Menurut data yang dirilis oleh Wearesocial.net dan Hootsuite, tahun 2018 jumlah pengguna Instagram sudah mencapai 53 juta jiwa pada Januari 2018.
Fenomena membludaknya pengguna Instagram ini ternyata juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat khususnya oleh mereka yang disebut sebagai selebgram (selebriti Instagram), selebgram sendiri sebenarnya merupakan pengguna Instagram yang kerap membuat konten yang menarik dan unik.
Kehadiran mereka berbeda dari artis di layar kaca, selebgram memiliki kedekatan yang lebih dengan para pengikutnya. Hal ini lantaran mereka menampilkan kegiatan sehari-hari yang tak bisa tersentuh artis layar kaca. Tak jarang, para selebgram ini juga langsung berinteraksi lewat kolom komentar dengan pengikutnya. Dengan ratusan ribu dan jutaan pengikut setianya, perusahaan-perusahaan besar pun mulai melirik selebgram untuk mempromosikan produk mereka. Bisnis endorsement yang digerakkan para selebgram kemudian menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.
Jika ditelisik, ternyata penghasilan yang didapatkan dari bisnis endorsement ini cukup menggiurkan, lihat saja rate card selebgram Awkarin, berdasarkan akun official management Awkarin menyebutkan, tarif untuk satu kali posting endorsement dipatok seharga Rp 4 juta per posting.
Jika melihat nominal, memang tidak menampik apabila kini banyak sekali anak–anak muda generasi penerus bangsa yang bercita – cita menjadi selebgram karena bisa terkenal dan mendapatkan uang dengan mudah.
Sayangnya, pendapatan yang diraup dari pekerjaan sebagai selebgram seringkali dipergunakan hanya untuk memenuhi hasrat gaya hidup mewah dan glamor. Padahal sebenarnya dengan gaji mereka yang begitu besar, akan lebih bijak apabila digunakan untuk investasi. Misalnya, investasi properti, khususnya rumah, tanah atau apartemen.
Bayangkan, misalnya Anda adalah seorang selebgram dengan followers lebih dari 1 juta pengikut dan menerapkan tarif endorsement sekitar Rp 4 juta per posting. Dalam satu minggu, Anda menerima 7 produk untuk dipublish per harinya. Dari situ saja, Anda sudah bisa meraup Rp 28 juta. Jika dilihat per bulan tentu lebih mencengangkan lagi yaitu Rp 112 juta.
Bila dalam 3 bulan Anda terus menerus melakoni dan menekuni pekerjaan selebgram seperti ini Anda sudah bisa meraup Rp 336 juta. Ini dengan estimasi satu produk per hari. Uang sejumlah Rp 336 juta ini bisa digunakan untuk membeli dua buah unit apartemen studio yang dijual seharga Rp 155 juta di sebuah tower hunian vertikal Tangerang Selatan dekat exit Tol BSD-Ciputat-Pamulang.
Itu baru tiga bulan.
Bagaimana bila menabung selama 6 bulan?
Tinggal kalikan saja perkiraan pendapatan Rp 112 juta sebanyak 6 kali. Angka yang didapatkan sebesar Rp 672 juta. Budget ini bisa membuat Anda dengan leluasa memilih rumah tapak sederhana dengan 2 kamar tidur di area kota Bandung, yakni Dago. Sebab, harga rata-rata rumah tipe 36 di Dago adalah Rp 536 juta.
Mau jadi juragan tanah juga bisa. Bila menghitung dari pendapatan satu tahun dengan perkiraan yang sama yakni 112 juta Rupiah per bulan, lalu dikalikan 12 maka hasilnya adalah sebesar Rp 1,34 miliar. Dari penghasilan tersebut, seorang selebgram bisa membeli 1 hektar tanah di Karawang dengan harga Rp 1.338.583 meter persegi atau bisa membeli 450 meter tanah di Bekasi dengan harga 215 USD (Rp 3,1 juta) per meter perseginya.
Upscale multi-generational resort, Montigo Resorts, Nongsa, alongside SGX Catalist-listed parent, KOP Limited (“KOPL”), Friday (8/3/2018) launched its latest offering, the 1-bedroom studios, for sale under the resort’s ownership scheme.
Just a 30-minute ferry ride away from Singapore, the multi-award winning Montigo Resorts, Nongsa is situated in the exclusive coast of Nongsa in Batam Island, Indonesia, amongst the rustic charm of the island’s lush forests and alluring view of the South China Sea. It is also a stone’s throw away from 18-hole golf courses, cultural and historical sites, major shopping malls and entertainment areas for an unforgettable holistic island experience.
