batampos.co.id – Polda Kepri menggelar bakti sosial serta pengobatan gratis di Rumah Sakit Bhayangkara Batam, Nongsa, Selasa (15/10/2019).
Kegiatan dalam rangka hari bakti kesehatan ini mendapatkan perhatian masyarakat.
Animo masyarakat cukup tinggi mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan Polda Kepri bekerjasama dengan berbagai instansi lainnya tersebut.
Bakti sosial itu meliputi sunatan massal, donor darah, cek kesehatan umum, operasi katarak, pemeriksaan labor sederhana, gigi dan pelayanan KB.
Dalam Bakti Kesehatan tersebut ada 175 Pasien menjalani pemeriksaan katarak, 200 orang Khitanan, 350 orang Donor Darah dan 300 Pasien untuk pengobatan Umum, gigi dan Laboratorium Sederhana.
Istri Wakapolda Kepri, Brigjen Yan Fitri, Retno Dewi memberikan bingkisan kepada seorang anak yang baru saja menjalani sunatan massal. Foto: Fiska Juanda/batampos.co.id
“Bakti sosial ini wujud kepedulian kita terhadap sesama. Makanya kami ajak teman-teman dari TNI, Jasa Raharja, Dinas Kesehatan dan dokter,” kata Kapolda Kepri Irjen Andap Budi Revianto.
Kegiatan bakti kesehatan ini, kata Andap serentak diadakan di seluruh Polda di Indonesia. Ia berharap kegiatan serupa terus ada, sehingga dapat membantu masyarakat.
Andap mengatakan kegiatan bakti sosial tidak hanya saat ini saja.
Tapi kegiatan ini terus berlanjut ke depannya. Pengobatan gratis juga akan digelar saat hari pahlawan, November.
Kegiatan ini, diharapkan Andap juga dapat membuka kesadaran diri masyarakat. Sehingga bisa mnejaga kesehatannya.
“Tanpa kesehatan, segalanya tidak ada artinya,” ucapnya.
Dari pantauan batampos.co.id, ramai masyarakat sekitar RSBB mengikuti kegiatan bakti sosial ini.
Animo masyarakat cukup tingggi. Masyarakat rela mengantre untuk mendapatkan pengobatan katarak, sunat massal dan berbagai pelayanan kesehatan lainnya.(ska)
batampos.co.id – Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, mengatakan, Natuna sudah genap berusia 20 tahun. Namun pembangunan infrastruktur belum merata.
Masih ada desa di Natuna belum mendapat kelancaran telekomunikasi, listrik maupun jalan.
Namun dikatakan Hamid, di usia 20 tahun Natuna berdiri sudah banyak perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai.
Baik dari infrastruktur dasar maupun fasilitas umum lainnya, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
Dua siswa sedang melintas di pelantar Kampung Segeram Natuna. Dusun ini masih tertinggal dan minim pelayanan infrastruktur dasar. Foto: Aulia Rahman/batampos.co.id
”Hanya saja belum sepenuhnya mampu untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat yang tersebar di 15 kecamatan,” katanya dalam menutup Natuna Expo peringati hari jadi Natuna ke-20 di lapangan bola kaki Sri Serindit, Sabtu (12/10/2019) malam.
Natuna saat ini, katanya, masih banyak diperlukan pembenahan dan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi.
Saat ini pemerintah daerah, masih menanti bakti dari generasi muda, supaya dapat merajut kebersamaan dan menjadikan perbedaan sebagai penguat pembangunan daerah, dan bukan malah menjadi pemecah belah akibat saling membenci satu sama lain.
”Memajukan dan membangun Natuna bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah daerah.,” ujarnya.
“Perlu peran serta dari semua pihak, termasuk dari seluruh elemen masyarakat. Agar semua memberikan sumbangsih dan berkontribusi untuk membangun daerah,” ujar Hamid lagi.(aulia)
batampos.co.id – Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah memang telah terlihat sempurna secara fisik.
Hanya saja, demi menunjang program wisata halal Pemko Batam, akan menyediakan Tourism Information Centre (TIC) dan tour guide in-house.
”Artinya nanti akan ada travel agent datang dan wisatawan akan di take over dengan tour guide in-house atau pengarah perjalanan yang ada di masjid,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, Sabtu (12/10/2019) lalu.
