batampos.co.id – Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian harap bersabar. Badan Kepegawaian Negara belum dapat mengumumkan hasil seleksi. Sebab, pemerintah daerah harus menyampaikan kembali usulan formasi menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk gaji.
Hingga saat ini, hanya hasil seleksi formasi dosen dan tenaga kependidikan saja yang sudah diumumkan 1 Maret lalu. Pemda masih harus menyesuaikan anggaran keuangan daerah (APBD) masing-masing. Mengingat, alokasi belanja pegawai di tiap daerah tidak boleh lebih dari 50 persen dari total anggaran yang ada.
Makanya, masing-masing pemda harus mengatur ulang jumlah tenaga yang dibutuhkan. Khususnya, formasi guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. ”Batas penerimaan usulan selambat-lambatnya hari ini (kemarin, red),” ucap Kabiro Humas BKN Muhammad Ridwan.
Secara sistem, lanjut dia, SSCASN sudah bisa me-ngumumkan hasil seleksi tersebut. Dengan catatan, pemda sudah memenuhi usulan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
”Hingga saat ini sudah 81 persen atau sekitar 294 pemda yang mengusulkan,” terangnya.
Ridwan mengimbau, supaya peserta tetap meng-update informasi melalui portal resmi BKN. Sehingga terhindar dari upaya penipuan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. (han)
batampos.co.id – Ratusan surat suara rusak ditemukan selama proses pelipatan kertas suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam. Saat ini semua surat suara rusak masih disimpan sebelum diplenokan.
Ketua KPU Batam Syahrul Huda mengatakan memasuki minggu kedua, sebanyak 1.598.753 surat suara telah berhasil dilipat oleh pekerja. Semua surat suara yang terlipat terdiri dari DPR-RI, DPD, Calon Presiden dan wakil dan sekarang tengah dikerjakan pelipatan surat suara DPRD Batam.
”Total kerusakan mencapai 903 surat suara. Ini nanti akan disortir kembali setelah semua selesai dilipat,” kata dia, Selasa (12/3).
Syahrul mengatakan jumlah yang terlipat baru 50 persen dari total surat suara yang diterima KPU Batam yang jumlahnya mencapai tiga juta lebih surat suara.
Ia memperkirakan semua surat suara ini akan selesai dalam waktu satu minggu ke depan, sebelum diplenokan bersama penyelenggara Pemilu.
Saat pleno nanti, ia akan kembali memeriksa kertas suara yang sudah dinyatakan rusak sementara ini. Menurutnya detail kerusakan harus dibahas bersama penyelenggara.
”Iya nanti kami cek lagi. Mana tahu dari yang rusak tersebut ada yang bisa digunakan kembali,” ujarnya.
Setelah proses pelipatan pihaknya juga akan menggelar pleno terkait total pemilih yang masih dalam daftar tambahan dan pemilih khusus Senin 17 Maret mendatang.
”Sekarang prosesnya masih berjalan. Jadi, warga yang ingin pindah memilih masih bisa,” lanjutnya.
Sebelumnya KPU mencatat 650 ribu pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2. Jumlah ini terus bertambah seiring masih ba-nyaknya warga yang belum terdata oleh KPU Batam. KPU menargetkan 75 persen untuk partisipasi pemilih tahun ini.
Kualitas Segel Dikeluhkan
Kualitas segel Pemilu 2019 yang akan digunakan pada Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April mendatang dipertanyakan kualitasnya. Pasalnya di wilayah pegunungan tengah Papua, ditemukan segel Pemilu yang mudah sobek serta rusak saat dilepas dan ditempelkan, sehingga tidak dapat digunakan.
Kualitas segel Pemilu yang kurang bagus tersebut tidak hanya ditemukan oleh KPU Nduga, namun KPU Jayawijaya dan KPU Yalimo juga menemukan segel Pemilu dengan kualitas yang kurang bagus.
Sekretaris KPU Nduga, Bliher Simanjuntak mengakui untuk masalah logistik surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Nduga sudah selesai dilipat. Dimana saat ini pihaknya sedang melakukan penyortiran untuk 5 distrik.
Namun sayangnya, pihaknya menemukan stiker atau segel Pemilu yang rusak dan tidak dapat digunakan.
“Stiker atau segel ini tidak bisa digunakan sehingga memang harus ditarik oleh KPU Provinsi Papua maupun KPU RI untuk diganti. Masalahnya ini rentan sekali, karena tidak bisa ditempelkan,” ungkap Simanjuntak saat ditemui di Sekretariat KPU nduga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Selasa (12/3).
