Mansar, 55, warga Tanjungriau menangkap ikan menggunakan bubu di kelongnya di karangtumpuk, Pulau Seloko, Tanjungriau, Sekupang. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Menjelang Natal dan Tahun Baru, inflasi akan menghantui Batam. Penyebabnya adalah semakin langkanya pasokan ikan segar dan sayuran di Batam.
“Mencermatposi perkembangan inflasi terkini, Desember 2018 diperkirakan akan mengalami inflasi. Ada sejumlah potensi risiko pendorong inflasi di Kepri,” kata Wakil Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri, Gusti Raizal Eka Putera, Rabu (12/12/2018).
Sejumlah faktor yang akan mendorong inflasi menjelang akhir tahun antara lain curah hujan dan gelombang tinggi yang secara musiman akan berlanjut sampai dengan awal tahun 2019 dapat memicu kelangkaan pasokan ikan segar, menghambat jalur distribusi bahan makanan serta berdampak pada produksi sayuran.
“Faktor lainnya adalah peningkatan permintaan komoditas bahan kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun baru, sehingga harus dijamin ketersediaan dan kelancaran pasokan distribusinya,” katanya.
Makanya, untuk mencegah agar inflasi tidak naik dengan tajam, TPID akan mencoba membuat studi kelayakan bisnis pertanian bayam menggunakan greenhouse, sehingga keberlangsungan produksi bayam dapat lebih terjamin.
“Kemudian melakukan pemantauan pasokan secara berkala untuk menjamin ketersediaan bahan makanan serta menghindari penimbunan,” ucapnya.
Langkah berikutnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama dengan BP POM dan distributor untuk mencegah peredaran makanan kadaluarsa. Lalu mengintensifkan kerja sama antar daerah yang telah disepakati untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pasokan bahan makanan menjelang akhir tahun dan menggelar operasi pasar dan pasar murah untuk stabilisasi harga.(leo)
batampos.co.id – Bandara Hang Nadim Batam akan membangun sejumlah posko pengamanan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru 2019. Tujuannya adalah untuk menjaga kelancaran arus mudik.
“Sesuai dengan rapat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dua minggu lalu, maka Kemenhub perintahkan Hang Nadim bangun posko,” kata General Manager Umum Badan Usaha Bandara Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso, Rabu (12/12) di Mediacentre BP Batam.
Suwarso mengatakan pihaknya akan membangun dua posko yakni di depan pintu keberangkatan dan kedatangan dan satu lagi di dalam bandara.
“Posko di depan pintu nanti dikomandoi Polsek Bandara. Disana nanti ada polisi, TNI AU, pramuka, BMKG dan lain-lain,” ungkapnya.
Sedangkan posko di dalam bandara berfungsi untuk melaporkan pergerakan situasi terkini, antara lain laporan harian penumpang, penambahan extra flight dan lainnya.
“Posko ini akan dimulai pada 20 Desember nanti dan akan berlangsung sampai dengan 6 Januari 2019,” ungkapnya.
Selain itu, pihak bandara juga akan memindahkan ruangan Bea Cukai dan Avsec dari ruangan check-in menuju ke lokasi pintu kedatangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengawasan penumpang.
Untuk penerbangan tambahan, Suwarso mengatakan Sriwijaya Airlines akan mengagendakannya.
“Untuk arus mudik Natal dan Tahun Baru ini, hanya Srwijaya yang tambah penerbangan. Tapi masih menunggu izin Kemenhub,” paparnya.
Sriwijaya akan menambah satu kali penerbangan di jam malam setiap hari Sabtu dengan tujuan Batam-Jakarta-Batam.
“Penambahan ini diperlukan karena diperkirakan penumpang akan padat di H-2 sekitar tanggal 22 dan 23 Desember. Serta arus balik pada 4 atau 5 Januari nanti,” ucapnya. (leo)
batampos.co.id – Bu Menteri Keuangan, Sri Mulyani geram.
Ia menyebut masih banyak pejabat pemerintah daerah (pemda) yang menjadikan perjalanan dinas ke Jakarta untuk mencari tambahan pemasukan melalui surat perintah jalan (SPJ). Hal itu tercermin dari rutinnya pejabat itu datang ke Ibu Kota.
