F. dalil harahap/Batam Pos Richard Pasaribu bersama Wakil Gubernur Isdianto dan Gustian Riau meresmikan Pasar GMP di Tanjungpiayu, Sabtu (23/2).
batampos.co.id – Pasar Sentral Garda Muren Pusata (GMP) di Tanjungpiayu resmi dibuka untuk umum, Sabtu (23/2). Wakil Gubernur Kepri Isdianto berharap pasar tersebut mampu menampung sejumlah pedagang di pasar kaget.
“Jika terealisasi, maka pasar sentral ini akan hidup dengan harga yang terjangkau dan mampu bersaing dengan pasar lainnya,” ujarnya saat memberi kata sambutan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Gustian Riau mengatakan jika bisa di pasar tersebut direncanakan akan dipasang videotron mini, untuk mengontrol harga pasar.
“Sehingga setiap konsumen tidak perlu pusing lagi, untuk mengetahui harga resmi dari setiap sembako, dan juga untuk menimalisir kecurangan,” katanya.
Dalam waktu dekat akan melakukan pembenahan untuk keberadaan pasar kaget di lingkungan sekitar yang dinilai dapat memengaruhi harga pasar tradisional.
“Karena harganya relatif sama, cukup mempengaruhi pedagang di pasar tradisional,” jelasnya.
Direktur Utama PT GMP Richard H. Pasaribu mengatakan, pasar tersebut akan mampu menopang perekonomian warga Tanjungpiayu.
“Semoga bisa membantu menumbuhkan perekonomian warga sekitar, yang sangat membutuhkan akses yang lebih efisien dalam kebutuhan sembako,” katanya.
Ia menambahkan, pasar juga dilengkapi dengan fasilitas gedung serbaguna di lantai dua yang mampu menampung 2.000 orang dan cukup luas. Total ada 36 unit ruko yang mengelilingi kawasan Pasar Sentral GMP dalam empat blok, masing-masing sembilan unit di satu blok. Konsep pasar sebenarnya normatif dikelilingi kios-kios.
“Tapi kalau bisa kebersihan dan keamanannya, tentunya juga sumber informasi karena sudah bekerja sama dengan Pemko Batam atau semacam videotron untuk mengetahui harga-harga barang,” jelasnya.
Daniel Pasaribu, Direktur PT GMP, berharap agar pasar tersebut ke depannya bisa menjadi central market dan cikal bakal pasar modern lainnya, khususnya di wilayah Seibeduk. Menurutnya, pasar dengan luas 8.000 meter persegi ini sangat strategis. Sejauh ini, Pasar Sentral GMP ini memiliki 76 stan, dimana semuanya telah full disewa tenant.
“Kawasan ini adalah pusat perekonomian di kawasan Seibeduk, karena berada di kawasan sentral perumahan, dan kita berharap pasar ini juga menjadi kawasan central market yang mendukung modernitas di Seibeduk,” jelasnya. (cr1)
batampos.co.id – Deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah diputuskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melanggar aturan.
”Bukan hanya aturan kampanye yang dilanggar, tapi juga netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Rofiuddin, koordinator Divisi Humas dan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Sabtu (23/2).
Rofiuddin menjelaskan, sebagai kepala daerah, Ganjar Cs semestinya paham dan mengerti serta menunjukkan sikap netral di tengah masyarakat. Bukan malah sebaliknya menunjukkan terang-terangan sikap keberpihakan ke calon presiden dan wakil presiden 01.
”Jabatan kepala daerah itu tidak untuk kepentingan politik salah satu golongan atau kelompok saja,” tegasnya.
Bawaslu sendiri telah memeriksa 38 orang yang terlibat dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma’ruf di Hotel Alila, Solo, 26 Januari 2019. Mereka yang diperiksa antara lain, 35 kepala daerah, dua pelapor, dan pihak Hotel Alila.
Ganjar sendiri diperiksa Bawaslu pada Jumat pekan lalu. Politisi PDI Perjuangan itu diperiksa sekitar 1,5 jam. Sedikitnya ada 20 pertanyaan diajukan pihak Bawaslu ke Ganjar atas deklarasi yang ia lakukan bersama puluhan kepala daerah.
Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu berhasil menemukan pernyataan dalam bentuk rekaman video deklarasi Ganjar dan para kepala daerah itu. Dalam rekaman, para kepala daerah ini menyebut jabatan saat deklarasi. Seperti kalimat; ”Ya sekarang saya dengan para kepala daerah, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota se-Jawa Tengah mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf, hari ini kita sepakat untuk mendukung Pak Jokowi-Amin Ma’ruf.”
”Inti pelanggarannya di situ,” tegas Rofiuddin.
Sebelumnya, Ganjar membantah melanggar aturan saat mendeklarasikan diri mendukung capres-cawapres 01.
“Saya bilang, saya pasti mendukung Jokowi. Mereka dari koalisi pasti dukung Jokowi, lalu deklarasi. Jadi, di mana letak kekeliruannya? Tidak boleh abu-abu dalam bersikap,” tegasnya.
