Senin, 1 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11865

Hang Nadim Berbagi Pendapatan Parkir ke Pemko Batam

0
Sejumlah kendaraan keluar masuk dipintu gerbang parkir Bandara Hang Nadim Batam, F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Pihak Bandara Internasional Hang Nadim hanya berbagai pendapatan parkir dengan pihak Pemko Batam. Sementara pendapatan lainnya, masuk ke dalam kas negara. Salah satu contohnya yakni Passenger Service Charge (PSC).

“PSC itu kan include dengan tiket, pendapatan dari PSC masuk ke kas negara. Karena termasuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” kata Direktur Badan Usaha Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso, Kamis (8/11).

Sedangkan untuk parkir, Pemko Batam tidak menerima 100 persen. Karena ada rumusan pembanggian. Suwarso menuturkan Hang Nadim mendapatkan 39 persen dari pendapatan parkir selama sebulan. Lalu pengelola PT Adhil Parkir berhak atas pendapatan dari parkir sebanyak 61 persen.

Pemko Batam dapat dari mana?

“Dapatnya pembagian yang diterima PT Adhil. Pemko itu dapat 25 persen dari bagian yang diterima pengelola parkir (PT Adhil Parking),” tuturnya.

Saat ditanya berapa pendapatan sebulan parkir Bandara, Suwarso menuturkan sedang tidak memegang data. Namun, secara umum parkir Bandara Internasional Hang Nadim pendapatannya dikisaran puluhan juta rupiah perbulannya.

“Saat ini tidak banyak lagi, segitulah kira-kira. Kalau pastinya, saya harus tanyakan ke pihak marketing dulu,” ungkapnya.

Turunnnya pendapatan parkir bandara Hang Nadim, tak dipungkiri akibat pemberlakuan aturan Drop Off.

Dari pantauan Batam Pos di Bandara Internasional Hang Nadim, pengunjung memilih tidak berlama-lama di kawasan bandara. Hal ini diakui oleh Dicky, warga Batubesar.

“Kalau ke bandara saya selalu usahakan tak lebih dari 15 menit. Karena kan cuman ngantar saja,” pungkasnya. (ska)

Objek Retribusi Meningkat, Pemko Batam Tak Tambah Satgas

0
Petugas kebersihan merapihkan sampah-sampah di tempat penampung sementara Bengkong Sadai, Senin (20/8/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam tidak akan menambah kekuatan satuan petugas (satgas) pelayanan pengangkutan sampah tahun 2019 mendatang.

Kepala Bidang Persampahan, DLH Batam, Faisal Novrieco mengatakan jumlah satgas yang akan bertugas tahun depan masih sama. Saat ini sedikitnya 904 satgas bekerja melayani pengangkutan sampah hingga kebersihan jalan.

“Kita maksimalkan yang ada dulu,” kata dia, Kamis (8/11).

Ia menyebutkan setiap saat terjadi peningkatan tonase sampah seiring dengan pertumbuhan perumahan dan perpindahan pendududuk. Seperti daerah Batamcenter dan Seibeduk yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi.

“Objek sampah sudah pasti bertambah, makanya kita siapkan formula agar tidak terjadi masalah pengangkutan sampah di tahun depan,” ujarnya.

DLH berencana menambah titik pengangkutan satu armada guna memaksimalkan pengangkutan sampah. Ia menyebutkan saat ini satu armada melayani 25 titik pengangkutan sampah, ke depan akan ditingkatkan menjadi 30 titik.

Opsi lain yang juga akan dijalankan tahun depan yaitu penambahan tonase sampah satgas ke TPA punggur. Kalau saat ini petugas tersebut mengangkut 3.5 ton akan dinaikkan menjadi empat ton setiap harinya.

“Ya mau tidak mau satgas kami harus bekerja ektra di tahun depan. Berat memang. Tapi kaki sudah komitmen menjaga kebersihan kota Batam ini,” ujarnya.

Disinggung mengenai penambahan armada, Faisal mengaku tetap memaksimalkan armada yang ada. Kondisi armada yang rusak terus diperbaiki.

“Ya karena kondisi anggaran tidak memungkinkan saat ini. Tapi tahun ini kami kan sudah beli bin baru. Tak ada lagi bin yang bolong-bolong,” bebernya.

