batampos.co.id – Hari ini, Jumat (2/2), Bupati Aunur Rafiq akan membuka Karimun Fair yang dipusatkan di Coastal Area. Karimun Fair merupakan ajang Pameran dan Hiburan yang diisi berbagai kegiatan.
Sebanyak 20 stand dipastikan ikum ambil bagian pada event pertama yang dihelat 101 Event Management ini. Selain itu, kesenian Barongsai, Culturale Dancer, Modern Dancer, Theater, serta Band Performance silih berganti memeriahkan Karimun Fair.
“Pada malam penutupan, masyarakat akan dihibur oleh artis ibukota,” ungkap Ketua Pelaksana, Imel Phoebe, Kamis (1/2) kemarin.
Karimun Fair digagas bertujuan memberikan peluang kepada pelaku usaha kecil, dan menegah untuk memperkenalkan produknya terhadap masyarakat secara luas. Artinya bisa menjadi ajang promosi sekaligus membuka pemasaran produk secara lebih luas.
“Stan pameran diisi berbagai produk otomotif, elektronik, handpone, dan multi produk. Termasuk perlengkapan rumah tangga, produk kesehatan, komputer/kamera, fashion, kosmetik, sport, sepatu, dan multiproduk kreatif,” beber Imel.
Meski baru pertama kali digelar, Imel berharap Karimun Fair bisa digelar rutin setiap tahun. Karena tidak hanya sekadar promosi, tetapi juga mengedukasi peserta pameran untuk dapat memanfaatkan tekonologi digital sebagai sarana pemasaran yang efektif dan efesien. (enl)
batampos.co.id – Antusias masyarakat Tanjungpinang mengunjungi stan pameran Joy Property di TCC Mall yang digelar sejak 12 Januari sampai 11 Februari mendatang, menunjukan masih adanya kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal. Bersempena menyambut Imlek 2569, Joy Property menawarkan berbagai promo seperti rumah subsidi pemerintah Rp 120 jutaan sampai rumah elite bernilai miliaran rupiah.
“Berbagai jenis properti kami tawarkan, seperti rumah tinggal, ruko, gudang, tanah, gedung, apartemen, dan properti lainnya sesuai kebutuhan konsumen,” ujar Julianto, Direktur Joy Property.
Diakui Julianto, kini Joy property tidak hanya memasarkan properti di Tanjungpinang dan Batam saja, tetapi merambah hingga Jakarta bahkan sampai luar negeri seperti Forest City di Johor Bahru Malaysia, Singapura, dan Australia.
“Kami sedang mempersiapkan kerjasama satu proyek di Kuala Lumpur, Malaysia tidak jauh dari Twin Tower dan Forest City di Second Link antara Singapura dengan Johor Baru, Malaysia,” jelasnya.
Konsep Forest City ini lanjut Julianto, kota mandiri seperti Lagoi. Yakni objek wisata dengan pantainya yang indah dan daerah Free Trade Zone di Johor Bahru, Malaysia. Selain itu, lanjut Julianto, hotel bintang lima juga akan dibangun di daerah tersebut. Termasuk apartemen, mall, office tower, taman, shopping center, dan club house. “Sedangkan untuk proyek domestik, kami menawarkan berbagai perumahan, ruko, gudang, lahan pantai trikora dan lainnya di Tanjungpinang dan Bintan,” bebernya.
Di Batam sambungnya, Joy Property juga memasarkan apartemen dan perumahan seperti Apartment Aston Batam, Citra Plaza Nagoya, Cemara Park Batam, dan Buana Central Park.”Jangan sampai kehabisan stok. Buruan kunjungi pameran kami di TCC Mall,” ujarnya berpromosi. (cca)
DARI kiri: Ketua Apindo Kepri Cahya, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, dan Panasihat Apindo Kepri Abidin Hasibuan saat dialog di Planet Holiday Batam, Kamis (1/2) malam. Foto. Apindo Kepri untuk Batam Pos
batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menyebut iklim investasi di Batam terus membaik. Apindo mencatat, sedikitnya ada 11 investor asal Tiongkok yang bakal menanamkan modalnya di Batam pada Maret mendatang.
“Sudah ada koordinasi mungkin di tanggal 12 atau 20 tergantung Pak Lukita. Mereka siap tanamkan modalnya di Batam,” ujar Penasihat Apindo Kepri, Abidin Hasibuan, dalam acara Dialog Keluarga Besar Apindo Kepri bersama BP Batam dan Pemko Batam di Hotel Planet Holiday Batam, Kamis (1/2/2018).
