Polisi menunjukkan kendaraan yang digunakan korban yang tewa saat kecelakaan lalu lintas, Selasa (3/4) di Batu 8. F. Yusnadi/batampos.co.id
batampos.co.id – Dua pemuda tanpa identitas tewas setelah mengalami kecelakaan di jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Tanjungpinang, Selasa (3/4) sekitar pukul 01.00 WIB. Keterangan yang dihimpun, kejadian tersebut berlangsung saat kedua korban berboncengan menggunakan motor Honda Vario BP 2250 BI yang melaju kencang dari arah Simpang Dompak Batu 8 atas menuju ke arah Hotel Ck.
Tepatnya di depan kantor Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan, pengendara motor tersebut lepas kendali, keluar jalur dan menabrak pohon besar. Keduanya tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. “Diduga keduanya mabuk berat,” ujar Kanit Laka Polres Tanjungpinang, Ipda Ridwan.
Ridwan mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terhadap kasus kecelakaan tersebut. Hingga saat ini belum diketahui identitas kedua korban. Sedangkan barang bukti motor sudah diamankan dan kedua jenazah korban kini berada di RSUD Kepri. “Saat olah TKP tidak ditemukan tanda pengenal kedua korban,” katanya.
Dalam kecelakaan tersebut satu korban mengenakan jaket coklat, baju abu abu dan celana jins biru, sedangkan satu korban lainnya mengenakan jaket hitam, baju biru dan celana jins hitam. “Jika ada informasi mengenai keduanya, lapor ke Polres Tanjungpinang,” kata Ridwan.
Ridwan mengimbau kepada masyarakat agar mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. “Fokus dan tidak mengkonsumsi alkohol saat berkendara,” imbaunya.(odi)
batampos.co.id – Menjadi seorang Ibu bukanlah pekerjaan mudah. Dalam hal mengurus anak, tak jarang yang memilih jalan singkat untuk mempercayakan anaknya ditangan seorang pengasuh.
Namun hal itu tidak berlaku bagi Ira Maya Sopa. Wanita yang akan menambah usia 7 April ini, memilih untuk fokus pada keluarga sejak ia mulai berumah tangga.
“Bagiku keluarga nomor satu. Maka itu saya tidak bekerja, agar fokus mengurus suami juga anak,” ujar Maya, sapaannya.
Dalam prinsipnya, istri Brian Charles Bateman ini menyebutkan, sebagai istri atau Ibu harus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga dengan sepenuhnya.
“Tidak boleh setengah-setengah, biar hasilnya kelak juga penuh,” tuturnya.
Terutama dalam hal mendidik anak. Sejak melahirkan anak yang diberi nama Keira Putri delapan tahun silam, Maya tak pernah lepas mengasuh putrinya tersebut.
“Sedari lahir tidak lepas dari tangan saya dan suami sebagai orang tua. Cuma karena suami kerja di Singapura, jadi anak lebih banyak sama saya,” jelas Maya.
Selain disibukkan mengurus anaknya yang kini duduk di bangku kelas II SD Avava School, wanita kelahiran Lampung itu juga aktif dalam berdagang online. Menariknya, Maya menjual beragam produk yang dikatakan sedang booming maupun yang berkaitan dengan perayaan hari besar.
“Sekarang lagi hits-nya produk Aloe Vera, dan sudah mulai mendekati Lebaran. Jadi saya menjual produk berkaitan itu saat ini,” bebernya yang sudah menekuni online shop sejak 2010 lalu.
Begitupun dalam hal pergaulan, Ira Maya Sopa terbilang aktif di kegiatan charity melalui komunitas yang diikutinya.
“Sejauh ini, saya merasa menjadi wanita beruntung, yang dapat menikmati hidup sebagaimana prinsip saya terutama dalam hal rumah tangga,” ungkap Maya. (rng)
Sejumlah GTT di Bintan mengeluhkan ke Anggota DPRD Kepri Dewi Kumalasari Ansar soal masa kerja berkurang paska mereka menjadi guru honor Pemprov Kepri. F. Slamet/batampos.co.id
batampos.co.id – Sejumlah Guru Tidak Tetap (GTT) SMK dan SMA di Kabupaten Bintan mengeluhkan masa kerjanya berkurang sejak peralihan kewenangan SMK dan SMA dari kabupaten kota ke provinsi.
