Selasa, 28 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10744

Anggota Komisi IV Sesalkan Pembangunan SMP Negeri di Bengkong Batal

Aris
-
0
Anggota Komisi IV Sesalkan Pembangunan SMP Negeri di Bengkong Batal

batampos.co.id – Pembangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Bengkong batal dilaksanakan karena tidak dimasukkan dalam perencanaan elektronik pembangunan atau e-Planning tahun 2020.

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman, mengatakan, pihaknya hanya mengetahui ada tiga sekolah yang akan dibangun pada 2020 mendatang.

Yakni, di Tembesi dan Seilekop, Sagulung serta di Botania, Batam Kota.

“Untuk di Bengkong tidak ada. Sejak awal saya sampaikan, kematangan proses perencanaan perlu diperhatikan. Kalau begini kan ada janji yang diingkari,” kata Aman, kemarin.

Ia menyesali, ada janji dari pemerintah melalui Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang akhirnya tidak terealisasi.

Padahal, pembangunan unit sekolah baru sangat diharapkan oleh masyarakat. Terlebih, setiap tahun persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) selalu bermasalah karena membeludaknya jumlah siswa yang tak sebanding dengan jumlah unit sekolah yang ada.

Gedung SMP Negeri 56 Batam. Tahun ini Pemko Batam batal melakukan pembangunan utnuk SMP Negeri di wilayah Bengkong karena tidak masuk dalam perencanaan elektronik pembangunan atau e-Planning tahun 2020. Foto: Yulitavia/batampos.co.id

“Boleh jadi mungkin (persoalan) lahan, sehingga yang sempat dijanjikan tak jadi dibangun, ini bisa dipastikan ke dinas terkait,” imbuhnya.

Sejatinya, Pemko Batam berencana menambah empat Unit Sekolah Baru (USB) sebagai solusi minimnya daya tampung sekolah negeri yang ada di Batam.

Lokasi pembangunan sekolah di Bengkong direncanakan di dekat Puskesmas Bengkong.

Bahkan, beberapa waktu lalu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, mengatakan lahan untuk empat sekolah ini juga telah tersedia.

Sayangnya, Hendri yang dikonfirmasi perihal kejelasan pembangunan sekolah di Bengkong, tidak merespons ketika dihubungi Batam Pos, baik melalui pesan singkat maupun panggilan telepon.

Sementara itu, Sekretaris Disdik Batam, Andi Agung, menolak berkomentar dan mengarahkan untuk menanyakan langsung kepada Hendri Arulan selaku kepala dinas.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menjanjikan langsung pembangunan sekolah di Bengkong tersebut.

Menurut dia, ada lahan seluas 5.000 meter persegi di samping Puskesmas Bengkong.

“Bangunnya tahun depan. Sementara ini (siswa) menumpang dulu di SDN 012,” kata Rudi saat bertemu masyarakat Bengkong untuk mengatasi kekurangan sekolah terkait PPDB, Juni lalu.(iza)

Sebar Kebencian Warga Sagulung Dituntut 1 Tahun Penjara

Aris
-
0
Sebar Kebencian Warga Sagulung Dituntut 1 Tahun Penjara

batampos.co.id – Ju, warga Kavling Kamboja Blok C3, Kelurahan Sungai Pelunggut, Sagulung, dituntut 12 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Batam.

Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mart Mahendra Sebayang dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan Ju melalui media sosial.

“Menyatakan terdakwa Juanda alias Juan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA),” ujar Jaksa.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Taufik Nainggolan berlangsung pekan lalu.

Menurut Jaksa, Ju memposting gambar dan tulisan di dalam grup media sosial facebook “New Wajah Batam”.

Dimana, gambar tersebut berisikan Joko Widodo, Megawati dan Ma’ruf Amin yang berisikan tulisan Koalisi PKI-P.

Kemudian dari hasil pemeriksaan oleh Ahli Bahasa Indonesia Yusman Johar, dari dalam gambar tersebut juga ditampilkan simbol lambang partai nasdem dan perindo, lambang komunis serta ditambah dengan foto atau gambar Jokowi sebagai staf, Megawati Sukarno sebagai bos dan KH Ma’ruf Amin sebagai umpan.

