batampos.co.id – Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Salim, mengakui bahwa Kota Batam masih kekurangan kamera pengawas (CCTv).
Idealnya kata dia, Kota Batam memiliki 350 titik CCTvyang tersebar di seluruh Batam.
”Memang masih kurang banyak sekali,” katanya, Jumat (26/7/2019).
Namun demikian, pihaknya tidak tinggal diam. Pemko Batam akan mendorong keterlibatan swasta melalui program Tanggung jawab Sosial Perusahaan (TSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut membantu pemerintah mengadakan kamera pengawas.
”Kalau melalui APBD belum terakomodir, makanya pengadaan melalui CSR,” katanya.
Siti salah seorang operator sedang memantau monitor CCTV di kantor Kominfo Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Saat ini lanjutnya, di Kota Batam hanya ada 36 CCTv yang tersebar di 20 titik. Jumlah kamera pengawas itu pun ada yang tidak berfungsi di beberapa lokasi.
Sehingga membutuhkan perawatan. Minimnya CCTv, lanjut Salim, karena tahun ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam tidak menganggarkan pengadaan alat.
Hal yang sama juga diakui Kapolresta Batam, Kombes Hengky. Ia mengatakan, kamera pengawas di Kota Batam masih minim.
Alhasil, polisi kerap kesulitan mengungkap pelaku kejahatan jalanan yang selama ini sering terjadi di Batam.
”Setidaknya Kota Batam membutuhkan 300-400 CCTv,” kata Hengky.(une)
batampos.co.id – Perusahaan jasa kesehatan asal Singapura, dClinic Internasionalyang bekerja sama dengan Deloitte South East Asia Partnerand Investment Advisor resmi berinvestasi di Kota Batam.
Mereka menandatangani fakta kerja sama dengan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi The Fullerton Hotel, Singapura, Jumat (26/7/2019).
CEO dClinic Internasional, Richard Satur mengatakan pihaknya menawarkan konsep jasa kesehatan terpadu di Batam dimulai dari layanan data pasien yang terintegrasi yang diberi nama Batam Medical Blockchain (BMB) hingga tren lifestyle untuk menjaga kebugaran tubuh.
“Ini merupakan kontrak blockchain terbesar. Ini sangat hebat. Dan Batam menjadi pilot projek pertama karena ada inovator seperti RSBP Batam yang siap berkomitmen bangun pusat kebugaran,” katanya usai acara.
Secara garis besar, dClinic beserta koleganya menawarkan layanan jasa kesehatan model terbaru kepada Batam.
Untuk tahap pertama, dClinic akan membangun sebuah pusat data di RSBPuntuk sistem blockchain.
Blockchain merupakan konsep integrasi data secara digital yang bersifat real time. Dengan demikian, satu data pasien bisa digunakan untuk seluruh rumah sakit di Batam. Tidak hanya, data pasien di rumah sakit luar negeri akan ikut terintegrasi.
Dengan sistem Blockchain, maka catatan medis pasien berupa penyakit, obat, dokter yang menangani dan prosesnya bisa segera diketahui karena sudah direkam di sistem tersebut.
CEO dClinic Internasional, Richard Satur (kiri) dan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi menandatangani MoU dClinic Internasional. dClinic Internasional menanamkan investasi 140 juta Dolar Amerika yang akan disalurkan secara bertahap dalam lima tahun. Foto: Rifki Setiawan/batampos.co.id
Setelah itu, selanjutnya guest house milik BP Batam di Sekupang akan direnovasi. Aset BP tersebut akan diubah menjadi penginapan dan pusat rehabilitasi bagi pasien-pasien yang datang mencari kesembuhan ke RSBP.
Kemudian, Tanjungpinggir Resort di Sekupang yang sudah lama terbengkalai juga akan direvitalisasi kembali untuk mendukung terbentuknya zona kesehatan di Sekupang.
Dan terakhir membangun kampus kesehatan di RSBP yang memberikan tambahan wawasan pada para sarjana yang berkecimpung di dunia kesehatan
BP memang telah merencanakan Tanjungpinggir di Sekupang dan sekitarnya akan diubah menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan.
