batampos.co.id – Kans Partai Gerindra untuk merapat ke kubu pemerintah nampaknya tinggal menunggu pengesahan.
Sebab, sinyalnya sudah sangat kuat. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019), Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan kesiapannya untuk membantu pemerintah.
“Saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan kami siap untuk membantu,” ujar Prabowo usai pertemuan, kemarin.
Prabowo menjelaskan, Gerindra mengutamakan kepentingan yang besar. Yakni kepentingan bangsa dan negara.
Oleh karenanya, meski saat kontestasi politik bertarung sangat ketat, namun setelah selesai semua elemen bangsa harus bersatu.
“Itupun sudah saya sampaikan di MRT waktu itu (pertemuan pertama usai Pilpres),” imbuhnya.
Jika diperlukan pemerintah, lanjut dia, pihaknya siap memberikan gagasan optimistis yang mendorong pertumbuhan negara.
“Kami yakin bisa bangkit. Kami ingin membantu, kami siap membantu bila diperlukan,” tuturnya menegaskan.
Ketua 0Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/10). Pertemuan ini menguatkan sinyal bergabungnya Gerindra ke kolisi pemerintahan Jokowi. Foto: Raka Denny /Jawa Pos
Namun, jika tidak masuk jajaran kabinet, mantan Danjen Kopassus itu memastikan akan tetap loyal dengan pemerintah dan mengambil posisi sebagai penyeimbang.
“Hubungan saya baik. Bisa dikatakan mesra gitu ya, Pak,” kata Prabowo sambil menengok dan diamini Jokowi.
Prabowo juga memastikan untuk hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di MPR pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Ya, kalau diundang ya hadirlah gimana. Kalau diundang lurah (saja), ya harus hadir,” tuturnya berseloroh.
Sementara itu, Jokowi menuturkan di tengah situasi ekonomi global yang berlangsung negatif, Indonesia perlu menyiapkan diri.
Salah satunya dengan memastikan stabilitas politik dan keamanan yang stabil. Soal kemungkinan masuknya Gerindra ke kabinet, Jokowi mengakui sudah dibicarakan.
Namun untuk kepastiannya, masih harus menunggu.
“Saya sampaikan kan masih belum final. Kalau nanti sudah final baru nanti kita sampaikan,” kata mantan wali kota Solo tersebut.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 50 menit kemarin, kedua tokoh yang sudah dua kali bertarung dalam pemilihan presiden itu tampak kompak.
Bahkan, keduanya sama-sama mengenai kemeja putih berlengan panjang. Di hadapan media, keduanya menampakkan keakrabannya dan sesekali tertawa bersama.
Pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin bukan kali pertama.
Sebelumnya, mereka juga sempat bertemu berbungkus naik MRT dan makan siang bersama pada 13 Juli 2019 lalu.
Selain itu, Prabowo juga sempat menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 24 Juli 2019.
Selain berbicara kabinet, dalam pertemuan kemarin Jokowi berdialog soal kondisi ekonomi dan rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur.
Prabowo sendiri mendukung rencana pemindahan. Sebelumnya, Presiden menyebut kerangka kabinet sudah selesai disusun.
Namun, masih belum final dan berpotensi berubah. Jokowi merencanakan perkenalan kabinet dilakukan tak lama setelah pelantikan.
“Mungkin bisa hari yang sama, mungkin sehari setelah pelantikan,” kata dia.(far/jpg)
batampos.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Sofyan Djalil, memperingatkan semua pihak untuk tidak main-main dengan penguasaan tanah.
Pihaknya kini tengah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengu-sut dan menangkap para mafia tanah.
Menurut Sofyan, selama ini mafia tanah adalah salah satu hambatan utama dalam investasi.
Ia memberi contoh seperti invetasi dari perusahaan Korea Selatan, PT Lotte Chemical senilai 4 miliar dolar AS atau setara Rp 56 triliun (kurs Rp 14.000/USD) menjadi terhambat.
Lotte ingin membangun kawasan Industri di Provinsi Banten. Namun, sampai lebih dari satu tahun kawasan industri tersebut belum mendapatkan izin.
Pemerintah pun berupaya keras agar investor dari Lotte bersabar dan tidak menarik investasi dan membawanya ke Vietnam.