Tak hanya itu, pihaknya akan mengadakan function tertentu untuk wisata kuliner halal.
Masyarakat terlihat memadati Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah saat peresmian, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
”Akan ada pembangunan venue khusus untuk event atau kegiatan yang disesuaikan dengan tempat peribadahan,” katanya.
Kemudian hal lainnya juga akan ada pembangunan lift yang bisa digunakan menaiki menara asmaul husna setinggi 99 meter.
”Lift tersebut untuk kapasitas 20 orang dalam satu lift,” jelasnya
Untuk hal lainnya perihal kerja sama dengan travel agency, pihak masjid akan mempromokan agen, dan setiap diminta bisa membuka paket travel ke Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah.(zis)
batampos.co.id – Dengan diundangkannya UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), pemerintah bisa membentuk lembaga legislasi.
Kepala dari institusi itu diharapkan dari kalangan profesional. Peneliti di Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum), Ferdian Andi, mengatakan, pembentukan lembaga legislasi pemerintah merupakan salah satu program andalan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019 lalu.
Menurut dia, pembentukan lembaga baru itu sebagai upaya untuk menata hukum di Indonesia agar tak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan dan over regulasi.
“Posisi lembaga itu akan berada langsung di bawah koordinasi presiden,” terang dia.
Andi menyatakan, presiden harus memastikan lembaga tersebut dipimpin oleh kalangan profesional yang memang mengerti seluk beluk dan pokok persoalan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Karena memang, tugas lembaga ini sangat berat untuk memastikan penataan regulasi dari pusat hingga daerah berjalan dengan baik dan maksimal.
“Tidak bisa dibayangkan jika lembaga strategis yang menentukan hitam putihnya pemerintahan Jokowi ini diisi oleh kalangan di luar profesional di bidang hukum,” terang dia.
Ilustrasi. Foto: Dokumentasi Jawa Pos
Pimpinan lembaga itu harus mampu mengharmonikan seluruh pemangku kepentingan di internal kementerian dan lembaga baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
Seperti pembentukan peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), peraturan lembaga negara, termasuk peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) se-Indonesia.
Menurut dia, dalam kenyataannya, banyak sekali utang legislasi eksekutif yang merupakan atribusi dari UU belum diselesaikan oleh pemerintah.
Akibatnya, efektivitas UU menjadi taruhannya. Lembaga baru ini juga harus membuat big data di bidang legislasi.
“Sebagai alat untuk memetakan berbagai peraturan perundang-undangan,” tutur dosen fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta itu.
Andi melanjutkan, belajar dari polemik UU KPK, RUU KUHP dan sejumlah RUU lainnya di penghujung periode pertama Jokowi beberapa waktu lalu, lembaga baru itu harus membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik dalam menyampaikan masukan dan kritik dalam proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan, lembaga baru itu cukup strategis dan menjadi ujung tombak bagi Presiden Jokowi yang selama lima tahun terakhir ini cukup lemah di bidang politik hukum.
Harapannya, lembaga tersebut mampu menjawab berbagai persoalan di bidang hukum.
“Dengan mengusung semangat reformasi di bidang legislasi dan regulasi di Indonesia,” urainya.
Achmad Baidowi, anggota DPR RI mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk membentuk lembaga legislasi.
“Itu sepenuhnya kewenangan pemerintah,” ucap dia.
Kapan dibentuk, dan seperti apa lembaga itu? Pemerintahlah yang mengetahuinya.
Begitu juga soal sosok yang nantinya ditunjuk sebagai instansi baru itu.
Yang jelas, kata dia, dengan adanya lembaga khusus legislasi di tubuh pemerintah, diharapkan proses legislasi akan semakin cepat dan lancar.
Hubungan DPR dengan pemerintah dalam bidang legislasi akan semakin mudah.(lum/jpg)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja menggelar bakti sosial pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu di Bukit Timur, Tanjunguma, Lubukbaja, Selasa (15/10) pagi.
Bakti sosial ini merupakan sumbangan dari beberapa orang donatur kepada Polsek Lubukbaja.
Wakapolsek Lubukbaja, AKP Edi Arman, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.
Serta sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat kurang mampu.
Ia berharap, dengan adanya kegiatan ini, hubungan antara Polsek Lubukbaja dengan masyarakat.