Periksa 15 Camat di Kota Makassar
Sementara itu, Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) juga bergerak cepat mengusut video dukungan capres. Setelah memeriksa 15 camat se-Kota Makassar, giliran Syahrul Yasin Limpo akan diperiksa.
Dalam video yang menjadi viral itu, Syahrul memberikan pernyataan dukungan terhadap capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Video itu bermasalah, karena dia terlihat bersama 15 camat se-Kota Makassar. Dengan didampingi 15 camat, SYL menyebut kata ”Kami”.
Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menjelaskan, pihaknya juga akan memanggil mantan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk memberikan klarifikasi.
Pemeriksaannya juga sebagai terlapor. ”SYL juga nanti kita agendakan pemeriksaannya,” kata Azry.
Jumat (22/2) lalu, Bawaslu Sulsel memeriksa 15 camat selama 10 jam. Para camat yang dilaporkan terlibat vide-o pernyataan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma’ruf, tiba di kantor Bawaslu Sulsel, sekitar pukul 11.50 WITa.
Mereka kompak memenuhi undangan klarifikasi menge-nakan pakaian dinas lengkap. Kendati sudah tiba di Bawaslu sejak pukul 11.50 WITa, namun mereka baru memasuki ruang pemeriksaan pukul 14.55 WITa.
Pemeriksaan sesi pertama, 15 camat dibagi tiga kelompok. Lima camat diperiksa di lantai dua dan 10 camat lainnya diperiksa di ruangan berbeda di lantai satu.
Sesi pertama, para camat dicecar 24 pertanyaan. Ada tiga sesi pemeriksaan. Butuh waktu satu jam lebih untuk pemeriksaan satu orang camat. Mereka yang sudah dimintai keterangan, langsung kembali menuju Ruang Gakkumdu. Sesekali bergantian memasuki ruangan pemeriksaan.
Di setiap ruang pemeriksaan, juga ada satu orang kuasa hukum yang mendampingi para camat saat memberikan klarifikasi.
Komisioner Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menjelaskan, sebelum ada laporan terkait video yang viral tersebut, pihaknya telah membentuk tim investigasi.
”Sebelum laporan masuk, kita sudah dapat videonya. Nah, hari ini berdasarkan undangan kita 15 camat hadir untuk dimintai keterangan atau klarifikasi,” jelas Azry.
Dia menambahkan, Bawaslu Sulsel menerima tiga laporan, Bawaslu Makassar tujuh laporan, dan Bawaslu RI satu laporan. Kasusnya sama, dugaan dukungan camat kepada capres nomor urut 01.
Setelah memeriksa 15 camat, Bawaslu melakukan kajian mendalam bersama Sentra Gakkumdu. ”Kami akan meng-agendakan pemeriksaan saksi pada Senin atau Selasa, pekan depan, baik saksi pelapor dan terlapor,” ungkapnya.
Sementara itu, salah satu tim hukum 15 camat se-Makassar, Zulkifli Hasanuddin menyampaikan pihaknya belum bisa menanggapi lebih jauh, sebelum Bawaslu memutuskan hasil pemeriksaan itu.
”Kita ingin tahu undang-undang apa yang disangkakan pasal berapa. Kita belum bisa tanggapi, nanti setelah peme-riksaan,” katanya.
Para camat yang diperiksa juga kompak tidak memberi komentar. Jawaban mereka pun seragam, menyerahkan ke kuasa hukumnya.
Sanksi Berat Menanti
Kasus video dugaan duku-ngan para camat ke capres-cawapres 01 makin mencuat karena viral. Banyak pihak yang mengecam dan menya-yangkannya. Sebagai aparatur sipil negara (ASN), seharusnya camat menjaga diri di tahun politik dengan tidak mengangkangi undang-undang (UU).
”Kalau video viral itu benar, saya pikir sangat fatal sebagai ASN,” sesal pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI), Hamzah Bahar, Jumat (22/2).
Menurutnya, sanksi berat harus diberlakukan. Namun, harus diselidiki mendalam terlebih dahulu. Tugas Bawaslu di situ. Memastikan adanya unsur pelanggaran.
”Tidak benar bagi ASN berperilaku seperti itu. Melanggar UU ASN juga melanggar UU Pemilu,” imbuhnya.
Hamzah tak yakin para camat di Makassar dan seorang camat di Bone beserta kepala desanya, tak tahu regulasi Pemilu. Makanya, harus ada keseriusan dari Bawaslu untuk menindaklanjuti masalah ini.
”Memanggil dan meme-riksa (camat). Secara hukum, sama sekali tidak dibenarkan,” ujarnya.
Hal yang paling fatal dalam video itu, kata dia, ASN itu berani menyebut dirinya camat dan bahkan ada yang mengenakan pakaian dinas. Artinya, bukan mengatasnamakan pribadi. Dugaan pelanggarannya cukup kuat.
Di Bone, Camat Ajangale Andi Mappangara beserta lurah dan kepala desa membuat video dukungan terhadap Jokowi-Ma’ruf. Bawaslu akan segera memprosesnya.
