batampos.co.id – Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini hasil temuan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bakal kembali salah prediksi di Pemilu 2019. Pasalnya, survei besutan Denny JA itu memprediksi, parpol yang dinakhodai Zulkifli Hasan itu terancam tak akan lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.
“Semenjak LSI ada di dunia ini, memang enggak pernah menyebut PAN lolos ke Sena-yan. Tapi silakan buka rekam jejaknya, faktanya selalu saja hasilnya meleset,” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Berdasarkan hasil temuannya, kata Yandri, LSI tak pernah memberikan hasil survei PAN di atas 2 persen. Nyatanya, namun setiap pemilu faktanya PAN selalu lolos ke Senayan dan mendapatkan suara jauh dari prediksi LSI.
“Hasilnya PAN lebih dari 7 persen setiap pemilu. Maka, saya kira kedunguan LSI akan berlanjut pada Pemilu 2019. Insya Allah PAN akan lolos dari 4 persen,” tuturnya.
Tak hanya itu, dia juga membantah tudingan LSI yang menyebut pamor Amien tak bisa mendompleng suara PAN. Dia memastikan tudingan yang diarahkan ke mantan ketua umumnya itu keliru.
“Itu analisis yang salah. Mungkin surveinya dipesan, jadi analisisnya sudah agak dungu dan mungkin selalu meleset. Tapi enggak apa-apa, itu pendapat dia,” pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, posisi PAN pada Agustus sekitar 1,4 persen. Sedangkan September 1,5 persen, Oktober 1,9 persen, November 1,6 persen, dan Desember 1,8 persen.
“Kalau untuk PKS, PPP, dan PAN memang masih harus berjuang untuk lolos, tapi untuk melihat dari sejarah, me-reka punya pengalaman di pemilu sebelumnya, sehingga data yang ada ini langsung bergerak,” ujar Ardian dalam survei LSI di Jakarta, Selasa (8/1). (JPG)
batampos.co.id – Kedatangan calon Wakil Presiden no urut 01 KH Ma’ruf Amin ke Kota Palembang disambut oleh ratusan relawan di posko Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis (10/1/2019).
“Saya percaya melalui kantor ini, Koalisi Indonesia Kerja, Jokowi Ma’ruf akan menang di Sumsel, didukung oleh 10 parpol koalisi, didukung oleh ribuan relawan di seluruh Indonesia, jadi harus menang, kita targetkan 70 persen untuk suara di Sumsel,” kata Ma’aruf kepada media.
Menurut Maruf, kenapa Jokowi-Ma’ruf harus menang di Pemilihan Presiden April mendatang? Sebab pasangan no urut 01 sudah punya modal yakni kerja Jokowi di periode pertama yang mereka klaim banyak.
“Banyak sekali, contohnya banyak membangun infrastruktur dimana-mana. Kita akan memaksimalkan manfaat yang sudah ada dari pondasi yang sudah dibangun pemerintahan Jokowi,” ujarnya.
Sementara itu, saat disinggung terkait persiapan debat Kamis mendatang, serta perihal kisi-kisi pertanyaan yang diberikan KPU, Ma’ruf Amin mengatakan jika semua persiapan mulai dari perencanaan debat sudah disiapkan.
“Ya kalau persiapan semua-nya sudah, kita kapanpun siap, nah kalau pertanyaan ya kita belum terima, kan masih lama,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TKD Sumsel, Syahrial Oesman me-ngatakan jika di Januari pihaknya akan dengan gencar melakukan sosialisasi dengan menggerakkan ratusan relawan.
“Kami serbu Kota Palembang door to door ke masyarakat,” katanya. (cj15)
batampos.co.id – Pertemuan paslon nomor urut 02 Prabowo – Sandiaga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kediaman SBY berlangsung singkat, Kamis (10/1/2019). Hanya sekitar 1,5 jam.
Prabowo dan Sandiaga keluar dari kediaman SBY pada pukul 16.30 WIB. Keduanya menumpang mobil yang berbeda dan langsung meninggalkan kawasan Mega Kuningan Timur. Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani mengatakan, dua jagoannya itu meminta wejangan SBY terkait debat capres-cawapres yang akan dilakukan pada 17 Januari 2019.
