Jumat, 10 April 2026
Beranda blog Halaman 12565

Pengusaha Galangan Kapal Batam Girang sebab …

0
Suasana di galangan kapal yang menjadi sektor investasi perusahaan asing yang berada di kawasan industri galangan kapal Tanjung Uncang, Batuaji. F.Rezza Herdiyanto/Batam Pos

batampos.co.id – Pengusaha galangan kapal atau shipyard menyambut baik program insentif berupa diskon tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang diberikan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Insentif tersebut dianggap menjadi harapan baru bagi sektor shipyard untuk bangkit kembali.

“Kami sangat menerima sekali karena insentif tersebut merupakan kebijakan yang sangat membantu,” kata Sekretaris Batam Shipyard Offshore Association (BSOA) Suri Teo, Kamis (4/1).

Suri mengatakan program insentif tersebut sangat tepat diberikan karena saat ini rata-rata perusahaan galangan kapal tengah lesu. Selain itu, dalam waktu dekat ini banyak lahan galangan kapal yang akan habis masa sewanya, sehingga harus memperpanjang UWTO. Insentif diskon UWTO dianggap akan mempermudah langkah mereka dalam menyusun rencana pokok kerja.

“Kalau misal UWTO dikasih diskon, harus juga diberi opsi lain yakni bayarnya secara cicilan,” jelasnya.

Secara global, Suri mengatakan kondisi shipyard belum berubah sama sekali dari tahun kemarin. “Karena masih awal tahun, belum ada perubahan. Tak ada pembuatan offshore. Orderan untuk buat tongkang pun sama sekali belum,” ucapnya.

Namun menurut dia, tahun ini ada sedikit harapan. Selain beban galangan kapal menjadi ringan karena adanya diskon UWTO, saat ini tren harga minyak mentah dunia terus naik meskipun sedikit. Begitu juga dengan komoditas batu bara yang saat ini harganya mulai beranjak stabil sebesar 90 dolar AS per ton.

“Sehingga ada harapan bahwa di pertengahan tahun ada sedikit pesanan tugboat untuk shipyard di Batam,” ungkapnya.

Selain itu, pengusaha galangan kapal juga masih menunggu revisi Perka BP Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jasa Kantor Pelabuhan BP Batam rampung. BP Batam dan pengusaha sudah sepakat bahwa biaya labuh tambat di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (tersus) ditiadakan.

“Kebijakan tersebut sudah cukup membantu untuk mengundang kapal asing untuk melakukan perbaikan di Batam. Kami masih menunggu implementasinya sesegera mungkin,” paparnya.

Kemudian, Suri juga menyarankan agar BP Batam membawa nama shipyard di Batam dalam setiap kegiatan promosinya di luar negeri .”BP Batam harus bisa menjadi perpanjangan tangan kami baik ke dalam maupun luar negeri. Selama ini komunikasi yang dibangun sudah cukup baik. Selangkah demi selangkah akan ada perbaikan,” ungkapnya.

Sedangkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk mempertanyakan wacana penerapan diskon tarif perpanjangan UWTO tersebut. “Apa dasarnya diskon. Apa karena sudah tak tren lagi atau bagaimana,” kata Jadi saat bertandang ke kantor redaksi Batam Pos di lantai 2 Graha Pena Batamcenter, Kamis (4/1).

Menurut dia, setiap kebijakan menaikkan, menurunkan, ataupun memberikan diskon untuk tarif tertentu harus memiliki dasar hukum yang jelas.

“Karena pengusaha butuh kepastian hukum supaya kedepannya tak takut terjerat jebakan lagi,” katanya. (leo)

Cabuli Remaja Laki-laki, Kakek Pedofilia Ditangkap

0
Abdul Malik (kiri) tersangka pelaku pedofilia terhadap anak di bawah umur, tengah menjalani pemeriksaan polisi. F. Sandi/Batam Pos.

batampos.co.id – Abdul Malik, kakek berusia 56 tahun harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan melakukan aksi pedofilia pada sejumlah remaja, Kamis (4/1).

Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Karimun, bergerak cepat setelah menerima laporan dari salah satu orang tua anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan berupa sodomi yang dilakukan warga Kampung Baru, Kecamatan Tebing, kemarin (4/1) pukul 11.00 WIB.