“Ini saya sampaikan ke pemda agar pemda tidak harus selalu datang ke pusat hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus (dokumen), dan melobi. Saya punya statisitiknya ada beberapa pemda yang rajin banget ke pusat. Saya suspect supaya dapet SPJ,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Menurutnya, sebanyak 23 persen dari total belanja pemda digunakan untuk jalan-jalan. Kondisi itu semakin diperkuat ketika dirinya menyebutkan ada pejabat daerah yang datang ke Kementerian Keuangan hingga 46 kali dalam setahun.
“Saya mencatat siapa yang datang ke Kementerian Keuangan untuk urusan apa, ketemu siapa, dan dalam rangka mengurus isu apa. Mereka rajin ke sini dalam setahun dan datengnya tidak sendiri atau berdua, tapi rombongan. Ini yang di atas 40 kali sudah nggak make sense,” jelas dia.
Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, anggaran perjalanan dinas yang dilakukan oleh pejabat daerah dengan berlebihan merupakan pemborosan anggaran. Padahal, uang itu bisa digunakan untuk meangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan.
“Jadi ongkos 46 kali ke pusat itu bisa dipakai untuk bangun jembatan, memperbaiki pasar, air bersih dan itu semua sangat berguna bagi masyarakat. Saya mohon pemda untuk mengurangi ke pusat,” pungkasnya.
batampos.co.id – Rasa aman dan kuliner sehat merupakan komponen pendukung pariwisata. Untuk itu, Walikota Batam Muhammad Rudi mengingatkan dua hal ini dapat dilakukan.
Sayangnya, tentang kuliner sehat, perintahnya yang ditujukan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) belum dijalankan sepenuhnya. Sementara jaminan rasa aman telah diakui wisatawan cukup baik.
“Kalau makanan sehat, sudah dua tahun saya perintahkan Dinkes dan Dispar, tapi ini tidak jalan,” ucap Rudi saat acara penyegaran kader posyandu di Harmoni One Hote, Selasa (11/12/2018) siang.
Ia kembali mengingatkan agar perintah ini kembali diindahkan, termasuk membina kelaikan di kedai makanan skala kecil. Menurutnya, kedai masih banyak yang perlu dibina agar dapat memperhatikan laik sehat.
“Ini (pembinaan) harus dijalankan. Dinkes coba cek,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, ia meminta bantuan secara khusus agar kader posyandu membantu pemerinta, dengan cara mengingatkan kepada pedagang makanan yang mereka kenal untuk memperhatikan kelaikan jualannya. Ia menekankan saling mengingatkan ini dengan memperhatikan pendekatan yang baik.
“Kalau begini (banyak makanan tidak laik) jalan yang kita bangun akan sia-sia, pulau yang kita bukan tak ada yang datangi,” ucap mantan polisi ini.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Batam Didi Kusmarjadi mengatakan kedai makanan akan dibina melalui Puskesmas setempat. ia menocontohkan, seperti penjual rujak pinggir jalan yang harus memakai sarung plastik ketika menyiapkan rujak. Juga kedai makanan di tempat yang diarahkan untuk memakai alas makanan sekali pakai.
“Kalau kurang bersih kami akan datangi,” ucap dia.
Sementara untuk restoran besar, ia mengaku sudah menjalankan sesuai dengan perintah Walikota. Yakni dengan cara turun langsung mengcek dan memberi label sesuai tingkat kelaikan. Label laik sehat, ada yang berlabel A untuk restoran dengan tempat yang bersih, makanannya juga laik serta seluruh karyawan secara mandiri melakukan chek kesehatan mandiri.
“Kalau kategori B, mungkin tempatnya bersih tapi karyawan tidak diperiksakan, sedangkan C merupakan kategori paling rendah. Intinya yang restoran sudah dijalankan, ada listnya juga sama kami, nanti dikirim,” pungkas dia. (iza)
Jasa Raharja mengajak warga Batam untuk meramaikan donor darah yang akan diselenggarakan pada 17 Desember 2018, mendatang.
Acara itu sempena HUT ke 58 Jasa Raharja yang jatuh pada 1 Januari 2019.
Kepala Cabang Jasa Raharja Kepulauan Riau, Dwi Sasono, menjelaskan, “donor darah akan dilaksanakan pukul 08.30 s.d selesai yang bertempat di Kantor Cabang Jasa Raharja Kepri.”
