batampos.co.id – Memberikan layanan terbaik kepada masyarakat adalah salah satu
misi yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan demi tercapainya jaminan kesehatan yang berkualitas.
Demi menyuskeskan misi tersebut, BPJS Kesehatan melakukan langkah-langkah untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan kepada
setiap peserta JKN-KIS.
Salah satunya adalah dengan melakukan supervisi. Asfurina selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, mengatakan, supervisi dilakukan untuk mencari penyebab tidak tercapainya rasio rujukan, menilai hal apa saja yang perlu diperbaiki oleh faskes serta membahas tentang hal yang perlu ditingkatkan.
Asfurina mengatakan bahwa supervisi biasanya dilakukan ke faskes yang nilai rasio
rujukannya tinggi yaitu diatas 15 persen.
Sementara batas minimal rasio rujukan dikatakan baik adalah 15 persen. Ketika supervisi itulah BPJS Kesehatan dan pihak faskes sama-sama merumuskan solusi dari masalah yang ada.
Petugas BPJS Kesehatan saat melakukan monitoring di salah satu layanan fasilitas kesehatan. Foto: BPJS Kesehatan Cabang Batam untuk batampos.co.id
“Tujuannya adalah untuk mencari jawaban kenapa bisa tidak tercapai dan apa solusinya”,
ungkapnya
Dalam waktu 2 minggu, supervisi telah dilakukan ke 4 (empat) faskes tingkat pertama salah satunya Puskesmas Jabi di daerah Kabil Kecamatan Nongsa.
Supervisi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan memiliki manfaat sebagai feedback utilisasi
untuk meningkatkan performance dan pencapaian faskes. Seperti yang kita ketahui, faskes tingkat pertama adalah gate pertama yang memberikan pelayanan kepada peserta.
Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kepada faskes, diharapkan performance faskes akan meningkat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada peserta juga menjadi lebih berkualitas.
Fauzia, selaku penanggungjawab program JKN di Puskesmas Jabi, mengatakan,
pihaknya menyambut baik supervisi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
Hal tersebut digunakan oleh Puskesmas Jabi sebagai wadah untuk belajar, bahkan biasanya pihak puskesmas sudah mempersiapkan berbagai pertanyaan untuk didiskusikan bersama BPJS Kesehatan.
“Biasanya kami sudah mengumpulkan pertanyaan sebelum BPJS Kesehatan melakukan
supervisi”, ungkapnya.
Ia berharap, komunikasi yang terjalin antara faskes dan BPJS Kesehatan dapat berjalan
dengan lancar sehingga lebih mudah untuk memperoleh informasi terkait hal-hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di faskes.(*)
Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, khususnya Kepri tak kalah mumpuni dibandingkan dari luar negeri. Tapi semua ini, butuh peran serta seluruh lini. Mulai dari pemerintah daerah hingga Industri. Sinergi pemerintah dan industri, diyakini bisa mendorong SDM Indonesia terus membumbung tinggi.
Vokasi tak hanya mendapatkan respon dari dalam negeri. Tapi juga luar negeri. Salah satunya Executive Vice Presiden SEA, Laurent Dubedout, yang mengapresiasi sinergi industri yang diwakili Citramas Grup dengan SMKN 6 Batam.
Ia menilai program vokasi Citramas yang diberi nama Valerie (Vocational Accelerated Learning & Recruiting towards Industrial Excellent) ini adalah program terbaik. Karena akselarasi pemikiran siswa dari SMK ke industri, begitu luar biasa.
Komentar ini disampaikan Laurent saat memberikan sambutan dalam penutupan program Valerie 2018.
“The best program, because participants can have company and can compete after completing this program, and provide an opportunity to join us faster,” katanya kala itu.
Akselerasi perpindahan pola pikir siswa SMK agar sinkron dengan industri ini, telah cukup lama dirintis di Batam. Salah satu perusahaan yang cukup getol memfasilitasi ini, Citramas Grup. Adalah Naradewa, salah seorang yang berjasa dan memiliki andil dalam program Valerie Citramas Grup. Lelaki ini juga menjabat HR dan GA Citramas Group.
Naradewa menuturkan, Citramas sudah mencoba memulai sejak awal 2013. Kala itu, belum ada program link and match ataupun prakerin (praktek kerja industri) demi meningkatkan pendidikan vokasi. “Awalnya ini bentuknya seperti program CSR, namun seiring waktu terus berkembang,” ungkapnya.
Banyak hal yang terjadi selama 2013 hingga 2016. Pada mulanya Citrmas melalui beberapa perusahaanya, seperti Citratubindo merekrut anak-anak dari berbagai SMK di Batam untuk berpartisipasi dalam program magang tersebut.
Tercatat di 2013 sebanyak 25 orang yang ikut. Namun tak semua yang berpartispasi dalam program ini dipekerjakan. Di 2013 hanya 12 orang di kontrak sebagai pekerja, sisanya ada yang melanjutkan ke universitas dan bekerja di beberapa perusahaan lainnya.
