Senin, 1 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11866

Wisata Pantai Lingga Menjanjikan

0

batampos.co.id – Kabupaten Lingga terus berbenah, salah satunya bidang pariwisata. Mereka berusaha menata tempat wisata yang ada terutama di Pulau Singkep yang kini menjadi lirikan sejumlah pengusaha untuk dijadikan kawasan wisata.

Karena Singkep adalah daerah kepulauan, wisata yang paling diminati adalah wisata bahari. Apalagi kawasan pantai di Singkep tidak kalah dengan kawasan wisata lainnya yang ada di luar daerah.

Pantai Singkep yang panjang memiliki butiran pasir halus yang putih, memanjakan setiap orang yang berjalan dan menikmati keindahan pantai di Pulau Singkep.

Salah satu lokasi yang saat ini telah dijadikan kawasan wisata adalah kawasan pantai di Desa Lanjut. Setidaknya ada tiga pemilik lokasi telah membuka kawasan itu menjadi kawasan wisata yang ramah bagi siapa saja yang berkunjung ke pantai tersebut.

“Ada Pantai Payung, Pantai Marquez dan baru buka lagi pantai milik Abdul Gani Atan Leman,” kata Ramat salah seorang warga lanjut yang senang wilayahnya lebih berkembang dengan kawasan wisata, Rabu (7/11/2018) pagi.

Tiga pantai atau kawasan wisata yang baru saja buka itu bahkan telah menyedot sejumlah wisatawan lokal untuk menikmati keindahan pantai yang ada di sana. Selain itu, ketiga kawasan juga menjual spot yang sangat digandrungi masyarakat untuk berfoto, dan sering ditampilkan di media sosial.

Terlebih pantai milik Abdul Gani Atan Leman yang belum dibuka untuk umum ini, rencananya akan diperuntukkan bagi wisatawan manca negara yang hendak menghabiskan waktu di Pulau Singkep. Saat ini, Gani telah membangun sejumlah pondok dan villa serta bangunan utama diperuntukkan bagi pengunjung agar dapat bersantai.

“Selain itu kami juga akan menyiapkan sejumlah fasilitas lainnya agar wisatawan lebih nyaman tinggal di sini,” ujar Gani.

Saat ini Gani sedang membangun pelantar yang menjorok jauh ke laut. Walau menelan anggaran besar, pelantar ini nantinya akan digunakan bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu untuk bersantai terutama bagi pengunjung yang suka memancing ikan. (wsa)

Perjuangan Karyawan PT Nagano Dapatkan Hak

0

batampos.co.id – Puluhan karyawan PT Nagano masih bertahan menjaga aset perusahaan yang berada di kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Seibeduk. Semenjak ditinggal begitu saja oleh pihak menajamen ke Jepang awal September lalu, mereka memutuskan untuk tetap menjaga aset perusahaan asal Jepang itu agar tidak keluar dari lokosi perusahaan.

Itu dilakukan karena gaji bulan Agustus dan hak-hak mereka yang lain belum dibayar oleh pihak manajemen. Total tunggakan yang belum dibayar pihak manajemen mencapai Rp 5,5 miliar.

“Tapi belum ada hasil juga. Sampai hari ini belum dibayar sepeserpun,” ujar Hamida, seorang karyawan di lokasi perusahaan, Selasa (6/11).

Hamida dan puluhan karyawan lain memilih bertahan menjaga aset karena mereka sangat membutuhkan uang dari tunggakan gaji dan hak-hak mereka itu.

“Bukan sedikit angkanya. Per orang untuk yang kerja diatas sepuluh tahun diatas Rp 100-an juta pasangonnya,” ujar Hamida.

Meskipun sudah dua bulan berlalu, mereka masih menggantungkan harapan agar hak-hak mereka segera dipenuhi oleh pihak manjemen.

“Kami nggak nyerah mas. Karena ini harapan satu-satu buat lanjutin hidup kami kedepan. Kalau kerja di PT lain tak bisa lagi karena umur sudah tak memungkinkan lagi. Kalau dibayar tunggakan ini, kami bisa buka usaha atau modal buat pulang kampung,” kata Hamida yang diiyakan rekan-rekannya yang lain.

Selama dua bulan terakhir ini kata Hamida mereka silih berganti berjaga di depan perusahaan. Malam hari dijaga oleh kaum pria dan siang hari kaum wanita.

foto: batampos.co.id / adil

“Masih kerja kami sepertinya karena bagi tiga shift untuk jagain aset ini. Kalau tak jaga nanti diambil diam-diam,” ujar Hamida.

