Selasa, 7 April 2026
Beranda blog Halaman 10762

Hore, Warga Batam Sudah Bisa Memiliki Smart SIM

0

batampos.co.id – Blanko Smart SIM yang dikirim Polri sudah diterima Polresta Barelang. Pengendara kini sudah bisa mendapatkan Smart SIM, namun dengan syarat tertentu.

Kasatlantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati, mengatakan, warga Batam sudah bisa mendapatkan Smart SIM di kantor Satlantas Polresta Barelang.

Namun sebelumnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi baik pemohon SIM baru ataupun perpanjangan.

”Blangko saat ini sudah tersedia dan masih tercukupi untuk melayani pembuatan SIM baru maupun perpanjangan. Yang pasti tidak ada kendala,” ujarnya.

Dijelaskan Putu, bagi yang melakukan pembuatan Smart SIM masih sama dengan penerbitan SIM yang lama.

Masyarakat yang hendak membuat SIM baru, hanya perlu memenuhi beberapa syarat, yakni e-KTP asli beserta fotokopinya, dan surat kesehatan yang diambil di klinik yang sudah ditunjuk oleh Satlantas Polresta Barelang.

Warga antre menunggu giliran perekaman data pembuatan SIM di Mapolresta Barelang. Foto Diambil beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id

Setelah persyaratan dipenuhi, selanjutnya, mengambil blangko formulir dan mengisi sesuai dengan identitas.

Setelah semua terisi, pemohon SIM akan menjalani proses pengambilan foto dan sidik jari.

Setelah itu, mengikuti ujian teori dan praktik. Jika sudah lulus, pemohon melakukan pembayaram di loket BRI di Polresta Barelang.

”Pembayaran PNBP SIM sesuai dengan aturan yang ada. Untuk SIM C itu Rp 100 ribu, dan untuk SIM A Rp 120 ribu. Jika sudah lulus ujian teori dan praktik, SIM sudah bisa langsung diambil,” tuturnya.

Putu kembali mengungkapkan, keunggulan dari Smart SIM bisa digunakan untuk transaksi e-Money dengan saldo maksimal Rp 2 juta, juga untuk pembayaran tol, belanja dan lainnya.

Selain meluncurkan Smart SIM, pelayanan SIM kini bisa dilakukan secara online.

”SIM adalah tanda bukti legitimasi kempetensi, alat kontrol dan data forensik polisi bagi seorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persayaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas angutan jalan,” imbuhnya.(gie)

Pelebaran Jalan R Suprapto Terbentur JPO

0

batampos.co.id – Proyek pelebaran jalan tepatnya di ruas Jalan R Suprapto depan Simpang Dam menuju Simpang Panbil, Mukakuning terbentur keberadaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berdiri di jalur pelebaran jalan tersebut.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam menyatakan, proyek pelebaran jalan memang sedikit terhalang oleh JPO.

Namun, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepri karena JPO tersebut dibangun Pemprov Kepri.

”Harapan kita Pemprov bisa memberikan solusi apakah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) akan dipindahkan,” ucap Kepala SBM SDA Batam, Yumasnur, Senin (14/10/2019).

Ia menambahkan, sembari menunggu koordinasi dengan Pemprov Kepri, proyek pelebaran jalan tersebut juga terus berjalan.

Berdasarkan pengerjaan, pelebaran jalan tersebut dari arah Batuaji menuju Batam Center, tepatnya di depan Simpang Dam ke arah Simpang Panbil, Mukakuning.

”Tentu butuh waktu untuk memindahkan JPO tersebut,” lanjutnya.

Beberapa warga yang sering melintas di ruas jalan tersebut berharap proyek pelebaran jalan itu segera selesai.

Proyek pelebaran Jalan Letjen Suprapto, Seibeduk, terbentur dengan adanya JPO yang masuk area pelebaran jalan. Foto diambil, Senin (14/10/2019). Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Pasalnya, jalan itu kerap macet, terutama saat waktu berangkat dan pulang kerja.
Ardhito, 52, seorang pengendara, mengatakan pelebaran jalan ini sangat bagus untuk mengurai kemacetan yang terjadi hampir tiap hari.

