batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, potensi sumber daya perikanan di Natuna masih perlu dukungan peran serta pihak swasta, agar potensi tersebut bisa dikelola dengan maksimal. Apalagi sejauh ini pemerintah sudah berupaya mendukung, dengan menyediakan gudang beku untuk nelayan.
”Potensi perikanan di Natuna sangat besar, tapi belum ada pabrik pengelolahan ikan, seperti pengalengan ikan. Saat ini hasil tangkap harus ditampung dan dibawa keluar Natuna,” kata Ngesti saat meninjau lahan yang akan dibangun coldstorage di Sedanau Minggu (3/3).
Peninjauan tersebut Ngesti didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah dan Direktur PT Pelindo serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, untuk memastikan lahan untuk pembangunan coldstorage di Sedanau tidak mengalami kendala.
Ngesti mengatakan, saat ini Natuna membutuhkan investor yang dapat berinvestasi di sektor pengolahan ikan dan membuka pabrik pengolahan Ikan. Selain bisa meningkatkan nilai jual ikan, juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.
”Sekarang pendapatan daerah dari perikanan juga belum memadai, tentu imbasnya pertumbuhan ekonomi masyarakat belum terbantu,” ujarnya.
Nato, salah seorang pengusaha perikanan di Sedanau, mengaku potensi perikanan belum dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah, karena belum adanya regulasi yang mengatur para nelayan dari daerah lain wajib menjual hasil tangkapannya dan membatasi jumlah muatan kapal, serta wajib lapor bagi kapal nelayan daerah lain untuk didata.
”Aturan ini akan mampu mendatangkan potensi dan peluang lebih besar kepada nelayan tempatan untuk mengelola potensi perikanan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Nato. (arn)
batampos.co.id – Saat ini, perusahaan pialang (perantara dalam kegiatan jual beli) begitu banyak bermunculan di Indonesia. Bahkan keberadaannya merajai perdagangan Forex (Foreign Exchange) atau pertukaran valuta asing di Indonesia.
Sayangnya, banyak perusahaan pialang beroperasi tanpa mengantongi lisensi alias ilegal. Namun kehadirannya mampu membius trader (pedagang valas) untuk bergabung dengan berbagai iming-iming yang tak masuk akal.
“Selama ini banyak trader berpindah dari pialang berlisensi ke pialang ilegal. Kenapa? Karena pialang ilegal biasanya menerapkan biaya yang sangat rendah dan menawarkan bunga tinggi. Para trader ini tak sadar kalau mereka masuk ke pialang ilegal, dimana risikonya sangat besar,” kata CEO Global Investa Capital (GIC) Trade, Peter Tendean.
Peter menyebutkan, perusahaan pialang tersebut selain tidak berlisensi juga tak memiliki kantor. Sehingga jika terjadi apa-apa, maka para trader tidak tahu harus meminta pertanggung jawaban kemana.
Hadirnya GIC Trade, lanjutnya, ingin menekan agar para trader di Indonesia tak terjebak oleh aksi pialang ilegal.
“Target kami menarik trader dari pialang ilegal keluar dan bergabung ke pialang yang resmi dan berlisensi,” terangnya saat menggelar road show sekaligus memberikan materi tentang perusahaan pialang yang berlisensi di Batam, kemarin.
Dikatakannya, selain sudah diakui pemerintah, GIC Trade menerapkan bebas komisi dan spread yang rendah serta aktivitas trading tanpa swap.
“Inovasi perdagangan Forex ini kami akomodir dengan memberikan akses kepada kontributor untuk bisa memposisikan diri sebagai trader dan atau market maker,” ungkapnya lagi.
Bahkan menurutnya, jika efektif margin yang terdapat dalam akun kontributor mencukupi, para kontributor dapat memposisikan dirinya sebagai trader dan market maker dalam waktu bersamaan. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu bagian strategi perdagangan. Dimana secara otomatis akan tercipta peer to peer trading, karena kontributor yang berperan sebagai trader akan berhadapan, berinteraksi langsung dengan kontributor lain yang mengambil peran sebagai market maker.
GIC Trade sendiri menggelar road show di Batam yang merupakan kota ke-8 di Indonesia yang dikunjungi. Di Batam sendiri calon trader sangat antusias mengikuti rangkaian acara, ini terlihat dari keaktifan peserta.
“Untuk Kepri ada dua tempat, yakni Kota Batam dan sebelumnya di Kota Tanjungpinang,” terangnya.