“Jadi, pasar yang besar saja (di Indonesia, red) tidak cukup untuk menarik investasi. Regulasi juga harus dibenahi. Salah satunya adalah masalah tanah. Coba lihat di Vietnam, tidak ada yang namanya mafia tanah,” jelas Sofyan.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, saat memantau pembagian sertifikat tanah di Kota Batam, beberapa waktu lalu. Dokumentasi Jawa Pos
Contoh lain di Banten kata Sofyan adalah permasalahan di tanah HPL yang dikuasai PT Krakatau Steel (KS).
Tiba-tiba saja ada orang yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut.
“Dalam perhitungan kami, satu mafia ini bisa menghambat investasi hingga Rp 50 triliun,” jelasnya.
Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang, dan Tanah, RB Agus Widjayanto menjelaskan, jika kasus mafia tanah yang telah terdeteksi oleh pihaknya ada sekitar 60 kasus di 2019.
“Saat ini kami bersama kepolisian sedang menangani kasus tersebut. Pada gilirannya akan diungkap seperti apa modus yang dilakukan para oknum mafia tanah,” ujar RB Agus Widjayanto.
RB Agus Widjayanto mengingatkan agar masyarakat yang berniat menjadi oknum mafia tanah berpikir ulang untuk merugikan orang lain karena pasti akan ditindak tegas.
“Tapi kami harap orang-orang berpikir kembali untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum,” tambahnya.
Dir Reskrimum Polda Metro Jaya, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan, sindikat mafia tanah bekerja dengan cara berkelompok hingga berhasil menipu korban dan berhasil menggadaikan Sertipikat rumah korban untuk mendapatkan keuntungan.
Dari penyelidikan kepolisian, ditemukan bahwa para mafia bahkan menggunakan kantor notaris, staf kenotarisan, dan dokumen-dokumen yang semuanya palsu.
Hal itu semua digunakan untuk menipu penjual atau pembeli untuk memindahkan kepemilikan tanahnya pada si mafia.(tau/jpg)
batampos.co.id – Densus 88 Anti Teror Polisi sebenarnya telah mengintai Syahrial Alamsyah jauh sebelum dia menikam Menko Polhukam Wiranto, Kamis lalu (10/10/2019).
Namun, Densus 88 Anti Teror belum memutuskan menangkap Syahrial karena belum ada bukti permulaan yang cukup.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (P) Budi Gunawan sempat memberikan informasi yang mengejutkan saat menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jumat (11/10/2019).
Ternyata, BIN telah memantau Syahrial selama tiga bulan, sebelum melakukan penusukan.
Pergeseran lokasi dari Syahrial juga terdeteksi dengan begitu detail, dari Kediri berpindah ke Bogor.
Hingga anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi itu tinggal di Menes, Pandeglang. Pernyataan itu memunculkan tanda tanya, mengapa Densus 88 Anti Teror belum menangkap Syahrial dalam masa tiga bulan pengintaian.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan bahwa gerak-gerik Syahrial sebenarnya telah terpantau Densus 88 Anti Teror.
”Namun, belum dilakukan penangkapan selama masa itu,” paparnya.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menunjukkan foto tersangka pelaku dan barang bukti penikaman Menko Polhukam Wiranto saat konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Foto: Miftahul Hayat/Jawa Pos
Alasannya, sangat mendasar untuk sebuah proses penegakan hukum. Yakni, bukti permulaan belum memadai.
Untuk bisa menangkap seorang terduga teroris, dibutuhkan sejumlah bukti.
”Bukti itu didapatkan dari sejumlah tahapan kelompok teroris,” ujarnya.
Densus 88 Anti Teror baru bisa menangkap terduga teroris, bila menempuh lima tahapan.
Yaitu, berjaga-jaga, istilah ini yang digunakan kelompok teror untuk masa membangun komunikasi dengan calon anggota, baik bertemu fisik maupun media sosial.
”Setelah berjaga-jaga, ada tahap taklik umum,” paparnya.
Untuk taklim umum, biasanya tokoh dari kelompok teror memberikan doktrin. Baik ajaran teroris dan cara-cara melakukan perlawanan.
