadinya rugi menjadi untung.
Keputusan kontroversial lainnya adalah pengalihan rute penerbangan dari Jakarta-London dan Jakarta-Amsterdam melalui Denpasar secara sepihak, larangan foto dan video dalam pesawat terhadap penumpang, dan terakhir penyelundupan Harley Davidson.
Zaenal mengatakan, pengalihan rute London dan Amsterdam itu merugikan awak kabin karena menambah waktu kerja mereka.
Ketua IKAGI Zaenal Muttaqin (kiri) didampingi Ketua Bidang Usaha Rani Ayas saat menggelar konferensi pers terkait penyelundupan Harley Davidson milik Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Ari Askhara di RA Residence, Jakarta, Jumat (6/12/2019). Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
Dia melanjutkan, pengalihan rute itu memperpanjang jarak tempuh penerbangan menuju London dan Amsterdam hingga 19 jam lebih.
”Yang paling mendasar dan prinsip bahwa apa yang dilakukan pak Ari atau kebijakan atau peraturan yang dilakukan sepanjang periode pak Ari itu dilakukan dengan ucapan mereka, ucapan pak Ari menjadi aturan bagi perusahaan,” bebernya.
Dia melanjutkan, kebijakan kontroversial Ari Askhara yang merugikan awak kabin secara langsung di antaranya, mempersulit terjadinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen dan pekerja, menjatuhkan larangan terbang atau grounded kepada para pengurus serikat pekerja, mem-PHK tanpa alasan yang jelas beberapa awak kabin hingga membentuk serikat pekerja tandingan yang membela kepentingannya.
”Cukup banyak kebijakan aneh Ari Askhara selama menjabat sebagai Dirut Garuda yang merugikan awak kabin. Maka dari itu kami bersyukur pak Erick memecatnya,” tegas Zaenal.
Pihaknya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN mengusut tuntas keterlibatan jajaran direksi lain yang berupaya melakukan hal serupa seperti Ari Askhara.
“Masih banyak jajaran direksi yang berupaya melakukan langkah-langkah kebijakan merugikan terhadap awak kabin dan juga terhadap perusahaan, anak perusahaan, karyawan hingga secara langsung dan tidak langsung terhadap masyarakat seba-gai penumpang,” urainya.
Dia menambahkan, setelah pencopotan Ari Askhara, jajaran direksi maskapai pelat merah ini diharapkan bisa diisi oleh sosok-sosok yang profesional dan beretika baik.
Sehingga mampu mewujudkan perusahaan yang menguntungkan bagi semua pihak. Sementara itu, Kementerian BUMN mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dengan oknum lainnya yang tersangkut kasus ini.
Menurut dia, kasus ini tidak hanya masuk ke ranah perdata, tapi juga pidana mengingat ada kerugian.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunggu proses Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memecat Direktur Utama PT Garuda Indonesia Ari Ashkara.
Menurut dia, hal ini karena Garuda Indonesia merupakan perusahaan terbuka yang keputusan akhir aksi korporasinya berada di tangan pemegang saham.
”Kami masih menunggu dan melihat karena prosesnya RUPS karena perusahaan terbuka. Mau tidak mau lewat formalnya RUPS,” jelasnya.
“Nanti akan kami lihat juga bagaimana Dirut Garuda yang sekarang, apakah dia langsung mundur atau menunggu RUPS,” ujarnya lagi.
Kementerian BUMN memastikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia diserahkan kepada Fuad Rizal yang saat ini menjabat sebagai direktur keuangan dan manajemen risiko.
Arya menegaskan bahwa Fuad Rizal ditunjuk karena tidak terlibat dengan skandal penyelendupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.
”Yang pasti Pak Fuad gak ada ikut kemarin, sementara kan kita mau operasional jalan juga,” beber Arya.
Berbicara mengenai kandidat yang berpotensi untuk duduk di kursi kepemimpinan Garuda Indonesia, nama mantan menteri ESDM yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PT KAI Ignatius Jonan, sempat santer terdengar.
Jonan memang dikenal bertangan dingin, salah satunya terbukti sukses meningkatkan kinerja PT KAI dengan berbagai strateginya.
Namun, pihak Kementerian BUMN sendiri masih menutup rapat informasi tersebut dan enggan memberikan konfirmasi.
Arya hanya kembali menegaskan bahwa dengan pencopotan Dirut Garuda kali ini, Menteri Erick sedang membuktikan komitmen untuk ”bersih-bersih” BUMN.
