Tampak villa yang menghadap ke pantai dibangun oleh pihak PT Bintan Vista Resort. F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – PT Bintan Vista Resort grup perusahaan Cenizaro Resort and Hotel yang bermarkas di Singapura segera menghadirkan layanan hotel kelas bintang lima di kawasan Galang Batang, Kecamatan Gunung Kijang, Bintan. Dijadwalkan soft opening The Residence Bintan dengan investasi sebesar Rp 600 miliar tersebut akan dilakukan awal Februari tahun ini.
“Tanggal 8 Februari sudah soft opening, itu ready semua,” kata GM PT Bintan Vista Resort, Bagus Pramarta seusai menerima kunjungan Gubernur Kepri HM Nurdin Basirun, Selasa (9/1) siang.
Pria yang akrab disapa Bagus itu menjelaskan, modal yang sudah diinvestasi untuk pembangunan villa mencapai Rp 500 miliar. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan penambahan modal sekitar 20 persen lagi atau sekitar Rp 100 miliar.
Bagus juga menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang akan direkrut setelah soft opening sekitar 200 orang. Jumlah tenaga kerja akan bertambah sembari menyesuaikan kebutuhan manajemen hotel. “Kalau pengunjung ramai akan lebih dari 200 tenaga kerja yang direkrut. Kami mengutamakan lebih dari 50 persen pekerja lokal,” kata dia.
Untuk mempromosikan hotelnya, Bagus mengaku telah bekerjasama dengan agen travel dari Tanjungpinang dan Jakarta. Sejauh ini, ia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara dari Singapura dan Tiongkok. Meski tidak menutup kemungkinan adanya kunjungan wisatawan nusantara. “Tarif villa per malam mulai Rp 3,5 juta sampai dengan Rp 9 juta,” jelasnya.
Menurut Bagus, pihaknya menyediakan 47 villa. Masing masing vila memiliki 1 kamar dan tipe suite berjumlah 80 kamar. Selain itu, seluruh villa memiliki pemandangan langsung ke laut. “Yang kami banggakan posisi villa langsung ke pantai dan kami memiliki 48 kolam renang di semua villa, kecuali 1 kolam renang untuk umum,”kata bagus.
Bagaimana soal ketersediaan air bersih dan listrik, ia menjelaskan, untuk air bersih akan dilakukan penyulingan air laut, terlebih pihaknya sudah mengantongi izin. Sedangkan listrik, pihak hotel mengandalkan instalasi dan jaringan listrik PLN. “Kami juga menyiapkan backup genset milik sendiri untuk mengantisipasi apabila lampu padam,” katanya.
Terakhir, Bagus mengatakan, lahan yang sudah terpakai sekitar 20 hektare dari total lahan 75 hektare. “Ke depan masih ada rencana pembangunan, namun dia enggan menjelaskan karena masih berupa wacana.
Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berkata, kunjungannya ke Bintan untuk melihat langsung pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Bintan. Dirinya mengamati sektor pariwisata di Bintan akan terus berkembang dan maju. “Saya mendengar langsung, namun belum ada kendala dan keluhan dari pengusaha. Oleh karena itu, saya minta jangan ada yang menghambat pembangunan,” tukasnya. (cr21)
batampos.co.id – Rokok tanpa pita cukai marak beredar di Kabupaten Lingga. Rokok yang seharusnya beredar di kawasan FTZ ini, diduga rembesan dari daerah lain di Kepri. Di Dabo Singkep, rokok kawasan bebas dijual dan dipajang terbuka di sejumlah kedai dan kios. Peredaran rokok serta minuman beralkohol ini telah berlangsung lama, karenanya negara diduga telah banyak mengalami kerugian.
“Saya sudah lama beli rokok ini (sembari memperlihatkan kemasan rokok merk UN tanpa cukai) tersebut. Gampang kok belinya di kedai-kedai banyak dijual,” kata Rudi salah seorang warga penghisap rokok UN yang ditemui Batam Pos di Dabo Singkep, Selasa (9/1) pagi.
Selain rokok ber-merk UN, masih banyak merk rokok tanpa pita cukai lainnya yang beredar bebas di kawasan non FTZ yakni di Bunda Tanah Melayu ini. Sejumlah merk tersebut antara, xmild, rexo coklat, rexo putih, revolution dan merk rokok lainnya.
