Rabu, 13 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11745

Status KEK atau FTZ Batam ialah Urusan Pusat

Putut A
-
0

batampos.co.id – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menghadiri Seminar Nasional Kebangkitan Ekonomi Batam-Kepri yang digelar Kadin Kepri di Hotel Aston, Lubukbaja, Jumat (16/11). Dalam acara tersebut Airlangga meminta pengusaha di Batam untuk tidak terlalu resah dengan isu peralihan Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Masalah FTZ dan KEK tak usah diributkan. Biar saja itu menjadi urusan pusat. Kalau belum ditandatangani maka tetap FTZ,” katanya.

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah menarik investasi sebanyak mungkin ke Batam. Di mana menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 4,2 persen di Batam memang tidak wajar untuk sebuah kawasan FTZ. Di mana trennya selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

“Bagaimana mendatangkan investasi sebanyak mungkin datang ke Batam. Bagaimana menciptakan iklim investasi baik di Batam. Jadi tak usah heboh-heboh bangat terkait KEK ini,” katanya.

Ia mengatakan di Batam sekitar 30 perseh adalah sektor industri pengolahan.Dan sektor ini menjadi kunci utama ekonomi, kemudian konstruksi kemudian sektor jasa dan sektor lainnya.

“Letak Batam sangat bagus dengan FTZnya. Tetapi kenapa sekarang ke Kendal lebih besar investasi masuk daripada yang Batam. Karena dianggap iklim investasi di Kendal lebih kondusif di Batam. Padahal di Kendal bukan KEK dan FTZ. Jadi jangan terlalu banyak berkeluh kesah,” katanya.

Menurutnya, saat ini banyak potensi yang harus dikembangkan di Batam. Saat ini sudah banyak pabrik smartphone di Batam. Dan ini harus terus ditingkatkan. Tetapi bukan meninggalkan perkapalan dan offshore. Tetapi industri Elektronik dan digital di Batam harus didorong.

Ketua Kadin Indonesia Rosan mengatakan, saat ini banyak keluhan dari pengusaha terkait kebijakan dari pemerintah dalam hal berinvestasi.

“Kalau saya bertemu dengan pengusaha asing banyak mengeluhkan antara kebijakan pusat dan daerah yang tidak sinkron,” katanya.

Kemudian adalah kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah Indonesia. Ia berharap pemerintah tetap konsistensi terhadap kebijakan.

“Batam ini sekarang lebih baik. Saya yakin pertumbuhan di Batam ini akan lebih baik lagi. Kebijakannya harus disempurnakan,” katanya.

Saat ini Batam dengan letaknya yang strategis harusnya bisa memanfaatkan perang dagang dari Cina dan USA banyak perusahaan dari Cina yang masuk ke ASEAN. Tetapi sebagian besar adalah di Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ia juga meminta perizinan dari pusat terus dipermudah untuk investasi yang ada di Batam.

Sementara itu kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan bahwa memang banyak investor yang tetap menunggu adanya kepastian hukum di Batam. Menurutnya, jika saat ini pertumbuhan ekonomi hanya 4,2 persen maka di 2019 mendatang bisa tujuh persen. Tetapi dengan catatan tetap FTZ.

“Pak Menteri tadi sudah mengatakan, bahwa memang KEK belum ditandatangani. Maka kita yakin dengan tetap FTZ kita yakin bisa sampai 7 persen,” katanya.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati, mengatakan, bahwa seharusnya Batam ini bisa lebih hebat dari daerah lain di Batam. Di mana beberapa kawasan saat ini seperti ShenZen awalnya belajar dari Batam.

“Kami yakin banyak yang menunggu ke Batam. Tetapi memang kepastian yang mereka tunggu,” katanya.

Ia berharap kepada semua pihak untuk tidak terlalu mempermasalahkan atau meributkan masalah FTZ atau KEK di Batam. Tetapi sama-sama menciptakan iklim investasi di Batam.

Menurutnya, untuk masalah investasi di Batam, maka Indonesia harus mengetahui keinginan Investor. Kalau menurut saya, dengan persaingan yang semakin besar, maka FTZ tidak cukup untuk Batam. Kalau perlu adalah daerah otonomi khusus.