”Tahap ini dalam rangka mematangkan mental dan spiritual dari seorang calon anggota kelompok teror,” jelasnya.
Tahap ketiga, berupa taklim khusus. Yang juga bisa dilakukan secara langsung atau pertemuan fisik atau melalui media sosial.
”Tahap keempat adalah penilaian dari tokoh senior terhadap kemauan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok,” terangnya.
Tahap terakhir berupa idad, semacam latihan perang atau latihan lainnya. Dengan target lawan pemerintah atau kepolisian.
”Baru kemudian bisa melakukan perencanaan amaliyah,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Densus 88 baru bisa melakukan penangkapan dengan preventive strike atau serangan pencegahan bila barang bukti permulaan cukup saat anggota teroris itu setidaknya telah sampai tahap empat atau lima.
”Masalahnya, Syahrial belum sampai ke sana,” tuturnya.
Dedi menjelaskan, Syahrial baru sampai ke tahap tiga, mendapatkan taklim khusus. Taklim khusus itu dilakukan oleh Abu Zee, amir JAD Bekasi.
”Yang kemudian tertangkap saat mengajarkan Abu Rara hingga tahap tiga,” jelasnya.
Saat berada di Menes itu, Densus 88 juga belum menemukan bukti bahwa Syahrial akan melakukan sesuatu.
”Itulah mengapa belum bisa ditangkap,” paparnya di kantor Divhumas Polri, Jumat (11/10/2019).
Apalagi, sesuai keterangan dari Syahrial diketahui aksinya itu dilakukan secara spontan. Awalnya, hanya melihat helikopter yang diikuti berduyun-duyunnya warga menuju ke alun-alun.
”Kalau Syahrial menyebut helikopter itu kapal. Syahrial juga mengaku sedang khawatir dan stres karena pimpinannya Abu Zee tertangkap,” paparnya.
Syahrial, lanjut Dedi, berasumsi bahwa ada pejabat yang datang. Namun, tidak diketahui siapa pejabat yang datang ke alun-alun itu. Ia tak tahu korbannya adalah Wiranto.
”Syahrial mengajak istrinya, Fitri Adriana beraksi. Keduanya bersepakat melakukan penusukan. Syahrial memakai kunai dan istrinya memakai gunting,” jelasnya.
Setelah itulah, keduanya melakukan aksi. Syahrial menusuk menkopolhukam dan istrinya menusuk Kapolsek Menes.
Lokasi rumah kontrakan dengan alun-alun hanya 300 meter.
”Artinya, aksi mereka spontan sekali,” ungkapnya.
Apakah tidak ada penjagaan bagi terduga teroris yang dalam kondisi semacam Syahrial? Yang belum memiliki bukti permulaan cukup dan ada agenda pejabat di dekat tempat tinggalnya.
Dedi menjawab bahwa negara tidak mampu untuk melakukan antisipasi progresif semacam itu.
”Dia bisa melakukan aksinya kapan saja dan dimana saja, spontan,” urainya.
Sementara Pengamat Terorisme, Al Chaidar, menuturkan bahwa untuk menanggulangi kondisi semacam Syahrial, seharusnya ada assessment atau penilaian yang cukup.
Bahwa seseorang telah mendapatkan radikalisasi yang begitu kuat.
”Atau, justru mendapatkan perintah melakukan aksi teror dari pimpinannya,” ujarnya.
Hal itu sebenarnya merupakan inti dari pemeriksaan terhadap anggota teroris. Apalagi, diketahui Amir JAD Bekasi Abu Zee telah tertangkap.
”Harusnya Densus 88 mengetahui sejauh apa radikalisasi yang didapatkan Abu Rara dan apakah sudah dapat perintah melakukan aksi,” jelasnya.
Dia mengatakan, perintah dari pimpinan kelompok teroris itu dianggap sebagai amar bagi anggotanya.
Semacam akan kualat bila tidak menjalankan perintah tersebut. ”Kalau hal semacam ini tidak diketahui Densus 88, ya sayang sekali,” paparnya.(idr/jpg)
batampos.co.id – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melelang aset negara yang sebelumnya digunakan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Adapun, aset yang dilelang mencapai 50 unit kendaraan bermotor tahun produksi 1990-an.
