Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12287

Polisi Tidak Temukan Aliran Dana Pungli

0
ilustrasi

batampos.co.id – Penyidik tindak pidana korupsi (tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) tidak menemukan aliran dana pungli Kepala Pos (Kapos) Syahbandar Pelabuhan Kabil, Tp, yang diamankan Senin (16/4) lalu.

“Selama ini kami berasumsi, tidak mungkin (dilakukan Tp,red) sendiri. Tapi asumsi ini harus dibuktikan. Tapi tak ada fakta yang kami temukan (atas dugaan aliran pungli, red),” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga, Rabu (25/4).

Kesulitan petugas kepolisian mengembangkan kasus ini, karena beberapa saksi tidak menceritakan semua yang diketahuinya. Termasuk perusahaan-perusahaan yang pernah dimintain uang oleh Tp.

“Tidak mau menceritakan apa adanya, jadi tidak bisa juga diusut hingga ke atas,” ungkap Erlangga.

Namun terkait penyidikan ini, Erlangga mengatakan hal itu adalah problematika pengusutan kasus pungli. Karena masih ada budaya segan dan sungkan.

“Kebanyakan masih gak enakan lah (bicara apa adanya ke penyidik,red), sungkan atau gimanalah. Kita juga tak bisa menetapkan status tersangka seseorang tanpa alat bukti yang cukup,” ujarnya.

Saat ditanya kemana saja aliran uang itu, Tp tidak memberikan keterangan rinci. Dari pengakuan Tp, uang Rp 5 juta yang didapatnya digunakan untuk pribadi.

“Memang ada Rp 500 ribu yang disisihkan untuk uang kas,” katanya.

Walaupun keterangan dari para saksi maupun tersangka tak ada aliran uang pungli ini. Erlangga mengatakan pihaknya akan terus menggali dengan cara mencari informasi lain dengan cara lain.

“Saat ini masih proses pemberkasan. Hingga kini kami telah meminta keterangan saksi dari 5 orang dari pelayaran, staffnya 3 orang, dari kesyahbandaran, dan tersangka juga,” ucapnya.

Seperti sebelumnya diberitakan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat, disebut sering terjadi pungutan liar oleh petugas syahbandar ke pemilik atau agen kapal yang mengurus dokumen di Pos Syahbandar Kabil.

Tim gabungan dari Subdit Tipidkor Polda Kepri dan Satuan Reskrim Polresta Barelang mendatangi Pos Syahbandar Pelabuhan Kabil, Jumat (13/4), setelah menerima informasi adanya transaksi pungli.

Sesampai disana tim gabungan mendapati Kapos Syahbandar Kabil Tp menerima uang sebesar Rp 5 juta, dari pihak perusahaan bongkar muat. Uang itu diminta Tp, karena adanya kegiatan pengapungan Tagboat dan pekerjaan bawah laut, dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat itu.

Padahal perusahaan bongkar muat itu, 31 Maret lalu sudah menyetorkan uang ke negara sesuai aturan yang ada seperti PNBP Salvet dan PNBP PBM. Namun, Tp diduga masih meminta sejumlah uang, untuk memuluskan pengeluaran dokumen yang diminta perusahaan itu. (ska)

Imbau Kades dan Perusahaan Konstruksi Ikut BPJS Ketenagakerjaan

0

batampos.co.id – BPJS Kete­na­gakerjaan Cabang Natuna menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Kabupaten Natuna di Natuna Hotel, Ranai, Rabu (25/4). Diskusi tersebut difo­kuskan pada tiga sektor yang akan menjadi sasaran BPJS Ketenagkerjaan ke depannya.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Natuna, M. Afdal mengatakan, pada 2017 lalu BPJS Ketenagakerjaan Natuna mampu menyerap 505 perusahaan sebagai anggota BPJS dengan jumlah 2.664 orang. Diantaranya 800 orang dari kalangan non pemerintahan. Capaian ini cukup bagus. Semuanya ini tidak lepas dari dukungan Pemkab Natuna.

“Namun capaian ini masih banyak sektor-sektor yang belum bisa dijangkau maksimal oleh BPJS Ketenagakerjaan di Natuna,” katanya.