“Bukan malah dipisah-pisahkan. Batam ini bisa menjadi basis pertahanan ekonomi dalam negeri kita. Batam ini memang disiapkan untuk daerah otonomi,” katanya.

Ketua Umum Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana menggatakan, acara tersebut digelar untuk untuk mendukung investasi masuk ke Batam. Di mana era 2015-2017 terjadi titik nadir investasi di Batam. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya sampai 2 persen saat itu akibat kesalahan pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang salah tidak mengerti masalah di Batam.

Tetapi dengan adanya orang-orang baru di BP Batam di bawah kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Walikota Batam pembangunan terus berlanjut.

“Saya mengapreasiasi pak Wali Kota yang sudah sangat bagus dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk promosi investasi yang terus dilakukan oleh BP Batam,” katanya.

Dengan mulai berkembangnya investasi yang dimaksud, Makruf meminta komitmen pusat terhadap investasi di Batam dengan tidak merubah FTZ ke KEK. Di mana saat ini sekitar 70 persen industri ada di luar kawasan industri. Artinya kalau KEK tetap diberlakukan, maka dipastikan ekonomi dan investasi di Batam akan berdampak. (ian)

 

KPU Tuntaskan Perbaikan di 23 Daerah

batampos
-
0
KPU Tuntaskan Perbaikan di 23 Daerah

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih punya pekerjaan menyelesaikan daftar pemilih tetap (DPT) dalam sebulan ke depan. Hingga kemarin (16/11), masih ada 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang belum menuntaskan perbaikan DPT. KPU juga memberikan dispensasi khusus kepada tiga daerah di Sulteng yang terdampak bencana.

Salah satu kendala pemutakhiran itu adalah masih adanya rekomendasi Bawaslu setempat yang harus dikerjakan. Juga masih ada kendala dalam memasukkan data pemilih hasil pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas ke dalam sistem informasi data pemilih. Contoh kendala Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ada di DKI Jakarta. Enam KPU di DKI sudah menuntaskan DPT. Namun, saat menginput data ke Sidalih, ada kendala sehingga urung ditetapkan.

Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, coklit terbatas dilakukan berdasar basis data yang diterima KPU. Pertama, 31 juta data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kemendagri. Kemudian, laporan data ganda dari Bawaslu dan parpol, serta laporan masyarakat yang berpartisipasi dalam gerakan melindungi hak pilih (GMHP).

Dari 31 juta data DP4, sudah 75,8 persen atau sekitar 24 juta yang telah dipilah dan diselesaikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7,1 juta didapati sudah ada di DPT HP 1. ’’Masih ada sekitar 7 juta atau 24 persen yang masih perlu dipastikan,’’ terangnya di KPU kemarin. Bisa saja di antara 7 juta itu ada yang sudah masuk DPT, belum masuk, atau bahkan tidak memenuhi syarat.

Selain itu, Viryan mengingatkan Kemendagri agar segera membuat dokumen kependudukan bagi 476.928 pemilih hasil coklit sementara. Dari sisi usia, mereka sudah memenuhi syarat untuk memilih. Namun, KPU tidak bisa mencatat di DPT lantaran mereka belum memiliki E-KTP. ’’Di Kabupaten Seram bagian timur misalnya, ada sekitar 1.000 orang,’’ lanjut mantan komisioner KPU Kalbar itu.

Mereka tinggal di salah satu pulau di kabupaten tersebut. Namun, sejak lahir hingga sekarang, mereka belum memiliki dokumen kependudukan apa pun. Bila sampai 15 Desember mendatang belum juga diberi E-KTP, ratusan ribu orang temuan KPU tersebut tidak akan masuk ke DPT. Selanjutnya, mereka akan dimasukkan ke daftar pemilih khusus. Itu pun bila sebelum hari pemungutan suara E-KTP-nya sudah jadi.

Tambahan waktu 30 hari itu sudah disepakati oleh seluruh peserta pleno Kamis menjelang tengah malam lalu (15/11). Sempat ada usul dari Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Lukman Edy agar penambahan waktu diperpanjang menjadi 45 hari atau hingga 31 Desember. Namun, usul tersebut ditolak KPU karena terlalu mepet dengan waktu dimulainya produksi surat suara.