“Jika dilihat dari visualisasi gambar atau foto tersebut sangat jelas muncul rasa kebencian terhadap orang yang ada dalam foto tersebut sebagai sebuah golongan yang terlarang di Indonesia. Dengan mengidentikkan PDI-P dengan PKI-P,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, Juan diancam dalam dakwaan pasal 45A ayat (2) Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) junto Pasal 28 ayat (2) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan,” jelasnya.

Jaksa menambahkan, selain menjatuhkan hukuman kurungan selama satu tahun penjara, majelis Pengadilan Negeri Batam juga memutus untuk menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 10 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Menanggapi hukuman itu, terdakwa yang duduk di kursi pesakitan, meminta keringanan hukuman.

Karena ingin berkumpul kembali dengan keluarga dan masih menanggung biaya adiknya yang masih kecil.

Kemudian, Ju juga mengaku sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.(gie)

Dua Siswa SMPN 21 yang Tidak Mau Hormat Bendera dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan, Diminta Bersekolah Kembali

Aris
-
0
Dua Siswa SMPN 21 yang Tidak Mau Hormat Bendera dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan, Diminta Bersekolah Kembali

batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam memanggil kedua anak SMPN 21 Batam yang telah dikembalikan ke orangtuanya untuk bersekolah kembali.

Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada imbauan dari Wakil Presiden untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada kedua anak.

“Iya kalau seperti itu arahannya tentu kami akan menyanggupi. Berarti tugas kami sebagai dinas pendidikan untuk memberikan bimbingan agar anak ini bisa seperti anak lainnya,” kata dia, Senin (2/12/2019).

Menurutnya, pembinaan sudah dilakukan sebelumnya. Ia juga optimis dapat membentuk karakter kedua anak tersebut.

Karena usianya masih sangat muda dan peluang untuk membentuk karakternya bisa dilakukan.

Pembentukan karakter lanjutnya bertujuan agar kedua anak tersebut bisa memahami dan mengerti tentang kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Pintu gerbang SMPN 21 Batam di Sagulung tak ditutup rapat, Selasa (26/11). Dua siswa SMPN 21 Batam yang awalnya dikeluarkan karena tidak mau hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam waktu dekat akan kembali bersekolah.  Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Kalau soal anak pasti kami akan turun dan berikan pembinaan. Kami berharap anak bisa mengikuti apa yang ada dalam aturan negara. Nanti kamu akan panggil anak ini,” terangnya.

Mengenai jadwal anak untuk mendapatkan pendidikan, Hendri mengungkapkan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihaknya akan berkoordinasikan ini dengan kepala sekolah.

“Kan sudah jelas itu kalau Pak Wapres minta anak dibina kembali. Kami akan langsung langsung laksanakan, sebab berita ini sudah diketahui publik dan mendapatkan respon yang beragam,” bebernya.

Hendri juga meminta semua pihak untuk terlibat, sebab menurutnya Disdik hanya bisa lebih fokus pada anak. Sedangkan prilaku anak ini sudah berlangsung lama dan dianut keluarganya.

“Jangan hanya kami saja. Untuk orangtua mungkin ada instansi yang harus turun memberikan pembinaan kepada mereka,” jelasnya.

“Mungkin pemuka agama, Kemenag atau yang lainnya. Sebab anak ini kan masih tanggung jawab orangtuanya,” pintanya.(yui)

APKLI Dukung Revitalisasi Pasar Induk

Aris
-
0
APKLI Dukung Revitalisasi Pasar Induk

batampos.co.id – Puluhan pedagang Pasar Induk bersama DPD Asosiasi Pedagang Kaki lima Indonesia (APKLI) Batam menggelar demo damai di Kantor DPRD Batam, Senin (2/12/2019).

Dalam aksi tersebut, mereka dengan tegas mendukung revitalisasi yang dilakukan Pemko Batam.

Ketua RT Pasar Induk, Tengku Abdul, menegaskan, jika rombongan yang datang adalah pedagang asli dari Pasar Induk.

Selama beberapa minggu ini mereka diam dengan adanya aksi yang digelar sejumlah orang yang mengaku dari Pasar Induk.

“Kami bukan pedagang bodong, kami yang datang ini pedagang asli, bukan pedagang liar,” ujar Abdul dalam orasinya.

Menurut dia, selama ini pedagang Pasar Induk mendukung program pemerintah untuk merevitalisasi bangunan pasar Induk.

Ia juga dengan tegas membantah jika kedatangannya karena didukung oleh pihak-pihak lain.