”Pak Prabowo dan Pak Sandi berkonsultasi dengan Pak SBY sebagai orang yang pernah dua kali dalam memenangkan pemilihan presiden 2004 dan 2009,” ujar Muzani di depan Kediaman SBY Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Muzani mengungkapkan, Presiden ke-6 itu meminta Prabowo dan Sandiaga harus menguasi materi debat bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme dengan baik. Lalu keduanya juga harus dalam keadaan sehat.
Selain itu, SBY juga berpesan agar menarik hati dan simpati rakyat sebanyak-ba-nyaknya.
”Karena pada akhirnya pemilih itu bukan orang yang ada dalam ruangan debat tapi pemilih adalah seluruh rakyat Indonesia yang justru tidak ada dalam ruangan debat,” urai Muzani.
Wakil Ketua MPR RI itu menuturkan, tak ada wejangan khusus dari SBY terkait dengan tema debat. Sebab, semua isu penting baik tema tentang hukum maupun kesejahteraan sosial. Prabowo dan Sandiaga dituntut harus mampu me-nguasai semua isu.
”Yang dipesankan Pak SBY, harus menguasai sepenuh hati semua isi materi itu,” jelas Muzani.
Adapun dalam pertemuan ini turut hadir Direktur Materi dan Debat BPN Sudirman Said serta Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan.
Paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal membawa misi khusus dalam debat perdana Pemilihan Presiden 2019.
Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said menuturkan, paslon nomor urut 2 mengangkat tema ketidakadilan dalam masyarakat sebagai pedoman utama dalam debat.
”Terdapat satu kesamaan pandangan soal situsasi seka-rang dan itu jadi landasan untuk materi persiapan debat yaitu suasana ketidakadilan baik dari segi hukum, ekonomi, sosial,” ujar Sudirman di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2019).
Dia menuturkan, pandangan ketimpangan ini kesepakatan bersama antara Prabowo-Sandi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian atas dasar ini, bekas Menteri ESDM ini menegaskan, materi-materi debat diarahkan untuk menjawab serta mencari solusi dari ketidak-adilan tersebut.
Selain itu, Sudirman menuturkan, SBY akan terus mengawal dan memberi masukan ke Prabowo Sandiaga hingga masa pilpres berakhir.(jaa)
batampos.co.id – Target kepersertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional untuk 95 persen penduduk tidak tercapai awal tahun ini. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memberikan catatan program universal health coverage (UHC) yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu.
Target itu masuk dalam road map BPJS yang diluncurkan pada 2014. Bahwa pada 1 Januari target kepersertaan BPJS itu mencapai 95 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk mencapai 261.590.794 orang, sedangkan peserta BPJS mencapai 215.784.340 peserta atau 82,49 persen. Masih ada 45.806.454 orang atau 17,51 persen yang tercatat belum menjadi anggota.
Anggota ORI Dadan Suparjo Suharmawijaya menuturkan ada banyak faktor yang menghambat peningkatan peserta BPJS. Mulai dari diskriminasi pelayanan, image BPJS yang ditujukan untuk kalangan miskin, belum semua perusahaan mau mendaftarkan karwayannya, dan kelayakan fasilitas kesehatan yang tak merata di provinsi dan kabupaten atau kota.
”Sejumlah persoalan yang melingkupi BPJS membuat tingkat kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta BPJS rendah,” jelas dia.
Dadan menilai salah satu persoalan terbesar pelayanan BPJS Kesehatan karena sedari awal sudah mendeklarasikan diri memberikan pelayanan optimal untuk semua jenis penyakit.
Termasuk penyakit katastropik. Semestinya, pelayanan kesehatan itu diberiksan secara bertahap sesuai dengan kemampuan BPJS.
”Harusnya dari awal terbatas, lantas ketika uangnya jadi tambah banyak dan tambah banyak manfaatnya dinaikin, diperbanyak. Tapi, karena dari awal sudah di-declare seperti itu ya kalau bagi kami, Ombudsman, tidak bisa ditarik lagi,” jelas dia.
Dadan menilai selama ini masih banyak yang menganggap BPJS Kesehatan sebagai asuransi murni. Semestinya tidak begitu, karena BPJS juga mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Bukan premi murni dari peserta seperti dalam asuransi murni. ”Karenanya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat tidak boleh diperlakukan asuransi murni,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu.
