Minggu, 10 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12087

Kasus Narkoba Kian Mengkhawatirkan

Putut A
-
0
Kasus Narkoba Kian Mengkhawatirkan

batampos.co.id – Semester pertama 2018, pengungkapan kasus narkoba yang ditangani Polres Tanjungpinang mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti hingga pertengahan bulan Juli, tercatat sebanyak 38 kasus dengan 65 orang tersangka, dibanding tahun 2017, hanya 56 kasus dengan 82 tersangka.

Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali menjelaskan jumlah tersebut terdiri dari pengedar maupun pengguna narkoba. Pihaknya juga telah menyita barang bukti berupa puluhan gram sabu, ganja, dan pil ekstasi. ”Sangat mengkhawatirkan, terjadi peningkatan kasus peredaran narkoba di Tanjungpinang,” jelasnya, Jumat (13/7).

Mengantisipasi hal tersebut, kata Efendri, pihaknya tetap berkomitmen dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjungpinang. Menurutnya, kepolisian akan terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan serta mengantisipasi peredaran narkoba kepada masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga mengajak peran serta masyarakat untuk selalu waspada dan menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Tanjungpinang bersih dari narkoba. ”Juga untuk menghilangkan anggapan Tanjungpinang surga peredaran gelap narkoba,” jelas Efendri.

Masyarakat juga diminta berperan aktif membantu kepolisian atau pun Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mencegah serta menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. ”Masyarakat harus peduli lingkungan, jangan takut untuk melapor jika mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba,” imbau Efendri.

Kepolisian dan BNN, lanjut Efendri, akan terus memburu pelaku yang terlibat dengan narkoba karena merupakan musuh negara yang dapat merusak bangsa, terutama kalangan generasi muda.(odi)

2020 Karimun Bebas Campak dan Rubella

Putut A
-
0

batampos.co.id – Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menargetkan Provinsi Kepri bebas campak dan rubella di 2020. Vaksinasi Measles Rubella (MR) secara berturut-turut akan dilakukan selama tiga tahun mendatang hingga 2020.

”Vaksinasi akan dimulai pada Agustus nanti, mulai dari anak sekolah TK, SD dan SMP di bawah umur 15 tahun. Kemudian, di bawah usia sekolah atau di atas 9 bulan akan dilaksanakan pada September,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudianan, belum lama ini.

Vaksinasi diberikan gratis melalui posyandu maupun sekolah-sekolah. Termasuk bagi balita yang sejak awal tahun ini sudah dilakukan pendataan. Program vaksinasi MR untuk anak berusia 9 bulan sampai 15 tahun merupakan program nasional yang sudah dimulai sejak tahun 2017 lalu di Pulau Jawa. Tahun ini dilanjutkan di luar Pulau Jawa termasuk di Kepri.

”Saya berharap kepada masyarakat, agar berperan aktif untuk mendatangi posyandu untuk mendapatkan vaksinasi,” imbaunya.

Sebab kasus campak dan rubella masih tinggi di Indonesia. ”Penyakit campak hampir sama dengan rubella. Hanya saja, penyakit campak mengakibatkan kelumpuhan pada bayi, tapi kita tidak menyadari penyakit rubella lebih berbahaya lagi,” ungkapnya.

Penyakit rubella dapat mengakibatkan kelainan jantung pada bayi seperti jantung bocor, kebutaan, dan bisa juga terjadi katarak dini. Selain itu bisa terkena paru-paru basah, kebutaan pada mata dan gangguan pada pendengaran.

”Dampak penyakit rubella bisa kita lihat pada anak-anak di SLB (sekolah luar biasa, red). Untuk itu mari kita dukung pemberian vaksinasi MR di bulan Agustus dan September,” kata Tjetjep lagi.(tri)

Siapkan Ojek untuk Transportasi Festival Padang Melang

Putut A
-
0
Siapkan Ojek untuk Transportasi Festival Padang Melang

batampos.co.id – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas terus mematangkan persiapan pelaksanaan Festival Padang Melang yang akan diselenggarakan pada 26 sampai 28 Juli mendatang. Saat ini panitia sudah menyiapkan fasilitas hotel untuk tamu VIP. Selain itu juga menyiapkan homestay bagi tamu non VIP. Menyiapkan homestay, panitia berkoordinasi dengan masyarakat Letung karena rumah mereka akan dijadikan homestay.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur menjelaskan untuk transportasi darat pihaknya meminta bantuan ojek sebagai garda terdepan dalam melayani para pengunjung yang datang nanti.

