batampos.co.id – Kasus penipuan yang dilakukan mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Hendri, memasuki tuntutan di Pengadilan Negeri Batam.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) pengganti, Frihesti menuntut hukuman selama 1 tahun penjara kepada terdakwa.
“Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang , membuat utang atau menghapuskan piutang sehingga JPU menuntut hukuman 1 tahun penjara,” ujar JPU Frihesti, membacakan amar tuntutan terdakwa.
Menanggapi hukuman itu, terdakwa yang duduk dikursi pesakitan menyatakan terima. Ia kemudian mengaku sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
ilustrasi
Sementara Hendri sendiri diseret ke pengadilan setelah dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan pada Mei 2016.
Saat itu, Hendri menawarkan pekerjaan pengadaan barang dan jasa yaitu pengadaan pakaian senam serta pengadaan katering di Satpol PP kepada Suharsad.
Adapun nilai pengadaan pakaian senam ini sebesar Rp 150 juta dan katering Rp 120 juta. Total modal kerja untuk kedua pekerjaan tersebut yaitu senilai Rp 180 juta dan pada saat itu Hendri meminta modal di awal kepada Suharsad berbekal Surat Perintah Kerja.
Dalam perjalanannya, Suharsad meminta keuntungan dari proyek tersebut. Namun oleh Hendri tak kunjung diberikan.
Untuk meyakinkan Suharsad, Hendri lalu membuat surat pernyataan pengembalian modal awal dan keuntungan kepada Suharsad tertanggal 23 November 2016.
Namun terdakwa ternyata tidak juga mengembalikan modal yang diketahui dipergunaka untuk kepentingan pribadinya. Ia pun dilaporkan hingga kasusnya bergulir di meja hijau.(une)
batampos.co.id – Kepala Dinas Pariwisata Pemkab Natuna, Hardinansyah, mengungkapkan bahwa Natuna memerlukan gedung auditorium yang dapat menampung berbagai kegiatan pertemuan seperti pekan expo.
Menurutnya, dengan pertumbuhan penduduk saat ini, sudah selayaknya pemerintah memiliki audiotorium yang dapat menampung masyarakat dengan jumlah banyak.
”Seperti kegiatan Natuna expo ini kegiatannya di lapangan terbuka. Jadi, banyak kendalanya kalau mendadak hujan. Jadi, perlu auditorium ke depannya,” ujar Hardinansyah, Rabu (16/10/2019).
Pemkab, sambungnya, sudah melakukan koordinasi dengan kemenkomaritim. Hal ini terkait kebutuhan melakukan kegiatan daerah seperti pekan expo maupun event tingkat provinsi.
Ditambah lagi saat ini Natuna sudah dijadikan kawasan geopark nasional dan me-nyongsong geopark dunia oleh Unesco.
Dukungan infrastruktur dan sarana yang memadai sangat dibutuhkan Natuna untuk menyukseskan kawasan tersebut.
”Jadi, Natuna butuh auditorium geopark sebagai kegiatan expo yang memadai untuk dapat menghadirkan wisatawan asing ke Natuna,” ujarnya. (arn)
batampos.co.id – Pejabat definitif pada dua jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemko Batam akan dilantik pertengahan Desember mendatang.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengaku telah memilih nama tertentu. Akan tetapi dia enggan membocorkan terlebih dahulu.
“Saya nunggu akhir tahun pas tutup anggaran, saya lantik sekalian. Pejabat yang sekarang masih harus pertanggungjawaban Anggaran 2019,” kata Rudi, Rabu (16/10/2019).
Dua jabatan pratama tersebut adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam yang kini dijabat sementara oleh Hasna.
Posisi ini ditinggalkan M Sahir yang pensiun akhir Juli lalu. Lalu posisi Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam yang ditinggal pensiun Abidin Pasaribu, April lalu.
“Kalau saya lantik sekarang ini nanggung, yang baru takut belajar lagi (soal pertanggungjawaban) karena dia tak menggunakan anggaran sekarang kan,” katanya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melantik beberapa pejabat Pemko Batam beberapa waktu lalu. Pertengahan Desember nanti wali kota berencan akan melantik dua pejabat pratama di lingkungan Pemko Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Dengan demikian kata dia, tahun anggaran baru sudah diisi oleh pejabat baru. Maka dari itu, ia mengatakan akan melantik pertengahan Desember.