Selama 30 hari itu KPU akan berfokus menyelesaikan pekerjaan rumah di enam provinsi. Namun, tidak berarti provinsi yang lain diam saja. Perubahan masih dimungkinkan bila dalam jangka waktu tersebut ada lagi masyarakat yang melapor bahwa dia belum masuk DPT. ’’Jadi, bisa dimungkinkan KPU kabupaten/kota tersebut melakukan kembali penetapan DPT,’’ tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman memastikan tidak bakal mengikutsertakan tiga kabupaten/kota dalam rekapitulasi DPT Pemilu 2019. Yakni, Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Sebab, kondisi tiga daerah tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan coklit lagi. ’’Sampai 30 hari ke depan pun belum bisa,’’ terangnya.

Mantan komisioner KPU Jatim itu beralasan, kondisi psikologis warga belum memungkinkan untuk didata. Meski demikian, KPU setempat tetap akan mengupayakan untuk memperbaiki data DPT di tiga daerah tersebut. Ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam mendata ulang penduduk.

Pertama, jumlah penduduk yang meninggal akibat gempa dan tsunami. Hingga kini, KPU masih mengupayakan data by name by addres setiap pemilih yang meninggal untuk kemudian dihapus dari DPT. Kemudian, data penduduk yang meninggalkan tempat tinggalnya dan pindah ke provinsi lain. ’’Itu kalau tiba-tiba kita tanya siapa saja anggota keluarga yang masih hidup, bisa marah mereka,’’ lanjutnya.

Selain itu, KPU masih harus menata ulang lokasi dan jumlah TPS yang akan didirikan. Jumlah TPS berkaitan dengan logistik yang bakal diproduksi. Karena itulah, ada dispensasi bagi ketiga daerah tersebut untuk menetapkan DPT pada waktunya bila masyarakat sudah siap. KPU akan memproduksi surat suara berdasar DPT terakhir, yakni DPT hasil perbaikan pertama.

Yang jelas, KPU tidak akan membuatkan TPS khusus di provinsi lain sebagaimana saat pilkada Sampang. Para pemilih yang pindah akan dilayani sesuai dengan ketentuan pindah memilih. Mereka dibekali formulir A5 dan diberi surat suara sesuai dengan kondisi kepindahannya. (byu/c4/sof/jpg)

Penghapusan Denda PBB Peluang Tambah NOP Baru

Putut A
-
0
Penghapusan Denda PBB Peluang Tambah NOP Baru
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB) diyakini akan menjadi peluang untuk menambah Nomor Objek Pajak (NOP) baru. Hal ini nantinya akan berimbas terhadap peluang pemerintah di dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini.”Meskipun terlambat, kebijakan ini sangat tepat. Palambang sudah lama menerapkan kebijakan ini, dan terbukti berhasil,” kata anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Sukaryo, Jumat (16/11).

Diakuinya, dengan membebaskan denda administrasi ini akan motivasi masyarakat untuk berlomba-lomba mengurus pembayaran PBB. Begitu juga dengan wajib pajak lainnya yang belum terdaftar atau memiliki NOP. Dengan melihat ini, tentu akan mendaftarkan objek pajaknya.

Sukaryo mencontohkan daerah Kavling Siap Bangun (KSB). Ada ratusan ribu unit jumlah wajib pajak yang belum memiliki NOP.

“Bayangkan kalau dengan pembebasan denda tersebut memotivasi mereka untuk mendaftarkan NOP. Berapa PAD yang bisa didapatkan oleh Pemko Batam,” tuturnya.

Oleh sebab itulah lanjutnya, perlu sosialisasi yang masif oleh Badan Pengelolaan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk menyampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat menjadi paham untuk membayar PBB. Begitu pun dengan NOP tertunggak akan termotivasi menyelesaikan kewajibannya.

Kepala BP2RD Raja Azmansyah mengatakan, penghapusan denda tertuang dalam surat keputusan Wali Kota Batam terkait penghapusan denda pajak PBB P2 terhitung sejak 8 November lalu. Dalam surat keputusan ini menjelaskan bahwa Pemerintah memberikan pembebasan sanksi administrasi berupa penghapusan denda PBB terhutang wajib pajak periode 1994 sampai 2017.

Keputusan ini berlaku selama 30 hari terhitung sejak surat keputusan ini ditanda tangani.