Dari informasi yang didapat Batam Pos di lapangan, masuknya sejumlah barang tanpa pita cukai ini seperti rokok dan minuman beralkohol dengan menggunakan kapal penumpang dari Tanjungpinang dan Batam. Namun pelaku mengelabui petugas dengan memasukkan ke dalam tas sehingga tidak terlihat nyata.
Namun tidak sedikit juga, barang tersebut yang masuk melalui kapal barang dan angkutan lainnya. “Banyak yang masuk dari pelabuhan resmi tapi ada juga yang masuk dari pelabuhan tikus,” kata salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya. (wsa)
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan akan mengusulkan pemberian tunjangan sertifikasi kepada pemerintah pusat. Sehingga ke depan, guru non PNS dapat menikmati bantuan dari pusat. “Ini sedang kami godok Ranperda,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bintan Fiven Sumanti, Selasa (9/1).
Ia mengatakan, sebelum mendapatkan surat keterangan (SK), guru honorer yang ada sekarang akan diberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas. Setelah sk diperoleh, selanjutnya mereka diminta meningkatkan kemampuannya melalui ujian kompetensi.
Guru honorer yang lulus ujian kompetensi akan mendapatkan sertifikat dan diupayakan menerima insentif sertifikasi yang diterima Guru PNS. “Semoga setelah disahkan perdanya, guru honorer akan menerima insentif dari pemerintah pusat,” kata politisi golkar ini.
Selain melakukan perubahan tentang guru honorer, ia juga mengatakan, di ranperda pendidikan nanti juga akan mengatur pemberiaan beasiswa bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. “Besaran beasiswa tergantung kemampuan keuangan daerah,” sebunya.
Tak hanya itu, dalam perda yang sedang dibahas bersama ini juga akan mengatur penjualan buku sekolah melalui koperasi. Sehingga guru atau pihak sekolah tidak boleh menjual buku langsung ke anak murid. “Kami berharap Ranperda ini benar benar dilaksanakan sehingga alokasi anggara pendidikan sebesar 22 persen bisa teralokasikan dengan benar,” harapnya. (cr21)
batampos.co.id – Bakal calon wakil wali kota yang diusung koalisi Golkar-Gerindra, Rahma, tetap diminta mengurus berkas pengunduran dirinya selaku anggota DPRD Tanjungpinang.
Ketua KPU Tanjungpinang, Robby Patria menjelaskan, hal itu memang sudah terang diatur dalam peraturan yang mengharuskan bakal calon yang berlatar belakang dari pegawai negeri sipil, TNI, Polri, atau anggota legislatif mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah.
“Surat keterangan itu harus dilampirkan setelah penatapan calon pada 12 Februari mendatang,” ungkap Robby, kemarin.
Hal ini tetap mengikat kendati yang bersangkutan, sambung Robby, sudah menyatakan mundur dari fraksi partai politik yang menaunginya di DPRD Tanjungpinang. Sebab pengurusan dua berkas ini adalah hal yang berbeda.
“Saya sudah infokan ke Bu Rahma, dan beliau akan segera mengurusnya,” ujar Robby.
Sebelumnya, Rahma memang menegaskan sudah bukan lagi kader PDI Perjuangan terhitung setelah dirinya secara resmi mengajukan proses pengunduran diri dengan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai PDI Perjuangan. “Saya sendiri sudah menyerahkan surat pengunduran diri dan KTA saya ke DPC PDI Perjuangan,” ujar Rahma.
Setelah dipastikan akan berpasangan dengan Syahrul pada Pilkada 2018, Rahma mengklaim dirinya telah secara resmi tercatat sebagai anggota Partai Golkar, partai politik yang mengusungnya pada Pilkada. “Ya, terhitung hari ini, saya resmi sebagai kader Partai Golkar,” ujar Rahma ketika deklarasi awal pekan lalu. (aya)
batampos.co.id – BP Batam akan segera melelang hak konsesi pengelolaan air bersih di Batam yang saat ini dikelola PT Adhya Tirta Batam (ATB). Saat ini BP Batam tengah mempersiapkan proses pengakhiran perjanjian konsesi dengan ATB.
“Persiapan pengakhiran kontrak konsesi ATB tetap berjalan. Sekarang ini lagi proses,” kata Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto di Gedung BP Batam, Senin (8/1).
