Jumat, 26 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11043

Pak Kepala BP Batam, Warga Keluhkan Bekas Galian IPAL

0

batampos.co.id – Proyek pemasangan pipa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) masih menyisakan masalah.

Pengerjaan yang membelah badan jalan di beberapa ruas jalan dan perumahan merusak fasilitas umum seperti jalan.

Padahal, proyek yang digadang sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kekurangan air bersih untuk masa mendatang itu, mestinya dikerjakan secara baik sehingga tidak terkesan asal dibuat.

Di Perumahan Legenda Malaka, Batam Centre, contohnya. Masih ada beberapa titik bekas galian yang belum ditutup.

Sehingga tanah merah bekas galian saat tersiram air hujan membuat jalanan menjadi becek.

Seperti, yang terlihat di Blok H tepat di depan warung bakso Anggun. Tak hanya itu, ruas jalan utama Perumahan Legenda dari SMPN 12 ke arah Masjid Nurul Yaqin, tepatnya sampai di depan Blok H, aspal bekas galian turun.

Akibatnya saat hujan, air menggenang di sepanjang bekas galian itu. Bahkan, di beberapa titik, karena air hujan tergenang membuat aspal sekitarnya rusak dan berlubang.

Kondisi ini mengganggu pengguna jalan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan pengendara sepeda motor. Sebab, semakin lama, semakin rusak dan berlubang.

”Mestinya dilapisi aspal lagi, supaya tidak turun dan tidak tergenang air. Kalau tergenang begini, lama-lama rusak jalan di kiri kanannya,” ujar Mohammad, warga Legenda Malaka, Senin (9/12/2019) di Blok H.

Ia berharap pada kontraktor dan pengawas dalam hal ini BP Batam, agar memperhatikan hal ini.

Bekas galian yang belum ditutup sebaiknya segera ditutup agar tidak menimbulkan masalah.

Juga, bekas galian yang aspalnya turun, sebaiknya dilapisi lagi aspal agar tak tergenang air.

”Kondisi sebelum digali kan bagus, ya bagusin lagi seperti semula,” ujar Mohammad.

Anggota Majelis Organisasi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kepri, Supriyanto, mengatakan seyogianya proses konstruksi harus dilakukan tanpa menggangu kenyamanan masyarakat di sekitarnya.

Bekas galian pipa IPAL belum ditimbun dan diperbaiki seperti semula, menjadi area genangan air memanjang di Perumahan Legenda Batam Center, Senin (9/12/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Kontraktor utama dan Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai pengawas harus bertanggung jawab mengembalikan kondisi jalan yang rusak pasca pembangunan jaringan pipa IPAL Batam Centre.

”Fasilitas umum yang rusak karena pekerjaan tersebut harus dikembalikan lagi sesuai dengan kondisinya seperti saat belum dibongkar untuk pasang pipa,” katanya, Senin (9/12).

Sebelum memulai suatu proses konstruksi, kontraktor harus sudah memiliki perencanaan terpadu, dimana proses pekerjaan tidak akan mengganggu fasilitas umum.

”Kalau sekarang masyarakat tidak nyaman, bisa minta ganti dan kontraktor harus bisa menjamin,” jelasnya.

Masyarakat juga diharapkan aktif untuk menegur kontraktor agar keluhannya dapat tersampaikan.

”Atau bisa juga komplain ke lembaga terkait agar keluhan bisa diakomodir,” tuturnya.

Ia sudah banyak mendengar mengenai keluhan masyarakat di lapangan terkait IPAL. Proyek penanaman pipa IPAL ini merusak jalan, seperti di depan Hotel Harmoni One Batam Centre.

Kemudian, jaringan pipa yang bocor di Jalan Dang Merdu sehingga menimbulkan cipratan air limbah ke pengendara sepeda motor yang melintas genangan air limbah tersebut. Imbasnya, kenyamanan pengguna jalan terganggu.

”Kontraktor utama harus bertanggung jawab. Tidak boleh pekerjaan seperti itu. Kenyamanan masyarakat harus dijamin,” ungkapnya.