Diakuinya, adapun jumlah denda PBB yang terhitung di BP2RD Kota Batam sebesar Rp 19 miliar. Di mana pokok pajak periode 2004-2017 sebesar Rp 194 miliar yang belum tertagih oleh Pemko Batam.

“Jadi hanya dendanya yang dihapuskan. Pokoknya tetap harus dibayar. Nilai keseluruhan Rp 194 miliar. Kita lihat bagaimana respon masyarakat selama 30 hari ini,” kata Raja.

Raja menambahkan, jumlah objek pajak yang menunggak ini ratusan wajib pajak. Terbanyak adalah perumahan warga dan tanah terlantar. (rng)

6 Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotor

Putut A
-
0
6 Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotor
ilustrasi

batampos.co.id – Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kepri AKBP Erick Marbun menuturkan untuk balik nama kendaraan roda dua dan empat,  masyarakat akan diminta memenuhi beberapa syarat.

Lebih detil, syarat balik nama kendaraan yakni

  1. BPKB Asli
  2. STNK Asli
  3. KTP Pihak pertama,
  4. KTP pembeli,
  5. kwitansi jual beli
  6. surat jual beli

Ia mengatakan pelayanan balik nama kendaraan tidak akan lama. Karena dilayani oleh petugas-petugas yang cakap dan handal.

“Andai semua syarat lengkap, tidak akan lama. Sebentar saja,” pungkasnya. (ska)

 

Emas dan Uang Asmirandah Dicuri

Putut A
-
0
Emas dan Uang Asmirandah Dicuri
ilustrasi

batampos.co.id – Asmirandah, 40, warga Bengkong Indah harus merelakan perhiasaan emas dan uang Rp 3 juta miliknya berpindah tangan, kemarin sore.

Alasan ia membawa uang dan dompet karena sering diganggu dan dimainin anaknya.

“Habis semua perhiasaan dan uangku. Padahal itu simpananku. Uang Rp 3 juta, emas 30 gram,” ujar wanita ini sembari menghapus air matanya.

Diakui, pencurian yang dialami berawal dari keteledorannya sendiri. Tanpa punya firasat apapun ia membawa perhiasaan emas dan uang simpanannya di dalam dompet. Dompet tersebut ia gantung di cantolan dasbor motornya. Dengan santai ia pun pergi ke minimarket untuk membeli beberapa keperluan rumah tangga.

“Sudah biasa mengantung dompet di dasbor. Tapi tak tahu kenapa bisa diincar,” Cerita Asmirandah.

Usai berbelanja, ia pun singgah sesaat ke rumah saudara yang tak jauh dari minimarket. Karena hanya sebentar, ia pun lupa membawa dompet miliknya yang tengah tergantung.

“Cuma bentar, ngasih pesanan. Tahu-tahu pas balik badan sudah hilang,” tutur Asmirandah.

Menurut Asmirandah, kemungkinan dirinya diincar saat berbelanja. Namun, ia tak merasa akan menjadi korban.

“Mungkin lihat pas saya buka dompet,” imbuh Asmirandah lagi.

Atas kejadian itu, Asmirandah berencana membuat laporan ke polisi. Apalagi di dalam dompet juga terdapat surat-surat penting lainnya. (she)

Mantan Anak Band Berbisnis Gitar

batampos
-
0
F. Adil Situmorang/batampos.co.id

batampos.co.id – Hobi bisa menjadi awal merintis bisnis. Banyak yang berhasil menjadikan hobi jadi bisnis prospektif jika ditekuni dengan benar, Nanang Ferdyansyah (47) salah satunya.

Mantan bassis grup band remaja di Jakarta ini sukses merintis bisnis pembuatan dan reparasi gitar di batam. Ide reparasi gitar berawal dari hobi Ferdy yang gemar memperbaiki gitar miliknya sendiri.

“Awal belajar reparasi gitar karena memang suka benerin gitar sendiri dan bongkar-bongkar gitar yang rusak. Belajar buat gitar dari teman-teman satu forum yang bernama luthier, akhirnya saya buka workshop sendiri,” ujar Ferdy kepada batampos.co.id di workshopnya di Tiban BTN, Blok E no. 5, Sekupang, Jum’at (16/11).