Wakapolsek Lubukbaja, AKP Edi Arman memberikan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat yang menetap di Bukit Timur, Tanjunguma, Lubukbaja. Foto: Eggie/batampso.co.id
“Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Kata dia, pembagian sembako dilakukan personel Polsek Lubukbaja bersama Perkumpulan Keluarga Tionghoa Meranti Batam (PKTM) di Masjid Nur Illahi, Tanjunguma.
Pada kesempatan itu Polsek Lubukbaja bersama PKTM menyiapkan 50 bungkus paket sembako yang berisi gula pasir, beras, mie instan dan beberapa perlengkapan lainnya.
Sebelumnya kata dia, Polsek Lubukbaja juga membagi 40 paket sembako di kawasan Ruli Baloi Persero.
“Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan ini akan terus kita dilaksanakan,” imbuhnya.(gie)
batampos.co.id – Joko Widodo akan kembali dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.
Dalam periode pertama kepemimpinya, ada lima bidang yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun dituntut membuktikan janji kampanyenya pada periode mendatang.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terlihat dalam hasil survei Alvara Research Center yang dirilis kemarin (14/10).
CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan dari waktu ke waktu, tingkat kepuasan publik terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla memang naik turun tergantung dinamika yang terjadi.
“Namun, angkanya relatif stabil cukup baik, yaitu 70-an persen,” terang dia.
Saat publik diminta untuk menilai tingkat kepuasan terhadap berbagai aspek, Hasan menjelaskan, ada lima aspek yang mendapat kepuasan tertinggi, yaitu telekomunikasi dan internet, transportasi publik, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
Namun, di sisi lain ada lima aspek yang mendapat nilai kepuasaan terendah, ialah kondisi ekonomi nasional, kesejahteraan tenaga kerja, kemudahan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Alumnus ITS itu mengatakan, bidang ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepemimpinan Joko Widodo di periode kedua nanti.
“Karena selama lima tahun aspek-aspek yang terkait dengan kondisi ekonomi masih belum memenuhi harapan publik,” terang dia, kemarin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna yang terakhir di periode 2014-2019, beberapa waktu lalu. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Survei Alvara juga menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Jokowi-JK.
Ada 10 menteri yang masuk dalam kategori 10 besar menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Menurut Hasan, tingkat kepuasan tertinggi kinerja menteri diraih oleh Menteri Kela-utan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (91,95 persen), disusul oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono (84,07 persen), dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (83,39 persen).
Pria kelahiran Gresik itu menerangkan, Susi Pudjiastuti diapresiasi karena keberanian dan ketegasannya, sementara Basuki dinilai berhasil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Sedangkan Sri Mulyani dihargai publik karena mampu mengelola keuangan negara dengan baik meskipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu,” tutur dia.
Bagaimana dengan periode kedua kepemimpinan Jokowi? Hasan mengatakan, tingkat optimisme publik terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo–Ma’ruf Amin cukup baik, dari semua indikator, ekonomi, politik, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan demokrasi.
Angkanya berada di atas 70 persen. Dia menambahkan, tingkat optimisme publik yang tinggi merupakan modal awal yang baik bagi Jokowi-Ma’ruf untuk memulai pemerintahan baru mendatang.
Serta merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan saat kampanye pilpres yang lalu.
“Namun, tingkat kepuasan dan optimisme publik yang tinggi tersebut juga berarti publik menaruh harapan yang tinggi agar pemerintah mendatang mampu menunjukkan kinerja yang baik,” tutur Hasan.
Survei Alvara dilakukan pada 12-31 Agustus 2019, dengan menggunakan multi-stage random sampling yang melibatkan 1.800 responden berusia 14–55 tahun melalui wawancara tatap muka.
Rentan margin of error sebesar 2,35 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan, dukungan rakyat yang besar, dan dukungan partai di parlemen akan memperkuat posisi Presiden Jokowi dalam lima tahun mendatang.
Menurut dia, pemerintahan ke depan akan jauh lebih solid, lebih efektif.
“Sehingga memungkinkan Presiden Jokowi untuk merespons berbagai tantangan perekonomian nasional dan global,” ucap dia.
Menurut dia, konsolidasi politik, hukum, pemerintahan, dan dukungan kekuatan politik di DPR menjadi modal utama stabilitas dan gerak cepat pembangunan Indonesia ke depan. (lum/jpg)
batampos.co.id – Sejumlah mobil angkutan umum, bus pariwisata, dan truk mengantre Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hingga badan jalan di sejumlah Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sagulung dan Batuaji.