Sehingga aset-aset BP seperti guest house dan Taman Rusa akan dimaksimalkan. Taman Rusa akan menjadi pusat rehabilitasi yang membantu pasien mendapat stimulasi jiwa yang membantu mempercepat penyembuhannya.
Sedangkan Chris de Lavigne dari Deloitte mengatakan, sistem BMB yang ditawarkan kepada memadukan inovasi online dengan mobile pintar.
“BMB punya potensi untuk berkembang. Kemampuannya dapat melektakkan pasien kedalam ekosistem yang sehat dan meningkatkan keamanan dan kenyamana,” jelasnya.
Indonesia memang menjadi pillihan bagi dClinic karena Indonesia banyak menghabiskan alokasi dana untuk fasilitas kesehatan.
Hal itu terpaksa dilakukan karena adanya tekanan demografi, ekspektasi hidup yang rendah dan beragam hal lainnya.
“Jadi smart healthcare dari BMB akan menangani beragam komponen biaya kesehatan dengan caranya yang pintar,” jelasnya.
Dan Direktur RSBP Batam, Sigit Riyarto, mengatakan RSBP Batam dan sekitarnya semakin mendekati ke arah status sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk zona kesehatan.
Regulasi yang mengatur penetapannya sebagai KEK kesehatan diperkirakan akan rampung pada akhir tahun.
“Akhir tahun, seluruh aturan sudah beres. Jadi kami bisa berlari kencang,” katanya.
“Begitu ditetapkan sebagai KEK kesehatan, jika ada investor tertarik bangun gedung baru ya silahkan,” ujarnya lagi.
Akhir tahun ini RSBP Batam masuk dalam KEK zona kesehatan. Guna memberikan pelayanan maksimal kepada pasien, RSBP Batam mengadakan bus medical check up.
Sigit menuturkan, kawasan KEK kesehatan di RSBP Batam dan sekitarnya akan mencakup 20 hektar.
Dengan keistimewaannya, kawasan RSBP akan menjadi sebuah pusat kebugaran (wellness centre) yang akan diprioritaskan menyasar segmen pelanggan dari luar negeri.
“Bagi mereka yang ingin wisata kesehatan dapat datang ke sini sekaligus menikmati berwisata,” paparnya.
“Jadi semacam KEK yang menawarkan jasa medical tourism. Produk yang ditawarkan akan membuat orang sehat jadi lebih sehat dan bisa menikmati berwisata di sini,” tuturnya.(leo)
batampos.co.id – Pemeriksaan para saksi kasus dugaan suap izin reklamasi yang menyeret Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, terus berlanjut.
Selain pengusaha, anggota DPRD, dan pejabat, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) juga memeriksa Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di Mapolresta Barelang, Jumat (26/7/2019).
Rudi diperiksa terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang digagas Pemprov Kepri.
Ranperda ini nantinya akan dijadikan acuan penerbitan izin reklamasi di sejumlah titik pantai di Kepri, dan mengatur izin tambang pasir laut di beberapa wilayah laut di Kepri, termasuk di Kota Batam.
Terkait hal ini, Rudi menegaskan dari awal dirinya menentang ranperda tersebut. Terutama jika kelak ranperda itu melegalkan aktivitas tambang pasir laut di wilayah laut Batam.
“Seluruh Kota Batam saya minta tak ada penambangan pasir laut,” kata Rudi usai menjalani pemeriksaan di Mapolresta Barelang, kemarin.
Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninggalkan Mapolresta Barelang usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap izin reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun, Jumat (26/7/2019). Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Penyidik KPK, kata Rudi, fokus mengorek informasi terkait sikap Rudi terhadap ranperda tersebut.
KPK juga menanyakan apa alasan Rudi tidak sependapat dengan Ranperda RZWP3K, terutama soal klausul izin tambang pasir laut.
“Satu kalimat saja. Bahwa saya diminta keterangan tentang penolakan saya atas Ranperda RZWP3K yang di provinsi. Apa alasan saya menolak segala macam, itulah kira-kira,” kata Rudi.