Ia berharap dengan keterbatasan ini tidak ada masalah pengangkutan sampah di tahun 2019. Pihaknya berupaya menyiasati kekurngan ini dengan memaksimalkan kinerja satgas dan armada yang ada saat ini.

“Memang berat tapi dengan komitmen kerja yang sudah ada, kami berharap semua berjalan tanpa masalah,” tutupnya.(yui)

Disdukcapil Turun ke Sekolah, Ajak Pelajar Miliki KTP

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Disdukcapil) terus lakukan rekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke Sekolah Menegah Atas atau sederajat untuk mendata siswa yang sudah berumur 17 tahun, dimana datanya nantinya akan didataftarkan menjadi pemilih tetap untuk pemilu 2019 mendatang. Dari agenda yang sudah disusun Disdukcapil pendataan kesekolah akan dilansanakan hingga desember 2018. Kamis (8/11).

Dari pantauan Batampos saat mendatangi SMA 1 Batam, Sekupang, Zulbaidah Wakil Kepala Sekolah bagian humas menjelaskan antusias siswa-siswi yang sudah didata oleh Disdukcapil untuk pembuatan KTP yang selanjutnya didaftarkan menjadi pemilih tetap pada pemilu 2019.

“Mereka terlihat senang Karena mereka tau sudah memiliki KTP dan hak pilih untuk pemilu mendatang, jadi mereka begitu semangat saat perekaman KTP elektronik,” ujarnya di ruangan wakil kepala sekolah.

Lebih lanjut Ia menjelaskan dari pihak sekolah memang tidak pernah mengarahkan para murid untuk memilih salah satu calon. Pihak sekolah hanya menyadarkan para murid bahwa mereka sudah memiliki hak pilih.

“Agar menggunakannya sesuai hati nurani masing-masing,” ungkapnya.

Rachmad Pramuda siswa SMA 1 Batam kelas 12 IPA 2 mengaku senang jika tahun 2019 sudah bisa mengikuti pesta demokrasi dan bisa berkontribusi untuk negara sendiri melalui hak suara yang ia berikan dalam pemilu.

“Sangat senang karena ini pemilu perdana saya,” ujarnya dengan penuh semangat.

Sama halnya dengan yang diutarakan Achmad Zainudin Arma teman satu kelas Rachmad mengaku senang namun Ia mengakun belum mengerti terkait mekanisme pencoblosan nantinya, Ia berharap akan ada sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umun (KPU).

“Agar tidak salah dalam pencoblosan yang akhirnya hak suara kami hangus,” harapnya.(cr2)

Operasi Zebra Juga akan Digelar Malam Hari

0

batampos.co.id – Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, pelaksanaan Operasi Zebra 2018 di Kota Batam tidak hanya dilakukan pada pagi dan siang hari. Namun, operasi itu juga akan digelar pada malam hari.

Operasi Zebra pada malam hari dilakukan pada pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB serta 01.00 WIB hingga 02.00 WIB. Upaya itu dilakukan untuk memaksimalkan operasi, sehingga pengendara bisa tertib berkendara kapan pun waktunya.

“Saya sedang persiapkan waktunya. Nanti akan ada beberapa titik yang akan kami persiapkan dalam menggelar operasi itu. Karena malam itu banyak pengendara yang belum mentaati aturan lalu lintas,” ujar Putu.

Bukan hanya menindak pengendara bandel, Operasi Zebra pun menindak kendaraan yang membawa muatan lebih. Bahkan, Operasi Zebra juga menyasar pengemudi yang mungkin membawa narkoba.

“Kendaraan tak sesuai ketentuan akan kami tertibkan. Baik itu kendaraan pribadi, angkot maupun kendaraan lainnya. Saat dilaksanakan itu juga kami gandeng instansi terkait seperti Dishub Batam,” katanya.

Ia mengatakan, Operasi Zebra pada malam hari akan dilakukan tidak di tempat yang gelap, melainkan pada tempat yang memang rawan pelanggaran lalu lintas. Target operasi adalah untuk mengingatkan kembali pada masyarakat soal pentingnya tertib berkendara dan guna mengurangi korban kecelakaan di jalan.

