Guru SDN 013 Tembesi, Sagulung Kusmayanti mengajar murid kelas satu di musola SDN 013 Sagulung, Kamis (25/10). Belajarnya murid kelas satu ini di musola karena kekurangan lokal sekolah tersebut. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Murid kelas satu dan dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) 013 Sagulung di Tembesi, terpaksa harus mengikuti proses belajar di musala sekolah. Puluhan murid tersebut juga menjalani aktivitas belajar dengan duduk di lantai tanpa karpet, sehingga sangat rentan terhadap kesehatan mereka.
Pemanfaatan musala untuk aktivitas belajar mengajar karena hingga kini SD tersebut masih kekurangan ruang kelas. Kepala SDN 013 Sagulung, Basoni menyebutkan jumlah muridnya mencapai 1.200 orang, sedangkan lokal atau ruang kelas yang tersedia hanya 15 ruangan.
Basoni menyatakan bahwa murid-murid yang berlajar di musala adalah kelas satu dan dua. Jumlahnya 49 murid. Kebijakan tersebut diambil karena sekolah masih kekurang lokal.
”Tak cukup ruangan kelas. Sebagian sudah masuk siang (double shift) tapi masih tak mencukupi, sehingga ada yang belajar di musala seperti ini,” ujarnya, Kamis (25/10).
Kekurangan ruang kelas tersebut sudah terjadi sejak 2015 lalu. Menurut Basoni setiap tahun peminat untuk masuk SDN 013 cukup banyak, sehingga pihak sekolah sering kawalahan. Sebab anak-anak yang diakomodir tidak hanya dari Kelurahan Tembesi tapi juga Seilangkai.
”Seilangkai belum ada sekolah (SD Negeri) makanya larinya ke sini (SDN 013, red),” ungkap Basoni.
Basoni menambahkan, sekarang di Kelurahan Tembesi terdapat enam SD Negeri. Sedangkan Kelurahan Seilangkai yang memiliki penduduk lumayan padat belum memiliki SD Negeri. Belum lagi pembangunan perumahan terus bertambah.
”Kenapa lahan untuk membangun sekolah tidak diusahakan. Anak-anak mau sekolah di mana. Karena hanya ini (membangun sekolah baru, red) untuk solusi mengatasi polemik keterbatasan ruang kelas setiap tahunnya,” tegasnya.
Basoni mengungkapkan, meskipun harus belajar di musala namun aktivitas belajar mengajar tetap berjalan semestinya. Memang diakuinya, aktivitas belajar mengajar di musala tidak senyaman di ruangan kelas namun mereka tak punya pilihan lain. Mereka berharap agar pemerintah dapat segera merespon persoalan itu dengan menambahkan ruangan belajar bagi murid-murid SDN 013.
”Ini kan tempat ibadah, jadi kalau dipakai untuk belajar dapat mengganggu murid lainnya yang akan menjalankan ibadah,” terangnya.(eja)
batampos.co.id – Pengusaha di Batam mengaku keberatan membayar Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2019 yang diproyeksikan naik menjadi Rp 3,8 juta. Karenanya, mereka meminta agar UMK yang mestinya berlaku per 1 Januari 2019 tersebut ditunda.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam Rafki Rasyid mengatakan, saat ini UMK Batam 2019 memang masih dalam proses pembahasan. Belum ada keputusan dari Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam.
Namun jika mengacu para Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang diteruskan Surat Edaran Gubernur Kepri, UMK Batam dipastikan akan naik 8,03 persen atau menjadi Rp 3,8 juta pada 2019 nanti. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Ada beberapa pengusaha dan pelaku UKM yang keberatan. Namun, secara tertulis belum menyampaikan. Baru lisan saja,” kata Rafki usai rapat dengan DPK Batam membahas UMK Batam 2019 di Kantor Disnaker Batam di Sekupang, Kamis (25/10).
Pada prinsipnya, kata Rafki, para pengusaha di Batam sepakat UMK Batam 2019 naik 8,03 persen atau naik dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 3,8 juta. Namun karena kondisi ekonomi yang belum stabil, mereka mengaku tak sanggup membayar UMK sebesar itu.
Terkait keluhan para pengu-saha yang mengaku tak sanggup membayar UMK itu, Rafki mengaku akan mengakomodirnya. Menurut dia, ada prosedur yang harus dijalankan pengusaha jika ingin mendapatkan penangguhan pembayaran upah sesuai UMK.
“Kalau tak sanggup ada regulasinya. Perusahaan tinggal mengurusnya, terutama pe-ngusaha UKM yang merasa berat dengan nilai UMK itu,” jelas Rafki.
Disinggung soal tuntutan serikat pekerja yang meminta UMK Batam 2019 naik 20-25 persen, Rafki menyebut tuntutan tersebut tidak masuk akal. Pihaknya jelas menolak keras tuntutan tersebut.
“Bisa bangkrut semua kalau naik sebanyak itu. Jakarta saja hanya naik lima persen. Kenaikan 8,03 persen itu sudah cukup besar menurut kami,” bebernya.
Sementara Wakil Ketua DPK Batam Bambang Satriawan menuturkan, pada rapat kemarin DPK masih membahas regulasi penetapan UMK sesuai PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Juga surat edaran dari Menaker dan Gubernur Kepri yang menetapkan UMK Batam 2018 naik 8,03 persen.
“Tadi kami sudah jelaskan dua surat yang diterima dari Kemenaker dan Gubernur,” kata Bambang usai rapat, kemarin.
Meski angka UMK Batam 2019 sebenarnya sudah diketahui, yakni Rp 3,8 juta, namun DPK tetap harus membahasnya secara rinci terkait aturan dan mekanisme penetapannya. Dia berharap seluruh anggota DPK Batam satu suara, sehingga pembahasan UMK Batam 2019 rampung sebelum 10 November 2018.
“Rencananya rapat lagi tanggal 30 Oktober mendatang. Kami berharap hasilnya disetujui seluruh anggota DPK,” harapnya.