Sementara itu, Untuk menambah peserta demi tercapainya universal health coverage (UHC), pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di 2019 menjadi 96,8 juta jiwa. Sebelumnya jumlah PBI-JK hanya sebanyak 92,4 juta jiwa.
”Ada penambahan 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik,” katakata Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf.(jun/lyn)
Clarissa Kaulika Putri dan Righaniya Naqia (paling depan) taekwondoin cilik Kharisma Bangsa Batam yang meraih sabuk hitam junior Poom 1 Kukkiwon Korea. Foto. Soewito Trikusuman untuk Batam Pos
batampos.co.id – Pengurus Taekwondo Kharisma Bangsa Batam melaksanakan Ujian Kenaikan Tingkat taekwondo bagi taekwondoin untuk meraih tingkatan Poom 1 Kukkiwon (sabuk hitam junior) yang dilaksanakan di GOR Citramas, Nongsa. Jumat (11/1/2019).
Ujian yang diselenggarakan oleh Pengprov UTI Pro Kepri ini berlangsung dari pukul 8.30 WIB hingga 15.30 WIB. Adapun materi yang diujikan seperti taegeuk 1 hingga taeguk 8, teknik-teknik tendangan dasar, teknik-teknik tendangan dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, pemecahan benda keras (kyukpa), juga ketahanan fisik seperti lari, push up, sit up, dan stepping foot walk.
“Tujuan dari kegiatan ini untuk mengukur kemampuan taekwondoin sejauh mana dia menguasai materi atau ilmu yang telah ditempuh selama masa berlatih. Selain itu untuk mengembangkan pelatihan taekwondo, karena pemegang sabuk hitam pada taekwondo dianggap telah layak menjadi pelatih. Dengan catatan, disiplin dan kesungguhan mengembangkan taekwondo harus tetap dijaga karena sabuk hitam ini amanah. Jadi tidak semua bisa lulus,” ujar Penguji Nasional UTI Pro, Master Siauw Lung Wu.
Selain itu menurut Siauw Lung Wu, ujian kenaikan tingkat ini bukan hanya sekadar ujian. Namun, dari ujian ini, ia berharap akan menemukan bibit-bibit atlet potensial yang kelak bisa dibina untuk menjadi atlet andalan yang mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional.
“Memang butuh pembinaan jangka panjang. Tapi kami berharap ada bibit-bibit atlet potensial baru yang lahir dari sini yang nantinya prospektif untuk terus dibina dan diandalkan di kejuaraan-kejuaraan taekwondo bertaraf internasional,” katanya lagi.
Sementara itu Ketua Bidang Ujian Kenaikan Tingkat UTI Pro Kepri Sabeum Soewito Trikusuman mengatakan, adapun yang mengikuti ujian sabuk hitam junior itu terdiri dari dua orang yakni Clarissa Kaulika Putri dan Righaniya Naqia.
“Untuk tahap ujiannya itu ada dasar-dasar tendangan, pukulan, tangkisan, taegeuk 1 sampai 8, kyukpa juga ketahanan fisik.
Clarissa Kaulika Putri dan Righaniya Naqia dapat mengikuti ujian ini dengan sangat baik.” kata Soewito.
Soewito berharap, dengan ujian ini, para taekwondoin dapat meningkatkan pengalaman dan kemampuannya agar bisa bersaing di kejuaraan-kejuaraan yang lebih besar lagi. Tetapi yang paling penting katanya, dari ujian ini anak asuhnya dapat menjadi pribadi yang baik.
“Dari atlet yang kami bina kami tidak berharap muluk-muluk. Yang penting bagi kami bahwa mereka yang kami latih di sini bisa menjadi pribadi yang baik, rajin, disiplin dan tangguh,” ujarnya.
Soewito mengaku saat ini Pengurus Taekwondo Kharisma Bangsa Batam telah melatih sebanyak 260 taekwondoin yang terdiri dari 15 dojang di Batam yang pusat latihannya terletak di Club House Anggrek Mas 3.
“Ada sekitar 260 taekwondoin yang kami latih. Untuk tingkat usia yang kami latih saat ini ada yang usia 4 tahun hingga 45 tahun. Sedangkan untuk prestasinya atlet kami sudah banyak memenangkan berbagai kejuaraan baik itu di tingkat daerah, nasional maupun internasional,” ujar Soewito.
