batampos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) menggelar acara pelatihan menjadi developer yang tangguh bertajuk ”Pembangunan Perumahan Layak Huni”, di Hotel Nagoya Hill, Senin (4/3) hingga Selasa (5/3).
Jumlah peserta mencapai 40 pengembang muda.
”Pelatihan ini bertujuan untuk membentuk developer menjadi tangguh dalam menyediakan rumah layak huni. Dunia terus berubah, sehingga harus terus perbaiki diri agar bisa bersaing secara sehat,” kata Ketua DPD REI Batam, Achyar Arfan.
Menurut Achyar, perkembangan properti di Batam dapat terus bertumbuh jika pengembangnya juga memiliki kompetensi yang mumpuni. Peluang pengembangan properti sangat potensial mengingat Batam sendiri menjadi sasaran favorit pengembang berskala nasional.
”Kalau manusia kita tangguh, produk-produknya juga akan semakin dipercaya dan memiliki daya saing,” paparnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Diklat DPP REI, Priyanto, mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk membuat pengembang muda berencana secara profesional.
”Kita beritahu mengenai peraturan pemerintah agar mengerti tata cara perizinannya. Dan kita berikan program hitung rumah secara cepat. Dan juga sertifikasi profesi bagi pengembang,” ungkap Priyanto.
Dalam pelatihan ini dipaparkan perkembangan rumah tapak secara nasional.
”Kebutuhan di Batam juga ikut meningkat. Pengembang harus mengetahui itu, khususnya PP 64/2016 tentang perumahan. Agar ketika bangun nanti, jangan sampai menyalahi peraturan,” ungkapnya lagi.
Sedangkan Kepala Badan Sertifikasi Profesi DPP REI, Djoko Slamet Oetomo, mengatakan setelah acara pelatihan selesai, maka para peserta akan mengikuti ujian untuk mendapatkan sertifikasi profesi.
”Sertifikasi adalah bagian dari program kerja DPD dari beberapa periode tahun yang lalu. Badan Sertifikasi Profesi mendapat lisensi di tahun 2018 sebagai suatu lembaga terlisensi di bawah Badan Sertifikasi Profesi,” ucapnya.
Bukan hanya anggota REI saja yang bisa mendapat sertifikasi profesi, tapi non anggota REI bisa mendapatkannya juga.
”Kami ambil bangun standar kompetensi kerja khusus. Format dan materinya sesuai dengan apa yang dilakukan untuk bangun kawasan perumahan di luar jasa konstruksi,” katanya.
Sehingga dalam mendapatkan sertifikasi profesi bagi para pengembang yang diperlukan adalah penilaian investasi, pemasaran, pengelolaan dan lain-lain.
”Skemanya ada tujuh, tapi mendapatkan sertifikasi harus mengikuti pelatihan REI sebelumnya,” pungkas Djoko Slamet Oetomo. (leo)
batampos.co.id – Kebakaran hutan mulai marak di Kabupaten Lingga. Dalam satu bulan terakhir sudah enam kali terjadi kebakaran. Terakhir kebakaran terjadi di Telek, Kompleks TVRI, Desa Tanjungharapan, Senin (4/3). Kejadian ini menghanguskan sebidang lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar serta pepohonan kecil.
Satu unit mobil pemadam kebakaran turun memadamkan api yang sempat mening-gi setelah diterpa tiupan angin yang cukup kencang.
Walau tak ada korban jiwa dan kerugian materi, kejadian itu cukup menyita perhatian warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian dan sejumlah pengemudi yang melintas di kawasan tersebut.
Warga mengaku khawatir angin membawa api menyeberang ke kawasan perumahan sekitar.
Hanya berselang beberapa menit, sejumlah petugas damkar Dabo Singkep berhasil memadamkan api yang sempat membesar.