Namun, ketika proyek jalan tersebut ini terbentur dengan JPO, ia berharap ada solusi yang lebih bijaksana.

”Sangat disayangkan apabila JPO tersebut harus dibongkar. Sebab, dari kalangan pekerja di daerah kawasan industri Batamindo sangat terbantu dengan JPO tersebut,” katanya.

Yumasnur, mengatakan, pengerjaan jalan disesuaikan dengan perhitungan dan perencanaan jumlah serta jenis kendaraan yang melintas di jalan yang akan dibangun.

Seperti, proyek pelebaran Jalan Kerapu, Batuampar yang menghubungkan Jalan Yos Sudarso menuju ke kawasan McDermott dan Sengkuang.

Karena, jalan itu merupakan langganan kendaraan berat sehingga pengerjaan jalan membutuhkan penanganan yang lebih dari jalan lainnya.

”Lapisan betonnya ganda. Jadi, tahap pertama dibangun lantai kerja dulu, yakni jalan dibeton tanpa menggunakan besi,” kata Yumasnur, Senin (14/10).

Ia menjelaskan, karena jalan dilalui kendaraan berat, pembangunan jalan membutuhkan ketebalan agar bisa menahan beban dan jalan yang dibangun tidak cepat rusak.

”Memang perhitungannya seperti itu. Sebelum membangun jalan, ada kajian yang kami lakukan lebih dulu,” jelasnya.

“Kalau tidak, nanti baru dibangun jalan sudah rusak. Makanya, untuk lapisan pertama tidak pakai besi dan selanjutnya baru pakai besi seperti jalan lainnya,” kata Yumasnur lagi.

Ia menegaskan, pengawas pembangunan jalan setiap hari selalu berada di lapangan.

Hal ini untuk memastikan pengerjaan jalan sesuai dengan kesepakatan, termasuk penggunaan material pembangunan jalan.

”Kalau tidak diawasi justru berbahaya. Sebab, sudah memasuki akhir kontrak. Jadi, tidak saja memastikan proyek tepat waktu selesainya namun juga menghindari pengerjaan yang asal,” tegasnya.

Untuk proyek fisik, menurutnya sudah mencapai 70-80 persen. Pengerjaan ini sudah masuki tahap finalisasi.

Ia berharap semua pengerjaan berjalan sesuai dengan kesepakatan.

”Tentu kami memastikan tak ada yang molor. Kecuali pengerjaan tahun jamak, semua harus sesuai kontrak,” imbuhnya.(zis,yui)

Gas Melon Langka, Ini Pesan DPRD Untuk Disperindag

0

batampos.co.id – Menyikapi langkanya gas melon di pangkalan, Komisi II DPRD Kota Batam meminta Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam untuk lebih aktif mengawasi pangkalan elpiji 3 kg.

”Pemerintah harus bisa melakukan pengawasan,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba, Senin (14/10/2019).

“Bahkan saat ini sangat banyak kios-kios yang menjual elpiji jauh di atas HET. Dari mana kios mendapat gas itu kalau bukan dari pangkalan,” ujarnya lagi.

Rindo mengatakan, penindakan perlu dilakukan untuk pangkalan nakal.

Bahkan terkadang, pemilik pangkalan sering mengaku kepada warga bahwa gas sudah habis padahal baru mendapatkan pasokan dari agen.

”Banyak juga pangkalan yang bagus. Nah, bagi pangkalan yang tidak bagus harus diberikan pelajaran biar ada efek jera,” katanya.

Menurutnya, pemerintah bisa membuat nomor telepon pengaduan. Sehingga warga bisa menyampaikan keluh kesah tentang pelayanan sebuah pangkalan.

