Ruslan Ali Wasyim menyampaikan visinya secara singkat tentang Kota Batam. foto: batampos.co.id / putut ariyo
batampos.co.id – Ketua DPD Partai Golkar Kota Batam, Ruslan Ali Wasyim mengembalikan formulir pendafataran bakal calon Wakil Wali Kota ke DPC Partai Demokrat, Senin (18/11/2019), siang.
“Ini adalah bentuk keseriusan kami maju dalam Pilkada mendatang,” ujar Ruslan.
Formulir pendaftaran Ruslan diterima langsung oleh Ketua Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil Walikota DPC Partai Demokrat Kota Batam.
“Berkas yang kami terima telah lengkap,” ucap Sumali. Ruslan ialah bakal calon yang pertama mengembalikan formulir pendaftaran.
Pada kesempatan itu Ruslan mengajak Partai Demokrat untuk menyamakan visi menyongsong Batam yang lebih maju.
Ruslan memahami Kota Batam yang sangat heterogen. “Makanya yang pas untuk memimpin Batam ialah dari kalangan ansor dan muhajirin, kombinasi tempatan dan pendatang.”
Selama ini Ruslan dan tim telah melambungkan jargon Lurus, Lukita – Ruslan.
Yang dimaksud Lukita ialah, Lukita Dinarsyah Tuwo, mantan Kepala BP Batam.
“Seperti yang teman-teman ketahui di banyak media, Lurus menjadi keinginan kami,” ucap Ruslan.
Menarik lagi, Ruslan mengatakan, “SIM saya ialah berpasangan dengan Pak Lukita.”
“Semoga apa yang berkembangan di bawah ini menjadi pertimbangan DPP.”
Meski telah bertekad berpasangan dengan Lukita, memang belum ada ketuk palu dari DPP Golkar yang akan mengusung Ruslan. (ptt)
batampos.co.id – Jelang tutup tahun, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam baru mencapai 76,04 persen atau Rp 976,65 miliar dari target Rp 1,28 triliun.
Kepala BP2RD Batam, Raja Azmansyah mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penagihan aktif di semua sektor wajib pajak. Begitu juga dengan peningkatan pengawasan akan dimaksimalkan, khususnya dalam hal mencermati pelaporan wajib pajak.
”Kita masih tunggu hasil dua bulan ini (November dan Desember, red). Kami juga berusaha meningkatkan pengawasan dan mencermati pelaporanya,” kata Raja kemarin (17/11/2019).
Diakuinya, melihat dari realisasi saat ini, sektor hotel, restoran, dan hiburan masih optimis tercapai. Sementara untuk sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) agak berat. Salah satu alasannya, sektor ini sangat bergantung kepada daya beli masyarakat serta ekonomi makro.
Sementara itu, untuk pajak hotel dari yang ditargetkan Rp 132,5 miliar sudah terealisasi Rp 106,05 miliar atau 80,04 persen.
Begitu juga pajak restoran, dari target Rp 112,3 miliar terealisasi Rp 99,9 miliar atau 88,95 persen.
Pajak hiburan dari target Rp 38,9 miliar terealisasi Rp 91 persen.
Tapping box. foto: batampos.co.id / william s
”Memang untuk sektor hotel, restoran, dan hiburan kita optimis akan tercapai. Namun agak berat di sektor BPHTB yang sangat tergantung dengan daya beli masyarakat dan ekonomi makro,” kata Raja lagi.
Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin menambahkan, Pemko Batam harus mampu memaksimalkan tapping box atau alat perekam transaksi daring di sejumlah wajib pajak. Keberadaan tapping box ini terbukti mampu menekan angka pendapatan dan sekaligus meminimalisir tingkat kebocoran.
”Tapping box ini harus diperbanyak lagi, sehingga ke depan sudah terpasang di seluruh wajib pajak di Batam,” tambahnya.
Menurutnya, hal ini dianggap sangat penting karena dari pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam dan TAPD, tahun 2020 nanti Pemko menargetkan APBD Batam sebesar Rp 3,1 triliun, dengan jumlah PAD sebesar Rp 1,4 triliun.