“Kalau tambang pasir darat, tanah bisa bergeser dan longsor, tapi kalau pasir laut saya tak tahu bergesernya ke mana. Karena itulah saya tak menghendaki keduanya,” jelas Rudi.
Selain itu, Rudi juga ditanya seputar rencana Pemko Batam menata Pantai Nongsa. Rudi menjelaskan, Pemko Batam memang berencana menata pantai tersebut untuk kepentingan masyarakat.
Nantinya, pantai tersebut akan menjadi area publik dan tempat wisata murah bagi masyarakat umum.
Sebab menurut Rudi, saat ini sebagian pantai di Batam sudah dikuasai investor dan pengusaha dan dikembangkan menjadi kawasan komersial. Sehingga kadang masyarakat sulit mengaksesnya.
“Lalu rakyat tak mampu dan tak tahu mau berlibur kemana, itulah alasan mengapa saya ambil (keputusan penataan pantai Nongsa),” kata Rudi lagi.(gie)
batampos.co.id – Bermaksud untuk mengamankan pelaku tawuran, Bripka Rachmat Effendy, 41, anggota Samsat Polda Metro Jaya harus mendapat nasib tragis.
Tubuhnya diberondong senjata api (senpi) oleh sesama anggota Polri, Brigadir Rangga Tianto, 31.
Tragisnya, kejadian itu terjadi di ruang SPK Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tujuh peluru yang bersarang di tubuh korban membuat Effendy langsung tewas di tempat.
Kejadian terjadi pada Kamis (25/7/2019) malam. Korban yang lepas dinas, hari itu mendapat laporan ada tawuran.
Effendy yang juga merupakan ketua Pokdarkamtibmas di Kelurahan Sukamaju Baru, Kota Depok, berinisiatif membubarkan tawuran.
Korban berhasil mengamankan satu orang yang dinilai sebagai pelaku, yakni seorang remaja berinisial FZ.
“Setelah mengamankan pelaku tawuran beserta celurit yang dia bawa, korban kemudian membawa FZ ke Mapolsek Cimanggis,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, Jumat (26/7/2019).
Di ruangan SPK Polsek Cimanggis, korban ingin melakukan proses hukum kepada FZ. Namun saat itu datang orangtua FZ yang bernama Zulkarnaen dengan sang adik, Brigadir Rangga Tianto.
Mereka bermaksud meminta agar proses hukum terhadap FZ dihentikan. Namun, korban menolaknya.
“Pelaku meminta agar FZ bisa dibina oleh orangtuanya, namun korban langsung menjawab bahwa proses sedang berjalan dan dia sebagai pelapornya,” sebut Argo.
Keadaan sempat memanas. Brigadir Rangga akhirnya keluar dari ruangan SPK untuk mempersiapkan senjata api yang biasa dia bawa ketika berdinas.
Rangga kembali masuk ke dalam ruangan sambil menenteng senpi. Dia langsung menembakkan senpi ke arah korban sebanyak tujuh kali.
Korban yang tertembak di bagian dada, punggung, bokong, dan paha, langsung meninggal di tempat.
Keluarga almarhum Bripka Rahmat Effendy menyaksikan pelepasan jenazah di rumah duka di Depok, Jawa Barat, Jumat (26/7/2019). Foto: Salman Toyibi/Jawa Pos
“Pelaku langsung diamankan Provos. Sedangkan korban dibawa ke RS Polri untuk divisum,” ucap dia.
Sementara itu, anggota Damkar Cimanggis, Junaedi, yang kantornya terletak di sebelah Mapolsek Cimanggis mengatakan, dirinya yang sedang piket malam mendengar suara tembakan sebanyak empat kali.
Awalnya Junaedi sempat mengira jika suara itu merupakan petasan. Tetapi setelah dirinya mendengarkan lebih teliti, ternyata suara itu berasal dari tembakan. Juanedi kemudian keluar dan mencoba mencari sumber suara.
“Suaranya dari SPK habis azan Isya saya mendengarnya. Saya liatnya anggota udah pada keluar Polsek,” ungkap dia.
Namun, dia tidak berani lebih mendekat untuk memastikan kejadian apa yang baru saja berlangsung. Informasi adanya penembakan baru diketahui Junaedi 15 menit kemudian.