Karyawan agen elpiji 3 kg menyusun tabung saat pengiriman gas ke pangkalan di Bengkong, beberapa waktu lalu. Pertamina akan menindak tegas agen atau pangkalan nakal. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

”Dari pengaduan ini, bisa ditindaklanjuti dan dipantau oleh pemerintah,” katanya.

Disperindag Panggil Pertamina
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mengaku belum menerima laporan utuh terkait kelangkaan gas melon di wilayah Marina, Sekupang.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, mengaku telah menyikapi informasi kelangkaan tersebut dan pihaknya kini mengumpulkan data atau informasi untuk ditindaklanjuti.

”Rencananya hari ini (kemarin) rapat sama Pertamina, tapi saya kumpulkan informasi dulu. Jadinya besok (hari ini) pukul 14.00 WIB di kantor Disperindag,” ujar Gustian ketika dikonfirmasi, Senin (14/10/2019) malam.

Sejauh ini, ia menyebut Pertamina telah menyalurkan elpiji sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, karena disebut ada kelangkaan, pihaknya akan menindak tegas jika hal ini karena permainan agen dan pangkalan.

”Kalau seandainya kekurangan benar terjadi, kami akan tindak lanjuti. Sejauh ini yang disalurkan sesuai jumlah masyarakat (miskin), kalau ada yang main kami tindak tegas,” imbuhnya.

Sementara itu, pantauan Batam Pos, elpiji di pangkalan susah ditemui namun justru kios pinggir jalan ada yang menjual seperti di daerah Seibeduk. Dan tentunya, dijual di atas HET.(iza,yui,ian)

Cara Tim Gabungan Temukan Orang yang Terjun Dari Jembatan 1

0

batampos.co.id – Pria bernama JS (33) warga Batam yang nekat melompat dari Jembatan satu Barelang atau yang juga disebut Jembatan Tengku FIsabilillah Senin (14/10) kemarin sekitar pukul 13.00 WIB, hingga sekarang belum ditemukan.

Perwira Pengawas Pencarian Tim Gabungan Ditpolair Polda Kepri, Ipda Tahya, menyebutkan, pihaknya bersama dengan tim Basarnas masih melakukan pencarian dengan kapal Ditpolair Polda kepri serta kapal Basarnas.

“Hingga sekarang pencarian masih dilakukan, namun air laut begitu kencang sehingga sedikit menyulitkan tim gabungan mencari,” katanya kepada batampos.co.id, Selasa (15/10/2019).

Persiapan tim SAR dan Polairud Polda Kepri mencari tubuh JS yang terjun dari Jembatan 1 Barelang, Selasa (15/10/2019). Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

“Kedalam air laut mencapai 20 hingga 30 meter,” katanya lagi.

Meski begitu, kata dia, tim gabungan tetap melakukan pencarian secara berjenjang.

Baca Juga: Lagi, Ada Orang Terjun dari Jembatan 1

Ia menjelaskan, pencarian korban akan dilakukan hingga jembatan satu dan dua hingga ke Tanjungpiayu.

“Kita akan sisir lokasi jembatan dua sampai ke Tanjungpiayu,” tutupnya.(zis)

Pemko Yakin RAPBD 2020 Selesai Tepat Waktu

0

batampos.co.id – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 hingga kini belum selesai.

Walau demikian, Pemerintah Kota (Pemko) Batam meyakini pembahasan tersebut akan selesai tepat waktu.

”Tadi (kemarin) saya sudah rapat dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) teknis dan sudah mengerucut,” Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (14/10/2019).

“Besok (hari ini) kawan-kawan OPD akan kembali membahas bersama dewan,” katanya lagi.

Ia melanjutkan, proses akan berlanjut pada paripurna yang akan digelar Rabu (16/10) besok.

”Mudah-mudahan RAPBD di Rabu sudah ada titik temu dan seperti yang diamanatkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri), saya optimistis akan cepat selesai atau November sudah harus selesai,” kata dia.

Apakah akan ada program yang terpaksa tidak dijalankan yang termuat di dalam APBD kelak?