Sebenarnya, proyek IPAL bertujuan mulia, yakni untuk menjamin ketersediaan air bersih di Batam di masa depan.

Tapi sayangnya, proses pengerjaan di lapangan yang terkesan asal-asalan menyebabkan lebih banyak komplain yang muncul dari masyarakat.

Proyek IPAL dimulai sejak April 2017, dimana pembangunan tahap awal dilakukan di kawasan Batam Center yang membutuhkan 114 kilometer pipa serta 11 ribu sambungan rumah warga untuk proses ini.

Untuk konsultan hingga pembangunan, dilakukan langsung oleh Hansol dari Korea. Penyebabnya, karena proyek ini bisa terwujud karena bantuan dari Korea.

Negeri ginseng tersebut memberi pinjaman lunak 43 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 387.712.253.500.

Pinjaman itu bisa dibayar dalam jangka 30 tahun dengan bunga hanya satu persen. Namun, untuk komponen yang digunakan, 60 persen dari Indonesia dan 40 persennya lagi merupakan produk Korea.

Proyek IPAL ini ditargetkan selesai pada Desember 2020 mendatang dan bisa beroperasi pada Januari 2021.

Adapun, kapasitas produksinya mencapai 230 liter per detik dan akan melayani kawasan Batam Centre dan sekitarnya.

Air bersih hasil olahan dari proyek ini rencananya akan disuplai ke industri-industri di Batam.

Sejauh ini, Batam Pos hanya mengetahui Hansol sebagai kontraktor utama. Kemudian, subkon-subkonnya antara lain PT Inti Atan selaku subkon mainpipe, CV Samudera Jaya Perkasa selaku subkon maintenance dan PT Mega Abadi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan bahwa ia sudah mengetahui segala komplain dari masyarakat.

”Akan segera kami tangani. Tapi memang sekarang lagi musim hujan, jadi butuh waktu,” ucapnya.

Iyus menjamin, ke depannya pekerjaan IPAL akan memperhatikan kenyamanan masyarakat.

”Pasti akan kita perbaiki. Mengenai kebocoran juga sudah kita tangani,” paparnya.

Mengenai proses pembangunan IPAL sendiri, scara keseluruhan sudah rampung 65 persen.

Struktur fisik IPAL ini dibagi atas tiga proyek fisik yakni jaringan pipa, stasiun pompa dan waste water treatment plant.(nur/leo/mib)

KPK Desak Pemerintah Hilangkan Honor PNS

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mempercepat penerapan sistem pengga­jian tunggal (single salary system) aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Dengan begitu, ke depan diharapkan tidak ada lagi PNS yang menerima honor tambahan dari berbagai kegiatan. Sistem itu berlaku di KPK saat ini.

Usulan sistem penggajian tunggal itu kembali disampaikan KPK pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12). Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, komitmen menerapkan sistem tersebut bisa segera diwujudkan dalam waktu dekat.

“Jadi, menjadi pejabat itu sudah tidak mendapatkan honor lagi,” kata Agus saat diskusi di gedung KPK.

Agus memberikan gambaran tentang penerapan sistem penggajian tunggal di KPK sekarang ini. Menurut dia, pegawai KPK tidak menerima honor dari setiap kegiatan. Baik itu kegiatan yang diselenggarakan KPK maupun entitas lain.

“Saya yakin kalau itu (gaji) dijadikan satu, itu mungkin akan lebih baik,” tuturnya dalam diskusi yang juga dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani itu.

Komisioner asal Magetan itu juga berharap, pemerintah mempercepat komitmen pencegahan korupsi di berbagai lini melalui sistem e-government. Sistem itu di antaranya meliputi e-budgeting, e-procurement, dan e-catalog. Selain itu, Agus juga meminta percepatan reformasi birokrasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, penerapan sistem penggajian tunggal dengan menghapus honor tambahan bagi PNS tidak bisa langsung dilaksanakan. Sistem itu harus dilakukan se­cara bertahap dengan mem­pertimbangkan banyak hal. Salah satunya memperbaiki remunerasi PNS dengan melihat kekuatan APBN.

ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

“Tidak bisa langsung melakukan adjustment (pengaturan) yang kemudian (menyebabkan) tidak sustainable APBN-nya,” ujarnya. Ani-sapaan Sri Mulyani menyebut perbaikan remunerasi harus dikaitkan dengan kemampuan keuangan negara.

“Ini semacam ayam dan telur (mana duluan), oleh karena itu harus dilakukan secara bertahap,” paparnya.

Sri menjelaskan, road map dan platform pencegahan korupsi pemerintah sejatinya sama. Yakni bagaimana meng-hilangkan faktor awal yang menjadi alasan PNS melakukan korupsi. Alasan pertama, kata dia, yaitu terkait pendapatan atau gaji. Pendapatan itu harus disesuaikan dengan kompetensi, ruang lingkup tanggung jawab dan tantangan yang dihadapi.

“Kalau di luar dia (PNS) bisa ditawari gaji yang sangat besar namun di dalam kementerian atau di dalam PNS dapat gaji yang sangat rendah, maka itu kita sebelumnya mendzolimi (PNS),” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia (Wolrd Bank) itu.

“Tapi kalau kita katakan (gaji) sebagai PNS harus sama dengan harga di market (pasar) itu juga nggak benar,” imbuh dia.

Sri juga menyebut, indikator lain yang harus menjadi pertimbangan penerapan sistem penggajian tunggal itu, yakni masalah integritas. Dia mencontohkan, pegawai di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang setiap hari berurusan dengan uang negara.

“Godaan (untuk korupsi) itu ya setiap detik ada,” terangnya.

Di sisi lain, peringatan puncak Harkordia 2019 menjadi ajang KPK pamer upaya pencegahan. Agus Rahardjo mengatakan, telah melakukan pencegahan korupsi dan penyelamatan uang negara mencapai Rp 63,9 triliun. Menurut Agus nilai Rp 63,9 triliun itu terbagi dalam tiga kelompok.

“Potensi penyelamatan berdasarkan hasil kajian Litbang (KPK, red) Rp 34,7 triliun,” katanya.

Kemudian optimalisasi pendapatan daerah dari berbagai sumber Rp 29 triliun dan gratifikasi uang serta barang Rp 159,3 miliar. Hanya beda dengan tahun sebelumnya, peringatan Hakordia kemarin tidak dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

KPK semula mengundang Jokowi. Namun, beberapa hari jelang pelaksanaan, kehadiran Jokowi diwakilkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Sejumlah menteri hadir pada acara itu. Di antaranya Menag Fachrul Razi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

Selain memaparkan kerja KPK, Agus juga mengatakan, saat ini yang masih dikeluhkan pengusaha adalah masalah perizinan. Pemerintah perlu terus mendorong implementasi online single submission (OSS). Kemudian program OSS juga perlu disinkronkan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Dalam kesempatan yang sama Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo selaku Ketua Tim Nasional Pencegahan Korupsi menyampaikan capaian triwulan III 2019. Menurutnya, program strategi nasional pencegahan korupsi masih perlu ditingkatkan. Di antaranya dia menyebut layanan OSS saat ini masih terdapat pada 25 aplikasi di kementerian, lembaga, serta instansi pemerintah daerah.

Selain itu, program sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) juga masih berjalan lambat. Pemicunya beragamnya aplikasi yang digunakan oleh instansi atau lembaga. Dia lantas menyam-paikan laporan evaluasi capaian pencegahan korupsi di instansi pusat dan daerah.