”Kami terima laporan pukul 10.30 WIB dari salah satu orang tua korban berinisial Ks, 13. Setelah mendapatkan keterangan tentang ciri-ciri tersangka dan dimana tempat kerjanya, kita langsung bergerak untuk melakukan penangkapan,” ujar Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Lulik Febyantara kepada Batam Pos.

Tapi, tersangka AM (Abdul Malik, red), 56, sedang tidak berada di tempat kerjanya di salah satu restoran atau rumah makan yang ada di Coastal Area. “Saya langsung menghubungi tersanghka untuk datang. Dan, tidak lama kemudian tersangka tiba ditempat kerjanya,” tambah Lulik.

Saat interogasi singkat di tempat kerjanya, tersangka mengakui perbuatannya. Saat itu juga tersangka langsung dibawa ke Mapolres Karimun. Ternyata, korban yang didampingi oleh orang tuanya juga menyatakan bahwa masih ada beberapa orang temannya yang juga menjadi korban sodomi. Ketika penyidik bertanya kepada tersangka dan diakui ada 8 orang anak di bawah umur usia antara 13 sampai 17 yang menjadi. Bahkan, ada beberapa orang yang yang disdomi oleh tersangka lebih dari lima kali.

”Terbongkarnya perbuatan pelaku setelah Ks menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tuanya,” kata Lulik.

Mengetahui kejadian tersebut, tentu saja orang tua korban marah dan tidak terima perbuatan AM tersebut. Sementara itu, korban lainnya berinisial Ba, 12, Ad, 16, Bg, 14, Mo, 15, Si, 17, Kr, 14 dan Ri, 14. Perbuatan sodomi terhadap para korban ini telah dilakukan tersangka sejak 2016. Bahkan, kita juga masih mendalami pengakuan korban yang menyatakan pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap anak di Pulau Buru.

Dalam aksinya, lanjut Lulik, pelaku mengiming-imingi korbannya dengan uang sebesar Rp 20 sampai Rp 35 ribu. Meski demikian, penyidik tidak mau begitu saja percaya dengan pengakuan tersangka. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih ada korban-korban lainnya. Untuk itu, kita menghimbau kepada orang tua yang anaknya pernah menjadi korban sodomi oleh tersangka bisa datang ke Polres Karimun untuk membuat laporan.

Sementrara itu, tersangka AM menyebutkan, bahwa dia termasuk orang yang frustasi atau pernah patah hati. ”Dulu saya pernah punya pacar, namun pacar saya direbut orang. Untuk itu, sebagai pelampiasan saya melakukan hal ini dan sampai saat ini saya tidak menikah atau mempunyai istri,” ungkapnya.

Perbuatan bejatnya dilakukan di banyak banyak tempat. “Kadang-kadang di tempat tinggal saya. Pernah juga di rumah korban ketika orang tua korban sedang tidak ada di rumah. Bahkan, pernah juga disemak-semak,” jelasnya. (san)

Pengusaha Batam Optimistis Menatap Tahun Politik 2018

0

batampos.co.id – Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam optimistis menatap tahun 2018. Mereka yakin tahun politik ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di dalam negeri, termasuk di Batam.

Ketua Kadin Batam Jadi Raja Gukguk mengatakan, perhelatan pilkada serentak di sejumlah daerah, termasuk di Kepri, akan menggerakkan sejumlah sektor usaha. Mulai dari percetakan, katering, dan lainnya. Sehingga roda perekonomian akan bergerak cepat.

“Kehadiran tahun politik buat ekonomi cepat tumbuh,” kata Jadi saat berkunjung ke kantor redaksi Batam Pos di Graha Pena Batamcenter, Kamis (4/1).

Bahkan Jadi yakin, target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 4,5 persen pada 2018 yang dicanangkan Badan Pengusahaan (BP) Batam akan mudah terealisasi. Begitu juga target pertumbuhan 7 persen pada tahun 2019 mendatang.

Namun ia mengingatkan, BP Batam tidak boleh hanya fokus pada pengembangan sektor industri manufaktur. Menurut Jadi, BP Batam harus menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas yang dikembangkan.