“Sejak 2014 sampai 2017 lalu, saya masih buka reparasi di rumah sendiri hanya bermodalkan obeng, solder dan cinta. Karena kita harus mencintai apapun pekerjaan kita biar bisa sukses dan berhasil,” ungkap pria lulusan Accounting ini.

Ferdy lebih memilih menjadi seorang teknisi guitar daripada menjadi seorang accounting. “Dulu saya pernah menjadi seorang accounting, tapi fashion dan style saya lebih kepada seni dan musik, saya suka gitar,” ungkapnya.

Kini ferdy berhasil meraup keuntungan dari hasil keahlian yang disukainya sejak kecil itu. “Enam sampai Rp 8 juta omzet saya perbulannya. Permintaan pelanggan kian banyak sampai kadang kita kewalahan ngerjakannya. 30-40 gitar dalam sebulan harus kita selesaikan,” tambahnya.

Makanya dia belum berani menerima pesanan pembuatan gitar. “Mungkin ke depannya akan bisa fokus juga buat gitar,” kata ferdy.

Tidak hanya itu, dari berbagai daerah di Batam, Singapura, Johor, Pontianak dan Jakarta juga ada konsumennya. (cr1)

Syarat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor yang belum Balik Nama

Putut A
-
0
Syarat Bayar Pajak Kendaraan Bermotor yang belum Balik Nama
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Kepri AKBP Erick Marbun mengatakan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang belum balik nama, wajib menyertakan KTP pemilik kendaraan sebelumnya. Penyertaan KTP pemilik sebelumnya ini, demi menantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau belum balik nama, yah harus menyertakan KTP pemilik sesuai nama yang tertera (Di STNK dan BPKB),” katanya, Jumat (16/11).

Syarat tersebut, kata Erick berlaku mutlak. “Aturannya yang bilang seperti itu,” ungkapnya.

Penyertaan KTP ini untuk membuktikan kepemilikan kendaraan. Karena, dapat diduga kendaraan ini hasil dari kejahatan.

“Kalau membelinya dari pihak finance, yah suruh pihak finance-nya bertanggungjawab. Karena tanpa KTP pemilik pertama (untuk BPKB belum balik nama), tidak akan bisa (bayar pajak, atau mengurus dokumen lainnya),” ungkap Erick. (ska)

 

30 Ribu Pelanggan ATB Batam Terganggu, ATB Sebut Akibat Pekerja PT Hansol Tak Profesional

Putut A
-
0

Kebocoran pipa distribusi utama ATB diameter 800 mm di depan cafe Kongkow Batam Centre Kamis (15/11) siang, jadi kebocoran yang cukup parah. Akibatnya sekitar 30 ribu pelanggan ATB terkena dampak tidak mendapat suplai air.

Pekerjaan Pilling Project Pump Station Limbah PT Hansol yang tidak profesional, mengakibatkan kerugian yang dialami ATB cukup besar. Hingga Jumat (16/11) sore pekerjaan perbaikan masih terus dilakukan.

“Ini kerusakan pipa ATB yang terparah beberapa waktu terakhir, tidak adanya koordinasi dengan ATB sebelumnya mengakibatkan pipa distribusi ATB jadi rusak. Dampaknya tentu sangat luas ke pelanggan kami, sekitar 30 ribu pelanggan ATB terkena dampak,” ujar Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB, Jumat (16/11).

Seperti diketahui, pipa ATB yang mengalami kebocoran berada di lokasi tanah yang labil dan rawan longsor. Kondisi ini tentunya beresiko untuk dilakukan proses pekerjaan perbaikan.


Tim teknis saat memperbaiki kebocoran pipa distribusi utama ATB diameter 800 mm terkena pekerjaan saluran limbah PT Hansol Jumat (16/11). Kebocoran mengakibatkan 30 ribu pelanggan ATB terkena dampak.

“Proses perbaikan memerlukan waktu yang lebih lama, akibat tingkat kesulitan di lapangan yang cukup tinggi, terlebih kondisi tanah yang rawan longsor dan proses dewatering pipa. Proses perbaikan kebocoran diperkirakan selesai pada sore hari apabila tidak ada kendala teknis yang berarti,” tutur Maria.

Reputasi ATB selalu memberikan pelayan prima tetap jadi prioritas. Tim teknis ATB terus memantau dan berupaya menyelesaikan perbaikan pipa bocor agar segera rampung. Bahkan jajaran Direksi ATB meninjau langsung kondisi kebocoran di lapangan.