“Ini kendaraan yang dilelang ada beragam. Seperti mobil keluaran 1990-an, minibus, jeep dan lain-lain,” kata Kepala Subbagian Pencatatan dan Penghapusan Aset BP Batam, Muhammad Taofan, Jumat (11/10/2019).
50 unit kendaraan ini diletakkan di Gudang Logistik BP Batam di Sekupang, terdiri dari 34 kendaraan roda empat dan 16 motor.
Ada mobil Jeep Suzuki Katana, Suzuki Vitara, Daihatsu Espass, Sedan Nissan Cefiro, Pickup Mitsubishi Storm, Suzuki Escudo, sepeda motor Suzuki Thunder, ambulans, truk dan lain-lain.
Warga melihat beberapa kendaraan aset BP Batam yang akan dilelang dan diletakkan di Gudang Logistik BP Batam di Sekupang, Jumat (11/10/2019). Foto: Rifki Setiawan/batampos.co.id
Adapun, 50 unit kendaraan ini dilelang dalam lima paket barang. Berdasarkan data BP Batam, nilai perolehan awal dari keseluruhan aset yang dilelang ini yakni Rp 315,2 juta.
Namun, angka tersebut sudah menyusut selama bertahun-tahun sehingga pada lelang ini, nilai taksiran dari 50 unit kendaraan ini hanya Rp 64,5 juta.
“Kami yang mengusulkan kepada DJKN untuk segera melelangnya, maka setelah itu DJKN menghitung asetnya. Saat ini, BP ingin meremajakan aset-aset operasionalnya,” tambah Topan.
Lelang sudah dibuka dan batas akhir penawaran itu pada hari Rabu (16/11) mendatang pada pukul 10.00 WIB. Sedangkan batas pelunasannya seminggu kemudian pada Rabu (23/11).
“Tempat lelangnya ada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam dan untuk melihat informasinya di website www.lelang.go.id,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam akan menerapkan sistem paket untuk warga miskin yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) tahun 2020 mendatang.
”Kami lagi cari solusi agar tidak ada tunggakan iuran jika benar-benar naik tahun depan,” kata Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Jumat (11/10).
Didi menyebutkan, BPJS Kesehatan berencana menaikkan iuran seratus persen dari tahun ini. Besar anggaran yang diusulkan untuk tahun depan masih sama dengan tahun ini.
”Sekarang kan belum ada dasar untuk merubah anggaran, karena belum ada ketetapan dari mereka (BPJS, red). Jadi, kami tidak bisa merubah anggaran PBI tersebut,” terangnya.
Untuk itu, sebagai solusi pihaknya menawarkan sistem paket agar pelayanan peserta PBI tetap bisa diakomodir.
Remmi Pane memperlihatkan kartu JKN-KIS miliknya. Foto: BPJS Kesehatan Cabang batam untuk batampos.co.id
”Anggaran kan mencapai Rp 11 miliar lebih. Jadi, menyesuaikan dulu. Kalau mampunya hanya untuk mengakomodir selama pertengahan tahun, sisanya akan kami usulkan di APBD perubahan,” ujarnya.
Didi menambahkan, jaminan kesehatan warga miskin ini merupakan prioritas. Saat ini ada 36 ribu warga miskin yang ditanggung Pemko Batam untuk iuran BPJS.
”Kami tentu berharap tidak ada keterlambatan untuk pembayaran iuran ini. Karena kasihan juga merekanya. Makanya kami coba menawarkan sistem paket ini,” imbuhnya.
Ia menjelaskan karena kenaikan mencapai 100 persen, tentu ada kenaikan dua kali lipat dari anggaran yang sudah disusun dan diajukan tahun ini.
”Besaran anggaran masih sama. Jadi, pastinya kurang jika iuran benar-benar naik,” sebutnya.
Pihaknya juga tidak bisa mengurangi jumlah peserta PBI. Hal ini bisa menimbulkan kesenjangan.
Untuk itu, pihaknya mencari solusi agar warga miskin tetap mendapatkan perawatan, khususnya PBI.