Eko mengatakan hingga saat ini belum ada investor asing yang berminat untuk mengelola air setelah konsesi berakhir. “Investor asing sejauh ini belum ada dan jika berminat maka mereka harus gaet mitra lokal,” ungkapnya.
ATB kata Eko merupakan perusahaan bagus sehingga memiliki standar yang harus bisa diikuti oleh investor yang berminat kelola air di Batam.
ATB hingga saat ini sangat memenuhi ekspektasi yang diinginkan BP Batam dalam pengelolaan air bersih. Namun, jika ada investor lain yang masuk dan memiliki teknologi lebih baik dan lebih modern dari investor peserta lelang, maka bisa saja menjadi pemenang.
Standar minimum yang diinginkan BP Batam antara lain pendistribusian air dan tingkat kebocoran yang rendah. Karena ATB sudah melakukan yang terbaik. Distribusi air sudah 98 persen dan tingkat kebocoran hanya 15 persen.
Sedangkan Kepala Kantor Pengelolaan Air dan Limbah, Binsar Tambunan mengatakan proses berakhirnya konsesi ATB terus berjalan seperti rencana dari era kepemimpinan sebelumnya.
BP Batam juga tengah mengevaluasi kewajiban kontraktual dengan ATB terkait kerjasama tersebut, sebelum konsesi berakhir.
Sedangkan nilai aset-aset yang dikelola ATB saat ini sudah mencapai nilai Rp 980 miliar terdiri dari waduk, instalasi pengolahan limbah, pipa, dan lainnya. (leo)
Pekerja memikul beras dari dalam mobil di Pasar Fanindo, Tanjunguncang, Batuaji. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Opsi impor akan diberlakukan bila harga beras medium naik hingga Rp 12 ribu. Tapi, pemerintah juga akan melakukan operasi pasar besar-besaran untuk menekan harga agar tidak sampai melonjak naik. Hingga saat ini, harga beras rata-rata melonjak Rp 800-Rp 2.000 per kilogram di tingkat pedagang besar.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan bahwa opsi impor beras tidak dilarang. Pada rapat tentang beras di Kantor Wapres Selasa (9/1), opsi impor itu memang dijajaki bila harga melambung tinggi dan stok pemerintah kurang.
”Ditentukan tadilah kira-kira kalau mencapai harga 12 (Rp 12 ribu) itu harga medium ya. Maka harus (impor), karena harga patokannya cuma 9.000,” ujar JK usai pertemuan membahas beras itu.
Hadir dalam pertemuan itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Bulog Djarot Kusumayakti.
Selain soal harga, pemerintah juga mempertimbangkan stok yang tersedia. Kepala Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan bahwa stok beras pagi kemarin mencapai 930-an ribu ton. Selama ini pemerintah menjaga agar stok beras itu selalu diatas 1 juta ton.
JK menuturkan dalam rapat kemarin ada jaminan dari Mentan Amran Sulaiman bahwa pada Januari ini bakal ada panen di sejumlah daerah. Khususnya panen padi yang ditanam pada Oktober lalu. Sehingga bisa menambal stok beras yang dilepas saat operasi pasar yang digencarkan oleh Bulog ke berbagai daerah.
”Namun demikian kita tidak mau ambil risiko. Kalau satu dua hari masih naik maka opsi impor tetap terbuka,” tegas JK.
Jumlah beras yang diimpor disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi, JK memperkirakan beras yang diimpor itu bekisar 500 ribu ton hingga 1 juta ton. ”Ya secukupnya untuk menekan (harga), antara 500 sampai sejuta (ton). Kalau terjadi apa-apa,” ungkap JK.
Menteri Darmin menyebutkan pada Januari ini memang ada panen padi. Tapi, lantaran hasilnya diperkirakan tidak terlalu bagus seperti yang diharapkan. Yang paling diharapkan adalah panen lebih besar pada Februari. Sedangan panen puncak diperkirakan pada Maret hingga April. ”Kita ingin mengecek dulu di lapangan. Kita perlu waktu satu sampai dua minggu ini untuk mengetahui seperti apa potensinya di Februari dan Maret. Begitu saya kira,” jelas dia.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan potensi panen pada Januari sekitar 300 ribu ton. Sedangkan pada Februari diperkirakan total panen mencapai 4,9 juta ton. Dengan jumlah tersebut surplus kurang lebih 3 juta ton. Panen itu mencakup 17 propinsi di Indonesia. terutama di Jawa yang menyumbang 70 persen panen padi.