Kondisi terhentinya suplai air ke pelanggan sejak Kamis (14/11) hingga Jumat (16/11) membuat aktifitas pelanggan jadi terganggu. Begitu juga pelayanan pusat Pemerintahan di area Batam Centre. Di satu sisi ATB mengalami kerugian dengan kebocoran air yang terjadi, karena dampaknya ke pelanggan secara luas.

“Kerugian Immateril yang dialami ATB tentu sangat luas, terutama dari sisi pelanggan yang semakin kesulitan untuk melakukan aktifitas sehari-hari, karena terhentinya suplai air,” tambah Maria.

Estimasi proses perbaikan kebocoran diperkirakan selesai sore hingga malam hari, apabila tidak ada kendala teknis yang berarti di lapangan. Pemotongan pipa bocor baru bisa dilakukan Jumat sore, untuk diganti dengan material baru. Tim taknis ATB setidaknya membutuhkan waktu 28 jam lebih untuk melakukan penggantian pipa bocor.

Sementara disisi pelanggan, dengan kejadian ini beragam komentar warga net memenuhi laman media sosial ATB mulai FB, Twitter serta Instagram ATB, begitu juga group media sosial seperti Wajah Batam.

“Proyek limbah ini lagi sudah berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, efeknya warga yang kena imbasnya. Apakah tidak ada koordinasi tentang layout pipa air atau yg lain sebelumnya ya?,” ucap akun facebook Itak Gwenn mengomentari.

ATB menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Call Center ATB 0778-467111, inbox Fanpage Facebook ATB Batam atau webchat di www.atbbatam.com. (*/adv)

 

Palapa Ring, Jaga Kedaulatan NKRI Melalui Infrastruktur Telekomunikasi Terintegrasi

Putut A
-
0

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus berupaya menyediakan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok negeri. Melalui Proyek Palapa Ring, jaringan telekomunikasi yang terintegrasi tak hanya membuka isolasi informasi, tetapi juga ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI.

SUPARMAN, Batam

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Imam Bonjol-383 berlayar dengan kecepatan tinggi membelah laut Natuna pada medio Juni 2016 lalu. Dengan personel bersenjata lengkap, kapal tersebut menuju ke Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) perairan Natuna.

Saat itu, KRI Imam Bonjol memang tengah berpatroli di laut Natuna. Namun kapal tersebut bergegas ke wilayah ZEE Natuna setelah mendapat laporan adanya 12 kapal nelayan asing yang diduga melakukan illegal fishing di wilayah itu.

Benar saja, saat tiba di lokasi memang ada 12 kapal nelayan berbedera asing. Namun kapal-kapal tersebut langsung mencoba kabur setelah mengetahui kehadiran KRI Imam Bonjol.

Tak mau kehilangan buruannya, KRI Imam Bonjol langsung mencoba menghalau kapal-kapal tersebut. Namun kapal asing itu tetap mencoba melarikan diri.

Tembakan peringatan pun dikeluarkan. Namun para nelayan asing itu tak menggubrisnya. Hingga akhirnya, aparat TNI AL di KRI Imam Bonjol menembak lambung salah satu kapal. Satu kapal nelayan asing berhasil ditangkap. Sementara 11 lainnya berhasil meloloskan diri.

Setelah diperiksa, ternyata kapal nelayan tersebut berasal dari Tiongkok. Kapal bernomor lambung 19038 tersebut diawaki 6 pria dan 1 wanita yang seluruhnya berkewarganegaraan Tiongkok.

Insiden ini sempat membuat gerah pemerintah Tiongkok. Bahkan pemerintah Negeri Tirai Bambu itu mengeluarkan nota protes resmi terhadap pemerintah Indonesia atas peristiwa tersebut.

Tak ingin polemik ini berlarut, Presiden Joko Widodo turun tangan. Sebagai Panglima Tertinggi TNI, Presiden berkunjung ke Natuna pada 23 Juni 2016, atau enam hari setelah peristiwa penangkapan kapal nelayan Tiongkok itu.

Bukan hanya berkunjung saja, Presiden juga menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol yang sandar di pelabuhan Selat Lampa, Natuna. Langkah Presiden ini seolah menegaskan posisi Indonesia di wilayah perairan Laut China Selatan.