”Data yang dibantu ini sudah sesuai dengan data dari Dinsos tersebut. Jadi, tidak bisa diubah menyesuaikan ketersediaan anggaran yang ada saat ini,” imbuhnya.(yui)
batampos.co.id – Tiga bulan sudah Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Namun, sampai saat ini KPK masih berkutat pada pemeriksaan para saksi. Jumat (11/10/2019), KPK kembali memeriksa tujuh pengusaha di Mapolresta Barelang, Batam.
Ketujuh pengusaha itu antara lain Direktur PT Dian Cipta Jaya, A Lim Al A Boi; Direktur Utama PT Batam Steel Indonesia, Jimmy Lee; Direktur Citra Mandiri Terminal sekaligus Direktur PT Citra Shipyard, Jovan; dan Direktur PT Putra Flonara Perkasa, U Lai.
Kemudian PT Batam Alam Lestari yang juga Direktur PT Kepri Fantasy Resort, Iskandar Tio; Direktur Citra Kelong Barelang, Dju Hiang; serta Direktur Cipta Karya Maritim, Ardra Teja Bhaswara.
“KPK masih melanjutkan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di Mapolres Barelang. Pemeriksaan juga dilakukan masih dalam penyidikan dengan tersangka NBU (Nurdin Basirun, red),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (11/10/2019).
Sehari sebelumnya, Kamis (10/10), KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam pengusaha asal Batam di Mapolresta Barelang.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (rompi oranye) setelah diperiksa penyidik KPK di Jakarta beberapa waktu lalu. KPK kembali memeriksa 7 pengusaha di Kota batam terkait kasus yang menyandung Nurdin Basirun. Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com)
Namun dari enam orang saksi yang dipanggil, hanya lima yang datang.
“Saksi Liliha yang tidak hadir,” ujar Febri.
Pantauan Batam Pos di Mapolresta Barelang, pemeriksaan para saksi dimulai sejak pukul 10.00 WIB.
Tujuh orang saksi dari pihak swasta itu diperiksa di tempat yang sama dengan pemeriksaan saksi sebelumnya, yakni di lantai III Mapolresta Barelang dengan dijaga personel kepolisian.
Sejak Nurdin ditetapkan sebagai tersangka pada 11 Juli lalu, KPK terus mendalami kasusnya dengan memeriksa sejumlah saksi.
Ada puluhan saksi yang telah diperiksa, baik di gedung KPK di Jakarta maupun di Mapolresta Barelang.
Para saksi yang telah diperiksa itu memiliki latar belakang beragam. Mulai dari pejabat dan pegawai negeri di lingkungan Pemprov Kepri, hingga para pengusaha di Batam dan Kepri.(gie)
batampos.co.id – Pelecehan seksual dialami seorang perempuan berinisial As di toilet Pelabuhan Internasional Sekupang, Rabu (2/10/2019) lalu.
Seorang pemuda bernama TS, 20, dengan sengaja merekam aktivitas perempuan tersebut dengan menggunakan ponsel pribadinya.
Menurut pengakuan korban kepada pihak kepolisian, saat masuk ke dalam toilet lantai II Pelabuhan Internasional Sekupang, ia melihat ada seseorang yang sedang merekam kegiatannya di dalam toilet dari balik pintu.
Secara spontan ia berteriak dan menyiram ponsel perekam tersebut.
”Pelapor kemudian buru-buru keluar toilet untuk mencari pelaku. Tapi pelaku sudah tidak ada dan melarikan diri,” ujar Kapolsek Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Polresta Barelang AKP Syaiful Badawi, kemarin.
Ilustrasi. Foto: Google
Usai kejadian, kemudian korban bertanya kepada orang-orang yang di sekitar lokasi kejadian.
Salah seorang saksi yang tidak jauh dari toilet mengatakan ada pria yang baru keluar dari toilet perempuan masuk ke dalam toilet laki-laki mengganti baju untuk mengelabui orang di sekitar lokasi kejadian.
”Tapi saksi ini masih ingat wajah pelakunya. Begitu keluar dari toilet pria, pelaku ini langsung diamankan dan dibawa ke polsek untuk diproses kepolisian,” tuturnya.
Dari hasil pemeriksaan terhadap Taufik, perbuatannya dalam merekam aktivitas kor-ban di dalam toilet dilakukannya atas alasan iseng.
