Empat tahun berjalan, Global Wakaf senantiasa berikhtiar membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya melalui instrumen wakaf. Aset wakaf dikelola secara produktif dengan pendekatan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, peternakan, dan kewirausahaan. Ikhtiar ini pun kembali melahirkan program wakaf berbasis ekonomi kerakyatan, yakni Warung Wakaf.
Program Warung Wakaf resmi diluncurkan pada Jumat (9/11), di sela acara Hijrah Festival yang bertempat di Hall A Jakarta Convention Center (JCC). Peluncuran program ini dihadiri langsung oleh Presiden Global Wakaf N. Imam Akbari dan Presiden Direktur PT Hydro Perdana Retailindo Syahru Aryansyah.
Warung Wakaf hadir untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan usaha ritel berbasis wakaf. Lahirnya Warung Wakaf tidak terlepas dari keadaan warga Lombok di masa pemulihan pascabencana yang mana kondisi ekonomi masyarakat ikut terpuruk akibat gempa di empat kabupaten di Lombok.
“Idealisme Global Wakaf melalui penguatan bisnis ritel bertemu dengan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak bencana maupun di wilayah yang masih membutuhkan penguatan ekonomi. Ini yang sedang kami wujudkan, memulihkan dan membangun perekonomian warga dengan pengelolaan bisnis ritel berbasis wakaf,” terang Presiden Global Wakaf N. Imam Akbari, Jumat (9/11).
Dalam praktiknya, pengelolaan Warung Wakaf melibatkan kelompok masyarakat, seperti pengurus masjid, musala, dan pondok pesantren. Global Wakaf berperan sebagai supervisor, mendampingi masyarakat untuk menjaga kualitas pengelolaan yang ideal, mulai dari penyediaan barang hingga sistem yang berbasis syariah. Sementara itu, penyediaan dan pengelolaan outlet-outlet Warung Wakaf dilaksanakan oleh PT Hydro Perdana Retailindo, korporasi wakaf yang bernaung di bawah Global Wakaf Corporation.
“Warung Wakaf menerapkan sistem ritel yang terkomputerisasi ala usaha ritel modern pada umumnya. Kelompok masyarakat yang diberdayakan diamanahkan untuk mengelola Warung Wakaf. Warung Wakaf memberdayakan warga lokal dengan muamalah syariah,” terang Syahru Aryansyah selaku Presiden Direktur PT Hydro Perdana Retailindo, yang juga menaungi brand minimarket Sodaqo.
Hasil pengelolaan Warung Wakaf dapat memberikan manfaat bagi komunitas masyarakat yang mengelola. Selain itu, warga sekitar Warung Wakaf turut mendapatkan maslahatnya melalui rangkaian kegiatan sosial untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka.
Dalam jangka panjang, sebagian hasil pengelolaan Warung Wakaf bahkan bisa untuk perguliran program-program pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf selanjutnya. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung Warung Wakaf, yakni “Belanja Kita, Wakaf Kita”.
“Dana wakaf ini akan kita kelola secara optimal, sehingga hasilnya bisa disalurkan untuk mauquf alaih atau untuk pengembangan program wakaf lainnya,” imbuh Imam.
Saat ini, outlet-outlet Warung Wakaf sudah tersebar di beberapa kabupaten di Lombok. Sejalan dengan itu, Warung Wakaf juga akan hadir di wilayah yang terkena dampak bencana lainnya seperti Palu, sekaligus di sejumlah daerah lainnya seperti Jabodetabek dan Blora.
Mendayagunakan wakaf kolektif
Warung Wakaf menjadi wujud nyata bagaimana wakaf dapat ditunaikan, dikelola, dan dikembangkan secara kolektif. Imam memaparkan, wakaf sebagai filantropi tertinggi dalam Islam merupakan ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia, status ekonomi, dan status sosial.
“Oleh karena itu, di Global Wakaf, kami selalu mengajak sebanyak-banyaknya umat Muslim untuk berwakaf, baik itu wakaf lahan, saham, maupun uang. Yang mudah adalah dengan berwakaf uang. Sebab, masyarakat bisa berwakaf dengan jumlah nominal berapa pun,” terang Imam.
Kemudahan berwakaf ini mampu menggerakkan banyak masyarakat untuk berwakaf uang. Dana wakaf yang terkumpul lantas dikelola secara optimal melalui serangkaian program wakaf produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya saja Warung Wakaf yang berbasis bisnis ritel dan Desa Wakaf, program yang bertujuan memandirikan desa dengan mendayagunakan dana wakaf untuk membangun infrastruktur dan memberdayakan ekonomi masyarakatnya.
“Di Desa Wakaf itu ada sejumlah aset wakaf seperti Lumbung Pangan Wakaf, Lumbung Ternak Wakaf, dan Sumur Wakaf. Jadi, semua terintegrasi untuk memberdayakan warganya,” jelas Imam.