Keluhan ini disampaikan ketika Anggota Komisi IV bidang pendidikan DPRD Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari melakukan kunjungan ke SMK Negeri I Seri Kuala Lobam di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam, Selasa (3/4).
Seorang guru honor di sekolah tersebut, Indra Des Isabel mengatakan, dirinya sudah mengajar lebih dari 10 tahun sejak 2007, namun diangkat berdasarkan SK pengangkatan dari Pemkab Bintan pada tahun 2010.
Namun, setelah peralihan kewenangan pendidikan khususnya SMK/SMA pada 2017 dirinya menerima SK pengangkatan dari Pemprov Kepri.
“Masa kerja jadi 2 tahun, padahal sudah lebih 10 tahun saya menjadi guru honor,” kata dia.
“Ya maunya ada Pergub tentang perlindungan hukum masa kerja pengangkatan kami, bukan seperti sekarang dianggap honor baru lagi,” tambahnya.
Selain itu, ia mengatakan, dirinya masuk dalam kelompok satu (K1) untuk pengangkatan ASN, namun sampai saat ini belum diangkat.
Tak hanya itu, dia juga mengatakan, ada beberapa kebijakan yang didapat ketika masih di bawah Pemkab Bintan di masa Bupati Bintan, Ansar Ahmad misalnya kebijakan uang makan bagi guru honorer dan kompensasi jika guru honorer pensiun.
Namun, lanjut dia, kebijakan itu tidak ada lagi sehingga mereka tidak mendapatkan uang makan dan kompensasi pensiun. Senada disampaikan guru honor lainnya, Maizah. Ia menyampaikan, sudah diangkat menjadi guru honor sejak 5 tahun lalu namun sejak masuk di Pemprov Kepri justru masa kerjanya dimulai baru lagi sebagai guru honor.
Kepala SMK Negeri I Seri Kuala Lobam Erdatati mengatakan, jumlah guru di sekolahnya sebanyak 29 orang. Dari 29 orang itu, hanya 8 guru berstatus ASN. “21 guru lainnya masih guru tidak tetap,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari berjanji, akan menyampaikan aspirasi dan keluhan guru honor SMK dan SMA di Bintan tentang masa kerja dan pengangkatan guru honor ke Pemprov Kepri.
Menurut dia, keluhan para guru honor SMK dan SMA di Bintan ini menyangkut kesejahteraan dan jaminan guru honor. Oleh karena itu, harus diperjuangkan dan perlu ada perlindungan hukum. “Perlu perindungan hukum misalkan berupa Peraturan Gubernur,” tukas dia. (met)
batampos.co.id – Beredarnya kabar kebocoran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Batam belum diketahui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri. Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan SMA, Atma Dinata mengatakan tanggungjawab USBN berada di sekolah penyelenggara.
“Memang saya ada dikonfirmasi sejumlah pihak mengenai hal ihwal ini. Tetapi belum ada kebenaran informasinya,” ujar Atma Dinata menjawab Batam Pos, Selasa (3/4) di Tanjungpinang.
Menurut Atma, dalam hal pelaksanaan USBN, tanggungjawab penuh berada di tangan sekolah. Dijelaskannya, setiap mata pelajaran yang diujikan disusun melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri. Disdik Kepri, pada posisinya hanya sebagai penerima laporan.
“Dalam hal penggandaan soal dari rekomendasi MGMP sepenuhnya ditangani oleh pihak sekolah,” papar Atma.
Dikatakan Atma, pelaksanaan USBN memang telah selesai dilaksanakan sepekan yang lalu. Adapun komposisi soalnya 20 persen berasal dari nasional, makanya, diistilahkan USBN. Ditegaskannya, jika terjadinya kebocoran soal sepenuhnya menjadi tanggungjawab sekolah. Diakuinya, USBN memang memberikan pengaruh bagi tingkat kelulusan.
Menyikapi persoalan ini, pihaknya akan menelusuri lebih lanjut ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Batam. Sehingga bisa menentukan sikap dalam membuat kebijakan. Meskipun demikian, Atma mengatakan yang dikhawatirkan adalah jika soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP).
