batampos.co.id – Pemko Batam terus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun anggaran 2019 berakhir.
Berdasarkan data dari sistem informasi penerimaan daerah, realiasi pajak yang dikumpulkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kota Batam berkisar Rp 863,4 miliar dari total target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 1,05 triliun.
“Realisasi pajak daerah sampai saat ini sudah 82,09 persen. Kami akan terus memaksimalkan hingga akhir 2019,” kata Kepala BP2RD Batam, Raja Azmansyah, Kamis (5/12/2019).
Realisasi terbesar didapatkan dari pajak bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp 261 miliar.
Warga membayar PBB di Grand Mall Batam, Lubukbaja, beberapa waktu lalu. Realiasi pajak yang dikumpulkan BP2RD Kota Batam berkisar Rp 863,4 miliar dari total target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 1,05 triliun. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Disusul, pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 180,9 miliar dan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) Rp 150,8 miliar.
Selanjutnya, pajak hotel sebesar Rp 111,4 miliar dan pajak restoran Rp 102,8 miliar. Sedangkan, pajak hiburan Rp 36,8 miliar dan pajak reklame Rp 9,3 miliar.
“Untuk pajak parkir sebesar Rp 8,3 miliar. Sektor pajak yang kita fokuskan seperi hotel dan retoran insyaallah tercapai,” ucap Raja.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, mengatakan, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk menggenjot capaian pendapatan daerah.
Pengawasan di lapangan juga harus ditingkatkan, sehingga realiasi yang didapat sesuai target.
“Semua pihak harus bekerja maksimal mencapai target yang disepakati. Termasuk dinas penghasil,” tutur Hendra.(rng)
batampos.co.id – Kantor Badan Pertanahan Batam (BPN) Batam siap menerapkan sistem layanan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) elektronik untuk memudahkan pelayanan pertanahan di Batam.
Kepala BPN Batam, Memby Untung Pratama, mengatakan, dua sistem online itu baru saja diluncurkan di Tanjungpinang.
Pengurusan hak tanggunan (HT) sudah elektonik. Melalui proses ini, pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengajukan berkas.
”Aplikasinya sudah ada di PPAT dan perbankan. Jadi, warga atau pemohon cukup mendatangi PPAT dan perbankan saja,” jelasnya, Kamis (5/12/2019).
“Ini mengurangi intensitas pertemuan antara pemohon dengan petugas. Diharapkan ini bisa menekan tindakan korupsi,” kata dia lagi.
Ia menjelaskan, saat ini, ada sebanyak 121 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 39 bank yang sudah bergabung.
Pria lulusan Jepang ini mengungkapkan, melalui sistem ini, pemohon akan mendapatkan kepastian waktu dokumennya selesai.
”Berdasarkan data kami, total transaksi dari pengurusan HT elektronik dan konvensional ini sudah mencapai Rp 11,3 triliun hingga November ini,” ujarnya.
Ilustrasi. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
“Bisa dibayangkan adanya sistem online ini. Sudah segitu besarnya transaksi yang terjadi. Ini kan membuktikan perputaran uang di Batam cukup banyak. Untuk itu, perlu percepatan layanan,” terangnya lagi.
Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Batam, Sugianto Tampubolon, menambahkan, untuk mendukung transaparansi data, BPN juga menghadirkan ZNT dan SKPT elektronik.
Ia menyebutkan, Batam merupakan salah satu kantor percontohan untuk sistem online ini.
Batam bahkan berhasil menempati posisi pertama dengan layanan HT terbanyak.
Ia menjelaskan, sistem online ZNT akan memudahkan pemohon maupun investor untuk mengetahui kondisi letak dan status tanah yang akan dibeli.
ZNT akan menampilkan luas dan harga tanah. Saat ini, sudah ada 10 kelurahan yang sudah terdaftar dan bisa dilihat data lengkap tanahnya.
10 Kelurahan itu ialah:
Sukajadi.
Lubukbaja Kota.
Sungaipanas.
Batu Selicin.
Kampung Pelita.
Tanjunguma.
Baloi Indah.