Dari road show itu, sudah tergabung 3.000 trader, dan diprediksi akan terus tumbuh seiring kepercayaan publik makin baik kepada GIC Trade, khususnya pialang berizin, terlebih dengan adanya trading kontes dengan hadiah Rp 1,5 miliar di akhir Februari lalu. (gas)
Warga membeli ayam segar di Pasar Fanindo, Tanjunguncang, batuaji F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Peraturan Daerah (Perda) penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan, serta retribusi rumah potong hewan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Jumat (1/3) lalu. Pembentukan perda ini bertujuan untuk menjamin kehalalan hewan potong, menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas, kesehatan, serta penyediaan pangan asal hewan.
“Perda ini adalah usulan Pemko Batam untuk menjamin penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, halal, serta terpenting menjaga ketenteraman batin masyarakat,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
Diakuinya, Batam dengan populasi penduduk lebih dari satu juta jiwa sangat membutuhkan payung hukum ini, sebagai jaminan kepastian hukum bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Lewat perda ini lanjutnya, pemerintah daerah mempunyai peranan penting bagi masyarakat Batam antara lain melalui aspek ekonomi.
“Yaitu untuk meningkatkan kecurigaan yang ditimbulkan oleh adanya penyakit. Sedangkan dari aspek sosial yaitu memberikan jaminan ketersediaan pangan hewan yang aman, sehat, dan halal,” kata Rudi.
Ia berharap dengan ditetapkannya perda penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan ini harus didukung seluruh komponen pemerintah, instansi terkait lainnya, dan masyarakat. Salah satunya dengan menumbuhkan sentra-sentra usaha mikro mulai dari tingkat kelurahan serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Batam Muhammad Musofa menyambut baik hadirnya perda ini. Diakuinya, lewat perda ini mengatur seluruh usaha peternakan masyarakat yang ada di Kota Batam.
Dengan adanya Perda usaha peternakan ini, kata Musofa, juga diharapkan usaha peternakan yang aman sehat, utuh, dan halal. Disamping itu juga upaya penguatan peternakan lokal.
“Kita apresiasi terbentuknya Perda Penyelenggaraan Peternakan ini. Ini upaya memberikan payung hukum atau kepastian hukum peternakan,” terangnya.(rng)
batampos.co.id – Kasus adanya warga negara asing (WNA) pemegang KTP elektronik Indonesia yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pileg dan Pilpres 2019 ditengarai masih terjadi di sejumlah daerah. Yang terbaru, kasus ini ditemukan di Kediri, Jawa Timur (Jatim).
Komisioner Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi, mengatakan Bawaslu Jatim sudah menindaklanjuti pro kontra soal keberadaan WNA ber-KTP elektronik yang ditengarai masuk DPT.
Lembaga tersebut sudah menginstruksikan seluruh Bawaslu di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan penelusuran ke KPU dan setiap disdukcapil.
Meski prosesnya masih berlangsung, kabar tersebut ternyata bukan isapan jempol. Bawaslu menemukan adanya WNA asing yang terdeteksi masuk DPT. ’’Temuan itu terjadi di Kabupaten Kediri,’’ kata Aang, Minggu (3/3).
Dia menjelaskan, di kabupaten tersebut, Bawaslu setempat menemukan 21 WNA ber-KTP. Di antara jumlah tersebut, dua orang masuk DPT. Temuan tersebut sudah ditindaklanjuti.
’’Setelah diverifikasi dan dipastikan, nama dua WNA itu dicoret oleh KPU setempat,’’ kata Aang.
Sementara itu, pendataan ulang WNA yang punya e-KTP di wilayah Jatim juga masih berlangsung. Hingga kemarin sore, tercatat dua kabupaten/kota yang sudah menuntaskan proses itu.
’’Seperti di Pasuruan dan Mojokerto,’’ katanya.
Dalam pendataan itu, seluruh Bawaslu kabupaten/kota diinstruksikan untuk meminta data WNA ber-KTP di setiap disdukcapil. Setelah itu, pengawas pemilu mencermati apakah WNA itu tercatat dalam DPT atau tidak. Jika masuk DPT, temuan tersebut dilaporkan ke KPU setempat untuk dicoret.
’’Kami juga mempersilakan masyarakat untuk melapor jika memperoleh temuan itu,’’ katanya.
Di sisi lain, dari hasil temuan sejumlah pemantau resmi Pemilu 2019 di Jatim, ada beberapa kabupaten/kota di Jatim yang ditengarai terdapat WNA masuk DPT. Bahkan, beberapa di antaranya sudah terbukti.
Salah satu dugaan itu diungkap oleh Pusat Informasi Rakyat (PIR) Jatim. Lembaga pemantau resmi pemilu itu menemukan cukup banyak WNA sudah mengantongi e-KTP yang berdomisili di Jatim. Mereka bersebar di hampir semua kabupaten/kota di Jatim, terutama di wilayah perkotaan.
Lembaga itu melakukan penelitian awal. Dari hasil uji sampel, ada tengara beberapa nama WNA yang memiliki e-KTP, masuk DPT.