“Kami pedagang asli Pasar Induk mendukung revitalsasi, bahkan kami sudah beraktifitas di lokasi yang telah disediakan Pemko,” imbuh Abdul.

Personel Satpol PP melihat para pedagang yang membersihkan puing-puing kiosnya yang dirobohkan tim terpadu pada Rabu (30/10/2019) lalu. APKLI Kota Batam melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Batam, dalam orasinya mereka mendukung pemerintah untuk merevitalisasi Pasar Induk Jodoh. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

Selain itu, ia juga menyayangkan adanya oknum yang merusak suasana Pasar Induk. Padahal situasi Pasar Induk sudah aman.

“Hal ini diduga karena adanya oknum pedagang yang berjualan di pinggir jalan,” ungkap Abdul lagi.

Sementara Ketua DPD APKLI Batam, Farizal Joker, mengatakan, demo damai digelar untuk memberi jawaban atas demo yang digelar selama ini. Apalagi demo yang digelar membawa nama DPD APKLI.

“Demo yang digelar beberapa waktu lalu, mengatasnamakan kami dari DPD APKLI. Padahal, sama sekali itu bukan kami,” jelasnya.

“Makanya sekarang, kami membawa legalitas asli DPD APKLI, untuk meluruskan semuanya,” ujar Farizal lagi.

Dalam aksi itu, DPD APKLI juga membawa pedagang asli Pasar Induk. Dimana ada sekitar 68 pedagang asli Pasar Induk yang terdata.

“Yang kami bawa ini pedagang asli, bukannya buruh bongkar muat, pedagang sekenan di TOS 3000 dan sebagai macamnya,” rinci Farizal.

Menurut dia, selama ini juga banyak pihak-pihak yang ikut serta dalam permasalahan Pasar Induk.

Padahal, pihak tersebut tak mengerti seperti apa situasi Pasar Induk sebenarnya.

“Ada pengacara, bahkan beberapa anggota dewan yang membuat statmen sembarangan. Padahal kondisinya tidak seperti itu,” jelas Farizal lagi.

Dilain hal, Farizal menjelaskan jika tugas APKLI adalah penyambung tangan pedagang dengan Pemko Batam. Bukannya untuk berbuat rusuh dan menimbulkan masalah baru.

“Intinya kami APKLI dan pedagang mendukung program pemerintah. Karena memang revitalisasi bangunan Pasar Induk dilakukan untuk kebaikan juga,” pungkas Farizal.(she)

Gas Bumi Hadir, Keutungan Pelaku UMKM Terus Mengalir

Aris
-
0
Gas Bumi Hadir, Keutungan Pelaku UMKM Terus Mengalir

batampos.co.id – Gas Bumi hadir sebagai pilihan sumber energi baik bagi usaha kecil. Seperti rumah sakit, tempat ibadah, rumah makan, perkantoran dan kegiatan komersial sejenisnya.

Kesempatan ini pun dimanfaatkan Tanto Gunawan, pemiliki Soto Medan Lezat di Kota Batam. Dengan penggunaan gas bumi dirinya tidak perlu takut kehabisan gas, karena bahan bakar tersebut selalu tersedia setiap saaat.

Tanto terlihat sibuk melayani setiap orang yang mendatangi ke rumah makan miliknya. Waktu itu jam menunjukan puul 12.15 WIB.

Menu soto Medan andalan usaha kulinernya, kerap menjadi incaran pelanggan setianya. Selain rasanya yang lezat dan gurih, makanan tersebut harus disajikannya dalam keadaan panas.

Sehingga dirinya harus selalu memiliki cadangan gas yang cukup, agar menu yang ditawarkannya bisa terus mengoyang lidah konsumennya. Karena itu pula pria asal Lubukpakam, Sumatera Utara, itu beralih dari menggunakan gas 12 kilogram ke gas bumi dari PGN.

Dengan gas bumi dari PGN, ayah dua orang anak itu mengaku lebih nyaman dalam menjalankan usahanya.

Karena selain murah, dengan memasang gas bumi, Tanto merasa memiliki gas secara pribadi.

Menurutnya, saat masih menggunakan gas 12 kilogram, ia menghabiskan sekitar 10 tabung per bulan.

Rata-rata rupiah yang dikeluarkannya per bulan sekitar Rp 1,5 juta untuk membeli isi ulang gas 12 kilogram.