Ketua Pengprov UTI Pro Kepri Rudy Alie yang hadir saat ujian tersebut mengaku bangga dengan pencapaian-pencapaian prestasi para atlet Taekwondo Kharisma Bangsa Batam.
“Kami sangat bangga dan tentunya terus mendukung kegiatan-kegiatan di setiap daerah dalam meningkatkan kemampuan para atlet agar dapat bersaing di kejuaraan yang lebih besar lagi,” kata Rudy. (iwa)
batampos.co.id – Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam di tahun 2019 akan mulai aktif untuk membuat beberapa kegiatan. Di mana TSP akan tetap fokus untuk perbaikan dan penataan taman dan destinasi wisata di Batam.
“Jadi kita akan mulai lebih efektif. Dan memang tahun ini sudah ada beberapa perusahaan yang bangun taman. Dan kita memang fokus untuk penataan taman dan destinasi wisata,” kata ketua TSP Kota Batam, Johanes Kennedy, Jumat (11/1).
Kennedy mengatakan, ada beberapa program yang sudah dibahas dan akan dikerjakan forum TSP yakni penataan di sekitar jembatan I Barelang. Termasuk rencana pembangunan rest area di sepanjang jalan mulai Jembatan Barelang sampai jembatan VI Barelang.
John Kennedy foto: batampos.co.id / dalil harahap
“Kita berharap mudah-mudahan tahun ini sudah mulai akan dikerjakan. Dan ini kita lakukan untuk mendukung pariwisata di Batam. Termasuk untuk pembangunan taman di pusat kota,” katanya.
Ia berharap semua perusahaan di Batam, terutama yang sudah memiliki untung besar untuk bergabung dengan forum TSP. Di mana penyaluran CSR ini sudah diatur dalam undang-undang.
“Kalau sekarang ini sudah ada beberapa perusahan dan BUMN yang gabung.Kalau harapan kita sih semakin banyak perushaaan yang bergabung dengan TSP ini. Inilah cara perusahaan memberikan perhatian kepada masyarakat lewat pembangunan Kota Batam,” katanya.
Sebelumnya Kadin Batam mengapresiasi forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) yang sudah menyatakan sikap untuk ikut membangun Batam lewat berbagai program dan kegiatan. Ia mengajak semua perusahaan yang ada di Batam, terutama yang ada di bawah Kadin untuk bisa bergabung dengan forum TSP Kota Batam.
“Saya mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Batam untuk bisa memberikan CSRnya kepada masyarakat. Dan biar lebih tepat sasaran, saya berharap bisa gabung dan disalurkan lewat TSP,” kata ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk.
Menurut Jadi, dukungan untuk forum TSP ini memang sudah seharusnya diberikan semua pihak. Di mana selama ini banyak perusahaan yang menyerahkan CSR tetapi tidak tepat sasaran sehingga terkesan perusahan tersebut tidak berbuat untuk masyarakat. Apalagi salah satu tujuan dari TSP sangat jelas yakni membangun Batam lebih indan dan lebih tertata.
“forum CSR ini akan membangun beberapa titik yang akan mendukung pariwisata di Batam. Ini sangat bagus untuk menarik wisatawan berkunjung ke Batam,’ katanya.(ian)
batampos.co.id – Sudah bukan rahasia lagi keberadaan tv kabel atau tv berbayar di Batam menjamur jumlahnya. Ada beberapa yang memiliki izin resmi atau izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), tapi banyak juga tv kabel yang nekat beroperasi meski tak me-ngantongi IPP.
Hal tersebut dikatakan oleh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepri, Tito Suwarno kepada Batam Pos, Kamis (10/1) sore.
Menurut anggota KPID Kep-ri yang juga mantan wartawan di Batam ini, dari usaha tv kabel di Batam yang sudah mengantongi izin resmi dan lengkap ada 12. Sedangkan sisanya ada juga yang memiliki IPP tapi sudah habis masa berlakunya dan tak juga diperpanjang. Ada juga yang memang tak mengantongi izin sama sekali tapi nekat beroperasi. Tv kabel di Batam jumlahnya mencapai puluhan.
”Terkait masih adanya tv kabel atau tv berbayar yang tetap beroperasi meski IPP mati atau bahkan belum mengantongi IPP, kami akan melakukan monitoring dan evaluasi dalam waktu dekat, mengecek keberadaan dokumen-dokumen terhadap pengelola lembaga penyiaran berlangganan, dalam hal ini tv kabel di Batam,” terang Tito.