Belum diketahui pasti tentang kapan video tersebut. Sang camat enggan dikonfirmasi perihal viralnya video dekla-rasi itu bersama jajarannya.
”Saya juga tidak tahu dek, jangan mi dibahas dulu,” elak Mappangara.
Menanggapi hal ini, Komisi-oner Bawaslu Bone Muhamad Ridwan, mengungkapkan akan melakukan rapat pleno terkait masalah tersebut. Kendati demikian belum ada laporan dari kubu Prabowo-Sandi mengenai video yang beredar.
”Kita masih dalami video tersebut. Sudah diturunkan tim investigasi. Sampai saat ini, belum ada yang melapor,” ungkapnya. Anggota DPRD Bone dari Fraksi Gerindra Bustanil Arifin Amri mengatakan, tidak mau tergesa-gesa melaporkan hal itu dan akan mempelajarinya terlebih dahulu. Ketua Tim Kampanye Daerah Sulsel Jokowi-Ma’ruf,
Syamsul Bachri mengatakan jika Bawaslu menyatakan hal itu meresahkan atau terbukti melanggar, maka jangan terulang lagi.
”Itu urusan Bawaslu, tetapi saya menghargai semangat dari kawan-kawan camat itu,” katanya.(jpg)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja mengamankan dua pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi dibeberapa lokasi di wilayah hukum Polsek Lubukbaja. Dua pelaku yang diamankan itu yakni, Tomi Sirait, 30 dan Ijal Sabri, 28.
Kapolsek Lubukbaja Kompol Yunita Stevani mengatakan, ketiga pelaku bukan satu kawanan. Dalam aksinya, mereka beraksi sendiri-sendiri. Keduanya berhasil diamankan pihaknya dalam kurun waktu dua minggu belakangan ini.
“Mereka beraksi dibeberapa wilayah di wilayah hukum Polsek Lubukbaja,” ujarnya, kemarin.
Ia menjelaskan, tesangka Tomi Sirait beraksi di parkiran ruko Siang Malam, Lubukbaja. Dengan menggunakan kunci lemari yang sudah dipersiapkannya, pelaku yang bekerja sebagai petugas parkir di kawasan Ramayana Jodoh ini berhasi membawa kabur satu unit sepeda motor Yamaha Mio J.
“Kontak kuni sepeda motor itu sudah rusak. Jadi pelaku dengan mudah membobol kunci kontak itu dengan kunci lemari,” katanya.
Dalam aksinya tersebut, Tomi awalnya melihat sepeda motor itu tengah terparkir dengan kunci kontak yang sudah rusak. Melihat kesempatan itu, Tomi langsung memasukkan kunci kamar yang sudah berada di dalam saku celananya. Usai mengambil sepeda motor itu, ia langsung membawa motor itu ke kosannya kawasan Jodoh.
“Pengakuannya baru kali ini. Dia tidak untuk dijual, tapi untuk digunakan sehari-hari saat kerja. Pelaku kami tangkap atas informasi dari masyarakat dan kita kembangkan berhasil menangkap pelaku,” tuturnya.
Kemudian untuk tersangka Ijal Sabri, beraksi di kawasan Ruli Baloi Center. Dimana, dalam aksinya itu ia bersama dengan rekannya berinisial U yang masih dalam pengejaran Polsek Lubukbaja. Kejadian itu bermula dari Ijal bertemu dengan U di jalan, kemudian U mengajak Ijal untuk mencuri sepeda motor.
“Saat berkeliling mencari sasaran, pelaku melihat ada sepeda motor Yamaha RX King yang diparkir di depan rumah kawasan Ruli Baloi Center. Saat itu, pelaku langsung memasukkan gunting ke kunci kontak motor,” katanya.
Aksi Ijal saat itu tidak berjalan mulus, gunting yang sudah dipersiapkannya untuk mencuri patah saat hendak membobol kunci kontak sepeda motor. Ia kemudian pergi untuk membeli gunting baru dan kembali mencoba membobol kunci kontak sepeda motor. Kali ini, aksinya berhasil dan sempat membawa sepeda motor itu.
“Karena motornya hilang, korban kemudian mencoba berkeliling mencari sepeda motornya. Saat berkeliling itu, korban melihat sepeda motornya yang tengah didorong pelaku karena mogok,” jelasnya.
Melihat sepeda motornya itu, kemudian korban meminta bantuan dengan orang sekitar dan menghampiri pelaku. Saat itu, pelaku tidak bisa melihatkan kunci sepeda motor serta surat-surat kendaraan. Sementara, U berhasil kabur saat diamankan korban bersama dengan warga. Usai diamankan, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Lubukbaja untuk dilakukan proses lebih lanjut.
Atas perbuatannya, kedua pelaku pencurian sepeda motor itu dikenakan pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman selama 5 tahun penjara.