BPJS Keternagakerjaan Natuna berencana mengembangkan lagi jangkauan. Tahun ini menyasar tiga sektor yakni sektor desa, sektor usaha konstruksi dan sektor Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP).

“Kami ingin Kades dan perangkatnya, BPD dan BUMDesnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga ingin semua pengusaha konstruksi dapat melakukan hal yang sama,” terangnya.

Menurutnya, terdapat satu kendala merekrut anggota BPJS Ketenagakerjaan di Natuna, yakni minimnya pahaman masyarakat mengenai BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara Sekda Pemkab Natuna Wan Siswandi mengatakan, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Natuna diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya menjamin kesejahteraan sosial masyarakat.

“Kami yakin BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu lembaga yang bisa memu­tus mata rantai kemiskinan di Natuna. Kami ingin kerja sa­ma ini tetap baik untuk kemajuan Natuna,” harapnya.(arn)

Di Sagulung Kekurangan Jumlah Sekolah

0
Siswi SMPN 9 Sagulung belajar diskusi diteras sekolah, Rabu (25/4). F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Antisipasi daya tampung dalam menghadapi PPDB Juni mendatang, Camat Sagulung Reza Khadafy memanggil seluruh kepala sekolah Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), Rabu (25/4), di SMPN 9 Batam.

“Seperti kita ketahui tahun ini mulai zonasi, jadi rapat kali ini membahas kesiapan hingga jarak yang akan diterapkan nantinya,” kata dia.

Reza menungkapkan permasalahan daya tampung ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ia menyebutkan untuk tingkat dasar jumlahnya cukup banyak, sedangkan SMP dan SMA negeri terbatas.

“Hal ini ditakutkan jadi masalah. Apalagi orangtua berebut ke negeri. Makanya kami harus memetakan zonasi secepat mungkin,” terang Reza.

Contohnya untuk sekolah dasar, setiap kelurahan hanya memiliki satu sampai tujuh sekolah. Sedangkan SMP dan SMA cukup minim, bahkan ada kelurahan yang tidak memiliki sekolah SMP dan SMA sama sekali, seperti Kelurahan Sungailekop. “Setiap tahun ada tiga ribu siswa yang mau mendaftar dan jumlah ini naik setiap tahunnya. Dan melihat kondisi saat ini pasti tidak akan tertampung. Sekolahnya kurang,” katanya.

Untuk solusinya, ia meminta pihak sekolah swasta untuk ikut berperan mengurai masalah daya tampung tersebut. “Nanti saya koordinasi lagi dengan sekolah swasta, sistem zonasi ini tidak hanya diperuntukkan sekolah negeri saja tapi swasta juga,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga meminta sekolah yang terdapat di wilayah yang kekurangan sekolah dapat menampung mereka, misalkan Kelurahan Sungailangkai yang hanya memiliki satu sekolah dasar.

“Sekolah dasar yang terdapat di sekitar Sungailangkai, dapat menerima anak Sungaiangkai, jangan sampai ada warga yang di situ yang tidak sekolah, kan kasihan,” jelas Reza

Sementara itu, meski alami kekurangan, Reza mengaku sistem zonasi tetap harus diterapkan. Dia menyebutkan sistem zonasi sendiri merupakan upaya pemerintah untuk menghindari penumpukan siswa disalah satu sekolah tertentu.

Keluhan daya tampung juga banyak disampaikan beberapa sekolah di Sagulung. Bahkan karena kekurangan kelas, ada sekolah yang harus menampung lebih dari 50 siswa per kelas.

“Memang ada tadi beberapa kepala sekolah yang mengeluhkan kekurangan kelas,” jelasnya. (une)

Menara Masjid Besar Nurussalam Diresmikan

0
Bupati Karimun Aunur Rafiq meresmikan pemakaian menara Masjid Besar Nurussalam di Kecamatan Kundur, Rabu (25/4).F. Imam Soekarno/Batam Pos

batampos.co.id – Bupati Karimun Aunur Rafiq meresmikan pemakaian gedung menara Masjid Besar Nurussalam, Kundur, Rabu (25/4). Pembangunan menara Masjid Besar Nurussalam diawali bantuan dari Pemerintah Provinsi Kepri di era Gubernur Muhammad Sani beberapa tahun lalu. Rafiq berharap fasilitas menara ini bisa menambah syiar Islam di Kecamatan Kundur.