Keberadaan tv kabel di Batam tak hanya melalui jaringan kabel di atas tanah. Ada juga jaringan tv berbayar yang menamam kabelnya dalam tanah.
Sedangkan Koordinator Bidang Perizinan KPID Kepri Sahat membenarkan tak hanya yang mengantongi izin resmi dan masih hidup masa berlakunya. Ada juga yang jelas-jelas mengantongi IPP yang masih baru, tapi tak juga menjalankan operasional tv kabelnya.
”Kami dari KPID ini tak memiliki kewenangan menindak tv kabel yang tak berizin nekat beroperasi dengan mencari profit atau keuntungan. Kewenangan KPID sendiri hanya mengingatkan, mengimbau kepada pengelola tv kabel atau tv berbayar agar secepatnya mengurus atau melengkapi dokumen perizinan seperti IPP, agar operasionalnya legal, bukan ilegal, atau melanggar aturan penyiaran,” terang Sahat.
Instansi yang berhak untuk merazi atau menertibkan keberadaan bisnis atau operasinal tv kabel atau tv berbayar yang tak mengantongi izin, lanjutnya, adalah Balai Monitoring.
”Sedangkan yang mengeluarkan IPP itu dari pusat, bukan daerah,” ujar Sahat mengakhiri.
Tak Ada Sumbangsih bagi Daerah
Aktivitas tv kabel di Batam tidak memberikan sumbangsih pendapatan bagi daerah. Hal ini karena perizinan umum diusulkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi sementara soal konten siaran, izinnya di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
”Sampai saat ini kontribusinya tidak ada,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Batam Salim, Kamis (10/1).
Sementara terkait kabel jaringan tv berlangganan, Pemko Batam akan melakukan penataan melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR).
”Semua penataan utilitas memang di kami, baik utilitas air bersih, pipa gas maupun air limbah,” ungkap Kepala Dinas CKTR, Suhar ketika dikonfirmasi.
Akan tetapi, penataan akan dilakukan setelah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kini, RDTR tengah disiapkan kontennya, termasuk peta dasar yang dikerjasamakan dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ke depan, regulasi penataan utilitas ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) RDTR. Sejatinya Pemko Batam belum memiliki Perda ini, karena aturan di atas RDTR yakni Perda Rencana Tataruang dan Wilayah (RTRW) masih berproses.
”Kami memang belum bisa bicara banyak, namun pe-ngaturan utilita masuk dalam struktur ruang namanya. Nanti ada jaringan jalan, ja-ringan kabel dan segala macam,” pungkasnya.(gas/iza)
batampos.co.id – Batam mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat yang diperuntukkan untuk kelurahan. Totalnya mencapai Rp 22 miliar.
”Jadi per kelurahan akan mendapatkan sekitar Rp 300 juta,” kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam Pebrialin, Kamis (10/1/2019) siang.
Jika dirata-rata maka masing-masing kelurahan akan mendapatkan DAU sebesar Rp 343.750.000. Sebab, saat ini tercatat ada 64 kelurahan. Namun, besaran dana yang akan diterima setiap kelurahan akan diatur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Batam.
Berbeda dengan program yang telah lebih dalu diluncurkan Pemko Batam, yakni Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) yang Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kecamatan, maka dana ini KPA-nya langsung ke kelurahan.
”Dana ini (DAU tambahan, red) untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Kalau PIK kan hanya ke infrastruktur,” jelasnya.
Dikatakannya, untuk pembagian persentase penyaluran untuk infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat masih dibicarakan.
”Nanti akan diatur dalam Perwako (Peraturan Wali Kota), sebutnya.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin mengatakan, dari dua arah program ini, pemerintah pusat memang mengarahkan agar komposisi pendanaan infrastruktur atau sarana prasarana dari program ini lebih besar ketimbang pemberdayaan masyarakat.
Hanya saja, Syarifuddin tak menyebut secara rinci. Namun dia mengatakan minimal dari anggaran DAU tambahan tersebut 50+1 persen untuk infrastruktur.
”Kami kembalikan ke kepala daerah. Mi-salnya 60:40 atau 70:30, yang disesuaikan dengan urgensi yang ada,” imbuh dia.