Segel Pemilu yang kualitasnya jelek ini menurut Simanjuntak dikhawatirkan bisa menjadi celah atau ruang terjadinya konflik. Bahkan lebih parah lagi, KPU bisa dituding atau dicurigai apabila terjadi kerusakan pada segel Pemilu. Oleh sebab itu, pihaknya sudah menyampaikan ke KPU Papua terkait segel Pemilu yang kualitasnya kurang bagus tersebut.
“Kami sudah mendapat informasi jika semua stiker atau segel yang ada di KPU kabupaten dan kota di Papua akan ditarik dan diganti,” tuturnya.
Kondisi yang sama juga ditemukan di KPU Jayawijaya. Dimana segel Pemilu yang sudah diterima, sulit untuk dilepas dan bahkan sangat mudah sobek.
Sekretaris KPU Jayawijaya, Joy Bukorsyom juga mengakui menemukan segel Pemilu yang sangat rapuh sehingga tidak bisa digunakan.
“Memang kita sudah mulai melakukan pelipatan surat suara. Namun saat dilakukan pengecekan, kami temukan segel yang tidak bisa digunakan karena sangat rapuh. Ini beda dengan Pemilu sebelumnya,” ungkap Joy Bukorsyom saat ditemui di ruang kerjanya.
Kualitas segel Pemilu yang kurang baik juga ditemukan KPU Yalimo.(yui/jo/nat)
batampos.co.id – Sebanyak 314 atlet tenis meja memulai perjuangannya di ajang Kejuaraan Tenis Meja Kepri Internasional Open 2019, di Hi-Test Arena, Batam, Senin (11/3). Kejuaran yang akan berlangsung hingga 17 Maret ini, memperebutkan total hadiah Rp 600 juta.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Oegroseno mengatakan, turnamen yang diselenggarakan ini adalah agenda rutin tiap tahunnya. Turnamen ini juga dimaksudkan sebagai motivasi dalam pembinaan atlet tenis meja.
”Kepri Open adalah kejuaraan yang menjadi agenda resmi PTMSI Kepri. Dengan penyelenggaraan kejuaraan ini diharapkan bermunculan bibit-bibit atlet tingkat dunia,” jelas Oegroseno, Selasa (12/3).
Ia mengakui dalam lima tahun kepemimpinannya, belum ada atlet tenis meja Indonesia yang menembus panggung internasional.
”Melalui kejuaraan ini diharapkan bermunculan calon-calon juara dunia tenis meja. Terutama dari Kepri,” harapnya.
Menurutnya, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara lain dalam hal tenis meja.
“Silakan bertanding dengan sportif, mudah mudahan dengan kehadiran atlet-atlet mancanegara akan memberikan motivasi dan membawa kebanggaan Indonesia di masa mendatang,” tuturnya.
Oegroseno mengatakan Kepri layak untuk menggelar kejuaraan-kejuaraan intenasional The International Table Tennis Federation (ITTF). Ke depan Kepri akan diusulkan untuk menggelar kejuaraan-kejuaraan tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga kejuaraan-kejuaraan internasional yang menjadi ka-lender ITTF.
Menurutnya, fasilitas yang dimiliki oleh Kepri sudah layak untuk menggelar kejuaraan tingkat dunia. Maka, tentunya nanti agenda-agenda kejuaraan dari PP PTMSI bisa diselenggarakan di Kepri.
Menurut Oegroseno saat ini program PP PTMSI adalah berusaha untuk melakukan regene-rasi atlet untuk pembinaan maksimal tenis meja di Indonesia. Pola pencarian melalui berbagai kejuaraan U-18 yang di-semarakkan oleh PP PTMSI.
Harapannya program yang dicanangkan PP PTMSI ini bisa berjalan maksimal dan mendapat dukungan dari pemerintah.
“Mohon doa restu agar Indonesia bisa melahirkan atlet-atlet tenis meja tingkat dunia. Karenanya diharapkan dalam berbagai kejuaraan, atlet junior mampu mengeluarkan kemampuan dan mendapatkan preatasi maksimal di masa mendatang,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum PTMSI Kepri Ruslan Kasbulatov mengatakan, kejuaraan ini diikuti atlet tenis meja dari tiga negara. Selain itu juga diikuti atlet-atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Persatuan Tenis Meja (PTM) dari berbagai daerah di Indonesia.