“Kami menemukan adanya kecocokan sejumlah unsur. Baik nama maupun nomor induk kependudukan,’’ kata Ketua PIR Jatim Afdolu Nasikin, Minggu (3/3).
Namun, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan. Karena itu, temuan itu sudah dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. ’’Jika terbukti, kami berharap agar nama-nama itu segera dicoret,’’ katanya. (ris/c4/agm)
batampos.co.id – Waktu baru menunjukkan pukul 06.15 WIB. Namun, warung di Baloi Permai, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, itu sudah ramai, Rabu (26/2) lalu. Sejumlah ibu rumah tangga terlihat membeli kebutuhan dapur seperti sayuran, aneka bumbu, hingga ikan.
Di tengah kesibukan khas ibu rumah tangga itu, mereka terlihat asyik berbincang. Topiknya cukup berat: soal Pemilu 2019. Mereka terlihat antusias membicarakan nama-nama calon legislatif (caleg) hingga calon presiden dan wakil presiden pilihan masing-masing.
“Jumat nanti ada caleg mau datang ke Masjid Darul Hikmah. Silaturahmi. Begitu pengumuman dari masjid. Entah jadi atau enggak,” ujar Rara Anggraini, menyela obrolan ibu-ibu, pagi itu.
Ayuk, 34, menimpali ucapan Rara. Menurut dia, sejauh ini memang sudah ada beberapa caleg DPRD Batam yang berkunjung ke sana. Kunjungan itu dibungkus dengan beragam agenda. Mulai dari pengajian, penyerahan bantuan, hingga silaturahmi biasa.
“Ujung-ujungnya bilang: jangan lupa pilih saya 17 April nanti. Silaturahmi sekaligus kampanye,” ujarnya.
Ibu tiga anak ini menyebutkan, meski akhir-akhir ini para caleg kerap datang silaturahmi, tapi ia sudah mempunyai pilihan sendiri. Namun Ayuk mengaku belum tentu bisa menggunakan hak pilihnya, karena sejauh ini namanya belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di KPU Kota Batam.
“Nama saya belum ada di kertas yang ditempel di papan pengumuman RW,” ungkap Ayuk.
Papan pengumuman warga Kompleks Baloi Indah sendiri berada di persimpangan empat Jalan Gunung Daik. Di sana, di tempat pangkalan ojek itu, papan tulis ditempeli kertas warga yang terdaftar dalam DPT Hasil Perbaikan -B (DPTHP-B). Ada tiga TPS DPTHP yang ditempel di sana, yakni TPS 01, 04, dan 016 dan ditandatangani ketua dan para komisioner KPU Batam.
“Tahun sebelumnya namaku ada. Tahun ini nggak ada,” jelasnya.
Apakah sudah melaporkannya ke perangkat RT/RW? Menurut Ayuk dan Rara, akhir tahun lalu mereka sudah ada pendataan penduduk yang memiliki hak pilih dari RT/RW.
“Tapi ini belum keluar. Tapi tak apalah. Bagaimana nanti tahapan-tahapannya juga kita nggak tahu,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, belum pernah ada sosialisasi dari KPU untuk warga yang memiliki hak pilih di tempat tersebut.
“Boro-boro sosialisasi. Komisioner KPU siapa saja kita nggak tahu, apalagi kenal. Ketua RT/RW juga belum ada pengumuman,” ujarnya.
Hal ini juga dinyatakan Ketua RW setempat, Tri Wahyono. “Sosialisasi dari KPU belum pernah ada,” ujarnya.
Kecemasan tidak bisa ikut nyoblos juga disampaikan Lestari Hutagaol. Perempuan asal Medan ini sudah 10 tahun tinggal di Batam. Awalnya ia merupakan warga RT 003/RW 005, Sagulung Sempurna, Sei Lekop, Batuaji. Tapi sejak enam tahun lalu pindah ke Perumahan Mega Legenda, Batam Center. “Di KTP saya sampai sekarang masih penduduk Batuaji,” ungkapnya.
Ia pun mengaku kebingungan mengenai hak pilihnya nanti. “Tahun sebelumnya hak pilih saya terdata di Batuaji. Tapi tidak saya gunakan karena memang tak ada surat undangan memilih,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, Lestari menyebutkan ingin sekali menggunakan hak pilihnya untuk ikut menentukan masa depan bangsa. Namun, ia mengaku masih khawatir jika pada hari H nanti ia tak bisa ikut nyoblos.
Komisioner KPU Batam M Sidik menyebutkan, tahapan sosialiasi yang mereka lakukan saat ini sudah menyentuh langsung berbagai warga di Batam.