Untuk instansi pusat masih ada 12 instansi dengan capaian rendah, yakni nilai kurang dari 50 persen. Di antaranya adalah Kemenkominfo, Kemendag, OJK, Kementerian BUMN, dan Kementerian PAN-RB. Di instansi pemprov ada 13 instansi dengan capaian rendah. Seperti Pemprov Aceh, Pemprov Banten, Pemprov Jateng, Pemprov NTB, dan Sumut. (*)

 

Tiket Mudik Natal Hampir Habis

0

batampos.co.id – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tiket pesawat maskapai Lion Air ham­pir habis terjual untuk ke beberapa rute pa­dat. Antara lain, Pekanbaru, Medan, dan Su­rabaya. Tiket tiga rute itu paling banyak dipesan warga mulai dari 20 hingga 25 Desember.

“Ada jam-jam tertentu sudah penuh, namun ada juga jam lainnya masih tersedia. Contohnya Medan itu di H-1 (Natal) pukul 13.00 WIB sudah penuh, namun pukul 15.00 WIB masih tersedia beberapa seat,” kata M Zaini Bire, Manager Area Lion Air Batam, Senin (9/12/2019).

Ia menyebutkan, kursi yang masih tersedia cukup banyak hanya untuk penerbangan pada 16 hingga 19 Desember. Saat ini masih bisa dilakukan pemesanan dan harganya relatif lebih murah dibandingkan pemesanan untuk penerbangan 20 hingga 25 Desember.

“Tanggal itu (20-25 Desember, red) sudah menggunakan tiket ambang batas atas. Contohnya untuk ke Medan itu harganya sudah Rp 1,1 juta,” sebutnya.

Untuk pemesanan tiket, lanjut Bire, bisa melalui agen-agen Lion Air maupun melalui penjualan tiket online seperti Traveloka. Ia berharap, masyarakat yang telah memesan tiket, bisa melakukan check in satu hari sebelumnya, sehingga perjalanan saat mudik Natal lebih aman dan nyaman.

“Bagusnya begitu, check in dulu. Kan bisa sehari sebelumnya, kami menyediakan fasilitas check in di Panbil Mall, Mega Mall, dan Hotel GGI,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam, Suwarso mengatakan, hingga kini penjualan tiket mudik Natal, rata-rata sudah terjual di atas 70 persen di setiap maskapai. Rute yang padat tersebut, yakni Jakarta, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Semarang.

“Mudik Natal ini juga bercampur dengan masyarakat yang akan merayakan Tahun Baru,” kata Suwarso, Jumat (6/12/2019) lalu.

Ia menjelaskan, kepadatan baru dimulai dari 20 Desember. Namun puncaknya diperkirakan pada 23 dan 24 Desember. Penumpang yang akan memadati Hang Nadim baik berangkat maupun datang, diperkirakan 8.000 orang per hari.

“Perkiraan hanya segitu saja,” ungkapnya.

Dibandingkan dengan mudik Lebaran, tingkat kepadatan mudik Natal tidak terlalu tinggi. Namun dibandingkan saat hari normal, perkiraan kenaikan penumpang hingga 2.000 orang per hari. (ska)

Sore Nanti, Ultras Garuda Batam Gelar Nobar Final Sepak Bola Sea Games

0

batampos.co.id – Komunitas pendukung timnas Indonesia, Ultras Garuda Batam bersama Forum silaturahmi supporter Batam mengadakan acara nonton bareng (nobar) laga final sepak bola Sea Games antara Indonesia melawan Vietnam di parkiran Kepri Mall Depan JCO, Selasa (10/12) sekitar pukul 18.30 WIB.

Pembina Ultras Garuda Nopianto mengatakan, nobar final Piala Sea Games nantinya bakal diramaikan kalangan supporter klub lokal yang ada di Batam. Diantaranya, pendukung Persib, Persija, Persebaya, dan banyak lagi kelompok supporter yang akan hadir. “Serta anggota Ultras Garuda Batam,” katanya, Senin (9/12).

Seperti diketahui, Timnas Indonesia, selangkah lagi akan merebut medali emas Sea Games 2019 jika berhasil mengalahkan Vietnam. Keberhasilan tim asuhan Indra Sjafri tersebut membuat eforia suporter di Indonesia dan Batam khususnya semakin meningkat.