“Sekitar pukul 10 malam ada Provos yang datang dan bawa pelaku keluar,” ungkap dia.
Setelah itu unit polisi lainnya silih berganti berdatangan. Sekitar pukul 00.00, Junaedi mengaku mayat Bripka Effendy baru dibawa ke RS Polri.
“Mayat dibawa pas tengah malam. Kalau kita enggak tahu apa penyebabnya ada penembakan itu,” sebut dia.
Kepala Operasional Pelayanan Dokter Kepolisian RS Polri Kramat Jati Kombes Edy Poernomo menyebutkan, pihaknya menerima jenazah Effendy pada pukul 00.19.
Sesuai dengan mekanisme yang ada, pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan autopsi kepada Jenazah Bripka Rachmat Effendy.
Hasilnya, kata dia, korban mendapat tujuh luka tembak yang dilakukan dari jarak dekat.
“Dari luka-luka yang ada, semua tembakan dari jarak dekat. Dan peluru yang bersarang mengenai tulang sehingga tidak bisa tembus,” papar dia.
Kasus ini menarik perhatian banyak pihak termasuk Kakorpolairud Baharkam Mabes Porli, Irjen Pol Zulkarnaen Adinegara yang ditemui Jawa Pos (grup Batam Pos) di rumah duka, kemarin.
Sebagai pimpinan pelaku penembakan, dirinya merasa prihatin. Menurut dia, selain sanksi berat hingga pemberhentian dalam pekerjaan, Brigadir Rangga juga harus menghadapi hukuman pidana.
“Saya ke sini (rumah duka, red) untuk ikut berempati. Sebagai atasan juga, yang bersangkutan (pelaku) akan menerima sanksi pemecatan dan juga hukuman pidana yang maksimal karena perbuatannya,” jelas dia.
Zulkarnaen menyebutkan, pihak kepolsian juga tengah menyelidiki bagaimana tersangka bisa sampai memegang senjata api ketika tidak bertugas.
“Senjata api yang digunakan tersangka ini merupakan senjata yang digunakan dia untuk bertugas. Nanti kita selidiki bagaimana dia bisa membawa senjata walau tidak bertugas,” sebut dia.(bry/jpg)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam kembali mengusulkan penambahan perangkat komputer untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun depan.
Kepala Disdik Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan, tahun depan ditargetkan seluruh SMPN sudah bisa menggelar UNBK.
Untuk itu, pihaknya akan mencoba mengusulkan penambahan komputer yang akan diserahkan kepada sekolah.
”Kalau kebutuhan tentu masih banyak, tahun depan sekolah yang ikut UN semakin bertambah,” kata dia, Jumat (26/7/2019).
“Beberapa sekolah yang tahun ini belum UN kemungkinan tahun depan mulai,” jelasnya lagi.
Hendri, saat ini masih mendata total SMPN yang membutuhkan bantuan komputer. Menurutnya, pengajuan mungkin tidak jauh berbeda dari tahun lalu yaitu 200 unit komputer dan 50 server.
Sekolah yang menjadi prioritas adalah sekolah yang jumlah komputernya masih sangat sedikit dan sekolah baru yang akan mengikuti UN.
Siswa SMPN 42 Batam mengerjakan soal ujian Bahasa Indonesia saat UNBK 2019 yang digelar pada Senin (22/4) lalu. Disdik Batam mengusulkan penambahan komputer untuk beberapa sekolah guna menunjang penyelenggaraan UNBK tahun depan. Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
Tahun ini, pihaknya sudah mendistribusikan komputer kepada 25 SMPN, baik di hinterland maupun mainland.
”Kemarin SMPN yang di Belakangpadang sudah kami berikan bantuan,” paparnya.
“Saat ini, hinterland masih menggunakan kertas, tahun depan kami harapkan bisa UNBK jika jaringan mendukung,” ujarnya lagi.
Ia menyebutkan, penambahan komputer ini akan diusulkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
Menurutnya, selain pembangunan sekolah, peningkatan infrastruktur untuk menunjang sistem pembelajaran juga diprioritaskan.