In its first phase of sales for the studio units, the resort is offering 35 units out of a total of 85 seafront-facing studio units for sale. These 35 units range between 1,033 square feet (“sq ft”) and 1,704 sq ft in built-up area, with indicative pricing starting from S$388,000.
As with the other villa options in the resort, each studio features its own private plunge pool overlooking the sparkling waters of the South China Sea, and includes quality furnishing in ideal move-in conditions. Montigo Resorts, Nongsa was most recently conferred the prestigious Asia-Pacific Property Awards (2018-2019) – Leisure Development Indonesia .
KOPL Group Chief Executive Officer, Ms Leny Suparman, said, “We are excited to finally unveil our latest addition to prospective investors and buyers, who have over the years provided feedback on interest for smaller villa types. This is a unique product with no similar projects in Batam, combining the stability of a rental yield with unparelleled hospitality.”
“In line with KOPL’s model to inject taste and entertainment elements in our trendsetting developments, Montigo Resorts, Nongsa is positioned to enhance multigenerational bonding through experiences, creating meaningful memories via a myriad of activities and spaces suitable for guests of all ages. Our villas are also beautifully designed, its modern and minimalist interiors offer a sense of place to guests from all cultures and ages,” added Ms Suparman.
Bath room / montigo resort
Mr Ben Goi, KOPL’s Executive Director and Managing Director of Montigo Resorts, commented, “Montigo Resorts, Nongsa has over the past five years established a stronghold within the region as a choice vacation destination, but unknown to many, the resort offers an attractive investment proposition under the ownership scheme where owners enjoy a guaranteed rental income, 60-days of included stay and a fussfree experience without having to worry about maintenance.”
Under the ownership scheme, villa owners are entitled to enjoy 60-days of included stay at Montigo Resorts, Nongsa, enjoying its five-star services and amenities while earning a guranteed rental return. Other enticing benefits for villa owners include discounted stays for family and friends, discounts on the resort’s F&B offerings and other recreational activities, amongst others.
In conjunction with the launch of the studios, investors who purchase a unit from now till December 31, 2018 will enjoy a special launch discount of 5%; two years of guaranteed 8% returns on the purchase price; and a waiver of management fees for the third year of ownership worth close to S$5,000. Placing a refundable option fee of S$3,000 to secure a unit prior to viewing will entitle prospective investors to a night’s stay at the resort, coupled with return ferry tickets for two with every successful purchase.
Attractive perks are also offered to all new villa owners, including five complimentary studio stay vouchers and five villa stay vouchers as well as customised bathrobes and towels for owners. The resort will also organise a housewarming party to mark the occasion, complete with return ferry tickets , catering and a 50% discount6 for additional rooms required.
The timely launch of the studio units comes amidst a resurgence of interest in the Nongsa vicinity, with the recent launch of the 100-hectare Nongsa Digital Park that is expected to boost MICE demand for the resort. A “digital bridge” between Singapore and Indonesia, the Nongsa Digital Hub is projected to attract over US$500 million of investments in the digital economy and create 10,000 jobs .
The local authorities have also revived plans for a 7-kilometre Batam-Bintan bridge that will boost connectivity for the Riau islands, expected to have a positive impact for the respective islands’ economy and tourism . Indonesia is also increasing efforts to boost the role of Batam as a national logistics hub, with its strategic location and proximity to Singapore .
Apart from the 35 studio units launched for sale today, Montigo Resorts, Nongsa offers villas of varying sizes under its ownership scheme, including the 2-bedroom villas that span an average of 4,108 sq ft in built-up area, and the 3-bedroom residences with a built-up area of 8,568 sq ft on a land area of 21,011 sq ft, making these villas some of the largest in the region.
Across the sprawling 12-hectare resort, Montigo Resorts, Nongsa features a full suite of facilities including a kids club, a full-service spa, F&B options including restaurants, a café and a poolside beach club.
A wide selection of activities are also available at the resort to boost guests’ experience, including the “Chef Experience”, where guests can learn to prepare Indonesian favourites from the resort’s award-winning chefs; in-villa barbeque by the villa’s private plunge pool, Batik Painting, the Kampong Bike Tour, Water Sports, amongst many others. (*)
batampos.co.id – Puluhan sopir taksi konvensional mendatangi Kantor Grab di kompleks Ruko Ekualita Blok J nomor 1 Jalan Pasir Putih, Batamkota. Mereka tidak terima karena salah satu sopir grab mengambil penumpang di kawasan Batamcenter, Jumat (3/8) sore.