“Kita harus akan pas tadi Timnas, yang sudah 24 tahun tak pernah mendapatkan medali emas sea games,” tambah Nopianto.

Lewat nobar ini ia berharap pecinta bola di Batam dapat menyambut serta memberikan suntikan semangat kepada para garuda muda. “Lebih penting kita dapat bersatu melupakan perbedaan untuk garuda dan merah putih. Sekaligus mendapatkan euforia layaknya menonton langsung di stadium ,” tuturnya.

Ultras Garuda sendiri adalah sekumpulan supporter timnas Indonesia yang militan dan tentu saja mendukung kemana pun indonesia bermain. “Contoh kemarin kita memerahkan stadion bukit jalil yang di komandoi oleh Rama Murwanto sebagai founder Ultras Garuda Batam,” terang Nopianto. (rng)

Makan Pisang Seharga Rp 1,68 Miliar

0
foto: wabc tv

”Terima kasih, ini enak.” Kalimat itu meluncur dari mulut seniman David Datuna, Sabtu (7/12/2019), setelah makan pisang yang ditempelkan di tembok gedung pertunjukan Art Basel di Miami Beach, Florida, Amerika Serikat.

Orang-orang yang melihatnya lang­sung tertawa. Tapi, tidak demikian halnya de­ngan penjaga galeri. Datuna langsung di­giring ke tempat yang sepi dan diinterogasi.

Para penjaga galeri patut ngeri. Sebab, pisang yang direkatkan dengan plester di dinding itu adalah seni instalasi yang berjudul Comedian karya Maurizio Cattelan. Pisang tersebut sudah terjual kepada kolektor Prancis seharga USD 120 ribu atau Rp 1,68 miliar.

Ada tiga pisang yang diplester dan dijual Cattelan dengan harga relatif sama. Salah satunya bahkan terjual seharga USD 150 ribu atau Rp 2,1 miliar.

Datuna beruntung. Dia hanya diusir, tidak dituntut untuk membayar ganti rugi. Dalam hitungan menit, penyelenggara sudah mengganti pisang tersebut dengan yang baru.

’’Dia tidak ditahan. Tapi, kami memintanya pergi dari pameran,’’ terang Direktur Galeri Perrotin Peggy Leboeuf seperti dikutip AFP.

Galeri Perrotin-lah yang bertanggung jawab atas penjualan pisang tersebut. Belum diketahui apakah kolektor dari Prancis itu mau menerima pisang yang baru tersebut atau tidak. (*/sha/c11/oni)

Rahim: Kemana Kami Nak Cari Makan Lagi

0

PRO KARIMUN – Kelompok nelayan Kecamatan Tebing merasa dianaktirikan terkait rencana PT Timah Tbk meng-aktifkan kembali pertamba-ngan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) DU 747 D. Apalagi, upaya penyampaian aspirasi oleh kelompok nelayan sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

”Dua tahun usulan kami tidak pernah ditanggapi. Aspirasi sudah kami sampaikan, baik secara langsung maupun melalui surat. Karena tidak ada tanggapan, makanya kami merasa seperti dianaktirikan,” ujar A Rahim, ketua Kelompok Nelayan Kecamatan Tebing dalam hearing di DPRD Karimun, Senin (9/12/2019).

Areal tangkapan nelayan di wilayah Kecamatan Tebing, kata Rahim, sejatinya dilakukan hampir seluruh nelayan se-Kabupaten Karimun. Arti-nya, nasib para nelayan bakal terancam jika areal tangkapan mereka terganggu. Sementara nelayan juga butuh makan, dan biaya untuk anak sekolah.

”Kalau sudah begini (areal tangkapan terganggu, red), kemana lagi kami nak cari makan. Apalagi sekarang zaman susah,” keluh Rahim menyuarakan anggota kelompok nelayan.

Sementara Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang turut hadir mengaku, sebagai fasilitator antara nelayan dan PT Timah Tbk. Dan kehadiran kelompok nelayan, PT Timah Tbk, serta pihak terkait, adalah sama-sama untuk mencari solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

”Semoga, melalui pertemuan ini ada jalan kelu-ar terbaik. Artinya, tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” katanya.