”Kita harus sama-sama optimis tercapai. Sehingga apa yang kita rencana dan targetkan ini bisa terealisasi,” kata Kamaluddin. (rng)
batampos.co.id– Industri di Batam terus bertambah setiap tahunnya. Namun, luas lahan pengelolaan limbah tidak bertambah.
Saat ini, Asosiasi Pegelolaan Limbah (Aspel) Batam hanya memiliki lahan seluas 20 hektare (ha) untuk mengelola limbah yang dihasilkan oleh perusahaan di seluruh Batam.
Luas lahan tersebut dinilai tak lagi sesuai. Ketua Umum Aspel B3 Indonesia, Barani Sihite, mengatakan, untuk pengelolaan limbah membutuhkan setidaknya 60 hektare lahan.
“Kalau 20 hektare tidak cukup. Bayangkan limbah kategori 1 dan 2 seluruh Batam masuk ke kami,” kata Barani di sela-sela pengkuhan Ketua Aspel B3 Indonesia terpilih, Sabtu (16/11/2019).
“Sempat pula limbah itu tertahan di sini (seperti tahun lalu), tak akan tertampung jadinya,” kata dia lagi.
Oleh sebab itu, Ketua Umum Aspel B3 Indonesia yang terpilih kembali ini berharap adanya penambahan jumlah lahan untuk pengelolaan limbah.
Terkait dengan permintaan ini, katanya, sudah beberapa kali dilayangkan ke pemerintah. Namun, masih belum ada respons.
“Semoga saja bisa dikabulkan,” ucapnya.
Hingga kini, tantangan dihadapi jajaran anggota aspel di lapangan cukup banyak.
Barani mengatakan, belum harmonisasinya semua pemangku kepentingan serta masih adanya aturan yang tumpang tindih membuat pengelolaan limbah belum maksimal.
Walaupun begitu, kata Barani, jajaranya berusaha melakukan pengelolaan limbah seoptimal mungkin.
“Atas semua permasalahan ini, kami siap bermitra dan dibina,” jelasnya.
Supaya pengelolaan limbah di Batam lebih baik. Dan kami juga dapat melestarikan lingkungan lebih baik lagi,” ujarnya lagi.
Usai terpilih lagi sebagai ketua umum Aspel B3 Indonesia, Barani mengaku telah menyusun berbagai program.
Rombongan Komisi III DPRD Kota Batam saat melakukan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sebuah perusahaan pengolah limbah plastik di Batuaji, Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Komisi III DPRD Kota Batam untuk Batam Pos.
Salah satunya meningkatkan teknologi penguraian limbah. Sehingga, limbah yang masuk ke Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) B3, tak perlu lagi dikirimkan ke luar Batam.
Pemanfaatan limbah ini, lanjut Barani, dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan industri. Karena, limbah tidak perlu lagi dikirim ke luar daerah.
“Ada beberapa jenis limbah bisa dimanfaatkan untuk pembuatan paving blok, sarana jalan (campuran aspal). Tidak perlu dikirim dan memakan biaya besar,” ungkapnya.
Terkait permintaan Ketua Aspel B3 Indonesia yang baru tersebut. Pemerintaha Kota Batam, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ((DPM-PTSP) Kota Batam, Firmansyah, mengatakan telah merencanakan penambahan lahan untuk pengelolaan limbah.
“Sesuai rencana, ada tambahan tempat pengelolaan limbah menjadi 40 hektare,” ucapnya.
Rencana penambahan lahan ini, katanya, sudah akan dibahas di DPRD Kota Batam. Apabila disetujui, maka Aspel B3 di Batam memiliki lahan seluas 40 hektare dalam mengelola limbah.
“Dalam rencana dan detail tata ruang sudah diusulkan,” ungkapnya.
Pembina Aspel B3 Indonesia yang juga sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, menyambut baik penambahan lahan ini.
Ia mengatakan, limbah yang dihasilkan industri haruslah dikelola dengan baik. Karena, efek dari limbah ini bisa mencemari lingkungan, salah satunya air.
Sinergi Aspel B3 dengan instansi pemerintah, kata Arlon, harus tetap dijaga. Ia berharap dengan kepengurusan Aspel B3 yang baru ini, pengelolaan limbah bisa lebih baik lagi.