Selain kalangan pengusaha, rapat DPK kemarin juga dihadiri perwakilan dari asosiasi pekerja Kota Batam. Namun, rapat belum membahas soal angka UMK.
ilustrasi pekerja di Batam. foto: batampos.co.id / dalil harahap
Pekerja Tetap Menolak
Sementara kalangan pekerja Batam tetap menolak Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Nomor 58 tahun 2018 tentang Besaran Upah Minimum Kota (UMK) yang mensyaratkan kenaikan UMK 2019 hanya sekitar 8,03 persen. Mereka menilai SE tersebut terkesan otoriter dan memaksakan kehendak.
“Gubernur, wali kota, dan bupati wajib mengikuti aturan itu, bahkan diancam akan diberhentikan jika tidak mengikuti surat edaran tersebut,” ujar Alfi Toni, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam saat rapat DPK Kota Batam di Sekupang, kemarin.
Menurut dia, mestinya gubernur dan bupati atau wali kota hendaknya lebih mendengarkan masukan dari rakyatnya. Sebab mereka dipilih oleh warga di daerahnya masing-masing.
“Bukan (ditunjuk oleh) menteri,” tegasnya.
Alfi juga menjelaskan, dalam tahap pembahasan UMK ada namanya DPK. DPK tugasnya membahas UMK yang surat keputusan (SK) nya dikeluarkan wali kota dan hasilnya di-SK-kan gubernur. Sehingga tak ada urusan menteri untuk menentukan besaran kenaikan upah di daerah.
Ia menyebut SE tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mekanisme penentuan upah minimum. Tepatnya pada pasal 84 yang menyebutkan, besaran atau kenaikan upah tahun berikutnya ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi nasional, serta produktivitas di suatu daerah.
“Sekarang kok mereka yang menentukan kenaikan melalui surat edaran menteri dengan mengacu dua faktor saja, pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ujarnya.
Menurut Alfi, ada 60 komoditas yang menjadi objek survei KHL pekerja. KHL itu kemudian ditambah dengan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas pekerja. Seharusnya, kata dia, inilah rumus dalam menetapkan angka UMK.
“Itu baru sesuai Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Alfi tegas menolak rencana kenaikan UMK Batam 2019 sebesar 8,03 persen atau sebesar Rp 3,8 juta. Bahkan ia mengancam akan mengerahkan massa untuk demo menolak angka UMK tersebut.
“Kami akan menggelar aksi penolakan pada Rabu (31/10) nanti di depan kantor wali kota Batam,” ujarnya. (yui/cr2)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Batuampar mengamankan dua pencuri kabel fibre Telkomsel di Komplek Jodoh Square II, Batuampar. Dua pencuri berinisial Hs, 20, dan Hr, 30, itu sudah ditahan dan masih menjalani proses lebih lanjut di Mapolsek Batuampar.
Kapolsek Batuampar, AKP Ricky Firmansyah mengatakan, kejadian ini bermula ketika pihak PT Telkomsel mendeteksi adanya kabel yang hilang di Base Transceiver Station (BTS) yang terletak di lantai atas Ruko PT Aviari, Kamis (18/10) lalu. Manajemen Telkomsel kemudian mengirim karyawannya ke lokasi.
Ternyata benar beberapa bagian kabel tower terpotong dan hilang sepanjang 4 meter. Di lokasi, karyawan Telkomsel melihat ada dua orang yang diduga pencuri kabel itu tengah membakar kabel hasil curian untuk mengambil tembaganya. Keduanya langsung diamankan dibantu beberapa warga.
”Saat kejadian kami sedang patroli rutin antisipasi kejahatan jalanan. Lalu kami menerima laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian. Kemudian kami langsung menuju lokasi,” ujar Ricky, Kamis (25/10).
Sesampainya di lokasi, Unit Reskrim Polsek Batuampar langsung mengamankan Hs dan Hr dan membawa barang bukti kabel hasil curian yang belum sempat terbakar. Sementara petugas tower BTS PT Telkomsel yang berada di lokasi diarahkan membuat laporan ke Mapolsek Batuampar.
”Untuk kerugian belum dapat ditafsirkan oleh korban. Sampai saat ini, dua pelaku yang kita amankan masih kita mintai keterangannya untuk di-proses lebih lanjut,” bebernya.
Hr dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. (gie)
Sekkda Kota Batam Jefridin (tengah) bersama Kepala UPT XII BKN Andri Febrian (kanan) ruangan Computer Assisted Test badan Kepegawaian Negara dikantor Bersama Pemko Batam yang akan digunakan untuk seleksi CPNS 2018, Kamis (25/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 5.399 pelamar Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai hari ini, Jumat (25/10). Mereka akan berebut 363 kursi dari berbagai formasi yang tersedia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemko Batam Jefridin mengatakan, tes akan dilakukan secara bergelombang mulai hari ini hingga 17 November mendatang. Setiap hari akan ada lima sesi tes. Setiap sesi akan diikuti 50 peserta. Sehingga dalam sehari, akan ada 250 peserta tes.
“Panitia menyediakan 55 komputer. 50 untuk peserta, lima untuk cadangan,” kata Jefridin saat meninjau persiapan tes CPNS di Kantor Bersama Pemko Batam di Batam Centre, Kamis (25/10).
Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemko Batam M Syahir mengatakan, jadwal ujian SKD CPNS telah diumumkan di situs mediacenter.batam.go.id dan bkpsdm.batam.go.id.
“Sudah kami rilis Selasa (23/10) malam lalu. Para peserta yang lulus seleksi administrasi bisa melihat jadwal ujiannya di sana,” kata Syahir di Batam Centre, Kamis (25/10).
Berdasarkan pengumuman kelulusan seleksi administrasi dua hari sebelumnya, terdapat 5.399 pelamar yang boleh ikut tahapan berikutnya. Tes SKD ini akan dilaksanakan di UPT Kanreg XII BKN, Kantor Bersama Pemko Batam di Batam Centre, atau tepatnya di depan Kantor Samsat Batam Centre.