Taman Baloi.
Teluk Tering.
Belian.
“Ini sudah bisa ada data lengkapnya. Nanti menyusul kelurahan lainnya,” ujarnya.
Lanjutnya, melalui ZNT, warga bisa mengetahui kondisi tanah yang akan dibeli. Data nanti akan menampilkan mulai dari harga tanah hingga status tanah.
”Misalnya tanah lagi diagunkan ke bank. Itu bisa diketahui melalui ZNT. Jadi, sistem ini juga akan sangat membantu bagi investor ketika akan membeli tanah dan lainnya di Batam,” jelasnya.(yui)
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam belum akan menerapkan penerbitan e-KTP yang sekaligus bisa digunakan sebagai kartu untuk menarik uang atau ATM.
Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar, mengakui inovasi tersebut merupakan suatu gagasan yang memudahkan warga.
Namun untuk Batam sendiri, hingga kini masih belum bisa menyelesaikan pencetakan e-KTP manual.
“Inovasi pasti kami dukung. Tapi kalau manual saja kami belum beres, bagaimana ke mesin seperti rangkap jadi kartu ATM tersebut,” ujarnya, Kamis (5/12/2019).
Said mengungkapkan, banyak hal yang masih harus diperbaiki, agar pelayanan ke masyarakat lebih baik.
Hingga kini, ia tak memungkiri masih banyak e-KTP yang belum dicetak karena kosongnya blangko dari pusat.
Hingga saat ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam belum dapat menyelesaikan persoalan e KTP. Hal itu dikarenakan kosongnya blangko e-KTP. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.idk
“Kami masih keluarkan Suket (Surat Keterangan) sebagai solusi. Jadi nanti saat blangko, datang kami akan langsung cetak,” bebernya.
Menurutnya, Disdukcapil belum siap untuk menerapkan inovasi tersebut. Untuk itu, hingga sekarang dan ke depan pencetakan e-KTP masih akan dilakukan manual.
Ia menambahkan, yang terpenting saat ini adalah menuntaskan puluhan ribu tumpukan e-KTP ini.
Pihaknya bahkan sudah mengajukan tambahan blangko sesuai dengan kebutuhan demi menyelesaikan pencetakan.
“Kami selalu ajukan itu, tapi untuk datangnya itu tergantung pusat. Berapa datang itu yang kami terima. Sebab, semua daerah mengalami persoalan yang sama,” ungkapnya.
Sementara itu, pelayanan pengurusan dokumen di Disdukcapil jelang akhir tahun cenderung sepi.
Berbeda di hari biasa, pengajuan di loket pelayanan penuh antrean warga. Namun, mendekati libur Natal dan Tahun Baru warga yang mengurus tidak banyak.(yui)
batampos.co.id – Ratusan calon penumpang feri jurusan Batam-Tanjungpinang dan sebaliknya, Kamis (5/12/2019), kecewa. Sebagian dari mereka bahkan batal berangkat ke tujuan masing-masing meski telah sampai di pelabuhan.
Pasalnya, dua perusahaan pelayaran yang biasa melayani penumpang di rute itu, Baruna dan Oceana, tidak beroperasi dengan alasan kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM). Praktis sepanjang hari kemarin hanya satu perusahaan saja, Marina, yang melayani penumpang, dengan armada yang terbatas.
Pantauan Batam Pos di Pelabuhan Telagapunggur, sempat terjadi penumpukan penumpang. Wajah mereka kesal campur bingung. Karena sebagian dari mereka mengejar ke tempat kerja pagi-pagi atau memiliki urusan penting di ibukota Provinsi Kepri tersebut.
“Saya baru tahu pagi ini (kemarin, red) hanya satu kapal beroperasi. Padahal saya memiliki urusan penting ke Tanjungpinang,” kata Andi, seorang penumpang yang ditemui Batam Pos di Pelabuhan Telagapunggur, kemarin.
Karena kapal tujuan ke Tanjungpinang tidak kunjung datang, Andi terpaksa memilih menye-berang menggunakan speedboat tujuan Tanjunguban.