“Saya ucapkan selamat ke Pak Barani selaku ketua umum, Pak Gufron selaku ketua harian dan Pak Samsul selaku Sekjen,” ujarnya.(ska)
batampos.co.id – Pemko Batam melalui Bagian Kesra Setdako Batam menyelenggarakan Lomba Manasik Haji Tingkat Kota Batam Tahun 2019.
Sebanyak 2.765 peserta tercatat mengikuti acara tersebut yang berlangsung Minggu (17/11/2019) di Dataran Engku Putri Batam.
Kabag Kesra Setdako Batam, Riama Manurung, mengatakan, 2.765 peserta tersebut terdiri dari 2.557 yang merupakan peserta yang dibagi dalam 5 kategori, serta 208 orang pendamping.
”Sebenernya jumlahnya lebih dari 2.765 peserta, akan tetapi ada 1 tim yang mengundurkan diri,” ujar Riama.
Adapun, 5 kategori tersebut antara lain, TK sederajat, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat dan Majelis Ta’lim se-Kota Batam.
Jumlah tim yang ikut serta dari tiap kategori yakni, TK/RA/PAUD sebanyak 40 tim, SD/MI sebanyak 103 tim, SMP/MTs sebanyak 38 tim, SMA/MA/SMK sebanyak 14 tim dan Majelis Ta’lim sebanyak 22 tim. Tiap tim terdiri dari 11 sampai 15 orang.
Para peserta mengikuti lomba manasik haji tingkat pelajar dan BKMT Kota Batam 2019 di Dataran Engku Putri Batam Center, Minggu (17/11/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Kategori TK sederajat pesertanya boleh digabung baik laki-laki maupun perempuan,” jelasnya.
“Tapi untuk kategori SD/MI, SMP sederajat dan SMA sederajat tim laki-laki dan perempuan harus terpisah, ini berbeda dari tahun sebelumnya,” paparnya lagi.
Kata dia, sebelum perlombaan dilaksanakan, sudah dilakukan Technical Meeting pada tanggal 13 November di ruang rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Wali Kota Batam dan dihadiri oleh 206 orang kordinator perwakilan dari semua peserta.
Riama juga mengatakan, jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan jumlah peserta tahun lalu.
”Lebih banyak sekarang,” katanya.
Menurutnya, tujuan diadakannya lomba ini adalah menjalin silaturrahmi dan juga mengajarkan nilai keagamaan terutama rukun Islam ke-5 yakni ibadah Haji bagi yang mampu kepada para pelajar yang ada di Kota Batam.
Adapun, dewan juri yang memberikan penilaian tergabung dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Kementerian Agama Kota Batam, dan Pemko Batam. Jumlah dewan juri sebanyak 70 orang.
Pemenang ditetapkan dari juara 1, juara 2 dan 3 hingga juara harapan 1 untuk tiap kategori.
”Yang dinilai antara lain, kerapian, pakaian, bacaan serta kekompakan peserta dalam melakukan prosesi Manasik Haji tersebut,” ucapnya.
Total hadiah yang diperebutkan pada lomba ini adalah sebanyak Rp 90 juta. Lomba Manasik Haji tahun ini sudah yang ke-17 kalinya dilaksanakan oleh Pemko Batam.(mib)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menegaskan, Pemko Batam tidak akan menyerahkan pengelolaan Pasar Induk Jodoh kepada pihak swasta.
”Tidak akan kami serahkan ke swasta (pengelolaannya), kami akan kelola sendiri,” kata Rudi di Mega Legenda, Batam Kota, Minggu (17/11/2019).
Rudi tidak ingin ketika pasar itu diserahkan ke swasta, justru berpotensi akan memberatkan masyarakat Batam.
Pasalnya, jika dikelola swasta, otomatis pemerintah tak bisa ikut mengontrol sehingga dikhawatirkan harga barang-barang yang dijual jadi mahal.
Selain itu, para pedagang yang akan menempati pasar tersebut juga bisa dikenakan sewa mahal kelak.
”Pasti mahal kalau swasta yang kelola. Saya mau selamatkan masyarakat saya, tidak ingin mereka susah, termasuk pedagang,” papar dia.