“Masjid bukan sekadar tempat ibadah, namun masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan lainnya. Bahkan saat zaman Rasulullah, masjid menjadi pusat pemerintahan sekaligus aktivitas ekonomi. Makanya dengan diresmikannya menara ini, diharapkan ke depannya jamaahnya semakin ramai,” harap Rafiq.

Masjid Besar Nurussalam merupakan masjid tertua di Kecamatan Kundur. Sehingga perlu dijaga dan diramaikan. Diminta seluruh masyarakat, pengurus dan jemaah bersama-sama untuk mengelola dan menjaga, serta tak kalah pentingnya untuk memakmurkan masjid tersebut.

”Isi masjid dengan berbagai kegiatan. Baik sosial, budaya, seni maupun kegiatan keagamaan,” imbuh Rafiq.

Pembangunan menara Masjid Nurussalam adalah bantuan APBD Provinsi Kepri tahun 2015 sebesar Rp 1 miliar. Ini merupakan permintaan masyarakat kepada Gubernur Kepri M Sani saat menjabat.

Setelah melalui berbagai proses pengerjaan akhirnya menara masjid saat ini sudah selesai dan diresmikan. Masyarakat berharap agar menara masjid yang diresmikan Bupati Karimun menjadi ikon di Pulau Kundur. Sekaligus jadi pusat kajian Islam di Kundur dan sekitarnya.(ims)

Letkol Bambang Pimpin Lanal TBK

0
Salam komando usai serah terima jabatan, di mako Lanal TBK, Rabu (25/4). Dari kiri: Lektol Laut (P) Bambang Subeno, Danlantamal IV Laksma TNI R Eko Suyanto dan Letkol Laut (P) Totok Irianto. F. Sandi Pramosinto/batampos.

batampos.co.id – Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama (Laksma) TNI Ribut Eko Suyanto, Rabu (25/4) melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) Danlanal Tanjungbalai Karimun dari Letkol Laut (P) Totok Irianto kepada Letkol Laut (P) Bambang Subeno di Mako Lanal TBK.

”TNI AL, khususnya Lanal Tanjungbalai Karimun merupakan bagian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Karimun. Sehingga, salah satu tugas kita yang saat ini penting adalah bersinergi. Kita juga ingin memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan masyarakatnya,” ujar Danlantamal, usai memimpin Sertijab Danlanal TBK, kemarin.

Dia juga mengingatkan salah satu tugas Lanal TBK adalah pelaksana dukungan bagi satu­an operasional yang berkedudukan langsung di bawah Lantamal IV. Tugas pokoknya memberikan dukungan logistik serta administrasi unsur-unsur TNI AL. Baik kepada KRI dan juga personel TNI AL yang tugas patroli di perairan.

Wilayah operasional Lanal TBK memiliki kerawanan yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya jalur pelayaran internasional yang berbatasan langsung dengan dua negara. Yakni, Singpura dan Malaysia. Ribut berharap tugas-tugas pokok tersebut mampu dilaksanakan Lanal TBK dengan penuh rasa tanggung jawab.

”Melalui Sertijab ini tentunya dapat memberikan nuansa baru. Khususnya meningkatkan motivasi dan kreativitas yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi,” paparnya.

Danlanatamal juga mengingatkan Danlanal TBK yang baru bahwa jabatan yang diberikan saat ini merupakan amanah sekagus kepercayaan pimpinan. Untuk itu, dengan jabatan yang diberikan di Kabupaten Karimun ini, sesegera mungkin beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. ”Pahami adat budaya setempat,” pinta Ribut.(san)

27 Angkot Ditilang

0
Sejumlah angkot terjaring razia diberi surat tilang, Rabu (25/4). F. Sandi Pramosinto/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun menggelar razia terhadap angkutan kota (angkot) yang beroperasi di Karimun, Rabu (25/4).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun Fajar Horizon Abdin menyebutkan razia digelar di dua tempat berbeda yaitu di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Meral.
”Dari dua lokasi ini, 27 angkota kita berikan surat tilang,” sebutnya, kemarin.