Global Wakaf senantiasa berinovasi dalam praktik wakaf produktif, yang dapat diaplikasikan pada pemulihan pascabencana alam, krisis kemanusiaan, dan pembangunan ekonomi masyarakat.
“Sehingga pada akhirnya, wakaf menjadi solusi nyata bagi permasalahan umat saat ini,” pungkas Imam. (*)
Chairman & CO-Founder Ammana, Supriyono (baju putih) saat menjadi pembicara di kegiatan Fintech Days 2018 Batam, di Nagoya Hill Shopping Mall, Jumat (14/9/2018). F. Febby Anggieta Pratiwi/Batam Pos
Perkembangan teknologi membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya dalam bidang komunikasi, kecanggihan teknologi nyatanya juga memudahkan masyarakat mengakses layanan jasa keuangan masa kini. Misalnya, lewat lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Namun, pengawasan tetap diperlukan demi keamanan nasabah sekaligus menjamin kelangsungan industri jasa keuangan di masa mendatang.
RATNA IRTATIK, Batam
Muarofah terlihat gugup. Ia beberapa kali merapikan kerudungnya. Namun, sejurus kemudian dia telah memutuskan sesuatu. Ibu dua orang anak itu melangkah maju untuk menyapa penjaga stan pameran.
“Maaf mas, saya mau tanya proses pengajuan pinjaman?” Muarofah memulai obrolan dengan penjaga stan pameran dari PT Digital Tunai Kita (DTK), yang saat itu mengikuti kegiatan Fintech Days 2018 di Nagoya Hill Mall Batam, Jumat (14/9/2018) lalu.
Pegawai stan itu tersenyum, lalu dengan sigap menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Lembar brosur ditunjukkan, layar ponsel ikut dinyalakan. Sekitar 5 menit berbincang-bincang, Muarofah undur diri.
“Saya diskusi dulu dengan suami, mungkin besok saya ke sini lagi,” kata dia kepada penjaga stan tersebut. Saat itu, Muarofah memang hanya datang bersama dua putrinya, tanpa didampingi sang suami.
Namun, setelah keluar dari stan tersebut, wajah wanita yang berasal dari Jawa Tengah itu terlihat lebih berseri-seri.
“Ternyata mudah sekali prosedur pengajuannya (pinjaman, red), besok saya ajak suami ke sini saja,” katanya semringah.
Muarofah kala itu memang berencana mengajukan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Warga yang tinggal di kawasan Batuampar, Kota Batam itu memang sudah memiliki usaha kecil-kecilan, berjualan makanan berupa ayam penyet dan mi ayam serta bakso. Dengan pinjaman tersebut, ia berencana meluasakan lapak dagangannya serta menambah variasi produk makanan yang disajikan.
“Mudah-mudahan disetujui, tapi tadi katanya lebih gampang. Karena kalau saya harus ke bank, perlu jaminan dan prosesnya lebih panjang,” tuturnya.
Hadirnya lembaga jasa keuangan khususnya yang bergerak di bidang financial technology (fintech) atau teknologi finansial (tekfin)memang menghadirkan variasi pilihan bagi masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan. Hanya berbekal ponsel pintar (smartphone) serta memiliki identitas diri dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), seseorang bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman uang, atau bahkan menginvestasikan modalnya lewat lembaga jasa keuangan yang bersangkutan. Ambil contoh, pengajuan pinjaman melalui PT DTK tersebut.
VP Corporate Affairs DTK, Anggie Setia Ariningsih mengatakan, DTK atau yang dikenal dengan TunaiKita merupakan perusahaan teknologi informasi yang menggunakan prinsip-prinsip finansial, teknologi mobile, big data, dan machine learning untuk mengevaluasi kredit dan menyetujui pinjaman dengan lebih cepat dan berkualitas.
“Tepatnya, menyediakan pinjaman (kredit) online, lebih mudah dan cepat cair,” tutur Anggie, saat bertandang ke Redaksi Batam Pos.
Perusahaan yang didirikan pada Januari 2017 lalu ini adalah perusahaan patungan antara WeCash Southeast Asia, JAS Kapital, dan Kresna Usaha Kreatif. Pihaknya juga menggandeng bank dan perusahaan multi finance untuk mempermudah akses bagi konsumen mendapatkan kredit tanpa agunan dan pembiayaan pembelian barang serta menurunkan kredit macet hingga 70 persen.
“Melalui aplikasi mobile android TunaiKita, para nasabah dapat mengakses kebutuhan pinjaman dana dari Rp 500 ribu hingga Rp 20 juta dengan tenor cicilan 10 hari sampai enam bulan,” sebutnya.