Puing-puing bekas bangunan kios pedagang Pasar Induk, Jodoh pascapenertiban oleh Tim Terpadu Kota Batam, Kamis (31/10/2019). Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Ia menyebutkan, pasar ini akan dibangun dalam dua tahun ketika proses revitalisasi dimulai.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mengungkapkan, pembangunan Pasar induk Jodoh akan dimulai tahun 2020 mendatang.
”Ibarat hotel, pasar induk nanti bertingkat. Empat lantai. Paling bawah pasar basah, dua dan tiga yang kering, lantai empat untuk pujasera. Mohon doa biar terlaksana dengan baik,” imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala Disperindag Batam Gustian Riau mengatakan, setelah pasar tersebut dibangun kembali, para pedagang yang semula sudah didata akan kembali berjualan di pasar ini.
Tidak hanya pedagang pasar induk sendiri, pasar ini akan diisi mantan Pedagang Kaki Lima (PK5) dari Jodoh Boulevard hingga sekitar Tos 3000.
”Kami data, semuanya ada 1.808 pedagang. Kalau nama sejak awal ada, akan masuk, di luar yang kami data tidak ada penambahan,” terangnya lagi.
Sementara itu, pemerintah pusat pernah menyanggupi bantuan anggaran bagi Pemko Batam untuk membangun pasar ini dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 miliar. (iza)
batampos.co.id – PT Indo Premier Sekuritas mencatatkan laba sebesar Rp 137,53 miliar atau naik 26,3 persen dari Rp 108,89 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya.
Kenaikan laba dobel digit itu terjadi pada periode Januari hingga September 2019.
Presiden Direktur Indo Premier Sekuritas, Moelonoto The, menjelaskan, penguatan laba ditopang kenaikan pendapatan sebesar 16 persen.
Kenaikan tersebut mayoritas berasal dari pendapatan bunga dan diikuti pendapatan komisi transaksi efek.
Selain itu, kata dia, kenaikan dikarenakn skala ekonomis kegiatan operasi dari PT Indo Premier Sekuritas.
“Rasio beban juga menurun pada kuartal III/2019 menjadi 40 persen dibanding 45 persen pada kuartal III/2018,” paparnya, Rabu (13/11/2019).
PT Indo Premier Sekuritas mencatatkan laba sebesar Rp 137,53 miliar atau naik 26,3 persen dari Rp 108,89 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Foto: Google premier
Pada tahun depan, Moelonoto melihat pendapatan komisi transaksi dan bunga akan tetap menjadi penggerak utama.
Adapun per Oktober 2019, jumlah investor ritel di Indo Premier Sekuritas tercatat sekitar 210.000 orang.
Sebagian besar perusahaan sekuritas terpantau mencetak kinerja yang ciamik per kuartal III/2019, tertopang oleh meningkatnya pendapatan dari lini bisnis perantara perdagangan efek.
Berdasarkan data kinerja perusahaan efek yang dihimpun Bisnis, lebih dari separuh mencatatkan kenaikan laba pada periode Januari—September 2019.
Adapun pendapatan dari segmen broker terpantau menjadi kontributor utama yang menggenjot laba perseroan selain pemasukan dari bisnis penjaminan emisi efek (underwriter) dan manajer investasi.(*/bisnis.com)
batampos.co.id – Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Batam tengah dilaksanakan.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, memastikan penerimaan CPNS tingkat Kota Batam akan bebas dari kecurangan dan ”permainan” oleh pihak-pihak tertentu.
”Tak ada ”permainan”, penerimaan CPNS Batam harus bersih,” ujar Rudi kepada wartawan, Minggu (17/11/2019).
Ia juga menepis akan menjadikan tes CPNS kali ini untuk mengeruk keuntungan, terlebih jelang tahun politik 2020 yang tinggal menghitung bulan.
Malah menurutnya, ia yang akan kembali maju pada Pilkada tahun 2020 nanti, tak akan turut campur terkait penerimaan CPNS.
”Semua berjalan sesuai prosedurnya. Saya 100 persen juga tak akan terlibat,” janji Rudi.