Dalam kejadian itu, sopir taksi Grab tersebut membawa dua penumpang Warga Negara Asing asal Srilanka yang tengah berlibur di Batam. Awalnya mereka memesan taksi Grab melalui aplikasi di ponsel mereka dengan tujuan Nagoya sekitar pukul 14.00 WIB.
“Dalam lima menit kemudian, mereka dijemput sama sopirnya untuk ke Nagoya. Waktu order, mereka tidak sadar kalau ada yang mengikuti dari belakang,” kata salah satu penumpang, Nalin melalui seorang penerjemah di Kantor Grab.
Setelah naik ke dalam mobil, dua taksi konvensional berwarna putih dan hitam hendak memberhentikan mobil yang mereka tumpangi. Namun, pengejaran itu tidak membuahkan hasil karena sopir taksi Grab tersebut mengarahkan mobilnya ke kantornya yang berada di kompleks Ruko Ekualita, Pasir Putih.
“Dia takut, bingung dan khawatir dengan kejadian ini. Dia sudah memakai lama aplikasi Grab dan sudah lama mengguna aplikasi Grab,” lanjutnya.
Atas kejadian tersebut, puluhan sopir taksi konvensional berkumpul di depan kantor Grab tersebut dan mengakibatkan arus lalu lintas dari bundaran madani ke Ocarina terganggu. Untuk menghindari adanya bentrok antar dua kubu, polisi berpakaian sipil maupun berseragam mendatangi kantor Grab.
“Sopir sama mobilnya sudah dibawa ke Polresta Barelang untuk diselesaikan. Sekarang mereka (taksi pangkalan, red) lagi jalan ke Polresta Barelang,” ujar salah seorang sopir Grab yang enggan menyebutkan namanya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol I Putu Bayu Pati mengatakan, sopir taksi Grab yang mengambil penumpang itu telah diberikan sanksi tilang. Sementara, beberapa sopir taksi konvensional yang mendatangi Polresta Barelang hanya untuk memastikan sopir tersebut diberikan tindakan tilang.
“Terhadap sopir taksi online itu sudah kita lakukan tindakan tilang seperti biasanya. Sementara untuk mobilnya kita serah kepada Dishub Batam yang mempunyai wewenang,” ujarnya singkat. (gie)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait pembangunan jalan tol di Batam. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 25 kilometer mulai dari Batuampar-Mukakuning hingga Bandara Internasional Hang Nadim Batam itu, masuk dalam proyek strategis nasional di Peraturan Presiden nomor 56 tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi 20 Juli lalu.
Pembangunan jalan tol ini dimulai dari Batuampar menuju Muka Kuning sepanjang 15 kilometer. Lalu Mukakuning menuju Simpang Kabil hingga ke Bandara Internasional Hang Nadim, sepanjang 10 kilometer.
Di laman KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas), jalan tol tersebut ditaksir menelan biaya hingga Rp 7 triliun. Dengan skema pendanaan melalui pihak Swasta.
Terkait pembangunan jalan tol ini dibenarkan oleh Deputi IV Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Batam, Eko Budi Soepriyanto. Ia mengatakan pengajuan pembangunan jalan tol ini dilakukan oleh BP Batam.
“Pengajuannya sudah kami sampaikan ke pusat,” katanya saat ditemui Selasa (1/8) lalu.
Namun, terkait dengan waktu pembangunan jalan tol tersebut. Eko mengaku masih belum mengetahuinya. Karena pembangunan ini sepenuhnya menunggu arahan dari pemerintah pusat. “Belum ada pengalokasiannya, iya atau tidaknya,” tutur Eko.
Pembangunan jalan tol ini masuk dalam prioritas BP Batam untuk dapat segera dibangun. Karena dapat melancarkan arus pengiriman barang dari pusat-pusat industri di Batam. Dan tentunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ia berharap tahun depan proyek jalan tol ini sudah mulai dibangun. “Mudah-mudahan yah, doakan saja,” tuturnya.
Eko menuturkan BP Batam ingin segala infastruktur di Batam ini dapat maju. Sehingga dapat mendukung semua program BP Batam untuk menumbuhkan perekonomian. “Pengajuannya sudah semua, masih menghitung-hitung anggaran juga,” ungkapnya.
Tidak hanya jalan tol saja, tapi Eko menyebutkan pembangunan Flyover atau jembatan layang Simpang Kabil masih menunggu persetujuan dari pusat. Terkait pengajuan, Eko mengungkapkan sudah dilakukan oleh BP Batam.
“Sama dengan jalan tol, kami masih menunggu. Tim Teknis juga sudah turun melakukan pengakajian,” ucapnya.