“Tersangka masih kita mintai keterangannya dan diproses guna pemberkasan lebih lanjut. Untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan,” imbuhnya. (gie)
Sejumlah honorer K2 mengikuti ujian menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SMKN 1 Batuaji, Sabtu (23/2). F. Yulitavia/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 157 honorer kategori dua (K2) mengikuti tes seleksi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Batam tahun ini. Ujian digelar di Gedung SMKN 1 Batam, Batuaji, Sabtu (23/2) sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Batam Sahir mengatakan, seleksi PPPK meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural dan tes wawacara.
Tes digelar berbasis ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Peserta bisa mengetahui nilai ujian setelah menyelesaikan tes.
“Berbeda dengan CPNS lalu yang berbasis CAT. Ujian digelar dua sesi. Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik,” kata dia usai memberikan pengarahan kepada peserta ujian.
Honorer K2 terdiri dari profesi guru dan tenaga penyuluh pertanian yang akan ditempatkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Batam.
Untuk lolos seleksi harus mendapatkan nilai ambang batas paling rendah 65 untuk teknis, manajerial dan sosial kultural, sedangkan untuk kompetensi teknis paling rendah 42.
“Bila semua terpenuhi, peserta juga harus bisa meraih nilai paling rendah 15 untuk tes wawancara berbasis komputer,” terangnya.
Sesi pertama satu peserta tidak hadir tanpa keterangan. Hasil ujian akan direkap terlebih dahulu menunggu pelak-sanaan ujian selesai digelar.
“Kan dua sesi. Nanti sesi kedua mulai pukul 13.00 WIB. Total ada 100 soal yang harus diselesaikan dalam waktu kurang lebih dua jam,” ujarnya.
Proktor SMKN 1 Batam Sayid mengatakan, ujian sesi pertama berjalan dengan lancar. Peserta bisa menyelesaikan soal dalam waktu yang ditentukan. Ujian digelar dalam dua sesi. Masing-masing ruangan disediakan 20 komputer.
“Sesi pertama ini ada enam ruangan yang digunakan,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan untuk pembayaran gaji tenaga PPPK ini nanti akan diusulkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan tahun ini.
“Berapa yang lolos nanti akan dihitung kebutuhan gaji mereka,” sebutnya.
Sebelumnya, Pemko Batam diberikan kuota PPPK sebanyak 336 orang.
Namun sejak pendaftaran dibuka 17 Feb-ruari lalu, jumlah yang mendaftar hanya 157 pelamar.
Mereka merupakan honorer K2 yang telah lolos seleksi tes CPNS tahun 2013 lalu namun tidak keluar NIPnya. (yui)
batampos.co.id – Kalangan pengusaha di Batam mengeluhkan banyaknya aturan dan regulasi yang dinilai menghambat pertumbuhan investasi. Mereka berharap hambatan-hambatan itu segera diselesaikan sehingga semakin banyak arus modal asing yang masuk ke Batam.
Hal ini disampaikan para pengusaha dalam pertemuan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam di Mal Pelayanan Publik (MPP), Gedung Sumatera Promotion Centre, Batam, Jumat (22/2).
“Yang terpenting soal kepastian hukum,” kata Presiden Direktur PT Sat Nusapersada Tbk, Abidin Hasibuan, usai pertemuan.
Selain soal aturan dan regulasi, kata Abidin, para pengusaha juga mengeluhkan tingginya tarif-tarif yang diberlakukan bagi pengusaha. Misalnya tarif kontainer dari Batam ke Singapura. Tingginya tarif tersebut menambah beban operasional bagi pengusaha.
Dalam pertemuan tertutup itu, Abidin menyebut pihak BP Batam dan Pemko Batam akan berupaya menyelesaikan semua persoalan yang dikeluhkan pengusaha itu. Selanjutnya, hasil dari tindak lanjut itu akan dibahas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
“Kami mengagendakan pertemuan dua minggu sekali,” kata Abidin.
Pada petemuan kemarin kalangan pengusaha kembali menyuarakan agar status Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (FTZ) tetap dipertahankan. Mereka lebih memilih status FTZ daripada kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Kami maunya FTZ, kalaupun namanya FTZ Plus Plus, silakan,” katanya.
Hal senada disampaikan CEO Citramas Group, Kris Wiluan. Kris mengatakan, dalam pertemuan kemarin para pengusaha meminta pemerintah serius menyelesaikan hambatan-hambatan bagi dunia usaha di Batam dan Kepri.
“Kami sampaikan persoalan-persoalan, lalu dibahas. Dengan maksud memajukan Batam, itu saja,” katanya.
Kris juga membenarkan, sampai saat ini kalangan pengusaha masih kerap menemukan hambatan usaha akibat aturan dan regulasi yang tumpang tindih. Juga karena aturan pemerintah pusat yang tidak pro dunia usaha.
“(Pemasalahan) masih banyak sekali. Mulai dari bidang perkapalan hingga proses masuknya barang. Jadi, banyak sekali yang harus dibicarakan,” kata dia.
Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawadi mengungkapkan hal serupa dengan apa yang disampaikan para pengusaha perihal isi pertemuan tersebut.
Dalam pertemuan itu, kata dia, umumnya mereka berbicara perihal permasalahan operasional yang dihadapi dunia usaha.