Jadwal ujian tiap peserta bisa berbeda-beda. Disesuaikan dengan jumlah komputer yang tersedia di UPT Kanreg XII BKN. Adapun waktunya mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.45 WIB. Waktu ujian per sesi diperkirakan sekitar 1,5 jam.
“Peserta wajib datang 30 menit sebelum pelaksanaan ujian CAT. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai jadwal, maka dinyatakan mengundurkan diri dan gugur,” sebut Syahir.
Saat ujian, peserta diwajibkan memakai atasan warna putih polos dan bawahan warna hitam. Bagi laki-laki mengenakan celana dan bagi perempuan rok panjang. Sepatu yang digunakan model tertutup warna hitam.
Peserta juga wajib membawa KTP asli yang masih berlaku, kartu pendaftaran SSCN tahun 2018, dan kartu peserta ujian CPNS tahun 2018.
Kepala UPT Kanreg XII BKN Andri Febrian mengatakan, setiap sesi komputer akan disegel demi menjaga keamanan dan kerahasian selama pelamar mengikuti tes CPNS.
“Ini bentuk transparansi selama tes,” ujarnya.
Pihaknya juga akan memeriksa peserta sebelum menjalani tes. Peserta yang datang tidak sesuai dengan jadwal tidak bisa naik ke ruangan tes.
“Biar tidak crowded jadi benar-benar harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” katanya
Seperti diketahui, sebanyak 5.399 pelamar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi saat pendaftaran CPNS di lingkungan Pemko Batam. Sementara lowongan yang tersedia hanya untuk 363 CPNS.
Dengan rincian tujuh formasi khusus guru tenaga honor K-2, 17 formasi untuk lulusan cumlaude dari universitas dan jurusan terakreditasi A, dua formasi bagi penyandang disabilitas, 190 formasi guru umum, 120 tenaga kesehatan umum, serta 27 tenaga teknis formasi umum. (rng/yui)
batampos.co.id – Berbagai pengalaman selama perjalanan 47 tahun telah memberikan warna bagi keluarga besar Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam berkarya dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
Menyambut Hari Bakti BP Batam Ke-47 pada hari ini (26/10), BP telah menggelah sejumlah rangkaian acara untuk memeriahkannya. Dari kegiatan berbau seni, sosial hingga kegiatan untuk menyemarakkan dunia olahraga di Batam. Rangkaian acara ini dikemas sebagai Bulan Bakti BP Batam Ke-47.
Hari Bakti BP Batam diawali dengan upacara pembukaan di Stadion Tumenggung Abdul Jamal pada Minggu, 23 September kemarin.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama pegawai BP Batam menari Rampai Batam pada acara pembukaan upacara perhelatan bulan bakti BP Batam di Temenggung Abdul Djamal Muka Kuning, Minggu (23/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Dengan tema mengabdi untuk satu tujuan, satu semangat, dan satu cita-cita,
Bulan Bakti BP Batam merupakan bentuk bakti dan pengabdian BP Batam yang direfleksikan melalui berbagai kegiatan sosial, turnamen olahraga, seni dan budaya, yang melibatkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar, mahasiswa, media, kawasan industri dan seluruh lapisan masyarakat lainnya.
Bulan Bakti BP Batam sendiri mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018, hingga acara puncak pada Hari Bakti BP Batam yang jatuh pada hari ini.
“Upacara ini merupakan pembuka acara Bulan Bakti BP Batam ke-47. Terpilihnya tema Hari Bakti BP Batam tahun ini adalah sebagai wujud komitmen kita atas bakti dan pengabdian kepada masyarakat Batam khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.” Kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo usai membuka upacara.
Hari Bakti BP Batam Ke-47 diisi berbagai acara. Untuk olahraga, BP menggelar kompetisi seperti basket, futsal, panahan, bola voli, bulutangkis, tenis meja, catur, lari marathon dan panahan. Kompetisi ini ada yang untuk umum seperti panahan dan voli, dan ada juga yang untuk internal seperti catur.
Kompetisi olahraga ini sangat ramai peminat. Sebagai contoh, kompetisi panahan bertajuk Batam Archery Championship 2018 ini diikuti oleh 462 atlet baik lokal maupun mancanegara, termasuk juga atlet nasional yang baru selesai berlaga di Asian Games 2018.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Selain kompetisi olahraga, BP juga menggelar kegiatan di bidang seni dan budaya. Adapun kegiatan tersebut antara lain pesta komunitas, Lomba Tari Rampai Batam, lomba pemilihan da’i cilik (pildacil), lomba fashion show, kompetisi vlog, lomba menulis opini, lomba karya jurnalistik, lomba fotografi, lomba infografis, karya tulis ilmiah, dan lainnya.
Salah satu lomba paling menarik adalah lomba pildacil. Tercatat, dari 90 pendaftar pildacil terdapat 20 finalis yang tersaring untuk mendapat kesempatan maju ke final pada 13 Oktober lalu.
Disela-sela peserta yang tampil memberikan tausiyahnya, para supporter dihujani dengan banyaknya doorprize sehingga membuat semakin ramainya acara final pildacil pada siang hari itu.
Final Lomba Pildacil kali ini mengangkat beberapa tema, seperti Al-Qur’an sebagai petunjuk hidup umat islam, Rasulullah adalah teladan hidupku, Sikap terbaik menghadapi ujian sekolah, dan Sabar dalam menghadapi musibah.
Tema tersebut disampaikan melalui dakwah oleh para finalis pildacil. Tema tersebut dipilih guna menumbuh kembangkan rasa cinta atas agama di usia dini, agar menjadi insan-insan yang beriman, bertaqwa dan berakhlak.
Para peserta Pildacil berfoto bersama Kepala BP Batam.