Apabila kedua proyek ini selesai nantinya, Eko menuturkan aset negara ini akan dikelola BP Batam sepenuhnya.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018, disebut juga Waduk Muara Sei Gong, Batam. Waduk yang sudah dimulai pembangunanya sejak 2015 itu, progresnya hingga kini sudah 85 persen. Waduk seluas 355 hektare digadang-gadang memiliki potensi penyediaan air baku 400 liter per detiknya. (ska)
batampos.co.id – Pembangunan infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah daerah saat ini, tidak sebanding dengan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan UMKM yang digadang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, namun kenyatanya masih dipandang sebelah mata.
“Ini yang kita sesalkan, sektor pengembangan UMKM masih sangat minim,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P. Sihaloho, Kamis (2/8).
Diakui dia, tahun 2018 pemerintah daerah hanya menganggarkan Rp 1 miliar untuk sektor UMKM. Angka ini berbanding terbalik dengan anggaran infrastruktur yang notabenennya tidak berdampak langsung pada masyarakat. Makanya ia tak heran, Batam jadi penyumbang angka kemiskinan tertinggi di Kepri.
“Rp 1 miliar ini satu tahun lo. UMKM apa yang bisa kembangkan dengan anggaran ini,” sesal Udin.
DPRD sendiri, lanjut dia, sudah berulang kali mengusulkan agar anggaran untuk UMKM ditambah. Usulan ini disampaikan lewat hasil reses dan dilanjutkan di musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang). Namun lagi-lagi usulan ini ditunda ditengah jalan dengan alasan devisit anggaran.
“Ini yang kami pertanyakan, untuk jalan anggarannya ada. Tapi UMKM bilang defisit,” sebut Udin.
Ia menambahkan, kondisi ini akan terus berlanjut. Apalagi dengan adanya penolakan Perda PK-5 oleh wali kota dinilai akan mempersulit para pedagang UMKM untuk bersaing. Hal ini bukan tanpa sebab, mengingat penopang UMKM terbesar di Batam masih ditopang oleh pedagang usaha kecil dan menengah.
“Mereka (pedagang UMKM) ciptakan lapangan kerja sendiri. Seharusnya pemko mendorong, karena secara tidak langsung sektor inilah yang paling dominan mengakat daya beli masyarakat,” tuturnya.
Terkait program dinas sosial selaku mitra komisi IV, Udin menilai belum maksimal. Banyak program kegiatan yang tidak memberikan edukasi kepada masyarakat seperti sembako murah dan RTLH.
“Baru dua program ini dan ini juga tak akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat,” tegas Udin.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kepri mengungkapkan penyumbang terbesar angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Kepri adalah Kota Batam. Salah satu penyebabnya, karena banyaknya pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia yang masuk dan menggantungkan hidup di kota industri ini.
“Selain itu, ketersediaan lapangan pekerjaan yang minim turut memberikan sumbangan angka kemiskinan,” kata Kepala Dinas Sosial Kepri Doli Boniara.
Menurut Doli, bertambah atau tidaknya angka kemiskinan di Provinsi Kepri bisa dipengaruhi berbagai persoalan. Karena itu, pihaknya akan melakukan perbandingan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang sudah disiapkan tujuh kabupaten/kota di Kepri. (rng)
batampos.co.id – Ketua Pansus Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kota Batam menyebutkan akan berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penolakan Perda PK-5 oleh Wali Kota Batam. Langkah tersebut diambil pansus agar tidak menjadi temuan hukum mengenai pertanggungjawaban anggaran perda.
“Kami tak ingin jadi temuan hukum. Untuk itulah secepatnya kami berkoordinasi dengan ombudsman dan kemendagri,” kata Erizal Kurai, Ketua Pansus Penataan dan Pemberdayaan PK-5 kota Batam, Rabu (1/8).
Sebagai pimpinan pansus, Erizal mengaku sudah menyelesaikan pembahasan Ranperda sesuai aturan dan perundang-undangan. Perda PK-5 sendiri disebut dia sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk biaya kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan kemendari. Uang dari APBD Batam ini juga termasuk biaya pembahasan di DPRD selama lebih kurang tiga bulan.
“Ini yang kita sesalkan. Kenapa tak dari awal ditolak wali kota,” sesalnya.
Malahan kata Erizal, perda PK-5 ini masuk program legislatif daerah prioritas semester I 2018. “Pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab mengenai anggaran pembahasan perda. Lebih kurang satu miliar sudah dihabiskan,” sesal dia.
Perda PK-5 sendiri, lanjut dia memiliki banyak manfaat. Salah satunya menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah melalui retribusi PK-5. Selain itu melalui perda ini menjadi landasan hukum bagi pedagang untuk menjalankan usahanya.
