Jumat, 8 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12602

JK Yakin Ekonomi Bangkit pada Tahun Politik

0

batampos.co.id – Pelaku usaha tidak perlu terlalu cemas dalam menghadapi tahun politik. Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa justru pada tahun ini pemerintah akan semakin menggenjot kinerjanya.

Penilaian JK itu ditegaskan saat bertemu dengan pengurus Institute Lembang Sembilan di Kantor Wakil Presiden, Kamis (7/2). Sekjend Institute Lembang Sembilan Eva Kusuma Sundari menuturkan ada kecenderungannya di tahun politik orang banyak ngomong lupa kerja. Nah, JK mematahkan anggapan tersebut.

“Menurut beliau kampanye yang paling telak efektif apabila bisa menunjukkan kinerja ekonomi terutama pertumbuhan ekonomi. Syukur-syukur bisa melampaui target yang sudah ditetapkan saat ini lima tiga, lima empat,” ujar dia usai bertemu JK kemarin.

Dia menuturkan bahwa JK percaya bila semua pihak bersinergi dan tidak bekerja sendiri-sendiri pertumbuhan ekonomi itu bisa sampai enam persen. Karena pada tahun politik seharusnya fokus kepada pencapaian ekonomi. Bukan sebaliknya.

“Tadi dicontohkan beliau bagaimana kita shock bagaimana pertumbuhan ekspor kita itu lambat dibanding negara yang lain terutama Thailand dan Vietnam,” ujar dia.

Salah satu penyebab ekspor yang tidak menggembirakan itu adalah karena kelambanan Indonesia untuk mempunyai free trade agreement (FTA ) dengan negara target ekspor. Sehingga Indonesia harus kerjasama dengan negara lain seperti Thailand untuk beberapa komoditas. “Sehingga mengeluarkan biaya-biaya yang tidak perlu sekaligus tidak cepat,” ujar dia.

Pria yang berpengalaman tiga kali mengikuti Pemilihan Presiden itu menuturkan bahwa mesin birokrasi pemerintah yang dijalankan oleh Apartur Sipil Negara (ASN) itu tetap berjalan. Lantaran mereka tak boleh ikut partai politik dan ikut serta dalam kampanye. Meskipun, bisa jadi menteri dari partai politik sibuk berkampanye atau mencalonkan diri. Tapi, menteri dari kalangan profesional juga masih banyak.

“Justru pengalaman saya tahun politik ini pemerintah makin menggenjot agar kelihatan ada prestasinya. Terlihat kalau anda ingat tahun 2009, 2014 kemarin tidak ada, tidak slow down,” ujar JK saat menerima tim Jawa Pos di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/2) lalu.

Bukan hanya menteri, meskipun preside ikut serta dalam berpolitik tapi para direktur jenderal di kementerian juga tetap bekerja. Dia memastikan ASN tetap akan bekerja seperti biasa. Lembaga pendidikan juga akan berjalan seperti hariannya. “Tidak terpengaruh,” tegas dia.

Meskipun begitu, dia mengakui kalau para pebisnis juga menunggu dan melihat situasi. Tapi, banyak sektor di bisnis yang tidak terkait langsung dengan dunia politik. Retail misalnya.

“Apa hubunganya pemilu dengan retail, tidak ada hubungannya. Tetap butuh makanan, tetap butuh baju, tetap butuh mobil,” ujar pria berlatar belakang pengusaha itu. Tapi, dia tak memungkiri memang ada hubungan antara politik dan ekonomi. Namun tak besar. “Tidak menyebabkan orang langsung anjlok,” tega JK. (jun/jpg)

Kibarkan Bendera Terbalik, Petugas BKIPM Dihukum Push Up

0
Bendera terbalik di halaman kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah kerja Kijang. F. facebook.com.

batampos.co.id – Petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah kerja Kijang, Mahfud Sugi sempat membuat heboh karena aksinya yang tidak sengaja mengibarkan bendera merah putih terbalik di halaman kantornya, Kamis (8/2) pagi.

Ia mengaku tidak bermaksud mengibarkan bendera terbalik. Ceritanya, pagi itu dia mau mandi. Namun sebelum mandi, ia sempat mengibarkan bendera dengan maksud agar pekerjaan lain bisa cepat diselesaikan. “Saya masih punya tugas lainnya, membersihkan rumput di belakang kantor,” katanya.

Seusai mengibarkan bendera, ia melanjutkan pekerjaan lainnya menyapu halaman kantor. Ia kemudian masuk ke kantor. Tak lama, seorang lelaki berbadan tegap yang mengenakan kaos di luar memanggilnya.