Sebab yang jadi fokus ke depan Erick, menurut Arya, tak boleh lagi ada penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat BUMN.(far/agf/dee/jpg)
batampos.co.id– Dua pekan jelang dilantiknya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK), istana belum mau membeberkan nama-nama yang bakal menjabat. Dalihnya, proses penjaringan masih berlangsung.
Juru bicara kepresidenan Fadjroel Rachman meminta publik bersabar. Jika sudah tuntas, akan disampaikan ke publik.
”Tunggu saja pelantikan nanti,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/12/2019).
Fadjroel mengatakan, penjaringan dilakukan oleh tim yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
Anggotanya sejumlah staf khusus seperti Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Dini Purwono dan dirinya.
Tugas tim internal tersebut menelusuri nama-nama calon yang potensial sesuai dengan syarat-syarat administratif yang disebutkan dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019.
”Kalau Presiden menga-takan, tolong cek nama ini, kita cek,” imbuhnya.
Dia menegaskan, nama-nama dengan rekam jejak antikorupsi akan diprioritaskan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak ingin terburu-buru dalam menetapkan nama Dewas KPK.
Mengingat batas akhir penetapannya masih relatif lama, yakni 20 Desember 2019 mendatang.
Sekitar 1.000 karyawan KPK menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/9/2019) lalu. Foto: Fedrik Tarigan/JAWA POS
”Ini masih proses berjalan. Kita masih tanggal 20-an kan,” katanya.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menunggu penetapan dewas oleh Presiden. Sebagai pelak-sana UU KPK yang baru, kata Agus, lembaganya tidak bisa berbuat banyak.
”Sekarang yang kami lakukan adalah intensif rapat transisi (melak-sanakan UU KPK baru, red),” kata Agus di gedung KPK, kemarin.
Agus menyebut pihaknya sama sekali belum dimintai rekomendasi oleh presiden soal teknis penetapan dewas. Begitu pula soal siapa saja sosok yang masuk bursa dewas.
”Nggak (dimintai rekomendasi). Kalau dari itu (penetapan dewas) kan kami (KPK) hanya pelaksana saja,” papar komisioner KPK asal Magetan tersebut.
KPK pun tidak memiliki kriteria khusus terkait dewas yang kemungkinan akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan pimpinan yang baru pada 21 Desember mendatang itu.
Agus menyerahkan sepenuhnya penetapan dewas itu kepada presiden sebagaimana diatur dalam UU KPK yang baru.
”Yang pilih (dewas) kan presiden,” tuturnya.
Terpisah, Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar yang juga concern mengikuti perkembangan isu pemberantasan korupsi menyampaikan, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil masih menolak kehadiran UU KPK yang baru.
Untuk itu, mereka juga tidak sepakat dengan kemunculan dewas KPK.
”Karena dewas (KPK) sebenarnya tidak memberikan pengaruh signifikan,” kata dia kepada Jawa Pos (grup Batam Pos) kemarin.
Menurut Erwin, UU KPK sudah jelas merupakan bentuk pelemahan Lembaga Antirasuah. Pun demikian dewas KPK yang dipilih berdasar aturan tersebut.
Dia menilai, ada atau tidak dewas KPK tidak akan memberi banyak pengaruh terhadap masa depan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
”Dewas sekarang dipilih tujuannya apa. Kewenangan KPK sudah dipangkas semua. Mau diapakan lagi,” bebernya.
Erwin menilai, kehadiran dewas KPK hanya pemanis dalam upaya pemberantasan korupsi ke depan.
”Padahal subtansinya dewas itu sebenarnya melemahkan,” imbuhnya.
Itu pula yang melandasi sikap tegas koalisi masyarakat sipil yang selama ini menolak UU KPK.
”Jadi, posisinya kawan-kawan, posisinya saya adalah melihat dewas itu tidak penting dan tidak urgen. Bahkan dewas itu bagian dari pelemahan KPK sendiri,” lanjutnya.
Lebih dari itu, Erwin menyam-paikan bahwa Presiden Jokowi yang sudah menyampaikan akan memperkuat KPK belum kelihatan bakal menepati janji tersebut.
Malahan, dia menilai presiden ikut jadi bagian pihak yang membuat KPK semakin lemah. Menurut dia, hal itu akan semakin kelihatan setelah dewas KPK dilantik.
”Jika memang dewas yang dipilih tidak punya rekam jejak baik, tidak punya konflik interest,” imbuhnya.(far/tyo/syn/jpg)
Kebiasaan minum teh itu berawal saat Jake iseng mencicipi racikan teh milik polisi yang menungganginya.
