batampos.co.id – Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmardjadi membantah kekosongan obat yang terjadi di Puskesmas Batuaji, Rabu (3/1).

“Obat ada, tak ada kosong,” kata dia usai menghadiri Serah terijma jabatan (Sertjab) Direktur RSUD Embung Fatimah.

Ia menyebutkan untuk stok obat ada di gudang farmasi Dinkes Batam. Menurutnya ketersedian obat telah disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing puskesmas.

“Setiap membeli obat selalu melebihi kebutuhan, karena untuk persediaan juga. Minimal 20 persen kita buat stok,” terangya.

Didi menambahkan puskesmas melakukan permintaan obat sebelum persediaan obat habis, dan mengirim permintaan langsung ke puskesmas.

“Kami yang drop ke masing-masing puskesmas,” sebutnya.

Informasi yang diterima dari Kepala Puskesmas tidak ada obat yang kosong, seperti yang diberitakan.

Didi menyebutkan setiap tahunnya dana yang dialkasikan untuk pembelian obat cukup besar, jadi tidak alasan obat kosong.

“Tahun ini Rp 11 miliar untuk beli obat saja karena puskesmas kita juga bertambah, sedangkan tahun lalu juga Rp 9,7 miliar,” imbuhnya.

Sebelumnya, warga Batuaji mengeluhkan ketersediaan obat penurun panas di Puskesmas Batuaji. Menurut informasi, warga bahkan diminta membeli obat ke apotik karena stok obat habis. (cr17)

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan jika Badan Pengusahaan (BP) Batam ingin turun tangan mengembangkan sektor pariwisata Batam disamping Industri hendaknya tak menggelar acara yang serupa.

Menurutnya, masih ada bagian dari sektor kepariwisataan lain yang juga perlu dikembangkan.

“Saya bikin kegiatan yang ini, dia bikin kegiatan ini (sama), ngapain sih. Kalau sama kan mubazir,” kata Rudi, kemarin.

Ia menyampaikan, kini pihaknya sedang mengembangkan wisata kota serta tengah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menjemput jangkauan kepariwisataan yang lebih luas. Karena fokus akan hal ini, ia tak menampik ada bagian kepariwisataan lain yang belum terjamah seperti pengembangan wisata pantai. Anggaran untuk sementara banyak terserap di pembangunan fisik dalam kota, seperti jalan.

“Kalau wisata kota kami sudah tangani kan, alangkah bagus mereka (BP Batam, red) misalnya atasi wisata pantai, ini dibutuhkan kan. Kami baru mampu tangani wisata di kota, di pantai nang hadong hepeng,” paparnya.

Namun demikian, ia meyakini keinginan Pemko Batam dan BP Batam terkait pengembangan sektor pariwisata untuk mendukung perekonomian Batam sejatinya sama. Untuk itu, ia akan dudukan secara intens hal ini dengan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Besok (hari ini) Pak lukita hadir di rapat FKPD, kami akan bicarakan ini. Saya rasa niat samalah mungkin tak singkron (komunikasi) saja,” katanya.

Menurutnya pengembangan pariwisata bukan tanpa alasan, sektor ini dinilai mampu jadi alternatif ditengah menurunnya sektor industri manufaktur dan mati surinya sektor galangan yang terjadi sejak 2015 lalu.

“Tugas industri ini sebenarnya tugas BP Batam, memang pariwisata jobnya BP Batam ada, tapi berapa puluh tahun tak dikembangkan, makanya saya kembangkan,” aku Rudi.

Hal pertama yang pihaknya galakkan yakni pembangunan infrastruktur jalan yang ditargetkan akan selesai tahun 2019 mendatang. Setelah jalan selesai, ia yakin indahnya Batam tak hanya dinikmati orang Batam sendiri namun juga akan mendatangkan wisatwan mancanegara mapun wisatawan nusantara dari dari daeerah lain.

“Kalau cewek bersolek dan cantik, kan banyak yang suka. Batam juga kalau cantik bayak yang datang, yakin aku,” ujarnya.

Ia menambahakn, jika wiswatawan berbondong-bondong datang ke Batam perputaran uang dan perkembangan ekonomi akan meningkat. Hal ini tentu akan mendatangkan untung bagi bagi Batam.

“Kalau sudah banyak datang perputaran uang makin banyak. Makanya wisata harus taraf internasional, mulai dari perbaiki infrastrukturnya, kalau kita hentikan pembangunan jalan, wisata akan mati juga kan,” pungkasnya. (cr13)

batampos.co.id – Sejumlah pendapatan daerah tidak tercapai pada 2017 lalu, termasuk di antaranya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk diketahui sektor ini tahun lalu hanya tercapai sekitar Rp 11 miliar dari target Rp 18,3 miliar.

Terkait ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Batam Gustian Riau mengatakan minimnya pendapatan IMB erat kaitannya dengan tersendatnya pengurusan Izin Peralihan hak (IPH) yang ada di Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia berharap tersendatnya IPH tak terulang lagi pada tahun 2018 ini.

“Kami ingin ada perubahan, dalam artian yang menghambat pendapatan tidak ada lagi,” kata Gustian di Kantor wali Kota Batam, Kamis (4/1) siang.

Menurutnya, jika sistem pengurusan sesuatu hal menemui hambatan, sudah tentu pendapatan yang mengikutinya turut terseret. Alhasil, akan berpengaruh pada Pendapatan Asli daerah (PAD) lalu berimbas pada program daerah.

“Kunci utamanya itu, pengurusan lancar. Kalau ini bagus, pendapatan juga akan baik,” ujarnya.

Tak hanya harapan ke BP Batam, pihaknya juga akan terus mencari cara agar pendapatan tersebut bertambah. Mengawali tahun ini, pihaknya menurunkan tim untuk mengumpulkan informasi terkait perkembangan sektor properti di Batam baik informasi dari asosiasi pengusaha properti maupun perorangan.

“Jadi ada gambaran, ini dapat memperlancar kita nanti,” sebutnya.

Ia meyakini pendapatan IMB tahun ini dengan target Rp 30 miliar akan lebih baik dibanding tahun kemarin, namun harus didukung dengan lancarnya IPH di BP Batam. Informasinya, kini ada beberapa pengembang yang tengah menunggu IPH terbit.

“Kalau IPH mereka selesai, awal semester pertama ini langsung kami genjot (penerimaan IMB),” pungkasnya. (cr13)