Lomba Pildacil ini merupakan acara yang pertama kali mereka dukung dengan memberikan perjalanan umroh gratis kepada pemenang pertama hingga ketiga.
Harapannya dengan hadiah umroh, dapat memotivasi anak-anak khususnya yang ada di Batam untuk dapat mencetak da’i-da’i cilik yang berkualitas karena mereka adalah generasi penerus berikutnya.
Dan bakti sosial sebagai rangkaian terakhir dari acara Bulan Bakti BP Batam Ke-47. Acara bakti sosial diisi oleh beragam acara seperti gotong royong bersama masyarakat Batam, sunnat masal, bersih-bersih telinga, operasi bibir sumbing, donor darah, Bersih-Bersih Dam Duriangkang dan lainnya.
Untuk gotong royong (goro), BP menggelarnya agar bisa lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Lukita saat mengikuti goro di Perum Putra Kelana Jaya (PKJ) di Bengkong Sadai, 14 Oktober lalu mengatakan goro bersama ini merupakan salah satu wujud kepedulian BP Batam dalam membangun masyarakat melalui Bakti Sosial.
“Kegiatan bakti sosial ini disambut baik oleh masyarakat setempat yang ikut bersama-sama melaksanakan gotong royong untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari Rumah Sakit BP Batam,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini BP Batam menyumbangkan bak sampah untuk selanjutnya dapat digunakan di sekitar fasum dan rumah warga.
“Mari kita bersama semangat lakukan segala aktifitas secara penuh ikhlas, semangat gotong royong, bukan sekedar melaksanakan kegiatan pimpinan tetapi datang dari hati kita sendiri,” katanya memotivasi warga.
Adapun kegiatan bakti sosial tersebut diantaranya seperti pelayanan kesehatan gratis penanaman pohon, gotong royong bersama masyarakat, pencarian bakat anak dan kegiatan sosial lainnya. Itu semua dilakukan sebagai bentuk pengabdian diri BP Batam kepada masyarakat Batam.
Renungan
Begitulah kemeriahan perayaan ini. Dibalik itu ada urusan serius yang juga patut direnungkan.
Berbagai pengalaman selama perjalanan 47 tahun telah memberikan warna bagi keluarga besar BP Batam dalam berkarya dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
Posisi Batam sangat strategis karena berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Sehingga pemerintah menetapkan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional.
Berawal dari basis logistik pendukung kegiatan ekplorasi minyak lepas pantai dan gas bumi bagi Pertamina. Kini setelah 47 tahun, Batam berkembang pesat sebagai daerah tujuan investasi industri, perdagangan, kegiatan alih kapal, dan kegiatan pariwisata yang kompetitif di kawasan Asia Pasifik.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan Hari Bakti ke-47 BP Batam merupakan penanda satu tahun perjalanannya di BP Batam dalam membaktikan diri dalam membangun Batam.
“Kami ingin meneguhkan komitmen untuk senantiasa melayani masyarakat dengan integritas, transparan dan rendah hati, BP Batam hadir ditengah-tengah masyarakat, membuka diri dan bergandengan tangan dengan seluruh stakeholders untuk bersama-sama, meningkatkan perekonomian Batam,” paparnya.
47 tahun pembangunan Batam adalah perjalanan yang tidak mudah dan dibangun dengan cita-cita luhur dan mulia menjadikan Batam sebagai lokomotif pembangunan nasional.
Baliho dengan gambar sejumlah pejabat yang pernah menjabat dan masih menjabat kepala BP Batam, Senin (16/10/2017), lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Jajaran Pimpinan BP Batam telah mengukir sejarah dan tinta emas pembangunan Batam selama 47 Tahun. Berawal dari Ibnu Sutowo (1971–1976) pada Periode persiapan, JB Sumarlin (1976-1978) pada periode konsolidasi, BJ Habibie (1978–1998) pada periode pembangunan prasarana dan penanaman modal, J.E Habibie (Maret 1998–Juli 1998) pada periode lanjutan, Ismeth Abdullah (1998–2005) pada periode pengembangan prasarana dan sarana dan penanaman modal lanjutan dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi.
Kemudian, Mustofa Widjaja (2005–2016) pada periode pengembangan Batam dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana, penenanaman modal serta kualitas lingkungan hidup.
Selanjutnya ada Hatanto Reksodipoetro (2016–19 Oktober 2017) pada periode peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya asing Internasional, dan kini Lukita Dinarsyah Tuwo memegang nakhoda kepemimpinan BP Batam.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjabat tangan dengan mantan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro pada acara serah terima Kepala BP Batam, Senin (23/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Lukita yang dilantik pada 23 Oktober 2017 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian seolah membawa angin segar dan harapan baru untuk Batam dengan tekad bersama-sama maju dalam dua tahun perekonomian tumbuh 7 persen.
Lukita mengatakan saat ini zaman berkembang dengan cepat dan dinamis. Dan ditengah tantangan ekonomi global yang fluktuatif, dirinya dan jajaran ingin Batam terus bisa eksis di era modern dan dinamis terus memberikan kontribusi sebagai lokomotif pembangunan nasional.
Dalam satu dasawarsa, ia dan jajaran akan bergerak mewujudkan berbagai strategi dan terobosan untuk meningkatan kinerja perekonomian Batam dengan program prioritas di antaranya peningkatan Investasi melalui pelayanan dan promosi yang aktif, penyelesaian permasalahan sosial terkait lahan, peningkatan pariwisata, peningkatan industri kreatif dan ekonomi digital, pengembangan Batam sebagai pusat Logistik, dan kerja sama dengan pemerintah Kota Batam serta lembaga lainnya.