“Kalau nunggu (kapal tujuan Tanjungpinang, red) entah kapan datangnya, tapi saya butuh sampai di Tanjungpinang pagi ini (kemarin, red). Mau gak mau nyambung lah. Naik mobil dari Tanjunguban ke Tanjungpinang,” tuturnya.
Hal senada dikatakan William.
Ia kecewa karena hanya ada satu kapal feri yang berangkat, sehingga ia tak terangkut karena sudah penuh. “Saya naik speedboat saja, nunggu kapal ini lama. Cuman satu kapal yang beroperasi,” ungkapnya.
William memiliki urusan penting di kantor KPU Provinsi Kepri, sehingga ia harus cepat tiba di sana. Sejak pagi ia telah tiba di Pelabuhan Telagapunggur. Namun, akhirnya naik speedboat ke Tanjunguban.
Pemandangan serupa juga terlihat di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) di Tanjungpinang sekitar pukul 10.45 WIB, ratusan penumpang mulai ramai antre dan memadati ruang tunggu menunggu jadwal keberangkatan.
Izul, 52, calon penumpang, mengaku sudah berada di pelabuhan sejak pukul 09.00 pagi, namun hingga pukul 11.00 siang belum berangkat. “Informasinya katanya nanti berangkat jam 11 pakai Marina,” ujarnya.
Lain halnya dengan Lina, 42, calon penumpang ini seharusnya berangkat pukul 07.30 WIB karena harus mengejar pesawat di Bandara Hang Nadim Batam pukul 10.00 WIB. Dengan begini, dipastikan ia ketinggalan pesawat.
“Tiket saya ke Jakarta hangus. Harusnya sampai bandara jam 10, ini jam 10 masih di Tanjungpinang. Saya sangat dirugikan sekali,” ucapnya lirih.
Manajer Operasional PT Baruna Jaya, Pandi, menjelaskan kapal tidak dapat beroperasi karena tidak dapat solar bersubsidi.
Ratusan penumpang antre di pintu keberangkatan di Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Kamis (5/12).
Peristiwa seperti ini, kata Pandi, baru dialami Oceana. Selama ini kapal feri Oceana melayani penumpang Batam-Tanjungpinang dan sebaliknya sebanyak 9 unit ditambah 4 unit dari feri Marina. “Dalam satu hari, kami saja (Oceana) membutuhkan 15 ton solar. Biasanya pergi pulang (PP) bisa sampai 21 kali dalam sehari,” ungkapnya.
Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Telagapunggur, Komaruddin, mengatakan, praktis kemarin hanya MV Marina yang beroperasi.
“Cuma Marina yang beroperasi. Satu kapal di Punggur, dua di Pelabuhan Tanjungpinang. Kami minta tambah kapal lagi, Marina kirim dua kapal lagi. Jadi, semuanya beroperasi hanya 5 kapal keseluruhannya hari ini (kemarin, red),” sebutnya.
Tidak beroperasinya Baruna dan Oceana membuat pelayaran di Pelabuhan Telagapunggur tersendat. Sebab MV Baruna dan Oceana memiliki kapal yang cukup banyak, ada 9 unit.
“Makanya, ada penumpukan penumpang,” tuturnya.
Ia mengatakan, cuaca juga sedang tak bersahabat. Bila memaksakan kapal Baruna beroperasi dengan BBM pas-pasan, cukup berisiko.
“Takutnya cuaca makin buruk, BBM tidak cukup. Bahaya bagi penumpang. Makanya kami maklumi tidak beroperasinya kapal tersebut,” ujarnya.
Sampai kapan MV Baruna dan Oceana tidak beroperasi? Komarudin mengatakan, tergantung pasokan BBM.
“Kami maunya secepatnya dapat BBM, sehingga bisa beroperasi. Kasihan penumpang,” ucapnya.
Komarudin menyebutkan, beroperasinya lima kapal milik MV Marina tidak mencukupi. Karena seharinya Pelabuhan Telagapunggur melayani 1.800 penumpang. Sedangkan kapal Marina memiliki kapasitas terbatas, dan hanya bisa berlayar setiap setengah jam sekali.