Rudi juga mengisyaratkan tidak hanya dua jabatan tersebut namun akan ada mutasi dan rotasi, hanya saja Rudi tak menyebutkan apakah ada eselon dua lain atau tidak.
“Nama sudah ada. Itu-itulah. Bukan hanya BKPSDM, tapi semua,” ujanrya.
“Kan ada yang pensiun ada yang pindah juga, kita akan rolling secara seksama,” imbuhnya lagi.
Ditanya lebih lanjut, ia enggan menyebut pejabat yang akan mengisi nama pada jabatan yang kini tengah dicari pejabatnya.
Yang mencuat seperti Kepala BKP SDM apakah kelak dikepalai Hasna yang kini merupakan pelaksana tugas atau akan dipimpin Efrius yang kini Kepala Bagian Humas Pemko Batam.
“(Untuk nama) rahasialah masa aku harus ngomong ke kamu, pertanyaan ini sebenarnya tak boleh kamu tanya. Masa mutasi harus ngomong kamu,” pungkasnya.(iza)
F. HUMAS PEMKAB LINGGA UNTUK BATAM POS Sekda Lingga, Juramadi Esram, saat menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Hotel Grand Paragon, Selasa (15/10).
batampos.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Juramadi Esram, meminta seluruh ASN yang ada di Kabupaten Lingga mempertahankan kinerja. Hal ini disampaikan Juramadi setelah Lingga meraih penghargaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan integrasi e Planning.
Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara sosiali-sasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Selasa (15/10) pagi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD atas kerja keras-nya. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pemkab Lingga,” kata Juramadi, Rabu (16/10/2019).
Juramadi yang menghadiri kegiatan penyerahan penghargaan ini meng-atakan Pemkab Lingga satu-satunya pemerintah daerah dari Provinsi Kep-ri yang menerima penghargaan tersebut. Sementara, kabupaten lain yang menerima yakni Kabupaten Bolaang Mongondow serta Kabupaten Klaten. Adapun provinsi yang mendapat penghargaan adalah Provinsi Banten, Papua, dan Jambi.
Juramadi menjelaskan, peluncuran SIPD yang telah terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah ini merupakan upaya Presiden Jokowi untuk membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang semakin efektif dan efisien, serta untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya memperkokoh otonomi daerah.
“Pak Menteri berpesan kepada seluruh daerah yang menerima penghargaan agar tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT),” ujar Juramadi. (wsa)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam bakal merombak Pelabuhan Batuampar. Pelindo II disebut akan membangun pelabuhan tersebut.
“Kami lagi minta petunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, (pembangunan) mungkin kerjasama dengan Pelindo II,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, di Kantor DPRD Batam, Rabu (16/10/2019).
Menurut dia, dengan terlibatnya perusahaan plat merah tersebut dipastikan tidak ada lelang. “Artinya kalau Pelindo dua tak pakai lelang kan punya negara,” tambah dia.
Jika demikian, apakah ruang untuk investor non pemerintah maupun asing tertutup? Rudi menyebutkan melibatkan perusahaan milik pemerintah dapat membuat pekerjaan lebih cepat.
“Kalau mau cepat itu, kalau lelang panjang urusannya. Proses suratnya saja tak bisa dalam dua atau tiga bulan. Harus izin harus itu. Kalau punya negara kan bisa langsung,” papar dia.
Kabar akan dibangun Pelindo II bukanlah hal baru. Bahkan sudah bergulir dan diarahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kepala BP Batam sebelum Rudi.
Sejumlah pekerja sedang melakukan bongkar muat barang dari kapal di Pelabuhan Batuampar, Kamis (8/2/2019) lalu. Foto: Cecep Mulyana/Batam Posampar
Perihal proyek ini berjalan dengan lancar tanpa kendala, Rudi mengaku optimis.
“Yang dulu saya tak tau, kan baru (Kepala BP) . Soal optimis saya optimis sajalah,” imbuhnya.
Wacana pengembangan Pelabuhan Batuampar ini pernah disampaikan langsung oleh JK saat berkunjung ke Batam pada awal April lalu.
Selain meningkatkan kapasitas pelabuhan, JK juga meminta tarif logistik di Pelabuhan Batuampar dipangkas.