Dalam kesempatan itu ia mengapresiasi kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo di Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam. Menurut dia, sinergisitas keduanya turut mendorong iklim investasi di Batam terus bangkit dan membaik.
“Dengan Pak Lukita, saya sudah diskusi beberapa kali. Beliau punya wawasan dan pengalaman luar biasa. Wali kota juga luar biasa karena berani melebarkan jalan supaya bebas dari macet,” jelasnya.
Namun selain fokus membangun atmosfir ekonomi positif, Abidin juga meminta kepada Pemko dan BP Batam untuk segera menyelesaikan permasalahan sosial. Seperti Upah Minimum Kota (UMK) UMK dan masalah demo.
“Batam ini diobok-obok ama oknum serikat (pekerja). UMK sekarang sangat mengerikan. Di Johor Rp 3 juta dan di Batam Rp 3,5 juta. Dan hari ini masih ada oknum ajak demo. Mau apa sih,” tegasnya.
Ia meminta kepada BP dan Pemko agar segera membentuk tim kecil untuk mencari solusi. Pembangunan infrastruktur juga penting untuk mendukung upaya pengembangan pariwisata.
Ketua APindo Kepri Cahya juga memuji kinerja pemerintah. Di matanya, BP Batam yang telah banyak merevisi Perka yang dianggap merugikan berikut juga dengan penyederhanaan perizinan bersama Pemko Batam merupakan hal yang patut dihargai.
“Apalagi begitu masuk Pak Lukita, PMK 229 itu segera terbit. Wali kota juga bangun jalan lebar-lebar sehingga Kota Batam jadi bersih dan indah,” jelasnya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, saat ini Pemko Batam sangat mementingkan sinergi dengan BP Batam.
“Ada sinergitas dan harus bahu membahu,” katanya.
Untuk saat ini, belanja Pemko difokuskan untuk anggaran pembangunan infrastruktur dengan pembagian 65 persen untuk infrastruktur dan 35 persen untuk belanja rumah tangga.
Mayor Inf. Syafruddin (jongkok) saat meletakan pondasi plang pengawasan di Pulau Pandan Besar, Rabu (31/1) lalu. Foto. Nursalih untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Komando Distrik Militer (Kodim 0317/TBK) mulai memasang plang pengawasan di seluruh pulau di wilayah Kabupaten Karimun. Pemasangan plang pengawasan merupakan bagian dari tugas pertahanan militer terhadap pulau-pulau yang tidak berpenghuni, dan berpotensi dimanfaatkan oleh seseorang.
Pemasangan plang diawali dari Pulau Pandan Besar, Kecamatan Karimun, Rabu (31/1) lalu. Hingga keseluruhan 250 pulau terpasang plang pengawasan. Di antaranya, 57 pulau telah berpenghuni, dan 193 pulau tidak berpenghuni.
“Ya, pemasangan plang atau tanda untuk pulau-pulau yang tidak berpenghuni ini merupakan perintah langsung oleh Danrem 033 Wira Pratama. Tujuannya memperketat, dan meningkatkan pertahanan di wilayah teritorial masing-masing,” kata Dandim 0317/TBK, Letkol Arm. Rizal Analdie kepada wartawan, kemarin.
Rizal mengatakan, pihaknya mengklasifikasikan pulau-pulau yang berpotensi terjual dengan beberapa kreteria. Di antaranya, pulau yang dimaksud tidak berpenghuni, namun memiliki sumber daya alam di dalamnya.
“Berbagai macam alasan bagi seseorang untuk bisa menguasai pulau yang tidak berpenghuni. Khusus di Pulau Pandan Besar, pulau tersebut memiliki potensi pasir yang sangat bagus,” bebernya.
Oleh sebab itu, pihaknya segera mengambil langkah tepat dengan cara memajang plank pengawasan pulau tesebut. “Pulau-pulau yang tidak berpenghuni akan diberikan plang yang sama secara bertahap. Hingga mencapai keseluruhan pulau di wilayah Kabupaten Karimun,” tutupnya.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Parit Tiga, Maksum mengatakan, Pulau Pandan Besar memiliki luas 44 hektare. Pulau tersebut tidak pernah dijadikan tempat tinggal.
“Dari dulu, Pulau Pandan kosong tidak berpenghuni. Tapi banyak orang yang memiliki kebun di atas lahan pulau tersebut. Diperkirakan ada 14 orang yang memiliki kebun di Pulau Pandan Besar,” bebernya.