Menurut Kepala Satuan Damkar Dabo Singkep Dirgahayu Sentosa, yang turun ke lokasi kejadian, mengaku belum mengetahui asal muasal api yang mengakibatkan kebakaran lahan kosong tersebut. Pihaknya meminta kepada masyarakat agar bersama menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran.
“Kondisi cuaca kemarau dan angin kencang ini memang mudah mengakibatkan lahan terbakar. Supaya warga berhati-hati,” kata Sentosa.
Pria bertubuh tinggi ini juga menerangkan, selama bulan Februari telah terjadi enam kali kebakaran lahan dan satu kali kebakaran gudang. Keseluruhan kejadian tersebut dipicu oleh cuaca yang ekstrim, yakni cuaca panas ditambah angin yang kencang.
Kejadian terbesar yakni saat api melahap lahan kosong seluas empat hektare di kawasan Sergang. Mereka mengaku kesulitan untuk memadamkan api. Selain personel yang sedikit, juga dikarenakan peralatan yang tergolong minim.
“Kami juga mengharapkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas membakar lahan untuk membuka kebun. Karena kondisi cuaca yang sangat berbahaya,” kata Sentosa. (wsa)
batampos.co.id – Pemerintah Daerah Natuna melakukan pemetaan lokasi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Natuna. Tindakan ini perlu dilakukan, karena saat ini terdapat 29 titik atau lokasi yang sudah terjadi kebakaran di wilayah pulau Bunguran.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Natuna Syawal Saleh mengatakan, kebakaran lahan dan hutan di 2019 ini mengalami peningkatan dibandingkan 2018 lalu. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang terjadi sepanjang dua bulan terakhir.
Bahkan menurutnya, minimnya curah hujan sudah berlangsung sejak Januari hingga bulan Februari. Kebakaran terjadi mulai rumah warga, gudang kopra dan 27 titik lahan yang tersebar di pulau Bunguran.
“Penyebaran kebakaran lahan cukup tinggi sekarang, karena cuaca kemarau,” ujarnya, kemarin.
Sawal mengatakan, pihaknya sudah mencatat diawal bulan Maret ini sudah terjadi 4 titik lokasi kebakaran. Salah satunya terjadi di belakang kantor Kecamatan Bunguran Timur, lahan di Batu Sisir Desa Harapan Jaya, Desa Kelangan dan Desa Cemaga. Dan laporan kebakaran terakhir adalah lahan milik warga.
“Pemerintah daerah berharap, kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan di musim kemarau ini yang bisa berdampak kebakaran meluas. Karena bisa berdampak merugikan masyarakat lainnya,” imbaunya. (arn)
batampos.co.id – Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan delapan anak dari Kabupaten Natuna berhasil lulus seleksi menjadi polisi dan resmi dilantik, Senin (3/3). Delapan lulusan ini di antaranya satu polwan dan tujuh polisi laki-laki. Mereka anak anak nelayan dan guru.
“Delapan lulusan seleksi ini adalah hasil penerimaan Prajurit Bhayangkara 2018 lalu, dari kuota penerimaan prajurit sebanyak 60 orang yang sudah melalui seleksi dan fit and proper test,” kata Nugroho, Senin (3/3).
Nugroho mengakui lulusnya delapan putra dalam seleksi prajurit Bhayangkara tersebut merupakan satu kebanggaan untuk daerah. Karena Natuna adalah adalah beranda terdepan NKRI di bagian utara yang memiliki sumber daya kercerdasan anak bangsa yang luar biasa.
Menurut Nugroho, setiap penerimaan prajurit Polri, Natuna menjadi daerah yang patut diperhitungkan dalam kelulusan jika dibandingkan dengan daerah kabupaten/kota lain di Kepri. Seperti Kabupaten Kepulauan Anambas yang ikut 15 orang, namun yang lulus hanya 1 orang Polki. Di Lingga dengan 54 orang yang ikut, lulus 4 orang Polki dan 1 orang Polwan. Kemudian Bintan dari 134 yang ikut, lulus hanya 8 orang Polki.