“Kita akan segera telusuri persoalan ini di lapangan,” tutup Atma.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kepri, Teddy Jun Askara (TJA) meminta Disdik Kepri untuk segera menelusuri persoalan ini. Politisi Partai Golkar tersebut berharap, isu yang beredar tidak benar. Karena apabila ditemukan fakta kebocoran tersebut, tentu ini telah mencoreng dunia pendidikan Kepri.
“Kita juga akan melakukan penelusuran, karena ini menyangkut mutu pendidikan yang akan dihasilkan,” tegas Teddy, kemarin.(jpg)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam hingga saat ini belum menerima Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) yang menjadi dasar penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari KPU pusat.
“Harusnya tanggal 26 Maret kemarin sudah kami terima, tapi hingga saat ini masih belum,” kata Ketua KPUD Batam, Agus Setiawan saat dijumpai di kantornya di Sekupang, Selasa (3/4).
Agus mengungkapkan keterlambatan ini dikhawatirkan bisa berdampak terhadap pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan 2.938 petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) nantinya.
Ia menambahkan sesuai dengan jadwal Pantarlih akan mulai melakukan pendataan 17 April mendatang. Saat ini beberapa persiapan telah dilakukan diantaranya Bimbingan Teknis (Bimtek) hingga pengadaan stiker yang nanti akan ditempel di rumah warga yang menjadi pemilih.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam tahun 2017, sedikitnya terdapat 415.521 nomor kepala keluarga (NKK) yang ada di Batam. Pantarli bertugas memastikan berapa jumlah pemilih pemula, pemilih yang datanya masih ada namun porangnya sudah tak ada atau pindah.
“Hasil inilah nantinya akan menjadi acuan untuk DPS di Pileg April 2019 mendatang,” ungkap Agus.
Sebelumnya, 2.938 Pantarlih sudah berhasil direktrut demi menyukseskan tahapan pemilihan tahun depan. Mereka diberikan waktu satu bulan (17 April-17 Mei) untuk menyelesaikan pendataan jumlah pemilih.
Agus menegaskan mereka yang bekerja in benar-benar harus mengerjakan tugas mereka, agar data yang didapatkan valid.
“Dulu kan banyak yang tidak bertugas dengan baik. Tahun ini harus lebih baik,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – Pusat perdagangan di Asia Tenggara. Begitulah langkah awal Batam dalam menguasai pasar dunia. Caranya adalah dengan menyulap Bandara Internasional Hang Nadim menjadi kota logistik yang melayani layanan penitipan barang dari seluruh dunia dan kemudian mengantarkannya ke tempat tujuan hanya dalam batas waktu sekitar empat jam saja.
“Hei dari seluruh dunia, anda bisa menyimpan barang di Batam. Dan barang-barang yang disimpan di Batam dari seluruh dunia akan digabung dengan barang-barang dari Sumatera, Kalimantan dan lainnya. Setelah itu dipasarkan lewat kota logistik yang dibangun dekat bandara, Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Tanjungsauh,” kata Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata saat melakukan konsultasi publik Kerjasama Pengembangan Bandar Udara (KPBU) BUBU Hang Nadim di Lantai 3 Balairung Sari, Gedung BP Batam, Selasa (3/4).
Secara garis besar, BP Batam ingin mengubah Hang Nadim menjadi kota logistik. Baru setelah itu mengembangkan hal serupa di Pelabuhan Batuampar.
Kota logistik ini akan dibagi lagi secara zonasi sesuai dengan kriteria barang yang dititipkan di Batam. Tiap zona disebut sebagai taman perdagangan atau trade park.
“Nanti disana, akan ada trade park isinya elektronik semua. Nanti ada juga yang isinya barang-barang plastik semua, baru ada trade park untuk furniture. Ada pedagang besar dan pedagang kecil. Kalau sudah terbangun, maka saya yakin pedagang besar dunia akan buka lapak di Batam,” ujarnya lagi.
Dengan model pengembangan seperti ini, barang-barang yang dititipkan bukan hanya akan menjadi titipan yang kemudian diantarkan mencapai kota tujuan. Tapi barang-barang tersebut bisa juga langsung dipasarkan di Batam jika ada pedagang besar yang butuh barang-barang tersebut dengan cepat. Bahkan Hang Nadim juga diwacanakan akan menjadi penyedia barang atau supplier untuk memenuhi kebutuhan perusahaan manufaktur yang ada di Batam.