Situasi mereka saat ini kata Hamida sudah cukup sulit. Karena tak berpenghasilan lagi mereka tidak lagi membuka dapur umum di depan perusahaan seperti sebulan sebelumnya. Itu karena pasokan makanan dan minuman yang disediakan secara bersama sudah habis. Sebulan belakangan mereka harus bawa bekal masing-masinga dari rumah untuk makan di lokasi perusahaan.

“Bawa bontot (bekal, red) sekarang mas. Tak ada modal,” ujarnya.

Selama menjaga aset perusahaan, karyawan khususnya kaum ibu-ibu mengisi kesuntukan dengan merangkai tas atau topi dari benang agar bisa dijual.

Pantuan Batam Pos siang kemarin, Hamida dan empat rekannya yang lain terlihat sibuk merangkai benang yang dibeli dari toko untuk membuat tas ataupun topi dan aksesoris lainnya.

“Biar tak ngantuk. Habis kerjanya cuman duduk jagain gini aja,” kata Hamida.

PUK FSPMI PT Nagano Sari Astuti, mengakui sampai siang kemarin belum ada etikad baik dari pihak manajemen atas hak-hak mereka. Bahkan janji piham manajemen mengirimkan sejumlah uang untuk pembayaran gaji bulan Agustus juga belum ditepati.

“Belum ada sama sekali mas,” ujar Sari.

Sari menambahkan, saat ini keadaan ekonomi puluhan karyawan di sana sudah sangat sulit. Sebagian karyawan yang masih berstatus kontrak ada yang mulai menyerah. Mereka memilih untuk mencari pekerjaan lain dan pulang kampung. Sementara karyawan tetap tidak punya pilihan lain selain bertahan menjaga aset perusahaan yang nilainya hanya sekitar Rp 500 juta itu.

“Sampai hari ini aset belum ada yang keluar satupun. Semoga secepatnya ada yang mau beli sehingga uangnya bisa dibagi untuk kami semua,” ujar Sari.

Disinggung tentang perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas Ketenaga Kerjaan kota Batam, karyawan disana mengaku sepertinya tak ada lagi. Pihak Disnaker sibuk saat awal kejadian saja. Belakangan sudah tidak diperhatikan lagi. “Sekarang jarang ke sini. Komunikasipun tidak ada lagi. Nggak tahu lagi harus bagaimana nasib kami ini,” kata Hamida.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, 54 karyawan PT Nagano ditinggalkan begitu saja oleh pihak manajemen. Pihak manajemen kabur begitu saja ke Jepang sejak, Rabu (4/9) lalu. Karyawa ditinggalkan begitu saja tanpa terlebih dahulu membayar tunggakan gaji bulan Agustus dan pasangon. (eja)

Pemko Batam Bagikan 6 Ribu Paket Sembako Murah

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bagikan 6.000 paket sembako murah kepada warga Kecamatan Batam Kota. Sembako bersubsidi itu ditebus warga seharga Rp 50 ribu dengan perkiraan harga pasar Rp 99.650.

Sekretaris Camat Batam Kota, Tri Eka Jauhari paket sembako murah yang didistribusikan terdiri dari Beras 5 Kg, Minyak Goreng 2 liter dan Gula 1 Kg dengan total 6.000 paket. Pembagian sendiri dilakukan secara bertahap.

“Hari ini ada dua titik di daerah Batam Kota, pasar Mega Legenda mulai pukul 09.00 WIB dan Taras mulai pukul 10.00 WIB,” kata Tri, Rabu (7/11).

Ia menjelaskan dari dua titik bazar sembako murah, ada ribuan paket sembako yang siap dipasarkan bagi masyarakat. Untuk di pasar Mega Legenda sebanyak 2.500 paket sembako. Kemudian di Taras ada 3.500 paket sembako.

Pantauan di lapangan, Sejak pukul 08.00 Wib masyarakat sudah berbondong-bondong memadati tenda bazar sembako murah di Pasar Mege Legenda. Hadir juga lurah Baloi Permai Novian Hendri beserta perwakilan dari disperindag.

Salah seorang warga Batam Kota, Sutina mengaku mendapat informasi bazar sembako murah dari lingkungan RT tempat tinggalnya.

“Saya tau informasinya dari semalam, RT saya memberi tahu ke warga kalau ada bazar,” katanya.