“Kapasitas angkut Marina ini bervariasi, ada 192 orang, ada juga yang 130 orang,” sebutnya.
Ada Kejanggalan
Sementara itu, Ketua Ikatan Alumni Sungai dan Penyeberangan (IKASDAP) Departemen Perhubungan Nasional, Aziz Kasim Djou, menilai terjadi keanehan karena habisnya jatah solar subsidi operator kapal untuk rute Tanjungpinang-Batam dan sebaliknya. Menurutnya, jalur pelayaran tersebut sudah pasti dan tidak ada mengalami perubahan.
“Ada yang janggal, rute Pinang-Batam dan sebaliknya sudah bisa dihitung jadwal pelayaran masing-masing kapal. Artinya, kuota yang diberikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengacu pada keputusan yang sudah pasti tersebut,” ujar Aziz, Kamis (5/12) di Tanjungpinang.
Pria yang juga Kepala Bidang (Kabid) Kepelabuhan, Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri tersebut menjelaskan, jatah yang diberikan BPH Migas adalah solar subsidi. Tentu dengan habisnya kuota sebelum waktunya, menjadi tanda tanya besar. Sehingga masya-rakat menjadi korban.
“Apabila tidak terjadi penurunan kuota dari tahun sebelumnya, kecurigaan kita adalah solar subsidi tersebut digunakan tidak pada tempatnya. Sehingga masyarakat (penumpang) yang menjadi korban,” jelasnya.
Sedangkan legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, mengatakan habisnya kuota tiga operator kapal belum pada waktunya karena tak ada penambahan kuota dari BPH Migas. Menyikapi hal itu, Pertamina membuat kebijakan memberikan kuota tambahan sebanyak 500 KL.
“Namun, keistimewaannya tentu berbeda. Jika biasanya datang langsung isi sendiri di Kijang. Namun, di Kabil harus mengantre, tentu ini menjadi persoalan. Kita berharap pihak-pihak terkait memberikan kemudahan, sehingga pelayanan kembali efektif dan masyarakat tidak menjadi korban,” ujar Rudy, kemarin.
Sementara Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah memanggil Pertamina. “Saya sudah bertemu dengan Branch Manager Pertamina Kepri, Awan Raharjo. Kami minta bantu mereka selesaikan persoalan ini,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kepada Batam Pos, kemarin.
Ia mengatakan, solusinya yakni Baruna bisa mendapat pasokan BBM dari depot minyak atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Kabil, tanpa harus dipasok dari TBBM Kijang.
“Dari Kabil bisa, kalau dari Kijang harus isi berbagai syarat administrasi. Belum lagi harus pakai tongkang,” imbuhnya.
Ia menyebutkan, pihaknya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, dalam hal ini Sekda Kepri, TS Arif Fadillah.
“Beliau (Sekda) sudah bersurat ke Pertamina wilayah Kepri, dan pihak Pertamina akan melanjutkan ke Pertamina MOR 1 di Medan, Sumatera Utara,” ujarnya.
Pertamina: Stok BBM Ada
Manager Communication and CSR MOR I Pertamina, Roby Hervindo, mengatakan pasokan BBM untuk kapal angkutan penumpang rute Batam-Pinang dan sebaliknya ditangani tiga agen. Namun, kuotanya diberikan langsung BPH Migas.
“Jadi, bukan kami (Pertamina, red) yang tentukan kuotanya, tapi BPH Migas yang dipasok tiga agen,” ujar Roby saat dikonfirmasi, Kamis (5/12).
Dia mengatakan, tiga agen kapal yang diberikan solar bersubsidi dari BPH Migas itu adalah Baruna, Oceana, dan Marina. Di luar itu, pihak Pertamina yang menyalurkannya. “Pertamina menyalurkan sekitar 6.300 kiloliter per hari kepada agen kapal. Per Desember ini, kuota yang diberikan langsung oleh BPH Migas kepada ketiga agen kapal tersebut kemungkinan telah habis,” jelasnya.
batampos.co.id – Anggaran untuk pelatihan kerja di Disnaker Kota Batam 2020 berkurang hingga Rp 7 miliar.