“Kami sebagai pengusul minta pemerintah daerah mengkaji ulang mengenai penolakan perda ini,” tegas Erizal.
Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menolak ranperda PKL untuk dijadikan perda. Diakuinya ada tiga poin krusial yakni penataan PKL, keterbatasan lahan yang dapat diperuntukan bagi pedagang dan rencana tata ruang wilayah kota Batam
Rudi menambahkan, materi muatan yang telah dibahas oleh pansus bersama tim Pemko Batam sebenarnya sudah cukup diatur dalam perda 10 tahun 2009 tentang penataan dan pembinaan pasar di Kota Batam.
“Kita harapkan agar ditinjau kembali. Begitu pula padangan pemko Batam tanpa mengurangi apresiasi pada pihak yang telah melakukan pembahasan,” sambung Rudi.
Pemko Batam, lanjutnya, belum dapat memberikan persetujuan ranperda menjadi perda karena perspektif tata kelola dan manajemen perkotaan serta program pembangunan pemko saat ini dititikberatkan pada pembenahan infrastruktur kota. (rng)
batampos.co.id – Aliansj Jurnalis Independen (AJI) Batam menggelar Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) ke 2 di Hotel Greenland selama Sabtu (3/8) dan Minggu (4/8). UKJ kali ini mengambil tema Profesionalisme Jurnalis di era Digital.
“Ujian ini perlu dilakukan untuk mengukur kemampuan jurnalis,” kata Ketua AJI Batam Muhammad Zuhri, Jumat (3/8).
Tidak hanya mampu dalam mengolah informasi dan menyampaikan ke khalayak ramai. UKJ ini bertujuan menjaga profesionalitas, moral serta etika jurnalistik.
“Kami ingin mempertahankan standar jurnalisme yang tinggi versi AJI,” ucapnya.
UKJ ini wajib bagi setiap anggota AJI. Karena dapat melihat seperti apa kinerja jurnalis saat dilapangan.
Zuhri mengatakan UKJ kali ini akan ada tiga tingkatan yakni terdiri dari peserta muda, madya dan utama. Jumlah total peserta sebanyak 22 jurnalis dari perwakilam media yang ada di Batam dan Tanjungpinang. Kemudian AJI Batam juga menghadirkan penguji dari AJI Indonesia diantaranya Jajang Jamaludin, Maskur Abdullah, Winahyu dan Syofiardi Bachyul.
“Saya berhadap publik dapat mengontrol prilaku para jurnalis di lapangan. Dan setelah ikut UKJ ini, para jurnalis diharapkan dapat melayani kepentingan publik dengan maksimal,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Etik Nasional AJI Indonesia, Syofiardi Bachyul mengatakan sertifikasi kompetensi menjadi bagian yang sangat penting. Karena pofesi jurnalistik haruslah sesuai standarisasi yang ditetapkan Dewan Pers.
“Oleh sebab itu, perlu dilaksankan UKJ ini,” ucapnya.
Ia mengatakan jurnalis merupakan profesi yang diberikan kebebasan dalam menjalankan mencari dan mengolah informasi. Namun kebebasan ini haruslah dibarengi dengan etika, moral dan profesionalisme.
“Bebas bukan berarti sebebas-bebasnya,” ucapnya. (ska)
Pelan tapi pasti, masyarakat Batam mulai menyadari pentingnya gaya hidup bersih dan sehat. Hal itu juga ditunjukkan dalam penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang mobilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kalangan urban Batam kini ramai-ramai beralih menggunakan BBM yang ramah lingkungan. Suatu upaya untuk menjamin keberlangsungan generasi mendatang.
RATNA IRTATIK, Batam
Mobil Honda HR-V warna putih melaju perlahan keluar dari area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bengkong di Jalan Yos Sudarso, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Berbelok ke kiri, mobil yang dikemudikan sendiri oleh pemiliknya, Agus, 46, mulai meningkatkan kecepatan. Hanya berjarak sekitar 100 meter dari SPBU tadi, jalanan mulai menanjak.
Agus mengambil lajur sebelah kiri, menyalip truk kontainer yang melaju pelan di sisi kanan jalan. Mobil berjenis sport utility vehicle (SUV) tipe otomatis itu melaju mulus di jalan tanjakan tersebut. Tak ada suara mesin mobil yang menderu. Agus tersenyum.
“Pakai Pertamax Turbo efeknya terasa banget, tarikan mesin lebih ringan dan enteng, enak bawanya,” kata Agus kepada Batam Pos, yang turut naik di dalam mobilnya untuk mengetahui kesannya menggunakan BBM jenis Pertamax Turbo.