Ibu dua anak itu mengaku senang dengan adanya program sembako murah Pemko Batam, meskipun jarak harga tidak terlalu jauh tetapi sedikitnya bisa mengurangi beban belanja masyarakat.

“Sangat membantu mas. Apalagi lihat kondisi ekonomi sekarang. Harapannya tiap tahun ada seperti ini,” katanya. (rng)

Pemilik Ruko Tolak Jukir

0

batampos.co.id – Penarikan retribusi parkir di luar kawasan parkir berbayar terus disoroti. Di Batuaji dan Sagulung, penarikan retribusi parkir oleh jukir pada lokasi-lokasi yang ramai terus bertambah dari waktu ke waktu. Ini dipertanyakan masyarakat sebab klaim Dishub Batam bahwa target retribusi parkir tahunan tidak terpenuhi dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

”Kalau dilihat kenyataan di lapangan, seharusnya tercapai (target retribusi parkir, red). Satu komplek pertokoan bisa tiga empat jukir. Pindah parkir harus bayar lagi karena toko sebelah ada jukir lain lagi,” ujar Dharmansyah, warga Batuaji saat dijumpai di kompleks pertokoan Tunas Regency, Sagulung, kemarin.

Keberadaan jukir di kompleks pertokoan banyak ditolak pemilik toko atau pelaku usaha yang halaman toko atau tempat usahanya ditempatkan petugas parkir. Alasan penolakan mereka karena keberadaan jukir tersebut dianggap penghalang usaha mereka.

Pemilik toko di deretan Ruko Tunas Regency, Sagulung misalkan, belakangan ini berseteru dengan jukir yang telah menjamur sejak dua bulan belakangan ini. Mereka menolak jukir karena dikomplain pelanggan mereka. Apalagi keberadaan jukir tersebut juga tidak teratur. Dalam satu kawasan yang sama terdapat banyak jukir sehingga pelanggan atau pengunjung harus bayar dobel jika berpindah ke toko lainnya. Apalagi jukir juga tidak menyediakan karcis parkir.

”Inilah alasan kenapa kami tolak. Entah kemana uang itu nanti. Masya-rakat komplain karena tak jelas jukir ini. Karcis tak ada, bisa saja uang ini dipakai buat kepentingan pribadi mereka. Kalau pelanggan komplain kami (pemilik toko) tentu komplain juga. Ini mempengaruhi usaha kami. Orang malas datang ke sini lama-lama,” tutur Supardi, pemilik salah satu toko di Tunas Regency.

Sejak awal, sambung Supardi, sebenarnya mereka menolak jukir karena dianggap bisa menghambat usaha mereka. Namun karena diinformasikan bahwa penempatan jukir itu atas kebijakan Dishub Batam, maka mereka tak bisa menolak. Namun belakangan ulah para jukir itu malah meresahkan sehingga mereka bertekad menolak jukir di sana.

”Pengelolah tempat hiburan di sebelah kemarin berantam sama petugas parkir itu. Ya itu tadi masalahnya, pelanggan mereka komplain karena ada jukir di mana-mana di sepanjang ruko ini,” tuturnya.

Senada disampaikan pengu-saha atau pemilik ruko di simpang Pasar Sagulung. Mereka merasa tak nyaman dengan hadirnya sejumlah jukir di depan pertokoan mereka. Alasannya sama, jukir enggan menyediakan karcis parkir, sehingga harus membayar lagi jika berpindah ke halaman ruko lain.

”Sudah gitu kadang siluman juga jukir ini. Orang datang parkir tak kelihatan, tapi saat keluar baru nongol sambil sodorkan tangan. Ini kan tak betul. Kendaraan orang hilang atau rusak nanti kami yang punya toko juga yang dikomplain,” ujar Hendi, pemilik toko di kawasan itu. (eja/ian)

Pungut Parkir Tanpa Karcis Termasuk Pungli

0

batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan bahwa juru parkir (jukir) yang tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan saat parkir termasuk kategori pungutan liar (pungli). Dengan demikian, pihak kepolisian dan Saber Pungli berhak menangkap jukir yang tidak memberikan karcis kepada warga yang sedang parkir di pinggir jalan.

”Ya, memang jelas, parkir harus ada karcis. Kalau tidak ada, maka itu pungli sehingga bisa masuk pidana,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura, Rabu (7/11).