”Sesuai dengan ketersediaan anggaran juga. Kami melihat apa yang paling urgen itulah yang akan kamu upayakan untuk disetujui,” paparnya.
Hendri menambahkan, sesuai dengan target dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tahun depan seluruh sekolah sudah harus bisa UNBK. Khusus untuk Batam, saat ini pelaksanaan sudah 70 persen lebih.
”Sisanya akan dituntaskan tahun depan. UNBK juga menghemat penggunaan kertas ke depannya,” ujar pria kelahiran Dabo itu.(yui)
batampos.co.id – Jumlah perceraian di Kota Batam cukup tinggi. Kasus perceraian berangkat dengan latar belakang masalah yang berbeda.
Dari tingginya angka cerai di Kota Batam beberapanya disebabkan cerai gaib. Istilah itu muncul terkait gugatan cerai, di mana salah satu pasangan yang mengajukan gugatan cerai tidak diketahui keberadaannya (gaib).
Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Batam, Usman, mengatakan, gugatan cerai gaib adalah gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang istri atau suami.
Di mana sampai dengan diajukannya gugatan tersebut, alamat maupun keberadaan suaminya tidak jelas (tidak diketahui).
“Intinya, sidang gaib itu diajukan di Pengadilan Agama,” katanya, Selasa (23/7/2019) lalu.
Kata dia, berdasarkan laporan Pengadilan Agama Batam, sepanjang 2019, ada 342 pekara cerai gaib.
Pasangan yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kota Batam, sedang menunggu jadwal sidang beberapa waktu lalu. Foto: Yulitavia/batampos.co.id
Sementara hingga Juli 2019, perkara cerai yang diterima Pengadilan Agama Kota Batam mencapai 1.160 kasus.
Dengan rincian, 282 pengajuan perkara cerai talak atau suami yang mengajukan gugatan cerai, dan 878 cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri.
Sementara itu, bila melihat pengajuan cerai, sebagian besar merupakan cerai gugat, atau pengajuan cerai yang dilakukan pihak perempuan.
“Rata-rata yang mengajukan ke kami dari pihak perempuan,” sebutnya.
Menurut dia, kasus cerai gugat di Kota Batam disebabkan berbagai faktor. Banyak alasan yang membuat pihak perempuan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya. Misalnya karena faktor ekonomi, orang ketiga, hingga alasan tidak diberi nafkah.
“KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan pertengkaran juga ada, namun angkanya relatif lebih kecil,” terang Usman.
Selain itu, bila dilihat dari usia yang mengajukan perceraian rata-rata berusia 30 sampai 50 tahun.
“Sebagian besar di usia ini rentan me-ngajukan perceraian. Kalau usia muda ada tapi angkanya kecil,” paparnya.(rng)
batampos.co.id – Ratusan murid taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) berkumpul hall Kepri Mall, Sabtu (27/7/2019).
Mereka ambil bagian dalam lomba mewarnai ATB-BP Batam Festival Hijau 2019.
Acara tersebut diselenggarakan Departemen Event Organizer (EO) Batam Pos. Manajer EO Batam Pos, Herman E Mangundap, mengatakan, para peserta dibagi menjadi dua kategori.
Para peserta lomba mewarnai antusias mengikuti jalannya lomba. (Gun/batampos.co.id)
“Yaitu kategori TK dan SD, pesertanya berasal dari berbagai sekolah di Batam,” kata Herman.
Dia menjelaskan, lomba mewarnai menyemarakkan event Festival Hijau yang rutin digelar setiap tahunnya.
Bahkan, kegiatan lomba dalam sehari penuh itu juga diselingi dengan penampilan hiburan nan edukatif guna dinikmati para peserta maupun orang tua dan pengunjung mal.(gun)
batampos.co.id – Delapan orang mantan karyawan Hotel Amir yang di PHK mengadukan nasibnya ke Komisi IV DPRD Kota Batam, Kamis (25/7/2019)
Kedatangan mereka ingin menyampaikan jika hingga saat ini manajemen perusahaan hotel Amir belum membayarkan pesangon mereka.