“Hari ini tim dari kita sudah turun ke lapangan membawa segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk acara FPM nanti. Hotel dan transportasi darat juga sudah dilakukan komunikasi,” kata Masykur, Jumat (13/7).

Menurutnya, target 5.000 pengunjung itu tidak serta merta wisatawan mancanegara atau wisatawan nasional saja tapi pengunjung lokal juga sudah termasuk di dalam target.
Saat ini dirinya belum bisa menyebutkan jumlah pengunjung yang hadir nanti. Selain pergelaran budaya, pihaknya juga ada paket khusus untuk wisatawan yang hobi diving dan pihaknya sudah mempersiapkan tiga hotspot diving yang bagus.

“Tentu kita ada siapkan paket khusus pencinta diving, titik selam juga sudah dipersiapkan, ada tiga titiklah nanti,” ucapnya.

Kata dia, ia sangat berharap kepada semua lapisan masyarakat Anambas agar dapat meramaikan acara FPM nanti, karena ini bagian dari ajang mendorong percepatan pembangunan pariwisata Anambas.

Untuk transportasi udara, pihaknya mengandalkan Susi Air dan feri yang saat ini terus melayani pelayaran di Anambas mulai dari Batam maupun Tanjungpinang. Untuk Susi Air ia meminta kepada pihak pengelola agar dapat menambah jadwal penerbangan ke Bandara Letung selama dan sebelum acara FPM berlangsung.

Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Robi Sanjaya mengatakan, saat ini tim dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah ada yang mulai mengangkut tenda untuk pelaksanaan FPM. “Kita sudah bisa mulai siapkan sekarang karena waktunya tidak lama lagi. Persiapan harus dimatangkan,” jelasnya. (sya)

23 ASN Pemprov Berangkat Haji

Putut A
-
0
23 ASN Pemprov Berangkat Haji
Wakil Gubernur Kepri Isdianto melakukan prosesi tepung tawar kepada ASN Pemprov Kepri yang akan berangkat haji, Jumat (13/7). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Wakil Gubernur Kepri Isdianto melepas 23 Jemaah Calon Haji (JCH) 2018 dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri. Pelepasan JCH ini disejalankan dengan kegiatan rutin Pengajian ASN, Jumat (13/7).

Wakil Gubernur memberi apresiasi kepada jajaran ASN yang hadir di pengajian Jumat tersebut. Dia berharap setiap minggunya selalu meningkat ASN yang hadir.
Sedangkan untuk para JCH yang akan berangkat tahun ini, Isdianto mengimbau agar banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena banyak sekali umat muslim yang ingin berangkat ke tanah suci namun belum mendapatkan kesempatan.

“Banyak yang sudah ada niat tapi belum ada kesempatan karena tidak ada biaya. Dan ada pula yang ada biaya tapi belum mendapatkan panggilan dari Allah alias belum mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, syukuri kesempatan ini, karena ini bagian hadiah dari Allah,” kata Isdianto.

Acara pengajian Jumat pagi ini dihadiri juga oleh Sekdaprov Kepri Arif Fadillah serta jajaran kepala OPD dilingkungan Pemprov Kepri.

Isdianto berharap para JCH nantinya bisa berangkat dan kembali lagi ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat. Serta bisa menjadi haji mabrur yang diridhoi Allah SWT. “Mari kita doakan agar yang tahun ini berangkat dan kembali dengan selamat serta menjadi haji yang mabrur,” tutup Isdianto.(bni)

Direksi BUP Kurang Kreatif

Putut A
-
0

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengkritik kinerja Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri. Pasalnya, sudah 100 hari setelah dilantik, masih belum menunjukan kinerja yang menggembirakan.