Sambil menyelam minum air. Batam bukan hanya akan jadi kota logistik tapi bisa juga jadi pusat perdagangan yang besar di Asia Tenggara.
Pedagang-pedagang besar akan mampir dan membeli barang-barang dalam hitungan kontainer. Sedangkan perusahaan-perusahaan manufaktur lokal seperti Satnusa Persada tidak perlu lagi mengimpor dari Tiongkok ketika membutuhkan barang-barang komplemen seperti transistor, chip dan lainnya. Satnusa hanya cukup memberikan order kepada Hang Nadim yang kemudian akan mencarinya.
“Nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan pasar, hal ini akan membantu kembangkan ekosistem logistik. Dan tentu saja industri-industri di Batam akan ikut berkembang juga,” katanya lagi.
Disamping itu, Badan Pengusahaan (BP) juga akan berkomunikasi dengan perusahaan seluler kelas dunia seperti Apple, Samsung dan lainnya. Tujuannya adalah menggarap Hang Nadim menjadi pusat reverse logistics.
Berbeda dengan logistik pada umumnya yang merupakan proses pendistribusian barang dari pemasok kepada pelanggan akhir. Namun reverse logistics mengacu pada semua prosedur terkait untuk pengembalian produk, perbaikan, pemeliharaan, daur ulang dan pembongkaran untuk produk dan bahan.
Angga menjelaskan secara singkat Batam sebagai reverse logistics akan menerima smartphone-smartphone yang butuh reparasi. “Kalau beli hape di China atau Jepang pas rusak kirim saja ke Batam. Nanti kita akan akan bicara ke Apple atau Lenovo agar bisa service di Batam saja,” jelasnya.
Upaya menciptakan perdagangan lewat kota logistik ini untuk menjawab ketimpangan ekonomi yang tercipta ketika konsep Free Trade Zone (FTZ) berlaku di Batam. Kesalahan terbesar adalah kebijakan FTZ mulai berlaku tanpa diimbangi dengan pembangunan infrastrutrur yang memadai.
Hal tersebut menciptakan biaya yang tinggi baik dalam logistik maupun harga jual. Penyebabnya adalah karena Pelabuhan Batuampar dengan kapasitasnya yang kecil tidak bisa menampung limpahan barang ekspor dan impor yang masuk ke Batam dari luar daerah. Mengingat Batam dibebaskan dari pembayaran PPN dan PPnBM, maka tingginya biaya logistik menyebabkan insentif FTZ menjadi sia-sia.
Bandara Hang Nadim Batam. foto:yusuf hidayat/batampos
“Kami dulu lupa bangun infrastruktur padahal sudah FTZ. Jadi FTZ tak termanfaatkan. Karena itu biaya logistik jadi malah, dan karena itu banyak industri yang terkena dampaknya pindah keluar,” jelasnya.
Jadi dengan mengubah Hang Nadim menjadi kota logistik akan mengubah pengembangan ekonomi di Batam. Kota logistik juga akan menjadi sarang dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce seperti Bukalapak, Lazada dan lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin Amazon akan tertarik buka lapak di Batam.
E-commerce butuh gudang logistik untuk tempat menyimpan barang-barangnya sementara waktu yang kemudian dikirimkan menuju tempat pemesannya.”Kita bantu Indonesia kuasai e-commerce. Di Indonesia belum pernah ada bandara yang memiliki konsep seperti itu dan membangun daya saing Batam di dunia,” katanya lagi.
Angga mengatakan Batam sebagai kota logistik telah dipikirkan sejak lama oleh salah satu pendiri Batam, BJ Habibie. Makanya bapak yang dikenal sebagai bapak pembangunan Batam itu membangun runaway Hang Nadim sepanjang 4025 meter dan merupakan terpanjang di Asia Tenggara.
“Hari ini Hang Nadim bisa layani 6,3 juta. Padahal daya tampung 5 juta. Tapi dengan pengembangan bandara selanjutnya, maka runaway panjang tersebut sebenarnya sudah dipersiapkan untuk melayani 30 juta penumpang,” paparnya.