Tahun 2014 sebanyak 30 siswa, yang diterima bekerja setelah lulus sekolah 11 orang. Selebihnya melajutkan pendidikan ke universitas dan bekerja di perusahaan lain. Di 2015 program ini sempat berhenti.
Namun dilanjutkan kembali di 2016, sebanyak 20 siswa. Diterima bekerja setelah menyelesaikan studinya di SMK 18 orang. Selebihnya memilih untuk melanjutkan pendidikan di jenjang lebih tinggi lagi.
Di tahun 2017 Citramas mencoba lebih fokus ke satu sekolah. Pilihannya jatuh ke SMKN 6. Naradewa mengatakan sebelum mengambil SMKN 6 sebagai mitra peningkatan pendidikan vokasi.
Awal 2016, ia disambangi oleh Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud, almarhum Mustafirin Amin. Kala itu terjadi diskusi yang menjadi tonggak masuknya kurikulum 1.000 jam Citratubindo ke SMKN 6 Batam.
“Beliau menyebut agar lulusan sekolah vokasi disiapkan untuk diserap industri. Saya jawab, lulusan SMKN saat itu tidak siap. Karena saat anak PKL (praktek kerja lapangan) mereka disuruh ngapain. Sering hanya disuruh buat kopi,” ungkapnya.
Siswa SMKN 6 Batam sedang praktek kerja.
Ia memapaparkan banyak hal yang tidak efisien serta buang waktu dan uang. Apabila tujuannya mempersiapkan lulusan SMK diserap Industri, perlulah keseriusan dari kedua belah pihak.
“Saya minta ke bapak Mustafirin, untuk membawa kurikulum 1.000 jam (semulanya pelatihan training untuk masuk kerja ke Citratubindo) ke sekolah,” ucap Naradewa.
Usulan ini diterima baik. Dan saat pertemuan diadakan di awal tahun 2016, Mustafirin menjamin perubahan kurikulum itu akan disetujui.
Kemudian meminta Naradewa memilih sekolah yang akan berkolaborasi dengan Citramas. “Beliau bilang bagus, dan menyebutkan itulah tujuan SMK dibuka. Link and match dengan industri,” ungkapnya.
Begitu program ini disetujui, mulailah Citramas fokus melakukan pengembangan dan penggemblengan dengan salah satu SMK saja, yakni SMKN 6 Batam yang lokasinya tak jauh dari Kawasan Industri Kabil.
Terkait kurikulum 1.000 jam, Naradewa menerangkan bahwa itu dilaksanakan selama 6 bulan. Dengan sistem bekerja sembari balajar, seharinya 8 jam. Disesuaikan dengan jam bekerja di pabrik.
“Gimana mau link and match apabila siswa dan gurunya saja tidak masuk ke pabrik,” tuturnya.
Perlahan-lahan tapi pasti program 1.000 jam masuk ke SMKN 6. Tidak hanya siswa saja yang mendapatkan pengetahuan mengenai industri.
Tapi guru-guru SMKN 6 juga dilatih mengenali segala hal berkaitan dengan pekerjaan di pabrik atau industri.
“Inpres tentang vokasi itu 2016. Lalu peraturan kementrian industri terkait link and match 2017. Inpres baru turun, kami sudah jalan. Bisa dibilang naluri kami saja,” katanya.
Demi meningkatkan link and match ini. Ada dua hal penting perlu ditanamkan ke siswa serta sekolah yakni quality dan safety. Naradewa mengatakan perusahaan sekelas citramas sangat mengedepankan aspek kualitas serta keamanan.
“Program ini hampir diberhentikan, karena ada kecelakaan kecil dialami siswa. Tapi kami kembali meyakinkan manajemen untuk lanjutkan program ini,” ucapnya.
Agar pemahaman mengenai kualitas dan keamanan ini bisa serap siswa, Naradewa meminta sekolah agar menerapkan sedini mungkin hal ini. Pihak SMKN 6 menyanggupi permintaan tersebut.
Kini saat masuk ke SMKN 6 Batam, aura safety di industri akan terasa. Saat Batam Pos menyambangi sekolah tersebut, terlihat beberapa anak menggunakan baju wearpack, sepatu safety, helm hingga kacamata serta penutup telinga.
“Kami harapkan sekolahnya itu seperti masuk pabrik. Atau setidaknya melatih kedisiplinan siswa sedari dini, agar safety dan quality di industri selalu terjaga,” tuturnya.
Nardewa mengaku setiap tahun Citramas menerima siswa SMKN 6 untuk mengikuti kurikulum 1.000 jam. Namun kuota yang diberikan terbatas, dikisaran 40 an orang. Siswa yang akan mengikuti program ini, akan menjalani serangkaian tes. Tes tersebut telah dimulai sejak siswa di kelas XI.
Tes di kelas XI itu berupa tes akademik yang berisikan soal matematika, bahasa inggris, dan IQ. Siswa yang lulus seleksi awal ini, akan mengikuti berbagai rangkaian tes lagi.