”Di Oktober hujan, kalo hujan petani turun kan, kita tahu semua kan, Oktober, November, Desember berarti Januari ini panen. Puncaknya di bulan berikutnya karena ini normal kan cuaca,” kata Amran.
Pantauan di lapangan, harga beras naik antara Rp 800-Rp 2.000 per Kilogram (Kg). Di sejumlah pasar, beras patahan (broken) dijual dengan harga Rp 8.400-Rp 10.200. Beras dengan kualitas di atasnya, harganya bervariasi. Beras polos dijual antara Rp 9.100-Rp 12.000. Sementara, beras medium Rp 11.400-Rp 12.000 per Kg.
Presiden Direktur PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mencontohkan, sebelumnya beras IR64 kualitas III ada di angka Rp 8.000. Kemarin, harga jualnya sudah Rp 8.900. ’’Beberapa produk (kenaikan harganya) sudah di atas Rp 1.000,’’ terangnya.
Kemudian, beberapa hari belakangan pasokan beras yang masuk memang berkurang. ’’Sempat 34 ribu ton, sekarang jadi 32 ribu,’’ terangnya. Meskipun demikian, dia memastikan bahwa Bulog akan menggelontorkan beras 6.500 ton ke Cipinang sampai akhir pekan ini.
Arief menuturkan, secara keseluruhan pasokan beras di Cipinang 35-40 persennya dipasok oleh Bulog. Terutama, untuk beras medium. ’’Tugas kami sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, mempertahankan stok beras antara 25 ribu sampai 30 ribu ton per hari,’’ lanjutnya.
Artinya, di Pasar Induk Beras Cipinang setiap hari harus ada persediaan minimal 25 ribu ton. Ketika hari itu ada beras yang keluar sebanyak 10 ribu ton, maka di hari yang sama harus masuk 10 ribu ton pula.
Di level beras premium kondisinya hampir sama. ’’Di tempat saya hari ini antara Rp 12.200-Rp 13.400. kalau untuk PW (pandan wangi), harganya sudah Rp 15.500,’’ terang Elvis Alexander, salah seorang pedagang di Cipinang. Rata-rata, beras premium naik sekitar Rp 1.000 per kilogram. Sementara, Pandan Wangi melonjak hingga Rp 2.000 per kilogram.
Dalam kondisi tersebut, dia juga tidak bisa menjamin ketersediaan stok. Kalau di daerah A sudah tidak ada, maka dia harus cari ke tempat lain. ’’Yang penting harus ada. Soal harga nomor dua,’’ lanjut Alex, panggilan akrab Elvis. dia akan berbicara dengan konsumen mengenai kondisi beras di daerah, sehingga bisa memahami mengapa harganya naik.
Sementara di supermarket, beras level premium berada pada harga rata-rata Rp 12.500-Rp 12.800. Pantauan dari sejumlah merek beras pada level yang sama, harganya cenderung sama. Bahkan ada salah satu merek yang harganya Rp 12.500, tercantum HET Rp 12.800.
Baik Arief maupun Alex mengatakan, harga beras akan turun lagi saat panen raya Februari mendatang. Bahkan, di level konsumen, mencari beras medium dengan harga Rp 9.400 akan lebih mudah. ’’Sekarang kita ngomongin harga tinggi. Nanti Februari dan Maret kita akan ngomongin harga pembelian petani kok rendah,’’ tutur Arief.
Di situlah pemerintah harus berperan menyerap beras petani agar harga tidak jatuh. Jumlah pengering harus diperbanyak agar beras bisa disimpan lebih lama. Itu penting untuk menjaga kestabilan stok beras, yang pada akhirnya berujung pada kestabilan harga. ’’Jadi nanti terbalik, yang harus dilindungi malah petani,’’ tambah Arief.
ilustrasi
Gelar Operasi Pasar
Sementara itu, Selasa (9/1) Kemendag bersama PT Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali mencoba untuk mengintervensi pasar dengan melakukan operasi pasar. Harapannya, dapat menstabilkan harga beras. Beras Bulog dilepas ke pasar dengan harga Rp 9.300 per kilogram dengan harapan pedagang dapat menjual beras sesuai HET yaitu Rp 9.450 per kilogram.