“Sudah kita laksanakan sosialisasi. Tapi kan kita juga sampai sekarang masih bekerja menjalankan tahapan-tahapan yang harus kita lalui,” ujar Sidik di sela-sela Bimtek Simulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan di Hotel Harmoni, Nagoya, Kamis (28/2) lalu.
Saat ini, tahapan sudah memasuki rekrutment petugas KPPS yang akan ditugaskan di 2.967 TPS saat pelaksanaan pemilu berlangsung nanti. “Satu TPS, ada tujuh petugas KPPS. Berarti Batam butuh 20.769 KPPS,” ujar Sidik.
Perekrutan ini, kata Sidik, masih dalam proses penyaringan. “Paling lambat mereka yang terpilih nanti sudah harus dilantik 10 April mendatang,” jelasnya.
Dalam pelaksanaan pemilu kali ini, KPU Kota Batam dinilai cenderung lambat dalam bekerja. Khususnya dalam program sosialisasi ke 12 kecamatan di Batam. Hal ini dilihat dari tanggapan beberapa masyarakat yang belum mengetahui seperti apa alur pemilihan umum berlangsung nantinya.
“Yang saya lihat, sejauh ini, pengumumannya belum ada. Baik di sosial media resmi KPU Batam atau pun di papan-papan pengumuman tingkat RT,” kata warga Kampung Utama, Batam, Elni Rini.
Namun Ketua KPU Batam, Syahrul Huda, membantah hal tersebut. Menurut dia, tahapan pemilu sudah ditetapkan oleh KPU Pusat. Dan sejauh ini, ia mengklaim KPU Batam sudah bekerja sesuai tahapan itu.
“Ini sekarang lagi proses pelipatan surat suara. Sebelumnya pengepakan kotak suara sudah selesai,” ujarnya ketika ditemui di Nagoya, Sabtu (2/3) lalu.
Terkait rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Syahrul mengklaim pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap warga Batam. Hal ini ia sebutkan terdata dalam Berita Acara KPU Kota Batam Nomor 208/PL.01.2-BA/2171/Kota/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018, berdasarkan hasil rapat pleno, ditetapkan jumlah pemilih DPTHP-2 Batam pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini sebanyak 650.876 pemilih dengan rincian 326.931 pemilih laki-laki, dan 323.945 pemilih perempuan.
“Warga yang mempunyai hak pilih ini tersebar di 12 kecamatan, 64 kelurahan, dan 2.967 TPS. Semuanya terlampir dalam berita acara,” ujar Syahrul.
Dalam salinan acara tersebut, DPTHP-2 ini sudah mengalami perbaikan dari DPTHP sebelumnya. Dimana ada peningkatan jumlah pemilih baru sebanyak 6.947 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 3.611 orang, dan pemilih perempuan sebanyak 3.336 orang. Ada juga pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 32.550 orang, serta sebanyak 1.747 warga yang mengalami perbaikan data pemilih.
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini, KPU mencatat warga Batam penyandang disabilitas yang akan menggunakan hak pilihnya ada 288 orang. Terdiri dari tuna daksa 38 orang, tuna netra 24 orang, tuna wicara 35 orang, dan tuna grahita 23 orang, serta penyandang disabilitas lainnya sebanyak 168 orang.
Selain rekrutmen petugas KPPS, KPU Batam kini juga tengah melaksanakan proses pelipatan kertas suara. Dari 650 warga yang mendaftar menjadi petugas pelipat kertas suara, KPU hanya memilih 200 petugas. Namun, dalam prosesnya, dari 200 tersebut ada yang mengundurkan diri. “Tapi kami optimistis pelipatan selesai tepat waktu,” jelas Syahrul.
***
ilustrasi
Pemilu kali ini mencetak sejarah bagi pesta demokrasi di Indonesia. Ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) dilaksanakan serentak. Pada pemilu sebelumnya di 2014 lalu, pesta demokrasi berlangsung selama dua kali. Pileg pada 9 April 2014, dan Pilpres pada 9 Juli 2014.
“Optimislah. Meski serentak, pelaksanaan pemilu dan proses distribusi logistik pemilu di sini tidak akan ada kendala,” ujar Ketua KPU Batam, Syahrul Huda.
Melibatkan 16 partai, Indonesia akan memilih satu presiden dan wakil presiden, 575 anggota DPR, 19.817 anggota DPRD provinsi dan kota, dan 136 anggota DPD dengan diikuti 185,7 juta pemilih.
Pada prosesnya, sebelumnya KPU menetapkan sejumlah aturan kampanye bagi para peserta pemilu. Kampanye sendiri masih berlangsung hari ini, sejak dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April mendatang. Itu artinya, dalam rentang waktu tersebut, 691 caleg yang akan bertarung di Batam bisa memperkenalkan dirinya kepada para calon konstituen.