Sekali, dua kali, Jake ternyata ketagihan. Hingga kini kuda berumur 20 tahun tersebut enggan keluar dari kandangnya jika tidak ada yang membawakan mug besar berisi teh.
”Ia sukanya teh dengan susu dan dua balok gula. Tentunya dengan sedikit campuran air dingin supaya tak terlalu panas,” ujar Lindsey Gaven, pelatih kuda Kepolisian Merseyside, kepada Metro.(*/bil/c9/oni/jpg)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri undangan makan malam sekaligus ramah tamah yang diadakan oleh Kedutaan Inggris di Jakarta, Rabu (4/12/2019) lalu, di kediaman Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, yang diawali dengan pidato yang disampaikan oleh Wakil Duta Besar Inggris, Rob Fenn.
Rob Fenn menyampaikan, acara makan malam tersebut diadakan untuk para pemangku kebijakan, terkait penerbangan di Indonesia dan juga untuk para pengusaha asal Inggris yang sedang berada di Jakarta dalam rangka Event Internasional ‘Airport Solution Indonesia 2019’.
Airport Solution Indonesia 2019 merupakan even Internasional yang sedang berlangsung dari tanggal 4 hingga 7 Desember 2019 di Jakarta Conventon Center, Jakarta.
Rob Fenn mengatakan, sebagai negara yang memiliki bandara berkelas Internasional serta memiliki banyak perusahaan penerbangan yang berpengalaman di berbagai bidang, seperti technology, planning and design, equipment supply, dsb, sudah sewajarnya Inggris melirik negara lain termasuk Indonesia untuk dijadikan partner.
Dalam kesempatan acara makan malam tersebut, BP Batam yang diwakili oleh Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga, Inda Eka Permana, beserta Kasubbag Humas, Siti Rahmalisa, berkesempatan bertukar pikiran sekaligus memberikan informasi mengenai Batam terkini dengan Wakil Duta Besar Inggris Rob Fenn, juga dengan para pengusaha asal Inggris.
Kepala Bagian Hubungan Antarlembaga BP Batam, Inda Eka Permana (kanan) bersama Wakil Duta Besar Inggris, Rob Fenn. Inggris melirik Kota batam sebagai salah satu wilayah untuk berinvestasi. Foto: Humas BP Batam unutk batampos.co.id
Disampaikan Inda, BP Batam sedang mengembangkan Bandara Internasional Hang Nadim berikut bisnis penerbangannya.
Antara lain MRO juga kargo, sehingga ke depannya diharapkan lebih banyak lagi para pengusaha di bidang penerbangan yang ikut berinvestasi di Batam, tidak terkecuali pengusaha asal Inggris.
Inda juga menyampaikan bahwa dalam rangka roadshow ke Kedutaan Negara Sahabat di Jakarta, BP Batam berencana untuk berkunjung ke Kedutaan Besar Inggris pada awal tahun depan setelah cuti Natal dan Tahun Baru.
Hal ini diharapkan tentunya akan menjadi pembuka jalan bagi investasi di masa yang akan datang.
Rob Fenn memberikan apresiasi yang mendalam atas perkembangan Batam.
“Kami merasa optimis bahwa ke depan akan terbuka beberapa peluang kerja sama Investasi di Batam,” kata Wakil Duta Besar Inggris.
Sebagaimana diketahui Inggris merupakan negara ke-3 terbesar di dunia dalam bidang Aviaton Network dan merupakan kedua terbesar di dunia dalam sektor Manufacturing Aviation.
Sehingga kesempatan tersebut tentunya harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia umumnya dan Batam khususnya.(*)
batampos.co.id – Penggunaan pass pelabuhan untuk orang, kendaraan, dan alat di Wilayah Kerja Badan Pengelola Pelabuhan Batam akan mulai berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.
Pass pelabuhan ini berlaku setelah terbitnya Surat Edaran No. 24 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Pass Pelabuhan di Batam.
Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka penerapan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, International Ships and Port Security/ ISPS Code di wilayah kerja Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2003 tentang International Ships and Port Security/ ISPS Code di wilayah Indonesia.
“Hal ini kami lakukan untuk memenuhi standar keamanan dan ketertiban arus lalu lintas keluar masuk orang, kendaraan, alat dan barang,” kata Direktur Badan Pengelola Pelabuhan Batam, Nasrul Amri Latif, Jumat (6/12/2019).
Selain itu kata dia, hal itu juga untuk menciptakan keselamatan dan keamanan berlayar di lingkungan kerja Badan Pengelola Pelabuhan Batam.