Aplikasi pinjaman online ini lebih mudah dan fleksibel karena tanpa jaminan dan bisa dicicil ataupun sekali bayar. Karena tanpa jaminan, maka banyak masyarakat yang bisa mengakses pinjaman dana sesuai kebutuhan. “Sasarannya adalah para pekerja maupun pedagang menengah ke bawah, dengan syarat utama memiliki NPWP,” jelas Anggie.
Tak hanya pinjaman dana, variasi produk yang ditawarkan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi juga berupa kemudahan berinvestasi. Bahkan, di antaranya ada yang berkonsep syariah. Misalnya, layanan dari PT Ammana Fintek Syariah.
Ammana adalah perusahaan fintech penyedia platform investasi peer to peer (P2P) lending pertama di Indonesia yang berbasis syariah. Fintech ini menerapkan pembagian keuntungan dari hasil investasi dengan sistem murni bagi hasil antara investor dengan Mitra Ammana.
“Kami khusus hadir bagi kemajuan pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan usaha produktif, inovatif, serta Kreatif di Indonesia,” kata Chairman & CO-Founder Ammana, Supriyono.
Keberadaan Ammana Fintek Syariah memungkinkan masyarakat umum untuk berwakaf, berinvestasi, dan ikut mengembangkan UMKM dengan lebih mudah, serta menjadi langkah penjauhan pelaku usaha dari bahaya riba.
“Pendanaan usaha secara digital ini dilakukan dengan sistem online to offline,” sebutnya.
Supriyono menjelaskan, untuk mendapatkan investor, dilakukan penghimpunan dana melalui aplikasi Ammana yang dapat diunduh di Playstore untuk Android ataupun AppStore untuk iOS. Sedangkan penghimpunan mitra (borrowers) dilakukan secara manual atau penghimpunan langsung melalui mitra lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir masyarakat umum yang membutuhkan dana, namun tidak paham dalam penggunaan teknologi.
“Kami lebih menyasar nasabah yang belum dijangkau perbankan, yakni nasabah yang berada di daerah terpencil dan belum begitu mengenal kemudahan teknologi,” paparnya.
Ammana Fintek Syariah yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2017 dan dipasarkan Maret 2018 lalu, sudah memiliki sekitar 600 mitra usaha dengan pembiayaan lebih dari Rp 4 miliar.
“Untuk mitra Ammana masih berada di tujuh provinsi yakni seluruh Jawa dan Lampung. Namun investornya sudah mencakup di 32 provinsi, termasuk dari Kepri, tepatnya Batam,” ungkap Supriyono.
Menariknya, menjadi investor Ammana tidak membutuhkan modal biaya yang besar. Investasi dapat dilakukan dengan nilai mulai Rp 50 ribu hingga tak terbatas. Sementara nilai pinjaman yang disalurkan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2 miliar.
“Tenor cicilan dapat dilakukan mulai dari enam bulan hingga paling lama lima tahun tergantung seberapa besar dan menariknya usaha yang didanai,” terangnya.
***
Pengawasan OJK dan Prinsip Kehati-hatian
Perkembangan industri fintech dengan jenis peer to peer (P2P) lending memang tumbuh pesat seiring kemajuan industri digital. Berdasarkan data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada sekitar 73 perusahaan P2P lending yang telah resmi dan memiliki izin. Selain itu, masih ada sekitar 202 perusahaan yang antre mendaftar di OJK.
Tumbuh pesatnya bisnis Fintech peer to peer (P2P) lending tak lepas dari sambutan masyarakat yang begitu antusias. Itu karena, masyarakat memang membutuhkan layanan tersebut. Terlebih, fintech P2P lending menawarkan hampir semua inklusi layanan jasa keuangan yang ada. Mulai dari tabungan, pendanaan, asuransi, hingga dana pensiun.
“Ada dua yang paling dibutuhkan yaitu inklusi pembayaran dan inklusi pendanaan,” kata Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.
Ia juga menyebut, layanan pinjaman atau pendanaan menjadi hal yang paling banyak dicari masyarakat. Pasalnya, pihak bank konvensional tidak selalu bisa memenuhi pinjaman untuk semua elemen masyarakat. Bahkan, pemilik rekening tabungan di suatu bank belum tentu bisa mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan.
“Sebab, biasanya untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit harus ada jaminan dari nasabah ke pihak bank,” jelasnya.
Sehingga, bagi masyarakat yang tak memiliki aset untuk dijaminkan, akan kesulitan mengakses layanan pinjaman uang dari bank. Karena itu, fintech peer to peer (P2P) lending menjadi solusi.
“Ada yang mengajukan, 15 menit cair,” katanya.
Meski menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan, namun industri jasa keuangan fintech tetap saja memiliki risiko yang mesti diantisipasi. Terutama, agar tidak merugikan konsumen atau nasabah, sekaligus menjamin keberlangsungan industri fintech ke depan.