Hanya saja, pelaksanaan kampanye tahun ini lebih ketat. KPU melarang para caleg berkampanye di media massa sepanjang masa kampanye. Hanya diperbolehkan selama 21 hari terakhir menuju masa tenang, atau tepatnya mulai 24 Maret hingga 13 April mendatang. Ada lagi, para caleg juga dilarang berkampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan juga pusat pendidikan, serta media sosial yang tidak didaftarkan. Pada kenyataannya, larang-larangan oleh KPU ini kerap kali dilanggar para caleg.
Anggota Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk menyebutkan, mendekati hari H pemilu 2019, pihaknya makin intens mengawasi para caleg yang nakal. Belum lama ini Bawaslu Kota Batam menertibkan 20 alat peraga kampanye (APK) berupa stiker yang dipasang di mobil pribadi dan angkutan umum.
“Itu kan melanggar aturan,” jelas Mangihut, Jumat (1/3) lalu.
Mangihut menyebutkan, sejauh ini Bawaslu Batam sudah menertibkan 1.200 APK yang dipasang tidak pada tempatnya.
“Kami tertibkan dari berbagai rumah ibadah atau di pohon di kawasan fasum yang tidak diperbolehkan,” ujarnya.
Lantas bagaimana dengan pengawasan Bawaslu terkait kampanye pribadi di media sosial? Apalagi mengingat peraturan, masing-masing Parpol hanya diperbolehkan mendaftarkan 10 akun media sosial.
Di luar media sosial yang didaftarkan tersebut, dilarang berkampanye. Namun, di media sosial banyak berseliweran postingan-postingan kampanye para caleg.
Terkait hal itu, Mangihut menilai sejauh ini kampanye di medsos masih cukup positif. Tidak ada konten yang saling menjelekkan caleg satu dengan yang lainnya. Lagipula, berdasarkan pantauannya, medos yang digunakan untuk kampanye merupakan akun-akun yang telah didaftarkan.
“Ini selalu kami monitoring terus, kok,” ujar Mangihut.
Mangihut mengungkapkan, saat ini ada beberapa kasus dugaan pelanggaran pemilu yang tengah ditangani Bawaslu. Namun hingga saat ini belum ada satupun caleg yang dinyatakan bersalah dan dicoret dari daftar calon tetap.
880 TPS Rawan
Jajaran Polresta Barelang turut bersiap menyambut pesta demokrasi akbar pada 17 April mendatang. Melalui Operasi Mantab Brata 2019, Polresta Barelang menyatakan siap mengawal pelaksanaan Pemilu 2019 supaya berjalan aman dan tertib.
Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengatakan, personel yang terlibat dalam Operasi Mantab Brata 2019 bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terutama saat berlangsungnya pemilihan umum untuk anggota legislatif hingga pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.
Anggota jibom Brimob Polda Kepri berusaha menjinakan tas yang diduga bos saat pra simulasi pengaman pemilu Presiden dan Wakil Presiden di jalan Engku Putri Batamcenter, Selasa (18/9/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Secara keseluruhan kendaraan yang saya cek, 95 persen itu dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa hal temuan, ada kekurangan dan itu akan kita segera perbaiki,” tuturnya.
Dalam pesta demokrasi 2019 mendatang, Hengki mengatakan pihaknya akan melaksanakan pengamanan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik itu mulai dari pengamanan masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara, masa rekapitulasi hingga masa pelantikan presiden dan wakil presiden.
“Kami memiliki personel sebanyak 1.029 personel yang semuanya itu bisa kami gerakkan sesuai dengan tahapan-tahapan. Termasuk kami dapat bantuan dari Polda Kepri beserta instansi terkait khususnya rekan kami dari TNI dan dari Linmas,” bebernya.
Dalam pengamanan itu, setidaknya ada ribuan personel dari Polri, TNI, Linmas maupun dari instansi lainnya. Ribuan personel itu akan mengamankan sebanyak 2.923 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam.
Dalam waktu dekat ini juga akan dilaksanakan kembali persiapan pengamanan Pemilu 2019 bersama dengan Polda Kepri maupun bersama dengan Linmas. Persiapan itu dilakukan dalam hal peningkatan kemampuan dalam pengendalian aksi unjuk rasa maupun anarkis.
“Yang pasti kami sudah siap,” tuturnya.
Sementara itu, untuk wilayah Kepri, Polda Kepri mengerahkan sebanyak 1.705 personel untuk mengamankan pemilu, 564 personel di antaranya bertugas di Batam. Setiap personel ini akan ditempatkan di seluruh wilayah di Kepri.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga mengatakan, jumlah personel di setiap wilayah berbeda-beda.
“Tergantung dengan jumlah TPS yang diamankan serta luas wilayahnya,” katanya, Kamis (28/2).