Akibatnya pelatihan untuk pencari kerja (Pencaker) dan peningkatan keahlian bagi pekerja dibatasi.
Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, mengatakan, pelatihan untuk pencaker tetap dilaksanakan tahun depan. Hanya saja, pelatihan yang diberikan lebih terbatas dibanding tahun lalu.
“Karena anggaran juga tak banyak. Jadi pelatihan yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Rudi, Kamis (5/12/2019).
Menurut dia, tahun 2019 dana yang dianggarkan untuk pelatihan itu lebih dari Rp 17 miliar. Namun untuk tahun depan berkurang jadi Rp 10 miliar.
“Berkurang sekitar Rp 7 miliar dengan tahun depan,” ujar Rudi.
Beberapa pencari kerja di Multi Porpuse Hall (MPH) Batamindo, membaca pengumuman lowongan kerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam membatasi peltaihan kerja untuk para pencari kerja karena anggaran yang berkurang hingga Rp 7 miliar. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Dikatakannya, beberapa pelatihan yang menjadi prioritas di antaranya kemaritiman, pariwisata, begitu juga dengan peningkatan keahlian.
Minimnya anggaran tahun depan akan berdampak pada jumlah peserta pelatihan nantinya.
“Menyesuaikan dengan dana yang ada. Sudah pasti jumlah pelatihan dan peserta berkurang jika dibanding tahun ini,” terang Rudi lagi.
Selain itu, pihaknya juga diminta untuk mencari LPK yang bisa mendukung pelatihan perawatan pesawat.
Sebab, saat ini Batam dalam tahap pembangunan bengkel pesawat yang berlokasi Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
“Kalau sudah jadi, nanti pasti membutuhkan banyak tenaga kerja,” jelasnya.
“Pak Wali inginnya kesempatan ini bisa dimanfaatkan anak-anak Batam. Karena di Batam kan belum ada LPK untuk perawatan pesawat. Itu juga yang kami lagi usahakan,” terangnya lagi.
Kata dia, karena aturan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) membuat pendapatan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tidak sebanyak tahun sebelumnya.
Sejak 1 November 2018 lalu pembayaran IMTA dikembalikan ke awal dan perpanjangan dilakukan di 2019.
“Jadi baru ada dampaknya itu tahun November 2020 mendatang. Jadi anggaran IMTA lebih besar dari sekarang. Untuk itu kami lagi cari LPK untuk perawatan pesawat agar mau membuka cabang di Batam,” ungkapnya.(she)
batampos.co.id – Mantan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/12/2019) pagi. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta keterangan terkait kuota minuman alkohol (mikol) dan rokok di Batam.
Pembahasan mengenai kuota mikol dan rokok memang sempat mengemuka beberapa bulan lalu. Penyebabnya, diduga banyak-nya kebocoran yang terjadi akibat merembesnya mikol dan rokok Batam ke luar area Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Temuan KPK itu kemudian menjadi rekomendasi ke Kementerian Keuangan agar fasilitas bebas cukai mikol dan rokok di FTZ Batam dicabut.
“Benar, saya dipanggil KPK Rabu pagi sebagai mantan Kepala BP Batam untuk permintaan keterangan terkait kuota dan soal teknisnya juga. Karena kebetulan saya di Jakarta, makanya dimintai keterangan di Gedung KPK,” kata Lukita kepada Batam Pos, Rabu (4/12/2019) malam.
KPK memang tengah mendalami potensial loss akibat bocornya rokok dan mikol FTZ keluar Batam. Penyebabnya, karena KPK merasakan kejanggalan ketika mengetahui jumlah rokok yang beredar di Batam pada November 2017 hingga April 2018 sebanyak 2,5 miliar batang.
Jumlah ini jauh di luar kebutuhan masyarakat Batam yang jumlahnya sekitar 1,3 juta. Fakta ini mengindikasikan adanya penyelundupan rokok ke daerah lain. Kemungkinan KPK tengah membidik target.