Karena itu, OJK kemudian mengeluarkan aturan lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang juga mengatur tentang pinjaman langsung atau peer to peer (P2P) lending.
Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan konsumen seperti penyalahgunaan dana maupun data, perlindungan untuk penyelenggara kegiatan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company), dan perlindungan untuk kepentingan nasional. Misalnya, terkait kegiatan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.
Sementara untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mengenalkan tentang industri fintech hingga ke daerah-daerah, banyak cara dilakukan oleh OJK. Seperti, menggelar acara Fintech Days 2018 di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya, di Nagoya Hill Shopping Mall, Kota Batam, Kepri, pada 14-15 September lalu.
Kepala OJK Kepri, Iwan M Ridwan mengatakan, kegiatan Fintech Days merupakan upaya untuk mengenalkan berbagai lembaga jasa keuangan digital berikut layanannya kepada masyarakat. Namun yang tak kalah penting, kata dia, adalah mengingatkan masyarakat agar tetap waspada dan memperhatikan legalitas lembaga fintech yang dipilih, sekaligus memperhatikan kesepakatan (agreement) yang dibuat bersama pihak fintech terkait.
“OJK terus melakukan upaya-upaya melalui penelitian dan lain sebagainya, hal-hal mana saja yang menjadi konsen bagi masyarakat terkait fintech, agar tidak merugikan masyarakat,” kata Iwan di Kantor OJK Kepri di Batam Center, Selasa (30/10).
Selain itu, edukasi juga dilakukan langsung ke masyarakat, termasuk bagi kalangan ibu rumah tangga, hingga ke sekolah-sekolah dengan menyasar kalangan pelajar. Tujuannya, selain untuk generasi muda tersebut, diharapkan edukasi tersebut juga disampaikan kepada keluarganya.
“Kita juga lakukan sosialisasi lewat media maupun mengelola beberapa akun media sosial (medsos), untuk terus mengingatkan masyarakat tentang pentingnya prinsip kehati-hatian,” tutupnya. (*)
Sejumlah kendaraan keluar masuk dipintu gerbang parkir Bandara Hang Nadim Batam, F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pihak Bandara Internasional Hang Nadim hanya berbagai pendapatan parkir dengan pihak Pemko Batam. Sementara pendapatan lainnya, masuk ke dalam kas negara. Salah satu contohnya yakni Passenger Service Charge (PSC).
“PSC itu kan include dengan tiket, pendapatan dari PSC masuk ke kas negara. Karena termasuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Kamis (8/11).
Sedangkan untuk parkir, Pemko Batam tidak menerima 100 persen. Karena ada rumusan pembanggian. Suwarso menuturkan Hang Nadim mendapatkan 39 persen dari pendapatan parkir selama sebulan. Lalu pengelola PT Adhil Parkir berhak atas pendapatan dari parkir sebanyak 61 persen.
Pemko Batam dapat dari mana?
“Dapatnya pembagian yang diterima PT Adhil. Pemko itu dapat 25 persen dari bagian yang diterima pengelola parkir (PT Adhil Parking),” tuturnya.
Saat ditanya berapa pendapatan sebulan parkir Bandara, Suwarso menuturkan sedang tidak memegang data. Namun, secara umum parkir Bandara Internasional Hang Nadim pendapatannya dikisaran puluhan juta rupiah perbulannya.
“Saat ini tidak banyak lagi, segitulah kira-kira. Kalau pastinya, saya harus tanyakan ke pihak marketing dulu,” ungkapnya.
Turunnnya pendapatan parkir bandara Hang Nadim, tak dipungkiri akibat pemberlakuan aturan Drop Off.
Dari pantauan Batam Pos di Bandara Internasional Hang Nadim, pengunjung memilih tidak berlama-lama di kawasan bandara. Hal ini diakui oleh Dicky, warga Batubesar.
“Kalau ke bandara saya selalu usahakan tak lebih dari 15 menit. Karena kan cuman ngantar saja,” pungkasnya. (ska)
Petugas kebersihan merapihkan sampah-sampah di tempat penampung sementara Bengkong Sadai, Senin (20/8/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam tidak akan menambah kekuatan satuan petugas (satgas) pelayanan pengangkutan sampah tahun 2019 mendatang.
Kepala Bidang Persampahan, DLH Batam, Faisal Novrieco mengatakan jumlah satgas yang akan bertugas tahun depan masih sama. Saat ini sedikitnya 904 satgas bekerja melayani pengangkutan sampah hingga kebersihan jalan.
“Kita maksimalkan yang ada dulu,” kata dia, Kamis (8/11).
Ia menyebutkan setiap saat terjadi peningkatan tonase sampah seiring dengan pertumbuhan perumahan dan perpindahan pendududuk. Seperti daerah Batamcenter dan Seibeduk yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi.