Karena itu, ia mewanti-wanti kepada siapa saja agar tak bermain dalam penerimaan CPNS Kota Batam.
Bahkan, jika ada oknum pejabat yang terlibat, maka Rudi tak segan-segan akan mempidanakan oknum pejabat tersebut.
”Siapa saja yang terlibat ”bermain” akan saya pidana, ini tak main-main,” ancam Rudi.
Disinggung kenapa Rudi melarang Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kota Batam, Hasnah untuk bicara ke media terkait proses penerimaan CPNS, menurutnya, belum masuk ke ranah teknis.
Para peserta tes CPNS saat melakukan daftar ulang jelang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di kantor UPT BKN Kepri di kantor Bersama Pemko Batam, akhir tahun lalu. Tahun ini, Pemko Batam kembali membuka 140 formasi CPNS. Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Melainkan, ranah kebijakan sehingga harus dirinya langsung yang menyampaikan ke publik.
”Kan belum teknis, jadi nanti saja diumumkan berapa yang sudah mendaftar. Kalau sekarang kan masih proses,” ujar Rudi.
Seperti diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Batam akhirnya merilis pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Untuk diketahui, Batam hanya dapat 140 formasi.
”Pengumumannya sudah kami upload di web media center,” kata Sekretaris Daerah Batam Jefridin, Senin (11/11/2019) lalu.
Ia melanjutkan, informasi yang sudah disebar berisi persyaratan hingga tahapan rekrutmen CPNS. Alamat web yang dimaksud yakni https://bkpsdm.batam.go.id dan https://mediacenter.batam.go.id.
”Semua kita online-kan, termasuk ini (pengumuman). Tak ada tatap muka,” ujar dia.
Ia mengatakan, Wali Kota Batam Muhammad Rudi berpesan agar peserta tidak terpengaruh iming-iming oknum yang menjanjikan lolos CPNS.
”Yang menentukan kelulusan adalan peserta sendiri, bukan siapa-siapa,” imbuhnya.
Pendaftaran online dibuka sejak 11 November 2019 hingga 25 November 2019. Verifikasi dilakukan dari tanggal 11 November 2019 hingga 6 Desember 2019.
Pengumuman hasil seleksi administrasi berkas unggah pada tanggal 9 Desember.
Jadwal masa sanggah hasil pengumuman 10 hingga 12 Desember 2019 sedangkan pengumuman masa sanggah 20 Desember 2019.
Tahapan seleksi akan dijadwalkan Januari hingga Maret 2020. Sedangkan, integrasi data dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan pengumuman kelulusan pada April 2020 mendatang.
Kemudian, pemberkasan bagi perserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir juga dijadwalkan pada April 2020.(she/iza)
batampos.co.id – Sejumlah atlet Kepri hampir saja batal mengikuti ajang Pra-Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) yang digelar 12-17 November lalu. Padahal, ajang ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan tiket PON tingkat nasional yang rencananya akan dihelat di Papua pada tahun depan.
Di antara atlet yang nyaris gagal mengikuti Pra-PON itu adalah atlet silat Kepri asal Batam. Juga atlet cabang layar. Padahal dua cabang olah raga (cabor) ini merupakan andalan di Kepri. Kedua cabor tesebut paling sering menyumbang emas.
Alasan pemerintah cukup standar. Yakni tidak ada anggaran untuk membeli tiket pesawat bagi para atlet. Anggaran sudah habis. Padahal, ada konsekuensi yang harus ditanggung apabila tahapan Pra-PON ini tidak diikuti.
“Kami tidak diperbolehkan mengikuti PON,” kata Pelatih Tim Layar Kepri, Weng Samsi, Sabtu (16/11/2019) lalu.
Pandangan Weng menerawang. Ia mengingat kembali pergolakan batinnya kala mengajukan dana ke pemerintah pada Agustus lalu untuk kegiatan Pra-PON. Ia mengajukan anggaran yang tidak terlalu besar, yakni hanya Rp 80 juta. Namun pemda tak kunjung menyetujui pengajuan tersebut.
“Sedari awal kami sudah ajukan ke pemerintah. Tapi ternyata tak dapat juga, kecewa, pastinya,” ungkapnya.