“Jadi tes masuk program ini layaknya masuk perusahaan kami. Mereka menjalani medical check up dan interview,” ungkapnya.
Anak-anak yang memenuhi kualifikasi lah yang diterima dan mengikuti program ini. Naradewa menuturkan anak-anak yang mengikuti program ini, setelah tamat sekolah langsung bekerja di Citramas Grup.
“Jadi mereka masuk perusahaan tanpa harus tes dan pelatihan,” tuturnya.
Selama menjalani kurikulum 1.000 jam, perusahaan akan melihat siswa tersebut berbakat di bidang apa. “Cocoknya jadi operator, teknisi atau reager. Kami pantau mereka selama itu dan dinilai hasil kerjanya,” ungkapnya.
Proses ini, kata Naradewa membutuhkan uang yang besar. Melatih satu siswa, membuat Citramas harus mengeluarkan uang ribuan dolar.
Dari data yang dimiliki Citramas tahun 2017 sebanyak 30 siswa SMK ikut program kurikulum 1.000 jam, dan dipekerjakan 22 siswa. Lalu di 2018 ada 37 siswa, dipekerjakan 21 siswa. Dan di 2019 terdapat 45 siswa yang sedang mengikuti program ini. Apabila dihitung dari 2013 hingga 2019, Citrmas telah melatih sebanyak 187 siswa dan merekrut 84 orang siswa.
Naradewa menuturkan ada beberapa siswa yang tidak diterima bekerja di Citramas. Namun setidaknya mereka telah memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai cara bekerja di industri.
Mengenai link and match, Naradewa mengaku perusahaanya bersama SMKN 6 Batam telah melakukan sinkronisasi kurikulum, training guru, pelatihan siswa, teaching factory (ada dua mesin disediakan untuk dioperasikan siswa) serta sertifikasi.
“Untuk sertifikasi kami bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batam, dan Walikota Batam menyambut baik ini, memfasilitasi sertifikasi,” tuturnya.
Kurikulum 1.000 jam ini terbagi dari kelas umum, kelas CNC (Computer Numerical Control), dan kelas inspeksi. Pemahaman yang diberikan ke siswa di kelas umum yakni pengarahan keamanan, profil perusahaan, aturan program, 5S (seiri, seiton, seiso, seikatsu dan shitsuke), analisis keselamatan kerja, ISO 14001, OHSAS 18001, SMK3 (sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja), kesadaran keselamatan listrik, LOTO, MSDS, pemadam kebakaran dasar, sistem manajemen mutu, QC tools dan belajar manufaktur, peningkatan dan spesifikasi API berkelanjutan, pengukuran dasar dan tipe koneksi serta tes destruktif dan non destruktif.
Sementara itu kelas CNC meminta siswa dapat memahami Auto CAD dasar, melakukan persiapan sebelum mengoperasikan mesin CNC, mengoperasikan mesin CNC machine secara manual maupun otomatis, melakukan pemeriksaan kualitas, mengidentifikasi dan menjalankan program CNC, mengatur mesin CNC di tempat dan melakukan pelatihan kerja.
Kelas inspeksi berisi ilmu untuk memahami produk dan alat pengukuran, mengatur pengukur, untuk melakukan inspeksi koneksi ulir dan melakukan pelatihan kerja.
Terkait pelatihan yang diberikan ini, Training Spesialis Citratubindo, Adi Setiadi menjelaskan beberapa materi diberikan dalam Bahasa Inggris. Namun ada juga dalam bahasa indonesia. Selama sebulan awal seluruh siswa akan berada di kelas, dan belajar memahami segala hal yang ada di kurikulum kelas umum. Lalu di bulan kedua mereka akan belajar mengenai teori keterampilan teknis. “Ada praktek maupun teorinya,” tuturnya.
Kemudian di bulan ke 3 hingga 6 bulan. Seluruh siswa akan berada di lapangan. Tapi saat mereka berhadapan dengan mesin, diberi satu pendamping. “Istilahnya buddy. Selama mereka dilapangan ada satu buddy. Satu siswa, satu buddy,” ucapnya.
Siapakah yang akan dipekerjakan? Adi mengatakan siswa dengan nilai tertinggi dan memiliki sikap yang baik. “Di akhir program ada evaluasinya. Dari sinilah penilaian siapa yang akan direkrut atau tidak. Kadang semua siswa bagus, tapi kebutuhan perusahaan hanya beberapa. Sehingga dipilihlah yang terbaik dari yang terbaik,” ungkapnya.
Salah satu siswa SMKN 6 yang telah lulus, dan kini bekerja di Citratubindo, Arizky mengaku mengikuti program ini tidaklah sulit. Karena dari awal masuk sekolah, ia telah mendapatkan pemahaman dan gambaran mengenai dunia industri. Lalu saat mengikuti program ini, ia mengaku para trainer cukup baik dalam mengarahkan siswa-siswa yang ada.