Mantan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo. Foto: Cecep Mulyana / batampos
Dalam pemanggilan ini, mantan Kepala BP Batam tersebut diminta untuk memberikan penjelasan soal teknis terkait bagaimana BP Batam dalam menetapkan kuota mikol dan rokok untuk perusahaan. Selain itu, kriteria seperti apa untuk menentukan perusahaan yang bisa mendapatkan kuota.
“Iya, saya diminta menjelaskan itu ke KPK,” jelasnya.
Batam mendapat alokasi kuota sekitar 11 juta liter untuk minuman keras pada tahun ini. Kuota tersebut diperoleh 16 perusahaan. Kuota mikol itu dibagi atas dua, yakni kuota untuk industri mikol tempat lain dalam daerah pabean dan importir mikol luar daerah pabean.
Untuk kategori pertama, ada 13 industri mikol, yakni Bali Hai Brewery Indonesia, Delta Djakarta Tbk, Multi Bintang Indonesia Tbk, Panjang Jiwo, Industri Semak, Intitirta Sari Makmur, Uni Djaja, Astidama Adhimukti, Beverindo Indah Abadi, Perindustrian Bapak Jenggot, Dima Internasional Wines, Wico Interna, dan Langgeng Kreasi Jayaprima.
Industri-industri mikol ini memiliki pabrik di luar Batam, seperti Perindustrian Bapak Jenggot yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan importir mikol luar daerah pabean ada tiga perusahaan, yakni Surya Cipta Perkasa, Pantja Artha Niaga, dan Nano Logistic.
Total kuota untuk industri mikol dalam daerah pabean mencapai 10.116.350 liter. Dan untuk importir mikol, kuotanya mencapai 1.642.224 liter. Jadi, keseluruhan mencapai 11.758.574 liter.
Sedangkan untuk rokok, penduduk Batam mengkonsumsi 6 miliar batang rokok per tahun. Jika diasumsikan penduduk Batam 1 juta jiwa, maka kebutuhan rokok mencapai 16 batang per hari. Kebutuhan rokok di Batam sekitar 6 miliar batang per tahun yang didominasi rokok premium sekitar 4,8 miliar dan rokok noncukai 1,2 miliar.
Saat kepemimpinan Edy Putra Irawadi, ia menyebut, jumlah tersebut berlebihan sehingga perlu dievaluasi karena keduanya bukan merupakan kebutuhan pokok. Edy juga melaporkannya ke KPK.
Maka, setelah itu BP menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 11/2019 tentang penyelenggaraan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
Dalam regulasi yang terbit Mei lalu itu, BP mengenakan cukai kepada rokok dan mikol di Batam. Lalu Bea Cukai juga memberlakukan cukai untuk rokok dan mikol produksi lokal Batam yang dibawa atau diperjualbelikan ke luar wilayah Batam.
Aturan tersebut tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Bea dan Cukai Nomor ND-466/BC/2019 yang ditandatangani langsung oleh Dirjen BC dengan tembusan Menko Perekonomian. Aturan ini berlaku sejak Mei 2019.
Menurut informasi dari beberapa pengusaha mikol di Batam, tiap 1 liter mikol itu dikenakan cukai sebesar Rp 18 ribu. Dengan asumsi kuota mikol sebanyak 11 juta liter untuk 2019, maka cukai yang diperoleh bisa mencapai Rp 198 miliar. (leo)
batampos.co.id – Memasuki 2020, Batam berpotensi mengalami krisis air bersih. Penyebabnya, pada Februari nanti, diperkirakan curah hujan akan menurun drastis dibanding saat ini.
Sehingga, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam menyarankan agar PT Adhya Tirta Batam (ATB) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam, memaksimalkan waduk atau dam untuk menampung air hujan.
”Desember inilah puncak hujan. Inilah saat yang tepat menampung air, karena nanti Februari akan turun lagi (intensitas hujan),” kata Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam, I Wayan Mustika, Kamis (5/12/2019), di Gedung Marketing BP Batam.