Pelatih yang mengabdikan hidupnya membina atlet-atlet muda Batam ini tak patah arang. Ia mencoba berkoordinasi dengan jajaran KONI Kepri. Akhirnya disepakati seluruh atlet layar itu berangkat ke Pra PON. “Sumber dananya dari mana saja,” ucapnya.
Keberangkatan atlet layar ini tidak sia-sia. Mereka berhasil menggondol 5 emas dari beragam kualifikasi. “Kami berhak ikut PON. Namun, berangkat 2020 nanti juga masih belum tahu gimana,” tuturnya.
Selain memikirkan biaya keberangkatan PON 2020, Weng mengatakan pihaknya juga butuh biaya pembinaan untuk pelatihan intensif jelang PON. Masing-masing atlet membutuhkan biaya Rp 200 ribu per hari untuk asupan gizi para atlet.
“Mereka itu setidaknya membutuhkan asupan 2.000 kalori per hari,” ungkapnya.
Dua atlet atletik Kota Batam tengah berlatih di Stadion Gelora Citramas, Kabil, Nongsa, Jumat (23/11/2018) lalu. Atlet-atlet cabor atletik Batam sedang dipersiapkan untuk menghadapi berbagai event di 2019. foto: batampos.co.id / ryan agung
Weng mengatakan, pengembangan olahraga haruslah lebih serius. Juga jangan dipandang sebagai proyek yang dapat menghasilkan uang.
“Kalau dilihat seperti itu, ya olahraga di Kepri sulit maju,” tuturnya.
Permasalahan dana menjadi momok yang terus menghantui pembinaan olahraga prestasi di Kepri. Hal ini diakui Ketua Harian KONI Kepri, Nur Syafriadi.
Menurut pria yang dua kali menjabat sebagai pengurus KONI Kepri ini, hal ini sudah lama terjadi.
“Dari saya pertama kali menjadi ketua harian, dan kini memasuki masa jabatan ketiga, pembinaan olahraga di Kepri terkendala dana,” tuturnya.
Sementara proses pengajuan anggaran, menurutnya, berjalan sebagaimana umumnya. KONI Kepri mengajukan proposal kebutuhan tahunan kepada Pemprov Kepri.
Kemudian dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kepri melakukan verifikasi dan kelayakan. Selanjutnya, proposal itu diajukan pada Badan Anggaran (Banggar) Provinsi Kepri untuk melihat kemampuan pemerintah provinsi.
“Baru kemudian diajukan pada rapat pembahasan di dewan. Dan ketentuannya, jika memang ada yang tidak dipahami saat proses pengajuan anggaran, baik pemprov maupun dewan saat sidang komisi bisa memanggil KONI Kepri,” urainya.
Namun yang sering terjadi, lanjut Nur, KONI Kepri tidak pernah diminta keterangan terkait dengan kebutuhan pembinaan olahraga prestasi. “Saat pembahasan, KONI Kepri tak pernah diajak berbicara,” keluhnya.
Terkait dengan keikutsertaan dalam PON 2020 Papua, Nur mengaku KONI Kepri sudah mengajukan anggarannya dan tengah dalam pembahasan. Namun hingga kini belum ada kejelasan soal anggaran itu.
Beberapa skenario juga disiapkan oleh KONI Kepri terkait belum jelasnya ketersediaan anggaran. Apalagi dengan jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh kontingen Kepri untuk berlaga di Papua.
Setidaknya, untuk transportasi saja satu atlet membutuhkan biaya Rp 10 juta pergi pulang.
“Belum untuk akomodasi, transportasi selama di Papua, dan juga kebutuhan selama di sana,” katanya.
Rencananya, akan ada 150 atlet dan ofisial yang akan diberangkatkan ke PON di Papua. Dan perkiraan anggarannya mencapai Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar.
Sementara Kadispora Kepri, Maifrizon, mengungkapkan hal serupa. Pihaknya sudah berusaha untuk melakukan verifikasi dan asistensi terkait dengan pengajuan anggaran KONI Kepri.