Menurut informasi yang didapat dari salah satu pengemudi mobil angkutan umum. Antrean panjang tersebut telah tersebut terjadi sejak beberapa hari terakhir sebab terbatasnya pasokan solar dari Pertamina di sekitaran wilayah Sagulung dan Batuaji.
“Sudah menunggu hampir sejam, kalau di SPBU ini tak dapat juga otomatis saya dan supir lainnya tak bisa beroperasi lagi,” kata Pardede, saat dijumpai di SPBU Codo Airmas, Sagulung, Selasa ( 15/10/2019).
Hal senada juga disampaikan, Slamet warga Batuaji. Ia mengaku sudah mencoba keliling SPBU di sekitaran wilayah Batuaji dan Tanjunguncang.
Kendaraan antre untuk mengisi bahan bakar permium di SPBU Tanjunguncang, Batuaji. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Namun, ketersediaan solar selalu kosong dan sedang dalam pengiriman.
“Saya sudah coba cari ke SPBU Tanjunguncang dan Tembesi, tapi selalu kosong dan dalam pengiriman,” jelasnya.
“Harusnya Pertamina bisa melihat kondisi di lapangan antrean terus mengular,” ujarnya lagi.
Pantauan batampos.co.id, antrean tersebut membuat ruas jalan R Suprapto dari arah Sagulung menuju Batuaji sedikit terkendala.
Sebab antrean mobil angkutan umum dan bus hingga ke badan jalan. Pihak SPBU umumnya enggan berkomentar terkait antrean panjang tersebut.(zis)
batampos.co.id – Keputusan calon kepala daerah dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kepri untuk ikut serta dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Batam dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2020 mendatang, tergantung keputusan DPP Partai NasDem.
Walau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kepri telah menyampaikan bahwa Sekretaris DPW Nasdem Kepri, Muhammad Rudi, untuk ikut Pilgub Kepri dan Ketua DPD NasDem Batam Amsakar Achmad ikut Pilwako Batam.
Namun, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam tersebut menyerahkan sepenuhnya pada keputusan DPP NasDem.
”Kalau partai kemudian memutuskan Amsakar maju untuk Batam, saya siap. Saya pikir pak wali pun demikian, kalau diamanahkan maju di pilgub pasti beliau siap, diamanahkan untuk kota pun pasti beliau siap,” kata Amsakar Achmad, Senin (14/10/2019).
Ia menyampaikan, semua terus berproses. Dia menganalogikan, gerbong akan bergerak jika DPP NasDem sudah final mengusung siapa yang akan maju di Pilkada 2020 mendatang.
”Apapun yang menjadi kebijakan partai dan pilihan terbaik pak wali, saya akan berada pada jalur itu,” terang dia.
Amsakar tidak menampik pembicaraan lintas partai kerap bergulir, walau keputusan DPP NasDem belum keluar.
Ia menyebutkan, hal ini tentu biasa dalam politik. Ia mengaku memberi kesempatan kepada masyarakat menilai calon pemimpin yang baik menurut masing-masing.
”Karena tadi saya yang ditanya apakah maju pilwako, yang penting kalau diberikan amanah kita all out bekerja,” ujarnya.
“Sampai saat ini saya tidak bicara personal, keberhasilan kini yang diraih di Batam karena pak wali kita pak Rudi kuat dan didukung yang staf yang hebat,” imbuhnya lagi.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dipanggul anggota Satpol PP dan Damkar di Dataran Engku Puteri, beberapa waktu lalu. Foto: dokumentasi batam pos
Ia beranggapan, kelak keputusan akan sampai dan seyogyanya harus diterima.
”Biar mengalir semua akan menuju muaranya. Saya menjadi apapun dan tidak menjadi apapun, tidak masalah,” tambah dia.
Sementara itu, Muhammad Rudi saat menghadiri silaturahmi Laskar Melayu Bersatu (LMB) di Tiban Global, Sekupang, Minggu (13/10/2019) siang mengatakan hal serupa.
Menyikapi dukungan LMB yang ingin membirukan (warna partai NasDem) Batam dan Kepri, Rudi menjawab bahwa dirinya menunggu perintah partai.