“Delapan orang prajurit Bha-yangkara berpangkat Brigadir ini setelah menjalani pembinaan serta penyesuaian selama 1 tahun, akan dikembalikan bertugas di daerahnya masing-masing. Mereka adalah kebanggaan, karena dari anak seoarang nelayan dan ada orangtuanya seorang guru,” ungkap Nugroho. (arn)
batampos.co.id – Karmain, 50, nelayan Midai, berhasil ditemukan setelah dinyatakan hilang saat melaut, Minggu (3/3) lalu. Karmain dinyatakan hilang sejak Sabtu (2/3) oleh keluarganya. Nelayan tersebut ditemukan setelah personel Pos AL Midai melakukan upaya pencarian bersama warga.
Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setya-wan mengatakan, pihaknya menerima laporan dari nelayan Midai, Romiyati, 30, ada kapal nelayan tradisional dari Midai belum kembali dari melaut. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihaknya memerintahkan Pjs, Danposal Midai Serma SAA Tri Sujatmiko untuk melaksanakan SAR dan berkoordinasi dengan organisasi nelayan Midai.
Selain itu, juga memberikan info kepada nelayan yang akan berangkat melaut dan menanyakan kepada nelayan yang baru pulang melaut.
”Pencarian dilakukan menggunakan Sea Rider Pos AL, bersama dua pompong nelayan sekitar pukul 17.30 WIB,” ujar Danlanal, Senin (3/3).
Upaya pencarian membuahkan hasil, setelah mereka menemukan Karmain dalam keadaan selamat. Pompong yang digunakan korban dalam keadaan rusak di tengah laut.
”Pencarian tidak mengalami kendala dan berhasil ditemukan sebelum malam hari,” ujarnya.
Danlanal mengimbau kepada nelayan yang mencari ikan di lautan lepas untuk memperhatikan alat keselamatan. Keselamatan penumpang dan awak kapal merupakan prioritas utama dalam berlayar dilaut.
”Kami berharap, nelayan harus mempersiapkan segala kebutuhan keselamatan sebelum melaut. Karena nelayan sangatlah rentan mengalami kecelakaan di laut,” ujarnya.
Apalagi jika cuaca buruk di tengah laut, gelombang tinggi serta angin kencang. Tentu akan memperbesar risiko nelayan mengalami laka laut. Namun, dengan mengerti tentang keselamatan dalam berlayar secara benar, maka kecelakaan laut dapat diminimalisir. (arn)
batampos.co.id – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri menyatakan sudah memiliki calon tersangka terkait pengungkapan kasus gudang kosmetik ilegal di kawasan Penuin, Lubukbaja, yang digerebek 26 Februari lalu.
”Sudah ada, ini masih kita proses,” kata Kepala BPOM Kepri Yosef Dwi Irwan, Senin (4/3). Ia mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik BPOM Kepri, kosmetik ilegal itu dikirim dari Medan dan Jakarta.
”Tapi dilihat dari kemasan, itu dari luar (Batam). Bisa jadi di Jakarta dan Medan (tempat penampungan sementara). Tapi kami masih terus menye-lidiki kasus ini,” ungkapnya.
Selain kosmetik ilegal yang sudah dikemas, BPOM Kepri juga mendapati adanya praktik produksi kosmetik pemutih yang diduga mengandung merkuri. Produk kosmetik pemutih dengan nama Temulawak ini, kata Yosef, mengan-dung bahan-bahan yang didatangkan dari luar negeri.
”Dipasoknya melalui Jakarta. Jadi Temulawak yang kami temukan itu beberapa masih dalam jeriken. Pelaku mengemasnya untuk diedarkan di wilayah Batam,” tuturnya.