Dalam hal ini, ia menyampaikan dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam mencuat empat poin, yakni rasionalisasi, optimalisasi dan efisiensi.

Alat berat sedang meratakan tanah untuk pembuatan lengan jalan di Simpang Basecamp, Kamis (26/9/2019).  Pada RAPD 2020 Pemko Batam fokus kepada pengembangan infrastruktur di Kota Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

”Tapi akan dijalankan sesuai aturan yang ada. Misalnya, jika tak masuk di e-Planning jangan dimasukkan, harus dikeluarkan,” jelasnya.

“Kalau tak masuk Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) jangan paksa masuk juga,” terang dia lagi.

Ia mengaku, komponen infrastruktur tetap menjadi fokus utama tahun depan. Bahkan, jika memungkinkan fokus yang sama akan dipertahankan hingga 2025 mendatang.

”Kebutuhan akan infrastruktur kita ini banyak betul,” imbuhnya.

Namun, hal itu ia akui tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Provinsi Kepri hingga pemerintah pusat.

”Pak Wali (Wali Kota Batam Muhammad Rudi) beberapa kali bertemu dengan BWS (Balai Wilayah Sungai), Kementerian PUPR juga Satker (Satuan Kerja) Jalan Kementerian PUPR. Baik tentang penanganan banjir, tentang dam, hingga jalan tol,” papar dia.

”Ini upaya yang kami kejar. Karena kami sadar, APBD tidak cukup kuat. Sementara kebutuhan infrastuktur luar biasa,” tambahnya.

Bahkan, ia mengaku meminta peran lebih Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pemko Batam.

Seperti, pembagian wilayah tugas penghijauan Batam.

”OPD kami bagi habis tugasnya. Bagi setiap titik. Tidak hanya potensi yang ada kami juga membuka keterlibatan CSR dari perusahaan untuk ikut membangun Batam,” paparnya. (iza)

Gas Melon Langka, Ini Kata Pertamina

0

batampos.co.id – Kelangkaan gas 3 kilogram di Kota Batam terus menjadi pertanyaan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Unit Manager Communication dan CSR MOR I Pertamina, Roby Hervindo, mengatakan, pihaknya kerap menekan pangkalan untuk menyalurkan elpiji sesuai ketentuan.

Ini untuk merespons keluhan yang menyebut pangkalan LPG 3 kilogram lebih mengutamakan pengecer daripada warga.

”LPG 3 kilogram ini untuk warga kurang mampu yang berhak mendapatkan subsidi sehingga penyalurannya sesuai ketentuan,” ujar Roby saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2019).

Dia mengatakan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan lapangan juga melalui pemeriksaan log book penjualan.

Salah seorang karyawan agen gas 3 kilogram menyusun gas bersubsidi tersebut ke salah satu pangkalan di Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id 

Di samping itu, pihaknya memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait.

”Kalau ada pangkalan yang nakal, kami tindaklanjuti dengan pemeriksaan. Kalau terbukti melanggar, kami kenakan sanksi sesuai aturan,” ucapnya.

Sementara terkait penyaluran gas melon, Roby menyebutkan total kuota Agustus 2019 sebesar 52.224 metric ton (MT).

”Hingga Agustus 2019, penyaluran elpiji di wilayah Kepri memenuhi kouta yang ditetapkan pemerintah sebesar 95 persen,” sebutnya.

Sebelumnya, Roby menyebutkan beberapa modus pengecer mendapatkan stok gas elpiji yakni membeli langsung dari beberapa pangkalan, atau bisa juga kerja sama dengan oknum agen atau pangkalan.

Namun, Pertamina tidak berwenang mengawasi atau menindak pengecer.