Dalam hal ini ia mengidentikkan ada bos besar yang punya kebijakan atas maju atau tidaknya dia pada Pilkada 2020 mendatang.
Berbeda dengan dulu pengajuan calon dilakukan berdasarkan tingkatan, misal pilwako diajukan DPD dan seterusnya.
”Maka sekarang harus arahan pusat (DPP), kalau pusat ajukan A, berarti B yang diajukan DPD tak dipakai,” paparnya.
“Kalau pusat (DPP) tak arahkan saya jadi gubernur, ya sudahlah. Lalu untuk kota juga tidak, ya istirahatlah. Ngapain sibuk-sibuk,” ucapnya lagi.
”Makanya kalau saya ditanya ikut pilgub saya sekarang belum bisa jawab, begitupun Amsakar jika ditanya ikut pilwako. Pusat yang menentukan semua,” tambah dia.
Akan tetapi, Rudi mengaku untuk mendapatkan pengakuan DPP NasDem, pihaknya perlu pembuktian dengan bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat.
”Kami fokus kerja dulu, menyakinkan pusat bahwa kami terbaik di Batam maupun Kepri,” katanya.
Sementara itu, seperti yang diungkapkan Wakil Sekretaris DPW Nasdem Kepri, Muhammad Kamaluddin, beberapa waktu lalu bahwa bakal calon wajib menyertakan hasil survei, Rudi meminta yang mendukungnya ikut mendongkrak popularitas dirinya.
”Misal ditanya, siapa yang jadi gubernur ke depan jangan lupe, HMR gitu aja,” jelasnya.
“Kalau misal saya ke provinsi survei 50 persen dan beliau (Amsakar) di kota (Batam) 50 persen, lalu kemudian ditambah wakil nanti, selesailah pertandingan,” papar dia.
Ia meminta dukungan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, ia berharap dukungan pada kepentingan umum.
Ia mengaku dia bersama Amsakar ikhlas bekerja untuk masyarakat.
”Tanamkan dalam diri bahwa dukungan untuk menyelamatkan anak cucu kita dan majunya Kepri,” pintanya.(iza)
batampos.co.id – Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Zudan Arif Fakrulloh, prihatin terkait kasus ujaran kebencian yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN).
Khususnya kasus ujaran kebencian berbau nyinyir terkait penusukan Menkopulhukam Wiranto.
Zudan yang juga Dirjen Dukcapil Kemendagri, menuturkan, para ASN seharusnya paham bagaimana berempati terhadap setiap peristiwa musibah yang menimpa siapapun.
’’Saya minta para ASN menjaga etika dalam setiap ucapan dan postingan,’’ katanya saat diwawancara, kemarin.
Dia meminta personel ASN untuk selalu menebarkan aura positif, aura kebaikan, dan aura saling mencintai.
Menurut Zudan hidup bukan tetang apa yang ingin maupun sudah diraih. Tetapi apa saja yang ingin dan sudah dibagikan.
’’Bila kebaikan yang kita bagikan, kebaikanlah yang akan kita raih,’’ tuturnya.
Ilustrasi PNS. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Bila kata-kata baik yang dibagikan para ASN, baik secara langsung maupun melalui media sosial, maka akan mendapatkan balasan kata-kata baik pula.
Dia mengingatkan bahwa hukum aksi dan reaksi harus jadi perhatian para ASN.
Terkait adanya gambar seruan bah-wa pemerintah akan melakukan patrol dan razia media sosial yang mencantumkan logo Korpri, Zudan menyatakan itu bukan buatan Korpri.
Dalam gambar itu juga disebutkan aktif melaporkan ujaran kebencian di akun milik ASN ke Kominfo maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN).
’’Secara substansi (isi gambar, red) itu benar. Tapi gambar ini bukan dari Korpri yang membuat,’’ jelasnya.
Dia berharap para ASN harus netral dan menebarkan kata-kata positif di media apapun. Sementara itu BKN juga mengklarifikasi bahwa gambar itu bukan buatan mereka.
Kepala Biro Humas BKN, Mochammad Ridwan, mengatakan ASN sebaiknya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.
’’ASN menghindari diri dari ujaran kebencian sebagaimana sudah diatur dalam surat edaran Kepala BKN,’’ jelasnya.
Dia berharap seluruh ASN saling mengingatkan. Selain itu sudah menjadi tugas para pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan anak buahnya.