Dalam kesempatan itu Jadi mengatakan, saat ini BP Batam memang sudah mulai menggarap sektor pariwisata. Namun ia mengkritik, beberapa agenda wisata yang masuk dalam kalender wisata BP Batam dinilai berskala kecil. Seperti Car Free Day dan pemilihan Duta Wisata BP Batam.

“BP Batam harus lebih dari itu. Jika BP urusi itu, maka terlalu kecil, karena ada banyak potensi yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Contohnya adalah pemanfaatan Bandar Udara Hang Nadim. “Bandara kita sudah internasional, tapi belum maksimal pemanfaatannya. Mengapa tak dijajaki saja penerbangan langsung dari Batam ke China atau Hongkong. Cara seperti ini mampu menarik wisman. Jadi tak hanya sekadar Funbike atau Duta Wisata,” ungkapnya.

Selain sektor pariwisata, Jadi melanjutkan, BP Batam juga harus mengembangkan bisnis digital. Termasuk dengan mengembangkan serta membangun sarana dan infrastruktur pendukung bisnis digital.

Jadi kemudian mengatakan Kadin Batam akan mengusulkan pembentukan Badan Pariwisata Daerah bersama stakeholder untuk mengembangkan pariwisata di Batam. Sedangkan untuk bisnis digital, Kadin Batam sudah membentuk Dewan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang berfungsi untuk menata perkembangan bisnis digital di Batam agar bisa diterima secara menyeluruh di Batam.

“Karena masih banyak yang belum siap menerimanya di Batam,” katanya.

Sedangkan Ketua Dewan Pakar Kadin Batam Ampuan Situmeang mengingatkan, bahwa tugas BP Batam itu adalah membangun infrastruktur, bukan menggelar event. Di samping itu, sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam sangat diperlukan mengingat inkonsistensi pemerintah pusat dalam menentukan nasib Batam kedepannya.

“BP dan Pemko harus bersatu. Kalau tidak, Batam ya gitu-gitu aja. Sebentar-bentar FTZ, bentar lagi KEK,” jelasnya.

Namun ia memahami bahwa untuk memperbaiki regulasi yang tumpang tindih butuh waktu dan proses yang panjang. “Tidak mudah perbaiki regulasi, tapi dengan adanya dialog seperti saat ini, maka separuh masalah sudah hilang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputi V BP Batam Bambang Purwanto mengatakan pihaknya sudah menyusun agenda pariwisata untuk 2018. Di antaranya wisata olahraga yang dinilai cukup efektif untuk mendatangkan wisatawan mancanegara.

“BP Batam punya agenda untuk meningkatkan ekonomi terutama dari bidang pariwisata. Salah satunya adalah membuat event olahraga bertaraf internasional,” kata Bambang belum lama ini.

Sementara untuk pengembangan bisnis digital, Batam memang menjadi prioritas pemerintah pusat. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri yang menyampaikan dan menawarkan potensi tersebut kepada investor Singapura, beberapa waktu lalu.

Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk bersama pengurus kadin lainnya berkunjung ke Batam Pos, Kamis (4/1/2018). F Dalil Harahap/Batam Pos

Jokowi mengatakan beberapa pengembangan ekonomi digital yang dimaksud antara lain Digital Park Cluster di Nongsa, Batam. Lalu ada pengembangan inkubator start up (perusahaan pemula) serta pelatihan bagi pekerja sektor informatika maupun para pengajar.

“Dengan kerja sama ini kami (Indonesia dan Singapura) akan melompat maju (di sektor digital),” kata Jokowi kala itu.

Sedangkan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan investasi asing di Batam sebesar Rp 10 triliun. Dengan tingginya modal asing yang masuk, ia optimistis Batam mampu meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5 persen pada tahun ini.

Guna mengejar target tersebut, Lukita mengatakan BP Batam terus berbenah. Khususnya di bidang layanan dan perizinan. Selain itu, BP Batam akan terus memperbaiki sinergi dan kerja sama dengan semua pihak, termasuk Pemko Batam.

Kemudian, pembenahan pelabuhan Batuampar juga menjadi fokus perhatian BP Batam. Sebab pelabuhan tersebut merupakan pintu keluar-masuk komoditas dari dan ke Batam, termasuk komoditas ekspor-impor.