”Kami tidak ada ikatan kerja sama dengan pengecer. Pengawasan atau penindakan pengecer, itu ranah Pemda dan aparat. Pertamina mendukung penuh,” jelasnya.(iza,yui,ian)

UPT Samsat Batuaji Raup Rp 21 Miliar

0
Petugas BP2RD dan UPT Samsat Batuaji bersama Satlantas Polresta Barelang mengamankan puluhan kendaraan roda dua dan roda empat saat mengelar razia di depan Top 100 Tembesi. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

batampos.co.id – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Batuaji berhasil memungut Rp 21,9 miliar dalam penertiban pajak kendaraan bermotor hingga kwartal empat tahun 2019.

“Artinya sudah 82 persen target kami tercapai dari target Rp 26,7 miliar,” ujar Riko Juniandy, Kepala UPT Samsat Kecamatan Batuaji dan Sagulung, Senin (14/10) di lokasi razia Top-100 Tembesi, Kecamatan Sagulung.

Awalnya, kata Riko, target awal UPT Samsat Batuaji Rp 33,3 miliar lebih, kemudian diturunkan menjadi Rp 26,7 miliar karena adanya penu-runan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kendaraan yang sudah tua. Ia menyebutkan, penyesuaian pajak kendaraan bermotor di bawah tahun 1999 sebesar 50 persen.

Kemudian untuk kendaraan 2000-2003 sebesar 40 persen, tahun 2004-2007 sebesar 30 persen. Lalu 2008-2011 sekitar 20 persen, tahun 2012-2014 sebesar 10 persen, dan terakhir 2015-2019 tidak ada penurunan atau 0 persen. Hal lainnya, untuk kegiatan sepanjang tahun ini total semuanya 15 kali razia. Sepuluh kegiatan utama dan lima kegiatan tambahan.

“Terhitung 11 kegiatan kita adakan ditambah hari ini (kemarin), ada empat kegiatan (tambahan) lagi yang akan kita agendakan di kawasan ini,” terangnya.

Menurutnya, Kecamatan Batuaji dan Sagulung adalah bagian dari wilayah rawan kecelakaan. Sehingga kegiatan ini sangat baik dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan safety riding dan juga taat aturan hingga pajak kendaraan.

“Bahkan warga di sini memang terlihat lebih baik ditilang dari pada membayar pajak,” bebernya.

Namun tetap kita imbau untuk lebih sadar pajak. Karena ini buat pembangunan daerah juga,” ungkapnya.(zis)

Bandara Letung Resmi Beroperasi

0

batampos.co.id – Bandar Udara (Bandara) Letung yang terletak di Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, Senin (14/10). Pada saat peresmian Budi Karya didampingi Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto dan Dirjen Perhubugan Udara, Polana B Pramesti.

Peresmian ditandai dengan penekanan sirene dan dilanjutkan dengan pengecekan fasilitas pendukung yang ada di Bandara. Hadir juga wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra, FKPD, OPD serta tamu-tamu dari tokoh masyarakat dan lainnya. Dalam sambutannya, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa diresmikannya Bandara Letung ini adalah bentuk refleksi berjalannya program pembangunan Indonesia sentris pemerintah pusat. Adapun yang dimaksud Indonesia Sentris bahwa Indonesia bukan hanya Jawa saja, tetapi seluruh Indonesia.

”Inilah refleksi dari pembangunan Indonesia sentris itu. Anambas adalah ujung utaranya Indonesia yang juga harus dibangun. Sama dengan daerah lainnya diseluruh Indoneaia. Jika bandara di daerah-daerah sudah dibangun, maka pemerintah pusat akan lebih mudah mengunjunginya,” kata Budi Karya.

Untuk itu, pinta Budi, jika gubernur ingin ke Jakarta, dia meminta agar mengajak serta bupati dan wali kota. Agar bisa membicarakan banyak hal terkait pemantapan konektivitas di Kepulauan Riau.

”Jika gubernur ingin ke Jakarta, ajaklah bebera-pa bupati agar kita bisa membahas banyak hal,” kata Budi.

F. HUMAS PEMPROV KEPRI UNTUK BATAM POS
PLT Gubernur Kepri Isdianto (tiga kiri) menyaksikan penandatanganan prasasti peresmian Bandar Udara (Bandara) Letung oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, Senin (14/10).