“Saya rapat dengan Menko, Wako, dan Kepala BP ingin meyakinkan bahwa efisiensi di Pelabuhan Batuampar bisa jalan sehingga biayanya tidak lebih mahal dibandingkan dengan pelabuhan lain,” kata JK, saat itu.
JK memberikan target agar mengurangi biaya angkut kontainer hingga mencapai 250 dolar Amerika untuk kontainer 40 feet dari sebelumnya yang mencapai 714 dolar Amerika.
Sedangkan untuk kontainer 20 feet ditargetkan biayanya turun dari 534 dolar Amerika menjadi 169 dolar Amerika
Biaya-biaya tak perlu itu terjadi karena crane di sana masih crane biasa bukan gantry crane. Lalu masih ada gudang-gudang yang tak digunakan,” paparnya.
Dengan biaya logistik hanya 250 dolar Amerika untuk kontainer 40 feet, maka tarif Pelabuhan Batuampar tidak akan lebih mahal daripada Pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta. (iza)
batampos.co.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Batam, diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp 82,6 miliar (Rp 82.657.299.227), dari Rp 2,8 triliun pada 2019 menjadi Rp 2,96 triliun (2.926.027.529.355) pada 2020.
“Penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Batam 2020 ditargetkan naik 2,91 persen dibandingkan APBD 2019,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan Ranperda APBD beserta nota keuangan 2019 pada rapat paripurna, Rabu (16/10/2019).
Sedangkan Pendapatan APBD Batam 2020 ditargetkan sebesar Rp 2,87 triliun (Rp 2.871.027.529.355), mengalami kenaikan sebesar Rp 47,9 miliar (Rp 47.957.299.227 atau naik 1,70 persen dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Batam 2019.
Rudi memaparkan, adapun rencana penerimaan pendapatan APBD Batam 2020 didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 1,39 triliun (Rp 1.396.910.122.588).
Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 46,3 miliar (Rp 46.398.133.902) atau naik 3,44 persen dibanding PAD tahun 2019.
Selanjutnya dana perimbangan kota Batam tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 1,17 triliun (Rp 1.171.341.314.225). Dana perimbangan diproyeksi juga naik sebesar 1,95 persen dibanding tahun lalu.
“Adapun sumber pendapatan dana perimbangan itu berasal dari bagi hasil sumber pajak, bagi hasil bukan pajak atau sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus,” ungkap Rudi memaparkan.
ilustrasi
Selain itu pendapatan kota Batam berasal dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp 302,7 miliar (Rp 302.776.092.542) atau mengalami penurunan sebesar Rp 20,8 miliar (Rp 20.882.205.230) atau turun 6,4 persen dibandingkan tahun lalu.
“Adapun rinciannya adalah Pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 101 miliar dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp 201,7 miliar (Rp 201.776.092.542,” tambahnya.
Sedangkan untuk belanja daerah lanjutnya, Pemko Batam mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk mendukung lima prioritas pembangunan nasional guna menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan antara pemerintah Kota Batam, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
“Belanja daerah juga diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan perundangan,” tambahnya.
Disamping itu, dalam rancangan peraturan daerah APBD ini juga diarahkan untuk belanja tidak langsung.
Belanja ini dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan untuk partai politik dan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Sedangkan untuk belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk itu, Pemko Batam dalam Ranperda APBD 2020 telah mengalokasi anggaran wajib sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Anggaran fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen.
Anggaran kesehatan minimal sebesar 10 persen, anggaran infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum minimal 25 persen.
Anggaran Peningkatan Kapasitas SDM sekurangnya 0,16 persen. Anggaran Penguatan APIP sebesar 0,50 persen dari total belanja daerah dan lebih besar Rp 15 miliar dan anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 persen) dari APBD setelah dikurangi dana DAK.
Adapun Rencana Belanja Daerah pada Ranperda APBD Kota Batam 2020 adalah sebesar
Rp 2,92 triliun (Rp 2.926.027.529.355),” papar Rudi.
Paripurna penyampaian ranperda APBD beserta nota keuangan 2019 oleh wali kota Batam dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto.
Disampainya, usai penyampaian ranperda APBD 2020 ini dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi di DPRD yang akan dilaksanakan pada Jumat 18 Oktober di Gedung DPRD kota Batam.