“Targetnya, masyarakat tertib kemudian mengurangi korban lalu lintas. Tidak hanya saat digelar operasi rutin saja, tapi juga tertib atas kesadaran sendiri,” imbuhnya. (gie)

Kemendag Tutup Empat Broker Properti Bodong, Belasan Tahun Beroperasi Tak Kantongi Izin

0

batampos.co.id – Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan menutup sekaligus menyegel empat perusahaan broker properti di Batam hasil dari razia belasan perusahaan broker properti di Batam, Kamis (8/11).

Empat broker properti yang ditutup tersebut adalah PT NJ yang merupakan perusahaan modal asing (PM) yang berlokasi di kawasan ruko Komplek Raflesia Raflesia Batamkota, serta tiga perusahaan modal dalam negeri seperti perusahaan berinisial PT O, PT IT serta PT PDS.

Keempat broker properti tersebut ditutup sekaligus disegel karena kedapatan tak mengantongi izin bidang perdagangan yakni izin usaha perantara perdagangan properti (SIUP4) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Setiap broker properti menurut Direktur Tertib Niaga Kemendag, Wahyu Hidayat, wajib meiliki SIUP4 sesuai Permendag Nomor 5/M-DAG/PER/7/2017 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. Dimana setiap perusahaan perantara perdagangan properti wajib mengantongi SIUP4.

“Siapapun pelaku usahanya, jika kedapatan melanggar peraturan dan perundang-undangan, pasti akan kami tertibkan,” ujar Wahyu.

Kepada keempat broker properti yang kedapatan tak mengantongi izin tersebut, Wahyu menegaskan, para pelaku usaha ini diancam dengan pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur pelaku usaha melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Kemendag yang ancaman pidana penjarangnya maksimal empat tahun ataupun dengan paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Aggrijono juga ikut turun meninjau temuan empat broker properti tak berizin yang ada di Batam.

“Kemendag akan terus mengawasi dan menindak terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku, dan akan diberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggarnya,” terangnya.

Sementara salah satu staf administrasi perusahaan broker properti yang tak mengantongi perizinan lengkap, Xeni mengatakan perusahaan tempatnya bekerja memang sudah mengantongi perizinan, tapi untuk SIUP4 memang diakui belum dikantonginya.

“Ini nanti akan kami urus semua perizinannya. Kalau boleh jangalah dipasangi segel di kantor kami, biar kami bisa beraktivitas sembari kami akan mengurus SIUP4 itu pak,” ujar Xeni memohon ke petugas dari Kemendag.

Seperti perizinan broker properti PT Naga Jaya misalnya. Setelah disidak, lanjutnya, izin yang dikantongi ternyata merupakan izin tahun 2003 yakni mengenai bidang usaha kegiatan ekspor impor, bukan untuk kegiatan broker properti.

“Coba lihat sendiri, mereka beroperasi menjadi broker properti sejak 2003 sampai sekarang tak mengantongi perizinan. Itu kan sudah menyalahi aturan hingga belasan tahun lamanya. Kalau alasannya pengurusannya sulit, rumit lama, itu alasan saja. Masak sudah belasan tahun tak mengurus perizinan,” ujar Veri.

Tak hanya menutup dan menyegel empat perusahaan broker properti saja. Rombongan Kemendag ini juga menyegel empat gudang dan toko mainan yang tersebar di beberapa tempat dan kawasan pergudangan seperti di Batuampar dan Seipanas.

Dari hasil sidak tersebut di gudang dan toko mainan, mereka kedapatan memasukkan barang atau mainan yang tak berstandar SNI dan ketentuan perdagagan atau izin edar lainnya.

“Mainan anak sebanyak puluhan ribu jumlahnya ini hampir semuanya diimpor dari Cina yang tak ber SNI yang seharusnya wajib SNI. Kami segel dan sita nantinya mainan ini demi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup. Istilahnya kami ingin melindungi konsumen,” tegas Direktur pengawasan barang beredar dan jasa Ditjen perlindungan konsumen dan tertib niaga Kemendag,” Ojak Simon Manurung.

Gudang maupun toko mainan yang ikut disegel seperti Toko CKS di ruko Komplek Inti Batam Seipanas, Toko VCT di Penuin Center, Gudang PT JMP di kawasan pergudangan Union Batuampar, serta Toko IM yang berada di ruko Tanah Mas.