“Waktu magang, saya operator CNC. Dan setelah bekerja saya juga operator CNC,” ucapnya.
Pemuda asli Batubesar, Nongsa ini mengaku prakerin di Citratubindo dengan perusahaan lain berbeda. Dari cerita-cerita dari teman sebayanya, perbedaan itu cukup kentara. Di Citratubindo diajari mulai dari teori dasar hingga praktek. Sehingga runutan pekerja di industri, bisa pahami dengan baik oleh para siswa.
“Saya sangat bersyukur bisa ikut program ini,” ujarnya.
Saat ini, Arizky dapat membantu ekonomi keluarganya. Walaupun baru bekerja selama 6 bulan, pendapatannya dalam sebulan berada dikisaran Rp 8 juta hingga 10 juta.
Kepala Sekolah SMKN 6 Batam, Deden membenarkan penuturan dari Nardewa dan Adi. Ia mengaku kurikulum 1.000 jam ini meningkatkan kualitas dan daya serap siswa SMKN 6 Batam. “Seperti disebutkan, sedari dini kami tanamakan materi mengenai manajemen industri mutu, ISO, K3, 5S. Hal-hal berkaitan dengan kualitas dan keamanan ini benar kami tanamkan,” ujarnya.
Deden mengaku pendidikan vokasi mumpuni ini, tidak dapat terlaksana tanpa ada campur tangan berbagai pihak. Sinergi yang baik antar sekolah dan industri, membuat penyerapan tenaga kerja lebih baik.
“Kami kirim siswa dan guru untuk belajar di kawasan industri. Di sekolah juga ada beberapa kelas industri, yang gurunya merupakan teknisi dari industri. Setiap minggu selalu ada satu orang teknisi mengajari siswa di sini,” ucapnya.
Ke depan ia berharap sinergi ini semakin baik. Agar lulusan pendidikan vokasi SMK menjadi sandaran industri mencari SDM.
Dukungan sinergi sekolah dan industri, juga datang dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam, Rudi Sakyakirti. “Saya sudah melihat dan memantau sinergi Citramas dengan SMKN 6 Batam. Dan terbukti lulusan SMKN bisa bersaing di dunia kerja,” ucapnya.
Rudi meminta sekolah dan industri lain dapat mencontoh sinergi SMKN 6 dengan Citramas. Sehingga dapat meningkatkan serapan tenaga kerja. SMK-SMK ada di Batam, kata Rudi agar dapat melekat dan menjalin kerjasama dengan industri di sekitarnya. “Lalu kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.
Penerapan vokasi di SMKN 6 ini, dinilai Rudi sangat efektif, Karena perusahaan tidak perlu lagi melakukan pelatihan. Karena telah masuk dalam kurikulum 1.000 jam. “Saya menilai pendidikan vokasi Batam dari tahun ke tahun membaik. Terkait angka serapan tenaga kerja, saya kurang mengetahuinya. Namun yang pasti, semakin baiklah,” ungkapnya.
Hal yang senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali. Ia mengaku secara keseluruhan pendidikan vokasi di Kepri, telah berjalan lama. Namun secara kemitraan baru berjalan 70 persen. “Pendidikan vokasi di Kepri, semakin meningkat dengan keluarnya Inpres no 9 tahun 2016, esensinya untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM di Indonesia,” ucapnya.
Setelah inpres ini turun, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian membuat pilot project SMK di 9 provinsi, dan diikuti 17 SMK se Indonesia. Salah satunya di Kepri pada Agustus 2019. Dali mengaku di Kepri ada tiga sekolah yang masuk pilot project tersebut yakni SMKN 1, SMKN 5 dan SMKN 6.
Pilot project tersebut sudah dimulai sejak tahun ajaran baru di Juli 2019, dan mencakup 17 kompetensi pada 6 sektor, yaitu agribisnis, pariwisata, manufaktur, pertambangan, seni dan industri kreatif, serta kemaritiman.
Hal ini diharapkannya mendorong industri berperan lebih besar lagi dalam peningkatan pendidikan vokasi. Industri yang berperan dalam pengembangan SDM ini, mendapakan imbal balik. Pemerintah memberi insentif bagi industri yang terlibat dalam usaha pengembangan SMK, Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan potongan sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi.(Fiska Juanda)
batampos.co.id – Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan pada Faskes Tingkat Pertama
atau yang dikenal dengan KBK merupakan bagian dari pengembangan sistem kendali mutu pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Menurut Asfurina selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, sistem KBK mengharuskan setiap klinik untuk dapat mencapai kinerja secara maksimal agar pembayaran kapitasi dapat dibayarkan penuh 100% tanpa dikurangi.
Berdasarkan hal tersebut, komitmen pelayanan menjadi pertimbangan pembayaran tarif kapitasi oleh BPJS Kesehatan kepada faskes tingkat pertama sesuai dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Program JKN-KIS.