“Apalagi saya juga menjabat sebagai Bimtek KONI Kepri. Tentu saja punya kewajiban moral untuk bisa membantu pengajuan anggaran KONI Kepri. Tetapi, dana yang sudah diajukan itu lenyap saat pembahasan dan hanya muncul dana tahunan sebesar Rp 2 miliar,” urai Maifrizon.
Namun yang harus digarisbawahi, kata Maifrizom, tanggungjawab terhadap pengembangan olahraga sebenarnya bukan hanya di tangan pemerintah. Masyarakat juga harus ikut berperan.
“Ini tugas bersama,” tegas Maifrizon.
Terkait dengan skema koordinasi dan komunikasi, Maifrizon mengaku antara pemerintah daerah dan KONI Kepri tidak mengalami kendala. “Semua bisa dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Tetapi terkait anggaran ini yang susah untuk dipahami,” katanya.
Ke depan Maifrizon berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Apalagi Plt Gubernur Kepri Isdianto telah memberikan komitmen serupa saat pelepasan kontingen Kepri menuju ke Porwil akhir Oktober lalu.
“Dispora tetap akan berupaya membantu dalam proses penyusunan dan pengajuan anggaran KONI Kepri. Apalagi tahun 2020 nanti akan digelar PON di Papua. Dan ini memang harus dianggarkan jauh-jauh hari mengingat besarnya anggaran yang diperlukan,” kata Maifrizon.
Sementara itu, hampir seluruh cabor yang berangkat dalam Porwil Bengkulu awal November lalu mengeluh dengan persiapan kontingen Kepri. Dari persiapan yang sekadarnya, hingga tidak adanya pemusatan latihan.
“Mohon maaf jika Muaythai hanya mampu menyumbang dua medali perunggu. Persiapan minim, sementara tidak ada pemusatan latihan. Otomatis tidak maksimal dan belum bisa memenuhi target untuk lolos ke PON Papua,” ujar pelatih Tim Muaythai Kepri, Hendri Koto.
Ketua PBSI Kepri Sukriadi juga sempat mengeluhkan kondisi kontingen Kepri.
“Bagaimana kami bisa berprestasi sementara untuk berlatih saja terkendala dana. Masing-masing cabor harus menggelar pemusatan latihan mandiri, dan menggunakan dana pribadi,” keluhnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Batam dari Komisi IV, Aman. Menurut Aman, perhatian pemerintah, khususnya Pemko Batam, terhadap dunia olahraga sangat minim. Terutama dari sisi anggaran.
Komisi IV selalu mengusulkan anggaran yang layak untuk pengembangan olahraga dalam setiap pembahasan APBD. Namun usulan tersebut selalu ditolak dan nilai anggaran selalu dipangkas.
“Sampai sekarang nol besar,” ujarnya.
Pembinaan untuk olahraga prestasi, lanjut Aman, sangat minim dilakukan di Batam. Di sisi lain sebenarnya pemerintah sudah memberikan dana hibah ke KONI. Namun sepertinya lebih terkonsentrasi anggarannya di KONI dengan dana hibah. Sedangkan untuk di Dispora Batam yang harusnya menjadi ujung tombak untuk urusan olahraga di Batam justru anggarannya kecil sekali.
“Apakah dengan dana hibah itu cukup atau tidak untuk melakukan pembinaan atlet dan pencapaian prestasi, itu kami yang tak paham,” terangnya.
Masih kata Aman, harusnya dari Dispora Batam itu melakukan pembinaan sejak dini sudah harus digenjot baik di tingkat sekolah maupun lainnya. Yang ada saat ini justru yang banyak diurusi Dispora Batam adalah olahraga yang sifatnya tidak pada pembinaan dan prestasi.
“Ada juga sumber-sumber dana dengan memaksimalkan potensi seperti perusahan melalui CSR dan sebagainya untuk digandeng membina atlet. Namun memang tak semua perusahan mampu dan mau menyalurkan CSR nya untuk pembinaan atlet,” tegasnya.
Menurut Aman, dalam setahun anggaran pembinaan olahraga di Dispora Batam hanya Rp 800 juta per tahun. Angaran tersebut biasanya habis hanya untuk satu cabang olahraga saja, misalnya bola voli.