Diakui Rafiq, posisi peme-rintah di tengah-tengah. Satu sisi nelayan merupakan bagian dari masyarakat yang dipimpinnya, dan sisi lain, PT Timah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

”Kehadiran kami untuk memfasilitatori mencari jalan keluar persoalan yang dihadapi kelompok nelayan dengan PT Timah Tbk yang selaku BUMN,” papar Rafiq.

GM PT Timah Wilayah Riau-Kepri, Adam Darmawan, mene-gaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat sejak 2017. Dan pengaktifan kembali wilayah operasi IUP DU 747 D, didasari produksi timah di wilayan Kundur mengalami penurunan.

Di sisi lain, PT Timah Tbk sebagai BUMN bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan. Termasuk melindungi nasib karyawan berjumlah 1.030 orang. Ditambah tenaga kontrak di perusahaan BUMN tersebut.

”Sekitar 700-800 adalah karyawan lokal, dari wilayah Kundur, Dabo, dan Karimun. Karena kondisi itu, kami melakukan ekspansi sebagian kapal, bukan keseluruhan. Dengan catatan, dari enam kapal, baru tiga unit yang ditempatkan,”beber Adam.

Selain sudah mengantongi izin, Adam menyebutkan pihaknya juga sudah melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

”Ada atau tidak ada kegiatan penambangan, kami tetap melakukan tanggung jawab sosial. Baik berupa bantuan dalam bentuk CSR, sunatan massal, maupun bantuan rumah layak huni,” bebernya.

Sedangkan Kepala Divisi Hukum PT Timah Tbk, Zulkarnain, mencoba menerangkan persoalan yang dikeluhkan nelayan terkait gangguan are-al tangkap akibat penamba-ngan timah.

Zulkarnain mengilustrasikan, jika PT Timah memiliki izin wilayah tambang seluas 20 hektare, bukan berarti seluruhnya dieksplorasi. Akan tetapi, terlebih dahulu dilakukan pencarian di mana ada titik-titik mineral timah yang secara ekonomi layak ditam-bang.

”Setelah diketahui lokasinya, maka daerah itulah yang ditambang. Dari 20 hektare tadi, kemungkinan hanya tinggal dua hektare yang bisa ditambang. Jadi, tidak seluruhnya dieksplorasi, itu yang perlu dipahami,” terang Zulkarnain.

Hearing yang dipimpin Ketua DPRD, M Yusuf Sirat hampir berlangsung selama tiga jam. (enl)

 

Polda Kepri Gelar Operasi Lilin

0

batampos.co.id – Kapolda Kepri, Irjen Pol Andap Budhi Revianto, menegaskan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia dan jajarannya akan menggelar operasi lilin. Operasi ini ditujukan ke beberapa objek vital, seperti tempat ibadah, wisata, pusat belanja, pelabuhan, dan bandara.

“Seluruh personel kami kerahkan, kecuali yang sakit,” kata Andap saat mengunjungi Mapolresta Barelang, Senin (9/12/2019).

Kedatangannya ke Mapolresta Barelang untuk melihat secara langsung pelayanan dan quick respon time (pelayanan cepat) ke masyarakat.

“Karena ini akhir tahun, saya juga menyampaikan apresiasi untuk pencapaian kinerja dan prestasi selama setahun ini. Termasuk mengevakuasi beberapa hal untuk tahun depan,” ujarnya.

Sedangkan Kasat Sabhara Polresta Barelang, Kompol Firdaus, mengatakan untuk pengamanan Nataru, pihaknya turut melakukan latihan fisik dan penggunaan alat dalmas secara rutin. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel. (opi)

Sistem Tutup Celah Korupsi

0

batampos.co.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Senin (9/12/2019), menjadi momentum penyadaran publik atas bahaya korupsi.

“Korupsi jadi persoalan krusial bangsa,” katanya.