Pemilik gudang kosmetik ilegal ini cukup cerdik. Walaupun memiliki toko kosmetik, tapi ia tidak pernah menjualnya di tokonya. ”Kosmetik ilegal itu dipasoknya ke beberapa konter kecantikan,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, BPOM Kepri mengamankan sebanyak 31.017 buah kosmetik ilegal senilai Rp 860 juta. Ada 32 jenis kosmetik ilegal diamankan. Selain mengandung bahan berbahaya, kosmetik ilegal yang diamankan itu juga tidak memiliki izin edar. (ska)
batampos.co.id – Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di Batam kian mengkhawatirkan. Data Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri menyebutkan, saat ini setidaknya ada 22.361 pelajar di Batam yang terpapar narkoba.
Kepala BNNP Kepri Brigjen Richard Nainggolan mengatakan data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2018. Jumlah tersebut lebih tinggi dari jumlah penyalahgunaan narkoba dari kalangan pekerja yang hanya mencapai 11.660 orang.
Richard Nainggolan foto: batampos.co.id / dalil harahap
“Para pelajar ini terindikasi kebanyakan menggunakan narkoba jenis ganja, obat sakit kepala (yang dikonsumsi melebihi dosis), dan inhalant (lem),” kata Richard Nainggolan, Senin (4/3).
Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka penyalahgunaan narkoba oleh pelajar di Batam masih tergolong rendah. Namun, Richard yakin hasil survei tersebut seperti fenomena gunung es. Artinya, angka yang sebenarnya bisa saja lebih banyak lagi.
Sebab dari hasil pengungkapan BNNP Kepri sendiri, selama ini banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkotika oleh kalangan pelajar. Termasuk adanya kedai sabu di Bengkong yang diungkap BNNP Kepri, beberapa waktu lalu. Kedai sabu ini jelas-jelas menyasar kalangan pelajar.
“Kasus pelajar terlibat narkoba ini baru terungkap satu dan dua. Tapi yang tidak terungkap mungkin banyak,” ucap Richard.
Dari penelitian LIPI tersebut juga terungkap, 5 dari 100 orang pelajar mendapatkan narkoba di lingkungan sekolah. Awalnya mereka mengaku hanya coba-coba karena penasaran. Namun, lama-lama menjadi kecanduan.
“Kebanyakan mereka remaja yang sedang mencari jati diri, tapi terjebak di lingkungan pertemanan yang salah,” ujar Richard.
Masuknya narkoba ke kalangan pelajar juga disebabkan kebiasaan pelajar yang suka mengunjungi tempat hiburan malam.
“Untuk penindakan kami berusaha memutus mata rantai peredaran narkoba, dengan menindak bandar-bandar sabu,” ungkap Richard.
Tapi BNNP tidak bisa bekerja sendirian. BNNP Kepri membutuhkan bantuan dari semua pihak agar dapat mencegah peredaran narkoba dan menumpas para bandar sabu.
“Saya sudah koordinasi dengan Pemko Batam terkait hasil data ini. Sejauh ini masih sebatas koordinasi. Saya berharap juga bantuan masyarakat memberikan informasi ke kami,” ucap Richard.
Selain itu, Richard juga berharap peran serta masya-rakat dan para orangtua. Mereka diharapkan melaporkan temuan kasus narkoba ke Loka Rehab di BNNP Kepri.
Namun, sejauh ini jumlah laporan ke Loka Rehab BNNP Kepri dinilai masih minim. Setiap bulannya, hanya ada dua hingga tiga orang yang melaporkan diri secara sukarela.
Padahal, kata Richard, undang-undang telah menjamin pelapor kasus korban narkoba ke Loka Rehab tidak akan diproses hukum. Selain itu, identitas diri pelapor juga akan dirahasiakan.
“Selama menjalani rehab juga gratis, tidak dipungut biaya,” ungkap Richard.
Kepala Bidang Brantas BNNP Kepri Bubung Pramiadi menambahkan, dari hasil pemeriksaannya selama ini, para pecandu umumnya terjebak dalam jeratan narkotika akibat ajakan teman dekat.