“Saya ditanya sama bapak itu siapa yang mengibarkan bendera. Ya saya jawab saya. Ternyara bendera yang saya kibarkan terbalik, saya langsung ditegur dan dihukum push up 20 kali,” katanya.

Dengan kejadian ini, ia mengaku salah dan tidak berniat atau sengaja memasang bendera itu terbalik. (met)

 

Mendagri Pertanyakan Pemilihan Wagub Kepri

0
Isdianto (berdiri) saat ditetapkan menjadi Wakil Gubenur Kepri pada Sidang Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Kamis (7/12/2017). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menyoal mekanisme penetapan Isdianto sebagai wakil gubernur (Wagub) Kepri. Karenanya, Tjahjo akan meminta penjelasan secara khusus dari DPRD Kepri.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengirim stafnya ke DPRD Kepri di Tanjungpinang khusus untuk menanyakan persoalan tersebut.

“Bagaimana sebenarnya mekanismenya saat pemilihan kemarin, apa bisa dikatakan memenuhi syarat dua calon atau tidak,” kata Tjahjo di Batam, Kamis (8/2/2018).

Tjahjo mengaku sudah mendengar, bahwa sebelumnya ada dua calon Wagub Kepri yang diusulkan ke DPRD Kepri. Namun sebelum pemilihan, sata calon atas nama Agus Wibowo mengundurkan diri.

Selanjutnya, partai pengusung Sani-Nurdin memproses pemilihan calon baru pengganti Agus. Namun sebelum calon baru diusulkan, DPRD Kepri sudah menggelar paripurna pemilihan Wagub Kepri dengan kandidat tunggal, Isdianto, pada Kamis 7 Desember 2017 lalu. Hasilnya, Isdianto terpilih secara aklamasi sebagai wakil gubernur Kepri.

Namun hingga saat ini, pro kontra terkait pemilihan Isdianto itu terus bergulir. Bahkan Mendagri belum menyetujui hasil pemilihan tersebut.

“Kalau disebut sudah penuhi aturan, tolong buat surat sampaikan pada saya, jelaskan kenapa satu calon lain gugur, karena apa, termasuk bagaimana sikap partai pendukung,” kata Tjahjo.

Ia mengaku belum ada perkembangan terbaru soal wagub Kepri. Namun ia sampaikan kembali pihaknya sudah bertemu dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait ini. “Yang penting saya sudah ada laporan resmi dari gubernur dulu, kami bersepakat pemilihannya harus sesuai mekanisme yang berlaku termasuk sesuai dengan tata tertib di DPRD Kepri,” terangnya.

Ia menegaskan kembali, soal calon wagub tidak bisa hanya satu orang atau tunggal. Ia tak ingin, ke depan ada permasalahan baru karena proses pemilihan cacat mekanisme.

“Jangan sampai digugat nanti,” imbuhnya. (adi)

Pemaksaan Ganti Meteran Pascabayar Langgar Kepmen

0

batampos.co.id – PLN Tanjungpinang diimbau untuk menghentikan pemberlakuan kewajiban untuk mengganti seluruh meteran listrik pelanggan Tanjungpinang, dari yang bersistem pasca bayar ke sistem pra bayar.

“Disetop dulu pemaksaan penggantian. Yang sudah terlanjur, bisa dirujuk ke Kepmen 27/2017 tentang kebebasan pelanggan memilih. Kan sudah jelas sekali di Pasal 9 ayat 2 itu,” tegas anggota Komisi II, DPRD Kepri, Rudy Chua, Kamis (8/2) kemarin.

Dalam Keputusan Menteri tersebut dipaparkan, dalam penyambungan tenaga listrik, konsumen yang mengajukan penyambungan baru atau perubahan daya. Dapat memilih sambungan listrik berdasarkan tarif tenaga listrik reguler, atau prabayar.Sehingga keputusan PLN Tanjungpinang untuk memberlakukan wajib migrasi, justru melanggar dianggap Rudi melanggar Kepmen tersebut.

“Saya sudah minta PLN Wilayah Riau dan Kepri untuk menghubungi PLN Tanjungpinang langsung. Karena PLN Tanjungpinang merupakan subordinasi dari wilayah,” terang Rudy.