Dwi Sasono menjelaskan, kegiatan donor darah ini perlu dilakukan, mengingat Jumlah pendonor sukarela di Palang Merah Indonesia (PMI) masih sedikit, sehingga dengan kegiatan ini Jasa Raharja Kepri dapat membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan Darah.
Kepala Cabang Jasa Raharja Kepulauan Riau, Dwi Sasono
Berkaitan dengan kegiatan donor darah, Dwi Sasono berharap masyarakat Kepri khususnya kota Batam bisa turut serta dan turut mengambil bagian dalam kegiatan ama ini.
“Kegiatan donor darah ini akan melibatkan seluruh karyawan Jasa Raharja, tetapi kami juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengambil bagian dalam kegiatan ini,” ucapnya.
Pada kesempatan ini juga bagi 58 Peserta pertama yang dapat mendonorkan darahnya akan mendapatkan souvenir yang menarik. (*)
batampos.co.id – Kemendagri mencabut Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Instruksi ini meresahkan umat Islam sebab mengatur tentang penggunaan jilbab, pengaturan panjang celana untuk ASN pria juga kepemilikan jenggot.
batampos.co.id – Ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Instruksi bertanggal 4 Desember 2018 itu mengatur busana untuk ASN pria dan wanita.
Untuk pria; rambut rapi tidak gondrong dan tidak boleh dicat warna warni.
Poin b, ASN pria harus menjaga kerapian kumis dan jenggot.
Untuk celana ASN pria, diatur celana panjang harus sampai dengan mata kaki.
Nah untuk ASN wanita untuk urusan rambut sama dengan ASN pria. Bedanya boleh gondrong atau panjang.
Untuk yang menggunakan jilbab, jilbab harus dimasukkan kedalam krah baju dengan warna jilbab senada dengan seragam dinas.
Jilbab tidak boleh bermotif alias harus polos.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, seperti kami kutip dari laman cnnindonesia.com menampik pihaknya menerbitkan aturan dengan maksud mengekang ekspresi keagamaan PNS. Dia mengaku instruksi diterbitkan demi menciptakan kerapian dan keseragaman di lingkungan Kemendagri.
“Seperti Polwan saja. Kan rapi kalau kita lihat,” ucap Bachtiar.
Bachtiar menyebut aturan jilbab harus dimasukkan ke dalam kerah sebenarnya sudah diterapkan. Namun, masih secara terbatas. Dia mengatakan aturan itu sudah berlaku bagi siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan juga pegawai yang bekerja di sana.
Kata Bachtiar, kewajiban jilbab dimasukkan ke dalam kerah juga hanya berlaku pada Senin dan Selasa. Kedua hari itu PNS mengenakan pakaian dinas berwarna cokelat.
Sementara pada Rabu-Jumat, PNS mengenakan batik. Aturan jilbab harus dimasukkan ke dalam kerah tidak berlaku.
“Kalau pas pakai batik, ya seperti biasa. Dikeluarkan juga boleh,” kata Bachtiar.
Jembatan Barelang kala senja. foto: Andi Mubestan – Humas BP Batam untuk batampos
batampos.co.id – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, rencana pemerintah menjadikan Walikota sebagai ec-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam tidak tepat.
Justru akan memperkeruh iklim investasi yang mulai baik di Kota Batam.
“Lupakan mimpi mengenai industrialisasi di Batam. Tugas kepala daerah itu jabatan politik. Sementara Batam butuh pengelolaan profesional, tidak ada pertimbangan politik. Kalau pemda memimpin, bagaimana mungkin melepaskan aspek politiknya,” kata Enny ketika dihubungi di Batam, Jumat (14/12/2018).
Menurut Enny, saat ini pemerintah justru memunculkan kegaduhan baru. Mestinya pemerintah tinggal merombak susunan pengurus di BP Batam. Tanpa harus menyatakan pembubaran BP Batam dan kemudian menganulirnya lagi. Apa yang terjadi sekarang justru menimbulkan ketidakpastian investasi di Batam.
Pemerintah Kota (Pemkot) Batam merupakan struktur politik. Untuk mengelola kawasan khusus seperti Free Trade Zone (FTZ) di Batam, pemkot harus membentuk badan pelaksana baru. Artinya, BP Batam tetap akan ada dan menjadi lembaga yang mengelola industrialisasi.
“Tak ada pemda yang mengelola. Semua daerah ada badan pengelola,” tegas Enny seperti dilansir jawapos.com.