Sementara dirinya yang saat itu berada di pelabuhan karena hendak berangkat ke Singapura mencari pekerjaan.
”Pelaku tidak mengalami gangguan jiwa maupun kelainan seksual. Proses terhadap pelaku bisa berlanjut, dia bisa dikenakan undang-undang ITE, tindak pidana asusila dan sebagainya,” imbuh Badawi.(gie)
batampos.co.id – Meskipun pembahasan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam 2020 baru dimulai pekan terakhir Oktober ini, namun gambaran angkanya sudah bisa dihitung.
Besarannya diperkirakan bisa mencapai Rp 4,1 juta. Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti, mengatakan, acuan pembahasan UMK tetap pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang penghitungan besarannya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.
”Acuannya tetap PP 78 itu,” ujar Rudi, belum lama ini.
Persentase pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi nasional kemudian dikalikan dengan besaran UMK tahun ini (2019). Sehingga akan didapat besaran kenaikan UMK 2020.
Bank Indonesia (BI) sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini berada di kisaran 5 hingga 5,4 persen.
Sementara inflasi berada di angka 3,5 persen ±1. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia diambil angka 5 persen dan inflasi di 3,5 persen, maka besaran UMK Batam 8,5 persen dikali dengan UMK 2019 yang besarnya Rp 3,8 juta, diperoleh besaran kenaikan UMK untuk 2020 sebesar Rp 323 ribu dari UMK 2019.
Atau sekitar Rp 4,1 juta (Rp Rp 4.123.000). Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri, Fadjar Majardi, menyebut, perekonomian Indonesia dipengaruhi perkembangan perekonomian dunia.
Khususnya dipengaruhi ketegangan hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok yang hingga saat ini masih memanas.
Ratusan pencari kerja memadati MPH Batamindo. Disnaker memprediksi UMK Kota Batam 2020 mencapai Rp 4,1 juta. Azis Maulana/batampos.co.id
”Ekonomi global yang tumbuh lambat, ketegangan hubungan dagang yang terus berlanjut, volume perdagangan dunia yang menurun dan penurunan harga komoditas dunia, risiko investasi itu berpengaruh terhadap Indonesia,” kata Fadjar, belum lama ini.
Ia menyebut, triwulan kedu-a saja, perekonomian Indonesia tumbuh 5,05 persen (yoy). Sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,07 persen (yoy).
Namun, masih lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Kepri yang tercatat sebesar 4,62 persen (yoy).
Dikutip dari website bi.go.id, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga karena ditopang oleh permintaan domestik, terutama didorong konsumsi swasta dan peningkatan belanja pemerintah.
Fadjar menjelaskan, secara spasial ekonomi tumbuh didukung membaiknya ekonomi di Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara, serta stabilnya pertumbuhan ekonomi di Jawa.
Sehingga diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 hingga 5,4 persen, dengan permintaan domestik sebagai sumber utama pertumbuhan.
Namun, kinerja ekonomi daerah menghadapi tantangan dari dampak berlanjutnya ketidakpastian global.
Akibatnya, ekspor luar negeri tumbuh terbatas di berbagai daerah yang diikuti menurunnya impor.
Sedangkan mengenai Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sampai dengan Juli 2019 berada dalam kisaran target 3,5 persen ±1 persen (yoy).
Namun, tekanan inflasi meningkat di beberapa wilayah, terutama Sumatera, dengan peningkatan inflasi tertinggi terjadi di Sumatera Utara.
Kondisi ini terjadi seiring naik-nya inflasi kebutuhan pokok, terutama aneka cabai.
”Untuk itu, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi tetap rendah dan stabil,” katanya.
“Inflasi 2019 diperkirakan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran 3,5 persen ±1 persen (yoy),” ujarnya.
Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Kepri? Fadjar mengatakan, secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepri 2019 diperkirakan mencapai 4,8 persen hingga 5,2 persen (yoy).
”Adapun faktor pendorongnya antara lain peningkatan jumlah kunjungan wisman ke Kepri yang hingga Juni 2019 telah mencapai 1,4 juta wisman atau tumbuh 15,93 per-sen (yoy),” bebernya.
Selain kunjungan wisman, faktor pendorong lainnya yakni komitmen pemerintah dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia, serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur di Kepri.