Dirinya memaparkan kondisi perekonomian Batam yang secara gradual membaik pada tahun 2018 bila dibandingkan tahun 2017 lalu ketika ekonomi Batam terpuruk. Pada triwulan pertama 2017, pertumbuhan ekonomi Kepri yang didominasi oleh kondisi perekonomian Batam, sempat melemah di angka 1,06 persen. Namun pada triwulan II tahun 2018 saat ini, pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh menguat menjadi 4,51 persen lebih tinggi dibandingkan triwulan pertama 2018 sebesar 4,47 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di sektor potensial lain seperti sektor pariwisata, juga menunjukkan data yang positif. Tingkat kunjungan wisman mencatatkan tren yang tumbuh secara gradual pada triwulan kedua 2018 menunjukkan angka yang positif dari 6,64 persen, sedangkan pada triwulan kedua 2018 menjadi 14,20 persen.
Pergerakan ini tidak terlepas dari peran serta BP Batam menginisiasi kegiatan pariwisata man made atau buatan manusia. Seperti event-event yang dapat merangkul wisatawan mancanegara serta menciptakan ragam atraksi, wisata budaya dan kegiatan yang melibatkan UMKM daerah untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat dan membuat Batam lebih bergairah.
Batam sebagai wilayah terbesar ketiga tujuan wisatawan mancanegara setelah Bali dan Jakarta tentu diharapkan mampu menyumbangkan devisa bagi Negara melalui sektor pariwisata.
“Di sektor pelayanan, kami telah menyempurnakan regulasi, memangkas birokrasi, menciptakan kemudahan layanan perizinan, investasi, dan keterbukaan informasi publik untuk menjawab tantangan yang ada,” katanya.
Petugas BLINK
Sejumlah inovasi pelayanan perizinan yang digagas di antaranya adalah hadirnya peluncuran mobil layanan keliling (BLINK) yang memberikan kemudahan pengurusan dokumen Izin Peralihan Hak (IPH) dan pembayaran UWT (Uang Wajib Tahunan) bagi masyarakat Kota Batam.
Dengan komitmen mewujudkan perekonomian Batam Maju dalam dua tahun perekonomian tumbuh 7 persen pada 2019, maka BP Batam terus bergerak memperbaiki sistem dan pelayanan perizinan. Di sektor lahan, Badan Pengusahaan (BP) Batam mencabut Perka (Peraturan Kepala) BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 dan menggantinya menjadi Perka Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penye-lenggaraan Pengalokasian Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam.
“Perka ini sangat penting untuk pencapaian BBM 27 karena pelayanan lahan di BP Batam jadi lebih cepat dan pasti serta menyelesaikan berbagai isu permasalahan lahan yang ada”, ungkap Lukita.
Lukita menjelaskan Perka 27 ini juga dalam rangka mewujudkan prosedur pemberian dan atau pembatalan alokasi lahan yang transparan dan obyektif. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dalam pemberian atau pembatalan alokasi lahan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.
Di sektor lain, sejumlah prestasi berhasil diraih BP Batam. Keberhasilan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam masuk 10 Besar PTSP Terbaik dalam penghargaan Investment Award 2018 oleh BKPM RI, Peringkat Kedua Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Pemerintah Non Struktural, dan Penghargaan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Keuangan selama 2 tahun berturut turut merupakan capaian prestasi yang telah berhasil diukir BP Batam dan merupakan bukti kerja keras seluruh keluarga besar BP Batam.
Peranan Badan Pengusahaan Batam dalam pembangunan Pulau Batam selama kurun waktu 47 tahun telah menunjukan hasil yang nyata. Kesemuanya tidak lepas dari peran pemimpin terdahulu dan seluruh keluarga besar karyawan/karyawati yang berhasil membangun Batam hingga seperti sekarang ini, serta dukungan stakeholder terkait, Dewan Kawasan, (Pemda, FKPD dan instansi terkait, dunia usaha, Ormas, LSM, media dan masyarakat luas).
Lukita atas nama BP Batam mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait di atas atas dukungannya dan kerja sama yang baik dengan BP Batam sehingga BP Batam dapat bekerja dengan baik dalam membangun Batam.
“Kini, kami berkomitmen mewujudkan kompak melayani dengan integritas, transparan dan rendah hati. Kami ingin semakin dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat”, imbuhnya.
47 tahun BP Batam mengabdi untuk satu tujuan, satu semangat, dan satu cita-cita, yakni mewujudkan Batam madani, sejahtera, dan Batam bersama maju dalam dua tahun perekonomian tumbuh 7 persen.
“BP Batam akan terus mengabdi untuk negeri, wujudkan Batam yang Madani,” kata Lukita mengakhiri wawancara. (leo)
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo (kanan) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Ronni Sompie memberikan keterangan di Hotel Gran I Hotel Nagoya, Kamis (25/10). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akan membantu memudahkan arus lalu lintas orang dan barang di Batam. Tujuannya, memperlancar masuknya investasi ke Batam. Namun, Imigrasi tetap akan memperhatikan orang asing yang boleh masuk ke Batam.
”Harus orang yang bermanfaat, tidak berbahaya, dan tentu saja mendatangkan keuntungan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny F Sompie di Grands i Hotel, Nagoya, Batam, Kamis (25/10), usai acara sosialisasi pelayanan arus lalu lintas orang dan barang di kawasan perdagangan bebas Batam.
Ia mengatakan, birokrasi akan dipangkas untuk mempermudah orang asing masuk. Jika dulu harus melewati kantor imigrasi di daerah baru ke Dirjen Imigrasi Pusat, maka sekarang bisa diurus langsung.
”Kemudian ada kerja sama dengan Singapura untuk memudahkan perlintasan antarkedua negara. Intinya adalah bagaimana para pelaku usaha ini dapat datang dengan mudah ke Indonesia, begitu juga sebaliknya,” paparnya.
Investor asing memang saat ini dimanjakan. Akses masuk ke Batam sangat dipermudah.
”Jika dia datang hanya keperluan untuk memantau atau negosiasi asing, maka bisa masuk dengan visa kunjungan saja,” katanya.
Kemudahan ini juga menyasar sektor pariwisata, yang mana Dirjen Imigrasi tengah menggodok pemberian visa dan kartu izin tinggal sementara bagi tenaga kerja asing dan wisatawatan mancanega-ra di kawasan Bintan Lagoi.