Operasi pasar yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan perluasan dari operasi pasar yang dilakukan sebelumnya. Pada November-Desember 2017 lalu, Bulog sudah mengerahkan 1.100 outlet dengan mengeluarkan pasokan beras sebanyak 53.241 ton. Akan tetapi, upaya tersebut belum berhasil meredam harga.
Kemudian tahun ini, Bulog akan menambah menjadi 1.800 titik di seluruh Indonesia. Sejak 1 Januari, Bulog telah menambah pasokan beras hingga 13.000 ton. Pelepasan operasi pasar beras diawali di wilayah DKI Jakarta dan diikuti secara serentak di seluruh wilayah Indonesia hingga akhir Maret 2018.
”Pergerakan harga beras harus segera dikendalikan. Sejak November lalu kita melakukan operasi pasar. Namun kuantitas dan luas operasi pasar masih belum mampu meredam kenaikan harga,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebutkan bahwa dengan perluasan distribusi beras Bulog, maka warga semakin mudah mendapatkan beras di bawah HET. ”Kita mewajibkan seluruh pedagang menjual beras jenis tersebut, bagi pedagang yang tidak bersedia, patut diduga dia menikmati kenaikan yang tidak wajar,” ujar Enggar.
Harga beras di pasar terus merangkak naik sejak sekitar November 2017. Sampai Selasa (9/1), berdasarkan Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional serta Informasi Pangan Jakarta, harga beras kualitas medium sudah mencapai Rp 11.650 per kilogram. Jauh di atas HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan yakni Rp 9.450 per kilogram.
Enggar menyebutkan harga disebabkan karena kurangnya pasokan beras di pasar khususnya beras medium.
Operasi pasar pun diambil sebagai strategi jangka pendek untuk menstabilkan harga beras. ”Sekarang apapun ceritanya, kita lebih baik penetrasi pasar dulu daripada kita mengusut kemudian meneliti penyebab kenaikan harga, nanti kepanjangan. Kita penetrasi saja, kita masukin beras ke pasar-pasar,” ujar Enggar.
Di samping itu, stok beras di Bulog sendiri juga masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah. Saat ini stok beras di Bulog kurang lebih 930 ribu ton. Padahal pemerintah mentargetkan Bulog memiliki cadangan beras 1,5 juta ton sehingga mampu menggelar operasi pasar secara optimal untuk meredam peningkatan harga.
Harga beras yang merangkak naik membuat Satgas Pangan Polri bergerak. Kenaikan harga beras ini akan diteliti penyebabnya, apakah karena ada penyimpangan dalam distribusi atau tidak. Khawatirnya, terjadi upaya mengambil keuntungan secara melanggar hukum seperti di Kalimantan Selatan.
Kasatgas Pangan Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, memang ada sejumlah kasus dalam distribusi beras yang terjadi. Di Kalsel, terjadi pidana berupa penggantian kemasan beras Bulog menjadi kemasan lain. 18 ton beras Bulog itu disalahgunakan. ”Rencananya untuk keluar pulau Kalimantan,” terangnya.
Kondisi itu mempengaruhi stok beras di Kalsel. Namun, secara psikologis bisa juga mempengaruhi distribusi di Jawa dan Bali. Untuk di Jawa dan Bali ini sedang dilakukan operasi pasar yang merupakan langkah jangka pendek. ”Untuk meredam kenaikan harga beras agar tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Namun, Satgas Pangan yang memiliki langkah dengan memantau dan mengawasi rantai distribusi beras. ”Itu tugas kami, akan dilihat apa penyebab sebenarnya kenaikan harga ini,” tuturnya.
Apakah sudah mengetahui dengan penyebab utamanya? Setyo mengatakan bahwa Satgas Pangan masih bekerja. Bila, diketahui ada penyimpangan, tentu akan dilakukan penindakan. ”Tim sudah jalan ini,” paparnya ditemui di Bareskrim kemarin.
Namun begitu, Satgas Pangan tentu akan lebih teliti lagi dalam melihat sebuah penyimpangan. Misalnya, untuk sebuah pengoplosan beras. Bila pengoplosan itu dilakukan dengan meningkatkan harga lebih tinggi, maka pidana. Namun, bila pengoplosan beras itu harganya tidak di atas harga eceran tertinggi (HET) masih dalam batas toleransi. ”Oplosan untuk meningkatkan kualitas tapi tidak lebih dari HET bisa ditoleransi,” ujarnya.
Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, saat ini soal suplai beras menjadi salah satu konsentrasi. Satgas Pangan memastikan apakah benar suplai ini cukup. Sebab, terdapat informasi suplai cukup karena ada panen namun, ada informasi lain pula; suplai terganggu karena cuaca. ”Ini sekarang tahap koordinasi untuk melihat data-data, yang mana yang benar,” paparnya.
Pengecekan ini akan dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah. Dia menjelaskan, Polri akan menggandeng Bulog, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, ”Dilihat semua sisi,” paparnya ditemui di PTIK, kemarin.
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebutkan bahwa Bulog sebagai instrumen pemerintah harus bisa memenuhi cadangan minimal yang harus dikuasai oleh pemerintah.
”Sehingga nanti pemerintah bisa punya instrumen untuk melakukan operasi pasar. Sekalipun terjadi kekurangan pasokan maka di sana ada pemerintah bisa hadir untuk mengembalikan kondisi,” ujarnya. (jun/byu/agf/idr/jpg)
batampos.co.id – Niat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menceraikan Veronica Tan tidak datang tiba-tiba. Pengacara Ahok, Josefina Agatha Syukur, menyebut pembicaraan tentang rencana perceraian itu sudah terjadi sejak akhir tahun 2017 lalu.
“Pastilah (sebelumnya ada pembicaraan cerai). Kan tidak mungkin tiba-tiba muncul kuasa,” kata Josefina di PN Jakarta Utara, kemarin.
Josefina mengaku tidak ingat kapan persisnya pembicaraan itu dimulai. Yang pasti, Ahok dan Vero sudah membahasnya sejak akhir tahun lalu.
“Saya lupa kapan, tapi akhir 2017-lah,” ujarnya.
Ahok sendiri memberikan kuasa kepada Josefina untuk menggugat cerai Veronica pada Kamis (4/1) pekan lalu. Surat gugatan cerai kemudian diserahkan kepada PN Jakarta Utara sehari sesudahnya, atau pada Jumat (5/1).
Selain menggugat cerai, Ahok meminta hak asuh atas dua anaknya yang masih di bawah umur. Namun Ahok tidak membahas harta gono-gini.
Sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara belum menetapkan jadwal sidang perceraian Ahok-Vero. Hakim masih menunggu berkas gugatan perceraian yang diajukan Ahok itu.
“Kalau majelis hakim itu (terima berkas), hari ini mereka tetapkan kapan persidangannya sesuai dengan daerah wilayah hukumnya dimana penggugat atau tergugat bertempat tinggal,” kata pejabat Humas PN Jakut, Jootje Sampaleng, Selasa (9/1).
Jootje menjelaskan, penentuan tanggal persidangan bisa dilakukan jika sudah ada penetapan dan ada juru sita. Jika hal itu sudah terpenuhi, tanggal sidang bisa diketahui secepatnya.
“Penetapannya sudah lihat di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) begitu tinggal berkasnya sampai ke majelisnya. Karena penentuannya kan harus ada setelah ditetapkan, kemudian ada juru sitanya ditetapkan, langsung aja ditetapkan (tanggal sidang),” ujarnya.
Sebelumnya, Jootje meyampaikan persidangan nanti akan dilakukan secara tertutup. Majelis hakim juga akan mengupayakan mediasi.
Gerindra Tak Ingin Terlibat
Di tengah gemparnya kisah gugatan cerai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Veronica Tan, muncul isu yang tak kalah menarik. Yakni isu tentang dugaan pihak ketiga antara Ahok-Veronica yang dikait-kaitkan dengan Gerindra.
Foto ‘orang ketiga’ itu disebar di media sosial, dan disebut-sebut merupakan kader Partai Gerindra. Namun Gerindra menolak diseret-seret ke urusan rumah tangga mantan gubernur DKI Jakarta itu.
“JT itu kader partai lebay kali. Apa-apa dikaitkan dengan Gerindra,” kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (9/1).
Hal senada disampaikan Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa. Desmond menegaskan perceraian Ahok-Vero sama sekali tak ada kaitannya dengan partai besutan Prabowo Subianto itu.