“BUP adalah bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Artinya punya peran sebagai tulang punggung pemerintah daerah dalam memberikan kontribusi pendapatan,” ujar Nurdin, Kamis (12/7) lalu di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Menurutnya, sampai saya ini dirinya belum melihat kreativitas para direksi BUP. Padahal saat pemaparan pada proses seleksi beberapa waktu lalu, punya gagasan yang brilian tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan di bidang kemaritiman.

“Memang untuk sektor labuh jangkar, kita masih terkendala regulasi untuk mengelolanya. Tetapi bisa disiasati melalui kerja sama dengan perusahaan yang sudah ada,” paparnya.

Mantan Bupati Karimun tersebut menegaskan, jika BUP PT Pelabuhan Kepri hanya bergantung pada sumber yang sudah ada, artinya tidak ada progres yang menjanjikan.
Ditanya mengenai wilayah labuh jangkar Free Trade Zone (FTZ) di Tanjungberakit? Gubernur mengaku belum mendapat laporan.

“Kalau memang wilayah tersebut izinnya dikelola oleh BUP, tentu sangat menjanjikan. Karena wilayah tersebut sangat strategis,” jelas gubernur.

Selain itu, gubernur mengatakan pengelolaan suatu wilayah bukan merupakan adu kuat. Tetapi adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. BUP sebagai perusahaan milik Pemprov Kepri tentu punya nilai tawar yang tinggi.

“Ada nama daerah yang dibawa. Saya yakin, perusahaan yang sekarang ini mengelola labuh jangkar di Kepri akan berusaha memberikan ruang untuk bekerjasama,” tutup Nurdin.

Dari informasi yang didapat di lapangan, meskipun sudah dilantik gubernur. Masing-masing direksi terpilih masih belum bisa bersinergi. Seperti diketahui, sebelum dilantik, Direksi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri (PK) yang baru saja terpilih sudah terlihat kurang harmonis. Terkesan ada arogansi direksi terpilih, yakni enggan untuk bekerjasama antara satu dengan yang lain.

Terpisah, legislator Komisi II DPRD Kepri Iskandarsyah mengatakan salah satu temuan besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah investasi Pemprov Kepri senilai Rp 43 miliar. Karena investasi tersebut masih belum tepat sasaran. Sehingga tidak memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi daerah.

“Selama ini Pemprov Kepri kurang maksimal dalam mengelola BUMD yang sudah dibentuk. Makanya anggaran yang telah dikucurkan sebesar Rp 43 miliar tidak memberikan hasil,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kepri itu belum lama ini.

Menurutnya, investasi yang telah dikucurkan Pemprov Kepri yakni penyertaan modal kepada BUMD yakni PT Pembangunan Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri. Ditegaskannya, tidak adanya kontribusi bagi daerah atas investasi itu, karena selama ini Pemprov Kepri kurang serius mengelola badan usaha tersebut dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Dijelaskannya, BUMD yang sudah dibentuk harusnya menjadi tulang punggung bagi Pemprov Kepri. Artinya peran strategis BUMD adalah untuk menggali pendapatan daerah. Apalagi begitu banyak potensi pendapatan yang ada di Kepri ini dan belum tergali secara maksimal. Disebutkan Iskandarsyah, Pemprov pemilik saham terbesar didua perusahan itu,

“Kalau kedua perusahaan ini berjalan dengan baik, maka akan memberikan sumbangsihnya kepada daerah dan membantu dalam meningkatkan PAD Kepri,” jelasnya.(jpg)

595 Jiwa Warga Ruli Belian Korban Kebakaran, Menunggu Bantuan Warga Batam

Putut A
-
0
595 Jiwa Warga Ruli Belian Korban Kebakaran, Menunggu Bantuan Warga Batam

batampos.co.id – Sabtu (14/7/2018) dini hari sekira pukul 03.00. Batam masa ih terlelap dalam tidur.

Hari masih gelap, tapi tidak di Perkampungan rumah liar (ruli) Belian, Batam Center. Kegaduhan terjadi di sana. Perkampungan itu dilanda kebakaran hebat.