“Jadi wajar jika di Batam ini prestasi atletnya minim. Sebab pembinaannya juga terbatas,” terangnya. (cha/ska/gas)
batampos.co.id – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut untuk mencetak lulusan siap kerja dan mampu bersaing baik level nasional ataupun internasional. Untuk itu, pertukaran pelajar dan guru dengan sekolah setara dari negara lain, khususnya negara-negara Asean, serta menerapkan sistem belajar empat tahun merupakan terobosan yang kembali diperkuat lagi oleh Direktorat Pembina SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini.
Kepala SMK Negeri 1 Batam, Lea Lindrawijaya, menuturkan terobosan ini merupakan kelanjutan dari program revitalisasi SMK yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo sebelumnya, dimana setiap SMK wajib mempersiapkan siswanya secara matang agar saat tamat sekolah bisa langsung diserap sebagai tenaga kerja profesional yang bisa bersaing hingga level internasional.
Lea menyebutkan, untuk sistem belajar empat tahun, kini ditambah lagi dengan pola baru, yakni tiga plus dua. Artinya, tiga tahun belajar di sekolah dan dua tahun magang industri.
”Yang terdahulu dan sudah berjalan tiga plus satu. Yakni, tiga tahun di sekolah dan satu tahun magang industri,” sebutnya.
Siswa SMKN 1 saat mengikuti uji kompetisi keahlian permesinan di SMKN 1 Batam di Batuaji. F. Dalil Harahap/Batam Pos
Sekarang, lanjutnya, diperkuat lagi dengan tiga plus dua. ”Ini akan segera diterapkan sesuai workshop pengembangan sekolah vokasi dan penguatan program pendidikan empat tahun, beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Untuk pola kelas tiga tahun plus dua ini, sebagai pencontohan akan segera diberlakukan di 40 SMK se-Indonesia, termasuk SMKN I Batam. ”Targetnya lulusan SMK mampu bersaing, baik dalam ataupun luar negeri. Level pendidikan sama dengan luar negeri khususnya kawasan Asean,” jelasnya.
”Mereka yang mengikuti kelas empat tahun ini nantinya jika melanjutkan ke bangku kuliah, seperti ke Politeknik yang sudah ada kerja samanya, maka setara dengan D1 untuk pola tiga plus satu dan D2 untuk pola tiga plus dua,” terangnya. (eja)
batampos.co.id – Alokasi lahan di Batam perlu ditertibkan. Sebab ada lahan yang dimiliki lebih dari satu orang atau badan usaha.
”Ada lahan yang sudah dipunyai orang, tahunya ada juga yang punya,” kata Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi di Mega Legenda, Minggu (17/11/2019).
Dia mengatakan, pihaknya kini sedang menyiapkan satu aplikasi perizinan. Nantinya aplikasi ini akan mengurai persoalan perizinan, termasuk perizinan lahan di BP Batam.
”Selama ini izin ribet dan panjang. Kalau PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu milik Pemko Batam) asal lengkap bisa selesai dalam hitungan menit. Tapi, yang masih masalah PTSP BP Batam karena urusannya terkait lahan,” ujarnya.
BP Batam memasangkan papan pemberitahuan bahwa lahan tersebut sedang dievaluasi. Foto: dalil harahap/ batampos.co.id
Rudi yang juga Wali Kota Batam ini, menyebutkan, dengan hadirnya aplikasi tersebut, perizinan di PTSP BP Batam maupun Pemko Batam akan semakin mudah. Dan tentunya akan menguntungkan bagi ekonomi Batam. Ke depan urusan ini akan diurus oleh seorang direktur.
”Jadi bukan saya, juga bukan deputi-deputi yang tanda tangan. Akan ada direktur khusus,” tegasnya.
Menurut Rudi, dalam waktu dekat aplikasi ini akan selesai dan akan diperkenalkan. Aplikasi ini akan konsen terkait perizinan lahan.
”Kalau masalah lahan yang sudah dialokasi nanti kami akan dudukkan. Yang jelas untuk yang baru tidak akan berikan sembarangan. Ini semua kami niatkan untuk kebaikan,” terangnya. (iza)