“Apa hubungannya perceraian Vero dengan Gerindra? Apa hubungannya? Nggak ada. Aku pikir ya nggak perlu direspons lah. Biarlah proses pribadi seseorang, nggak usah dikait-kaitkan urusan partai. Ini kan sesuatu yang nggak ada diada-adain aja,” sebut dia.
Waketum Gerindra lainnya, Fadli Zon, mengaku tak mengenal sosok pria berisial JT yang dikaitkan dengan Vero. Bagi Fadli, jika perceraian Vero-Ahok dikaitkan dengan Gerindra, itu tindakan fitnah.
“Saya nggak pernah kenal dan juga saya nggak tahu benar apa tidak,” tegas Fadli. (jpg)
Pengendara melintas di Jalan Marina City, Tanjunguncang, Batuaji, Senin (8/1). Jalan ini kerab banjir akibat terlalu rendah. Warga berharap ditinggikan supaya tidak banjir. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Upaya pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di jalan Marina City belum maksimal. Jalan menuju kawasan wisata terpadu Marina itu masih langganan banjir saat hari hujan.
Hujan deras yang mengguyur Batam beberapa hari lalu menyebabkan jalan kembali digenangi banjir dengan tinggi mencapai sebetis orang dewasa. Aktifitas lalu lintas lumpuh total sebab kendaraan tak bisa menerobos genangan banjir tersebut.
Belum lama ini Pemerintah Provinsi Kepri telah meninggikan lokasi jalan yang terendam banjir tersebut, melalui proyek peningkatan jalan yang dikerjakan oleh CV Humbang Utama Bersatu.
Namun proyek tersebut sepertinya belum begitu mengatasi persolan banjir di sana. Itu karena jalan yang dikerjakan berupa pemasangan gorong-gorong dan semenisasi tidak cukup tinggi dari lahan di sekitar jalan. Kondisi ini diperparah lagi dengan sistem drainase jalan yang belum disemenisasi, sehingga tak ada jalur khusus untuk aliran air selain badan jalan tersebut.
Pantauan di lapangan, sistem drainase di sepanjang jalan itu memang tidak berfungsi maksimal. Itu karena drainase baru sebatas galian tanah saja. Saluran drainase belum disemenisasi sehingga kembali tertimbun tanah dan ditumbuhi semak belukar. Begitu jalan di lokasi banjir depan perumahan Devin Premier masih cukup rendah dari dataran di sekitarnya.
Kondisi jalan dan drainase yang tidak bagus itu disayangkan warga dan pengguna jalan di sana. Warga berharap agar proyek peningkatan jalan ke depannya benar-benar memperhatikan ketinggian jalan dan dibarengi dengan pengerjaan drainase.
“Cuman itu solusinya. Jalan ditinggikan lagi terus bagusin drainase. Kalau hanya perbaikan jalan saja percuma. Drainase juga dibenarin,” ujar Andreas, warga Marina, Senin (8/1).
Proyek peningkatan jalan dari Pemprov sebelumnya dianggap tidak maksimal sebab belum mengatasi keluhan warga atas persoalan banjir itu. Padahal proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah itu sangat dinantikan warga agar persoalan banjir dan juga kerusakan jalan bisa diatasi dengan baik.
“Kami sudah ikhlaskan ruli di sepanjang jalan ini digusur agar jalan dan drainase ini dibenarin, tapi ternyata tidak ada perubahan. Banjir malah tambah parah. Ini harus diperhatikan pemerintah agar proyek-proyek kedepannya tidak sia-sia seperti ini,” tutur Bonar, warga lainnya. (eja)
Siswa dan siswi SMPN 37 Tembesi, Sagulung sedang belajar, Senin (8/1). Siswa kelas tujuh ini sudah memilik kursi dan meja, sebelumnya siswa ini tidak memiliki. F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dua ruang kelas SMPN 37 Batam yang sempat kekosongan meja dan kursi selama empat hari akhirnya terisi.
Pihak sekolah telah mengadakan 80 unit meja dan kursi plastik untuk menunjang proses belajar di kelas 7 tersebut. Sesuai dengan jumlah kekurangan. Wakil Kepala Sekolah SMPN 37 Batam, Devi Susanti mengatakan jumlah tersebut sesuai dengan kekuranganyang terjadi di sekolahnya.