Ia pun mengonfirmasi, bahwa penegasan kepada PLN Tanjungpinang tentang tiadanya kewajiban dan pemaksaan untuk penggantian tersebut. Dengan adanya penegasan dari PLN Wilayah, menurut Rudy, PLN Tanjungpinang semestinya sudah menghentikan pemberlakuan tersebut. “Karena wilayah juga menyadari bahwa pemaksaan atau mewajibkan itu melanggar Kepmen 27 tadi,” ujar politisi Hanura ini.

Sehingga jika kelak di lapangan masih ditemukan, masyarakat bisa menolak. “Karena jelas, melanggar aturan perundangan yang ada dan bisa dibawa ke ranah hukum,” tutup Rudy. (aya)

Pria Jadi Finalis Ratu Kecantikan

0

batampos.co.id – Perhelatan ajang ratu kecantikan virtual Kazakhstan diwarnai kekacauan ketika salah satu finalis mengungkapkan identitas sejatinya.

Kehebohan itu bermula ketika seorang finalis bernama Alina Alieva mengungkapkan nama sebenarnya adalah Ilay Dyagilev, berjenis kelamin pria dan berusia 22 tahun. Pengakuan itu dia sampaikan 2 hari setelah ia ditetapkan sebagai finalis Ratu Kecantikan Virtual Kazakhstan.

Dia kemudian mengatakan panitia penyelenggara Ratu Kecantikan Virtual Kazakhstan telah ditipu. Ilay memutuskan untuk mengakui identitas sebenarnya karena menganggap dirinya telah melampaui batas.

“Saya berhasil sampai ke tahap akhir dan memutuskan untuk mengungkapkan identitas sebenarnya karena saya pikir sudah melampaui batas,” katanya, seperti yang dilansir Daily Mail pada 6 Februari 2018.

Juri langsung memutuskan untuk mendiskualifikasi pria yang kehadirannya telah menyisihkan 4.000 calon ratu kecantikan lain, sebelum sampai ke final. Dia dianggap memberi informasi tidak jujur tentang dirinya sendiri.

Posisinya kemudian digantikan semifinalis yang gagal, Aikerim Temirkhanova, 18 tahun. Aikerim meraih poin 1975 di semifinal, sementara Alina meraih skor 2012.

Alina menuturkan, dirinya mengikuti kompetisi itu untuk membuktikan kepada teman-teman wanitanya yang selalu berdebat tentang siapa yang lebih cantik.

“Teman-teman saya dan saya sering bertengkar tentang kecantikan dan saya telah memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi ini karena saya memiliki kecantikan alami. Banyak anggapan bahwa wanita akan terlihat sama dalam berpakaian dan tampil bergaya sesuai tren, tapi saya tidak setuju,” ujarnya.

Ini bukan kejadian pertama di dunia ketika panitia terkecoh oleh jenis kelamin pesertanya. Tahun lalu di Rusia, seorang siswa laki-laki, Andrey Nagorny, 20 yang mendemonstrasikan pakaian dalam wanita telah memenangkan kompetisi. Pria itu mengenakan celana dalam dan make up pacarnya.

Ia mengenalkan dirinya sebagai Avacado. Begitu penyelenggara mengetahui identitas aslinya, dia dikeluarkan dari kompetisi.

Kompetisi ratu kecantikan virtual Kazakstan merupakan ajang penilaian foto di dunia maya. Pemenangnya ditentukan oleh jumlah suka pada foto yang diunggah ke Instagram. (CNN/jpg)

Komisi VI DPR Apresiasi Kehadiran MPP

0

batampos.co.id – Komisi VI DPR RI mengapresiasi keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Batam. Ketua Komisi VI Teguh Juwarno berharap seluruh instansi yang memberikan pelayanan perizinan di MPP mampu menjaga keharmonisan dan iklim dunia bisnis di Batam dan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

Teguh sangat terkesan dengan hadirnya MPP.

“Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam mengurus perizinan sehari-hari,” kata Teguh usai meninjau pelayanan perizinan di MPP, Kamis (8/2).

Pemerintah daerah kata Teguh sudah mulai membuka diri lewat terobosan perizinan terbaru. “Saya sangat berharap agar MPP ini segera diresmikan oleh Presiden,” harapnya.

Dalam pantauannya ke MPP, Teguh sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang sedang mengurus perizinan disana. Ia bertanya mengenai efisiensi pelayanan perizinan yang diberikan oleh pegawai MPP, terutama terkait pengurusan legalitas tanah dan izin peralihan hak (IPH).

Sekarang, kata Teguh, masyarakat tidak butuh waktu lama lagi untuk mengurus perizinan. Sebab semuanya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Tidak ada lagi pengurusan manual yang dibarengi dengan pungli atau pakai uang pelicin seperti dulu. Sehingga ada lagi praktik percaloan.