“Objek sampah sudah pasti bertambah, makanya kita siapkan formula agar tidak terjadi masalah pengangkutan sampah di tahun depan,” ujarnya.
DLH berencana menambah titik pengangkutan satu armada guna memaksimalkan pengangkutan sampah. Ia menyebutkan saat ini satu armada melayani 25 titik pengangkutan sampah, ke depan akan ditingkatkan menjadi 30 titik.
Opsi lain yang juga akan dijalankan tahun depan yaitu penambahan tonase sampah satgas ke TPA punggur. Kalau saat ini petugas tersebut mengangkut 3.5 ton akan dinaikkan menjadi empat ton setiap harinya.
“Ya mau tidak mau satgas kami harus bekerja ektra di tahun depan. Berat memang. Tapi kaki sudah komitmen menjaga kebersihan kota Batam ini,” ujarnya.
Disinggung mengenai penambahan armada, Faisal mengaku tetap memaksimalkan armada yang ada. Kondisi armada yang rusak terus diperbaiki.
“Ya karena kondisi anggaran tidak memungkinkan saat ini. Tapi tahun ini kami kan sudah beli bin baru. Tak ada lagi bin yang bolong-bolong,” bebernya.
Ia berharap dengan keterbatasan ini tidak ada masalah pengangkutan sampah di tahun 2019. Pihaknya berupaya menyiasati kekurngan ini dengan memaksimalkan kinerja satgas dan armada yang ada saat ini.
“Memang berat tapi dengan komitmen kerja yang sudah ada, kami berharap semua berjalan tanpa masalah,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Disdukcapil) terus lakukan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Sekolah Menegah Atas atau sederajat untuk mendata siswa yang sudah berumur 17 tahun, dimana datanya nantinya akan didataftarkan menjadi pemilih tetap untuk pemilu 2019 mendatang. Dari agenda yang sudah disusun Disdukcapil pendataan kesekolah akan dilansanakan hingga desember 2018. Kamis (8/11).
Dari pantauan Batampos saat mendatangi SMA 1 Batam, Sekupang, Zulbaidah Wakil Kepala Sekolah bagian humas menjelaskan antusias siswa-siswi yang sudah didata oleh Disdukcapil untuk pembuatan KTP yang selanjutnya didaftarkan menjadi pemilih tetap pada pemilu 2019.
“Mereka terlihat senang Karena mereka tau sudah memiliki KTP dan hak pilih untuk pemilu mendatang, jadi mereka begitu semangat saat perekaman KTP elektronik,” ujarnya di ruangan wakil kepala sekolah.
Lebih lanjut Ia menjelaskan dari pihak sekolah memang tidak pernah mengarahkan para murid untuk memilih salah satu calon. Pihak sekolah hanya menyadarkan para murid bahwa mereka sudah memiliki hak pilih.
“Agar menggunakannya sesuai hati nurani masing-masing,” ungkapnya.
Rachmad Pramuda siswa SMA 1 Batam kelas 12 IPA 2 mengaku senang jika tahun 2019 sudah bisa mengikuti pesta demokrasi dan bisa berkontribusi untuk negara sendiri melalui hak suara yang ia berikan dalam pemilu.
“Sangat senang karena ini pemilu perdana saya,” ujarnya dengan penuh semangat.
Sama halnya dengan yang diutarakan Achmad Zainudin Arma teman satu kelas Rachmad mengaku senang namun Ia mengakun belum mengerti terkait mekanisme pencoblosan nantinya, Ia berharap akan ada sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umun (KPU).
“Agar tidak salah dalam pencoblosan yang akhirnya hak suara kami hangus,” harapnya.(cr2)
batampos.co.id – Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra 2018 di Kota Batam tidak hanya dilakukan pada pagi dan siang hari. Namun, operasi itu juga akan digelar pada malam hari.
Operasi Zebra pada malam hari dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB serta 01.00 WIB hingga 02.00 WIB. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan operasi, sehingga pengendara bisa tertib berkendara kapan pun waktunya.
“Saya sedang persiapkan waktunya. Nanti akan ada beberapa titik yang akan kami persiapkan dalam menggelar operasi itu. Karena malam itu banyak pengendara yang belum mentaati aturan lalu lintas,” ujar Putu.
Bukan hanya menindak pengendara bandel, Operasi Zebra pun menindak kendaraan yang membawa muatan lebih. Bahkan, Operasi Zebra juga menyasar pengemudi yang mungkin membawa narkoba.
“Kendaraan tak sesuai ketentuan akan kami tertibkan. Baik itu kendaraan pribadi, angkot maupun kendaraan lainnya. Saat dilaksanakan itu juga kami gandeng instansi terkait seperti Dishub Batam,” katanya.