Dalam rapat tersebut Presiden memang menyoal tiga isu strategis. Yakni pengembangan potensi perikanan, ketahanan negara, dan pembangunan infrastruktur di Natuna.

Secara khusus Presiden menekankan pentingnya menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan, seperti Natuna. Karenanya, kepada Panglima TNI yang mendampinginya kala itu, Jenderal Gatot Nurmantyo, Presiden meminta agar pertahanan di Natuna diperkuat.


PRESIDEN Joko Widodo berbincang dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun (kanan) di atas KRI Imam Bonjol di Natuna pada pertengahan Juni lalu. F. Setpres-Dok Batam Pos

Aparat TNI, kata Presiden, harus terus menjaga kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman. Mulai dari aktivitas illegal fishing, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan di Natuna, khususnya klaim dari Tiongkok.

Namun selain meningkatkan kesiapan personel TNI, Presiden juga menyinggung ketersediaan sarana dan infratrusktur pendukung. Di antaranya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi di Natuna, kabupaten yang kerap dijuluki Gerbang Utara Indonesia itu.

Kurang dua tahun sejak saat itu, harapan Presiden Joko Widodo terwujud. Sejak Maret 2018, jaringan telekomunikasi di Natuna sudah terintegrasi melalui proyek Palapa Ring jalur barat atau lebih dikenal dengan nama Palapa Ring Barat yang dibangun Kementerian Kominfo.

Palapa Ring Barat menyediakan tulang punggung jaringan serat optik sepanjang 2.275 kilometer (km). Rinciannya, sepanjang 1.730 km serat optik melalui bawah laut, dan 545 km di darat.

Melalui proyek Palapa Ring Barat ini, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur telekomunikasi mencakup beberapa wilayah di Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Utara, dan Provinsi Riau.

Di Kepri, ada jaringan kabel optik Palapa Ring melalui empat kabupaten/kota. Yakni Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Natuna.

Sementara di Sumatera, Palapa Ring Barat melintas di Tebing Tinggi. Sedangkan di wilayah Riau, jaringan telekomunikasi Palap Ring Barat melintasi Kabupaten Meranti dan Bengkalis.

Selain menyediakan jaringan telekomunikasi, proyek Palapa Ring Barat ini juga menghadirkan jaringan internet generasi keempat (4G) dengan kecepatan sekira 30 Mbps.

Menanggapi kehadiran proyek Palapa Ring Barat ini, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksma TNI Ribut Eko Suyatno menyebut ada banyak keuntungan yang dirasakan. Bagi masyarakat, tentu akan semakin mudah berkomunikasi dan mengakses internet.

“Dulu di Natuna itu harus ke lokasi tertentu untuk dapat sinyal handphone yang bagus. Tapi sekarang tidak perlu lagi,” kata Laksma Ribut, Kamis (15/11).

Sementara bagi TNI AL, kehadiran sarana dan jaringan telekomunikasi yang baik akan sangat membantu kinerja TNI AL. Sebab, kata Ribut, TNI AL sangat erat dengan sistem K3I. Yakni Komando, Kendali, Komunikasi, dan Informasi. Semua satuan tugas di TNI AL bertindak atas kendali komando atas atau pimpinan dimana keputusan pimpinan diambil berdasarkan analisa dari informasi yang didapat dari satuan bawah.

Sehingga, kecepatan pengiriman informasi sangat diperlukan. Karena semakin cepat informasi diterima oleh pimpinan maka akan semakin cepat pula keputusan dan cara bertindak yang akan diambil.

“Sebaliknya bila pengiriman informasi berjalan lambat atau bahkan gagal, dapat anda bayangkan sendiri bagaimana akibatnya,” kata Ribut.

Selain di Natuna, Ribut juga mengaku mendapat laporan dari jajarannya bahwa jaringan telekomunikasi di wilayah Anambas juga sudah jauh lebih baik. Hal ini tentu akan sangat memudahkan koordinasi antara prajurit yang tengah berpatroli di laut Anambas dengan para pimpinan yang berada di Mako Lantamal IV di Tanjungpinang, atau dengan Mabes TNI AL di Jakarta.