”Kepri sendiri menurunkan atlet dari PPLP Kepri dan PPLP Batam. Sementara untuk peserta mancanegara berasal dari Tiongkok, India, dan Malaysia,” terangnya.
Beberapa daerah di Indonesia mengirimkan wakilnya untuk berlaga di kejuaraan ini, di antaranya SKO Ragunan, PPLPD Jatim, Puslatda Jatim, PTM KONI Jateng, dan PTM Provinsi Gorontalo.
Kejuaraan ini mempertan-dingkan sembilan kategori, sedang yang dipertandingkan untuk hari pertama adalah penyisihan tunggal kadet putra, tunggal kadet putri, junior put-ra, dan junior putri.
Lima kategori lainnya yang diperlombakan adalah tunggal putra senior, tunggal putri senior, beregu putra senior, beregu putri senior, dan beregu putra veteran 95+.
”Beregu putra veteran 95+ ini maksudnya adalah jumlah usia gabungan peserta lebih dari 95 tahun, dengan ketentuan peserta minimal berusia 45 tahun,” jelas Ruslan lagi.
Sekretaris Daerah Kepri Arif Fadillah yang membuka langsung gelaran ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno untuk memberikan motivasi pembinaan tenis meja di Kepri. Selain itu ia juga memberikan apresiasi pada Ketua PTMSI Kepri yang telah konsisten dalam membina tenis meja di Kepri.
”Pemprov Kepri giat mendorong generasi muda untuk berprestasi dalam berbagai kegiatan. Generasi muda adalah aset masa depan di Kepri. Dan melalui olahraga, Kepri melahirkan ba-nyak generasi muda yang memiliki prestasi,” tuturnya.
Ia juga melihat melalui olahraga, banyak generasi muda yang telah berhasil mengharumkan nama Kepri di panggung nasional dan internasional.
Selain itu, melalui olahraga generasi muda akan terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Karenanya generasi muda harus selalu melalukan kegiatan positif, sehat, dan terus berprestasi.
Arif juga mengucapkan terima kasihnya pada peserta kejuaraan yang berasal dari mancane-gara. ”Terima kasih pada peserta mancanegara. Turnamen ini juga menjadi ajang silaturahmi dan motivasi bagi atlet tenis meja Indonesia,” katanya.
Ia berharap turnamen ini bisa menghasilkan bibit-bibit unggul dalam pembinaan tenis meja di Kepri. Pemprov Kepri akan berkomitmen untuk membina atlet tenis meja. (yan)
batampos.co.id – General Manager (GM) PLN Wilayah Riau Kepri Muhammad Irwansyah Putra mengatakan, untuk menuntaskan persoalan listrik di Natuna dan Anambas pihaknya telah menyiapkan pembangkit listrik tenaga diesel.
”Di Kabupaten Natuna sudah tujuh titik dialokasikan mesin diesel PLN. Anambas dan pulau-pulau terluar ada 50 lokasi,” ujar Irwansyah di sela-sela kegiatan peresmian Unit Laya-nan Pelanggan (ULP) PLN, Senin (11/3) di Tanjungpinang.
Menurutnya, selain terkosentrasi di Natuna dan Anambas, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Bupati Karimun. Karena masih ada sejumlah daerah di Karimun yang listriknya hanya menyala 12 jam. Bagi daerah yang 12 jam akan ditingkatkan menjadi 24 jam.
Ditanya kendala di lapangan, Irwansyah mengakui ada pulau-pulau yang hanya dihuni 25 Kepala Keluarga (KK), ini terlalu kecil untuk dimasukkan mesin diesel. PLN akhirnya berusaha menyambungkan dari daerah lain.
”Kepri ini pulau-pulau, memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Tapi kami tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik. Langkahnya adalah kita aliri dulu ke desa-desa, kemudian merambah sampai ke dusun-dusun,” jelasnya.
Belum lama ini, GM Area PLN Tanjungpinang, Fauzan mengatakan bahwa rencana kerja 2019 ini adalah mengaliri listrik ke desa yang belum tersentuh listrik.
”Ada beberapa daerah atau desa yang terdiri dari sejumlah dusun. Jika masih dalam satu pulau tentu mudah, tetapi terpisah adalah tantangan kedepan yang harus dicari solusinya,” ujar Fauzan. (arn)
batampos.co.id – Kapal pengawas PSDKP berhasil menangkap kapal asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di laut Natuna Utara, Selasa (12/3). Penangkapan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman.