Setelah Badai Kammuri usai, maka diprediksi curah hujan Desember akan meningkat. Prediksi curah hujan diperkirakan akan berada di atas 150 mm.
Setelah itu, terus turun hingga di bawah 150 mm pada Februari nanti. ”Februari nanti curah hujan kurang dari 100 mm,” tuturnya.
Sedangkan Direktur Enggineering ATB, Paul Bennet, mengatakan, November lalu, curah hujan hanya 50 persen dari keadaan normal.
Dam Seiharapan, Sekupang tampak menyusut debit airnya. Foto diambil pada Sabtu (12/10) lalu. BMKG memperingatkan potensi ancaman krisis air karena perkiraan menurunnya intensitas hujan pada Februari 2020 mendatang. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Pada umumnya kata dia, curah hujan di awal tahun memang rata-rata berada di angka 100 mm.
”Sejak dulu sudah turun semua. Kita akan konsen ke (Dam) Duriangkang karena menyuplai 80 persen kebutuhan air di Batam,” ucapnya.
Paul menyatakan, kondisi saat ini memang membutuhkan perhatian tingkat tinggi. Saat curah hujan menurun, tapi kebutuhan air terus meningkat.
”Kebutuhan air di Batam naik terus, naiknya bisa 20 persen per tahun,” ucapnya lagi.
Satu-satunya cara agar bisa mempertahankan ketersediaan air baku adalah dengan melakukan rationing harian.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor Air dan Limbah BP Batam, Binsar Tambunan, mengatakan, pengaruh curah hujan sangat besar bagi kelangsungan ketersediaan air bersih di Batam.
Pasalnya, waduk-waduk di Batam memang mengandalkan curah hujan.
”Di Duriangkang, level elevasinya sudah minus 2,73 di bawah spillway,” jelasnya,
Namun kata dia, pihaknya tidak tinggal diam. Salahs atu cara yang dilakukan ialah dengan menyelesaikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Pengembangan IPAL, dimaksudkan untuk membantu ketersediaan air dalam jangka panjang. Untuk saat ini, kebutuhan air di Batam mencapai 3.500 liter per detik.
Sedangkan 2045 nanti, akan meningkat menjadi 7.500 liter per detik. Jika memaksimalkan tampungan hujan, maka akan mendapati angka 4.000 liter per detik.
”Lewat IPAL nanti, akan bantu 230 liter per detik. Air limbah domestik juga nanti akan masuk ke IPAL sehingga tak mencemari lagi ke Duriangkang,” ujarnya.(leo)
batampos.co.id – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, bersama beberapa OPD melakukan penjajakan kerja sama dengan Dubes Singapura untuk Indonesia, di Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Kunjungan Hamid didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Perikanan dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D). Rombongan diterima Dubes Singapura, Anil Nayar.
Hamid menyampaikan sederet potensi unggulan yang terdapat di Kabupaten Natuna, yang bisa dikelola dan dikembangkan secara maksimal.
”Kunjungan ini tujuannya untuk memancing investor asal Singapura, agar bisa berinvestasi dan menjalin bisnis kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Natuna,” kata Hamid.
Hamid berjanji, akan menjamin kemudahan dan keamanan bagi setiap investor yang datang dan membuka usaha di negeri Laut Sakti Rantau Bertuah.
”Kami sangat tersanjung atas sambutan yang sangat baik dan respon positif dari pihak Kedubes Singapura untuk Indonesia, kepada rombongan Pemerintah Kabupaten Natuna,” ujarnya.
F. HUMAS PEMKAB NATUNA UNTUK BATAM POS Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, saat berkunjung ke Dubes Singapura di Jakarta, Rabu (4/12).
Hamid mengatakan, pertemuan tersebut merupakan awal penjajakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Pemerintah Singapura, melalui Kedubesnya.
Ke depan akan disusun pertemuan langsung dengan sejumlah investor dari Negeri Singa tersebut, demi kemajuan dan perkembangan Natuna ke arah yang lebih baik.