Kemudian korupsi juga merupakan kejahatan sistemik dan jadi masalah serius. Sebab bisa menghambat efektivitas pembangunan.

Dia menyampaikan arahan Presiden Jokowi supaya jangan korupsi. Kemudian menciptakan sistem yang menutup celah korupsi. Lalu memaksimalkan pencegahan korupsi di sektor perizinan dan pelayanan publik. Contohnya di pertanahan, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memilih untuk hadir dalam acara Pentas Prestasi Tanpa Korupsi yang digelar sejumlah siswa dan beberapa menteri di SMA 57, Jakarta, Senin (9/12) ketimbang menghadiri puncak peringatan Hakordia di gedung KPK.

Menyambut Hari Anti Korupsi Sedunia, Presiden Jokowi menghadiri Pentas #PrestasiTanpaKorupsi, di SMK Negeri 57, Pasar Minggu, Jakarta, Senin (9/12/2019) pagi. Pada pentas tersebut Menteri BUMN, Mendikbud, Menparekraf, serta pelawak Bedu dan Sogi Indra Dhuaja ikut memainkan peran. foto: setkab

Jokowi beralasan, dirinya sudah hadir setiap tahun sehingga ingin memberikan kesempatan pada wakil presiden Ma’ruf Amin.

“Kan Pak Ma’ruf belum pernah ke sana, ya bagi-bagi lah. Masa setiap tahun saya terus,” ujarnya. Dalam pentas tersebut, beberapa menteri terlibat dalam drama pendek yang mengampanyekan sikap antikorupsi di hadapan para siswa.

Jokowi menuturkan, perbaikan sistem birokrasi dibutuhkan untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Pertama, penindakan memang perlu. Namun, dia menilai pembangunan sistem juga sangat penting untuk memberikan pagar sehingga penyelewengan itu tidak terjadi.

Kedua, lanjut dia, rekrutmen politik perlu dievaluasi. Pasalnya, lanjut dia, jika rekrutmen politik masih membutuhkan biaya yang besar, potensi korupsi menjadi terbuka. “Nanti orang akan tengak-tengok bagaimana pengembaliannya,” imbuhnya.

Ketiga, Jokowi menilai upaya pengentasan korupsi harus fokus pada satu hal. Jika dikerjakan semua, dia menilai sulit untuk dituntaskan.

“Jangan semua dikerjakan, tidak akan menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Terakhir, setelah penindakan, harus ada perbaikan sistem yang masuk ke instansi. Jika seorang gubernur ditangkap misalnya, perbaikan sistem harus masuk.

“Oleh sebab itu saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan,” kata dia.

Terkait desakan Perppu yang belum reda, Jokowi mengaku masih melihat situasi ke depan. Setelah UU KPK yang baru dijalankan bersama Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, pihaknya akan melakukan evaluasi. (*)

Tulisan Terakhir

0

Tak terasa Corner Kick yang terbit setiap Selasa di Harian Pagi Batam Pos dan media online batampos.co.id sudah memasuki edisi ke-125. Inilah edisi terakhir yang saya buat.
Entah atas pertimbangan apa, tiba-tiba saja tadi malam saya ingin mengakhirinya. Momentumnya tepat di angka 125. Tidak ada makna atau arti dari angka tersebut. Ya, pengin mengakhiri saja.

Corner Kick berangkat dari keinginan untuk berpendapat. Mengutarakan buah pikiran. Sayang kalau dipendam. Sehingga dituangkan dalam sebuah tulisan. Saya menyebutnya kolom suka-suka. Gaya penulisannya pun juga semau saya. Hehehehehe.

Lebih dari setahun Corner Kick muncul. Ada suka dan duka. Ada yang unik dan menjengkelkan. Ada yang serius dan berbau guyonan. Bahkan ada yang menyebabkan pro dan kontra. Tapi bagi saya itulah tujuannya.