”Jika dulu hanya berlaku setahun, maka nanti akan dikembangkan menjadi delapan tahun. Sehingga turis masuk lebih mudah dan tak perlu urus izin bolak-balik,” katanya lagi.
Di samping itu, Dirjen Imig-rasi juga tengah mengembangkan sistem autogate khusus untuk warga negara asing. ”Untuk saat ini autogate berlaku untuk warga negara de-ngan data lengkap. Untuk orang asing masih dikembangkan,” jelasnya.
Pengembangan tersebut dapat dilihat saat Asian Games, pertemuan International Monetary Fund (IMF) di Bali dan Asian Para Games. Dalam berbagai kegiatan tersebut, atlet-atlet asing bisa masuk tanpa pemeriksaan ketat karena datanya sudah di sistem autogate jauh sebelum gelaran tersebut dimulai.
”Intinya bagaimana imig-rasi bisa layani pemberian visa, izin tinggal dan lainnya dengan maksimal,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan adendum perjanjian antara Imigrasi dan BP Batam sangat penting untuk mempermudah pela-yanan arus lalu lintas orang dan barang di Batam.
”Dalam rangka kemudahan pelayanan imigrasi kepada para pelaku bisnis, dan dalam memberikan kepastian serta kenyamanan bagi calon-calon investor,” ungkapnya.
Kerja Sama dengan Kota Hohhot
BP Batam juga menandata-ngani pakta kerja sama dengan delegasi pengusaha dari Kota Hohhot, Tiongkok di Hotel Radisson Batam, Kamis (25/10). Dengan kerja sama ini, maka kedua belah pihak dapat sa-ling bertukar informasi terkait penjajakan kerja sama investasi di sektor industri maupun pariwisata.
”Kota Hohhot ini istimewa karena jadi bagian pengembangan perdagangan yang direncanakan Presiden (Tiongkok) Xi Jinping,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo saat konferensi pers.
Karena rencana Tiongkok menjadikan Hohhot sebagai pusat investasi dan perdaga-ngan baru, maka Pemerintah Kota Hohhot gencar membuka diri ke dunia.
”Mereka sangat agresif bangun Hohhot, sebagaimana halnya kita di Batam. Jadi, bentuk kerja sama ini adalah kerja sama FTZ Batam dengan kawasan pengembangan baru di sana,” paparnya.
Dari sisi perkembangan industri, Hohhot merupakan nomor dua terbesar di Tiongkok untuk industri pemerosesan produk susu.
”Pengelola kawasan industri di Batam sudah tertarik mengundang mereka ke sini,” ungkapnya.
Dalam kerja sama ini, ada tiga konten utama yang akan dilakukan baik oleh Hohhot maupun Batam. Pertama, mendorong investor dan pe-ngusaha di Batam untuk melihat Kota Hohhot dan sebaliknya.
”Tujuannya untuk mempelajari pariwisata dan investasi masing-masing,” katanya.
Kedua, rencana untuk memberikan pelatihan kepada delegasi Hohhot terkait bagaimana mengelola kawasan perdagangan bebas. Dan ketiga, yakni promosi bersama.
”Ini tak ada ikatan dari sisi pembiayaan dana dan seba-gainya. Ini dilakukan untuk keuntungan kedua belah pihak saja,” ucapnya.
Wali Kota Hohhot Feng Yuzheng menyambut baik kerja sama ini.
”Kami datang untuk melihat potensi Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” ungkapnya.
Orang Hohhot menganggap pasar Indonesia sangat besar dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil. (leo)
Sejumlah turis asal Korea naik bus saat tiba di Pelabuhan Internasional Batamcenter, Jumat (12/10). Para turis melakukan kunjungan untuk menikmati waktu liburan ke Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata akan fokus mengembangkan pariwisata di daerah cross border atau perbatasan 2019 mendatang. Yang mana, Batam adalah daerah utama yang masuk dalam program pengemba-ngan pariwisata.
”Semua negara-negara di dunia ini yang memiliki tingkat pariwisata tertinggi adalah negara-negara dengan kategori cross border. Nah, di Kepri khususnya Batam (potensinya) belum terolah dengan baik,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata, Guntur Sakti di Jakarta, Rabu (24/10) lalu.
Guntur mengatakan, untuk mewujudkan rencana ini, anggaran yang minim tidak boleh menjadi alasan. Pola pikir harus dibalik. Menurutnya, yang paling utama adalah kebijakan dan rencana yang matang lebih dulu, baru berbicara anggaran.
”Jadi, anggaran kita menganut function follow money, bukan money follow function. Rencana dibuat, anggaran dicari dan akan datang sendiri. Pola seperti ini yang harus dicari,” katanya.
Artinya, pemerintah harus menyusun grand strategi terlebih dulu. Menurutnya, kalau rencana kuat maka akan lebih gampang mencari anggaran. Ada beberapa sumber anggaran dari APBN, APBD dan pihak swasta atau bahkan dari masyarakat.
”Banyuwangi memberikan contoh yang baik bagi kita. Dimana pariwisata tumbuh dan berkembang di sana berbasis komunitas,” katanya.
Model seperti itu bisa diadopsi dengan cara yang berbeda di Kepri. Kementerian Pariwisata akan mengambil bebera-pa langkah untuk mewujudkan ini di 2019 dalam mewujudkan border tourism.
”Salah satunya adalah event. Tetapi yang paling utama yang menjadi tugas daerah adalah menciptakan rasa aman dan nyaman,” tambahnya.
Menurut Guntur, Batam adalah daerah pariwisata yang memiliki entry point terbanyak di Indonesia bagi wisatawan. Mulai dari pelabuhan laut dan bandara. Dan ini menjadi modal besar bagi Batam seba-gai daerah perbatasan.
”Jadi, bagaimana kita akan mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan event-event internasional yang melibatkan industri, dan masyarakat.