Gudang dan toko mainan yang disegel tersebut tak mengantongi SPPT-SNI dan tak meiliki nomor pendaftaran barang (NPB).

“Kami minta para pemilik barang ini kooperatif dan memenuhi panggilan untuk diperiksa penyidik nantinya. Yang jelas bila mereka tak bisa menunjukkan semua dokumen sesuai ketentuan yang berlaku, maka bisa kami tingkatkan ke proses penyidikan,” terang Ojak.

Sekedar informasi, bahwa SNI wajib sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, dalam rangka perlindungan konsumen.(gas)

Semakin Langka, Pembelian Solar Dibatasi

0
Kendaraan Antre solar
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kian langka di Batuaji dan Sagulung. Warga semakin sulit mendapatkan pasokan solar. Jikapun ada, warga harus berjuang ikuti antrean panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang memiliki stok solar.

Ini terjadi karena pendistribusian solar tidak merata di semua SPBU. Jika satu SPBU memiliki stok solar maka SPBU lainnya kosong.

“Begini terus selama dua minggu terakhir ini. Susah kali mau beli solar. Adapun (di SPBU) harus antre panjang. Seperti hari ini, terpaksa antre di sini (SPBU Genta III) karena SPBU lain terdekat kosong semua,” ujar Febri, sopir truk, Kamis (8/11) siang.

Penuturan sopir truk itu sesuai dengan pantuan Batam Pos di lapangan. Dari lima SPBU yang ada di sepanjang jalan R Suprapto hingga jalan brigjen Katamso Tanjunguncang hanya dua yang terlihat melayani pembelian solar. Tiga lainnya sepih karena stok solar habis. Dua SPBU yang ada stok solar itu SPBU Genta III dan SPBU Tembesi. Antrean kendaraan berbahan bakar solar mengular hingga ke jalan raya di dua SPBU tersebut.

Situasi ini menyulitkan petugas SPBU yang memiliki stok solar untuk melayani pembeli. Mereka terpaksa membetasi pembelian solar baik yang beli menggunakan wadah untuk kepentingan nelayan dan masyarakat pulau ataupun yang langsung isi ke tanki kendaraan. Untuk kendaraan pengisian dibatasi maksimal 40 liter perhari (termasuk jenis truk). Sementara untuk nelayan yang beli menggunakan wadah dibatasi hanya 148 liter persatu pemegang surat rekomendasi dari dinas terkait.

“Biasanya sampai 400 liter sekali beli tapi sekarang dibatasi hanya tiga jerigen saja (148 liter) persatu surat rekomendasi ini,” ujar Sudin, nelayan asal pulau Galang di SPBU Tembesi, kemarin.

Pembatasan ini dibenarkan oleh pihaks SPBU sebagai upaya untuk mengakomodir semua mendaraan yang antre di pompa pengisian solar.

“Kalau tak dibatasi nanti tak kebagian orang yang antre atau datang belakangan,” ujar Sumadi, petugas SPBU Tanjunguncang, kemarin.

Padahal kata Sumadi, stok solar yang didatangkan dari Pertamina masih normal seperti biasa yakni sekitar 16 kilo liter perhari. Namun karena permintaan meningkat maka stok solar cepat habis dan terkesan langka atau dikurangi.

“Permintaan yang meningkat. Mungkin karena SPBU lain habis makanya saat disini ada pada kesini semua orang,” ujarnya. (eja)

Peserta Tes CPNS Keluhkan Passing Grade Tinggi

0
Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Peserta tes CAT mengeluhkan pelaksanaan rekruitmen CPNS tahun 2018. Seorang di antaranya, Hendra mengatakan passing grade terlalu tinggi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Untuk diketahui bagi peserta umum, nilai ambang batas jika dirinci yakni Tes Intelegensi Umum (TIU) yakni 80, Tes Wawasan Kebangsaan 75 serta Tes Karateristik Pribadi (TKP). Totalnya 298. Adapun waktu yang diberikan yakni 90 menit untuk menyelesaikan 100 soal pada tiga jenis tes tersebut, salah satu tes tak penuhi ambang batas dipastikan tidak lulus.