Menurutnya, penangkapan KIA SFI-66 dengan kapasitas 47,87 gros ton (GT) tersebut dilakukan dalam operasi pengawasan yang digelar secara terpadu oleh tiga Kapal Pengawas (KP) Perikanan. Yakni KP Orca 01, KP Hiu 011 dan KP Hiu Macan 001.
”Hari ini kapal pengawas PSDK berhasil menangkap tangan praktik illegal fishing oleh kapal ikan asing berbendera Malaysia di Laut Natuna Utara. Penangkapan dilakukan dalam operasi rutin pengawasan laut perbatasan,” kata Agus Suherman.
Agus menjelaskan, operasi ini didukung dengan operasi udara (air surveillance, red) sebagai sumber informasi dalam menentukan target operasi. Penangkapan terhadap kapal yang diawaki oleh 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Indonesia
dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.
”Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing secara umum sama. Kapal ikan asing masuk dan menangkap ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan sambung Agus, sementara kapal diduga melanggar undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 45 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.
”Saat ini kapal tangkapan dikawal menuju satuan pengawasan (Satwas) Natuna di Pulau Tiga, dan diperkirakan tiba besok, Rabu (13/3) untuk proses hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perikanan,” jelas Agus. (arn
batampos.co.id – Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan, kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Natuna mengalami peningkatan. Belum genap tiga bulan, pihaknya sudah menangani enam kasus dengan tujuh tersangka.
Dari tujuh tersangka yang diamankan, satu orang merupakan limpahan dari Lanal Ranai. Yakni tersangka W, yang merupakan anak buah kapal (ABK) kapal ikan di Kelarik.
Sementara enam tersangka lainnya adalah hasil pengembangan kasus tahun 2018 lalu.
”Di masing-masing tersangka ini, yakni dengan inisial H, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,13 gram. dari tangan MY, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,7 gram, tersangka WH ditemukan 3,37 gram dan tersangka RMA seberat 0,27 gram,” terang Nugroho.
Selain barang bukti berupa sabu-sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu, korek api otomatis, timbangan, telepon genggam, rokok, plastik pembungkus sabu dan sejumlah uang tunai.
“Total keseluruhan barang bukti berupa sabu, ada sekitar 6 gram,” terang Nugroho.
Kapolres menambahkan, seluruh tersangka dicurigai sebagai pengedar narkoba. Karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu.
Nugroho mengatakan pihaknya mencatat, selama Januari hingga Desember 2018, sebanyak 14 kasus. Sementara dari bulan Januari hingga Maret 2019, 6 kasus dengan 7 tersangka.
”Kami berharap kepada seluruh masyarakat Natuna, agar tidak segan-segan memberikan informasi, terkait adanya pelanggaran hukum di wilayah Polres Natuna,” harapnya. (arn)
batampos.co.id – Tim Aksi Cepat Tanggap (ACT) berkunjung ke redaksi Batam Pos, Rabu (13/3/2019), siang.
Mereka ialah Ronio Romantika, Anizul, dam Ilham Hafizd.
Kehadirannya di kantor redaksi Batam Pos ialah untuk bersilaturahmi sekaligus mengenalkan apa dan bagaimana ACT.
ACT ialah sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dalam skala besar mereka membantu penduduk Palestina yang sedang kesulitan.
Dalam sekala kecil ACT hadir untuk membantu warga Indonesia di mana saja.
Untuk di Batam ACT memiliki perhatian kepada warga hinterland.
Dari mulai kesehatan hingga pendidikan.
Tidak itu saja, mereka pun mendorong jiwa kesetiakawanan sosial seluruh warga Indonesia. Dalam kamus ACT kedermawanan tak melulu soal uang. Tenaga dan bantuan sesuai keahlian ialah dermawan.
Lebih lengkap tentang kegiatan mereka, baca di koran Batam Pos edisi Kamis (14/2/2019). (ptt)
batampos.co.id – Kasus akun @Opposite6890 yang membongkar dugaan hoaks yang melibatkan institusi Polri terus bergulir. Polri mengklaim apa yang dibongkar akun @Opposite6890 adalah hoaks dan memastikan telah menaikkan status kasus tersebut ke penyidikan. Namun, belum diketahui apakah sudah ada tersangka atau belum.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, saat ini sudah naik ke penyidikan. ”Siapa pemilik akun itu masih pendalaman,” jelasnya.