Supaya tidak terus terjadi kasus ujaran kebencian maupun penyebaran hoaks oleh personel ASN di media sosial.
Ridwan mengatakan, kasus yang menimpa oknum ASN di Kampar tentu akan melewati proses hukum terlebih dahulu.
Setelah itu diikuti dengan proses penegakan disiplin bagi seorang ASN atau PNS. Ancaman terberat dari penegakan disiplin untuk kasus penyebaran hoax atau ujaran kebencian bisa sampai pemecatan.(wan/jpg)
batampos.co.id – Minat masyarakat Batam untuk menggunakan energi gas bumi terus meningkat.
Mulai dari sektor rumah tangga, komersial, hingga sektor industri. Efisiensi menjadi alasan utama warga ingin beralih ke energi baik tersebut.
Andri Sulistiawati salah satunya. Warga Blok B1 Nomor 32 Perumahan Bida Asri 1, Batam Center, tersebut beralih ke gas bumi untuk kebutuhan memasak dan menghidupkan mesin pemanas air. Sebelumnya, ia menggunakan gas LPG ukuran 12 Kg.
Andri mengatakan, gas bumi memang terbukti jauh lebih hemat dibandingan gas LPG. Ia membandingkan, saat pakai gas LPG setiap bulan bisa menghabiskan dua tabung gas dengan harga per tabung Rp 160 ribu.
Sehingga dalam sebulan rata-rata ia menghabiskan Rp Rp 320 ribu untuk membeli LPG.
“Itu untuk kebutuhan memasak saja. Waktu itu belum pakai pemanas air,” kata Andri, Senin (14/10/2019).
Namun setelah beralih ke gas bumi, ia hanya menghabiskan Rp 80 ribu per bulan untuk membayar tagihan gas ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN).
Padahal, selain untuk memasak, Andri juga menggunakan mesin pemanas air untuk kebutuhan mandi setiap hari.
“Jadi gas PGN ini jauh lebih murah,” katanya.
Petugas PGN tengah melakukan pemeliharaan berkala terhadap jaringan gas bumi milik PT Interpak Industries Batam. Foto: Rifki/batampos.co.id
Selain hemat, Andri mengaku menggunakan gas bumi lebih praktis. Sebab ia tak perlu melakukan isi ulang dan mengangkat tabung gas yang cukup berat.
Pengalaman serupa disampaikan pemilik Restoran Mi Terempak, Very. Penggunaan gas bumi lebih praktis karena gas PGN itu dialirkan melalui pipa menuju ke kompor dan bisa digunakan setiap saat.
Tak perlu khawatir akan kehabisan gas saat karyawannya sedang memasak.
Selain praktis, Very mengaku tergoda untuk beralih ke gas bumi juga karena alasan efisiensi.
Menurut dia, memakai gas bumi jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan gas LPG.
“Hematnya hampir 50 persen,” kata Very saat berbincang dengan Batam Pos, belum lama ini.
Pria asli Tarempa, Kabupaten Anambas, mengatakan efisiensi biaya energi hingga 50 persen itu tentu angka yang cukup besar.
Sebab efisiensi itu dapat menekan biaya operasional. Dan artinya, akan menambah potensi laba usaha.
“Karena yang namanya usaha pasti mencari keuntungan,” kata dia.
Selain harga gas bumi lebih murah dibandingkan LPG, pemakaian gas alam tersebut juga lebih optimal karena tidak ada gas yang terbuang.
Berbeda dengan gas LPG yang sering mengendap dan tidak bisa digunakan lagi. Padahal sebenarnya masih ada sisa gas di dalam tabung.
“Gas LPG yang 12 kilogram itu, kadang masih ada sisa 4 kilogram tapi tekanannya kecil. Terpaksa ganti tabung baru. Jadinya banyak gas yang terbuang,” kata Very.
Sales Area Head PT PGN Batam, Wendi Purnomo, membenarkan minat warga Batam beralih ke gas bumi kian tinggi.
Selain karena alasan lebih murah atau hemat, konsumen mengaku penggunaan gas bumi lebih praktis dan lebih terjamin keberlangsungan pasokannya.
Wendi menyebut, hingga September 2019 tercatat ada 4.800 pelanggan PGN di Batam dari berbagai sektor.
Mulai dari industri, pembangkit listrik, komersial, transportasi, hingga pelanggan gas rumah tangga.