“Hal tersebut harusnya meningkatkan kualitas layanan faskes tingkat pertama, agar tarifnya dapat dibayar penuh,” ungkap Asfurina.
Untuk memastikan setiap FKTP mengetahui capaiannya dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir, BPJS Kesehatan Cabang Batam menyelenggarakan kegiatan evaluasi KBK dengan
mengundang seluruh puskesmas yang ada di Kota Batam.
BPJS Kesehatan melakukan evaluasi KBK. Hasilnya lima puskesmas di Kota Batam masuk ke dalam zona aman. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id
Indikator KBK yang harus dicapai oleh setiap faskes tingkat pertama termasuk puskesmas
adalah angka kontak (AK) yang dilihat dari pemanfaatan pelayanan primer di FKTP oleh
peserta JKN terdaftar.
Rasio rujukan rawat jalan non spesialistik (RRNS) untuk mengetahui kualitas pelayanan di FKTP sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensi FKTP, serta rasio peserta prolanis rutin berkunjung (RPPB) ke FKTP untuk mengetahui kesinambungan pelayanan penyakit kronis.
Dari 3 (tiga) indikator tersebut, 5 (lima) puskesmas di Kota Batam masuk ke dalam zona aman yaitu kondisi FKTP dapat mencapai target pemenuhan komitmen pelayanan.
Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Botania, Puskesmas Tiban Baru, Puskesmas Belakang Padang, Puskesmas Sei Pancur dan Puskesmas Bulang. Sementara puskesmas lain masih memiliki target pemenuhan komitmen pelayanan yang tidak tercapai atau berada di zona tidak aman.
Menurut Asfurina, dengan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin diharapkan setiap FKTP
baik puskesmas maupun klinik swasta dapat terus meningkatkan kualitas layanannnya agar indikator KBK dapat tercapai setiap dilakukan penilaian.
dr. Indrayanti Sp.A selaku Ketua TKMKB Kota Batam yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa selain faktor dari puskesmas itu sendiri, tercapai atau tidaknya indikator KBK pada puskesmas juga memerlukan dukungan dari dinas kesehatan setempat.
Mengingat puskesmas berada di bawah pengawasan dinas kesehatan kota.
“Dukungan dinas kesehatan sangat penting, karena puskesmas berada di bawah dinkes kota,” kata Indrayanti.(*)
batampos.co.id – Dalam rangka mempermudah pelayanan di rumah sakit, BPJS
Kesehatan melakukan penyempurnaan aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan
Pengaduan (SIPP).
Hal tersebut memudahkan perhitungan denda layanan dan pendaftaran bayi baru lahir sehingga peserta tidak perlu datang ke kantor cabang.
Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, Maucensia Nababan, mengatakan, penyempurnaan aplikasi SIPP tersebut membuat penghitungan denda rawat inap dapat langsung dilakukan oleh petugas Penanganan Pengaduan Peserta (P3) di rumah sakit.
Tidak hanya itu melalui penyempurnaan tersebut, proses perhitungan dan persetujuan denda layanan langsung mengunakan aplikasi SIPP dan bisa dibayarkan melalui kanal pembayaran yang selama ini tersedia.
Selain penghitungan denda rawat inap pembaharuan aplikasi SIPP juga meliputi
penambahan fitur untuk mengakomodasi pendaftaran bayi baru lahir yang dilakukan oleh
petugas P3 di rumah sakit atau PIC rumah sakit melalui aplikasi SIPP.
Hal tersebut disampaikan Maucensia dalam acara Pertemuan Monitoring dan Evaluasi petugas P3 rumah sakit pada hari Jumat kemarin.
BPJS Kesehatan melakukan penyempurnaan aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP). Foto: BPJS Kesehatan kota Batam untuk batampos.co.id
“Selama ini untuk penghitungan denda rawat inap, peserta harus datang ke kantor cabang,” jelasnya.
“Melalui pembaharuan fitur di aplikasi SIPP ini kami mencoba mempermudah peserta
dengan membuat penghitungan denda dapat langsung dilakukan oleh masing-masing PIC
rumah sakit,” ungkapnya lagi.
Petugas P3 Rumah Sakit Bakti Timah Karimun, Frizie, mengatakan, pembaharuan fitur di aplikasi SIPP ini sebenarnya sangat diperlukan untuk mempersingkat waktu dalam proses penghitungan denda yang selama ini dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan.
Jika dilakukan di masing-masing rumah sakit, prosesnya tentu akan lebih mudah dan efisien.
Maucensia mengatakan, kesulitan yang mungkin dihadapi dalam implementasi prosedur ini adalah pemahaman dari petugas rumah sakit terkait fitur di aplikasi tersebut.
Oleh karena itu hal teknis terkait aplikasi tersebut sudah disampaikan melalui sosialisasi sejak jauh hari.
“Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka share knowledge kepada manajemen rumah sakit
terutama bagian administrasi terkait teknis penggunaan fitur terbaru dalam aplikasi SIPP
tersebut,” ungkap Maucensia.