“Kurangnya 80 unit saja, bukan 240 unit yang sebelumnya diberitakan,” ujar Devi Senin ( 8/1).
Devi mengatakan pengadaan kepada puluhan mobiler tersebut masih berstatus hutang. Lantaran bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Batam hingga saat ini belum ada.
“Mereka janji akan bantu jika ada kekurangan nanti,” katanya.
Mengenai dana yang dikumpulkan oleh orang tua siswa, Devi mengaku pungutan itu tetap berjalan. Pungutan sebesar Rp 75 ribu tersebut diberikan oleh orang tua murid secara sukarela tanpa ada paksaan. Orang tua yang memberikan uang tersebut pun harus membuat pernyataan dan ditanda tangani.
“Sebagian orang tua siswa menolak untuk membatalkan pungutan itu,” katanya.
Sementara itu, puluhan siswa yang sebelumnya lesehan dan mengeluhkan kondisi itu akhirnya berlega hati. Wajah mereka terlihat sumringah ketika mendapati ruangan kelas yang sebelumnya kosong sudah terisi meja dan kursi.
Wakil Kepala Sekolah SMP 37, Devi Susanti
“Kursi dan meja yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba,” ujar Riandi, salah satu siswa kelas 7.
Sejumlah siswa di kelas tersebut juga tak lagi merasakan dinginnya keramik. Mereka juga tak lagi mendongak ketika mendengarkan penjelasan gurunya. Sekarang mereka bisa belajar dengan tenang, tanpa mengeluhkan sakit pinggang dan leher seperti yang mereka alami selama empat hari sebelumnya.
“Alhamdulilah sudah tak lesehan lagi,” katanya. (cr19)
Petugas Dinas POerhubungan Kota Batam sedang melakukan pengujian KIR kendraan, Jumat (22/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Batam memutuskan untuk meningkatkan layanan pendaftaran KIR Online. Jika sebelumnya berbasis web, pada Februari 2018 mendatang akan ditingkatkan menjadi berbasis Smartphone.
“Kami persiapkan aplikasinya, warga tinggal dowload aplikasinya lalu bisa daftar via mobile atau telepon pintarnya,” kata Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri, Senin (8/1).
Ia menyampaikan, layanan pendaftaran KIR Online berbasis web sudah diberlakukan sejak 2017 lalu, namun sayang layanan ini sekalipun tak dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemilik angkutan.
“Mereka lebih pilih datang antri di kantor, layanan berbasis web itu tidak familiar,” ungkapnya.
Namun demikian ia mengklaim walau layanan KIR dilakukan secara manual, tak membuat layanan di tersebut menumpuk dan hanya perlu waktu yang tak lama. Hal ini karean pihaknya telah menerapkan layanan KIR Drive Thru dan pembayarannya juga sudah tidak lagi tunai, namun membayar memanfaatkan layanan pada kartu yang sudah disiapkan. Ia mengatakan, dengan cara ini dapat menghindari face to face yang berpotensi menghadirkan kesempatan pungutan liar (pungli).
“Kapasitas rata-rata kita bisa tampung sekitar 300 kendaraan yang uji KIR, tapi sampai sekarang masih teratasi karena masih di bawah 300-an,” imbuhnya.
Meningkatkan layanan uji KIR merupakan program yang sejak awal Yusfa dengungkan setelah dilantik menjadi Kepala dishub akhir 2016 lalu.
Menurutnya, dengan sistem online masyarakat tak akan antre lama, pemilik kendaraan hanya akan mendaftar secara online, setelahnya mereka bisa beraktivitas seperti biasa hingga ada informasi dari Dishub tentang waktu uji kir. “Mereka cukup datang sesuai dengan waktu uji kir. Ini efisien, masyarakat tak seharusnya seharian di Dishub untuk menunggu,” ucap Yusfa, dulu.
Dengan pemberlakuan sistem online ini, lanjut dia, dipastikan akan meminimalisir face to face antara petugas dan pemilik kendaraan, sehingga akan memperkecil kemungkinan ada pungutan liar. Sistem online juga bakal meningkatkan transparansi layanan karena bisa diakses masyarakat. Dengan demikian, jika ada kendaraan tak lolos uji akan diketahui kelayakan kendaraan.
“Kalau ada yang kurang kita suruh perbaiki dulu, sampai dinyatakan lulus,” katanya. (cr13)