Padahal Hotel Amir sudah tutup total sejak Sabtu (13/7/2019). lalu.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) mantan karyawan Hotel Amir diwakili Ketua SPS Pariwisata Kota Batam, Subri Widjanarko.
Sementara dari pihak manajemen Hotel Amir diwakili HR managernya, Hetti.
Dihadapan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin Sihaloho, Subri Widjanarko, mengatakan, kedelapan mantan karyawan Hotel Amir itu meminta haknya dibayarkan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada.
“Karena penutupan itu tak boleh serta merta, PHK kalau mengikuti prosedur adalah kali 2,” ujarnya, Jumat (26/7/2019).
ilustrasi
“Sampai kemarin perusahaan menegaskan hanya sanggup membayarkan hak karyawannya 50 persen dari satu kali ketentuan yakni sebanyak 12 bulan upah dan itu kami tolak,” jelasnya.
“Sekarang yang belum dibayarkan hak karyawan hanya ada 8 karyawan, sisanya sudah selesai,” ujar Subri lagi.
Ia berharap dalam seminggu kedepan perusahaan akan melunasi pembayaran hak pekerja berupa pesangon sebanyak 12 kali gaji.
Kata dia, masa kerja di atas 9 tahaun apabila dikali satu, hitungannya hanya 9 bulan upah, ditambah tiga bulan upah yang dituntut karyawan yang di PHK.
HR Manajer, Hotel Amir, Hetti, menegaskan, perusahaannya sudah tutup total sejak 13 Juli 2019.
Sebanyak 58 karyawan yang sudah diselesaikan hak-haknya ada sebanyak 50 karyawan. Sisanya delapan karyawan
belum dibayarkan hak-haknya.
“Hotel Amir ini kan merugi saat ini, tapi belum masuk kategori pailit,” jelasnya.
“Apalagi kemampuan keuangan Hotel Amir sangat terbatas,” tuturnya.
Kata dia, perusahaan tetap memberikan hak karyawan semuanya tapi dengan dana terbatas.
“Itu pun dari hasil pinjaman, untuk menggaji karyawan tiap bulannya saja, manajemen Hotel Amir sudah berat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, menegaskan, berdasarkan ketentuan harusnya manajemen Hotel Amir membayarkan hak mantan karyawannya 24 bulan gaji.
Itu lanjutnya belum termasuk kewajiban lainnya.
“Karena pihak manajemen Hotel Amir menyatakan mereka tutup karena kesulitan masalah keuangannya, saya masih salut karyawan yang terdampak tak menuntut haknya secara penuh,” ujarnya.
Mantan karyawan Amir Hotel, kata dia, hanya menuntut satu gaji saja. Ia berharap untuk yang delapan karyawan yang belum dibayarkan haknya, bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kami mengapresiasi para mantan karyawan Hotel Amir memilih jalur musyawarah dengan datang ke DPRD Batam untuk mencari solusi agar haknya dibayarkan oleh perusahaan,” jelasnya.
Pihaknya pun memberikan waktu kepada manajemen perusahaan agar dapat membayarkan hak kedelapan mantan karyawannya Hingga Kamis depan.(gas)
Jumat (26/7/2019) di Fullerton Hotel, para pejabat dari Batam, Pemerintah Indonesia dan dClinic berkumpul untuk menandatangani apa yang dapat disebut sebagai proyek Blockchain terbesar untuk wilayah Asia Tenggara.
Kontrak sebesar USD $ 140 juta yang akan sangat mempengaruhi peran Blockchain dalam Layanan Kesehatan, terutama bagi penyedia layanan dan konsumen.
dClinic telah melibatkan Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd sebagai penasihat utama untuk proyek ini.
Rumah Sakit BP Batam, BP Batam dan dClinic telah secara resmi menandatangani kontrak untuk menjalankan sejumlah proyek di Batam, Indonesia. Hal ini mencakup peresmian BMB (Batam Medical Blockchain), meningkatkan PHB dClinic (Private Healthcare Blockchain) yang akan diselenggarakan di Pusat Data BP Batam yang telah diperbarui. Sebagai bagian dari proyek-proyek di atas, dClinic dan BP Batam juga akan terlibat dalam kemitraan untuk memberikan program layanan kesehatan dan Vitalitas dCLinic di sejumlah retret di sekitar Batam. Tujuan utamanya adalah untuk menyalurkan teknologi ini ke seluruh Batam dan tentunya Indonesia.