“Kami akan bekerja lebih keras di tahun ini. Yang jelas potensi untuk mendatangkan investasi masih terbuka,” kata Lukita pada Rabu (3/1) lalu di Tanjungpinang. (jpg)

Dilaporkan Hilang, Deva Main ke Batam

0
POLISI meminta keterangan Deva Brilian setelah ditemukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjunguban, Rabu (3/1). F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.

batampos.co.id – Karena keinginannya tidak terpenuhi, Deva Brilian Henri, 13 tahun nekat meninggalkan rumahnya di Jalan Taman Sari RT 07 RW 02 Tanjunguban, Bintan Utara, Selasa (26/12) sekitar pukul 23.00 WIB. Setelah dilaporkan hilang kepada pihak kepolisian, Deva akhirnya ditemukan di depan warnet Europe depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Tanjunguban, Rabu (3/1).

Di kantor polisi, Deva mengaku meninggalkan rumahnya sekitar pukul 16.00 WIB dengan membawa sepeda motor Honda Beat Stread BP 3932 MH dan handphone. Bersama teman masa kecilnya, Selamet, ia menyeberang ke Batam. Tujuannya menyambangi rumah Selamet di Kampung Teluk Mata Ikan Nongsa Kota Batam. “Saya hanya main ke rumah Selamet,” katanya.

Tanggal 3 januari 2018, ia mengaku sekitar pukul 18.00 WIB dia menyeberang ke Tanjunguban. Namun, dia tidak langsung pulang ke rumah melainkan berkumpul bersama teman temannya sesama anak punk di TMP Tanjunguban.

Kapolsek Bintan Utara Kompol Jaswir mengatakan, anak tersebut sudah sering meninggalkan rumah karena ada sesuatu permintaan anak yang tidak bisa dikabulkan orangtuanya. “Kalau ada keinginannya yang tidak dipenuhi biasanya anaknya kabur dari rumah. Itu kata bapaknya, tapi saya kurang jelas apa keinginanya saat itu, namanya anak anak mungkin minta handphone atau lainnya,” menurut jaswir.

Bahkan Deva sering bergabung dengan anak punk dan melakukan kebiasaan yang kurang baik hingga putus sekolah. Ia berharap orangtuanya terus mengawasi anaknya sehingga tak salah pergaulan. (cr21)

OPD Diminta Genjot Pembangunan

0
Bupati Bintan Apri Sujadi memimpin rapat evaluasi di Kantor Bupati Bintan, Bintan Buyu, Kamis (4/1). F. Slamet/Batam Pos.

batampos.co.id – Karena pengaruh cuaca, sejumlah proyek pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan di tahun 2017 tak mencapai target. Karenanya di tahun 2018, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempercepat proses lelang dan menggenjot pembangunan.

“Paling lambat April sudah selesai semua,” ujar Bupati Bintan, Apri Sujadi usai rapat evaluasi di Kantor Bupati Bintan, Kamis (4/1).

Sehingga proyek yang dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Salah satu proyek yang diprioritaskan yakni pembangunan bundaran di Kilometer 16 arah Jalan Lintas Barat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPera) Kabupaten Bintan Juni Rianto menyampaikan, sejumlah proyek pembangunan yang dilakukannya akan segera dilelang. Tahun ini, dua proyek yang fokus akan dikerjakan yakni pembangunan lanjutan Jembatan Pengujan dan pembangunan bundaran di simpang Kilometer 16 Lintas Barat.

“Jembatan pengujan lanjutan sudah dialokasikan anggaran Rp 8 miliar, sedangkan untuk pembangunan bundaran masih di desain dengan tahap awal Rp 6 miliar,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa dana alokasi khusus paling lambat Maret sudah kontrak. (cr21)

 

Kunjungan Wisman Belum Mencapai Target

0
Sepasang wisman sedang bermain jetski di Pantai Trikora, Bintan. F: Faradilla/Batampos

batampos.co.id – Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri, Buralimar mengatakan kunjungan wisatawan mancanegera (Wisman) di Provinsi Kepri per November 2017 lalu sudah mendekati target. Yakni 1,8 juta. Menurutnya jika di Desember terdapat tambahan 300 ribu Wisman, maka akan mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri.