Mengenai potensi sumber daya alam yang terkandung di Pulau Pandan Besar, diakui Maksum. Dan potensi tersebut sering dimanfaatkan warga untuk kepentingan pribadi.
“Dulu, warga tempatan mengambil pasir di Pulau Pandan sebagai material membangun rumah. Kalau hanya untuk bangun rumah, silahkan saja,” katanya. (enl)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang telah merampungkan proses verifikasi faktual atas 12 partai politik lama yang akan mengikuti pemilihan umum 2019. Rencananya, hasil dari verifikasi ini akan dibeberkan, Jumat (2/2) hari ini.
“Hari ini sudah memasuki hari terakhir tahap verifikasi parpol. Dan 12 parpol peserta pemilu tahun 2019 sudah kita verifikasi. Besok (hari ini, red) hasilnya akan kami beberkan,” ujar Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria, Kamis (1/2).
Sebelumnya, sambung Robby, KPU akan terlebih dahulu melakukan rapat pleno dengan semua komisioner. Memang, diakui Robby, seluruh parpol lama itu telah memenuhi syarat yang ditetapkan seperti kantor, keberadaan ketua, sekretaris, maupun bendahara, serta sample anggota partai.
Robby juga menegaskan bahwa KPU tidak membedakan setiap partai politik yang akan menjadi calon peserta pemilu tahun 2019, persyaratan sama dan tidak ada perlakuan istimewa untuk setiap partai politik. “KPU tidak ada membedakan persyaratan setiap partai politik yang akan menjadi calon peserta pemilu tahun 2019”, tegasnya.
Adapun 12 partai politik yang telah diverifikasi oleh KPU Kota Tanjungpinang pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 antara lain PAN, PDIP, PPP, Golkar, PKS, Hanura, PKB, Demokrat, PBB, Nasdem, Gerindra, dan PKP Indonesia. (aya)
Suasana proses pemakaman anak ketiga dari pasangan Yohannes dan Teripah. F. Dok Polsek Moro untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Setelah dirawat satu malam di RSUD M Sani, anak ketiga dari pasangan Yohannes dan Teripah, akhirnya meninggal dunia, Kamis (1/2) sekitar pukul 08.20 WIB. Jenazah langsung dibawa ke Moro oleh keluarganya untuk dilakukan pemakaman.
“Dari tim medis sudah maksimal melakukan perawatan terhadap bayi tersebut. Namun, kondisi fisik bayi terus menurun akibat adanya infeksi yang berakibat meninggal dunia,” jelas Direktur RSUD M Sani, Zulhadi.
Sedangkan kedua orangtua bayi asal Sidodai RT 002/RW 006 Kelurahan Moro Timur, masih dirawat di Puskesmas Moro. Kondisi kesehatan Teripah, masih normal, namun Yohannes kurang baik diakibatkan menderita anemia dengan HB yang rendak.
“Rencananya kedua orangtuanya juga dirujuk ke RSUD M Sani. Tapi, dikarenakan anaknya meninggal dunia ditunda untuk proses pemakaman. Dan hari ini kita rujuk ke RSUD M Sani menggunakan BPJS dan istrinya JPKM di Puskesmas Moro,” tutur Kepala Dinas Kesehatan Karimun Rachmadi.
Terpisah Kapolsek Moro AKP Donris E Pasaribu turut berduka cita atas meninggalnya anak ketiga dari pasangan Yohannes dan Teripah yang juga mengalami tunarunggu bersama kedua anaknya. Pihaknya, sudah maksimal membantu pertolongan kepada keluarga Yohannes. Saat prosesi pemakaman, kedua orangtuanya tidak bisa menghadiri di pemakaman kristen Moro.
“Tuhan berkehendak lain. Mudah-mudahan diberikan ketabahan bagi orangtuanya, saya hanya bisa membantu semaksimal mungkin. Dan langsung dikasih nama Samuel, sedangkan kesehatan Yohannes dan Teripah diserahkan kepada tim kesehatan baik di Puskesmas Moro maupun RSUD M Sani,” singkatnya. (tri)
Batu Tersusun di Sungai Cibojong, Kampung Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Bikin Geger.
batampos.co.id – Di laman youtube, tersebar batu-batu kecil tersusun dengan jumlah banyak di Sungai Cibojong, Kampung Pasirdoton, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.
Warga pun penasaran, bahkan mereka menganggap ini misterius dan mistis.