Terkait penyaluran per kelurahan, ia mengatakan daerah akan membuat aturan yang mengatur dan menentukan jumlah dana yang didapatkan setiap kelurahan.
”Nanti setiap kelurahan boleh jadi tidak sama. Misal jumlah penduduknya 8 ribu KK (kepala keluarga), kan dapatnya tidak sama dengan hanya 100 KK,” terangnya.(iza)
Pegawai Puskesmas Tanjunguncang, Batuaji mengecek tensi pasien yang datang berobat. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Rencana perubahan bentuk layanan puskesmas menjadi Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) tahun 2020 mendatang juga dibarengi dengan berbagai keistimewaan. Di antaranya, puskesmas boleh merekrut dokter spesialis, sekaligus membeli alat-alat pengobatan modern yang canggih.
”Asal kekuatan anggaran dari pendapatan BLUD tersebut mampu,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam Didi Kusmarjadi, Kamis (10/1/2019).
Saat ini, rata-rata puskesmas di Batam hanya memiliki dokter umum dan dokter gigi. Namun, untuk dokter spesialis, mayoritas belum ada. Termasuk dari sisi alat, fasilitas kesehatan yang dimiliki puskesmas juga terbatas. Ambil contoh, pemeriksaan ibu hamil. Di puskesmas, layanan ini biasanya hanya berupa klinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Tenaga medis yang melayani adalah bidan.
Namun nanti jika sudah berubah jadi BLUD, puskesmas dibolehkan merekrut dokter spesialis kandungan, sekaligus mendatangkan alat mengecek kandungan seperti ultrasonografi (USG).
Kepala Dinas menjelaskan, tujuan dari BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan puskesmas itu sendiri. Nantinya puskemas diberikan wewenang untuk mengelola keuangan mereka sendiri.
”Jika terjadi kekosongan, mereka bisa beli sendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, kata dia, nantinya semua puskemas akan menjalani penilaian yang meliputi kesanggupan menjalankan BLUD, memiliki tata kelola puskesmas, memiliki rencana yang strategis, standar pelayanan minimal serta laporan hasil audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit.
”Jadi, penilaiannya kami ambil dari sini. Puskesmas yang mendapatkan nilai terbaik akan ditetapkan sebagai BLUD dan mulai beroperasi tahun depan,” bebernya.
Karena itu, Dinkes Kota Batam juga sudah mulai memberikan pembekalan kepada seluruh puskesmas.
”Tadi (kemarin, red) sudah mulai pembekalan. Nanti bulan Maret kan sudah mulai penilaian oleh tim teknis,” katanya.
Ia menjelaskan, meskipun nanti puskesmas menjadi BLUD, pihaknya tetap memperhatikan biaya pengobatan. Terutama, bagi masyarakat umum yang tidak menggunakan fasilitas dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
”BLUD bukan orientasinya keuntungan melulu. Soal biaya pengobatan nanti akan kami koreksi dulu,” sebutnya.
Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwako) Batam terkait pengaturan biaya pengobatan di puskesmas yang akan menjadi BLUD. Pihaknya juga akan menyesuaikan biaya pengobatan sesuai dengan keadaan. Selain itu, Dinkes Batam juga akan mengambil perbandingan dengan daerah lain di Indonesia yang sudah menerapkan kebijakan serupa.
”Nanti kami cari harga terbaik, aga masyarakat umum tidak terbebani,” ucap Didi. (yui)
batampos.co.id – Neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit tajam sepanjang 2018. Pada periode Januari-November 2018, defisit perdagangan tercatat sebesar 7,51 miliar dolar AS.
Ekonom Senior Indef, Faisal Basri, menilai kinerja neraca perdagangan 2018 sebagai yang terburuk sejak Indonesia merdeka.
“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya tujuh kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” ujar Faisal di akun Twitter-nya, Kamis (10/1/2019).
Defisit perdagangan pernah terjadi di antaranya tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Bila dilihat, defisit perdagangan 2018 yang paling parah.
Peneliti Indef, Bhima Yudhistira, menilai buruknya kinerja Neraca Perdagangan Indonesia karena beberapa faktor. Pertama, Bhima menyebut impor BBM naik signifikan karena harga minyak dunia sempat menyen-tuh level tertingginya di 70-80 dolar AS per barel dari April hingga pertengahan November 2018. Harga tersebut dinilai tertinggi sejak harga minyak dunia mulai terpukul pada 2014.