“Hasil akhirnya akan diketahui dalam waktu dekat. Karena kita masih menunggu perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kita berharap bisa memenuhi target RPJMD Kepri,” ujar Buralimar, Kamis (4/1) di Tanjungpinang.

Dijelaskannya, target Wisman 2017 sesuai dengan RPJMD Kepri pada angka 2,2 juta. Sedangkan target nasional pada angka 2,6 juta. Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kepri tersebut mengklaim, kegiatan-kegiatan wisata di Kepri turut memberikan pengaruh datangnya Wisman ke Kepri.

“Dari evaluasi yang sudah kita lakukan, kegiatan wisata yang dibuat, baik itu Pemprov Kepri maupun Kabupaten/Kota turut berkontribusi bagi datangnya Wisman ke Kepri,” papar Buralimar.

Buralimar yakin, masuknya sejumlah kegiatan dalam kalender event pariwisata nasional menjadi media sosialisasi bagi wisman untuk datang ke Kepri. Untuk itu, pihaknya bersama Kabupaten/Kota terus berbenah untuk memberikan yang terbaik di 2018 ini.
“Apapun hasil akhir 2017 nanti, kita tetap akan berbenah. Karena ke depan kerja kita akan lebih berat dari lagi,” tutup Buralimar.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah meminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dapat duduk bersama dengan Bupati dan Walikota di Provinsi Kepri untuk mensinergikan rencana pembangunan pariwisata Kepri. Apalagi sekarang ini, Kepri sudah disematkan sebagai Gerbang Wisata Bahar Indonesia oleh Kementerian Pariwisata.

“Pemprov Kepri sudah menyusun Rencana Induk Pariwisata Daerah (Ripda). Ini yang harus disinergikan dengan Bupati dan Walikota,” ujar Iskandarsyah.

Menurut politisi Partai Keadilah Sejahtera (PKS) tersebut, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya menjadi tanggungjawab dari Dinas Pariwista (Dispar) saja. Akan tetapi, juga menjadi tanggungjawab beberapa Dinas terkait. seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Selain menata dan menyiapkan destinasi wisata baru. Infrastruktur pendukung juga menjadi faktor penentu kesuksesan pembangunan dunia pariwisata,” papar Iskandarsyah.
Menurutnya, terminal di Kepri bukan di darat, melainkan pelabuhan. Atas dasar itu, pelabuhan-pelabuhan di Kepri harus representatif dan nyaman. Sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima bagi wisatawan yang ada.

“Untuk akses, di setiap Kabupateb/Kota akan terkoneksi dengan bandara. Tentu ini menjadi spirit untuk kemajuan pariwisata Kepri,” jelas Iskandarsyah.
Ditambahkannya, Kementerian Pariwisata menambah target kunjungan wisman ke Kepri. Tentu perlu dirancang dengan event-event wisata penunjang. Dirinya menilai event Festival Bahari Kepri (FBK) yang ke dua, terkesan kurang persiapan. Bahkan kurang semarak jika dibandingkan dengan yang pertama. “event-event seperti ini yang harus dikemas lebih baik. Sehingga Kepri bisa menjadi magnet untuk pariwisata yang berbasis maritim,” tutup Iskandarsyah.(jpg)

Peran Manufaktur Meredup

0
ilustrasi

batampos.co.id – Industri pengolahan nonmigas berperan penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebab, kontribusinya mampu memberikan efek berantai seperti peningkatan terhadap nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Selain itu, sektor manufaktur dalam negeri menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai.

”Suatu negara dikatakan maju apabila industrinya tangguh,” ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (4/1).

Berdasar laporan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia atau naik dari peringkat tahun sebelumnya di posisi ke-10 untuk kategori manufacturing value added. Peringkat ke-9 ini sejajar dengan Brasil dan Inggris. Bahkan, lebih tinggi daripada Rusia, Australia, dan negara ASEAN lainnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan bahwa industrialisasi merupakan suatu keharusan bagi Indonesia untuk memperkuat struktur ekonomi domestik. Namun, Basri justru menganggap kontribusi manufaktur terhadap ekonomi nasional terus meredup selepas era krisis 1998. Peran manufaktur terhadap ekonomi RI mencapai 29,05 persen pada 2001. Angka itu terus menyusut hingga akhirnya hanya menjadi 20,26 persen pada semester pertama 2017.