“Sesuai agendanya Jumat. Kita minta setiap fraksi untuk mempersiapkan pandangan umumnya pada paripurna tersebut,” kata Nuryanto saat menutup paripurna.(rng)
Sebanyak 71 unit Hunian Terpadu (Integrated Community Shelter/ICS) Aksi Cepat Tanggap (ACT) dibangun di Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Sigi yang merupakan kerja sama dengan Asia Pacific Alliance for Disaster Management (A-PAD) Korea. Pembangunan kompleks yang mulai dibangun pada 25 Januari lalu itu dikawal langsung oleh A-PAD Korea. ICS yang merupakan buah kedermawanan dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) dan Community Chest of Korea (CCK) itu pun telah diresmikan.
Amir Firdaus dari tim Global Philanthropy Network (GPN) – ACT mengatakan, kolaborasi ACT dan APAD dalam pembangunan hunian terjalin karena kesamaan visi. A-PAD merupakan organisasi internasional yang juga berfokus pada manajemen kebencanaan.
“A-PAD merupakan organisasi global yang berfokus pada penanganan bencana, baik saat tanggap darurat maupun pemulihan,” kata Amir.
Tujuan itu segera diimplementasikan menjadi pembangunan sebuah kompleks Hunian Nyaman Terpadu. Menurut Amir, wilayah Biromaru dipilih karena masih banyak penyintas setempat yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Banyak dari masyarakat yang keadaan ekonominya terbatas. Harta satu-satunya, rumah, ketika gempa terjadi habis sudah. Di situlah kami mendengarkan masukan dari masyarakat bahwa masih banyak yang perlu diakomodasi kebutuhan tempat tinggalnya,” jelas Amir.
Penentuan lokasi pun tidak lepas dari koordinasi pemerintah Sigi dan ACT Cabang Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selain bantuan tempat tinggal, Amir mengatakan, A-PAD juga memberikan sejumlah bantuan di tahap tanggap darurat seperti keperluan sanitasi dan logistik kepada para penyintas bencana. Amir mengatakan, ACT dan A-PAD terus diikhtiarkan untuk memberikan bantuan terbaik bagi korban bencana di Palu.
Field Officer A-PAD Korea Heechul Park mengatakan, bantuan untuk penyintas bencana di Desa Mpanau, Sigi tidak hanya sebatas tempat tinggal, tetapi juga menunjang sejumlah fasilitas pendukung.
“Kami berpikir untuk menambahkan kipas di setiap unit. Kami juga akan menanam pohon dan membuat taman di kompleks hunian,” terang Heechul. Ia juga mengatakan, A-PAD mencanangkan program pemberdayaan masyarakat untuk penyintas bencana di Sigi.
A-PAD pun telah beberapa kali berkolaborasi dengan ACT dalam penanganan bencana alam di Indonesia, seperti gempa Lombok dan tsunami Selat Sunda. A-PAD juga melakukan edukasi terkait mitigasi bencana di sejumlah sekolah di seluruh Indonesia. []
Beberapa kerusakan yang sering terjadi pada sepatu heels di antaranya, rusaknya sol atau hak sepatu. Kemudian, terkelupas di bagian kulitnya. Atau bisa juga hiasannya copot dan hilang.
Anda tentu menghabiskan banyak waktu, energi, dan uang untuk membeli sepatu heels. Cobalah merawatnya juga agar kaki menjadi nyaman.
Dilansir dari Pink Villa, Selasa (15/10), ada beberapa cara untuk merawat sepatu high heels tetap awet.
Ilustrasi. Dokumentasi Jawa Pos
1. Periksa Kerusakan
Segera setelah melepas sepatu heels, periksa apakah ada kerusakan. Sol sepatu sering rusak dan kehilangan ketebalannya. Ganti sol sepatu jika diperlukan.
2. Keringkan Tumit
Jika tumit basah, jangan lupa mengeringkannya. Tidak mengeringnya bisa menyebabkan bau kaki. Kadang-kadang tumit lembap juga berakhir dengan jamur.
3. Bersihkan dari Debu
Ketika menyimpan sepatu heels dan tidak memakainya untuk sementara waktu, luangkan waktu untuk membersihkannya dan menghilangkan debu. Jika bahannya kulit dan membutuhkan perawatan khusus, pastikan melakukan perawatan tersebut apalagi jika harganya mahal.