Batam sendiri didesain dengan FTZ yang digunakan sebagai instrumen industrialisasi. Sejak awal, Batam akan dijadikan daerah investasi. Berkaca dari kawasan industri di negara tetangga yang sekarang mengalami perkembangan, semua dikelola lembaga yang profesional.
“Sebenarnya untuk kewenangan tinggal dibagi saja. Disusun peraturan untuk itu, mempertegas kewenangan,” tutur Enny.
Satu hal yang menjadi catatan Indef terkait dengan keputusan yang direncanakan pemerintah pusat untuk Batam, bahwa tidak ada best practice pengelolaan kawasan ekonomi di bawah pemda yang maju. Artinya, peralihan BP Batam berada di bawah Pemkot Batam menimbulkan risiko akan hadirnya stagnansi perkembangan ekonomi di Batam.
“Potensi Batam itu sangat besar dan luar biasa untuk Indonesia. Kalau itu salah kelola akan merugikan. Memulihkan trust pada investor tidak mudah,” tandas Enny.
batampos.co.id – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya pada pasal 52 poin r disebutkan, sakit akibat tindak kriminalitas seperti penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kebijakan ini pun mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Bakri misalnya. Menurut dia kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan kondisi lingkungan khususnya di Batam yang cukup rentan dengan tindak kriminalitas.
”Penganiayaan, kekerasan seksual, TPPO, bahkan terorisme itu cukup umum terjadi di sini. Tapi kok korban tidak dapat jaminan. Miris!” ujar Bakri, Rabu (12/12) lalu.
Dia mengatakan, setiap WNI wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. ”Kita dituntut harus membayar iuran setiap bulan untuk perlin-dungan kesehatan, tapi jaminan yang kita dapat tidak sepenuhnya. Apa ini adil?” Ucapnya heran.
Pria 61 tahun yang sudah tidak bekerja lagi itu, mengaku sangat mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai perlin-dungan kesehatannya. Apalagi terkait tindak pidana yang justru harus menjadi perhatian pemerintah untuk melindu-ngi masyarakat dengan baik.
”Walaupun saat ini tidak mengalami (jadi korban, red), tapi kekhawatiran itu pasti ada. Seperti dibegal dengan kerugian materi yang hilang, kecelekaan yang dialami, lalu harus menanggung lagi biaya pengobatan. Ini beban berat bagi masyarakat,” ungkap warga Perumahan Purimas, Batam Center tersebut.
Senada diungkapkan rekannya, William. Menurutnya, pemerintah seolah tidak lebar membuka mata dengan kondisi Tanah Air yang begitu banyak korban kriminalitas. ”Berita saja dimana-mana isinya kriminalitas, tidak terkecuali di Batam. Kriminalitas meningkat tajam. Apakah karena Pak Presiden tidak mengalami hal itu, makanya bisa dengan mudah mengeluarkan peraturan yang menyakiti masyarakat se-perti ini. Ayo Pak, blusukan lagi,” sindirnya.
Sejumlah warga sedang menunggu antrian saat mengurus kartu BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, F Cecep Mulyana/Batam Pos
Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam Irfan Rachmadi menuturkan, kondisi ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah melalui Peraturan Presiden yang telah dikeluarkan.
”Kami kan hanya penyelenggara yang harus berjalan dan melaksanakan sesuai aturan yang ada,” ucap Irfan.
Ia menambahkan, Perpres yang diberlakukan mulai 18 September 2018 lalu itu mencantumkan ketentuan hingga Pasal 108 dalam 35 halaman.
”Hal ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
Terkait Pasal 52 poin r tersebut, Irfan mengaku sejauh ini pihaknya belum ada menerima keluhan dari masyarakat. ”Kita berharap masukan yang ada dapat teratasi dengan baik. Itu saja,” tutup Irfan.
Perpres 82/2018 Harus Dikaji Ulang
DPRD Batam menilai Perpres Nomor 82 Tahun 2018 perlu dikaji ulang. ”Ini yang kita lihat perlu dievaluasi. Karena bagaimana pun mereka adalah korban dan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan,” tegas anggota Komisi I DPRD Batam Muhammad Musofa, Rabu (12/12).
Diakuinya, jika regulasi tersebut tidak dikaji ulang tentu akan sangat merugikan masyarakat yang menjadi korban penganiayaan, kekerasan seksual maupun tindak pidana perdagangan orang.