Namun dengan menggunakan gas bumi dari PGN, Tanto dapat menghemat rupiahnya hingga 30 persen.

Tanto, pemilik rumah makan Soto Medan Lezat melihat petugas PGN memeriksa meteran gas bumi miliknya. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

“Setelah menggunakan gas dari PGN per bulan saya hanya bayar Rp 900 ribuan. Cost keluar kita menjadi lebih sedikit dan untung lebih banyak,” paparnya, Senin (2/12/2019).

Ia menjelaskan, saat pertama kali menggunakan gas bumi PGN ada rasa kekhawatiran dalam dirinya.

Namun setelah mendapatkan pengarahan dari petugas PGN, Tanto menjadi lebih percaya diri.

“Awalnya kita takut karena inikan jaringan, tapi setelah mendapatkan penjelasan saya menjadi lebih tenang,” paparnya.

Selain diberikan pengetahuan mengenai gas bumi, petugas PGN kata Tanto sempat mendemonstrasikan saat ada kebocoran gas.

“Ternyata gas bumi ini kalau bocor langsung menguap atau hilang. Beda dengan gas tabung kalau bocor pasti berbau dan dapat menyebabkan kebakaran,” paparnya.

Tanto menjelaskan, untuk memasak soto dan lauk lainnya ia menggunakan tujuh unit kompor yang sleuruhnnya menggunakan gas bumi dari PGN.

Tidak hanya kompor, ia juga menggunakan penanak nasi berbahan bakar gas.

“Biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan penanak nasi listrik, apalagi setelah menggunakan gas dari PGN,” paparnya.

Ia menjelaskan, selama menggunakan gas bumi dari PGN jarang sekali ada gangguan. Pasalnya katanya setiap melakukan pemeliharaan PGN dilakukan pada malam hari.

Sehingga tidak menganggu aktivitas jual beli di rumah makannya yang banyak dilakukan di siang hari.

Selain itu kata dia, petugas PGN rutin melakukan pengecekan jaringan. Sehingga membuatnya merasa sangat nyaman sebagai pelanggan gas bumi dari PGN.

“Pembayaran tagihannya juga cukup mudah sekarang, tinggal ke ATM saja dan saya sudah betul-betul klop dengan gas dari PGN,” katanya sembari tersenyum

Sales Area Head PT PGN Batam, Wendi Purnomo, mengatakan, saat ini total pelanggan gas bumi di Batam mencapai 4.800 pelanggan.

Mulai sektor rumah tangga, komersial, industri, hingga pembangkit listrik. Kebanyakan kata dia merupakan pelanggan gas rumah tangga.

“Pelanggan ruamh tangga jumlah 4.600 pelanggan,” ujarnya.

Kata dia, jumlah pelanggan gas bumi di Batam terus tumbuh. Khusus untuk sektor industri dan komersial, pelanggan gas PGN tumbuh sekitar 10 persen di 2019.

Hal itu membukti energi baik lebih efisien dibandingkan energi lainnya.

Menurutnya apabila ada gangguang hingga 24 jam pihaknya akan melakukannya dengan menggunakan compressed natural gas (CNG).

Wendi menjelaskan, pihaknya selalu melakukan edukasi sebelum memasangkan jaringan gas bumi kepada para calon pelanggannya.

“Saat ini industri di Batam yang menggunakan jaringan gas bumi dari kita itu Tunas, Kabil, Batamindo dan Panbil,” jelasnya.(esa)

Kompas Maumere Gelar Misa Triwulan Kedua

Aris
-
0
Kompas Maumere Gelar Misa Triwulan Kedua

batampos.co.id – Warga Komunitas Perantau Asal Sikka (Kompas) Maumere Kota Batam menggelar misa triwulan kedua di Kapela Santo Yosafat, Kavling Saroja Dapur 12, Sagulung, Minggu (1/12/2019).

Ketua Kompas Maumere Kota Batam, Laurensius Lado, mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda per tiga bulanan warga Kompas Maumere di Kota Batam.

Kata dia, komunitas tersebut sebagai bentuk wadah solidaritas warga Sikka. Kata dia, selain misa triwulan, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dan pemaparan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam dan Dinas Sosial kota Batam.

“Ada dua narasumber yang kita hadirkan, yakni dari BNN dan Dinas Sosial,” kata Laurensius.

Diakuinya, sosialisasi dan pemaparan tentang narkoba dan bahaya narkoba dianggap sangat penting.