4. Temukan Ahli yang Tepat
Temukan ahli sepatu yang baik yang tahu cara merawat dapat memperbaikinya.
5. Jangan Menyetir dengan Heels
Berkendara memberi banyak tekanan pada sepatu heels dan dapat menyebabkannya retak atau patah. Simpan sepasang alas kaki nyaman di mobil untuk berkendara.
6. Selalu Bersihkan Sepatu Heels
Sepatu heels bersentuhan dengan banyak kotoran dan perlu dibersihkan. Ambil kain kering atau basah, dan bersihkan kotoran dari heels Anda.(jpg)
batampos.co.id – Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Tumbur Hutasoit berharap PT ATB diberikan kepercayaan lagi untuk mengelola air bersih.
Melihat kinerja ATB selama ini, kata dia, sudah berjalan bagus, patut dipertahankan.
“Kenapa kami meminta ATB dipertahankan lagi untuk mengelola air bersih di Batam? Pertimbangan kami karena ATB sudah memiliki infrastruktur atau aset yang memadai terkait pengelolaan air bersih di Batam,” ujarnya, Rabu (16/10) siang.
Menurutnya, jika menunjuk perusahaan baru dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun kembali infrastruktur pengolahan dan pendistribusian air bersih.
Namun, Tumbur memberikan catatan yang harus dibenahi ATB. Seperti misalnya masih banyak pemukiman di Batam yang berdiri di dataran tinggi, aliran air bersihnya terkendala atau tak mengalir.
“Riak-riak itulah yang harus dibenahi oleh ATB sebelum konsesi berakhir,” jelasnya.
Warga mengunjungi kantor Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning yang dikelola ATB, belum lama ini. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Selain itu kata dia, banyak wilayah resapan air dekat bendungan atau dam air baku PT ATB yang dirusak oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Selain hutannya yang dibabat, lahannya juga diperjualbelikan ke masyarakat. Kata dia, pemerintah harus tegas menindak para oknum yang membabat hutan atau merusak wilayah resapan air.
“ATB juga harus aktif dan berani melaporkan kalau ada oknum yang merusak daerah resapan air dekat dam air baku ATB,” tegasnya.
Tumbur juga meminta beberapa dam dilakukan pendalaman agar daya tampung air baku meningkat.
Hal itu kata dia, untuk mengantisipasi kemarau panjang di Batam, sehingga meski musim kemarau, sumber air baku itu tetap bertahan.
“ATB harus mampu menunjukkan peningkatan kinerjanya ke masyarakat, tak hanya di akhir masa konsesi, tapi terus menerus melakukan peningkatan dan perbaikan layanan ke masyarakat,” ujarnya mengakhiri.(gas)
batampos.co.id – AND staf Protokol Wali Kota Medan, mencoba membunuh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berusaha menangkapnya dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kota Medan, Selasa (15/10/2019) malam.
Dengan cara menabrakan mobil yang dikendarainya ke arah petugas KPK. Kejadian berawal saat tim KPK mendatangi ruang rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pukul 21.25 WIB malam.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, saat tim tiba di lokasi terlihat sebuah mobil avanza silver yang diduga dikendarai oleh AND melaju kencang di salah satu ruas jalan di Kota Medan.
Mobil tersebut pun berhenti usai diapit oleh kendaraan tim KPK.
“Namun saudara AND tidak turun. Tim menghampiri mobil tersebut dan menyampaikan bahwa tim berasal dari KPK sekaligus menunjukkan identitas KPK,” kata Febri dalam pesan singkatnya, Rabu (16/10/2019).
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Dzulmi Eldin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan suap dari dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.comnal
“Akan tetapi, pengemudi justru memundurkan mobil dan memacu kecepatan hingga hampir menabrak Tim KPK,” kata dia lagi.
Beruntung, tim KPK yang bertugas mengamankan AND selamat dari maut atas percobaan pembunuhan tersebut.
“Dua orang tim selamat karena langsung meloncat untuk menghindari kecelakaan,” jelas Febri.
AND berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas KPK. Kini tim masih memburu pelaku yang diduga membawa lari barang bukti penerimaan suap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin.
“Saat ini, tim terus melakukan pencarian keberadaan yang bersangkutan. Saudara AND diduga menerima tambahan Rp 50 juta dari Kepala Dinas yang akan diperuntukkan pada Walikota,” jelasnya.(jpg)