Nyanyang mengatakan, saat ini banyak pengaduan mengenai banyaknya oknum jukir yang tidak memberikan karcis. Untuk itu, ke depannya masalah perparkiran ini akan terus dilakukan penataan. ”Jadi masih akan terus dievaluasi. Bagaimana mengenai parkir ini makin tertata. Tetapi intinya kalau tidak ada karcis tak usah dibayar dan bisa dilaporkan ke polisi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Pansus Perda Parkir DPRD Batam, Udin P Sihaloho. Ia menegaskan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir di Kota Batam, jelas disebutkan bahwa retribusi parkir harus dilengkapi karcis. Jika tidak ada karcis maka warga tidak perlu membayar parkir.

”Jadi tegas bahwa memang kalau tidak ada karcis tetapi masih pungut retribusi maka itu adalah pungli. Dan memang bisa ditindak pidana itu,” kata Udin.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rustam Effendi juga mengatakan bahwa juru parkir dilengkapi dengan karcis parkir.
Dimana operasional parkir juga terbatas. ”Kalau memang tak ada karcis memang tidak usah dibayar. Itu ketentuan yang ada, dan memang itu masuk pungli,” sebutnya.

Rustam mengatakan, beberapa kali pihaknya sudah melakukan penertiban dan razia terhadap oknum jukir yang bekerja tidak sesuai ketentuan. Terakhir adalah penangkapan beberapa jukir di kawasan Nagoya yang memungut retribusi parkir di atas jam 22.00 WIB.

”Kita terus melakukan razia dan akan tetap melakukan razia. Kita juga berupaya terus menata dan memperbaiki sistem perparkiran di Batam,” terangnya.(eja/ian)

Kunjungan Balasan Batam Pos ke Polda Kepri

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Tim Batam Pos melakukan kunjungan balas ke Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budi Revianto, Kamis (8/11/2018).

Adalah Direktur Batam Pos, Guntur M Sunan ditemani Pemred, M Iqbal yang bekunjung ke Mapolda Kepri.

Tim Batam Pos didampingi oleh Manager Pemasaran, Herianton, dan Manager Iklan, Try Agus; serta Manager SKI Batam Pos, Riza Fahlevi.

Adaou Kapolda Kepri didampingi Wakapolda Brigjen Pol Yan Fitri serta Kabid Humas Kombes Pol S Erlangga.

Pada 31 Oktober lalu Kapolda dan rombongan berkunjung ke Graha Pena, kantor Batam Pos. (ska)

 

Dalami Dokumen Kapal di KSOP Sambu, Polda Kepri Periksa Lima Saksi

0

batampos.co.id – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Unit Tindak Pidana Korupsi Polda Kepri sedang mendalami dokumen kapal yang ada di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sambu serta PT Garuda Mahakam Pratama. Selain memeriksa dokumen, penyidik juga telah meminta keterangan dari lima orang saksi.

”Saksi itu dari pihak KSOP (Sambu) serta PT Garuda Mahakam Pratama,” kata Kasubdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Ponco Indrio, Rabu (7/11).

Pemeriksaan terhadap kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Sambu, Totok Suranto dan pihak PT Garuda Mahakam Pratama, Elimansyah Hia yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) hingga kini masih terus berlanjut. Keduanya kini dititipkan di rutan Mapolda Kepri.

Pemeriksaan dilakukan penyidik untuk mencocokkan keterangan kedua tersangka dengan bukti-bukti yang ada. ”Kami melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Ponco menambahkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan penyidik dalam beberapa hari ini, masih belum ada temuan baru. ”Fokus kami itu, ke dugaan pungli,” sebutnya.

Wakil Gubernur Kepri, Isdianto menyayangkan kembali terjadi OTT, dimana kali ini terkait suap di Pelabuhan Batam. Ia berharap pelaku OTT dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku, karena perbuataanya tak dapat ditolerir.

”Ini sangat disayangkan. Di saat banyak berita penangkapan suap, ternyata masih ada yang berani seperti itu. Pelaku tak dapat ditolerir,” tegas Isdianto kepada wartawan di Hotel Golden View, Bengkong, kemarin. (she/ska)

Terminal Tipe A Suramadu Mangkrak

0
Pemuda berada di terminal tipe A yang dibangun di jalan akses Suramadu, tepatnya di Desa Masaran, Kecamatan Tragah. (DAFIR/RadarMadura.id)

batampos.co.id – Pembangunan terminal tipe A di jalan akses Suramadu mangkrak. Sejumlah fasilitas mulai rusak. Padahal, terminal itu sudah menghabiskan anggaran puluhan miliar. Pada 2013, kucuran dana yang digelontorkan untuk pembangunan terminal tipe A tersebut sebesar Rp 6 miliar. Kemudian, Rp 12 miliar di 2014 dan Rp 27 miliar pada 2015. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Terminal yang berada di Desa Masaran, Kecamatan Tragah itu direncanakan beroperasi 2016 lalu. Namun, sampai sekarang tidak jelas pengoperasiannya.