Nasrul menjelaskan, setiap orang, kendaraan dan alat yang melakukan kegiatan di dalam area Pelabuhan atau Terminal wajib memiliki dan memakai pass pelabuhan yang masih berlaku.
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar. BP Batam akan memberlakukan pass masuk pelabuhan pada 2020 mendatang. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Oleh karena itu, petugas operasional pelabuhan dan keamanan Pelabuhan Kawasan Batam akan melaksanakan penertiban per 1 Januari 2020 untuk memverifikasi pihak-pihak yang belum memiliki pass dan yang masa berlaku passnya sudah kadaluarsa.
“Untuk penerbitan pass pelabuhan, Pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Direktur Badan Pengelola Pelabuhan Batam dengan melampirkan formulir serta dokumen kelengkapan pass orang dan pass kendaraan,” jelas Nasrul.
Adapun dokumen pass orang terdiri dari, pass foto berwarna latar biru ukuran 3×4 dua lembar, fotokopi KTP, badge instansi atau perusahaan serta Surat Izin Mengemudi (SIM) bila menggunakan kendaraan.
Sedangkan dokumen pass kendaraan meliputi fotokopi STNK serta tanda lulus uji kendaraan (KIR) bagi pengemudi truk, bus, mobil box, crane, forklift, trailer, truk gandeng, dan sejenisnya.
Besaran tarif yang ditentukan untuk registrasi kartu dan pass per tahun yakni, untuk perorangan dikenakan biaya Rp 350 ribu, kendaraan sedan dan sejenisnya dikenakan biaya Rp 725 ribu, kendaraan truk dan sejenisnya dikenakan biaya Rp 950 ribu, kendaraan crane dan sejenisnya dikenakan biaya Rp 1.325.000, dan kendaraan jenis trailer dan sejenisnya dikenakan biaya Rp 2.125.000.
Sanksi akan diberikan oleh Badan Pengelola Pelabuhan Batam kepada siapapun yang tidak memiliki atau tidak mengenakan pass saat memasuki pelabuhan, memakai pass yang sudah kadaluarsa, memakai pass atas nama orang lain maupun nomor polisi kendaraan yang tidak sesuai.(leo)
batampos.co.id – Tujuh kandidat bakal calon (bacalon) wali kota dan wakil wali kota Batam memaparkan visi dan misi dalam konvensi Partai Hanura Kota Batam di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Jumat (6/12/2019).
Salah satu bakal calon, Johanes Tarigan, memaparkan visinya untuk mewujudkan Kota Batam yang lebih sejahtera, maju, dan berkepribadian, didukung pemerintahan yang profesional.
Ada sembilan misi yang dia paparkan. Di antaranya, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Juga pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Calon lainnya, Mustofa Widjaja, mengatakan salah satu visinya bila dipercaya sebagai wali kota Batam ialah mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani dengan sumber daya unggul di bidang perdagangan dan perindustrian, serta kemaritiman pada 2030.
Kandidat lainnya, Olfriady Letunggamu, memaparkan visinya mewujudkan Batam yang kuat, berdaulat, mandiri, inovatif, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong dengan semangat baru untuk bekarya.
Berbeda dengan Surya Makmur Nasution, bacalon lainnya. Ia memaparkan visinya Batam Bagus Menjadi Warga Dunia.
Sementara misinya, Batam tidak lapar, Batam tidak sakit, Batam tidak bodoh, dan kumuh, Batam tidak banjir dan macet.
Sementara itu, Lukita Dinarsyah Tuwo, bacalon wali kota menyebutkan, visinya yaitu mewujudkan Batam bahagia mendunia, sejahtera rakyatnya, ekonomi tumbuh 7 persen, dan maju kotanya.
Kandidat lain, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, Candra Ibrahim, dalam visinya ingin menjadikan Batam sebagai pusat ekonomi modern yang pro-rakyat, berbasis Iptek, Imtaq, dan milenial partisipatif.
Sedangkan misinya, Candra menggesa tercapainya Batam sebagai pusat perekonomian kawasan Barat dan lokomotif ekonomi nasional, dengan mensinkronkan relasi Pemko, BP Batam, Pusat, dan stakeholders dalam menata regulasi dan implementasinya.
Kemudian, Candra juga ingin memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ditopang pengembangan Kebudayaan Melayu sebagai rumah bersama bagi suku lainnya.