Sementara itu Plt. Gubernur Kepri, Isdianto, mengatakan selama ini transportasi ke Anambas hanya bisa ditempuh melalui jalur laut dengan memakan waktu 12 jam perjalanan. Kini dengan adanya bandara Letung ini, akses bisa ditempuh menggunakan pesawat yang hanya memakan waktu 1 jam saja.

”Kami sampaikan kepada pak menteri, bahwa Anambas ini masih perlu banyak pembangunan. Hari ini kita bersyukur karena bendara Letung diresmikan yang kita harapkan bisa memacu kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi dan pariwisata,” kata Isdianto.

Anambas, kata Isdianto, memiliki destinasi wisata yang luar biasa indah. Ada Pulau Bawah, Padang Melang dan lain sebagainya. Akses ke tempat-tempat dimaksud membutuhkan dukungan transportasi yang mudah, murah dan nyaman.

”Insya Allah dalam waktu tidak lama lagi kami akan bertandang kekantor bapak karena memang ada hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait banyak hal, dan tentunya masakah konektivitas di Kepri,” ujar Isdianto.

Sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Perhubungan Udara RI, Polana B Prameati bahwa Bandara Letung terletak di pulau Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas. Dibangun sejak tahun 2014 Mulai diawali dengan ketersediaan air strip berupa tanah seluas 900 meter. Pembangunan bandara Letung diawali adanya MoU antara Menhub RI dengan Gubernur Kepri nomor HK.201/2/3/DRJU.KUM.2013 serta nomor : 05/KdhKKA/MoU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. Yakni tentang pembangunan dan pengembangan bandara Letung.

Dijelaskan dalam perjanjian tersebut bahwa pembangunan bandara Letung, untuk fasilitas sisi darat akan dikerjakan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Sedangkan untuk fasilitas sisi udara akan dilakukan oleh Kemenhub RI melalui APBN.

Adapun fasilitas bandara Letung adalah memiliki kapasitas

  • runway 1400 meter × 30 meter,
  • taxiway 125 meter x 15 meter,
  • apron 125 meter x 70 meter,
  • runwaystrip 1.530 meter x 150 meter,
  • terminal 600 M2,
  • gedung administrasi 120 M2,
  • gedung operasional 363 M2,
  • gedung VIP 100 M2,
  • gedung PKP-PK 337 M2,
  • gedung genset 120 M2 dan
  • gedung workshop 96 M2.

Dengan panjang runway 1.400 meter tersebut, bandara Letung bisa dilandasi pesawat terbang maksimal berjenis ATR-72.(*)

Polisi: Angkot Ugal-ugalan Langsung Kita Tahan

0

batampos.co.id – Jajaran Satlantas Polresta Barelang telah bertemu dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam untuk mengevaluasi operasional angkutan umum di Kota Batam.

Nantinya, angkutan umum yang melanggar lalu lintas dan ugal-ugalan di jalan raya, akan diberi hukuman seperti ditahan kendaraannya.

Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati, mengatakan koordinasi dengan Dishub Kota Batam ini fokus kepada angkutan umum yang tidak laik beroperasi hingga tidak memiliki kelengkapan untuk berkendara.

Seperti, tidak ada kaca spion, sabuk pengaman, lampu rem maupun lampu sein yang tidak hidup dan sebagainya.

”Sementara untuk Dinas Perhubungan, terkait dengan izin trayek maupun uji kelayakan,” ujar Putu di Mapolresta Barelang, kemarin.

Dalam pertemuan itu, Satlantas Polresta Barelang bersama Dishub Batam sepakat untuk menahan angkutan umum yang melakukan pelanggaran di jalan raya.

Ilustrasi angkot di Simpang Dam. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

Kendaraan tersebut akan ditahan di Satlantas Polresta Barelang hingga ada keputusan dari pengadilan dan membayar denda.