Ia mengatakan, Operasi Zebra pada malam hari akan dilakukan tidak di tempat yang gelap, melainkan pada tempat yang memang rawan pelanggaran lalu lintas. Target operasi adalah untuk mengingatkan kembali pada masyarakat soal pentingnya tertib berkendara dan guna mengurangi korban kecelakaan di jalan.
“Targetnya, masyarakat tertib kemudian mengurangi korban lalu lintas. Tidak hanya saat digelar operasi rutin saja, tapi juga tertib atas kesadaran sendiri,” imbuhnya. (gie)
batampos.co.id – Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menutup sekaligus menyegel empat perusahaan broker properti di Batam hasil dari razia belasan perusahaan broker properti di Batam, Kamis (8/11).
Empat broker properti yang ditutup tersebut adalah PT NJ yang merupakan perusahaan modal asing (PM) yang berlokasi di kawasan ruko Komplek Raflesia Raflesia Batamkota, serta tiga perusahaan modal dalam negeri seperti perusahaan berinisial PT O, PT IT serta PT PDS.
Keempat broker properti tersebut ditutup sekaligus disegel karena kedapatan tak mengantongi izin bidang perdagangan yakni izin usaha perantara perdagangan properti (SIUP4) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.
Setiap broker properti menurut Direktur Tertib Niaga Kemendag, Wahyu Hidayat, wajib meiliki SIUP4 sesuai Permendag Nomor 5/M-DAG/PER/7/2017 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Dimana setiap perusahaan perantara perdagangan properti wajib mengantongi SIUP4.
“Siapapun pelaku usahanya, jika kedapatan melanggar peraturan dan perundang-undangan, pasti akan kami tertibkan,” ujar Wahyu.
Kepada keempat broker properti yang kedapatan tak mengantongi izin tersebut, Wahyu menegaskan, para pelaku usaha ini diancam dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Kemendag yang ancaman pidana penjarangnya maksimal empat tahun ataupun dengan paling banyak Rp 10 miliar.
Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Aggrijono juga ikut turun meninjau temuan empat broker properti tak berizin yang ada di Batam.
“Kemendag akan terus mengawasi dan menindak terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku, dan akan diberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya,” terangnya.
Sementara salah satu staf administrasi perusahaan broker properti yang tak mengantongi perizinan lengkap, Xeni mengatakan perusahaan tempatnya bekerja memang sudah mengantongi perizinan, tapi untuk SIUP4 memang diakui belum dikantonginya.
“Ini nanti akan kami urus semua perizinannya. Kalau boleh jangalah dipasangi segel di kantor kami, biar kami bisa beraktivitas sembari kami akan mengurus SIUP4 itu pak,” ujar Xeni memohon ke petugas dari Kemendag.
Seperti perizinan broker properti PT Naga Jaya misalnya. Setelah disidak, lanjutnya, izin yang dikantongi ternyata merupakan izin tahun 2003 yakni mengenai bidang usaha kegiatan ekspor impor, bukan untuk kegiatan broker properti.
“Coba lihat sendiri, mereka beroperasi menjadi broker properti sejak 2003 sampai sekarang tak mengantongi perizinan. Itu kan sudah menyalahi aturan hingga belasan tahun lamanya. Kalau alasannya pengurusannya sulit, rumit lama, itu alasan saja. Masak sudah belasan tahun tak mengurus perizinan,” ujar Veri.
Tak hanya menutup dan menyegel empat perusahaan broker properti saja. Rombongan Kemendag ini juga menyegel empat gudang dan toko mainan yang tersebar di beberapa tempat dan kawasan pergudangan seperti di Batuampar dan Seipanas.
Dari hasil sidak tersebut di gudang dan toko mainan, mereka kedapatan memasukkan barang atau mainan yang tak berstandar SNI dan ketentuan perdagagan atau izin edar lainnya.
“Mainan anak sebanyak puluhan ribu jumlahnya ini hampir semuanya diimpor dari Cina yang tak ber SNI yang seharusnya wajib SNI. Kami segel dan sita nantinya mainan ini demi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Istilahnya kami ingin melindungi konsumen,” tegas Direktur pengawasan barang beredar dan jasa Ditjen perlindungan konsumen dan tertib niaga Kemendag,” Ojak Simon Manurung.
Gudang maupun toko mainan yang ikut disegel seperti Toko CKS di ruko Komplek Inti Batam Seipanas, Toko VCT di Penuin Center, Gudang PT JMP di kawasan pergudangan Union Batuampar, serta Toko IM yang berada di ruko Tanah Mas.
Gudang dan toko mainan yang disegel tersebut tak mengantongi SPPT-SNI dan tak meiliki nomor pendaftaran barang (NPB).
“Kami minta para pemilik barang ini kooperatif dan memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik nantinya. Yang jelas bila mereka tak bisa menunjukkan semua dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, maka bisa kami tingkatkan ke proses penyidikan,” terang Ojak.