”Selain itu juga, dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos seperti stimulus bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dapat berperan dalam menjaga daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, momen perang dagang bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengekspor produk-produknya lebih banyak ke Tiongkok.
”Sebenarnya dampak perang dagang itu bisa positif. Kita diuntungkan karena produk kita bisa menggantikan produk Cina ke Amerika. Kita harus bisa manfaatkan itu. Kemudian, relokasi pabrik juga harus bisa diambil,” jelasnya.
Tapi, memang keputusan relokasi bukan sesuatu yang mudah. Apalagi negara-nega-ra Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam gencar merayu investor Tiongkok dengan kebijakan karpet merahnya.
”Dan tanah di sana milik pemerintahnya. Kalau di Indonesia kan harus beli,” ungkapnya.
Faktor lainnya yang dapat menahan pertumbuhan ekonomi Kepri tahun ini yakni pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksi oleh IMF hanya tumbuh 3,2 persen (yoy), lebih rendah jika dibandingkan 2017 dan 2018 yang tumbuh sebesar 3,8 persen (yoy) dan 3,6 persen (yoy).
”Begitu juga dengan penurunan volume perdagangan yang menurun. Kondisi ekonomi global memang sangat berpengaruh kepada Kepri,” ucapnya.
Mengenai tingkat inflasi, BI memprediksi akan bertahan di angka 3,5 persen (yoy).
Namun ketika memasuki akhir tahun, banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan inflasi.
Contohnya, kenaikan harga kelompok bahan makanan terutama komoditas yang pemenuhannya dipengaruhi oleh cuaca seperti komoditas sayuran dan ikan segar.
Penyebabnya yakni karena kondisi cuaca yang tidak menentu.
”Kemudian menjelang akhir tahun perlu diwaspadai periode angin musim utara yang dapat menyebabkan jalur distribusi bahan makanan di Kepri dan juga membatasi aktivitas nelayan sehingga memicu kenaikan harga ikan segar,” jelasnya.
Lalu ada biaya logistik udara yang relatif tinggi dan dapat berdampak pada distribusi bahan makan sehingga berpotensi meningkatkan dampak inflasi khususnya komoditas bahan makanan yang datang dari luar Kepri.
”Dan terkahir yakni tren peningkatan harga emas dunia yang diperkirakan akan terus berlanjut dan berdampak pada harga emas di pasar,” pungkasnya.
Tetap Mengacu Data Nasional
Sementara itu, Rudi Sakyakirti mengatakan, pembahasan UMK setiap tahunnya digelar bersama anggota dewan pengupahan kota (DPK), setelah menerima surat resmi dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
DPK sendiri terdiri dari serikat pekerja dan pengusaha.
”Tahun lalu sebelum dari pusat, ada juga pemaparan dari BPS dan BI terkait kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Batam. Jadi mereka menerangkan kondisi terkini,” kata Rudi.
Pihaknya belum menerima informasi dari yang bersangkutan untuk kembali menggelar pertemuan dengan DPK terkait pembahasan daerah.
”Belum ada. Biasanya bulan ini. Tapi itu tergantung mereka juga. Kalau mereka mau memaparkan kami pasti siap mendengarkan. Meskipun yang diambil nanti tetap yang nasional,” terangnya.
Menurut Rudi, jika ada usulan angka yang berbeda dari pengusaha dan serikat pekerja itu wajar.
”Mereka punya perhitungan masing-masing. Nanti semua akan ditampung semua. Namun sejauh ini tetap menggunakan formula yang sama dengan tahun lalu,” ungkapnya.
Rudi mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai besaran angka upah yang akan diterapkan tahun depan, sebab dasar untuk menghitungnya masih menunggu data resmi dari Kemenaker.
”Kalau inflasi daerah berbeda dengan pusat. Jadi kami sebagai DPK hanya menunggu dari pusat. Setelah itu baru pembahasan. Karena yang dipakai nanti yang pusat,” lanjut mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Batam ini.(iza/leo)
batampos.co.id – Batam Open Marching Band Championship 2019 ramai dikunjungi warga. Wisatawan mancanegara (wisman) asal Korea turut menonton pertunjukan tersebut.