Bakal calon Wakil Wali Kota Batam, Candra Ibrahim (dua dari kiri) bersama bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Batam berjabat tangan saat mengikuti Konvensi Partai Hanura Kota Batam di Ballroom Golden Prawn, Bengkong, Jumat (6/12/2019). Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Juga menguatkan peran digital economy development dengan memfasilitasi start-up, pelaku ekonomi digital, serta pelayanan prima menuju implementasi 4.0 sebagai persiapan menuju 5.0.
Misi lainnya, Candra ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menguatkan basis-basis ekonomi kerakyatan. Di antaranya penataan pedagang kaki lima dan usaha kecil.
“Kita juga memperluas partisipasi kaum muda milenials dalam pembangunan ekonomi kreatif. Mengefektifkan keikutsertaan rakyat mainland dan hinterland dengan meningkatkan peran UMKM,” tuturnya.
Selain itu, ia juga memiliki 10 program prioritas 2020-2025, yakni optimalisasi dan efektivitas penerimaan daerah dengan integrated system berbasis IT.
Diskon besar tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) rumah sederhana di atas lahan kurang dari 100 meter persegi.
Candra juga menyampaikan, jika terpilih, akan menggelar apel bersama aparatur sipil negara (ASN) Pemko dan BP Batam rutin satu bulan sekali dalam rangka sinergitas dan harmonisasi program pembangunan bersama dan revitalisasi peran BP Batam sebagai core investment institution dengan mendesak keberpihakan pemerintah pusat bersama provinsi, forkominda, dan seluruh stakeholders.
Candra dalam misi juga menyampaikan peningkatan ilmu, iman, dan takwa dengan memfasilitasi kegiatan tokoh agama, pendidik, peserta didik, pesantren, dan kelompok keagamaan.
Melanjutkan proyek infrastruktur yang berkolerasi pada peningkatan PAD. Lalu membangun Youth Art and Creative Center sebagai wahana kreativitas anak muda Batam.
Memfasilitasi pelatihan bisnis bagi UMKM, start-up, pelaku pariwisata, dan kelompok sadar wisata, terutama kawasan hinterland.
“Selain itu, kita akan memfasilitasi forum kerja sama kabupaten/kota tetangga sebagai daerah penyangga kebutuhan sembako warga Batam bekerja sama dengan pelaku ekonomi kerakyatan Batam,” tambah Candra.
Memperkuat fungsi koordinasi Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam sebagai wahana perekat antar-suku dan paguyuban.
Terakhir, dalam paparan misinya, Candra akan melakukan penguatan fungsi promosi “Pemko Plus” Kota Batam sebagai tujuan utama investasi asing, nasional, dan pariwisata.
Ketua Tim Penjaringan Partai Hanura Kota Batam, Kamaruddin, mengatakan, konvensi ini dilakukan guna menjaring bakal calon kepala daerah yang mendaftar di Partai Hanura.
Setiap bakal calon diminta memaparkan visi dan misi di hadapan panelis.
“Konvensi ini kita selenggarakan sesuai arahan DPP Partai Hanura. Ini bagian dari penjaringan bakal calon yang dilakukan Partai Hanura,” kata Kamaruddin.
Peserta konvensi adalah bakal calon yang mendaftar di Partai Hanura. Tercatat ada 13 bakal calon yang mendaftar di Partai Hanura.
Namun hanya tujuh yang ikut konvensi. Mereka adalah Asnah, Candra Ibrahim, Lukita Dinasyah Tuwo, Surya Makmur Nasution, Johanes Tarigan, Mustofa Widjaja, dan Olfriady Letunggamu.
“Konvensi ini sekaligus dalam rangka promosi para bakal calon dan juga menjaga stabilitas Partai Hanura di daerah,” ucap Kamaruddin.
Selain memaparkan visi dan misi serta janji yang akan mereka capai jika dipercaya memimpin Kota Batam, pada konvensi itu, juga dilakukan dialog antara sesama bakal calon.
Panelis sebagai pemandu acara memberikan pertanyaan yang berbeda kepada masing-masing bakal calon.
“Panelis kita hadirkan dari profesional, media, tim pilkada pusat Hanura, dan tim pilkada daerah,” sambung Kamaruddin.
Batam sendiri, lanjutnya, menjadi pilot projek pelaksanaan konvensi nasional. Batam menjadi daerah pertama yang melaksanakan konvensi Partai Hanura di daerah.
Hal ini dianggap penting oleh DPP Hanura mengingat saat ini Hanura memiliki 4 kursi di DPRD Batam.
“Konvensi di Batam menjadi acuan buat kota lainnya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim pilkada pusat bahwa Batam sebagai percontohan pelaksanaan konvensi di daerah,” tutur dia.(rng/she)