“Biasanya kalau sekali (pakai) belum kecanduan, tapi setelah melewati tiga kali baru menimbulkan efek ketagihan,” ucapnya.
Terkait dengan sabu di kalangan pelajar atau lingkungan pendidikan, Bubung menuturkan, sejauh ini jajarannya tidak menemukan adanya bandar yang khusus menye-diakan sabu untuk pelajar. Karena dalam peredarannya, pecandulah yang mencari bandar. Bukan bandar atau pengedar narkotika yang mendatangi pecandu.
Selain ajakan teman, maraknya peredaran narkoba di kalangan pelajar juga dikarenakan perilaku pelajar sendiri yang umumnya memiliki rasa penasaran. Dari sana, mereka mulai coba-coba. Dan selanjutnya, me-ngonsumsi narkoba dianggap sebagai salah satu gaya hidup.
“Pelajar lebih sering menggunakan ganja. Tapi, kini sabu juga mulai merebak masuk di kalangan pelajar karena adanya paket hemat Rp 50 ribu,” ucap Bubung.
Pengguna sabu, kata Bubung, memiliki kecenderungan tidak akan menggunakan ganja. Sebaliknya, pengguna ganja tidak akan menggunakan sabu.
“Karena efek dua narkoba ini bertolak belakang. Ganja itu membuat malas, ngantuk lemas. Sedangkan sabu membuat menjadi semangat,” bebernya.
Kabid P2M BNNP Kepri Nurlis mengatakan fenomena maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar ini hendaknya menjadi perhatian semua pihak. Khususnya para guru. Mereka diharapkan bisa mendeteksi dini pelajarnya yang menggunakan narkoba melalui perilaku kesehariannya di sekolah.
“Karena waktu mereka ini lebih banyak dihabiskan bersama guru di sekolah,” ungkap Nurlis.
Menurut Nurlis, deteksi dini ini bisa dilakukan dengan melihat perubahan perilaku si pelajar. Misalnya, pelajar menjadi pemalas. Atau sering terlambat dan bahkan bolos sekolah.
Padahal sebelumnya ia merupakan siswa yang pendiam dan rajin.
“Tapi kadang perubahan ini tidak secara cepat, kadang pelan-pelan,” tuturnya.
Nurlis mengatakan, setiap narkoba memiliki efek berbeda. Apabila ada anak yang suka tidur atau malas-malasan di sekolah, hal ini patut dicurigai. Apakah menggunakan narkoba jenis ganja, atau karena faktor lain.
“Apalagi kalau matanya merah dan setiap saat izin keluar kelas. Itu membuat indikasi penggunaan ganja semakin kuat,” ucapnya.
Sedangkan pelajar yang menggunakan sabu, pembawaanya selalu riang dan gembira.
“Pokoknya terlihat aktif luar biasa,” ujarnya.
Kebiasaan-kebiasaan seperti ini, kata Nurlis, haruslah jadi perhatian guru maupun orangtua. Apabila ada perubahan sikap, orangtua dan guru harus menyikapi secara serius.
“Mencari tahu penyebabnya, jangan sampai terlambat. Bila memang terindikasi, laporkan segera. Agar bisa disembuhkan segera,” ungkap Nurlis.
Terpisah, guru SD yang diamankan BNNP Kepri di Batuaji beberapa waktu lalu, Iw, membenarkan beberapa hal yang disampaikan Kepala dan Kabid Brantas BNNP Kepri. Ia mengatakan saat menggunakan narkoba untuk pertama kali, tidak ada menimbulkan efek candu.
“Rasa tersiksa malah, tapi kedua kalinya terus diajak kawan. Ketiganya diajak kawan juga. Tapi setelah itu, cari sendiri,” ucapnya.
Kepada Batam Pos, IW mengaku sudah mengonsumsi narkoba sejak akhir 2013. “Saya masih ingat, waktu itu ada acara pesta di pulau (Sarang, Belakangpadang). Saya diajak teman untuk menggunakan itu,” ujarnya.