Di Kota Batam terdapat 2.987 tempat pemungutan suara (TPS) yang nantinya akan diawasi sebanyak 564 personel dari jajaran Polresta Barelang. Pengamanan TPS di Batam serta jalannya pemilu di Batam, juga mendapatkan bantuan dari Polda Kepri melalui Direktorat Shabara dan Brimob. Di Kabupaten Karimun terdapat 780 TPS yang dijaga sebanyak 247 personel. Kota Tanjungpinang terdapat sebanyak 566 TPS, yang diamankan oleh sebanyak 328 personel.
“Bintan ada 245 TPS. Lingga 252 TPS, personel yang mengamankan sebanyak 152 orang. Natuna sebanyak 227 TPS, personel yang diturunkan 116 orang dan Anambas ada 150 TPS, dijaga 42 personel,” ungkap Erlangga.
TPS-TPS ini tidak semuanya memiliki tingkat kerawanan yang sama. Polisi membagi seluruh TPS dalam tiga tingkatan yakni kurang rawan, rawan, dan sangat rawan.
Kategori TPS kurang rawan, lokasinya tidak ada potensi konflik serta aman dan mudah ditempuh petugas pengamanan.
“TPS kategori kurang rawan ini ada sebanyak 4.496 yang tersebar diseluruh wilayah di Kepri,” ungkap Erlangga.
Sementara TPS yang dikategorikan rawan, karena lokasinya sulit dijangkau dan berpotensi terjadinya konflik sosial. Selain itu, TPS kategori rawan biasanya berada di permukiman padat penduduk dengan jumlah pemilih mendekati ketentuan maksimal KPU. Komposisi masyarakat basis salah satu pasangan calon memiliki militansi yang tinggi, adanya sejarah konflik, dan posisi TPS yang cukup jauh dari lokasi TPS lainnya.
“TPS rawan ini ada terdapat 880 titik. TPS rawan ini kebanyakan berada di pulau-pulau, sehingga sedikit menyulitkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Dan tentunya sangat berpengaruh dengan tingkat partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan TPS sangat rawan memiliki beberapa kategori. Yakni keadaan geogratis yang sangat sulit ditempuh dan terpisah jauh dari kelompok TPS lainnya. Lalu memiliki sejarah konflik atau aksi protes, berada di daerah konflik sengketa batas wilayah kabupaten atau kota. Selain itu, kondisi masyarakat yang hetrogen dan lokasi TPS berada di basis pendukung seluruh pasangan calon.
“TPS sangat rawan ada 81 titik,” ungkap Erlangga.
Pola pengamanan tiap TPS ini, kata Erlangga berbeda-beda. Jumlah personel yang diamankan, juga akan berbeda. “Nantinya pengamanan TPS ini juga ada dari Linmas serta panitia TPS,” ujar Erlangga.
Selama proses pemilu, Erlangga mengatakan jajaran kepolisian dibantu sebanyak 407 orang personel TNI.
“Untuk operasi pengamanan pemilu ini sudah dimulai dari beberapa bulan yang lalu. Kami mengamankan pemilu mulai dari proses kampanye, pencoblosan hingga penetapan,” ucapnya.
Kepada masyarakat, Erlangga menghimbau agar menggunakan hak pilihnya. Dan tidak perlu ragu dengan pengamanan yang dilakukan jajaran kepolisian.
“Kami siap melindungi jalannya pemilu. Bila ada intimidasi laporkan ke kami,” pungkasnya. (cha/yui/egi/ska)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kini tak lagi mengandalkan sumber Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Seiring kemajuan pariwisata Kota Batam, sektor pajak andalan kini beralih pada pajak hotel dan restoran.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah mengungkapkan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak mencapai Rp 147,3 miliar dari target Rp 1,35 triliun, atau sekitar 11 persen.
Adapun, capaian realisasi PAD paling besar bersumber dari Pajak Restoran sebesar Rp 18,48 miliar atau 16,5 persen dari target Rp 111,9 miliar. Selanjutnya, disusul Pajak Hotel sebesar Rp 22,3 miliar atau sebesar 16,02 persen dari target sebesar Rp 138,7 miliar.
”Secara realisasi, PAD dari pajak hotel dan restoran terlihat stabil,” ujar Azmansyah, Minggu (3/3).
Diakuinya, pajak hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak Kota Batam dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, tingkat kunjungan wisata yang cukup tinggi juga dinilai berimbas positif terhadap naiknya pajak dari dua sektor tersebut.
Untuk pajak hiburan, terealisasi Rp 6,58 miliar atau sebesar 16 persen dari target Rp 40,9 miliar. Disusul Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Rp 27,6 miliar atau 14,17 persen dari target Rp 195 miliar. Sedangkan Pajak BPHTB naik dibandingkan bulan lalu yakni Rp 46,85 miliar dari target Rp 380 miliar.