Pemerintah dan BUMN juga berkontribusi besar atas naiknya laju impor bahan baku dan barang modal pada proyek infrastruktur. Laju impor juga didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja.
Akibat Permendag 22, impor besi dan baja melonjak tajam sebesar 27,81 persen pada periode Januari-November 2018.
Lanjut Bhima, minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) yang merupakan ekspor unggulan Indonesia terpukul sepanjang 2018. Selain proteksi dari pasar AS, Eropa, dan India, produk CPO Indonesia mengalami dampak penurunan harga. Proteksi dan penurunan harga memicu nilai ekspor sawit (nonmigas) menurun sekitar 10,82 persen.
“Padahal CPO kontribusinya cukup besar terhadap total ekspor nonmigas. Harga CPO ambruk kinerja ekspor loyo. Di semester kedua efek perang dagang mulai berimbas ke ekspor komoditas lain karena Cina kurangi permintaan bahan baku,” jelasnya.
Pemerintah tak menampik maupun membenarkan defisit neraca perdagangan Indonesia selama tahun lalu merupakan yang terparah dibandingkan tahun-tahun yang lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, tak seharusnya hal tersebut dibesar-besarkan. Masyarakat juga perlu melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun lalu yang diprediksi masih lebih baik dibandingkan 2014.
“Memang udah keluar (datanya)? Jangan digede-gedein,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Rabu (8/1).
Darmin memproyeksi, CAD sepanjang tahun lalu hanya sekitar 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu realisasi CAD di 2017 sebesar 1,7 persen dari PDB. Angka proyeksi CAD di 2018 sedikit lebih baik dibandingkan CAD sepanjang 2014 sebesar 3,09 persen terhadap PDB maupun sepanjang 2013 sebesar 3,19 persen terhadap PDB.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Target Ekspor Rendah
Pertumbuhan ekspor nonmigas tahun ini dipatok lebih rendah daripada 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menargetkan pertumbuhan ekspor nonmigas 2019 mencapai 7,5 persen. Target tersebut turun 3,5 persen dari tahun lalu. Pada 2018 pemerintah membidik pertumbuhan ekspor nonmigas 11 persen. Namun, target itu meleset. Sebab, hingga November 2018, pertumbuhan ekspor nonmigas baru 7,5 persen.
’’Tidak tercapainya target pemerintah untuk pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut disebabkan ketidakpastian perekonomian global. Itu terutama dengan tren perlambatan ekonomi dunia pada tahun ini,’’ ujar Enggar di kantornya, Jakarta, Kamis (10/1/2019).
Meski meleset, Mendag mengklaim target pertumbuhan ekspor nonmigas telah melampaui rencana kerja pemerintah (RKP) yang dipatok 5–7 persen.
Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Januari–November 2018 meningkat menjadi 150,14 miliar dolar AS jika dibandingkan selama periode sama 2017 yang mencapai 139,7 miliar dolar AS.
’’Dengan pertumbuhan tersebut, pemerintah berhasil mempertahankan surplus neraca nonmigas di tengah ketidakpastian kondisi perdagangan global akibat efek perang dagang yang ditimbulkan AS,’’ urai Mendag.
Keputusan pemerintah untuk menetapkan target ekspor lebih rendah tahun ini, menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sudah sesuai dengan prediksi mereka. Apindo memprediksi kinerja ekspor nonmigas Indonesia pada 2019 tidak lebih baik daripada 2018 lantaran masih tingginya ketidakpastian di berbagai sektor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menyatakan bahwa pada 2019 tantangan terbesar muncul dari potensi berlanjutnya perang dagang antara AS dan Tiongkok. Hal itu kembali menimbulkan gangguan pada rantai pasok global yang pada akhirnya mengganggu kinerja ekspor nasional.
“Tantangan 2019 lebih berat,’’ ujarnya.(agf/c22/oki)
batampos.co.id – Kedatangan calon Wakil Presiden no urut 01 KH Ma’ruf Amin ke Kota Palembang disambut oleh ratusan relawan di posko Tim Kampanye Daerah Koalisi Indonesia Kerja (TKD KIK) Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis (10/1/2019).