Batam merupakan tempat yang tepat sebagai “Centre of Excellence” (pusat unggulan) untuk Blockchain dan khususnya untuk kemajuan layanan Teknologi Medis. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk menciptakan Zona Ekonomi Medis dan Digital di Batam.
Dr. Sigit Riyarto (Direktur RSBP Batam) dengan bangga menyatakan, “RSBP Batam telah memenangkan sejumlah penghargaan untuk inovasinya. Bekerja sama dengan dClinic kami bertujuan untuk memperkenalkan BMB ke Batam dan ke seluruh Indonesia. Apa yang kami capai melalui komunikasi yang lebih baik dengan pasien, kami hanya membantu sistem perawatan kesehatan dan membantu membawa perubahan dalam cara berkomunikasi dan meyakinkan konsumen kami”.
Dr. Edi Pambudi (Wakil Kementerian Keuangan dan Neraca Pembayaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) menambahkan, “Indonesia cukup mampu dan matang untuk mengejar posisinya sebagai pusat dari keunggulan Blockchain di wilayah ini serta untuk membawa kepemimpinan dan inovasi digital ke seluruh dunia. Perjanjian antara RSBP Batam dan dClinic ini merupakan langkah besar menuju rencana kami untuk membuka kesempatan bagi Batam dan Indonesia dalam proyek investasi bersama di Blockchain”.
Edy Putra (Ketua BP Batam) menyatakan, “BP Batam ingin mengembangkan peraturan baru yang memungkinkan BP Batam mengembangkan Zona Ekonomi Medis Khusus. Peraturan baru ini dirancang untuk menciptakan model baru yang inovatif dalam pemberian layanan kesehatan khususnya wisata kesehatan, dan kami melihat bahwa kontrak antara dClinic dan RSBP Batam ini merupakan langkah menuju tercapainya tujuan kami tersebut”.
Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd adalah penasihat utama untuk proyek ini.
Chris de Lavigne (Mitra Senior Deloitte Southeast Asia) mengatakan, “Teknologi eksponensial seperti Internet of Things, Blockchain dan Artificial Intelligence” memiliki kekuatan potensial untuk mengubah sektor perawatan kesehatan. Di seluruh dunia, para pemangku kepentingan layanan kesehatan mencari cara-cara inovatif, hemat biaya untuk memberikan perawatan kesehatan “pintar” yang berpusat pada pasien, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dan eksponensial data untuk membuat keputusan yang tepat “.
Deloitte & Touche Financial Advisory Services Pte Ltd juga akan membantu dClinic dengan strategi tata kelola perusahaan dan investasi (termasuk penggalangan dana).
“JP Consulting dengan bangga menyediakan Penasihat Tata Kelola Klinik dan Layanan untuk Proyek BMB “, kata Jeff Parker Managing Director JP Consulting (Aust) Pty Ltd.
“Selama ini, organisasi dan pemerintah telah memilih Electronic Health Records statis sebagai solusi pilihan mereka untuk menjawab kompleksitas perjalanan perawatan kesehatan pasien mereka. Ada lebih banyak bukti yang ditemukan setiap harinya bahwa sistem ini sangat terbatas dan seringkali tidak berfungsi.
Jawaban untuk perawatan kesehatan di seluruh dunia adalah Blockchain Healthcare yang berdedikasi. dClinic dapat memberikan solusi tersebut dan di Batam, Indonesia, kami akan melakukannya. Dengan adanya Retret Vitalitas kami sendiri yang akan bekerja sama dengan RSBP Batam untuk menunjukkan manfaat yang jelas dari Blockchain bagi Kesehatan,” demikian disampaikan oleh Dr. Richard Satur (CEO dClinic).