“Kebanyakan merupakan pelanggan gas rumah tangga. Saat ini jumlahnya sekitar 4.600 pelanggan,” kata Wendi, Senin (14/10/2019).
Seorang ibu rumah tangga memasak dengan menggunakan jaringan gas dari PGN Batam. Saat ini PT PGN) Area Batam telah mengalirkan gas bumi ke 4.809 pelanggan. Foto: PT PGN Batam untuk batampos.co.id
Selain 4.600 pelanggan yang sudah eksisting, kata Wendi, saat ini sudah ada sekitar 4.000 calon konsumen yang antre untuk mendapatkan sambungan gas bumi.
Calon konsumen tersebut datang dari berbagai sektor, mulai dari konsumen rumah tangga, komersial, hingga industri.
Khusus untuk calon pelanggan dari kalangan rumah tangga, mereka mengajukan permohonan sambungan gas bumi melalui koordinasi perangkat RT/RW setempat.
Sementara dari kalangan industri dan komersial umumnya mengajukan langsung ke PGN.
“Untuk konsumen industri dan komersial kami bisa langsung tindaklanjuti. Tapi pengajuan dari kalangan rumah tangga harus melalui persetujuan pemerintah melalui Kementerian ESDM,” kata Wendi.
Melihat tingginya minat warga Batam terhadap gas bumi, PGN terus berupaya memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun jaringan pipa gas di seluruh wilayah Batam.
Hingga saat ini, pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN di Batam sepanjang 141,3 km yang tersebar di wilayah Batam Center, Batuaji, Tanjunguncang, Nagoya, Batuampar, dan Kabil.
“Tahun depan kami berencana membangun jaringan pipa gas bumi di Seipanas. Targetnya untuk memasok kebutuhan gas bumi untuk sektor komersial di wilayah itu,” terang Wendi.
Sementara Corporate Secretary PGN, Rachmat Hutama, menegaskan gas bumi masih menjadi salah satu sumber energi yang paling efisien di Indonesia.
Di kawasan Asia, harga gas yang disalurkan PGN juga masih sangat kompetitif. Kecuali jika dibandingkan dengan harga gas di Malaysia yang mendapatkan subsidi dari pemerintah negara itu.
Berdasarkan data sejumlah lembaga energi terkemuka seperti Woodmack (2018) dan Morgan Stanley (2016), harga gas bumi kepada sektor industri di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan harga di Singapura dan Cina.
Di Singapura konsumen industrinya membeli gas berkisar USD 12,5-USD 14,5 per MMBtu. Sementara industri di Cina harus membayar lebih mahal lagi yaitu mencapai USD 15 per MMBtu.
“PGN menjual gas kepada pelanggan akhir berkisar antara USD 8-USD 10 per MMBtu. Harga itu terbentuk dari berbagai sumber baik gas sumur maupun LNG yang harganya jauh lebih tinggi,” kata Rachmat dalam rilisnya kepada Batam Pos, Kamis (19/9/2019) lalu.
Rachmat menegaskan, sejak tahun 2013 PGN tidak pernah menaikkan harga gas kepada konsumen industri.
Sementara biaya pengadaan gas, biaya operasional dan kurs USD terus meningkat. Secara akumulasi, sejak 2013 hingga saat ini kurs USD telah mengalami kenaikan hingga 50 persen. Biaya pengadaan gas selama ini menggunakan patokan USD.
“Dengan beban biaya yang terus meningkat tentunya ruang bagi PGN untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi menjadi makin terbatas. Sementara banyak sentra-sentra industri baru, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang belum terjamah gas bumi,” tegas Rachmat.
Sebagai pionir pemanfaatan gas dan pembangunan infrastruktur gas bumi, PGN selama ini juga telah mengambil banyak risiko.
Baik risiko pasokan maupun pasar yang cenderung fluktuatif dan tidak pasti.
Sebagai agregator, untuk memastikan ketersediaan gas, PGN juga telah membangun terminal LNG di beberapa lokasi untuk meregasifikasi LNG yang berasal dari berbagai sumber.
“Perluasan pemanfaatan gas bumi merupakan tanggungjawab bersama. Apalagi kita punya tanggungjawab bersama untuk menjaga ketahanan energi nasional dan melayani kebutuhan gas bumi secara berkeadilan,” ujar Rachmat.(Suparman)