“Intinya permasalahan operasional, makanya saya tadi bilang padahal saya ada klinik usaha loh,” ucap Edy.
Edy melanjutkan, tuntutan kepastian hukum menjadi poin yang utama mencuat dalam pertemuan kemarin. Misalnya, menghilangkan hambatan yang berkaitan dengan keimigrasian untuk tenaga kerja hingga kelancaran proses masuknya bahan baku industri dari luar negeri.
Menurut Edy, pihaknya akan langsung menyampaikan keluhan pengusaha di Batam ini ke pemerintah pusat agar cepat direspons. Sebab, Edy yakin pemerintah pusat juga memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan hambatan dunia usaha.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
“Sistem dibenerin, kami akan evaluasi lagi dua minggu lagi, termasuk membicarakan ini dengan Pemko Batam. Karena ada kaitannya, dengan IMB misalnya,” paparnya.
Ditanya soal sikap pengusaha yang cenderung memilih fasilitas FTZ daripada KEK, Edy menerangkan suara tersebut hanya beberapa saja. Ia mengaku akan banyak menjelaskan tentang kelebihan fasilitas KEK dibandingkan FTZ kepada pengusaha di Batam.
“Hanya KEK yang 100 persen yang bidang usaha PMA. Hanya KEK yang bisa dapat tax holiday. Hanya KEK yang administrasinya tersentral,” imbuhnya.
Sementara Anggota Tim Teknis Dewan Kawasan (DK) Batam yang juga Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batam Wan Darussalam mengatakan ada tiga hal lain yang juga disampaikan dalam rapat kemarin.
Yakni penyelesaian RPP 46 yang akan menjadi dasar penetapan wali kota Batam sebagai ex officio kepala BP Batam, penyelesaian kegiatan yang sudah ada, serta desain Batam ke depan. Namun, Wan tidak merinci ketiga hal tersebut.
“Tadi disampaikan, mau apapun fasilitas berikan, kami (pengusaha) butuh kepastian. Dunia usaha loh yang ngomong,” ungkapnya.
Wan mengaku akan segera menyampaikan hasil rapat kemarin kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Menurut Wan, pada intinya pengusaha selalu dalam posisi mendukung kebijakan pemerintah. “Yang penting pemerintah beri kepastian hukum,” katanya. (iza)
F. Cecep Mulyana/Batam Pos KEPALA BP Batam Edy Putra Irawady (tengah) usai rapat teknis forum pengawalan dan pelaksanaan sistem Online Single Submission (OSS) di Gedung Bida Marketing BP Batam, Jumat (22/2/2019).
batampos.co.id – Rencana penyatuan perizinan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam menemui titik terang. Sejumlah persoalan terkait penyatuan ini sudah dibahas bersama dengan tim Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian. Targetnya, kebijakan ini sudah diimplementasikan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi pada April mendatang.
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi Winarso mengatakan, selama ini BP dan Pemko Batam memiliki kewenangan perizinan masing-masing. Sehingga perlu disatukan agar proses perizinan di Batam semakin mudah dan cepat.
“Mau didudukkan bersama, agar dicari tahu bagian mana yang melekat ke Pemda (Pemko Batam, red) dan mana yang melekat di pengelola,” kata Bambang, Jumat (22/2) di kantor BP Batam.
Selama itu, persoalan dualisme perizinan juga menjadi masalah.
Pengusaha selalu direpotkan karena harus mengurus perizinan ke Pemko Batam dan juga BP Batam. Contohnya soal izin alokasi lahan ke BP tapi mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pemko Batam.
Ada usulan, lebih baik segala perizinan yang berkaitan dengan ekspor-impor dan investasi didelegasikan ke BP Batam. Sedangkan perizinan yang umum didelegasikan ke Pemko Batam.
Tujuannya untuk penyederhanaan perizinan dan kewenangan yang jelas. Tapi setelah itu, pemerintah pusat ingin menyatukan perizinan, maka keduanya harus diintegrasikan ke dalam sistem baru di OSS.
Di samping itu, Kemenko Perekonomian juga ingin memisahkan bentuk perizinan dan juga bentuk layanan yang selama ini melekat di sistem perizinan baik itu BP Batam maupun Pemko Batam.
“Ini prinsipnya soal mengintegrasikan sistem perizinan. Ada perizinan di Free Trade Zone (FTZ) Batam yang setelah dibedah ternyata bukan perizinan, tapi layanan yang mereknya perizinan,” katanya lagi.
Menurut Bambang, pengusaha tidak perlu meminta izin hanya untuk memasukkan barang ke dalam kawasan FTZ Batam. “Orang berbisnis itu kan bukan harus minta izin untuk barangnya masuk. Itu kan layanan bentuknya,” ungkapnya.