Pantauan RadarMadura.id (grup batampos.co.id) Rabu (7/11), sebagian plafon terminal sudah lepas. Sejumlah rolling door rusak. Juga, sarana tempat penerangan nyaris copot. Tidak hanya itu, lokasinya kumuh dan banyak ditumbuhi rumput liar.

Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Bangkalan Zainal Arifin mengutarakan, terminal tipe A di jalan akses Suramadu itu milik Kementerian Perhubungan. Dulu, pemkab hanya menyiapkan lokasi. ”Bukan kewenangan daerah. Daerah hanya menyiapkan lahan. Karena itu terminal tipe A,” kata dia Rabu (7/11).

Menurut Zainal, sesuai hasil rapat bersama Kementerian Perhubungan beberapa tahun lalu, terminal tersebut akan dioperasikan dengan standar minimal. Artinya, meskipun belum lengkap sarana prasarananya, tetap akan dioperasikan. ”Meskipun tidak memenuhi standar, target akan dioperasikan tahun depan. Tapi tidak tahu juga kepastiannya,” ujarnya.

Dia menegaskan, pembangunan terminal tipe A merupakan proyek multiyears. Namun, untuk 2017 dan 2018 memang tidak dianggarkan. ”Nggak tahu apakah di 2019 dianggarkan lagi atau tidak,” tuturnya.

Zainal mengetahui hanya sebatas itu. Kelanjutan ke depan seperti apa, biasanya ada rapat koordinasi. ”Lagi-lagi itu memang kewenangan pemerintah pusat. Di sini hanya menerima manfaat saja,” jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, dishub harus segera koordinasi lagi. Sebab, sudah lama terminal tersebut mangkrak. ”Mau dilanjutkan atau tidak, supaya jelas,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Menurut Fatkurrahman, jika terminal tipe A tersebut dioperasikan, tentu sangat mendukung perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD).

”Terminal itu kan nantinya dikelola pusat. Misalnya, nanti bagi-bagi pemasukan dengan daerah, kan bisa,” ucapnya.

Untuk itu, Dishub Bangkalan harus segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar ada kepastian. ”Lagi pula, kalau dibiarkan lama, tingkat kerusakannya bisa tambah parah,” pungkasnya. (mr/daf/onk/bas/JPR)

Pangkalan Gas Kewalahan

0

batampos.co.id – Kelangkaan pasokan gas elpiji 3 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, membuat warga menyerbu pangkalan begitu pasokan datang. Seperti yang terjadi di bebe-rapa pangkalan di wilayah Sagulung dan Batuaji, kemarin. Pemilik pangkalan pun dibuat kewalahan melayani permintaan masyarakat.

Supandi, pemilik pangkalan gas di Tembesi menuturkan permintaan gas 3 kg melonjak drastis sejak beberapa hari ini. Pembeli gas tidak saja warga sekitar tapi juga dari Tanjungpiayu, Seibeduk. ”Sudah dua hari ini kawan-kawan yang dari Piayu beli di sini. Kata mereka di Piayu gasnya langka,” ujar Supandi, Rabu (7/11).

Senada disampaikan Candra, pemilik pangkalan gas lainnya di Sagulung Kota. Dia menyebutkan, permintaan gas melon meningkat drastis sejak sepekan terakhir ini. Pembeli dari kecamatan lain dan juga pelaku usaha kecil seperti warung ayam penyet atau penjual gorengan menyebabkan stok gas di pangkalan cepat habis. ”Padahal pasokannya stabil, 200 tabung sekali diantar,” sebutnya.

Sayangnya, pasokan gas 3 kg yang mulai stabil dimanfaatkan sejumlah pedagang eceran untuk mendapatkan keuntungan lebih. Beberapa pemilik kios menampung banyak gas 3 kg yang dibeli dari pangkalan dengan harga normal. Lalu mereka jual kembali dengan harga Rp 22 ribu hingga Rp 25 ribu per tabung.