Sudah sekitar satu tahun belakangan ini Agus mengaku menggunakan Pertamax Turbo. Pria yang punya usaha rumah makan itu mengaku awalnya kepincut menggunakan BBM dengan bilangan oktan atau Research Octane Number (RON) 98 tersebut, karena terpengaruh bujukan kawan-kawannya.
“Mereka bilang enggak bakal rugi pakai Pertamax Turbo, mahal sedikit tapi efek ke mesin jauh lebih mumpuni,” ucap Agus, menirukan omongan rekan-rekannya kala itu.
Setelah menggunakannya sendiri, ia baru mengetahui perbedaannya dengan BBM jenis lain.
“Selain tarikan mesin enteng, tentu juga ramah lingkungan. Kebetulan anak saya aktif di komunitas yang konsen menjaga lingkungan hidup, jadi dia support banget saya pakai Pertamax Turbo ini,” tutur Agus.
Seperti diketahui, Pertamax Turbo memiliki kadar RON 98. Bilangan oktan adalah angka yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum BBM terbakar secara spontan. Di dalam mesin, campuran udara dan bahan bakar (dalam bentuk gas) ditekan oleh piston sampai dengan volume yang sangat kecil dan kemudian dibakar oleh percikan api yang dihasilkan busi.
Dengan kata lain, semakin tinggi oktan suatu bahan bakar, maka akan semakin tahan terhadap kompresi dalam ruang bakar. Sehingga, hasil pembakaran juga sempurna dan menghasilkan emisi gas buang yang minim. Efeknya, tentu saja lebih ramah lingkungan.
Selain Agus, warga Batam lainnya yang memilih bahan bakar ramah lingkungan adalah Evie. Ibu dua orang anak itu pilih menggunakan BBM jenis Dexlite untuk bahan bakar mobilnya, Ford Everest yang bermesin diesel.
Menurut Evie, pilihan itu dinilai tepat lantaran performa kendaraannya jauh lebih andal dibanding saat menggunakan Bio Solar.
“Tarikan enteng dan mesin juga lebih awet, soalnya saya ke bengkel hanya untuk tune up rutin saja, tak ada keluhan mesin rewel seperti sebelumnya,” ujar Evie.
Menurut dia, sebagai wanita yang sering berkendara sendirian, performa mobil yang bagus dan tidak gampang rusak sangat dibutuhkan. Pasalnya, jika sewaktu-waktu mobil rusak apalagi saat perjalanan jauh, dia mengaku langsung panik.
“Saya enggak tahu (merawat) mesin mobil, jadi ya bawaannya cemas saja kalau mobil rewel. Tapi untungnya sekarang enggak lagi,” kata Evie yang mengaku sudah beralih menggunakan Dexlite sejak sekitar 1,5 tahun terakhir.
Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Foto: jpnn/jpg
Wanita keturunan Tionghoa itu juga mengaku pilihan beralih ke Dexlite lantaran BBM tersebut lebih ramah lingkungan. Dexlite memiliki cetane number minimal 51 dengan kandungan sulfur minimal 1.200 part per milion (ppm). Secara kualitas, Dexlite lebih bagus dari Bio Solar yang menjadi varian terendah solar Pertamina yang punya cetane number 48 dengan kandungan sulfur 3.500 ppm.
“Paling tidak, aktivitas kita sehari-hari tidak menyumbang banyak emisi gas buang, sebisa mungkin harus yang ramah lingkungan,” ucapnya sembari tersenyum.
Tak hanya masyarakat umum, pilihan menggunakan BBM dengan mutu yang lebih bagus juga dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ardiwinata, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini bertugas di Inspektorat Pemko Batam mengaku menggunakan Pertalite untuk bahan bakar mobil dinasnya yang berjenis sedan Toyota Corolla Altis.
Menurut Ardi, mobil dinasnya yang sudah berumur di atas 10 tahun itu masih terasa nyaman dikendarai. Tarikan mesinnya juga masih mulus. Salah satu alasannya, kata dia, karena menggunakan bahan bakar Pertalite yang memiliki bilangan oktan lebih baik ketimbang Premium.
“Pasti terasa bedanya, akselerasinya juga bagus dan nendang. Pas lah pokoknya,” puji Ardi terhadap kinerja BBM yang digunakan di mobilnya itu.
Selain itu, dia melanjutkan, menggunakan BBM dengan RON tinggi juga diyakininya merupakan bagian dari kampanye untuk menjaga lingkungan hidup.