Selama ini, pengusaha di kawasan industri di Batam memang mengeluhkan soal impor barang larangan terbatas (lartas). Mereka harus meminta izin ke Jakarta. Kebijakan tersebut dianggap tidak efisien karena barang lartas tidak boleh lama-lama berada di pelabuhan ketika izinnya belum keluar. Lebih baik hal seperti ini dibuat dalam bentuk layanan atau perizinannya didelegasikan ke BP Batam.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi mengatakan, pihaknya sering berkonsultasi dengan tim OSS dari Kemenko Perekonomian. Edy ingin membenahi teknis perizinan yang ada sehingga lebih transparan dan akuntabel. Jangka panjangnya yakni agar penyatuan perizinan antara Pemko dan BP lebih mudah tercapai.
“Batam ini punya karakter sehingga tidak bisa seperti OSS pada umumnya yang berlaku. Contoh kami ini punya izin usaha kawasan, namun di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2018 tidak ada lagi, jadi bagaimana,” tanya Edy.
Edy mengatakan, tujuannya adalah untuk penyesuaian peraturan dengan sistem OSS. Sehingga terjadi harmonisasi perizinan yang memberikan kepastian bagi pengusaha di Batam. Selain itu, juga dibahas mengenai persoalan teknis dan redaksional yang diharapkan dapat dengan mudah dipahami investor dan pengusaha di Batam.
“OSS akan menyatukannya sehingga pengusaha tidak akan melihat lagi kesulitannya,” ujarnya.
BP dan tim OSS juga akan memisahkan bentuk perizinan dan layanan dari wilayah FTZ dan juga non-FTZ seperti Belakangpadang, terutama untuk urusan ekspor-impornya. Karena, selama ini, ternyata masih dianggap sama oleh OSS.
“Contoh kalau impor ke Belakangpadang berlaku hukum tata niaga sehingga ke Ina Trade untuk meminta persetujuan tata niaga,” ungkapnya.(leo)
batampos.co.id – Pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai memiliki banyak celah kecurangan. Sebagai pemilu pertama yang menggelar pilpres dan pileg serentak, fokus publik terlalu berat sebelah pada kontestasi antara capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Longgarnya perhatian pada pileg membuat pelaksa-naan saat hari H nanti rawan memunculkan kecurangan.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan Pemilu 2019 timpang karena perhatian utama saat ini ada pada figur Jokowi dan Prabowo.
”Caleg cenderung dilupakan. Itu yang membuat caleg cukup main-main air, tahu-tahu sudah menang,” kata Adi dalam diskusi Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
Ketika pileg tidak diperhatikan, jelas Adi, peluang munculnya kecurangan makin lebar.
Terutama setelah pemungutan suara nanti, ketika surat suara pilpres dihitung lebih dulu.
”Misalnya, pasangan ini menang. Yang menang euforia, yang kalah sudah tidak peduli, TPS ditinggalkan. Di sini muncul peluang kecurangan,” ujarnya mengingatkan.
Adi menilai secara umum pendidikan politik dalam kampanye cenderung diabaikan. Sebab, masyarakat lebih peduli pada pilpres. Visi dan misi setiap caleg tidak dipahami utuh oleh pemilih. ”Jumlah halaman visi dan misi ada berapa saja tidak tahu. Karena model kampanye hanya formalitas, datang, dialog, selfie, di-upload di medsos. Tidak ada narasi ilmiah,” paparnya.
Pelaksanaan debat, ulas Adi, juga terlalu dibatasi tataran teknis KPU. Adi menilai seharusnya ada mekanisme tarung bebas yang lebih lama durasinya. Supaya setiap calon juga mampu mengeluarkan segala pemikiran terkait isu kebangsaan. ”Biar kelihatan mana yang benar-benar me-nguasai dan paham,” tuturnya.
Ferry Mursyidan Baldan, juru bicara BPN Prabowo-Sandi menganggap pelaksa-naan pemilu di Indonesia dihadapkan pada keberagaman. Dari situ, menjadi tugas penyelenggara pemilu bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
”Misalnya soal surat unda-ngan memilih. Ketika sampai tanggal 15 April tidak sampai ke pemilih, wajib dikembalikan. Pertanyaannya, apa betul sudah disampaikan? Karena kalau pemilih tidak punya itu, dia merasa tidak punya hak memilih,” jelasnya.
Menurut Ferry, integritas penyelenggara pemilu juga menjadi penentu hasil akhir pemilu itu sendiri. Saat ini tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan adanya kompetisi yang setara. Pada saat pemungutan suara nanti, tugas penyelenggara adalah menjamin pilihan pemilih tidak berubah.
”Pemilih memilih A, sampai di tabulasi akhir harus tetap A. Soal kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi suara juga harus ada jaminan. Harus lebih khusus lagi kualitasnya,” tutur dia.
Di tempat yang sama, anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon sepakat dengan pernyataan Adi. Menurut dia, saat ini parpol maupun caleg cenderung menjadi pihak ketiga di pemilu. Pihak yang dominan saat ini justru paslon kontestan pilpres bersama para relawan dan tim sukses.
”Setelah pendaftaran, seketika juga kita (caleg) jadi pihak ketiga. Orang sekarang tahunya besok itu mau pilpres,” kata caleg dapil DKI Jakarta III tersebut.