Mereka diajak menyaksikan pertunjukan tersebut sembari, mencicipi ragam kuliner pada bazar kuliner yang digelar sempena kegiatan marching band.
“Rombongan wisatawan mancanegara ini juga dibawa ke Museum Batam yang ada di Dataran Engku Putri,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, Jumat (11/10/2019).
Ia mengatakan kedatangan mereka ke Engku Putri merupakan bagian dari perjalanan wisata.
Sebanyak 15 pelancong dari negeri ginseng ini mengikuti paket tur keliling Batam. Dan salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dataran Engku Putri.
Defile peserta Batam Open Marching Band Championship 2019. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
“Jadi memang event perlombaan marching band ini sudah kita infokan ke tour travel. Dan mereka tertarik. Apalagi di sini juga bisa mengunjungi museum sekalian,” papar mantan Kepala Bagian Humas Setdako Batam ini.
Batam Open Marching Band Championship 2019 merupakan agenda yang digelar Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemuda dan Olahraga.
Kepala Dispora Batam, Hendriana Gustini, mengatakan, lomba ini diikuti 47 tim yang datang tak hanya dari Batam tapi juga Tanjungpinang, Lingga, dan Bintan.
“Kategori peserta dibagi menjadi tiga. Yakni divisi junior, SD sederajat, sebanyak 20 tim. Kemudian divisi senior, SMP dan SMA sederajat, berjumlah 22 tim. Serta divisi umum diikuti 5 tim. Total peserta sebanyak 1.200 orang,” paparnya.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam, Yusfa Hendri mengatakan ke depan akan meningkatkan perlombaan ini baik secara kualitas dan kepesertaannya.
“Ini kali kedua digelar. Untuk ke depan akan dikembangkan menjadi tingkat internasional bisa mengikutsertakan peserta dari luar negeri. Diharapkan banyak peserta yang ambil bagian dan bisa menjadi agenda pariwisata di Kota Batam,” kata Yusfa.(iza)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam tengah menggelar persiapan dalam menyambut Pemilihan calon wali dan wakil wali kota Batam 23 September 2020 mendatang.
Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan, mengatakan, pendaftaran calon akan dilaksanakan pertengahan tahun depan.
Mereka yang akan maju harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan KPU.
“Semua terbuka. Yang maju dari jalur perseorangan dan diusung partai ada ketentuannya, Jumat (11/10/2019).
Zaki menyebutkan khusus untuk calon persorangan harus mengantongi minimal 48.816 dukungan.
Hal ini sesuai dengan aturan undang-undang nomor 10 taehun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Petugas TPS 89 di Perumahan Bukit Palm Batam Kota dengan mengenakan pakaian Melayu memandu warga memasukkan surat suara yang telah dicoblos saat pelaksanaan Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019) lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Lanjutnya jumlah dukungan ini tergantung dari jumlah pemilih yang sudah masuk di daftar pemilih tetap sebelumnya.
Ia menyebutkan bagi daerah dengan DPT mencapai 250 ribu makan calon perseorangan wajib mengantongi dukungan sebanyak 10 persen.
Kedua jika DPT 250-500 ribu jumlah dukungan yang harus didapatkan yaitu 8.5 persen.
Ketiga jumlah DPT 500 hingga satu juta harus 7.5 persen.
Selanjutnya DPT dengan total satu juta lebih jumlah dukungan yang harus diperoleh calon perorangan sebanyak 6.5 persen.
“Untuk Batam kan DPT saat pemilu kemarin mencapai 650.876 jiwa, jadi total dukungan yang harus dipenuhi sebanyak 48.816 dukungan atau 7.5 persen dari jumlah DPT,”tambahnya.
Untuk menunjang persyaratan ini, calon perseorangan harus melampirkan bukti fotokopi e-KTP serta surat pernyataan dukungan kepada calon.
“Dukungan tidak boleh ganda. Jadi satu e-KTP untuk satu orang saja,” ujarnya.
Saat ini KPU masih dalam tahap sosialisasi dengan perangkat pendukung Pilkada yang akan diselenggarakan tahun depan.
Tahap awal, KPu akan mulai membuka seleksi untuk anggota PPK dan PPS untuk membantu jalannya pemilihan.(yui)