“Apalagi TIU, perlu waktu cukup isinya. Waktu itu tak cukup buat kami,” kata guru honorer yang ikut tes di sesi kedua, kemarin ini.

Maka tak heran, menurutnya, sangat banyak yang tidak lulus, pada sesinya saja hanya dua orang yang lulus. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali pelaksanaan tes tersebut. “Mana tahu bisa diulangi lagi,” harapnya.

Selain harapan tersebut, ia mengaku juga berharapa kejelasan rekruitmen P3K yang dijanjikan oleh pemerintah.

“Yang pegawai kontrak itu (P3K) itu kan belum jelas juga, kami masih tunggu informasinya juga,” kata dia.

Minimnya yang lulus bukan taidak mungkin kuota CPNS Batam kelak akan kosong. Terkait ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan akan melaporkan dan meminta arahan ke Kemenpan RB. Ia mengaku paham tes CPNS merupakan wewenang pemerintah pusat, namun ia mengungkapkan ingin mengajukan penurunan passing grade. “Mungkin saja, misal hari ini passing grade 290, jadikan 200,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin juga mengatakan pemerintah daerah meminta kebijakan panselnas karena jumlah peserta yang lolos passing grade (ambang batas nilai) masih sedikit.

“Kalau lihat realisasi per hari mungkin tidak tercapai kuota. Maka kita minta ada kebijakan. Apakah itu nanti di-ranking atau bagaimana, tergantung kebijakan panselnas,” kata Jefridin.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam, M Syahir mengatakan hingga hari ke-13 pelaksanaan SKD baru 114 peserta lolos passing grade. Padahal jumlah peserta tes sudah mencapai 3.100 orang dari total 5.399 peserta yang lolos seleksi administrasi. Sedangkan kuota CPNS Pemko Batam tahun ini berjumlah 363 formasi.

Sementara itu Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Andrayanti mengungkapkan belum ada pembicaraan terkait rekruitmen P3K. Menurut dia soal teknis rekruitmen pegawai ini belum diketahui, apakah akan tes seperti CPNS atau tidak.

“Belum tahu (tes atau tidak). Belum ada pembicaraan,” ungkap dia.

Ia menilai keputusan ada ditangan presiden dan Kemenpan RB dan belum turun di BKN ataupun ke daerah. “Masalah P3K belum. Kami belum bisa sampaikan, masih ada di presiden dan Menpan RB,” imbuhnya. (iza)

Properti Di Atas Lahan Tidur Harus Didukung Kebijakan

0
foto: batampos.co.id / dalil harahap

batampos.co.id – Pengembang menyambut baik masuknya investasi properti yang akan dibangun diatas lahan tidur. Setelah itu, investasi baru ini harus didukung dengan sejumlah regulasi yang dapat mempermudah pembangunan properti.

Namun, Badan Pengusahaan (BP) hanya akan memberikan waktu hingga tiga tahun bagi pengembang untuk membangun properti diatas lahan tidur tersebut.

“Saya mengerti bahwa BP menuntut keseriusan dari pengusaha. Tapi jika begitu, maka pemerintah juga harus mendorong mereka dengan sejumlah kebijakan yang memberikan kemudahan,” ungkapnya.

Investasi properti yang akan ditanamkan di atas lahan tidur bernilai sebesar Rp 343 miliar. Achyar mengatakan bahwa dengan dana sebesar itu, kemungkinan pengusahanya akan membangun gedung tingkat tinggi seperti apartemen, kondominium dan lainnya.

“Membangun apartemen dalam dua hingga tiga tahun bisa saja selesai. Tapi itu berarti mereka kerja selama 24 jam,” ungkapnya.

Belum lagi pengembang harus mensurvey pasar properti di Batam. Saat ini, banyak gedung tingkat tinggi dibangun di Batam. Contohnya proyek Apartemen Pollux, kemudian ada Oxley, Citra Plaza dan lainnya.

“Membangun properti itu juga harus memperkirakan segmentasi pasarnya. Jika bangun gedung tingkat tinggi, maka di Batam sudah banyak penuh pasarnya. Kan sayang kalau dibangun tapi tak ada pasarnya,” ungkapnya.