Iw menuturkan saat itu, dirinya tidak memiliki masalah keluarga maupun masalah di tempatnya bekerja. “Murni ajakan kawan,” katanya.
Setelah beberapa kali me-ngonsumsi sabu, Iw mengaku belum berani membeli sabu langsung ke bandarnya. Iw membelinya melalui perantara temannya.
Penggunaan sabu, kata Iw, menjadi pendongkrak sema-ngatnya mengajar. Ia bebe-rapa kali mengonsumsi sabu saat akan menyusun rencana proses belajar mengajar.
Seperti diketahui, selain Iw, petugas BNNP Kepri mengamankan satu lagi guru SD di Batuaji, Ka, pada Kamis (21/2) lalu. Iw dan Ka ditangkap saat tengah mengonsumsi sabu di asrama guru di kompleks sekolah tersebut. (*)
reibatampos.co.id – Meskipun sering didera ketidakpastian hukum, Batam tetaplah menjadi magnet bagi para pengembang nasional untuk menanamkan modalnya.
“Nanti, Trinity masuk kesini. Mereka akan bangun low rise building tujuh lantai di depan Sekolah Mondial di Pasir Putih,” kata ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Senin (4/3) di Hotel Nagoya Hill, Batam.
Sebelum Trinity, ada Sinar Mas yang membangun resort dan pemukiman di Nongsa. Kemudian Ciputra dengan proyek apartemennya di Nagoya dan Batamcentre. Lalu ada Agung Podomoro yang membangun pemukiman terpadu, Orchard Park di Batamcentre.
“Ada juga Bakrie Land yang suidaha lama bangun proyek di Tiban. Dan dua lagi merupakan pengembang yang baru di Batam, yakni Pollux Habibie dan Oxley dari Singapura yang bangun high rise building,” jelasnya.
Proyek-proyek yang tengah dibangun saat ini antara lain proyek properti prestisius yang sedang dikembangkan di Batam, antara lain Pollux Habibie, Oxley Convention City, Citra Plaza Nagoya, Formosa Residence Nagoya, Orchard View, Puri Khayangan, Blitz Park, One Residence, The Nove Residence dan lainnya.
“Makanya, kami saat ini tengah berupaya agar bagaimana kepemilikan properti asing bisa dipermudah agar semakin menggairahkan industri properti di Batam,” ucapnya.
Sedangkan Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo pernah menyebut nilai investasi yang masuk sebanyak Rp 223 miliar terdiri dari investasi untuk properti sebesar Rp 153 miliar dan jasa sebesar Rp 70 miliar.
“Waktu kita sampaikan Oktober kemarin sudah ada Rp 5,2 triliun investasi yang sudah disetujui dan untuk tambahan investasi yang sudah disetujui Skep dan Spj-nya ini totalnya jadi Rp 5,423 triliun,” ucapnya.
Dwi mengungkapkan saat ini investasi memang tengah menggeliat dari lahan tidur. Contohnya PT Rarantira yang memiliki lahan di depan Kantor Kadin Batam akan segera membangun lahannya.
Sebelumnya, BP Batam memang menyetujui rencana investasi properti sebesar Rp 343 miliar di atas lahan tidur di Batam pada Oktober 2018.
“Sekarang investor silahkan berjanji. Janji itu akan dijadikan adendum. Baru kami akan evaluasi berdasarkan janji tersebut,” ungkap Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo.
Dengan kata lain, BP Batam akan mengawasi proses pembangunan properti di atas lahan tidur sesuai dengan jangka waktu yang sudah disetujui.