”Jika kendaraannya tidak ada kelengkapan kendaraan, sementara sudah ada keputusan pengadilan dan membayar denda, kendaraan tetap kita tahan sampai dia melengkapi kendaraannya terlebih dahulu,” tuturnya.

Ia memastikan, angkutan umum yang ditahan tersebut tidak akan diberlakukan tilang elektronik atau membayar denda secara langsung.

Artinya, angkutan umum yang melanggar wajib untuk mengikuti persidangan.

Hal ini dilakukan agar ada efek jera kepada sopir angkutan, koperasi maupun pengelola angkutan umum yang ada di Kota Batam.

”Kita masih sosialisasi dan koordinasi dulu saat ini bersama Dinas Perhubungan maupun pengusaha angkutan umum,” ujarnya.

“Untuk penindakan dilakukan pada Operasi Zebra minggu depan tanggal 23 Oktober karena fokus dalam penindakan angkutan umum,” imbuhnya lagi.

Dalam berita sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan angkutan umum sering terjadi di Kota Batam, bahkan sampai memakan korban jiwa.

Selain faktor kelalaian sopir itu sendiri, banyak angkutan umum yang bobrok dan tidak laik jalan masih tetap beroperasi.

Atas banyaknya kecelakaan lalu lintas tersebut, Satlantas Polresta Barelang dan Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terkait operasional angkutan umum di Kota Batam.(gie)

Lagi, Warga Batam Keluhkan Gas Melon

0

batampos.co.id – Susah­nya mendapatkan elpiji 3 kilogram atau gas melon di sejumlah pangkalan yang tersebar hingga tingkat RT dan RW di Kota Batam, diduga akibat ulah pangkalan nakal.

Diduga, pangkalan tersebut lebih banyak melayani pembeli dari kios pengecer untuk dijual kembali, ketimbang melayani warga sekitar.

Pemandangan ini bisa dilihat di hampir seluruh wilayah Batam. Stok kios pengecer lebih banyak daripada yang ada di pangkalan.

Seperti yang terlihat di kawasan Legenda Malaka, Batam Center. Pengecer elpiji menjamur dengan stok gas melon yang cukup banyak.

Sementara di pangkalan terdekat kerap terlihat tulisan ”gas habis”. Harga di pengecer jauh lebih mahal.

Rata-rata Rp 20 ribu hingga Rp 21 ribu per tabung. Jika stok menipis, bisa sampai Rp 22 ribu hingga Rp Rp 25 ribu per tabung.

Karyawan agen elpiji 3 kg menyusun tabung saat pengiriman gas ke pangkalan di Bengkong, beberapa waktu lalu. Pertamina akan menindak tegas agen atau pangkalan nakal. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.idBas

Sementara, harga eceran tertinggi (HET) gas melon telah ditetapkan hanya Rp 18 ribu per tabung.

”Mau tak mau kami sering beli di pengecer karena di pangkalan selalu tertulis ’habis’,” ujar Muhammad, warga Legenda Malaka, Senin (14/10).

“Kalau gas masuk dari agen, sebentar saja sudah kosong, tapi di pengecer banyak,” kata dia lagi.

Ia berharap, keberadaan pengkalan gas dievaluasi agar keberadaanya benar-benar bermanfaat untuk warga sekitar.

Menurutnya, tidak perlu ada pangkalan jika warga tak bisa membeli sesuai HET Rp 18 ribu.

”Padahal, pangkalan itu penjual akhir, polanya dari Pertamina ke agen lalu ke pangkalan seterusnya pembeli warga di wilayah pangkalan, bukan ke pengecer,” ujarnya lagi.

Seorang warga Genta II Batuaji, Yulita, mengaku kerap kesulitan mendapatkan gas melon.

Ia terpaksa membeli gas dari kios pengecer yang harganya sampai Rp 25 ribu per tabung.

”Di simpang Barelang sana banyak yang dijual Rp 25 ribu per tabung. Kalau tidak ada di pangkalan terpaksa harus beli ke sana meski lebih mahal,” katanya.(yui,iza/ian)