Sebagai perbandingan, peran manufaktur dalam ekonomi pada negara-negara Asia Timur dan Pasifik kebanyakan melebihi Indonesia. Peran manufaktur terhadap ekonomi Tiongkok dan Korea Selatan mencapai 29,7 persen. Sementara itu, sumbangan manufaktur terhadap ekonomi Malaysia dan Thailand masing-masing 30,9 persen dan 31,1 persen. (agf/c10/sof/jpg)

Polemik Wagub Kepri, Kemendagri Segera Surati Gubernur

0

batampos.co.id – Meskipun banyak elemen masyarakat di Provinsi Kepri yang mendesak supaya Wakil Gubernur (Wagub) Kepri terpilih hasil keputusan DPRD Kepri segera dilantik. Akan tetapi hal itu tidak bisa mengintervensi sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera membuat keputusan.

“Sampai saat ini, Kemendagri masih menelaah hasil keputusan DPRD Kepri yang menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri terpilih,” ujar Direktur Jendral (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Soni Sumarsono menjawab pertanyaan koran ini, Kamis (4/1).

Mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut menjelaskan, bagaimana sikap Kemendagri selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun melalui surat. Menurut Soni, pihaknya juga tidak mahu gegabah dalam bertindak.

“Kita harus mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang ada. Maka kita telaah secara mendalam sebelum dilaporkan ke Presiden,” tegas Soni.

Ditanya mengenai adanya informasi dipanggilnya Gubernur Kepri, Nurdin Basirun ke Kemendagri, Rabu (27/12) lalu. Mengenai hal itu, Soni masih belum memberikan respon. Berdasarkan Informasi di lapangan, Gubernur datang ke Jakarta terkait adanya surat dari Menteri Dalam Negeri.

Terpisah, Akademisi Hukum Universitas Pakuan, Bogor Andi Muhammad Asrun menilai keputusan DPRD Kepri telah memberikan konsekuensi hukum jelas. Bahkan keputusan tersebut, bisa menjadi penyebab panjangnya perjalan pengisian kursi Wagub Kepri.

Ketua Program Pascasarjana Hukum Universitas Pakuan Bogor tersebut menjelaskan, salah satu yang sudah nyata adalah dengan munculnya gugatan terhadap Penetapan DPRD Kepri tentang Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri Sisa Masa Jabatan 2016-2021 di PTUN Batam dari partai pengsung, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Bahkan calon Wagub Fauzi Bahar juga dikabarkan melayangkan gugatan yang sama di PTUN,” papar Andi Asrun.

Pria yang sehari-hari sebagai Penasehat Hukum Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, semua pihak harus menghargai proses hukum gugatan tersebut seraya menantikan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, putusan pengadilan dalam bentuk apapun harus dihormati.

“Proses penetapan Isdianto sebagai Wagub Antar Waktu yang dinilai melanggar peraturan dan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat di Jakarta,” tegas Asrun.

Lebih lanjut katanya, semua pihak harus mengambil hikmah dari perkara Isdianto tersebut dan menjadi pembelajaran politik yang berharga di masa depan. Pria kelahiran Makassar tersebut menilai, tarik ulurnya proses Wagub Kepri sedikit mengganggu konsentrasi Gubernur dalam bekerja.

“Gubernur Kepri diharapkan tetap fokus pada pekerjaan melayani masyarakat yang terbukti cukup bagus dalam satu tahun terakhir ini walaupun tidak didampingi oleh Wakil Gubernur,” jelasnya.

Ditambahkannya, proses pemilihan tidak mengatur tentang calon tunggal. Jika memang calon tunggal disetujui, elegannya adalah Pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Calon Tunggal Wagub.

“DPRD Kepri melaksanakan pemilihan terhadap satu calon tidak ada yurisprudensinya. Satu kebijakan hukum, tentu harus ada sandaran hukum. Artinya tidak cukup dengan sebuah penafsiran saja,” tutup Asrun.(jpg)

Dispar Sosialisasikan Tanjak ke Sekolah

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang menggelar sosialisasi pengenalan tanjak kepada siswa-siswi SD dan SMP yang ada di Tanjungpinang. Kegiatan semacam ini semakin rutin digelar agar tumbuh cinta dan bangga genarasi muda mengenakan ikat kepala tradisional tersebut.