Sementara pajak lainnya yang masih rendah pencapaiannya ialah pajak mineral bukan logam yang baru Rp 128,5 juta atau 3,8 persen dari target Rp 3,36 miliar.
Selanjutnya, pajak parkir Rp 1,5 miliar dari target Rp 13 miliar dan PBB-P2 yang baru 3,74 persen atau Rp 6,1 miliar dari target Rp 165 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata menyambut baik naiknya capaian sektor pajak hotel dan restoran di Kota Batam. Menurutnya, kenaikan kunjungan wisatawan memang diharapkan punya efek domino, tak hanya untuk PAD Batam namun juga pergerakan ekonomi di masyarakat.
”Kita optimistis, ke depan jumlah wisatawan akan terus meningkat sehingga semua sektor dapat merasakan manfaat pembangunan infrastruktur Batam yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pariwisata,” kata Ardiwinita, usai menyambut 896 wisatawan mancanegara (wisman) asal Tiongkok di Palm Spring, Nongsa, Minggu (3/3) malam.(rng)
Politikus Partai Demokrat Andi Arief ditangkap polisi usai menggunakan narkoba (Istimewa)
batampos.co.id – Politikus Partai Demokrat Andi Arief diciduk Direktorat 4 Bareskrim Polri diduga karena kasus narkoba. Dia ditangkap di sebuah hotel di bilangan Slipi, Jakarta, Minggu (3/3/2019), dengan seorang wanita.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun JawaPos.com, Andi diketahui sempat membuang sabu beserta bong ke dalam kloset. Namun, barang bukti berupa bong berhasil diamankan dengan bantuan pihak hotel.
Saat penangkapan, Andi pun terlihat jelas dalam kondisi habis menggunakan barang haram tersebut. Kabarnya dia pun menolak untuk melakukan tes urine.
Sejumlah foto pun beredar. Mulai dari kamar hotel tempat Andi menginap hingga Andi yang berada di dalam sel tahanan.
Dikonfirmasi mengenai penangkapan Andi karena narkoba, Kabareskrim Polri Komjen Idham Aziz membenarkannya. “Ya, benar,” kata dia singkat saat dikonfirmasi awak media, Senin (4/3). (JPC)
batampos.co.id – Demam Berdarah Dangue (DBD) masih mewabah di Batuaji. Masih banyak masyarakat yang terjangkit penyakit akibat sengatan nyamuk aedes aegepty itu. Sepekan ini sedikitnya ada tiga anak yang harus dilarikan ke rumah sakit karena positif DBD.
Satu anak perempuan dari kelurahan Tanjunguncang dan hingga saat ini masih dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Batuaji. Dua anak lainnya dari perumahan Sierra kelurahan Bukit Tempayang. Satu diantaranya masih dirawat di rumah sakit umum daerah. (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji.
“Dua orang di tempat kami (perumahan Sierra). Satu orang masih dirawat sampai hari ini,” kata Febby, warga perumahan Sierra saat dijumpai di Puskesmas Batuaji, Senin (4/2).
Mewabahnya penyakit berbahaya ini diakui Febby karena lingkungan yang tak sehat. Selain kesadaran masyarakat yang masih minim akan pentingnya hidup sehat, kerusakan fasilitas penunjang perumahan juga menjadi penyumbang terbesar bagi mswabahnya DBD ini. Sistem drainase yang bermasalah misalkan terlalu kecil ataupun tersumbat menjadi sarang bagi nyamuk karena digenangi air sepanjang waktu.
“Di tempat kami drainase memang tak lancar jadi digenangi air terus. Bisa jadi itu yang menyebabkan DBD mewabah di sana,” ujar ibu dua anak itu.
Lingkungan yang tak sehat ini menjadi kekuatiran serius bagi masyarakat di sana. Jika sang buah hati demam atau panas, orangtua langsung panik dan segera dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas.
“Seperti saya hari ini. Panas anak saya tadi pagi makanya langsung ke sini. Alhamdulilah setelah diperiksa negatif. Anak saya demam biasa,” ujar Febby.
Pihak Puskesmas Batuaji saat dikonfirmasi mengakui penyakit DBD masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat di Batuaji saat ini. Masyarakat dihimbau untuk lebih peduli lagi dengan kebersihan lingkungan tempat tinggal dan sekitarnya.