Apalagi pengguna narkoba didominasi oleh kalangan generasi muda. Oleh sebab itulah lewat kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada warga Kompas Maumere tentang bahaya Narkoba.

“Khususnya antisipasi kepada anak-anak kita. Sehingga mereka menjadi paham dan menjauhi narkoba,” tuturnya.

Pengurus Kompas Maumere Kota Batam berfoto bersama. Foto; Rengga/batampos.co.id

Misa triwulan kedua warga Kompas dan sosialisasi dari BNN bersama Dinas Sosial tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB.

Ratusan masyarakat Kompas berbondong-bondong hadir memadati lokasi acara. Usai kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama dan laporan triwulan kedua warga Kompas Maumere kota Batam.

Laurensius menambahkan, kedepan atau triwukan ketiga, pihaknya akan mengundang narasumber lainnya yakni kepolisian dan dinas sosial.

Hal ini dianggap penting untuk memberikan pemahaman kepada warga Kompas khususnya anak-anak muda tentang sosialiasi berkendara dengan baik dan benar.

“Lewat kegiatan ini kita juga sekaligus bersilaturahmi dengan warga Kompas kota Batam,” tambah Laurensius.

Saat ini lanjutnya, warga Maumere yang terdaftar di Kompas berjumlah 1.200 orang. Angka ini terus bertambah karena ada peningkatan di daerah Sagulung dari yang awalnya 230 kepala keluarga menjadi 278 kepala keluarga.

Pada Misa triwulan pertama warga Kompas tersebut, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Kompas.

Seperti Politisi Nasdem Horjani Hutagalung, Ketua Dewan Pembina Kompas Romo Manse, Wakil Ketua Pembina Yosef Hipolitus, Thomas Andreas, Petrus Kinyu da Silva, Thomas, bendahara Kompas Maria Fortunata Tekla, sekretaris Maria Trikora, dan Faustina Mawar Heret.

Lalu, Korwil Kompas Sidomuncul Albinus, Korwil Kompas Tanjunguncang Jaya Yustus Corinus, Korwil Cunting Thomas Kindo, Korwil Sagulung Hendrikus Eon, Korwil Kavling Lama Silvester Subardi, Korwil Dapur 12 Servasius Serwadus, Korwil Marina (kendal sari) Eduardus Endi, Korwil Simpang Barelang Gaspar Gewar.(rng)

ATB Peduli HIV-AIDS, Komitmen Perusahaan Peduli Kesehatan

Aris
-
0
ATB Peduli HIV-AIDS, Komitmen Perusahaan Peduli Kesehatan

batampos.co.id – 1 Desember kemarin diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Masalah HIV-AIDS masih menjadi tantangan besar bagi berbagai negara.

Di Indonesia sendiri, persoalan HIV-AIDS merupakan ancaman serius termasuk di lingkungan kerja karena dapat mempengaruhi produktifitas, keselamatan dan kesehatan pekerja.

Lebih dari 24 tahun perjalanan PT Adhya Tirta Batam (ATB) mengelola air bersih di pulau Batam, ATB tidak hanya fokus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Namun ATB juga menjadi perusahaan yang sangat concern terhadap isu-isu lingkungan, pendidikan dan kesehatan.

Salah satu bentuk kepedulian ATB terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diwujudkan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS).

Komite P2HIV-AIDS juga dibentuk dalam rangka memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 68 tahun 2004.

Program P2HIV-AIDS telah dijalankan ATB sejak tahun 2016 dan mendapatkan dukungan penuh dari direksi, manajemen serta seluruh karyawan.

Petugas ATB tengah melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada siswa. Program ini adalah salah satu agenda rutin dalam kegiatan edukasi ATB Contact Forum, ATB School Campaign, ATB Visit dan ATB Wisata Edukasi Air. Foto: ATB untuk batampos.co.id

Program P2HIV-AIDS tidak hanya melakukan sosialisasi dan pelatihan ke internal karyawan ATB namun juga ke masyarakat dalam berbagai kesempatan.

Bahkan kampanye sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, menjadi salah satu agenda rutin dalam kegiatan edukasi ATB Contact Forum, ATB School Campaign, ATB Visit dan ATB Wisata Edukasi Air.