192 kepala keluarga harus kehilangan rumah. Itu artinya, kini, 595 jiwa menanti uluran tangan.

Belum diketahui sebab musababnya.

Warga Batam segera bergerak menggalang bantuan. Masjid Al Azhar yang berada dekat dengan permukiman itu langsung menyumbang dana. Warga pribadi pun tak kalah ligat. Perumahan Berverly pun bertetanggan dengan kampung itu juga mengulurkan tangan.

Bila Anda ingin memberi bantuan telah dibuka Posko Penggalangan Bantuan di halaman Parkir Gedung Dinas Bersama.

Adapun kebutuhan sementara ialah:

  • Pakaian (pria, wanita, anak)
  • Makanan dan minuman
  • Selimut

(ptt/ska)

Harga Telur Naik, Disperindag Pemko Batam Sidak Pasar

Putut A
-
0
Harga Telur Naik, Disperindag Pemko Batam Sidak Pasar

batampos.co.id – Kepala Bidang Perdagangan, Adisthy menyatakan sebagian stok bahan pokok terpantau aman dengan harga stabil. Namun ada dua bahan pokok yang masih bergejolak yakni telur ayam dan sayur.

“Kita cek ke pedagang, memang harganya sudah tinggi,” kata Adisthy, Jumat (13/7).

Ia menjelaskan, tingginya harga telur sudah didapat sejak berada di tangan distributor. Sehingga secara tidak langsung harga yang beredar di pasar dan dijual pada konsumen juga ikut melambung naik.

“Guna memastikan kita akan sidak dibeberapa pasar lagi,” lanjut Adisthy.

Walaupun kenaikan harga baru terjadi pada jenis pangan telur, pihaknya tetap akan memantau. Kemungkinan terjadinya lonjakan kenaikan harga pada jenis pangan lainnya.

“Tim nanti juga akan pantau semua. Kemungkinan kenaikan harga pada jenis pangan lain, seperti beras dan sejenisnya,” tuturnya.

Saat ini, harga yang harus di bayarkan ke distributor untuk 1 papan telur berkisar di antara Rp 42 ribu sampai Rp 43 ribu.

“Situasi seperti inilah yang memaksa para pedagang menaikan harga,” sebutnya.

Diakuinya seperti di Pasar Mega Legenda harga telur berada dikisaran harga Rp 43 ribu, Pasar Puja Bahari dan Pasar Melchem harga telur 1 papan (30 butir) senilai Rp 45 ribu. Sementara di Pasar Penuin harga telur mencapai Rp 46 ribu.

“Kami akan langsung melakukan pantauan langsung dilapangan, untuk mengetahui secara pasti penyebab meroketnya harga telur,” katanya.

Adisthy melanjutkan sebelum turun ke distributor, pihaknya akan melakukan pembahasan secara internal. Untuk menentukan langkah-langkah agar stabilitas harga kembali terjaga.

Selain telur, harga sayur di Pasar Mega Legenda berkisar Rp 19 ribu-Rp 20 ribu. Di pasar Fanindo, sayur bayam dijual Rp 17 ribu per kilo. Begitu juga dengan kangkung naik dua kali lipat. Biasanya Rp 7 ribu perkilo, sekarang dijual Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogramnya. (rng)

Bank Riau Buka Kantor Kas di Anambas

Putut A
-
0
Bank Riau Buka Kantor Kas di Anambas
Bupati Anambas Abdul Haris melakukan penandatanganan prasasti peresmian kantor kas ke-41 di Kecamatan Palmatak, Selasa (10/7). F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Bank Riau Kepri terus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satunya membuka kantor kas ke-41 di Desa Ladan, Kecamatan Palmatak, Selasa (10/7).