Ia memastikan pengembangan itu tidak hanya sampai ke pemilik akun. Namun, juga aktor intelektual di balik @Opposite6890.
”Masih berkembang,” jelasnya.
Apakah digital forensik bisa mematahkan apa yang dibongkar akun @Opposite6890 tersebut? Dia menuturkan nantinya akan ada pakar teknologi dan informasi yang akan menjelaskan terkait hal tersebut.
”Kalau kami fokus kasusnya,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, sebenarnya apa yang ingin diungkap akun @Opposite6890 itu merupakan trolling by state atau upaya sebuah lembaga negara untuk mengendalikan informasi publik.
”Bentuk trolling by state ini beragam,” jelasnya.
Di negara-negara Eropa upaya mengendalikan informasi publik oleh negara itu bisa digugat atau class action. Bahkan, sudah ada larangan dan pengawasan ketat terkait itu.(idr)
”Di Indonesia belum ada,” tuturnya. Menurutnya, yang ada di Indonesia hanya undang undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang subject hukumnya sebatas warga negara. Aparat negara tidak termasuk dalam undang undang itu.
”Itu inti masalahnya,” jelasnya.
Dia juga meminta agar Polri tidak buru-buru menyatakan apa yang dibongkar aku @Opposite6890 tersebut hoaks. Namun, perlu membuat tim independen yang melakukan investigasi secara teknologi informasi.
”Sehingga, bila tidak benar informasi itu, semua menjadi yakin,” ujarnya.
Sementara itu, menelusuri akun @Opposite6890 netizen rata-rata menyakini apa yang dibongkar oleh akun tersebut mengandung unsur kebenaran. Apalagi jejak digital terbaca dan terekam dengan jelas dan mampu disajikan @Opposite6890 secara detail.
Netizen juga banyak menanggapi pernyataan Polri yang merespon temuan @Opposite6890 itu dengan mengatakan hoaks. Netizen umumnya meminta polri membuktikan dengan data-data valid jika memang apa yang dibongkar @Opposite6890 hoaks dengan menampilkan data-data yang valid, bukan dengan kata-kata hoaks saja. (idr)
Kendaraan Antre solar foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Antrean panjang kendaraan untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Batam masih berlanjut hingga, Selasa (12/3). Seperti terlihat di beberapa SPBU di kawasan Batam Center, Batuampar hingga Batuaji.
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR l, M Roby Hervindo tak menampik tingginya permintaan yang meyebabkan antrean panjang kendaraan yang akan mengisi solar di Batam.
”Antrean panjang itu bukan berarti langka, tapi mengindikasi meningkatnya konsumsi, ” ujar Roby kepada Batam Pos, Selasa (12/3).
Kesimpulan meningkatnya pengguna solar, menurut Roby, karena penyaluran solar ke Batam juga meningkat. Peningkatan konsumsi solar terjadi sejak awal Januari dan masih berlangsung hingga sekarang.
”Rata-rata penyaluran solar dari Januari-Maret 2019 sebesar 312.000 liter per hari. Meningkat 112,7 persen dibanding Januari-Maret 2018,” sebut Roby.
Dijelaskannya, PT Pertamina menyalurkan solar sesuai kebutuhan masyarakat. Hal itu dikarenakan solar termasuk ke dalam jenis BBM tertentu yang penyalurannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
”Karena konsumsi meningkat, maka penyaluran pun ikut meningkat. Jumlah penyaluran setiap bulan berbeda-beda, tergantung data historis di bulan yang sama tahun lalu, ” jelasnya.
Ia menduga, meningkatnya penggunaan solar di Batam ditengarai adanya penyalahgunaan. Untuk itu, ia minta kepada Pemerintah Daerah (Pemko Batam) dan aparat kepolisian ikut melakukan pengawasan.
”Kalau monitoring dari kami ada, namun hingga kini tak pernah kedapatan (pelangsir solar). Sales Executif Retail kami juga telah menekankan agar SPBU-SPBU menjual sesuai dengan ketentuan dari Pertamina,” ujarnya.
Masih kata Roby, pihaknya akan memberi sanksi tegas kepada SPBU yang kedapatan ” bermain” solar.
”Salah satu sanksi, bisa menghentikan pasokan BBM. Namun untuk pengecer kami tak bisa beri sanksi, karena itu minta bantuan Pemda dan polisi, ”pungkas Roby. (she)