“Program P2HIV-AIDS yang dijalankan ATB bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja ATB bebas HIV-AIDS. ATB juga mendukung upaya pemerintah dengan berkontribusi memberikan layanan edukasi kepada pelanggan, masyarakat dan pihak lainnya mengenai bahaya HIV-AIDS serta tindakan preventif apa yang harus dilakukan,” jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB saat ditemui di Kantor Pelayanan Pelanggan ATB Sukajadi pada Senin (2/12/2019).

Realisasi dan komitmen ATB dalam menjalankan program P2HIV-AIDS melalui Departemen QHSE & Lab ini diapresiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui penghargaan emas untuk kategori Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di lingkungan kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award tahun 2018 silam.

ATB disandingkan dengan banyak perusahaan besar yang sudah berpengalaman dan rutin menjalankan upaya pencegahan HIV-AIDS. Kemnaker menilai ATB mampu menjalankan agenda P2HIV-AIDS dengan baik.

Selain sosialisasi dan pelatihan, ATB juga melakukan pencegahan dengan pemeriksaan kesehatan rutin (Annual Medical Check Up) untuk narkoba dan HIV-AIDS bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam serta unit medis.

Hasilnya setiap tahun menunjukkan seluruh karyawan ATB bebas dari HIV-AIDS. Penerapan P2HIV-AIDS merupakan bagian dari fokus implementasi program ATB Peduli Kesehatan.

Sosialisasi yang masif mengenai resiko dan pencegahan HIV-AIDS harus dilakukan secara intens. Perlu sinergi antara seluruh komponen baik perusahaan, pemerintah, serikat pekerja maupun masyarakat.

ATB berharap penerapan program P2HIV-AIDS di lingkungan kerja ATB dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan target Three Zero 2030 yakni tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS dan tidak ada lagi stigma/diskriminasi pada orang dengan HIV-AIDS (ODHA).(*)

KPK Selidiki Kasus Lain Annas

Aris
-
0
KPK Selidiki Kasus Lain Annas

batampos.co.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana korupsi kasus alih fungsi lahan, Annas Maamun, terus menuai kritik.

Apalagi, belakangan diketahui bahwa Annas juga terseret kasus lain yang ditangani KPK. Yakni, suap kepada anggota DPRD Riau terkait pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD tambahan tahun 2015 Provinsi Riau.

Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, fakta tersebut membuktikan bahwa proses pemberian grasi di Indonesia belum transparan.

Meski grasi menjadi kewenangan eksklusif presiden, idealnya, keputusannya melalui proses yang transparan.

”Itu tidak dipenuhi secara substansi untuk grasi yang diberikan presiden kepada Annas. Padahal, ternyata dia diketahui terlibat juga dalam kasus korupsi lainnya,” ujarny, Minggu (1/12/2019).

Erwin menjelaskan, dalam konstitusi memang hanya disebutkan bahwa presiden perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung.

Mantan Gubernur Riau Annas Maamun grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara. Pengurangan masa hukuman itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dokumentasi JawaPos.com

Namun, lanjut dia, presiden bisa membuat sistem tersendiri jika memang ada keinginan untuk membuat prosesnya transparan.

Misalnya, melibatkan KPK dalam proses grasi terpidana korupsi. Jika prosesnya transparan, kata dia, publik menjadi tercerahkan dan tidak terus menduga-duga.

Dalam proses pemberian grasi kepada Annas, pemerintah hanya memberikan informasi yang sepotong-sepotong.

”Kalau alasan sakit harus ada rekomendasi dokter. Ngga bisa kita dengar dia sakit saja. Harus ada evaluasi medis dan itu harus dituangkan dalam grasi tadi,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya mendesak ada evaluasi dalam proses pemberian grasi. Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, mengatakan, pemberian grasi yang dilakukan presiden tidak diputuskan sendiri.

Namun mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung dan Menkopolhukam. Soal adanya kasus lain yang melibatkan Annas, pemerintah menunggu prosesnya.

”Kalau ada perkembangan lebih lanjut, nanti kita lihat apa yang dilakukan KPK,” ujarnya.

Fadjroel enggan berspekulasi terkait kemungkinan pencabutan grasi.

”Kita akan melihat saja. Kita akan melihat perkembangannya,” kata Komisaris Utama PT Adhi Karya itu.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Annas berupa potongan masa tahanan dari tujuh tahun menjadi enam tahun.