Peresmian dihadiri Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris didampingi Direktur Utama Bank Riau Kepri Irvandi Gustari, beserta staf bank Riau Kepri yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Irvandi mengatakan diresmikannya kantor kas di Kecamatan Palmatak ini sebagai bentuk pelayanan masyarakat. “Kehadiran Bank Riau Kepri ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Palmatak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kecamatan Palmatak ini merupakan kantor kas ke-41 dari total 153 kantor jaringan yang dimiliki oleh Bank Riau Kepri. Irvandi berharap rencana Pemerintah Kabupaten Anambas bersama Bank Riau Kepri untuk membangun Kantor Cabang yang baru agar segera direalisasikan supaya menjadi ikon di Kabupaten Anambas. “Kalau bisa lebih megah dengan kantor pusat,” ungkapnya lagi.

Dijelaskannya di Anambas Bank Riau Kepri memiliki empat unit ATM yaitu tiga unit di Tarempa dan satu unit di Kantor Kas Palmatak, dan untuk wilayah Kepri ini Bank Riau Kepri memiliki 87 unit ATM.

Sementara itu, Bupati Anambas Abdul Harris menyampaikan apresiasinya kepada Bank Riau Kepri atas peresmian Kantor Kas di Kecamatan Palmatak ini. Ia berharap Kantor Kas ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian di Kecamatan Palmatak. Ia menyampaikan Pemerintah Kabupaten Anambas telah menerapkan transaksi nontunai yang merupakan program pemerintah pusat.(sya)

Tuntaskan Polemik Piutang Pajak, Pemprov Gandeng Jaksa dan KPK

Putut A
-
0
Tuntaskan Polemik Piutang Pajak, Pemprov Gandeng Jaksa dan KPK

batampos.co.id – Legislator Komisi III DPRD Kepri Irwansyah mengatakan utang Pajak Air Permukaan (PAP) Adhya Tirta Batam (ATB) ke Pemprov semakin membengkak. Terhitung sampai tanggal 8 Juni 2018, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kepri mencatat piutang di ATB sudah mencapai Rp 38,972 miliar.

“Artinya Pemprov Kepri hanya berkoar saja. Karena sampai detik ini, satu rupiah pun piutang tersebut tidak tertagih,” ujar Irwansyah, Jumat (13/7) di Tanjungpinang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri tersebut menjelaskan, besaran jumlah piutang tersebut terdiri dari piutang pokok dan denda. Adapun piutang pokok Pemprov Kepri di ATB adalah sebesar Rp 31,4 miliar. Selebihnya adalah denda atas piutang tersebut. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, apabila terus dibiarkan, maka piutang tersebut akan semakin membengkak.

Sementara Pemprov Kepri membutuhkan suntikan pendapatan untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah. Apalagi saat ini keuangan Pemprov Kepri sedang goyah karena dana transfer pusat belum ada kejelasan.

Menyiasati hal ini, lanjutnya, Banggar DPRD Kepri dan BP2RD Kepri sudah melakukan pertemuan khusus dengan BP Batam, Kamis (12/7) lalu. Dalam pertemuan dengan Deputi IV BP Batam Mayjen TNI Eko Budi Seopriyanto. Mulai ada titik temu, bahwa BP Batam sebagai pihak yang terikat kerja sama dengan ATB akan menuntaskan persoalan ini.

“BP2RD Kepri sudah melakukan penagihan melalui surat. Pada 2016 ada tiga surat yang dikirim ke ATB, 2017 juga tiga. Sedangkan 2018 ini ada dua surat. Tetapi hasilnya juga masih nihil,” paparnya.

Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid (BKPRMI) Provinsi Kepri itu menyebutkan, apabila dalam pertemuan itu tidak ada itikad baik dari BP Batam, dewan sudah menyarankan supaya BP2RD Kepri menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemprov Kepri tentu sangat dirugikan dengan sikap tidak patuh wajib pajak tersebut. Karena pajak yang diterima bisa digunakan untuk kebutuhan pembangunan daerah,” paparnya lagi.

Ditegaskan Irwansyah, apa menjadi catatan pihaknya adalah, meskipun Pemprov akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pajak Air Permukaan (PAP). Lantaran terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) Nomor 15 Tahun 2017.

“Tetapi regulasi tersebut tidak berlaku surut. Artinya piutang tahun sebelumnya adalah mengacu pada ketentuan lama,” tegas Irwansyah.