Ia berharap, pembaharuan fitur ini dapat didukung oleh setiap rumah sakit yang menjadi
mitra BPJS Kesehatan.
Mengingat hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta. Terakhir ia sampaikan, semoga saat implementasi prosedur tersebut semua dapat berjalan dengan lancar. Peserta senang, kami pun tenang.(*)
batampos.co.id – Hingar bingar panggung politik sebelum pemilihan kepala daerah juga menarik perhatian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri.
Kadin Kepri menginginkan sosok pimpinan daerah baik di Batam dan Kepri itu pro dunia usaha.
Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulana, mengatakan, pihaknya memang mencari figur calon pemimpin yang bisa meroketkan pertumbuhan ekonomi di provinsi kepulauan ini.
“Calon pemimpin yang mampu berjanji mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga tujuh persen, kami tantang untuk melakukan kontrak politik dengan kami,” katanya di Kantor Kadin Batam, Senin (21/10/2019) sore.
Sebagai bentuk keuntungan timbal balik yang diperoleh, maka Kadin Kepri akan mendukung penuh calon pemimpin yang berani melakukan kontrak politik.
Ilustrasi surat suara. Foto; Dokumentasi batampos.co.id
Makruf menuturkan bahwa “kontrak politik” ini merupakan arahan dari ketua umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, yang akan menjadi menteri pada kabinet Presiden Jokowi yang akan segera diumumkan. Arahan tersebut berlaku untuk seluruh Kadin di seluruh Indonesia.
“Banyak potensi yang bisa digali, seperti tantangan dan peluang dari perang dagang Amerika dan Tiongkok,” jelasnya.
“Kemudian tantangan menumbuhkan kondisi ekonomi lima tahun terakhir dari empat persen menjadi tujuh persen,” ujarnya lagi.
Berikutnya, tantangan untuk menstabilkan Upah Minimum Kerja (UMK) Batam yang sudah mencapai Rp 4,1 juta. Bagi pengusaha, tentu saja akan menurunkan daya saing.
“Atas dasar-dasar tersebut, maka Kadin Kepri menantang kandidat pemimpin daerah se-Kepri untuk mampu meyakinkan dunia usaha dan masyarakat. Kami tantang unutk kontrak politik demi pertumbuhan ekonomi Kepri,” ucapnya.(leo)
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kota Batam melakukan sosialisasi anti narkoba kepada masyarakat dan pelajar di Bumi Perkemahan, Punggur, Nongsa, Jumat (18/10/2019) sore.
Sosialisasi lanjutan ini merupakan komitmen BNN untuk memerangi peredaran narkoba di Kota Batam.
Dalam sosialisasi itu, BNN Kota Batam juga melakukan kerjasama dengan Kwarcab Pramuka Batam dan Pemko Batam.
Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepakatan MoU yang ditandatangani ketua Kwarcab Pramuka Batam dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Melalui kesepakatan itu, BNNK Batam berharap semua elemen masyarakat, lembaga atau instansi apapun sama-sama sepakat berjuang untuk memerangi narkoba.
“Tidak boleh ada lagi ego sektoral. Narkoba musuh kita bersama, semua pihak harus berjuabg melawannya. Ini demi kepentingan bangsa,” ujar Kepala BNNK Batam, AKP Tumpak Manihuruk.
Tumpak berharap melalui kerja sama ini, pemangku kebijakan terkait sama-sama sepakat untuk melawan peredaran narkoba dan segalah ego sektoral yang mungkin menghambat proses pemerangan narkoba sebaiknya diabaikan.
Kepala BNNK Batam, AKP Tumpak Manihuruk (kiri) bersama wakiL wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memperlihatkan kerjasama antara BNNK dengan Kwarcab Pramuka Kota Batam. Foto: Eja/batampos.co.id
Selain lintas intansi, harapan serupa juga ditujuhkan kepada segenap elemen masyarakat, mulai lembaga pendidikan, kelompok masyarakat dan lain sebagainya supaya sama-sama sepakat melawan narkoba.
“Pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba dilingkungan pendidikan, masyarakat, instansi pemerintah dan swasta juga sangat dinantikan,” jelasnya.
“Itu yang kita harapan supaya pemerangan masalah narkoba ini merata sampai lapisan terbawa,” kata Tumpak lagi.
Dalam bidang Pencegahan, BNN Kota Batam, telah meluncurkan sejumlah program kerja diantaranya; advokasi dan sosialisasi, kampanye STOP Narkoba, serta pemberdayaan alternative masyarakat kawasan rawan narkoba.
“Untuk tahun 2019 sampai bulan ini, ada sebanyak 169 kegiatan dengan melibatkan 89.484 orang dari berbagai kalangan, baik kelompok masyarakat, pekerja, maupun pelajar,” ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun telah merehabilitasi 96 penyalahguna narkoba, baik yang rujuk rawat inap ke lokasi rehabilitasi maupun rawat jalan. Seperti di klinik pratama BNN Kota Batam dan klinik-klinik swasta yang ada.