Sekedar informasi, bahwa SNI wajib sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, dalam rangka perlindungan konsumen.(gas)
Kendaraan Antre solar foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kian langka di Batuaji dan Sagulung. Warga semakin sulit mendapatkan pasokan solar. Jikapun ada, warga harus berjuang ikuti antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang memiliki stok solar.
Ini terjadi karena pendistribusian solar tidak merata di semua SPBU. Jika satu SPBU memiliki stok solar maka SPBU lainnya kosong.
“Begini terus selama dua minggu terakhir ini. Susah kali mau beli solar. Adapun (di SPBU) harus antre panjang. Seperti hari ini, terpaksa antre di sini (SPBU Genta III) karena SPBU lain terdekat kosong semua,” ujar Febri, sopir truk, Kamis (8/11) siang.
Penuturan sopir truk itu sesuai dengan pantuan Batam Pos di lapangan. Dari lima SPBU yang ada di sepanjang jalan R Suprapto hingga jalan brigjen Katamso Tanjunguncang hanya dua yang terlihat melayani pembelian solar. Tiga lainnya sepih karena stok solar habis. Dua SPBU yang ada stok solar itu SPBU Genta III dan SPBU Tembesi. Antrean kendaraan berbahan bakar solar mengular hingga ke jalan raya di dua SPBU tersebut.
Situasi ini menyulitkan petugas SPBU yang memiliki stok solar untuk melayani pembeli. Mereka terpaksa membetasi pembelian solar baik yang beli menggunakan wadah untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pulau ataupun yang langsung isi ke tanki kendaraan. Untuk kendaraan pengisian dibatasi maksimal 40 liter perhari (termasuk jenis truk). Sementara untuk nelayan yang beli menggunakan wadah dibatasi hanya 148 liter persatu pemegang surat rekomendasi dari dinas terkait.
“Biasanya sampai 400 liter sekali beli tapi sekarang dibatasi hanya tiga jerigen saja (148 liter) persatu surat rekomendasi ini,” ujar Sudin, nelayan asal pulau Galang di SPBU Tembesi, kemarin.
Pembatasan ini dibenarkan oleh pihaks SPBU sebagai upaya untuk mengakomodir semua mendaraan yang antre di pompa pengisian solar.
“Kalau tak dibatasi nanti tak kebagian orang yang antre atau datang belakangan,” ujar Sumadi, petugas SPBU Tanjunguncang, kemarin.
Padahal kata Sumadi, stok solar yang didatangkan dari Pertamina masih normal seperti biasa yakni sekitar 16 kilo liter perhari. Namun karena permintaan meningkat maka stok solar cepat habis dan terkesan langka atau dikurangi.
“Permintaan yang meningkat. Mungkin karena SPBU lain habis makanya saat disini ada pada kesini semua orang,” ujarnya. (eja)
Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Peserta tes CAT mengeluhkan pelaksanaan rekruitmen CPNS tahun 2018. Seorang di antaranya, Hendra mengatakan passing grade terlalu tinggi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Untuk diketahui bagi peserta umum, nilai ambang batas jika dirinci yakni Tes Intelegensi Umum (TIU) yakni 80, Tes Wawasan Kebangsaan 75 serta Tes Karateristik Pribadi (TKP). Totalnya 298. Adapun waktu yang diberikan yakni 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal pada tiga jenis tes tersebut, salah satu tes tak penuhi ambang batas dipastikan tidak lulus.
“Apalagi TIU, perlu waktu cukup isinya. Waktu itu tak cukup buat kami,” kata guru honorer yang ikut tes di sesi kedua, kemarin ini.
Maka tak heran, menurutnya, sangat banyak yang tidak lulus, pada sesinya saja hanya dua orang yang lulus. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali pelaksanaan tes tersebut. “Mana tahu bisa diulangi lagi,” harapnya.
Selain harapan tersebut, ia mengaku juga berharapa kejelasan rekruitmen P3K yang dijanjikan oleh pemerintah.
“Yang pegawai kontrak itu (P3K) itu kan belum jelas juga, kami masih tunggu informasinya juga,” kata dia.
Minimnya yang lulus bukan taidak mungkin kuota CPNS Batam kelak akan kosong. Terkait ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan melaporkan dan meminta arahan ke Kemenpan RB. Ia mengaku paham tes CPNS merupakan wewenang pemerintah pusat, namun ia mengungkapkan ingin mengajukan penurunan passing grade. “Mungkin saja, misal hari ini passing grade 290, jadikan 200,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin juga mengatakan pemerintah daerah meminta kebijakan panselnas karena jumlah peserta yang lolos passing grade (ambang batas nilai) masih sedikit.