Ditambahkannya, pada akhir tahun 2017 lalu, BP2RD Kepri mencatat piutang PAP di ATB adalah sebesar Rp 27 miliar. Adapun perolehan PAP Kepri tahun lalu sebesar Rp 2,59 miliar dari target sebesar Rp 12,28 miliar. Sedangkan pada 2018 ini, target PAP yang harus dicapai adalah Rp 20 miliar.

“Kita sudah memberikan ultimatum ke BP Batam. Sampai pertengahan Agustus mendatang atau sebelum APBD Perubahan disahkan, sudah sebagian kewajiban tersebut ditunaikan. Sehingga tercatat sebagai pendapatan di APBD Perubahan nanti,” tutup Irwansyah.

Sementara itu, Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto mengatakan Pergub baru mengenai PAP nilainya lebih rendah dibandingkan sebelumnya. “Sudah ada pergub baru keluar lagi. Namun sayangnya saya belum dapat. Nilai PAP di Pergub baru ini lebih rendah dari Rp 20 permeter kubik,” ujar Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto di kantornya, Jumat (13/7).

Ia mengatakan kebijakan tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah pertemuan intensif. ”Kalau tidak dihentikan nanti utangnya bisa membengkak, ATB bisa keberatan,” paparnya.

Dengan pergub baru ini, maka penghitungan PAP berikutnya akan menggunakan tarif baru. Namun, sayangnya meskipun argo utang ATB telah berhenti, utang sebanyak Rp 36 miliar sebelum pergub baru berlaku tetap harus dibayar.

“Kami sudah membentuk tim baru lagi terdiri dari tripartit, antara ATB, Pemprov, dan DPRD. Sedangkan BP hanya fasilitasi,” tambah Eko.

Dalam tim baru ini, ATB bisa menyampaikan keberatan terhadap nilai utangnya itu. ”Kalau ATB keberatan, kita bisa membicarakan permohonan keringanan. Baru disepakati. Rumusan pembayaran utang ini ditargetkan harus selesai pada bulan Agustus nanti,” janjinya.

Apapun hasil keputusan ini, Eko berharap agar beban utang ATB tersebut jangan sampai dibebankan ke masyarakat. ”Ya, saya berharap jangan sampai berpengaruh ke konsumen,” katanya. (aya)

37 Napi Dipindahkan

Putut A
-
0
37 Napi Dipindahkan

batampos.co.id – Sebanyak 37 orang narapidana (napi) Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjungpinang yang terletak di Jalan Batu 18, Kijang, Bintan, Kamis (12/7). Pemindahan tersebut dilakukan guna mengantisipasi kelebihan atau over kapasitas jumlah napi di Rutan.

Napi yang dipindahkan itu, semuanya telah menjalani proses persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Mereka yang dipindahkan tersebut sebelumnya terjerat berbagai kasus pidana umum dan pidana khusus.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Tanjungpinang Fajar Teguh Wibowo mengatakan untuk menjaga keamanan dan mengantisipasi terjadinya hal-hal negatif. Selain itu, pemindahan tersebut merupakan program Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Napi yang dimutasi tersebut adalah napi yang menerima hukuman paling rendah tiga tahun penjara dan paling tinggi 16 tahun. Dari 37 napi yang dipindahkan, kata Fajar, terdiri dari 25 napi narkotika, tiga napi korupsi, dan sembilan napi yang terjerat kasus pencurian, perlindungan anak dan napi KDRT.

”Kapasitas Rutan Tanjungpinang ini hanya untuk 350 napi, sedang jumlah total napi yang ada sekitar 408 orang,” jelasnya.

Lanjut Fajar, jumlah keseluruhan napi di dalam Rutan Tanjungpinang mencapai 408 napi dan menempati tiga blok tahanan, yakni blok Penye-ngat, blok Melati dan blok Bintan.
”Setelah pemindahan, saat ini Rutan ditempati 371 napi yang menghuni berbagai blok tahanan,” tutupnya.(odi)

1...12,08612,08712,088...14,288Halaman 12,087 dari 14,288

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000