Selain merehabilitasi, untuk korban penyalahgunaan narkoba, pihaknya juga kembali memberikan layanan untuk pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPM) bagi masyarakat dengan tanpa dipungut biaya.
“Nah, untuk menghadapi tugas yang berat dalam penanganan permasalahan Narkoba, kita bersifat terbuka, membuka diri untuk menjalin kerja sama dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa guna memperkuat barisan menghadapi ancaman bahaya narkoba ini,” terangnya lagi.
Ia pun menyampaikan, untuk tahun ini, BNN Kota Batam telah menjalin 7 kerja sama terdiri dari pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, dan komunitas masyarakat yang telah mengukuhkan komitmennya untuk melakukan aksi nyata dalam upaya
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
“Kita juga melakukan kerja sama dengan Kwarcab Pramuka Kota Batam. Karna gerakan pramuka adalah salah satu kegiatan yang positif di tengah masyarakat,” paparnya.
“Sehingga diharapkan Pramuka menjadi generasi yang mampu menjadi tangan-panjang BNN untuk berperan memsosialisasikan P4GN dan aktif di gerakan stop narkoba dilingkungan sekitarnya,” imbuhnya.(eja)
batampos.co.id – Seiring bergabungnya Partai Gerindra ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo membuat sejumlah partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin kelimpungan.
Bisa dipastikan kue kekuasaan yang mesti dibagi makin mengecil. Jatah kursi menteri atau jabatan strategis lain akan kian berkurang jika Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga ikut bergabung ke pemerintah.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, bahkan menyatakan partainya akan menjadi oposisi, jika semua partai bergabung ke pemerintah.
Pernyataan yang bernada kekecewaan itu diutarakan Paloh usai menghadiri pelantikan Jokowi-Ma’ruf di Gedung DPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).
“Kalau tidak ada yang oposisi, NasDem saja yang jadi oposisi,” kata Paloh.
Menurut Paloh, bila seluruh partai masuk jadi koalisi pemerintah, dikhawatirkan sistem check and balances akan hilang.
Bendera Partai NasDem. Foto: Jawa Pos
Padahal, sistem tersebut diperlukan di dalam negara demokrasi seperti yang dianut Indonesia.
“Kalau begitu check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki,” ujarnya.
Ketua DPP Nasdem, Irma Chaniago, mengamini pernyataan bos partainya. Menurut Irma, Surya Paloh selalu serius dengan apa yang dilontarkannya.
“Memang pernah Pak Surya Paloh main-main dengan pernyataan beliau? Harus dipahami jika semua parpol berada di dalam (pemerintah), lalu siapa yang akan melakukan check and balances?” kata Irma kepada Rakyat Merdeka (grup Batam Pos), Senin (21/10/2019).
Irma menjelaskan, NasDem memilih menjadi oposisi bila semua parpol bergabung ke pemerintahan lantaran untuk melindungi Presiden Joko Widodo dari munculnya parlemen jalanan, sebagai akibat tidak adanya parpol yang dapat memfasilitasi aspirasi rakyat.
“Komitmen mendukung Presiden (Jokowi) tidak berubah. Justru dengan menjadi mitra kritis maka NasDem melaksanakan dwifungsi, sebagai pengawal Presiden sekaligus menjadi penyambung aspirasi rakyat,” ujar Irma.(far/bey/jpg)
batampos.co.id – Deni Marita, kurir dari sebuah perusahaan jasa pengiriman dipukuli konsumen di komplek Pasar Seken Aviari, Senin (21/9/2019) siang.
Penyebabnya adalah sang pemesan barang, ingin melihat barang yang diantar oleh Deni sebelum membayar uang pembelian barang tersebut.
Karena menyalahi aturan dari perusahaan tempat kerjanya, Deni enggan menuruti permintaan konsumen tersebut. Sehingga terjadi adu mulut dan berakhir dengan pemukulan.
“Sesuai aturan perusahaan, barang CoD (Cash on Delivery) atau bayar di tempat, pemesan bayar dulu baru buka,” ujarnya.
“Ini dia ngotot harus buka lihat dulu. Saya bilang tidak bisa tapi dia malah buang barang yang saya bawa itu,” ujar lagi saat membuat laporan ke Mapolsek Batuaji.
Ilustrasi
Deni menjelaskan, jika barang yang dibeli tidak sesuai pesanan bukan menjadi tanggungjawabnya sebagai kurir.
“Itu urusannya sama si penjual, bukan sama kurir. Kurir cuma antar doang dan harus bawa pulang uang yang dibelanjakan jika CoD,” katanya.
Deni berharap agar semua konsumen jasa pengiriman barang apapun memahami tugas dan tanggungjawan sang kurir.
Kurir lanjutnya, tidak bertanggungjawab atas mutu atau nilai barang yang dipesan. Sebab itu bukan kesepakatan antara pembeli dengan kurir tapi dengan penjual.