“Jika bangun 500 unit rumah contohnya, dua hingga tiga tahun itu sangat logis. Tapi ada juga yang minta waktu pembangunan hingga tahun 2092 diatas lahan 50 hektar, ya kami tak mau,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan pembangunan properti, khususnya perumahan jangan dibuat bertahap-tahap. “Rumah tak bisa tahap-tahap. Kalau tahap pertama laku sekian persen, maka bisa lanjut tahap kedua tanpa menunggu rumah tahap pertama selesai terjual semua,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Tahun ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam menargetkan akan membangun 1.200 rumah murah bersubsidi untuk mencukupi kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Batam.
“Ini bicara soal kebutuhan. Karena angkatan kerja di Batam itu sekitar 300 ribu dan 70 persen diantaranya masih bergaji Rp 5 juta kebawah,” kata ketua DPD REI Batam, Achyar Arfan di Hotel Nagoya Hill, Senin (4/5).
Pada tahun 2017, pengembang hanya bisa membangun 600 rumah murah bersubsidi. Jumlah yang rendah tersebut karena saat itu pertumbuhan ekonomi Batam tengah merosot.
Lalu tahun 2018, pengembang mampu membangun rumah murah bersubsidi sebanyak 1000 unit lebih dan 947 diantaranya difasilitasi penbiayaannya oleh Bank Tabungan Negara (BTN).
Dan tahun ini sekitar 1200 rumah murah akan dibangun. Namun untuk harganya, pengembang masih menunggu kebijakan dari Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat. Karena belum mendapat kepastian, maka pengembang mematok harganya sesuai dengan harga rumah murah bersubsidi tahun 2018 yakni Rp 136 juta.”Biasanya tiap tahun itu, harganya selalu naik lima persen,” imbuh Achyar.
Mengenai kenaikan harga rumah di Batam yang diprediksi akan mencapai kenaikan 2,09 persen, Achyar mengatakan pengembang Batam belum akan menaikkan harga rumah.
“Masih ada beberapa komponen bisa diserap oleh developer. Jadi belum bisa kami naikkan. Kecenderungan ayng ada sekarang ya ada tambahan promo-promo,” katanya.
Saat ini pengembang masih menunggu situasi karena sudah berdekatan dengan momen pemilu presiden. “Sekarang coba habis-habisin stok. Mau bangun masih menunggu habis pemilu. Sekalian harga rumah murah bersubsidi keluar karena soal harga sangat sensitif karena untungnya tipis,” ungkapnya.
Ia juga memahami bahwa sekarang lahan yang tersisa di Batam akan dikhususkan untuk industri. Sehingga untuk mengatasi ketiadaan lahan, Achyar menyarankan BP Batam agar segera menginventarisasi lahan-lahan kavling siap bangun (KSB) yang tak kunjung dibangun.
Lebih baik lahan-lahan tersebut dikerja samakan dengan pengembang untuk dibangun rumah demi mencukupi kebutuhan rumah bagi warga Batam.
Sedangkan Kepala Sub Direktorat Standar dan Pedoman Direktorat Rumah Umum dan Komersial Kemenpupera, Suprapti mengatakan jumlah kebutuhan rumah untuk skala nasional mencapai 7,6 juta unit. Dan target pemerintah tahun ini menguranginya hingga angka 5 juta saja.
“Berdasarkan dokumen kepemilikan , ada 11,4 juta unit belum punya sertifikat. Target kami tahun ini berkurang hingga angka 6,8 juta,” paparnya.
Begitu juga dengan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berskala nasional mencapai 3,4 juta unit. Target tahun ini akan dikurangi hingga 1,9 juta unit.
Dan terakhir, rumah kumuh di kawasan perkotaan mencapai luas sebesar 38.431 hektare, di pedesaan mencapai 78.348 hektare dan di daerah khusus mencapai 3.099 hektare. Target pemerintah tahun ini membuatnya nol persen.
Untuk merangsang pengembang agar membangun rumah, Kemenpupera akan memberikan bantuan khusus. Kemenpupera akan memberikan dana bantuan untuk pembangunan jalan, drainase dan sanitasi bagi pengembang yang mampu membangun 50 rumah murah layak huni.