Pengembangan Hang Nadim juga akan disinkronkan dengan pembangunan di daerah perdagangan bebas lainnya seperti Bintan dan Karimun. Shipyard direncanakan akan dibangun di Karimun sedangkan di Bintan sudah berjalan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)-nya.
“Maka disini Batam yang sudah lebih maju maka diharapkan punya peran dalam memfasilitasi mereka menuju ke pasar market global,” jelasnya.
Pengembangan bandara juga akan dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal untuk para pekerja di kota logistik Hang Nadim. BP juga akan mengikutsertakan peran warga sekitar untuk dididik agar menjadi tenaga kerja lokal di kota logistik Hang Nadim.
Mengenai rencana pelelangan, BP sudah memulai market sounding sejak Februari silam, lalu akan melakukan proses lelang pada Bulan November. Pemenang tender akan diumumkan pada Bulan Februari tahun depan.
Sedangkan mengenai konsep kerjasama, BP Batam akan menganut konsep Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). KPBU memiliki banyak keunggulan.
Keuntungan pertama adalah pemerintah dalam hal ini BP Batam tetap memegang kendali proyek. Kedua percepatan pembangunan infrastruktur tanpa membebani APBN maupun APBD.
Ketiga pemanfaatan keahlian teknis dan komersial dari badan usaha. Keempat pembagian risiko dilakukan dengan badan usaha dan terakhir adalah value for money (VFM) yang lebih baik melalui proses pengadaan yang transparan dan kompetitif. Untuk calon investor yang berminat, saat ini sudah ada 17 investor yang berminat ikut tender pengembangan Bandara Hang Nadim sebagai pusat kota logistik.
Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan selain mengembangan Hang Nadim, maka Pelabuhan Batuampar juga akan dikembangkan bersama dengan Pelindo. Tapi prosesnya harus mengikuti prosedur yang berlaku terkait kerjasama pemanfaatan aset negara.
“Jika BP Batam ingin bekerjasama dengan Pelindo, maka perlu ada penugasan khusus dari pemerintah pusat bahwa BP Batam bersama Pelindo akan melakukan kerjasama untuk peningkatan kapasitas pelabuhan Batuampar,” jelasnya.
BP Batam mengaku ingin cepat melaksanakan pengembangan Batuampar karena dapat memberikan manfaat untuk pengurangan biaya logistik sehingga memberikan manfaat bagi ekonomi Batam.”Kalau bisa bekerjasama dengan Pelindo, kami pilih kerjasama. Proses ini harus dilihat agar Batuampar segera dikembangkan,” ungkapnya.
Pengembangan Batuampar akan terdiri dari dua tahap pembangunan. Target peningkatan kapasitas akan mencapai 2 juta TEUs. Dan nilai proyek yang ditawarkan mencapai Rp 2,16 triliun.”Skema pendanaan akan dilakukan BP Batam dengan konsorsium PT Pelindo I. Target konstruksi akan dimulai pada tahun 2019,” katanya.
Sedangkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kepri Syamsul Bahrum mengatakan Pemprov Kepri sangat mendukung BP Batam dalam mengembangkan Hang Nadim sebagai kota logistik.
“Pak Gubernur sangat mendukung. Kalau bisa kami ingin bantu lewat APBD,” katanya.
Bantuan tersebut kata Syamsul akan diberikan lewat pembangunan jalan yang pemeliharaaannya melalui Pemprov Kepri. “Jika masih kurang sempurna, maka kami akan perkuat struktur kelautan dan bandara. Harus saling perkuat,” katanya lagi. (leo)
Bupati Karimun Aunur Rafiq menerima nasi tumpeng dari Pimpinan Cabang Bank RiauKepri Tanjungbalai Karimun, Baharuddin. F. Humas Pemkab Karimun
batampos.co.id – Penyertaan modal Pemerintah Karimun ke Bankriau Kepri mencapai Rp 7 miliar di tahun 2017. Penyertaan modal akan terus bertambah sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Ya, lebih kurang Rp 7 miliar kita menyertakan modal di sini (Bank RiauKepri). Itupun masih terus berkembang karena memang kondisi keuangan pemda sehingga belum dapat kita tambah,” kata Bupati Karimun, Aunur Rafiq dalam sambutan HUT Bankriau Kepri, Senin (2/4) lalu.