“Lebam-lebam semua badan saya digebukinnya. Saya jadi shock. Saya tak tahu apa-apa malah digebukin,” tuturnya.
Kejadian ini sudah ditangani Polsek Batuaji dan dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Batuaji Iptu Melki Sihombing.(eja)
batampos.co.id – Jalan lintas yang menghubungkan Ocarina dengan Bengkong rawan kejahatan jalanan.
Hal tersebut disebabkan lokasi jalan yang gelap karena tidak adanya lampu jalan. Sehingga memberikan ruang bagi pelaku kriminal untuk beraksi setiap saat.
Selain itu ruas jalan di lokasi itu juga rusak parah. Sehingga pengendara yang melintasi ruas jalan itu harus melambatkan laju kendaraannya.
“Jalan lintas Ocarina-Bengkong rawan aksi kriminal, terutama di atas jam 21.00 WIB. Tidak adanya lampu jalan ditambah kondisi jalan rusak parah jadi pemicu,” ujar Aidil, salah seorang warga Bengkong, Selasa (22/10/2019).
Kendaraan roda empat juga kesulitan melintasi ruas jalan yang menghubungkan kawasan wisata Ocarina dan Bengkong tersebut. Selain itu pada malam hari ruas jalan tersebut tidak ada penerangan sehingga sangat rawan kejahatan jalanan. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Kata dia, warga Bengkong yang melintasi di ruas jalan tersebut mengaku sangat dirugikan dengan kondisi jalan tersebut.
“Kalau lewat jalur SPBU Sei Panas jauh, tapi itu lebih aman. Itulah pilihan satu-satunya menghindari hal-hal yang tak diinginkan,” ungkapnya.
Bayu, Warga Bengkong Laut, mengatakan, keberadaan jalan lintas Ocarina-Bengkong sangat membantu warga Bengkong.
Karena bisa memangkas jarak dan waktu jika ingin ke Batam Center. Hanya saja, menurutnya kehadiran jalan tersebut tidak ditunjang fasilitas pendukung dan luput dari perawatan, sebagaimana layaknya jalan raya lainnya.
Karena itu, dia berharap Pemko Batam melalui dinas terkait segera merespon keluhan pengguna jalan lintas itu.
“Kita bisa memangkas jarak dan waktu, tapi sayang tak aman dan jalannya tak layak,” ujarnya.
“Janganlah pemerintah tutup mata, jangan menunggu lebih banyak lagi korban,” paparnya lagi.(iwa)
batampos.co.id – Kepala Bidang Destinasi, Dinas Pariwisata Pemkab Natuna, Irlizar, mengatakan, dari delapan geosite yang ditetapkan peme-rintah, Gunung Ranai beserta kawasannya termasuk salah satu geosite geopark nasional.
Irlizar mengatakan, kawasan tersebut termasuk Gunung Bendung di Kecamatan Bu-nguran Timur Laut. Untuk mendukung ini, kawasan tersebut perlu dilestarikan agar tidak rusak.
”Kenapa Gunung Ranai ini masuk geosite geopark nasional? Karena terdapat warisan geologinya. Pemerintah mengharapkan upaya pelestarian geosite dilakukan bersama masyarakat,” kata Irlizar, Senin (21/10/2019).
Dalam penentuan geosite Gunung Ranai, sambungnya, karena melengkapi tempat habitat satwa dan fauna langka di Natuna. Salah satunya kekah, dan tumbuhan langka lainnya. Bahkan di puncak Gunung Ranai terdapat bongkahan besar batu granit yang memiliki warisan geologi.
Irlizar menambahkan, pemerintah sangat mengharapkan adanya pembatasan dan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan penebangan kayu maupun memecah batu granit yang dapat merusak nilai warisan geologi.
Puncak Gunung Ranai, Natuna, Provinsi Kepri, Indonesia, menjadi salah satu destinasi wisata yang dipromosikan im Jelajah Rantau Bertuah. Foto: Facebook Jelajah Rantau Bertuah
”Pemerintah tidak melarang rutinitas warga membakar batu untuk material bangunan, hanya saja hindari zona geosite. Dan ikuti regulasi yang diatur pemerintah,” imbaunya.
Masuknya Natuna dalam kawasan geosite nasional karena memiliki keragaman geologi, hayati, dan budaya. Termasuk kuliner tradisional Natuna yang masuk unsur dalam geopark yang perlu dilestarikan.
Tidak hanya upaya pelesta-rian alam, tapi masyarakat juga harus cermat memanfaatkan geosite sebagai penunjang ekonomi. Karena batu granit di kawasan geosite tidak perlu dipecah lagi, tapi sudah dijadikan tempat wisata yang lebih bermanfaat.
”Geopark ini berorientasi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Batu dan pantai sudah jadi tontonan. Mi-salnya geosite Pantai Batu Kasah, Pantai dan Gua Kama, kawasan Senubing, Pulau Senoa, Pulau Akar, Pulau Setanau,” ujarnya. (arn)