Dengan grasi tersebut, Annas yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung diprediksi bebas pada Oktober 2020.(far/fal/jpg)

GP Ansor Gelar Diklatsar Untuk Tangkal Radikalisme

Aris
-
0
GP Ansor Gelar Diklatsar Untuk Tangkal Radikalisme

batampos.co.id – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam mengelar pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) kepada para kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Kegiatan tersebut diharapkan dapat menangkal radikalisme dan menanamkam cinta tanah air.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam, Masruri, mengimbau kader Banser dan IPNU memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menangkal radikalisme.

“Caranya dengan merangkul semua golongan dan sumber daya yang ada di daerah Batam,” katanya pada penutupan pendidikan latihan dasar (diklatsar) Banser di Masjid Nurul Hidayah Batubesar, Minggu (1/12/2019).

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam, Masruri melakukan prosesi bait peserta yang telah mengikuti Diklatsar Banser. Foto: Anwar Saleh/batampos.co.id

“Ini juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara,” jelasnya lagi.

Diklatsar tersebut kata dia, diikuti 84 orang Banser dan 30 orang IPNU Provinsi Kepri. Menariknya, peserta diklat Banser ini juga diikuti seorang lurah, dan beberapa orang pengurus RW dan RT.

“Tujuan diklatsar tersebut, menambah kader NU yang masuk lewat GP Ansor, untuk siap siaga membela agama, bangsa, dan negara,” ungkap Masruri.

Adapun materi diklatsar meliputi pengenalan ke-NU-an, aswaja terutama kebangssan demi menjaga NKRI.

“GP Ansor mempertajam pengkadaran terutama ke lini masyarakat yang paling bawah hingga ke RT, untuk menangkal radikalime untuk keutuhan NKRI tetap terjaga,” pungkas Masruri.(iwa)

Terpilih Menjadi Ketua HIMNI Kepri, Utusan Akan Membuat Data Base Masyarakat Nias

Aris
-
0
Terpilih Menjadi Ketua HIMNI Kepri, Utusan Akan Membuat Data Base Masyarakat Nias

batampos.co.id – Utusan Sarumaha, terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kepri periode 2019-2024, melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang di gelar di hotel De Vienna Boutique Nagoya, Sabtu (30/11/2019) malam.

Politisi Hanura itu mengatakan, hal utama yang akan dilakukan dalam kepemimpinannya nanti adalah mempersiapkan data base masyarakat Nias yang ada di Kepri.

“Kedepan kita akan memperkuat koordinasi secara kelembagaan dan bisa berkontribusi bagi pembangunan Kepri secara nyata,” kata Utusan.

Selain itu, ia juga akan membantu pengurusan administrasi masyarakat Nias agar yang sudah berdomisili di Kepri mempunyai KTP Kepri.

Dengan begitu kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam keperluan yang dibutuhkan.

“Ada 13 ribu masyarakat Nias yang tersebar di Kepri. Dengan jumlah yang banyak itu akan dapat saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Nias,” paparnya.

Utusan Sarumaha, terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kepri periode 2019-2024. Utusan berjanji akan membuat data base masyarakat Nias di Provinsi Kepri. Foto: Rengga/batampos.co.id

Selain itu, ia berharap dengan kepengurusan baru HIMNI akan semakin solid dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kepri dan Kota Batam.

“Ke depan kita juga akan bersinergi dengan paguyuban yang lain, ormas dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Kepri lebih baik lagi,” tambahnya.

Sekjen HIMNI, Otoli Zebua, mengatakan, selain memilih ketua baru, ada beberapa agenda yang dilaksanakan hari ini.

Di antaranya mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (Lpj) dan pemaparan program emlat tahun ke depan.

Di Kepri sendiri lanjut dia, ada empat DPC HIMNI yaitu kota Tanjungpinang, kota Batam, Karimun dab Bintan,

“Jadi sesuai ADRT kita maka peserta yang hadir itu DPC, unsur DPD dan juga unsur DPP,” ucap Otoli.

Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang hadir mewakili Plt Gubernur Kepri, mewakili wali kota Batam, Ketua DPRD kota Batam dan tokoh masyarakat.

“Ini membuktikan bahwa kehadiran HIMNI di Kepri dapat diterima oleh masyarakat Kepri secara luas. Harapan kita dengan kehadiran HIMNI Kepri dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kota Batam dan Kepri,” tutup dia.(rng)

1...10,74310,74410,745...14,221Halaman 10,744 dari 14,221

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000