Dikatakan, pemerintah daerah juga berencana akan menambah nilai saham atau penanaman modal. Tentunya melalui kemampuan keuangan daerah yang mumpuni, dan pendapatan-pendapatan keuangan dari sisa anggaran dan pendapatan dari perusahaan daerah setempat.
“Mudah-mudahan kalau kondisi keuangan kita sudah baik, silpa APBD kita lebih, bisa kita masukkan menjadi penyertaan modal kita. Karena itu dibenarkan dari sisi aturan,” katanya seraya membeberkan, penambahan modal bersumber dari pendapatan asli daerah, dan pendapatan lainnya yang sah, dan tidak melanggar ketentuan.
Sementara Pimpinan Cabang Bank RiauKepri Tanjungbalai Karimun, Baharuddin mengatakan, sebagai mitra pemerintah daerah setempat, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Karimun telah melakukan transaksi nontunai melalui Bank RiauKepri setempat.
“Alhamdulillah untuk semua OPD di Kabupaten Karimun sudah melalui Bank RiauKepri untuk transaksi nontunai,” kata Baharuddin.
Di sisi lain, manajemen Bankriau Kepri pun berkomitmen untuk lebih meningkatakan pelayanan. Terutama pada nasabah yang notabenenya adalah ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
“Kami tentu memberikan pelayanan yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Karimun sebagai salah satu pemegang saham di Bank RiauKepri,” katanya.
Selain meningkatkan pelayanan, Bankriau Kepri juga memberikan dana bagi hasil dalam bentuk defiden yang akan menjadi pendapatan daerah setempat. “Setiap tahun kita akan mengembalikan ke pemerintah darah dalam bentuk defiden menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun,” bebernya. (enl)
batampos.co.id – Upaya mengembangan pariwisata terus dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam lewat promosi keluar daerah. Salah satunya adalah dengna hadir perhelatan The Sixth Annual Indonesia Marketeers Festival di Yogyakarta, DIY Yogyakarta, Selasa (3/4).
“Kehadiran BP Batam di Yogyakarta adalah untuk mengenalkan potensi Batam sebagai kota industri dan pariwisata,” kata Deputi V BP Batam Bambang Purwanto.
Bambang kemudian menjelaskan BP Batam akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah di Yogyakarta untuk mendatangkan turis mancanegara ke dua kota sekaligus yakni Batam dan Yogyakarta.
“Ini bagaimana kita bisa bekerjasama untuk mendatangkan turis dari Singapura menuju Batam dan lanjut ke Yogyakarta. Begitu juga sebaliknya sehingga tercipta iklim pariwisata yang baik antara Batam dan Yogya,” jelasnya lagi.
Dalam acara ini, BP Batam memperkenalkan Batam Funtastic yang terdiri dari tujuh pembahasan utama yakni funtastic nature and ecotourism (wisata alam), funtastic shopping paradise and culinary taste (wisata belanja dan kuliner), funtastic health an wellness tourism (wisata kesehatan), funtastic mice (wisata mice), funtastic coastal and marine tourism (wisata pantai), funtastic man made features and sports tourism (wisata olahraga dan kreatif) dan funtastic religious and historical culture tourism (wisata religi dan sejarah).
Acara di Yogyakarta ini merupakan pagelaran festival akbar yang menghadirkan pakar-pakar marketing yang akan mengupas evaluasi dan strategi marketing guna memajukan dunia bisnis.
Asisten Keistimewaan Sekretariat DIY Yogyakarta Didik Purwadi yang membuka acara ini mengatakan pariwisata zaman ini sudah mencapai era digitalisasi akibat dari evolusi teknologi.
“Hal tersebut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi apalagi di bidang pemasaran. Dengan adanya distrupsi yang lahir dari evolusi teknologi akan melahirkan peluang besar yang dimanfaatkan pelaku pemasaran pariwisata,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 tidak membawa angin segar bagi pengusaha di Batam. Mendapat banyak laporan ketidakpuasan tersebut, BP Batam telah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Koordinator Ekonomi.