Effendi menilai putusan MK terkait pemilu serentak membuat tahun ini menjadi percobaan luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Segala dinamika dalam pemilu muncul, ditambah karakter masya-rakat Indonesia yang berbeda-beda. Apalagi, ada kecenderungan saat ini para pelaku tidak berkomitmen pada proses pemilu itu sendiri.
”Hasil akhir pemilu ini seperti apa, kita akan tunggu sampai 17 April,” ucapnya.
ilustrasi
Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengakui Pemilu 2019 punya tantangan yang lebih besar dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran KPU di daerah harus mampu bekerja ekstra.
Arief mengatakan, pemilu tahun ini merupakan pertaruhan besar. Bukan hanya sistemnya yang baru. Jumlah uang yang dipertaruhkan juga sangat besar. Dari catatan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 24,7 triliun.
“Jumlah uang yang digunakan itu mencatat sejarah terbesar dalam penyelenggaraan pemilu,’’ ujarnya saat melantik 77 komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, belum lama ini.
Selain itu, lanjut dia, jutaan orang terlibat dalam penyelenggaraannya. Khususnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara. KPU Pusat, lanjut Arief, telah memilih komisioner KPU di provinsi dan kabupaten/kota dengan seleksi ketat.
’’Kalau ada yang mau mengundurkan diri, saya persilakan sekarang,’’ tegas Arief.
Menurut dia, hari pemungutan suara akan menjadi puncak pemilu. Saat itu semua perangkat KPU harus benar-benar memastikan penyelenggaraannya berlangsung lancar. Jangan sampai ada masalah.
’’Harus siap kerja 24 jam,’’ tambah Arief.
Sebelumnya, sejumlah pihak juga mencemaskan kotak suara yang terbuat dari karton. Karena selain mudah rusak, pengamanan pada kotak suara karton tersebut dinilai kurang baik.
Namun, KPU mengklaim kotak suara berbahan karton kedap air karena proses pembuatan dan bahan karton tersebut berbeda dengan kotak kardus mi instan ataupun yang serupa. Kotak suara dari karton itu disebut mampu menahan beban hingga 80 kg.(bay/c9/agm)
Penantian panjang itu terbayar sudah. Setelah menunggu enam tahun lamanya, Jakarta PGN Popsivo Polwan berhasil menggondol gelar juara Proliga 2019, Sabtu (23/2/2019). Lebih berkesan lagi, Aprilia Manganang dan kawan-kawan menaklukkan juara bertahan, Jakarta Pertamina Energi.
Kegembiraan PGN Popsivo Polwan kian terasa tatkala pemain mereka, Aprilia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Putri Proliga 2019. Sedangkan rekan satu tim Aprilia, Wilda Siti Nurfadhilah dinobatkan sebagai Spiker Terbaik Putri Proliga 2019.
GOR Amongrogo, Yogyakarta menjadi saksi duel sengit antara PGN dengan Pertamina. Jalannya laga final benar-benar menguras emosi dan tenaga. Saling kejar skor terjadi. Pemenang baru diketahui pada set kelima.
Di set pertama, Pertamina Energi tampil begitu agresif. Bahkan, anak asuh Muhammad Ansori itu menggilas PGN Popsivo Polwan dengan poin 25-15. Duo pilar asing Pertamina Energi, Bethania De La Cruz dan Anna Spetaniuk menjadi momok bagi PGN Popsivo Polwan.
Barulah di set kedua, PGN Popsivo Polwan yang dilatih Chamnan Dokmai, keluar dari tekanan. Pelan tapi pasti, mereka berhasil mengungguli Pertamina Energi dengan poin tipis 25-22. Skor pun sama kuat 1-1.
Memasuki set ketiga, aksi saling kerja terjadi. PGN Popsivo Polwan yang sempat unggul, akhirnya dikejar. Pertamina Energi berbalik unggul dengan poin 25-21. Pertamina Energi kembali unggul dengan skor 2-1.
Di set keempat, PGN Popsivo Polwan menolak untuk menyerah. Memasuki set krusial, justru PGN Popsivo Polwan yang trengginas. Serangan bertubi-tubi membuat Pertamina Energi tak berkutik. PGN Popsivo Polwan berhasil menutup set keempat dengan torehan 25-23.
Set kelima pun digelar untuk mencari pemenang. Ini menjadi ajang hidup dan mati kedua tim. Namun, PGN Popsivo Polwan berhasil keluar dari tekanan. Penguasaan bola menjadi penentu. PGN Popsivo Polwan menutup laga dengan 15-12.
Manajer tim putri Jakarta Pertamina Energi, Widi Triyoso mengakui kekalahan yang dialami timnya musim ini. Menurutnya, mental adalah penyebab kekalahannya. Bukan taktik.
“Kami ingat, kalau sudah main sampai lima set lawan Aprilia cs, kami akan kalah, dan itu terjadi yang ketiga kalinya ini,” ujarnya.
Dengan hasil ini, PGN Popsivo Polwan pun berhak mengantongi hadiah uang pembinaan sebesar Rp 200 juta, sedangkan Pertamina Energi yang tampil sebagai runner up Proliga 2019, harus puas dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 100 juta.