”Kebijakan strategis kedua adalah tourism hub. Dimana, pemerintah tidak lagi berpromosi langsung ke negara-negara luar.
Tetapi sudah dipetakan tiga negara yang bisa sebagai tempat pengalihan wisatawan ke Indonesia yakni Singapura, Malaysia dan Thailand. ”Kita akan jorjoran di tourism hub ini. Bagaimana para turis imengalihkan perjalanannya ke Indonesia, terutama tourism board,” katanya.
Kebijakan terakhir adalah Low Cost Carry Terminal (LCCT), yakni bandara memberi insentif kepada wisatawan. Misalnya, dengan memberi kemurahan tiket yang bekerja sama dengan pihak maskapai.
”Akan diberikan insentif bandara kepada turis. Dan ini sangat bagus menurut saya,” pungkasnya.(ian)
x.batampos.co.id – ”Jangan-jangan sebagian atau hakim-hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo.”
Sebaris kalimat bernada kekesalan itu ditumpahkan pakar komunikasi politik Universitas Indonesia Effendi Gazali di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (25/10). Dia kesal lantaran permohonannya untuk meniadakan ketentuan presidential threshold ditolak MK.
Selain yang diajukan Effendi, ada lima permohonan serupa yang ditolak MK. Mereka menggugat pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat mengusulkan capres-cawapres. Pasal itu mengatur, capres-cawapres hanya bisa diusulkan parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi DPR minimal 20 persen atau mendapat suara 25 persen pada Pemilu 2014.
”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman dalam amar putusannya.
Salah satu pertimbangannya, pengaturan syarat pencalonan presiden oleh parpol merupakan open legal policy atau kebijakan terbuka dari para pembuat UU. Selain itu, MK pernah memutus perkara serupa pada 2008 dan menolak permohonan pemohon.
Hakim konstitusi Arief Hidayat menjelaskan, upaya pengaturan presidential threshold juga bertujuan untuk mencegah sistem presidensial rasa parlementer. Yakni, presiden terpilih yang minim dukungan dari parlemen.
Pemberlakuan presidential threshold membuat capres dan cawapres sejak awal bisa memiliki gambaran dukungan parlemen, bahkan hingga bentuk kabinet.
”Dengan cara demikian, kompromi politik tidak sampai mengorbankan hal yang fundamental,’’ lanjutnya.
Dalam putusan yang dibacakan kemarin, dua hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Suhartoyo, menyatakan dissenting opinion atau berpendapat berbeda.
Putusan itu sulit diterima Effendi. Menurut dia, sistem pemilu kali ini berbeda sehingga seharusnya hakim mengabulkan permohonan mereka. ”Hakim MK harusnya menyadari bahwa kamilah yang mengajukan judicial review ke MK sehingga terjadi pemilu serentak,” ucapnya.
Konstruksi pemilu serentak yang diharapkan pun menjadi kacau. Effendi menuding kekacauan itu akibat presidential threshold yang dibuat pembentuk UU.
”Dan dipertahankan hakim MK dengan pembohongan publik,” ujarnya. Dia menambahkan, dirinya siap disomasi atas pernyataan tersebut.
Sementara itu, perwakilan pemohon lainnya, Denny Indrayana, menyebut putusan itu merupakan sikap MK sehingga tidak ada lagi harapan untuk meniadakan presidential threshold. Berharap kepada pembuat undang-undang pun, tutur dia, sulit.
”Karena ini sangat terkait dengan kontestasi, yang tentu ada strategi-strategi politik,” tuturnya.
Kesulitan itulah yang membuat pihaknya memilih jalur MK untuk bisa membatalkan pasal tersebut. Sebab, MK dinilai lebih independen dari berbagai kepentingan politik.
”Fakta bahwa sekarang positioning MK membenarkan bahwa presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi memupus harapan itu,” tambahnya.
Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menyambut baik putusan MK yang menolak gugatan uji materi presidential threshold.
”Itu sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ini,” kata Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding kepada Jawa Pos, kemarin.
Dia mengapresiasi putusan tersebut. Menurut dia, putusan itu adalah dasar bahwa apa yang dilakukan koalisi sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan UUD 1945. Untuk mengusung paslon presiden dan wakil presiden, harus dipenuhi syarat ambang batas. Semua pihak harus mematuhi putusan itu.
Mantan Sekjen PKB tersebut menerangkan, ada tiga pelajaran yang bisa diambil dari putusan MK. Pertama, ucap dia, tidak semua orang bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Selain itu, partai politik dituntut mempunyai threshold dalam mengusung capres-cawapres.
”Partai didorong untuk bekerja keras memenuhi ambang batas,” ungkap pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, itu.
Bukan hanya itu, lanjut anggota DPR tersebut, parpol juga dituntut melakukan koalisi dalam mengusung capres-cawapres. Mereka akan berupaya membentuk koalisi yang solid untuk meraih kemena-ngan dalam pesta demokrasi. Seperti koalisi yang sudah dibentuk parpol pengusung Jokowi-Ma’ruf.
Karding menyatakan, setelah ini tidak ada lagi perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden. Semua sudah jelas setelah MK mengeluarkan putusan.(byu/lum/c19/fat)
x.batampos.co.id – Persoalan defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali disinggung Presiden Joko Widodo. Kali ini, Jokowi mengisyaratkan untuk menyiapkan alokasi subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna menutup kekurangan yang dialami lembaga jaminan kesehatan nasional tersebut.
Isyarat itu disampaikan Jokowi saat membuka Muktamar XXX Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Kota Samarinda, Kalimatan Timur, Kamis (25/10). Dia menjawab tantangan yang disampaikan Ketua Umum IDI Ilham Oetama Marsis.
“Saya pikir di benak presiden sudah ada solusinya tapi Bapak belum mengemukakan. Nah, kami ingin mendengarnya di sini,” kata Ilham di-sambut antusias anggotanya.