“Iya masih tinggi (DBD). Februari kemarin agak naik memang. Datanya saya tidak ingat pasti. Saya dan staff (pemegang data pasien) lagi di Dinas (Dinkes) mau bahas masalah ini juga. Memang harus diwaspadai semua lapisan masyarakat,” ujar Kepala Puskesmas Batuaji Fitriati
Untuk melawan penyebaran DBD ini, masyarakat harus aktif menjalankan program 3 M Plus yakni mengubur, menutup dan menguras wadah yang berpotensi digenangi air serta menggunakan alat pengamanan seperti lotion anti nyamuk dan kelambu saat tidur. (eja)
batampos.co.id – Kawasan wisata terpadu Marina mulai kehilangan daya tarik sebagai tempat wisata ataupun rekreasi. Kebun jambu marina yang selama diminati wisatawan lokal ataupun manca negara, kini, sirna.
Kawasan kebun agrowisata ini berpindah tempat sehingga seluruh pohon jambu yang berada di seberang Harris Resort Marina Waterfront itu ditebang. Taman-taman sejuk yang ada dalam perkebunan tersebut kini berubah jadi tandus dan gersang.
Informasi yang didapat di lapangan, perkebunan jambu itu rencananya akan ditata ulang untuk dijadikan kebun binatang oleh pemilik lahan. Sementara perkebunan jambu berpindah tempat di dekat gerbang masuk Marina dari arah Tanjungriau.
Meskipun mengusung konsep yang sama, namun perkebunan jambu ini belum sesejuk dan secantik sebelumnya. Rimbunan pepohonan jambu belum terlihat sebab pohon jambu baru ditanam kembali.
“Butuh waktu setahun juga untuk bisa seperti yang dibawah dulu (kebun lama),” ujar Nurhali, petugas di kebun jambu yang baru, Senin (4/3/2019).
Untuk sementara perkebunan agrowisata ini mengandalkan hiburan lain untuk tetap menggaet minat pengunjung. Salah satunya adalah kuda dan becak sebagai fasilitas permainan di dalam perkebunan ini.
Kenapa pindah lokasi? Pengelola perkebunan agrowisata ini menuturkan, masa kontrak lahan dengan pemilik lahan telah selesai.
“Di bawah itu lahan perusahaan. Dilihat mungkin ramai selama ini makanya mereka mau bangun kebun binatang. Tempat baru ini punya Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sama sistem sewa pakai juga,” ujar Nurhali.
Aldi pekerja lain di lokasi perkebunan Marina menuturkan, semenjak kebun jambu Marina “digusur” jumlah pengunjung menurun drastis. Itu karena daya tarik kawasan perkebunan sudah tak ada lagi.
“Ini berbicara di perkebunan ya. Memang berkurang. Tak tahu kalau di pantai dan perhotelan. Dulu orang ramai karena ada ikonnya (pepohonan jambu). Sekarang memang berkurang pohon jambu masih kecil. Tunggu mungkin jambu-jambu yang baru ditanam ini besar kali baru ramai lagi,” katanya.
Indri seorang pengunjung menuturkan, hal yang sama. Perubahan lokasi dan hilangnya pohon jambu mengurangi minatnya untuk bertandang ke sana. Itu karena situasi perkebunan belum serimbun dan sesejuk sebelumnya.
“Orang cari yang bisa ngadem dan sejuk. Kalau begini agak susah apalagi bawa anak kasian panas-panasan,” ujarnya. (eja)
batampos.co.id – Ingin punya kemaluan besar, empat remaja pria berusia 12 hingga 14 tahun malah meninggal dunia.
Penyebabnya, mereka menelan pil beracun yang mereka kira adalah pil pembesar kemaluan.
Dilansir dari Daily Mirror pada Jumat (1/3/2019) keempat remaja lelaki itu menelan phostoxin pestisida yang mematikan setelah mengira pil itu mempunyai efek memperbesar kemaluan mereka.
Insiden tragis itu terjadi di Mokoallong, Lesotho, Afrika Selatan. Masih belum jelas bagaimana bocah-bocah itu menemukan informasi yang menyesatkan tentang pil yang biasanya digunakan untuk melindungi komoditas pertanian dari kerusakan oleh serangga dan tikus.
Hingga saat ini belum jelas siapa yang memberitahu mereka kalau pil beracun itu dapat memperbesar organ lelaki mereka. Anak laki-laki kelima yang selama segera dilarikan ke rumah sakit.
Anak laki-laki yang selama ini memutuskan untuk menelan pil itu nanti malam setelah makan malam. Salah satu nenek bocah lelaki itu, Marankolo Molibeli mengatakan, para tetua desa terkejut dengan kejadian itu.
Molibeli mengatakan, dia tidak mendapat kesempatan untuk menginterogasi bocah yang masih hidup. Anak-anak itu dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah salah satu penduduk mencium bau phostoxin.
Dua dari mereka berhasil mengatakan beberapa kata sebelum mereka meninggal di klinik. “Cucu saya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan kami mengetahui bahwa yang keempat meninggal pada hari berikutnya,” paparnya. (*)