Benarkah?
Informasi itu pun sampai ke Kepala Dinas Pariwisata dan para camat.
“Informasinya batu itu ditemukan warga saat akan pergi ke sawah,” katanya.
Namun rupanya, batu-batu itu bukanlah tersusun sendiri atau oleh makhluk gaib. Melainkan karya anak-anak yang iseng memoto dan menguploadnya.
Adan Mardani warga setempat langsung menyampaikan klarifikasi soal batu yang tersusun tersebut. Menurutnya, batu itu jangan dikaitkan dengan mitos. Lantaran ia mengetahui betul siapa yang menyusun batu-batu itu.
“Saya melihatnya anak-anak sedang menyusun batu batu itu saat empat tumpukan. Awalnya mau membuat 100 tumpukan tapi batunya cuma cukup untuk 90 tumpukan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal lain,” pintanya. (radarsukabumi)
batampos.co.id – Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur operasional angkutan umum tidak dalam trayek jenis angkutan sewa dalam jaringan (online) di Kepri belum diterbitkan sampai saat ini. Gubernur Kepri, Nurdin Basirun masih meminta waktu dalam menyusun pergub tersebut.
“Jangan semuanya buru-buru. Kita masih cari rumus dan solusinya,” kata Nurdin di Batam, Rabu (31/1).
Menurut dia, hampir setiap daerah sama persoalannya, khususnya dalam hal menentukan kuota. Diakui Nurdin, Pemerintah daerah sangat berhati-hati dalam menyelesaikan permasalahan ini, sehingga apapun yang menjadi keputusan di pergub, bisa diterima masing-masing pihak.
“Di daerah lain sama kok. Saya mau jago-jagoan mau duluan (terbitkan pergub), nanti timbul masalah kan tidak bagus juga. Makanya beri waktu biar kita duduk bersama sambil menunggu aturan dan rujukan yang akan diambil,” papar Nurdin.
Diakui dia, pemerintah dalam hal ini selalu bekerja. Karena bagaimana pun ini keberadaan taksi online menjadi tanggung jawab daerah. “Jangan suruh saya main sulap, yang seakan-akan memojokan pemerintah terus, gak bagus itu. Sama-sama kita cari solusi ya,” tutup dia.
Terkait dengan regulasi taksi online di Kepri, Anggota Komisi IX DPR RI, Adang Sudrajat mengatakan pemerintah pusat secara tegas mendukung keberadaan ini dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Angkutan Online.
“Setiap daerah tentu berbeda-beda menyikapinya. Tergantung pemerintah daerah saja,” kata Adang.
Sebelumnya, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mendesak agar Pergub yang mengatur taksi online segera diterbitkan. Pasalnya jika tidak, permasalahan antara operator taksi konvensional dengan taksi online akan tetap meruncing.
Diakui politisi PDI Perjuangan itu, pengaturan kuota taksi online sepenuhnya menjadi tanggungjawab Gubernur. Sebagai wakil pemerintah daerah, ia mengaku sudah memberikan rekomendasi kepada gubernur agar penetapan kuota ini harus segera dipercepat.
“Apa yang menjadi kewajiban pemerintah tolong jangan diperlambat,” kata Nuryanto.
Disisi lain taksi online juga harus mempersiapkan administrasinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan yang ada di pergub ini nantinya harus ditaati. Termasuk juga aturan yang harus diikuti sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108.
“Aturan di pusat kan sudah ada. Tinggal pergub, saya rasa juga tak akan jauh berbeda,” jelasnya. (rng)
Angkutan umum saat menunggu penumpang di depan SP Plaza Sagulung. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
batampos.co.id – Sejumlah angkutan umum mentrotrans hingga bimbar di Batam banyak yang tak layak. Bahkan para sopir maupun pemilik tetap mengoperasikan angkutan tersebut di jalan raya.
Seperti yang terlihat di kawasan Batamcenter kemarin, beberapa bimbar terlihat sudah tidak layak beroperasi. Selain dari fisik yang sudah banyak hancur, asap dari bimbar itu juga sudah menghitam sehingga menganggu pengguna jalan. Apalagi, mereka kerap melaju ugal-ugalan sehingga meresahkan sejumlah pengguna jalan.
Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam, Saprul Bahri mengakui banyaknya angkutan umum di Batam yang sudah tak layak beroperasi. Rata-rata usia angkut sudah lebih dari 18 tahun diatas batas kelayakan untuk sebuah kendaraan untuk beroperasi.