Lalu bagaimana nasib Corner Kick selanjutnya? Entahlah. Saya belum memikirkan. Belum punya perencanaan. Biarkan berhenti begitu saja. Pokoknya selesai. Ini tulisan terakhir.
Apakah akan menulis lagi? Ini yang belum bisa saya jawab. Saya juga tidak tahu jawabnya apa. Pengin setop dulu. Sama seperti saat saya memutuskan “pensiun” dari urusan me­ngelola sepak bola.

Terkadang, keputusan yang nyeleneh harus kita ambil. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi demi diri sendiri. Sama halnya seperti Corner Kick ini, “pensiun” atas kehendak saya pribadi. Tanpa dorongan, saran, atau masukkan dari siapa-siapa.

Apakah saya lelah menulis? Entahlah. Lagi-lagi saya tidak tahu jawabannya. Soalnya baru saya putuskan tadi malam. Saat hendak menulis edisi 125 di handphone, tiba-tiba saja yang terlintas adalah keinginan untuk mengakhiri.

Lalu, kenapa Corner Kick muncul? Alasannya simpel. Saya ingin menjaga performa. Kebetulan saja saya berangkat dari redaksi. Empat tahun memimpin redaksi sebelum akhirnya ditugaskan ke Batam.

Dengan menulis, setidaknya saya belajar konsisten. Karena sebelumnya Corner Kick wajib terbit. Sekaligus juga menjaga kebiasaan menulis. Biasanya orang redaksi akan gatal tangannya kalau berhenti menulis. Hehehehehehe.

Ya, ya, ya… Semoga saja Corner Kick yang pernah Anda baca dapat bermanfaat. Dapat memberikan inspirasi dan berkah. Karena niatnya semata-mata untuk berbagi pikiran dan pengalaman.

Penting bagi saya untuk mengakhiri Corner Kick. Apapun alasannya, hanya saya dan Allah SWT yang tahu. Tersimpan dengan sangat rapat di sanubari. Wassalam. (*)

Pembakar Lahan Dituntut Satu Tahun Penjara dan Didenda Rp 100 Juta

0

batampos.co.id – Terdakwa dalam perkara pembakaran hutan, Ilbi Rinaldi dituntut hukuman satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yan Elhaz dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Batam.

Atas putusan tersebut, Ilbi akan mengajukan nota pembelaan dalam sidang selanjutnya.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kabut asap akibat dari pembakaran hutan dan lahan.

Ia dinilai bersalah dalam melakukan tindak pidana karena kelalaiannya membakar hutan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar pasal 78 ayat (4) junto pasal 50 ayat (3) huruf d Undang–undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar Jaksa.

Ilustrasi kebakaran lahan. foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Tidak hanya hukuman kurungan, terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan penjara.

Atas tuntutan tersebut, terdakwa Ilbi Rinaldi hanya tertunduk dan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya dan berencana akan mengajukan nota pembelaan dalam persidangan dengan agenda Pledoi.

Dalam dakwaan sebelumnya, Ilbi mendapat pekerjaan dari Maryono untuk mengerjakan lahan milik Sutarno di belakang Kompleks Kesehatan, Kelurahan Tanjungpinggir Sekupang.

Kemudian sesampainya di lokasi dan setelah sarapan, terdakwa mulai menebas semak ilalang di lahan milik Sutarno sambil menghisap rokok.

Kemudian rokok tersebut, ia buang ke tumpukan semak ilalang yang sudah ditebasnya dan berpindah ke lokasi lain.

Akibat puntung rokok itu, membuat semak ilalang yang baru ditebas terbakar. Terdakwa sempat berusaha memadamkan api dengan ranting pohon. Namun, cuaca yang panas dan angin kencang membuat api dengan cepat melebar.

“Bahwa lokasi hutan di Belakang Komplek Kesehatan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Sekupang tempat semak ilalang yang terbakar seluas 0.88 hektar,” ujar jaksa Frihesti Putri Gina.

Dijelaskannya, lahan yang terbakar itu merupakan kawasan Hutan Lindung Dangas seluas 2,69 hektar yang merupakan kawasan APL atau bukan Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.(gie)