“Ini langkah-langkah yang bagus sekali karena memberikan kepastian. Contohnya mengurus perpanjangan SIM dan STNK bisa dilakukan dalam tiga hingga empat menit,” jelasnya.

Komisi VI juga mengapresiasi sinergi yang mulai diperlihatkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemko Batam.

“Dulu saya liihat ada masalah psikologis karena saling serang di media. Hari ini tidak ada lagi. Dulu Pemko sempat mengadu ke Komisi II dan BP ke Komisi VI,” katanya.

Sinergitas ini, kata Teguh, sangat penting untuk menjamin kondisi investasi di Batam. Apabila tidak harmonis, maka investor enggan menanamkan modalnya di Batam. Komisi VI juga akan berupaya untuk mendukung MPP terutama kepada instansi vertikal yang menjadi rekan kerja komisinya.

“Alokasi anggaran akan kita komunikasikan, kalau terkait mitra kerja kita akan dorong agar ada anggarannya,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan, sampai saat ini MPP masih dalam tahapan uji coba dan direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Saat ini ada 427 perizinan yang bisa dilakukan di MPP,” katanya.

Tidak hanya menyediakan konter untuk pelayanan, MPP Batam juga memiliki area bermain anak, ruang menyusui, dan pelamin pernikahan yang dapat dipergunakan masyarakat secara gratis.

Gustian menyampaikan, layanan di MPP Batam sudah online. Dengan demikian waktu perizinan akan lebih cepat. Ia berharap melalui momen kunjungan Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra BP Batam dapat berimplikasi dengan upaya peningkatan investasi di Batam.

“Mereka akui MPP ini terbesar dan terlengkap. Harapan kami dengan kunjungan ini, karena Komisi VI DPR RI mitra BP Batam, mudah-mudahan investasi kita semakin baik,” pungkasnya.

Bukti sinergitas ini bisa terlihat dari kedatangan investor baru lagi dari Tiongkok. Nama perusahaan tersebut adalah PT Xin Poly Industry dan telah mendaftarkan diri lewat program i23J pada Kamis (8/2) di MPP. Perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha daur ulang barang bukan logam dan akan berlokasi di Kawasan Industri Wiraraja Kabil.

Untuk kapasitas produksi mencapai 3.000 ton dengan persentase ekspor mencapai 70 persen dengan total investasi mencapai 4 juta Dolar Amerika atau setara dengan Rp 54 miliar. Perusahaan ini akan menyerap 110 tenaga kerja. PT Xin merupakan salah satu perusahaan dari 70 perusahaan yang juga dibawa oleh Kadin Kepri untuk berinvestasi di Batam.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan kehadiran rombongan DPR RI tersebut untuk memastikan langsung kondisi MPP yang memiliki layanan perizianan sebanyak 416 perizinan tersebut.

Dalam kesempatan itu Amsakar menyampaikan langsung pada rombongan bahwa MPP Batam yang dikoordinir oleh Pemko Batam melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini merupakan pilot project untuk daerah lain. MPP juga ada di Jakarta, Banyuwangi, dan Surabaya.

“Yang berhasil mengintegrasikan seluruh layanan dalam satu tempat di Batam. Di dalama ini ada layanan polisi, imigrasi, beacukai sampai KUA kalau mau nikah, semua ada,” imbuhnya. (adi/leo)

16 Partai Penuhi Syarat

0
Robby Patria. F. Yusnadi/Batam Pos.

batampos.co.id – Sebanyak 16 partai politik di Tanjungpinang telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019 mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Robby Patria memaparkan, seluruh partai tersebut telah berhasil memenuhi syarat verifikasi dan administrasi untuk menjadi peserta pemilu 2019 di Tanjungpinang.

Syarat yang dipenuhi 16 partai itu seperti jumlah minimal 207 anggota, kouta 30 persen perempuan, kantor, pengurus, ketua, sekretaris dan bendahara. “Untuk partai baru yang memenuhi syarat ada empat yakni Perindo, PSI, Berkarya dan Garuda,” kata Robby, Kamis (8/2) kemarin di Hotel CK, Tanjungpinang setelah rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh perwakilang pengurus dari 16 partai, dan juga dari Panwaslu Tanjungpinang.

Menurut Robby, sedangkan partai lama sebanyak 12 juga lulus semua persyaratan yang diatur oleh Peraturan KPU. Sehingga sesuai jadwal yang ditetapkan, KPU Tanjungpinang dapat menetapkan.