Di atas podium, Presiden mengaku sudah belajar banyak mengenai persoalan BPJS. Dia juga mengklaim berpengalaman menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan sejak di Solo hingga di DKI Jakarta saat menjadi gubernur dalam waktu yang relatif cepat.
“BPJS ini sudah empat tahun. Perhitungan saya dua tahun, ini sudah empat tahun,” imbuhnya.
Lantas, bagaimana dengan tantangan IDI? Awalnya, Presiden mengaku tidak ingin menjawab di forum. Sebab, khawatir menimbulkan polemik. Dia lebih suka berbicara di forum internal bersama Dirut BPJS Fahmi Idris dan Ketua IDI Ilham Oetama Marsis.
Namun di akhir kalimat, Jokowi justru memberi sinyal bahwa negara punya kemampuan menutupi defisit. Menu-rutnya, subsidi energi yang ratusan triliun saja pernah bisa diberikan.
“Kita ingat bahwa yang namanya subsidi BBM, subsidi energi, itu pernah mencapai yang namanya angka Rp 340 triliun. Ini untuk kesehatan kok masa gak diberikan? Ya kira-kira jawabannya kurang lebih itu,” kata Presiden.
Ditemui usai acara, Jokowi mengatakan, dirinya akan mencari opsi untuk menyelesaikan persoalan BPJS Kesehatan. Sinyal pemberian subsidi semakin kuat saat Jokowi menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah mempelajari pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS Kesehatan.
“Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS. Yang paling penting selalu saya pesan pada BPJS, jangan sampai pelayanan kepada masyarakat jadi buruk,” ujarnya.
Ilustrasi / Dok. JPNN
Selain itu, lanjutnya, opsi lain yang tengah didorong pihaknya adalah memaksa BPJS untuk menyelesaikan persoalan tunggakan iuran. Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapat, untuk peserta kategori Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) seperti TNI/Polri dan PNS, dana yang dikelola justru tersisa.
“Seinget saya malah sisa tiga sampai empat triliun,” imbuhnya.
Sementara yang non-PBI, dia mengakui tunggakan cukup besar. Oleh karenanya, Jokowi berharap manajemen BPJS bisa melakukan upaya penagihan lebih gencar. “Di sini ada tagihan yang belum tertagih. Ini harus digencarkan. Ini yang harus ditagih,” tuturnya.
Selain persoalan pembayaran, Jokowi juga menuntut para dokter dan rumah sakit untuk mencari cara pencegahan penyakit. Sebab, berdasarkan data yang dia terima, tagihan khususnya untuk penyakit katastropik sangat besar. Di tahun 2017, klaim kasus penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, pengobatan kanker lebih dari Rp 3 triliun, klaim gagal ginjal Rp 2,22 triliun, dan klaim stroke Rp 2,21 triliun.
Untuk penyakit nonkatastropik, beberapa di antaranya juga cukup besar. Seperti klaim operasi katarak Rp. 2,65 triliun dan rehabilitasi medik visioterapi hampir Rp. 1 triliun.
“Betapa angka-angka ini harus kita cermati betul bagaimana menyelesaikan dan bagaimana mengatasi,” tuturnya.
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merespon rencana Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk BPJS Kesehatan.
’’Itu (pemberian subsidi, red) bagus,’’ kata Ketua DJSN Sigit Priohutomo di komplek DPR, kemarin.
Namun, dia mengatakan persoalan utama BPJS Kesehatan kebutuhan subsidi dan alokasi anggaran subsidi dari mana.
Lebih dari itu Sigit mengatakan perlu ada penerapan sistem baru di BPJS Kesehatan. Sistem baru ini terkait pembayaran tagihan kepada RS. Dia mengatakan BPJS Kesehatan seharusnya memiliki dana yang bersifat siap pakai atau likuid. Dana ini siap dikucurkan ketika ada RS mengajukan klaim biaya layanan.
Dengan adanya yang mudah dicairkan tersebut, tidak perlu menunggu ada tunggakan hutang yang besar di RS. Seperti beberapa waktu terakhir, defisit BPJS Kesehatan dinilai kronis, sebelum akhirnya mendapatkan suntikan dari pemerintah.
’’Jika kurang (utang, red) dulu, kemudian ditalangi, digantikan, atau sejenisnya, RS sudah bleeding (berkorban, red) dulu,’’ katanya.
Lantas berapakah besaran dana siap pakai atau dana likuid itu? Sigit mengatakan saat ini rata-rata biaya klaim yang dukucurkan BPJS Kesehatan kepada RS sekitar RP 7,5 triliun/bulan. Maka dana likuid yang tersedia di kantong siap pakai BPJS Kesehatan bisa sekitar RP 3,75 triliun.
Menurut dia upaya menutup atau menalangi defisit BPJS Kesehatan masih menimbulkan masalah. Sebab meskipun beberapa waktu lalu pemerintah sudah menutup defisit BPJS Kesehatan, nyatanya masih kurang. Karena suntikan dana dari pemerintah di bawah defisit riil BPJS Kesehatan.
’’Kalau kekurangan uang (defisit, red) bisa diganti. Tetapi kekurangan pelayanan kepada pasien ini bencana,’’ pungkasnya.
Sementara itu pihak BPJS Kesehatan belum bisa menanggapi lebih jauh kabar adanya subsidi itu. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf mengaku belum bisa memberikan komentar terkait dana subsidi tersebut.
’’Kan saya belum lengkap informasinya seperti apa,’’ jelasnya. Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menuturkan pemberian subsidi ke BPJS Kesehatan merupakan program positif. Dia mengatakan skema kucuran subsidi itu tetap ada aturan mainnya. Dede menceritakan sebelumnya subsidi BBM dicabut untuk dialihkan sebagai dana pembangunan infrastruktur. (far/wan/jun/jpg)
Berbagai pengalaman selama perjalanan 47 tahun telah memberikan warna bagi keluarga besar BP Batam dalam berkarya dan mengabdikan diri kepada masyarakat.