Makanya, cara lain yang diperlukan adalah dengan memberikan kemudahan lewat regulasi. Salah satunya adalah mempercepat perizinan terkait lahan dan mempermudah kepemilikan asing terhadap properti di Batam.

Sebelumnya, BP Batam memang menyetujui rencana investasi properti sebesar Rp 343 miliar di atas lahan tidur di Batam.

“Sekarang investor silahkan berjanji. Janji itu akan dijadikan adendum. Baru kami akan evaluasi berdasarkan janji tersebut,” ungkap Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo.

Dengan kata lain, BP Batam akan mengawasi proses pembangunan properti di atas lahan tidur sesuai dengan jangka waktu yang sudah disetujui.

“Jika bangun 500 unit rumah contohnya, dua hingga tiga tahun itu sangat logis. Tapi ada juga yang minta waktu pembangunan hingga tahun 2092 diatas lahan 50 hektar, ya kami tak mau,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan pembangunan properti, khususnya perumahan jangan dibuat bertahap-tahap. “Rumah tak bisa tahap-tahap. Kalau tahap pertama laku sekian persen, maka bisa lanjut tahap kedua tanpa menunggu rumah tahap pertama selesai terjual semua,” pungkasnya.(leo)

PGN Tangani Pasokan Gas Pertamina

0

batampos.co.id – Perusahaan Gas Negara (PGN) kini menjadi bagian dari keluarga besar Pertamina. Pertamina menjadi induk dari PGN yang nanti akan berperan sebagai sub holding gas. Sehingga semua bisnis gas akan dilakukan PGN bersama dengan anak perusahaan Pertamina yaitu Pertagas.

“Integrasi antara PGN dan Pertagas mudah-mudahan bisa direalisasikan pada pertengahan Desember 2018 palng lambat,” kata Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di Kantor PGN Batam dalam acara Media Visit and Sharing Session bersama Dirut PGN Tbk, Kamis (8/11/2018).

Kolaborasi ini berdasarkan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72/2017 tentang pengukuhan PGN sebagai sub holding gas Pertamina. Peran Pertamina yang menjadi pemegang kepemilikan saham PGN sebanyak 57 persen akan menjadi regulator penentu arah kebijakan.

“Mengapa sub holding gas dibentuk. Karena dulu Pertagas dan PGN selalu bersaing sehingga rantai distribusi gas tidak berjalan maksimal,” paparnya.

Disamping itu, infrastruktur pipa gas yang berbeda antara keduanya menyebabkan tidak meratanya harga gas. Dan hal tersebut sangat dirasakan sekali oleh sektor industri yang masih membutuhkan penyangga dari sisi pasokan bahan bakar.

Jadi dengan bersatunya Pertagas dan PGN, maka dapat meningkatkan utilisasi infrastruktur dan memperkuat rantai pasok.

“Semuanya jadi satu seperti pipa transmis dan distribusinya sehingga bisa lebih meningkatkan utilitas serta efisiensi bagi keduanya,” katanya.

Gigih memperkirakan nilai tambah yang diperoleh dari integrasi ini bisa mencapai 65 hingga 77 juta Dolar Amerika. Sedangkan pertumbuhan bisa meningkat empat kali lipat tiap tahunnya.

Lalu apa saja rencana jangka panjang yang akan dilakukan PGN bersama dengan Pertagas. Pertama mengembangkan jaringan gas (Jargas) untuk menggantikan gas Liquid Petroleum Gas (LPG).

“Jargas itu nanti gantikan LPG yang sekarang masih diimpor dan masih disubsidi. Itu jadi beban negara. Dengan beralih ke Jargas, maka akan menghemat devisa negara,” kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo.

Dilo mengatakan tiap tahun pemerintah mengimpor lima juta metrik ton LPG pertahun dari total kebutuhan 7 juta metrik ton.

“Kalau bisa dikonversi dengan jargas, maka akan menjadi keuntungan yang besar bagi PGN dan Pertamina,” katanya.

Untuk saat ini harga Jargas adalah Rp 4.250 per kubik atau jika dikonversi ke Dolar Amerika menjadi 8,5 Dolar Amerika per MMBTU.

Jargas dianggap lebih efisien dibanding LPG karena mengalirkan gas secara langsung dari sumur gas melalui pipa distribusi yang dialirkan ke rumah-rumah.