“Ini merupakan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Tapi ada persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi seperi perizinan lengkap dan harus sudah bangun 50 unit rumah. Kalau dipenuhi, tahun depan akan dikeluarkan bantuannya,” paparnya. (leo)
batampos.co.id – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam Jeksel Alexander Banik menyebutkan penepatan juru parkir di deretan Ruko Tunas Regency Sagulung dikarenakan pengelola ruko sudah tidak mampu lagi membayar biaya parkir mandiri.
“Tunas Regency awalnya parkir mandiri, makanya gak ada jukir. Tapi karena pengelola tak mampu membayar lagi, terpaksa kita tarok jukir. Mau tidak mau parkirnya harus kami kelola,” kata Alex, Senin (4/3/2019).
Diakuinya, terkait keluhan pemilik ruko yang menolak adanya jukir di sana, Alex mengarahkan untuk parkir mandiri kembali. Begitu juga dengan masih adanya juru parkir yang menarik retribusi melewati jam operasional, ia mengaku akan menjadikan target operasi tim terpadu.
“Kalau mau nolak jukir, ya bagusnya parkir mandiri. Karena bagaimana pun disana termasuk titik parkir yang terdata di Dishub,” tuturnya.
Alex menambahkan, besaran biaya parkir mandiri tergantung luas wilayah. Pengelola kawasan parkir yang ingin menggunakan fasilitas ini bisa mengajukan ke dishub. Nanti petugas dishub bersama tim survey akan menghitung, sekaligus menetapkan biaya parkir mandiri.
“Kalau di Tunas Regency itu kemarin Rp 5 juta per bulan,” ujarnya.
Terkait titik parkir mandiri kini Batam punya 180 titik. Menurutnya, titik-titik parkir mandiri ini rutin membayar. Besar pembayaran berbeda untuk setiap lahan parkirnya dari ratusan ribu hingga puluhan juta.
“Kalau sudah ada kesepakatan obyek parkir pasti mereka bayar. Disana nantinya juga terpasang plang gratis parkir,” katanya.
Sebelumnya, pemilik toko di deretan Ruko Tunas Regency Sagulung mengaku
sangat terganggu sebab semenjak ada jukir, pengunjung ataupun pelanggan mereka jadi bekurang. Pengunjung lebih cenderung ke pasar Fanindo karena disana bebas parkir.
“Kayak rumah makan seperti saya inilah paling rasa. Tahulah sekarang persaingan ketat. Kalau pengunjung merasa tak nyaman atau terkendala dengan jukir ini misalkan, tentu akan cari tempat makan lain. Apalagi banyak loh di sini rumah makan seperti ini,” kata Rusdi, pemilik rumah makan di komplek pertokoan Tunas Tegency, Minggu (3/3).
Senada dengan Ulfa, pemilik kedai kelontong di komplek pertokoan yang sama. Kehadiran jukir ini berdampak pada omset penjualannya sebab sepih pengunjung.
“Awal-awal mau berantem sama suami saya tapi itu tadi, mereka (jukir) ini seperti dilindungi makanya tetap ada. Ini sangat mengganggu. Banyak pelanggan yang komplain. Datang belanja bentar langsung dipalak jukir,” ujarnya. (rng)
batampos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) menggelar acara pelatihan menjadi developer yang tangguh bertajuk ”Pembangunan Perumahan Layak Huni”, di Hotel Nagoya Hill, Senin (4/3) hingga Selasa (5/3).
batampos.co.id – Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepri menyatakan sudah memiliki calon tersangka terkait pengungkapan kasus gudang kosmetik ilegal di kawasan Penuin, Lubukbaja, yang digerebek 26 Februari lalu.
batampos.co.id – Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam Jeksel Alexander Banik menyebutkan penepatan juru parkir di deretan Ruko Tunas Regency Sagulung dikarenakan pengelola ruko sudah tidak mampu lagi membayar biaya parkir mandiri.