“Wali Kota Batam juga selalu menekankan agar lingkungan kita bersih dan sehat, memakai BBM ramah lingkungan itu salah satu upaya kita mewujudkan hal tersebut,” imbuhnya.
Lebih dari itu, Ardi juga menyebut penggunaan BBM dengan RON tinggi merupakan upaya untuk menjaga dan merawat lingkungan demi masa depan generasi selanjutnya.
“Makin banyak yang sadar dan pakai BBM ramah lingkungan, tentunya juga makin bagus kualitas hidup kita nanti,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bagian Humas Pemko Batam Yudi Admaji. Menurutnya, Pemko Batam memang menerapkan kebijakan agar para pegawai di instansi pemerintahan tersebut menggunakan bahan bakar dengan bilangan oktan tinggi dan ramah lingkungan.
“Pemko Batam sudah menggunakan Pertalite untuk operasional mobil dinas, dan untuk pimpinan pakai Pertamax Turbo,” tutur Yudi.
Selain pengguna mobil, BBM yang ramah lingkungan juga banyak digunakan para pemilik sepeda motor di Batam. Bahkan, sebagain di antaranya merupakan generasi muda yang sadar pentingnya menjaga lingkungan dengan BBM yang ramah lingkungan.
Misalnya, Lia, pemilik sepeda motor matic Honda Scoopy. Warga yang tinggal di Batuampar ini mengaku hanya menggunakan BBM dengan bilangan oktan tinggi.
“Kalau enggak Pertamax Turbo, pasti Pertalite. Biasanya kalau tanggal muda (setelah gajian, red) masih pakai Pertamax Turbo, kalau sudah akhir bulan baru Pertalite,” katanya sembari tertawa.
Menurut dia, menggunakan BBM jenis tersebut punya efek yang bagus terhadap performa sepeda motornya. Salah satunya, pada ketahanan mesin dan daya tarik yang dirasakan.
“Kalau pakai Pertamax Turbo, pas narik gas terasa ringan banget. Selain itu, mesin juga enggak gampang bermasalah. Bagus pokoknya,” ujar wanita berhijab tersebut.
Selain itu, sebagai generasi muda ia mengaku ingin berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Terutama, dari emisi gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar kendaraan.
“Malahan saya pengaruhi teman-teman saya untuk beralih pakai BBM yang ramah lingkungan, memang lebih mahal sedikit, tapi enggak bakal rugi kok,” tuturnya.
Operator SPBU simpang Kabil mengisi bahan bakar Pertamax ke dalam tanki mobil Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Peningkatan konsumsi BBM RON tinggi atau yang digolongkan sebagai Bahan Bakar Khusus (BBK) seperti Pertamax series dan Dex series itu juga berimbas terhadap naiknya permintaan BBK di wilayah Batam dan Kepri. Pihak Pertamina Merketing Operation Region (MOR) I wilayah Sumatera Bagian Utara membenarkan adanya kenaikan penjualan produk BBK.
Unit Manager Communication and Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina MOR I, Rudi Ariffianto mengatakan, untuk wilayah MOR I secara keseluruhan terjadi tren kenaikan penjualan produk Pertamax, yang mengalami peningkatan penjualan pada bulan Juni 2018 sebesar 15 persen dibandingkan dengan realisasi Januari 2018.
“Tentunya para konsumen setia BBK telah memahami kelebihan menggunakan BBK, selain mesin lebih sehat dan efisien, emisi yang dihasilkan pun lebih rendah sehingga ramah terhadap lingkungan,” tutur Rudi.
Dalam sebulan, lanjut Rudi, rata-rata penyaluran BBM tersebut juga cukup tinggi. Pada periode Januari hingga Juni 2018, untuk wilayah Batam dan Kepri rata-rata penyaluran BBM yang masuk kategori gasoline atau bensin mencapai 33.325 kiloliter per bulan. Sedangkan untuk gasoil atau solar, angkanya mencapai 8.344 kiloliter per bulan.
“Dari jumlah itu, komposisi produk Pertamax Turbo rata-rata 6 persen per bulan, produk Pertalite rata-rata 25 persen per bulan,” sebutnya.
Menurut Rudi, dengan makin banyaknya warga Batam yang beralih menggunakan bahan bakar RON tinggi, merupakan suatu kemajuan untuk mendukung lingkungan yang bersih dan sehat. Sekaligus, mendukung langkah dan eksistensi Pertamina dalam penyediaan bahan bakar berkualitas ke depan. Tak hanya itu, peralihan menggunakan BBM yang ramah lingkungan itu juga selaras dengan kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 dalam hal penyediaan energi ramah lingkungan.