Pelanggaran yang ditemukan di antaranya izin trayek yang sudah habis masa berlakunya dan belum KIR. Angkot yang terjaring razia diberikan surat tilang. Mereka diminta melengkapi kekurangannya. Kemudian membayar denda di bank.(san)

Polisi Razia Polisi

0
Seorang anggota Polres Karimun yang terkena razia, Rabu (25/4). F. DOkumentasi Satlantas Polres untuk Batam Pos

batampos.co.id – Satlantas Polres Karimun dan Seksi Propam menggelar razia kelengkapan kendaraan bermotor yang digunakan oleh anggota Polres Karimun, Rabu (25/4). Pemeriksaan ini dilakukan sebelum apel pagi.

Razia dimulai pukul 06.30 WIB di depan pintu masuk Mapolres Karimun. Sasaran razia adalah sepeda motor anggota polisi dan juga sipil.

”Apa yang kita lakukan ini termasuk salah satu bentuk penertiban internal sehari sebelum pelaksanaan Operasi Patuh Seligi 2018. Kita pastikan dulu anggota polisi juga patuh dengan aturan lalu lintas,” ujar Kasat Lantas Polres Karimun AKP Teuku Fazrial Kenedy, kemarin.

Dari razia tersebut ditemukan ada pelanggaran ringan seperti pemasangan kaca spion yang tidak sesuai standar. Sedangkan untuk dokumen berkendara seperti SIM dan STNK semuanya lengkap.

”Untuk anggota yang bawa sepeda motor dan diperiksa tidak lengkap kita berikan teguran secara lisan. Teguran ini diberikan sebagai bentuk pengawasan. Sebab pelaksanaan kegiatan juga diikuti anggota Propam,” papar Teuku.

Jumlah anggota Polres Karimun yang mendapatkan teguran secara lisan sebanyak 6 orang.(san/tri)

Sidang Perdata Mantan Ketua DPRD Karimun, 32 Tergugat Diwakili 4 Penasihat Hukum

0
Suasana sidang gugatan perdata Muhammad Asyura, Rabu (25/4). F.Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Sidang gugatan perdata mantan Ketua DPRD Karimun Muhammad Asyura terhadap 32 tergugat dilanjutkan dengan menghadirkan 32 tergugat, yang diwakilkan oleh penasihat hukum masing-masing, Rabu (25/4).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Budiman Sitorus bersama dua hakim anggota Agus Soetrisno dan Agung Nugroho di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Karimun.
”Saudara kuasa hukum tergu­gat, apakah ke-32 orang yang terdaftar di berkas ini hadir di persidangan atau diwakilkan melalui pengacara,” tanya hakim Budiman Sitorus kepada para penasihat hukum.

Pertanyaan hakim langsung dijawab oleh penasihat hukum masing-masing terdakwa. Upik dari Biro Hukum Provinsi Kepri mewakili Gubernur Kepri dan Sekda Provinsi Kepri sebagai tergugat 31 dan 32. Dessi Suslawati dari Biro Hukum Pemkab Karimun me­waliki Bupati Karimun dan apa­ratur sipil negara (ASN) Pem­kab Karimun sebagai ter­gugat 25 hingga 30. Sedangkan tergugat 1 sampai 24 yaitu anggota DPRD Karimun termasuk dua wakil ketua DPRD Karimun diwakili penasihat hukum Trio Wiramon dan Edwar Kelvin Rambe.

”Dengan demikian, sidang dinyatakan lengkap. Sebelum kita lanjutkan, saya berikan kesempatan kepada kedua belah pihak supaya dilakukan mediasi terdahulu. Silakan sama mediator hakim Agung Nugroho,” kata hakim Budiman, sambil mengetuk palu bertanda berakhirnya sidang gugatan perdata, kemarin.

Kuasa hukum penggugat, Jefri Yanto Tigor Mangatas Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan mediasi dengan tergugat pada Kamis (3/5) sesuai dengan gugutan yang diajukan. Materinya sudah jelas, masalah SK pemberhentian kepada kliennya yang menimbulkan kerugian.