Sekretaris Disparbud Tanjungpinang, Raja Kholidin menerangkan, sosialisasi ini bagian dari implementasi peraturan wali kota tentang penggunaan tanjak yang sudah diteken pertengahan tahun kemarin. “Jadi bukan hendak maksud mewajibkan, lebih kepada mengenalkan lebih dekat lagi kepada anak-anak muda,” ujar Kholidin, kemarin.

Materi yang disosialisasikan itu terdiri dari pengenalan jenis-jenis tanjak. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan resmi, wali kota diperkenankan mengenakan tanjak khusus. Pun bagi pejabat-pejabat sesuai dengan eselon pangkatnya. Sementara kepada siswa-siswi itu, yang ditekankan adalah tanjak kreasi yang dipopulerkan seniman Efiyar M. Amin. “Kami juga berharap anak-anak ini kelak bisa mendesain tanjak kreasi sesuai dengan kreativitasnya sendiri-sendiri,” ujar Kholidin.

Sebab itu pula, sambung Kholidin, diminta kepada guru-guru seni krida turut mengajarkan materi pembuatan tanjak jika ada waktu luang di sekolah. Sehingga bukan lagi bicara perihal pungutan keharusan pembelian tanjak, melainkan kreativitas anak-anak dalam merancang tanjak yang dikenakan.

“Itulah tujuan akhirnya. Anak-anak bangga memakai tanjak dan tanjak yang dikenakan tanjak buatan sendiri,” pungkas Kholidin. (aya)

PKS Terus Bangun Komunikasi Politik

0
 Iskandarsyah. F. Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Setelah Partai Gerindra memastikan akan mengusung pasangan Syahrul-Rahma pada Pilkada Tanjungpinang pertengahan tahun mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum jua menentukan langkah lanjutan. Dua partai politik yang sempat mesra dalam Koalisi Setara ini mulai memikirkan kebijakan politik masing-masing jelang Pilkada yang sudah di depan mata.

Keputusan Partai Gerindra yang tidak mengakomodasi kader dari partai rekanan ini membuat PKS hingga kini belum jua menyatakan sikap dan dukungan secara mutlak. Secara, internal partai ini sebenarnya hendak mengajukan Iskandarsyah yang kini masih menjabat sebagai anggota DPRD Kepri.

Ketika dihubungi kemarin, Iskandarsyah tidak menampik bahwa partainya belum menyatakan sikap terkait langkah ke depan jelang Pilkada tahun ini. Tapi bukan berarti berdiam diri. “Posisi kami sekarang juga masih terus membangun komunikasi dengan partai politik lain. Tunggu saja dulu, sebelum tanggal 8 Januari segalanya masih bisa saja terjadi,” ujar Iskandarsyah, Kamis (4/1).

Dengan keputusan Gerindra yang mengusung Syahrul-Rahma dan juga dikabarkan bakal berkoalisi dengan Partai Golkar membuat jumlah kursi minimum untuk mendaftarkan bakal calon pasangan sudah tercukupi. Di sisi lain, PKS mesti menambah kursi dengan koalisi ke partai lain.

Hal ini pula yang membuat Iskandarsyah belum bisa secara pasti melanjutkan niatannya meramaikan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan kali ini. “Kalau ada tiket pasti maju, tapi kita lihat saja nanti,” ujar Iskandarsyah diplomatis.

Keriuhan politik jelang Pilkada yang terjadi di Tanjungpinang beberapa waktu belakangan ini adalah perubahan konstelasi politik. Keputusan Gerindra, diakui Iskandarsyah, jadi satu di antara penyebab yang membuah konstelasi ini jadi amat dinamis.

Namun itu bukan suatu permasalahan yang patut dikhawatirkan. PKS, kata dia, tetap akan mengusahakan yang terbaik dalam menentukan langkah terbaik buat ke depan. “Intinya kami masih intensif menjalin komunikasi dengan partai lain, tunggu saja nanti seperti apa keputusan PKS,” pungkas Iskandarsyah. (aya)