batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi setelah penetapannya sebagai tersangka, Rabu (18/9/2019) malam.

Panggilan keempat ini diharap segera digubris mengingat yang bersangkutan tidak kunjung hadir meski sudah tiga kali dipanggil sebelum menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan, KPK langsung mengirimkan surat pemanggilan sebelum pengumuman tersangka. Seperti prosedur yang biasa dilakukan di KPK.

“Kan kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat,” jelas Laode di Gedung Merah Putih, Kamis (19/9/2019).

Surat pemanggilan itu kembali disampaikan oleh tim penyidik. Karena itu, dia menampik pernyataan Imam yang menyebutkan baru mengetahui status tersangka secara resmi pada Rabu sore.

Di sisi lain, Laode menyatakan bahwa surat sudah diserahkan sejak beberapa pekan lalu. Namun, status tersangka baru diumumkan ke publik minggu ini.

Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengumuman penetapan tersangka tidak didorong motif politik.

“Kalau mau motif politik, mungkin kita umumkan sejak masih ribut-ribut kemarin. Tapi kami sangat menghargai beliau,” ucapnya.

Selain melakukan penindakan terhadap Imam selaku Menpora, KPK juga melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan.

Laode menjelaskan, saat ini tim penyelidikan dan pencegahan telah diturunkan untuk menyelamatkan aset-aset Kemenpora.

Dia mencontohkan, KPK menemukan dugaan korupsi terkait pengadaan alat-alat sebagai persiapan pesta olahraga.

Tetapi tidak diterangkan secara gamblang pesta olahraga mana yang dimaksud. Alat-alat persiapan yang dimaksud justru baru datang setelah pesta olahraga selesai.

Sementara tim pencegahan akan diturunkan untuk mengurus terkait perbaikan tata kelola Kemenpora.

Mengingat ada lebih dari satu dugaan kasus yang menjerat Imam, serta dua pejabat Kemenpora lain telah divonis bersalah, Laode menilai KPK perlu mencermati internal instansi.

“Memang banyak sekali tata kelola yang harus diperbaiki di Kemenpora,” ujarnya.

Terpisah, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rabu malam (18/9/2019), Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menyampaikan permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo.

Permohonan itu disampaikannya langsung saat menghadap ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Hal itu, diumumkan sendiri oleh Jokowi.

“Tadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora,” ujarnya usai menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka.

Jokowi menambahkan, dirinya menghormati tindakan yang sudah diambil oleh KPK.

Terkait pengunduran diri yang disampaikan Imam, Jokowi mengaku sedang memikirkan jalan keluarnya.

Menurut dia, ada dua opsi yang bisa diambil, yakni mengganti dengan menteri baru atau cukup dengan pelaksana tugas. Pasalnya, masa tugas kabinet kerja menyisakan satu bulan.

“Kita pertimbangkan dalam sehari,” tuturnya. Soal posisi Menpora ke depan menjadi milik PKB atau lainnya, Jokowi belum bisa membeberkan.

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo itu menghimbau jajaran kementerian/lembaga untuk menggunakan anggaran secara hati-hati.

Sebab, penggunaannya dalam pengawasan. Jika terjadi penyelewengan, maka beresiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

Imam terlihat masih beraktivitas di lingkungan kantornya kemarin. Dia menuju Kantor Kemenpora usai menemui Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Tiba di Kemenpora sekitar pukul, 12.00 WIB, Imam langsung menuju masjid untuk menunaikan salat dhuhur.

Setelah itu, menteri asal Bangkalan itu mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon di Auditorium Wisma Kemenpora.(deb/far/gil/jpg)

batampos.co.id – Langkah DPR dan pemerintah merivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pem­bahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus ditentang.

Perubahan dua undang-undang ini dinilai berpotensi mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru.

“Spiritnya melawan konstitusi, prosesnya tidak demokratis. Seperti ingin kembali ke Orde Baru,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor.

Menurut Firman, lewat perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan DPR tiga hari lalu, pemerintah seakan-akan ingin mengontrol kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dia menyorot Pasal 1 ayat (3) yang mengatur KPK sebagai lembaga eksekutif dan Pasal 1 ayat (6) yang mengatur status pegawai KPK harus aparatur sipil negara (ASN).

Firman menilai dua ketentuan ini berpotensi membuat KPK tak lagi independen.
Berikutnya, ada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski menuai kritik karena substansi yang bermasalah dan proses tak transparan, DPR dan pemerintah sepakat akan mengesahkan RKUHP tersebut.

Salah satu pasal bermasalah dalam RKUHP adalah pasal tindak pidana korupsi (tipikor). DPR dan pemerintah bersikukuh memasukkan pasal tipikor sebagai core crime.

Dalam RKUHP, ancaman pidana dan denda bagi koruptor jauh lebih ringan ketimbang yang sudah diatur dalam UU Tipikor.

Misalnya pasal terkait perbuatan memperkaya diri. Dalam UU Tipikor, perbuatan ini diancam pidana penjara minimum empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Dalam RKUHP, ancaman minimumnya menjadi lebih ringan yakni dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Selain revisi UU KPK, ada pula perubahan terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan yang mempermudah ketentuan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi.

Hasil revisi UU PAS ini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP itu mengatur salah satu persyaratan remisi bagi narapidana korupsi adalah kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, alias menjadi justice collaborator.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun, menilai ketiga aturan ini seperti dibuat sepaket untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tak cuma soal tiga UU tersebut, Tama juga menyinggung proses seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023.

Selain meloloskan calon yang dianggap bermasalah integritasnya, calon-calon terpilih juga diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Mereka umumnya menyatakan akan berfokus pada tindakan pencegahan ketimbang penindakan.

“Saya melihat ini menjadi paket yang membuat penanganan korupsi itu menjadi kejahatan yang tidak lagi prioritas dalam penanganan perkara,” kata dia.

Penolakan terhadap revisi ketiga itu juga disampaikan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus saat menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta, Kamis (19/9).

Mereka menilai, langkah revisi ketiga undang-undang itu dinilai mengancam sistem demokrasi di Indonesia.

“Karena dari revisi Undang-Undang KPK-nya saja itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata Ketua BEM Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra.

Manik melanjutkan, revisi KUHP juga menunjukkan sikap pemerintah dalam melemahkan demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Dua hal tersebut akhirnya justru malah membuat mosi tidak percaya kita kepada negara,” sambungnya.

Mereka menganggap regulasi yang akan disahkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini.

Di lain pihak, publik terus berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi UU KPK baru yang telah disahkan DPR. Selain usulan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, publik juga melirik bantuan internasional.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan surat meminta bantuan hingga ke PBB.
Koalisi yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Kamis (19/9) sore.

UNODC sendiri merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan.

Dalam kunjungan kemarin, koalisi diwakili oleh Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko, menerangkan, koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut.

Surat tersebut berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB untuk turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita juga memberikan update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” jelas Wawan usai pertemuan tertutup, kemarin.

Suratnya sendiri ditujukan langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Koalisi ingin agar revisi UU KPK ini juga bisa menjadi perhatian internasional.

Karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam.

“UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007, dimana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Namun, untuk sementara belum ada tanggapan lang-sung dari PBB. UNODC hanya menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis UU KPK yang baru.

Ekspos ke dunia internasional juga dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu mengundang sejumlah media asing ke Gedung Merah Putih kemarin untuk menginformasikan dan berdialog terkait revisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, KPK hanya bisa menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan.(jpg)