”Nanti masing-masing pihak membawa konsep dalam mediasi. Apakah ada solusi terbaik atau tidak, kita lihat nantilah,” katanya. Sidang kemarin berlangsung sekitar 30 menit. Dalam sidang tersebut tampak hadir Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis dan Hazmi. Hadir juga penggungat M Asyura berserta istri. (tri)

Siswi SMA 1 Dabo Singkep Ciptakan Power Bank dari Belimbing

0
Yola (kiri) dan Alfi memperlihatkan power bank belim­bing temuan mereka. F. Wijaya Satria/batampos.co.id

batampos.co.id – Siswi SMA Negeri I Dabo Singkep, berhasil menemukan power bank rakitan berbahan alami. Kedua siswa itu yakni Alfi Sefia Wijaya dan Yola Amanda. Mereka memamerkan temuan pada ajang perlombaan Teknologi Tepat Guna (TTG), di Gedung Nasional Dabo Singkep, Rabu (25/4) siang.

Power bank rakitan penemuan kedua siswa ini sumber tenaga untuk mengisi baterai gadget hanya berbahan belimbing asam, karbon arang, dan air garam. Seluruh bahan yang mudah didapat ini, diramu dalam takaran tertentu dan seterusnya dimasukkan dalam baterai kering bekas yang telah dikeluarkan isinya.

Setelah baterai bekas tersebut penuh dengan adonan belimbing asam, arang, dan air garam, lalu dijadikan satu dalam kotak kayu sederhana dan dirangkai dengan jaringan kabel mini untuk memberikan input kepada gadget.

Menurut Alfi, selain masyarakat sangat membutuhkan daya untuk gadget mereka, power bank hasil karya mereka dijamin ramah lingkungan serta tidak memakan energi berlebihan. Sebab, power bank yang ada saat ini juga membutuhkan daya listrik untuk menyimpan daya. Namun tidak dengan power bank alami milik mereka.

Karena power bank mereka dari bahan karbon arang, garam, dan belimbing maka kedua siswa ini memberikan nama pada temuan mereka dengan nama power bank karambel. “Sesuai dengan bahan yang digunakan,” kata Alfi menjawab pertanyaan Batam Pos di Gedung Nasional, Dabo Singkep.

Karena tidak membutuhkan asupan daya dari listrik, power bank karambel ini nyaman dan aman untuk digunakan di luar ruangan. Terlebih saat berada di tengah-tengah alam terbuka seperti di dalam hutan dan saat mencari ikan di laut.(wsa)

Pekerja Batam Demo Gubernur, Desak Tuntaskan UMSK 2018

0

batampos.co.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Batam (ABB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (25/4). Mereka mendesak Gubernur Kepri Nurdin Basirun segera menuntaskan persoalan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam 2018.

Pantauan di lapangan, ratusan buruh Batam tiba di Kantor Gubernur menggunaan kendaraan roda empat dan roda dua. Mereka menempuh perjalanan cukup jauh, yakni melalui penyeberangan kapal roro dari Telaga Punggur ke Tanjunguban, Bintan.

Menyikapi aksi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri menyiagakan ratusan personel kepolisian. Water canon dan kawat berduri juga dijejerkan di area Kantor Gubernur Kepri. Terlihat juga sejumlah personel TNI yang dipersiapkan untuk membantu pengamanan Kantor Gubernur.

”Kedatangan kami mendesak Gubernur Kepri, untuk segera menuntaskan polemik UMSK Batam,” ujar Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Mustafa.

Mustafa menegaskan, pihaknya menyayangkan sikap Gubernur Kepri. Karena hingga kini belum menerbitkan SK UMSK Batam 2018. Padahal, Wali Kota Batam sudah mengirimkan pengajuan SK penetapan kepada gGubenur jauh-jauh hari.

Padahal, lanjut Mustafa, aturan penetapan upah tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dimana gubernur harus menetapkan dan mengumumkan secara serentak.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri Tagor Napitupulu mengatakan usulan revisi yang disampaikan Pemko Batam beberapa waktu lalu, masih dikembalikan oleh gubernur.

Karena belum sesuai dengan aturan main yang ada. ”Kita sudah kembalikan dan minta diperbaiki. Sekarang ini, kita tunggu usulan tersebut,” ujar Tagor singkat di Kantor Gubernur Kepri, kemarin.(jpg)