“Sebelum ada Palapa Ring Barat ini, dulu komunikasi di Anambas juga susah. Jangnkan mengirim video atau foto, untuk memberi informasi penting dengan telepon langsung saja sangat susah,” katanya.

Ke depan, Ribut berharap infrastruktur telekomunikasi ini semakin diperkuat. Termasuk oleh para operator seluler di dalam negeri. Sehingga jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan akan semakin merata.

“Sehingga sistem K3I yang ada di TNI AL dapat berjalan dengan optimal dan dapat membantu pelaksanaan tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI,” terang Ribut.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kepri, Zulhendri. Menurut dia, proyek Palapa Ring Barat telah berhasil membuka isolasi telekomunikasi di sejumlah titik di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas.

“Yang pasti coverage jaringan telekomunikasi di Kepri semakin luas sejak diresmikannya proyek Palapa Ring Barat ini pada Maret 2018 lalu,” kata Zulhendri, Selasa (13/11) lalu.

Selain membangun jaringan fiber optic, lanjut Zulhendri, sebelumnya Kementerian Kominfo juga sudah gencar membangun tower telekomunikasi hingga pulau-pulau terpencil dan terdepan di wilayah Natuna, Anambas, dan Bintan.

“Jumlahnya sangat banyak. Ini juga sebagai upaya membuka isolasi informasi di daerah perbatasan di wilayah Kepri,” katanya.

Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Sementara Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Latif mengatakan, pemerataan jaringan telekomunikasi dan internet melalui proyek Palapa Ring Barat juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan seperti Natuna dan Anambas.

Infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi ini akan membantu para pelaku usaha, baik skala kecil, menengah, maupun skala besar dalam pengembangan usahanya secara digital.

“Ada dampak ekonomi dari ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai ini. Yakni proses perekonomian jauh lebih cepat,” tutur Anang saat di Natuna, awal Mei lalu.

Menurut dia, beberapa potensi ekonomi di wilayah perbatasan akan dapat dikelola lebih optimal dengan dukungan sarana telekomunikasi yang memadai. Seperti di Natuna yang memiliki banyak ragam potensi ekonomi. Mulai dari potensi kelautan dan perikanan hingga potensi pariwisata.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, penyediaan jaringan telekomunikasi hingga pelosok negeri ini sebagai upaya pemerintah menghadapi tantangan dan peluang di 2030 mendatang. Ia menyebut, perekonomian Indonesia di 2030 diprediksi berada di nomor 5 di dunia dan akan mengalahkan Jerman dan Jepang. ***

Menurut Wapres AS, Laut Cina Selatan Bukan Milik Negara Mana pun

batampos
-
0
Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengatakan, Laut Cina Selatan bukan milik sebuah negara manapun (Naval Institute)

batampos.co.id – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence mengatakan, Laut Cina Selatan bukan milik sebuah negara mana pun. Dia juga mengatakan, AS akan berlayar dan terbang di mana pun sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Komentar tersebut jelas akan membuat Tiongkok marah, sebab pihaknya mengklaim wilayah tersebut.

Apalagi, AS telah melakukan serangkaian latihan militer di Laut Cina Selatan atas dasar kebebasan navigasi. Itu membuat Beijing marah karena hal itu mengancam kedaulatannya.

“Laut Cina Selatan bukan milik satu bangsa, dan Amerika Serikat akan terus berlayar dan terbang di mana pun hukum internasional mengizinkan dan kepentingan nasional kita menuntut,” kata Pence dilansir dari Reuters pada Jumat (16/11).

Tiongkok, Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan, memiliki klaim di Laut Cina Selatan. Di laut itu, sekitar USD 3 triliun perdagangan kapal lewat setiap tahun.

Pence mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Asia Tenggara tentang tidak ada tempat untuk kekaisaran dan agresi di kawasan Indo-Pasifik. Komentar yang dapat ditafsirkan sebagai referensi untuk kebangkitan Tiongkok.

Komentar tersebut berhubungan dengan komentar Pence pada Oktober lalu. Dia menuduh Tiongkok melakukan upaya jahat untuk merongrong Presiden AS Donald Trump dan melancarkan tindakan militer yang sembrono di Laut Cina Selatan. (ce1/iml/JPC)

1...11,74411,74511,746...14,304Halaman 11,745 dari 14,304

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000