“Sudah disampaikan pada rapat di kantor Menko mengenai keluhan dari pengusaha,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo di Gedung Marketing Centre, Selasa (3/4).
Menurut Lukita, pengusaha banyak menyampaikan keberatan soal kompleksitas dari pemenuhan syarat agar bisa mendapatkan fasilitas Free Trade Agreement (FTA) yang tertuang dalam PMK tersebut.
“Itu tadi saya sampaikan ke Bank Indonesia (dibawah Kementerian Keuangan, red), supaya bisa betul dimanfaatkan kebijakan tersebut,” tuturnya.
Keluhan dari pengusaha memang sudah santer terdengar. Beberapa persyaratan yang dikeluhkan antara lain kewajiban perusahaan untuk memiliki IT Inventory yang bisa dikoneksikan dengan sistem online Bea Cukai. Tujuannya adalah agar Bea Cukai bisa memonitor pergerakan barang keluar dan masuk dari kawasan industri yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut.
Sayangnya, biaya untuk membangun IT Inventory cukup besar. Lagipula pemerintah belum menetapkan standar yang jelas mengenai IT Inventory ini. Dan belum ada peraturan teknis yang mengaturnya. Padahal FTA sudah ditunggu-tunggu pengusaha kawasan industri di Batam agar bisa segera bisa memasarkan produknya ke dalam negeri. Mengingat pasar luar negeri masih goyang akibat pelemahan ekonomi global.
“Kami setuju dengan sistem ini. Tapi kami minta platformnya dibuat oleh pemerintah. Sehingga ada standarisasi. Soal Set Up IT Inventory ini sampai sekarang belum ada titik temu,” ujar Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Ok Simatupang di Gedung Bank Indonesia (BI) Kepri, Selasa (3/4).
Selain IT Inventory yang menjadi syarat mutlak, persyaratan lainnya adalah mengenai penyampaian konversi bahan baku menjadi barang jadi serta blueprint proses produksi juga disebut terlalu memberatkan.
Makanya untuk membahas kebijakan ini termasuk kebijakan lainnya, seluruh perwakilan dari HKI di masing-masing penjuru Indonesia akan berkumpul di Batam pada awal Mei nanti.
“Ini untuk membahas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah yang pada awalnya bertujuan untuk mengembangkan industri,” katanya
Ok sangat berharap regulasi FTA dipermudah lagi agar dapat menjadi insentif yang bagus bagi pengusaha di kawasan industri.(leo)
batampos.co.id – Dua oknum anggota Polres Tanjungpinang dikabarkan ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba, belum lama ini. Menurut informasi yang beredar, kedua oknum polisi tersebut diamankan berdasarkan hasil pengembangan penangkapan seseorang yang mengaku mendapatkan narkoba dari keduanya.
Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi saat dikomfirmasi tidak membantah kabar tersebut. Menurutnya saat ini ada dua anggota sedang diperiksa Propam Polres Tanjungpinang. “Saya belum tahu detail dan terlibat kasus apa. Nanti saya cek dulu,” kata Kapolres.
Menurutnya, jika kabar tersebut memang benar, kasusnya masih dalam tahap proses, karena dirinya belum mengetahui secara lengkap mengenai pemeriksaan kedua anggotanya. “Kalau benar, ya masih dalam proses lah,” ujarnya.
Untuk mengetahui secara lengkap mengenai kabar tersebut, Ucok menyarankan untuk menanyakannya ke Kasi Propam ataupun Wakapolres. “Komfirmasi Kasi Propam, Saya masih di Lingga,” kata Ucok.
Hingga berita ini ditulis, Kasi Propam Polres Tanjungpinang, Iptu Asad maupun Wakapolres Tanjungpinang, Kompol I Gede Ngurah Joni belum memberikan tanggapan mengenai kabar tersebut.(odi)
batampos.co.id – Menjadi seorang Ibu bukanlah pekerjaan mudah. Dalam hal mengurus anak, tak jarang yang memilih jalan singkat untuk mempercayakan anaknya ditangan seorang pengasuh.
batampos.co.id – Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 229/2017 tidak membawa angin segar bagi pengusaha di Batam. Mendapat banyak laporan ketidakpuasan tersebut, BP Batam telah melaporkan hal tersebut ke Kementerian Koordinator Ekonomi.