Sektor unggulan yang ditawarkan oleh Natuna meliputi sektor pariwisata, kelautan dan perikanan. Namun, tidak tertutup kemungkinan sektor lain juga akan menjadi daya tarik bagi para investor asal Singapura.
Hamid berharap penjajakan kerja sama ini dapat membuahkan hasil yang positif, sehingga mampu dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi kese-jahteraan masyarakat dan daerah Natuna.
”Penjajakan ini juga diharapkan menjadi langkah awal dan strategi Pemerintah Kabupaten Natuna, untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan sumber pendapatan daerah, yang nantinya dapat masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna,” harapnya.
Sebelumnya, Hamid bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, juga menyambangi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia.
Termasuk sejumlah negara tersohor di dunia. Mulai dari beberapa negara yang ada di benua Asia, Amerika dan Eropa, hingga negara tetang-ga yang ada di Asia Tenggara.(arn)
batampos.co.id – WH divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Batam karena tidak terima temannya ditegur oleh Miantua Simarmata karena buang air kecil sembarangan.
Dalam persidangan terungkap, cek cok keduanya bermula saat WH bersama dengan temannya sedang duduk disamping kios Miantua di depan kawasan Bintang Industri, Tanjung Sengkuang, Batuampar.
Kemudian, teman dari terdakwa buang air kecil di samping kios Miantua. Atas kejadian itu, membuat Miantua marah dan kemudian menegur teman terdakwa sehingga terjadi cek-cok.
Saat ribut itu, terdakwa datang dan mencoba menyerang Miantua dengan memukul dan menendang Miantua.
Namun aksi itu tidak berhasil dan terdakwa mengambil batu dari sekitar lokasi dan memukul kening Miantua hingga mengeluarkan darah.
Ilustrasi. Jawa Pos
Majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua Egi Novita, menyatakan, jika WH terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan.
Putusan ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman selama 10 bulan penjara.
“Terdakwa pun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP,” ujar Egi.
Sementara, hal yang memberatkan terdakwa adalah korban mengalami luka memar pada bagian dahi kiri.
Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
“Kedepannya jangan diulangi dan jangan buang air sembarangan lagi ya,” ujar hakim mengingatkan terdakwa.
Atas vonis tersebut jaksa penuntut umum (JPU) Irfansyah, maupun terdakwa menerimanya.(gie)
Group HARRIS Hotels di Batam ikut memperkenalkan budaya melayu kepada wisatawan dengan berpakaian melayu di setiap hari Kamis.
Hal ini sejalan dengan edaran surat walikota untuk ikut memperkenalkan budaya melayu baik kepada wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara.
Ajakan ini disampaikan Walikota Batam melalui surat edaran. Surat edaran Walikota Batam ini disampaikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam kepada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Ardiwinata mengatakan surat edaran ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.
Penggunaan pakaian adat melayu sendiri memilih makna di baliknya. Seperti contoh dalam hal penggunaan kain samping bagi laki-laki. Kain samping merupakan kain yang dililitkan pada bagian luar baju melayu pria. Penggunaan kain samping ini juga ada aturan tersendiri. Untuk yang belum menikah, di atas lutut. Kalau sudah menikah, panjang sampai bawah lutut.
Selain menggunakan pakaian melayu untuk karyawan resepsionis di hotel, terdapat menu makanan khas melayu yang disediakan di HARRIS Café untuk lebih memberikan pengalaman budaya selama berlibur di Kota Batam, seperti mie lendir, mie laksa dan ikan asam pedas.
“HARRIS Hotels menitik beratkan pengalaman tamu selama menginap di hotel, baik dari pelayanan yang diberikan, produk terbaik, kenyamanan, kebersihan dan terpenting pengalaman berlibur di Kepulauan Riau yang berbudaya Melayu”, ujar Dila selaku Marketing & Branding Manager HARRIS Hotel Batam Center dan HARRIS Resort Waterfront Batam Center. (*)
Group HARRIS Hotels di Batam ikut memperkenalkan budaya melayu kepada wisatawan dengan berpakaian melayu di setiap hari Kamis.