Sebagai bagian dari komitmen pelaporan proyeknya, dClinic dan BP Batam akan membuat pengumuman rutin di media untuk memperbarui informasi mengenai Blockchain, kesehatan serta komunitas kebugaran terkait perkembangan di wilayah ini. BP Batam dan dClinic juga mengundang perusahaan lain untuk mengeksplorasi peluang integrasi dengan BMB. (*)
Kehadirian Kepala BP Batam di kegiatan 2nd IID 2019 di Singapura pada Jumat (26/7/2019) ini merupakan salah satu program BP Batam dalam menjalankan tupoksinya mempromosikan Batam serta memenuhi udangan dari Kedubes Indonesia di Singapura yang menjadi tuan rumah di kegiatan 2nd Indonesia Investment Days 2019 yang kedua kalinya ini.
Kepala BP Batam Edy Putra Irawady hadir bersama dengan Kepala Bea dan Cukai Heru Pambudi, Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate) Stanny Indrawati.
Edy Putra Irawady mengatakan, “Kegiatan 2nd Indonesia Investment Day 2019 ini merupakan bentuk upaya dan komitmen BP Batam dalam menjalankan tupoksinya mengelola KPBPB sebagai salah satu penopang roda ekonomi di Kepri dan Nasional.”
“Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk kita mempromosikan investasi dan ekspor, dan saat ini BP Batam memiliki mandat dan wewenang untuk menerbitkan skema GSP dan SKA Form A, SKA Form E dan SKA Form D bagi para investor yang berivestasi di Batam yang berorientasi ekspor keluar Batam maupun investor Singapura yang tidak memiliki hubungan ekonomi dengan Batam tentunya Batam dapat memberikan insentif atau layanan yang menarik dengan menggunakan fasilitas tersebut.”
Kegiatan ini dibagi menjadi 3 seksi, yang pertama adalah pembahasan Industri 4.0 yang mana BP Batam bersama dengan dua orang panelis menjadi narasumber di seksi ke 1 tersebut. Dalam seksi ke 2 membahas mengenai Pariwisata dan seksi ke 3 adalah Infrastruktur.
Seperti yang disampaikan Kepala BP Batam dalam forum tersebut bahwa Batam akan siap dalam menerapkan industri 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
“Batam akan selalu siap dalam menerapkan industri 4.0 yang mana sejak beberapa tahun lalu Batam sudah memiliki industri animasi digital yang dijalankan oleh Kinema Infinite Studio.”
“Dengan tersedianya fiber optic dan Data Centre BP Batam tentunya sudah menjalankan program pemerintah Indonesia dalam menerapkan industri 4.0 yang mana industri digital dan artificial intelligence (AL) atau kecerdasan buatan yang diterapkan dan dapat diatur dalam suatu sistem ilmiah yang saat ini sangat maju dan canggih.”
“Saat ini BP Batam sedang mengembangkan industri yang lebih terarah dan ramah lingkungan, salah satunya adalah pengembangan industri jasa dan industri yang menerapkan basis digital. Dan saat ini BP Batam melalui RSBP Batam sudah melakukan ikatan kerja sama melalui penandatanganan MoU dengan dClinic International, Deloitte South East serta JP Consulting yang merupakan investor asal Australia yang bergerak dalam palayanan kesehatan yang berbasis digital dengan penerapan blockchain dengan nilai kontrak sebesar USD 140 juta.”
Selain fokus pengembanga industri yang berbasis digital serta ramah lingkungan BP Batam juga mengembangkan industri jasa, yang salah satunya adalah Jasa Logistik, Jasa Pelayanan Kesehatan, Jasa Keuangan dan Jasa Tourism.
“Ayo Singapura dan Singapura Friends datanglah ke Batam, karena kita adalah semacam satu rumpun bambu, kita harus tumbuh bersama, kita harus kuat bersama untuk menghadapi berbagai badai ekonomi dan perubahan ekonomi-ekonomi dunia.”
“Kita harus bersama, karena kita adalah satu rumpun bambu, bukan satu rumpun pisang yang tumbuh sendiri tinggi dan yang lainnya rendah dan akhirnya mati.”
Acara seminar diakhiri dengan sesi foto bersama Kepala BP Batam dengan para narasumber. (*)