Seperti terlihat di deretan kios di sepanjang jalan Seilangkai hingga Dapur 12, Sagulung. Meskipun pangkalan kehabisan stok, namun kios-kios pinggir jalan itu tetap memiliki stok gas melon itu. Ini dikeluhkan masyarakat sebab pendistribusian gas melon sepertinya belum diawasi dengan baik. Warga berharap agar instansi pemerintah terkait segera turun menertibkan pedagang gas eceran tersebut.

Pihak Pertamina mengklaim ketersediaan elpiji 3 kg di Batam aman. Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto menyebutkan penyaluran elpiji 3 kg untuk Batam sebesar 35.850 tabung atau 107.550 MT per hari.

Namun klaim tersebut bertentangan dengan yang terjadi di lapangan. Kenyataannya masih banyak masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. Masyarakat sudah berupaya mencari dari satu pangkalan ke pangkalan lainnya, tapi selalu habis.

”Masuk ke pangkalan normal, tapi satu jam setelahnya langsung habis, sebagian warga tak kebagian,” ujar Rahma, warga Puri Agung II, Mangsang, kemarin.

Rahma mengatakan sudah mencari ke pangkalan terdekat di perumahannya, namun tak satupun pangkalan punya persediaan gas melon. Akhirnya, mau tak mau ia harus mengeluarkan dana lebih untuk membeli gas melon di warung kecil di pinggir jalan. ”Dari pada tak masak, terpaksalah beli (di pedagang eceran, red),” tuturnya.

Hal yang sama juga dialami sebagian warga di Batuaji. Mereka mengklaim gas 3 kg bukan saja diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu, namun pengusaha rumah makan juga menggunakan gas bersubsidi tersebut. ”Satu warung makan itu punya tabung sampai empat biji. Pastilah kita tak kebagian,” jelas Nuril, warga Batuaji.

Padahal pihak Pertamina mengatakan elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi rakyat miskin dengan penghasilan kurang dari Rp 1,5 jt per bulan atau usaha mikro. Bagi warga mampu, Pertamina menye-diakan elpiji non subsidi seperti Bright Gas 5,5 kg, Bright gas 12 kg dan elpiji tabung biru 12 kg serta 50 kg untuk usaha komersial.

”Masyarakat mampu dan restoran serta usaha komersial lainnya diimbau menggunakan elpiji non subsidi, sehingga elpiji 3 kg bisa lebih tepat sasaran,” jelas Rudi.(yul/eja)

Dewan Pengupahan Kota Batam Bahas Sektor Unggulan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam menggelar rapat guna membahas sektor unggulan yang akan diajukan pada Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2019 mendatang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan sebelum pembahasan UMSK, DPK harus menyepakati terlebih dahulu sektor apa saja yang menjadi unggulan di Batam.

Ia menyebutkan selama ini, sektor galangan merupakan unggulan dan masul kategori pertama disusul industri hingga pariwisata. “Ya, tahun lalu itu yang unggulan, kalau untuk tahun depan belum tahu. Menunggu rapat besok (hari ini, red),” kata dia, Rabu (7/11).

Pria yang pernah mengepalai Dinas Perindutrian dan Perdagangan Batam ini mengungkapkan saat pertemuan pertam diagendakan penjelasan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Batam.

“Nanti akan ada pemaparan. Karena mereka punya data yang lengkap. Setelah itu baru kita bisa tahu apa saja sektor unggulan di Batam saat ini,” ujarnya.

Ia tidak memungkiri ada beberapa masukan dari anggota DPK Batam lainnya untuk menetapkan sektor yang sama dengan tahun 2018 seperti industri galangan dan lainnya. Namun tetap harus menunggu hasil rapat bersama sebelum ditetapkan.

“Kami bahas sektor dulu. Belum masuk ke angka,” sebut pria lulusan UNAND ini.

Hasil pemaparan dari BPS akan menentukan apa saja sektor unggulan yang akan ditetapkan di tahun 2019 mendatang.

“Yah liat hasil besok. Semoga ada kesepatakan sehingga bisa dilanjutkan ke pembahasan angka,” imbuhnya.

Untuk angka UMSK dibahas secara bipartet antara pengusaha dan pekerja. Hasil tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk ditetapkan.

“Kami hanya fasilitator saja. Soal besaran angka terserah mereka,” tutupnya.(yui)