“Kalau lihat realisasi per hari mungkin tidak tercapai kuota. Maka kita minta ada kebijakan. Apakah itu nanti di-ranking atau bagaimana, tergantung kebijakan panselnas,” kata Jefridin.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam, M Syahir mengatakan hingga hari ke-13 pelaksanaan SKD baru 114 peserta lolos passing grade. Padahal jumlah peserta tes sudah mencapai 3.100 orang dari total 5.399 peserta yang lolos seleksi administrasi. Sedangkan kuota CPNS Pemko Batam tahun ini berjumlah 363 formasi.
Sementara itu Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Andrayanti mengungkapkan belum ada pembicaraan terkait rekruitmen P3K. Menurut dia soal teknis rekruitmen pegawai ini belum diketahui, apakah akan tes seperti CPNS atau tidak.
“Belum tahu (tes atau tidak). Belum ada pembicaraan,” ungkap dia.
Ia menilai keputusan ada ditangan presiden dan Kemenpan RB dan belum turun di BKN ataupun ke daerah. “Masalah P3K belum. Kami belum bisa sampaikan, masih ada di presiden dan Menpan RB,” imbuhnya. (iza)
batampos.co.id – Pengembang menyambut baik masuknya investasi properti yang akan dibangun diatas lahan tidur. Setelah itu, investasi baru ini harus didukung dengan sejumlah regulasi yang dapat mempermudah pembangunan properti.
Namun, Badan Pengusahaan (BP) hanya akan memberikan waktu hingga tiga tahun bagi pengembang untuk membangun properti diatas lahan tidur tersebut.
“Saya mengerti bahwa BP menuntut keseriusan dari pengusaha. Tapi jika begitu, maka pemerintah juga harus mendorong mereka dengan sejumlah kebijakan yang memberikan kemudahan,” ungkapnya.
Investasi properti yang akan ditanamkan di atas lahan tidur bernilai sebesar Rp 343 miliar. Achyar mengatakan bahwa dengan dana sebesar itu, kemungkinan pengusahanya akan membangun gedung tingkat tinggi seperti apartemen, kondominium dan lainnya.
“Membangun apartemen dalam dua hingga tiga tahun bisa saja selesai. Tapi itu berarti mereka kerja selama 24 jam,” ungkapnya.
Belum lagi pengembang harus mensurvey pasar properti di Batam. Saat ini, banyak gedung tingkat tinggi dibangun di Batam. Contohnya proyek Apartemen Pollux, kemudian ada Oxley, Citra Plaza dan lainnya.
“Membangun properti itu juga harus memperkirakan segmentasi pasarnya. Jika bangun gedung tingkat tinggi, maka di Batam sudah banyak penuh pasarnya. Kan sayang kalau dibangun tapi tak ada pasarnya,” ungkapnya.
Makanya, cara lain yang diperlukan adalah dengan memberikan kemudahan lewat regulasi. Salah satunya adalah mempercepat perizinan terkait lahan dan mempermudah kepemilikan asing terhadap properti di Batam.
Sebelumnya, BP Batam memang menyetujui rencana investasi properti sebesar Rp 343 miliar di atas lahan tidur di Batam.
“Sekarang investor silahkan berjanji. Janji itu akan dijadikan adendum. Baru kami akan evaluasi berdasarkan janji tersebut,” ungkap Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo.
Dengan kata lain, BP Batam akan mengawasi proses pembangunan properti di atas lahan tidur sesuai dengan jangka waktu yang sudah disetujui.
“Jika bangun 500 unit rumah contohnya, dua hingga tiga tahun itu sangat logis. Tapi ada juga yang minta waktu pembangunan hingga tahun 2092 diatas lahan 50 hektar, ya kami tak mau,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan pembangunan properti, khususnya perumahan jangan dibuat bertahap-tahap. “Rumah tak bisa tahap-tahap. Kalau tahap pertama laku sekian persen, maka bisa lanjut tahap kedua tanpa menunggu rumah tahap pertama selesai terjual semua,” pungkasnya.(leo)
Empat tahun berjalan, Global Wakaf senantiasa berikhtiar membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya melalui instrumen wakaf. Aset wakaf dikelola secara produktif dengan pendekatan ekonomi kerakyatan di bidang pertanian, peternakan, dan kewirausahaan. Ikhtiar ini pun kembali melahirkan program wakaf berbasis ekonomi kerakyatan, yakni Warung Wakaf.
Warung Wakaf menjadi wujud nyata bagaimana wakaf dapat ditunaikan, dikelola, dan dikembangkan secara kolektif. Imam memaparkan, wakaf sebagai filantropi tertinggi dalam Islam merupakan ibadah yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang usia, status ekonomi, dan status sosial.
batampos.co.id – Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra 2018 di Kota Batam tidak hanya dilakukan pada pagi dan siang hari. Namun, operasi itu juga akan digelar pada malam hari.