“Banyak angkutan yang usianya sudah habis untuk beroperasi,” terang Saprul.
Dikatakannya, angkutan trayek terbagi dua yakni trayek utama dan trayek cabang. Untuk trayek utama merupakan jenis bimbar dengan tujuan jalur yang cukup panjang. Trayek utama memiliki 9 rute trayek. Sedangkan trayek cadangan merupakan metrotrans yang memiliki 8 rute trayek.
“Untuk rute telah dibagi berdasarkan trayek masing-masing angkutan,” ujarnya.
Menurut dia, data di Dishub tercatat ada sekitar 617 unit untuk trayek utama, namun hanya 312 unit yang layak jalan atau beroperasi, sedangkan 305 tak layak jalan karena usia sudah lewat dari 18 tahun.
Sementara untuk trayek cadangan ada sekitar 1745 unit. Namun mirisnya yang layak jalan hanya 483 unit, sedangkan selebihnya tal layak beroperasi lagi.
“Namun pemilik atau sopir kerap kucing-kucingan dengan kami. Sehingga sulit diamankan. Kalau kedapatan pasti langsung kami tindak,” jelas Saprul.
Karena itu, ia meminta kepada seluruh badan usaha angkutan umum atau sopir bisa segera meremajakan kendaraan yang sudah tak layak operasi. Sehingga tak perlu kucing-kucingan lagi dengan petugas.
“Kalau sudah sesuaikan tak perlu lagi kucing-kucingan,” pungkas Saprul. (she)
Sejumlah Bus Trans Batam saat memasuki terminal yang bearda dikawasan Jodoh Batuampar, Senin (29/1).Dinas Perhubungan Kota Batam mulai memberlakukan restribusi terminal dengan uang elektronik atau non tunai. F Cecep Mulyana/batam Pos
batampos.co.id – Sejak awal Januari lalu Dinas Perhubungan Kota Batam ternyata sudah memberlakukan setoran pembayaran retribusi terminal secara non tunai atau elektrik. Namun pada kenyataanya masih banyak para supir yang belum menggunakan kartu ini dengan alasan ribet.
Derman, salah satu supir metrotrans misalnya mengaku belum punya kartu elektronik atau brizzi untuk pembayaran retribusi terminal. Ia bahkan masih membayar tunai uang Rp 2000 kepada petugas Dishub yang berjaga di terminal Jodoh.
“Ribet pakai kartu itu. Mending langsung bayar tanpa harus isi ulang ini itunya,” terang pria berusia 31 tahun ini saat mangkal di kawasan Jodoh, kemarin.
Sementara Kabid Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam, Saprul Bahri mengatakan sistem pembayaran retribusi terminal non tunai atau eletronik telah diterapkan sejak 2 Januari lalu. Hal itu sesuai dengan surat edaran yang telah diterapkan Walikota Batam.
“Namun baru tanggal 6 bisa berjalan, karena ketersediaan alatnya dari bank baru tanggal sekian. Namun sebelum berlaku telah kami sosialisasikan kepada para supir,” terang Saprul.
Penggunaan kartu brizzi dirasa mampu untuk menghindari kebocoran pendapatan retribusi dilapangan. Karena petugas tidak bersentuhan langsung dengan uang yang disetorkan para supir.
“Para supir diwajibkan membeli kartu seharga Rp 20 ribu dan setiap pengisian wajib diisi ulang. Pembayaran ini sudah kami terapkan di terminal Jodoh dan Mukakuning,” imbuh Saprul.
Meski begitu, ia tak menapik masih banyak supir yang belum menggunakan kartu tersebut dengan alasan tak punya uang. Mereka lebih memilih untuk membayar langsung atau tidak membayar dengan alasan belum adanya penumpang.
“Masih ada yang langsung bayar kas, namun dari petugas langsung setor ke petugas bank yang memang stanby juga dilokasi. Hingga saat ini kami juga masih sosialisasikan agar para supir wajib memiliki dan setor retribusi menggunakan kartu,” ujar Saprul lagi.
Tak hanya itu, menurut Saprul dilapangan masih banyak angkut yang menghindari terminal agar tidak membayar retribusi. Para supir lebih memilih mangkal di pasar induk sehingga tak perlu membayar retribusi.
“Supir angkot ini masih sering kucing-kucingan. Karena itu, sekarang setiap persimpangan kami stanbykan petugas agar mengarahkan angkut masuk terminal dan membayar retribusi,’ pungkas Saprul. (she)