Setelah proses di tingkat Kota, jelasnya, maka tahapan rekapitulasi verifikasi parpol ini dilanjutkan tingkat provinsi yang akan dilakukan rapat pleno 12 Februari 2018 di Asrama Haji, Tanjungpinang.”Setelah itu baru KPU RI yang akan menetapkan partai mana saja yang berhak mengikuti pemilu 2019,” katanya.

Untuk tahapan pemilu setelah verifikasi parpol, KPU akan melakukan persiapan bagi warga Kepri yang hendak mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. KPU Kota akan melakukan sensus dukungan calon DPD setelah mereka mengumpulkan dukungan dari warga. “Formulir dukungan bisa diambil di website KPU Tanjungpinang bagi siapa yang hendak menjadi anggota DPD,” ujarnya. (aya)

Bentuk Tim Verifikasi Penduduk di Sungai Sugi

0
 Abdul Haris. F. Dokumentasi Batam Pos.

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, akan membentuk Tim  verifikasi kecil untuk melakukan survei pada perkembangan penduduk yang terus membangun rumah di sekitar Sungai Sugi. Pembangunan rumah penduduk yang tinggal tidak terkontrol tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan aliran sungai. Sehingga bisa menjadi salah satu penyebab banjir.

“Peristiwa banjir yang terjadi dan mengakibatkan korban jiwa menjadi pelajaran berharga untuk menata aliran sungai jangan sampai tersumbat,” Kata Haris Kamis (8/2)
Tim verifikasi kecil yang dibentuk nanti akan diketuai oleh Asisten II yang beranggotakan dari Dinas Perkerjaan Umum Camat, lurah Tarempa serta akan melibatkan masyarakat di dalamnya. Tim yang dibentuk nantinya akan bertugas menentukan titik lokasi mana yang rawan banjir. Setelah itu akan dibuat tanda untuk tidak boleh pembangunan rumah diatas lokasi tersebut. “Kita akan tandai lokasi-lokasi mana yang tidak dibenarkan untuk di bangun,” ujarnya.
Tim kecil ini nanti tambah Haris juga akan  mendata rumah-rumah yang saat ini dibangun dilokasi  yang rawan dengan titik banjir. Nantinya akan dikoordinasikan untuk  dipindahkan dan dicarikan tempat baru. “Ini semata-mata kekhawatiran bencana lalu kembali terulang, jangan pula dipelesetkan bupati nak mindahkan rumah masyarakat jangan,” jelasnya.
Mau tak mau hal ini mesti dilakukan, sungai sugi mesti dihijaukan, agar aliran air dapat mengalir dengan leluasa, karena padatnya rumah penduduk  akan berbahaya apabila hujan terjadi air tersumbat maka banjir akan terjadi.”Ini juga usulan dari masyarakat agar bencana silam tidak lagi terulang,” tandasnya.
Haris mengaku dirinya bersama Wakil Bupati KKA Wan Zuhendra, telah melaksanakan survei memantau pertumbuhan penduduk di titik-titik aliran air. “Kita telah melihat dan mereka-reka membuat jalur air agar tidak tersumbat,” jelasnya. (sya)

Pengurusan Kartu Kuning Capai 758 Orang

0

batampos.co.id – Jumlah pencari kerja di Kabupaten Kepulauan Anambas belum terdata secara keseluruhan. Pemerintah hanya bisa mendata pengangguran berdasarkan jumlah pencari kerja yang mengurus kartu pencari kerja atau kartu kuning di kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas Madison, menjelaskan, dari data yang ada setidaknya masih ada sekitar 758 pencari kerja.

“Data pengangguran dapat dilihat dari data pencari kerja urus kartu kuning yakni sebanyak 758 orang,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (6/2) kemarin.

Untuk mengetahui secara pasti tentunya sulit karena ada juga pengangguran yang tidak mengurus kartu kuning sehingga mereka tidak terdata di pemerintah. “Namun ada juga pemegang kartu kuning yang sudah bekerja tapi tak kembalikan kartu kuning,” ungkapnya lagi.

Menurutnya jumlah pengangguran atau pencari kerja dari tahun ke tahun jumlahnya tidak mengalami banyak perubahan. Karena ada yang belum dapat kerja dan ada yang sudah kerja, ada juga yang baru lulus SMA, Jadi pengangguran tetap ada.