Batam tahun ini mendapat jatah 15 ribu sambungan. Dilo mengatakan jika suatu daerah membutuhkan tambahan sambungan, maka sebelumnya harus merencanakan pemetaan lokasi untuk pemasangan dimana saja. “Tidak bisa ujuk-ujuk langsung minta ke PGN untuk menambah sambungan. Harus ada desainnya dulu,” paparnya.

“Sedangkan untuk Liquid Natural Gas (LNG). Kontraknya saja enam juta ton. Kalau turun ke sub holding gas, maka PGN akan tangani itu juga,” ungkapnya.

Dilo yakin dengan bergabungnya dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, maka ketersediaan pasokan gas untuk kebutuhan rumah tangga dan industri akan terjamin. (leo)

ATB Batam Jadi Top Speaker dalam Pesta Infrastruktur Terbesar IIW 2018

0
Presiden Direktur ATB Batam Benny Andrianto menyampaikan materi ATB Best Water company Best Practice and Lesson Learned dihadapan peserta Infrawater Indonesia Conference 2018

Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2018 merupakan ajang pameran infrastruktur terbesar dan terlengkap yang berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 31 Oktober 2018 hingga 2 November 2018 di Jakarta International Expo (JIExpo).

IIW 2018 yang memasuki tahun keenam pelaksanaannya ini, menyajikan platform yang dihadiri oleh banyak kalangan profesional dari berbagai negara dalam satu lokasi pameran. Para pengunjung berkesempatan untuk membangun koneksi, peluang bisnis baru, mendapatkan pengetahuan baru akan dunia infrastruktur Indonesia serta meningkatkan daya saing di kelas dunia. Kemajemukan peserta IIW 2018 juga memberikan gambaran terhadap produk-produk serta teknologi baru yang mampu mendongkrak industri infrastruktur Indonesia.

Event yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo ini mengadopsi konsep show-within-a-show dengan mengusung 6 pameran dagang vertikal dalam ruang lingkup sektor infrastruktur antara lain InfraEnergy Indonesia, InfraPorts Indonesia, InfraSecurity Indonesia, InfraRail Indonesia, InfraWater Indonesia dan Special Economic & Industrial Zones (SEIZ).

Selain pameran dagang, IIW 2018 juga menghadirkan konferensi dengan topik antara lain Infrafinance Conference, Infraenergy Conference, Infraport Conference, Infrarail Conference, Infrawater Conference, Infrasecurity Conference, SEIZ Conference dan Trenchless Tech Indonesia Conference. Ada 131 partisipan dari 11 perusahaan BUMN, 72 perusahaan swasta nasional dan 48 perusahaan internasional yang berasal dari 10 negara di kawasan Asia dan Eropa mengikuti IIW 2018.

Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto Antonius didaulat sebagai Top Speaker dalam Infrawater Indonesia Conference. ATB dianggap mampu memberikan insight dan menjadi pelopor bagi pengelolaan air yang produktif, efisien dan efektif karena memiliki best practice system sehebat ATB Integrated System (AIRS) dan Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Selain ATB, Infrawater Indonesia Conference juga menghadirkan pembicara ahli dari Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), PT Aetra Tangerang, PAM Jaya dan Dirjen Cipta Karya.

Teknologi AIRS dan ATB SCADA 4.0 terintegrasi memungkinkan petugas ATB melakukan kendali dan pengawasan jarak jauh terhadap proses produksi dan distribusi yang berlangsung di setiap Instalasi Pengolahan Air. Melalui perangkat SCADA, operator dapat mendeteksi kekuatan aliran dan tekanan air, debit air, kapasitas dan kualitas air yang diproduksi dari satu tempat.

SCADA berperan penting dalam upaya ATB menurunkan tingkat kebocoran dengan cara mengoptimalkan manajemen sumber daya, energi dan pembiayaan. Hal ini sangat menguntungkan baik ATB maupun pelanggan karena dengan rendahnya tingkat kebocoran membuat pelanggan menerima pelayanan prima dari ATB. Teknologi AIRS dan SCADA 4.0 yang dibangun ATB menjadikan ATB sebagai pelopor dan benchmark dalam lingkup inovasi teknologi baik skala nasional maupun internasional.***