“Mudah-mudahan masyarakat semakin sadar hal ini dan makin aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan kita,” harap Rudi.
Ke depan, Rudi mengatakan Pertamina juga berkomitmen untuk tetap aktif menyalurkan BBM berkualitas tinggi dan ramah lingkungan untuk seluruh masyarakat.
“Stok akan selalu dijaga dan outlet BBK (SPBU yang menjual BBK, red) makin diperbanyak, dengan tetap melihat situasi, kondisi dan pola suplai dari depot BBM terdekat,” jelasnya.(*)
Rapat paripurna di DPRD Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sebanyak 692 bakal calon legislatif (bacaleg) akan memperebutkan 50 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam di pemilihan legislatif (Pileg) 19 April 2019 mendatang.
Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan setelah proses perbaikan berkas, KPU akan memasuki tahapan verifikasi berkas bacaleg. Tahapan ini akan melihat apakan ada berkas yang belum memenuhi syarat (BMS).
“Kalau ditemukan tak bisa diperbaiki lagi dan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” sebutnya, Kamis (2/8).
KPU memiliki waktu kurang lebih satu minggu untuk merampungkan proses verifikasi berkas perbaikan dari 16 partai politik yang akan berkompetisi di pemilihan mendatang.
“Jadi kemungkinan bertambahnya bacaleg yang gugur bisa saja terjadi,” kata dia.
Selanjutnya KPU akan menyusun daftar calon sementara (DCS) bacaleg dan diumumkan ke publik untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat.
“Nanti diumumkan, dan minta pandangan masyarakat. Jika ditemukan hal yang ganjil dan tak sesuai. Partai diberikan waktu untuk mengklarisifikasi,” sebut Zaki.
Sebelumnya KPU telah menetapkan sebanyak 28 bacaleg gugur karena tak kunjung melengkapi berkas pencalonan mereka selama proses perbaikan berkas.
Ia menyebutkan jumlah yang gugur bisa saja bertambah seiring tahapan yang masih berlanjut hingga nantinya sebelum ditetapkan. Menurutnya gugurnya 28 bacaleg tidak mengurangi syarat keterwakilan perempuan yskni 30 persen di masing-masing partai politik.
“Sudah kami cek semua, dan untuk perempuan terpenuhi,” sebutnya.
Menurutnya tidak semua partai ikut berpartisipasi di enam dapil yang telah ditetapkan KPU. Beberapa diantaranya Partai PKPI yang hanya mengisi dua dapil saja, sama halnya denganPBB dan Garuda dan PSI.
“Ini partai yang paling tak tidak mengajukan bacaleg jumlah maksimal,” ujarnya.(yui)
batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengajak masyarakat di wilayah hukum Polresta Barelang untuk menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif dalam rangka menyambut perta demokrasi pemilihan umum 2019 mendatang.
“Saat ini tahapan Pemilu sedang berjalan, untuk itu seluruh komponen masyarakat yang ada agar menciptakan kondisi kantibmas yang kondusif,” ujarnya.
Menurut dia, pemilu dapat berjalan dengan lancar jika kamtibmas dapat dijaga oleh semua pihak. Ketertiban dan keamanan memang tugas pokok polisi, namun hal itu dapat terwujud jika seluruh komponen yang ada ikut serta dalam menciptakannya.
” Kamtibmas diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, polisi beserta pemerintah daerah yang menjadi pendorong hal tersebut,” katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini situasi kantibmas di wilayah hukum Polresta Barelang tergolong aman dan tertib. Kapolres menyebutkan, ke depan masyarakat jangan terpancing dengan isu-isu yang dapat memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.
“Masyarakat harus selektif dalam menerima isu-isu yang sifatnya dapat memicu perpecahan. Jangan langsung menerima isu tersebut, sebaknya dicari kebenarannya terlebih dahulu,” katanya.
Saat ini, katanya, polisi terus melakukan pemantauan kamtibmas melalui intel-intel untuk mendeteksi adanya kemungkinan gangguan kamtibmas. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan lebih meningkatkan lagi pemantauan pata tahun 2019 mendatang.
“Kita telah melakukan pemantauan kantibmas melalui intel untuk mendeteksi kemungkinan gangguan keamanan,” katanya. (gie)
Sayangnya, pendapatan yang diraup dari pekerjaan sebagai selebgram seringkali dipergunakan hanya untuk memenuhi hasrat gaya hidup mewah dan glamor. Padahal sebenarnya dengan gaji mereka yang begitu besar, akan lebih bijak apabila digunakan untuk investasi. Misalnya, investasi properti, khususnya rumah, tanah atau apartemen.