“Dari tahun ke tahun ya seperti itu, mungkin tahun ini meningkat partisipasi pembuat kartu kuning. Karena ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena kartu kuning sebagai syarat mutlak daftar CPNS,” jelasnya.

Karena di Anambas banyak pengangguran, maka pemerintah daerah siap untuk menyekolahkan sejumlah putra daerah. Seperti di Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI) di Lagoi Bintan. Tahun ini pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas kembali menyekolahkan sekitar 30 orang pencari kerja (di bidang Pariwisata di Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI) Lagoi Bintan.

Mereka akan disekolahkan secara gratis selama satu tahun dibidang perhotelan. Ada beberapa jurusan seperti Front Office, Pastry, House Keeping, food product dan food and baverage Service. Biayanya sekitar Rp 17 juta sampai Rp 18 juta per tahun tergantung jurusan. Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 ini.

“Biaya pendidikan dan biaya asrama gratis kecuali biaya hidup seperti makan minum itu ditanggung sendiri,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Tenagakerja dan Transmigrasi (DPMPTSP dan Nakertrans) Kabupaten Kepulauan Anambas Yunizar saat membuka Ujian bagi peserta pencari kerja di bidang Pariwisata di Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI) di aula Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) Selasa (6/2). (sya)

Buka Rute ke Anambas, Lobi Pihak Maskapai

0
batampos.co.id – Penerbangan komersil dari dan menuju Anambas meski ditingkatkan. Sejumlah maskapai penerbangan sudah mulai melirik rute Anambas. Salah satunya yakni Maskapai komersil Wings Air yang telah melakukan penjajakan.
Novianti Harahap selaku Area Manager Wings Air membenarkan hal tersebut. Pihaknya mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak untuk merealisasikan penerbangan. “Iya, saat ini sedang dibicarakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui layanan What’s App Kamis (8/2).
Ia mengatakan, untuk sementara ini target agar armada Wings Air dapat mendarat mulus di Bandara Letung Pulau Jemaja, meskipun upaya untuk merealisasikan agar maskapai tersebut beroperasi di Bandara Khusus Matak, sempat dilakukan. Pihak maskapai menurutnya berkomitmen untuk bisa melayani penumpang dari berbagai wilayah. “‎Komitmen kami sebagai seperti itu. Kami sangat senang bisa melayani penumpang dari seluruh wilayah,” ungkapnya.
Upaya penjajakan yang dilakukan maskapai dibenarkan oleh Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandara Letung, Ariadi Widiawan. Saat ini, pihak maskapai tengah mengurus izin rute di Kementrian perhubungan. Uji coba penerbangan dengan menggunakan pesawat ATR 72-600 pun, telah dilakukan pihak maskapai sekitar bulan Oktober 2017 kemarin. “Saya optimis, maskapai itu dapat beroperasi dan melayani penerbangan dari dan menuju Anambas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, maskapai Susi Air yang selama ini beroperasi di bandara yang berlokasi di Desa Bukit Padi Kecamatan Jemaja Timur itu, dijadwalkan kembali beroperasi ‎pada Senin (12/2) mendatang. Dengan frekuensi penerbangan dua kali selama satu minggu, yakni di hari Selasa dan Kamis.
“Selain itu, ada rute Batam-Letung PP  dengan frekuensi penerbangan satu kali seminggu pada hari Senin. ‎Harga tiketnya Rp 350 ribuan,” bebernya.
Pihaknya berupaya untuk melobi beberapa maskapai komersil lain untuk dapat beroperasi di Bandara Letung di Pulau Jemaja itu. Pihaknya berharap, dengan banyaknya alternatif maskapai komersil, dapat membuka akses serta mempermudah transportasi dari dan menuju Anambas.
“Kami bersama Pak Bupati berencana menemui beberapa perwakilan maskapai. Salahsatunya yang hendak kami temui maskapai Garuda. Jadi, dari Jakarta-Pontianak, kami coba upayakan dari Pontianak ke Letung,” ungkapnya.
Saat ini, baru satu maskapai komersil yang melayani penerbangan dari dan menuju Anambas. Dengan rute penerbangan Tanjungpinang-Matak, frekuensi penerbangan dilakukan selama enam kali dalam satu minggu, dengan harga tiket berkisar sembilan ratus ribu hingga Rp satu juta an.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Nurman, membenarkan jika maskapai penerbangan dari BUMN yakni Garuda, sudah pernah menyurati pemda supaya garuda bisa melayani rute Anambas. “Beberapa waktu lalu memang garuda pernah menyurati kita,” jelasnya. (sya)