”Katakanlah ketika korban naik motor, terus dibegal dan menjadi korban penganiayaan. Kemudian masuk rumah sakit dan tidak ditanggung (BPJS Kesehatan, red). Kan sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Mobil hilang saja ditanggung asuransi. Malah korban se-perti ini tidak ditanggung, kan aneh,” sesal dia.
Disinggung mengenai defisit dan kerugian yang dialami BPJS Kesehatan, Musofa menilai tidak ada hubungannya dengan pelayanan kepada peserta BPJS. Pelayanan harus tetap diutamakan tanpa mengurangi fasilitas yang diberikan.
”Sama halnya ketika menginap di hotel bintang 5, ketika mereka rugi, fasilitas dikurangi, tentu tidak kan,” tegas Musofa.
Oleh sebab itu, ia melihat Perpres ini tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya yang menjadi korban kekerasan. ”Harusnya yang diganti itu manajemen BPJS, karena kita lihat masih amburadul. Dan kalau perlu presiden mengevaluasi direktur utamanya karena tidak mampu mengelola keuangan maupun administrasi, sehingga menjadi rugi,” jelasnya.
batampos.co.id – Dua penanaman modal asing (PMA) baru dipastikan akan masuk ke Batam dalam waktu dekat. Satu perusahaan dari Jepang dan satunya lagi dari Tiongkok. Bahkan perusahaan asal Jepang sudah tandatangan kontrak investasi di salah satu kawasan industri di Batam.
“Tinggal koordinasi dan registrasi di sistem OSS (online single submission, red) saja,” kata Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Kamis (13/12).
Pria yang akrab disapa Ayung ini mengatakan, perusahaan asal Tiongkok ini bergerak dalam bidang home appliance yang memproduksi perkakas rumah tangga.
Seperti blender, juicer, rice cooker, dan sebagainya.
ilustrasi
“Nama perusahaanya tidak usah dulu ya. Tetapi investasi asing itu besar dan yang jelas mempekerjakan ratusan tenaga kerja,” katanya.
Sementara perusahaan asal Jepang yang sudah menandatangani kontrak dengan salah satu kawasan industri adalah perusahaan elektronik. Belum terdaftar di OSS tetapi sudah pasti akan beroperasi.
“Kita tunggu saja. Ini hasil dari road show kita dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam ke Jepang,” katanya.
Dengan masuknya dua perusahaan ini, maka akan bertambah perusahaan asing yang akan masuk ke Batam dalam waktu dekat. Sebelumnya, pabrik pemasok komponen terbesar untuk iPhone, Pegatron, juga dipastikan akan memindahkan pabriknya dari Tiongkok ke Batam.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan, masuknya PMA asal Jepang dan Tiongkok ini diharapkan menjadi awal kebangkitan sektor manufaktur di Batam.
Investasi Singapura Turun
Di sisi lain, realisasi investasi Singapura di Batam dan Kepri justru menurun. Hingga triwulan ketiga 2018 ini, nilai investasi Singapura di Kepri mencapai 130 juta dolar AS melalui 174 proyek. Dari jumlah itu, 45,6 juta dolar AS di antaranya merupakan investasi di Batam.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi investasi Negeri Singa itu berkurang drastis. Tahun 2016, nilai investasi Singapura di Batam mencapai 256 juta dolar AS. Angka tersebut naik hampir 100 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 125 juta dolar AS.
Namun pada tahun 2017, realisasi investasi Singapura menurun tajam menjadi hanya 175 juta dolar AS. Dan angka tersebut kembali terjun bebas menjadi 45,6 juta dolar AS hingga September 2018.
“Angka ini sangat jauh dari ekspektasi,” kata The Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) Singapore, Ricky Kusmayadi, Kamis (13/12).
Ricky menjelaskan, investasi Singapura terbanyak di Batam ada di bidang logam, mesin, dan industri elektronik senilai 16 juta dolar AS. Berikutnya investasi di bidang industri kendaraan dan transportasi senilai 14 juta AS, dan di bidang industri karet, bahan dari karet dan plastik senilai 5,8 juta dolar AS.
Ricky mengatakan, pada tahun 2019 ada dua sektor potensial di Batam yang harus digarap untuk menarik minat investor dari Singapura. Yakni sektor industri digital dan industri pariwisata.(ian/leo)
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar, seperti kami kutip dari laman 