Chamnan Dokmai, pelatih Jakarta PGN Popsivo Polwan dinobatkan sebagai pelatih terbaik tim putri. Chamnan mengaku jika keuntungannya adalah pemain yang dilatihnya merupakan skuat Timnas Indonesia yang tampil di Asian Games 2018. Selain itu, kerja sama timnya cukup bagus.
“Sesuai dengan ekspektasi saya bisa jadi juara Proliga ini. Karena saya sendiri kerja keras untuk bisa mencapai di final hari ini, setelah sebelumnya kita di final four banyak kekurangan, dan dari situ kita bisa memperbaiki,” ujar Chamnan.
Sedangkan kapten tim, Amalia Fajrina mengatakan jika memang kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri.
“Karena ini menjadi kemenangan pertama bersama PGN Popsivo Polwan dan sebagai anggota Polri, jadi harunya pasti berbeda,” ungkapnya. (jpg/gun)
batampos.co.id – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri melakukan assesment terhadap dua orang oknum guru yang diamankan, Sabtu (16/2) lalu, saat usai menghisap sabu.
Assement ini untuk menentukan seberapa tinggi kecanduan Ir,40 dan Ka,28.
“Mungkin Senin (25/2) hasilnya sudah keluar,” kata Kabid Brantas BNNP Kepri, Bubung Pramiadi, Jumat (22/2).
Walaupun proses assement diberlakukan, namun proses hukum dipastikan Bubung akan terus berjalan. Bubung mengatakan yang menentukan kedua oknum guru itu masuk rehabilitasi atau penjara adalah hakim. “Kami hanya menyerahkan berkas hukumnya, serta juga berkas hasil assementnya,” ungkapnya.
Berkas assement yang diserahkan ke hakim nantinya, kata Bubung hanya berupa rekomendasi saja.
“Proses assement yang harus dijalani keduanya yakni assesment kesehatan dilaksanakan hari ini (22/2), setelah itu assesment hukum. Dan Senin (25/2), dilaksanakan konference dengan TAT (Tim Asesmen Terpadu),” kata Bubung.
Apakah keduanya termasuk kategori berat? Bubung mengatakan yang menentukan tingkat kecanduan adalah tim assement. Namun melihat dari pola penggunaan narkoba oleh Ir, sejak 2013, termasuk tingkat kecanduan berat.
“Dua kali dalam seminggu dan rutin. Saya merasa kecanduannya, berat. Tapi keputusan final itu di tim assesment,” ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, BNNP Kepri mengamankan Ir dan Ka di mes sekolah negeri di Batuaji. Dari tangan keduanya, petugas menemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,4 gram. Dari pengakuan keduanya, sabu itu didapat dari kawasan Kampung Aceh, Mukakuning. Ir dan Ka menghabiskan uang sebesar Rp 250ribu hingga 300ribu, sekali membeli sabu di Kampung Aceh.
Ir mengaku sudah 6 tahun mengkonsumsi sabu, sedangkan Ka, baru 1,5 tahun. (ska)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan Kota Batam mulai mengaktifkan pelayanan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di Pulau Seraya pasca dibangun 2018 lalu.
Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan keberadaan Pustu ini untuk membantu warga pulau mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi pulau Batam yang terpisah-pisah menjadi kendala warga mendapatkan pelayanan dengan cepat.
“Misalnya yang di Pulau Seraya. Kebutuhan layanan kesehatan masih tinggi. Jadi mereka yang merasa kurang sehat bisa langsung mendatangi Pustu. Jika nanti perlu rujukan akan ditangani di sana dulu,” jelasnya, Jumat (22/2/2019).
Didi menyebutkan tahun lalu ada dua Pustu yang dibangun yaitu Pulau Seraya dan Seilekop Kecamatan Sagulung. Pelayanan pembantu ini diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan pertama bagi warga.
“Obat cukup dan petugas juga ada perawat atau bidan. Jadi ini bisa seperti perpanjang tangan dari Puskesmas. Layanan pertama untuk warga pulau,” imbuhnya.
Didi menjelaskan warga yang tinggal di pulau membutuhkan biaya untuk mencapai Rumah Sakit atau Puskesmas. Untuk itu, pihaknya berusaha memaksimalkan fungsi dari Pustu terutama yang berada di pulau.
Lanjutnya, jaringan pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas pembantu, keliling, dan bidan desa. Puskesmas Pembantu berfungsi memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
“Ini yang tengah kami dorong. Jadi setelah rampung dikerjakan, Pustu segera dioperasionalkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya sangat fokus pada layanan kesehatan masyarakat yang ada di hinterland. Menurutnya semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama.
“Kalau memang dibutuhkan, nanti kami bisa ajukan penambahan Pustu ini. Yang penting layanan untuk warga pulau terjamin. Seperti di Belakangpadang kan ada puskesmasnya tapi kan ada kelurahan yang jauh dari puskesmas, nah disitulah fungsi Pustu,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan Kota Batam mulai mengaktifkan pelayanan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di Pulau Seraya pasca dibangun 2018 lalu.
