batampos.co.id – Compassion in World Farming, lembaga amal dunia, mereka mengingatkan agar konsumen daging ayam memberikan perhatian ekstra pada daging ayam mentah. Dalam video yang diposting di YouTube, Compassion in World Farming meminta konsumen untuk memperhatikan garis putih yang ada pada daging ayam mentah.
Diungkapkan dalam video itu, daging ayam, terutama bagian dada, umumnya tidak berlemak. Tetapi, seiring dengan industri pertanian yang berubah dan tingginya permintaan, daging ayam tersebut sekarang memiliki garis putih yang disebut lembaga tersebut sebagai hasil dari proses peternakan yang intensif.
Lembaga yang berbasis di AS itu memang memiliki tujuan untuk mengakhiri pabrik ternak. Mereka mengedukasi publik mengenai makanan sehat dan bebas kejahatan terhadap hewan ternak. Disebutkan Compassion in World Farming, garis putih tersebut timbul bila unggas dibesarkan dan dikembangkan dalam peternakan pabrik.
Umumnya, daging dada ayam lembut, empuk, dan memiliki lemak di bagian lapisan luar. Tetapi, ayam dari pabrikan saat ini punya garis lemak di bagian dalam daging itu sendiri. Itu bisa terjadi karena peternak berusaha mengembangkan ternaknya dalam jumlah besar. Jadi, mereka melakukan banyak hal agar ternak tersebut bisa tumbuh lebih besar dan lebih cepat. Buntutnya, ayam bakal lebih banyak lemaknya.
Pada 2016, studi Universitas Arkansas dan Texas A&M menyimpulkan kalau garis putih pada daging ayam meningkat dalam tahun-tahun belakangan ini. Ilmuan menemukan garis putih tersebut pada 96 persen dari 285 ayam yang mereka periksa. Garis putih itu juga mempengaruhi kualitas daging.
”Daging tidak lembut dan tidak bisa menyerap bumbu dengan baik,” papar peneliti.
Daging ayam terbukti kaya protein.
”Ayam, selama tidak dibikin roti dan goreng kering dalam minyak banyak, adalah sumber protein sehat. Juga mengandung vitamin B, zat besi, and vitamin B12,” kata Direktur Nutrisi Good Housekeeping Institute Jaclyn London, R.D. (The Sun/tia)
batampos.co.id – Petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) meminta agar program Transmigrasi Lokal (Translok) segera direalisasikan Pemko Batam. Sedikitnya, 300 orang petani sudah bersedia direlokasi ke hinterland untuk membuka lahan pertanian.
“Kita minta sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Walikota Batam, awal 2018 translok sudah dibentuk. Kami 300 petani sudah siap dipindahkan,” ujar petani, Arif saat menghadiri reses anggota dewan di Sekretariat Forum Petani, Batamkota, Kamis (9/2).
Arif mengatakan, secara internal mereka telah melakukan pendaftaran kelompok-kelompok yang siap diverifikasi pemerintah. Mereka berharap pemerintah daerah berperan terutama di dalam penyediaan pupuk dan bibit yang bersubsidi dengan melibatkan kerjasama pihak perusahaan.
Mengingat peran petani tersebut sebagai pejuang-pejuang pangan di Kota Batam yang mampu menyediakan hasil pertanian yang murah dan berkualitas, guna menurunkan laju inflasi.
Petani lainnya juga berharap diadakannya asuransi pertanian. Asuransi pertanian memang sangat dibutuhkan petani, terutama petani yang menanam di lahan yang penuh dengan resiko.
Tujuan dari asuransi pertanian ini adalah memberikan perlindungan kepada petani dalam bentuk bantuan modal kerja apabila terjadi gagal panen dari berbagai resiko yang tidak direncanakan. Sehingga petani dapat memulai lagi usahanya setelah terjadi gagal panen.
“Sebagaimana negara maju seperti Jepang, Malaysia, juga melakukan perlindungan kepada profesi petani,” ujar dia.
Sikaryo, anggota dewan yang melakukan reses mengatakan, para petani menyambut antusias rencana relokasi translok petani ini. Sebagaimana yang diamanatkan di RPJMD Walikota Batam roadmap pengendalian inflasi dengan membuka lahan yangg akan melibatkan seluruh FKPD.
“Saat kami reses kemarin, respon petani sangat luar biasa. Mereka sangat siap untuk segera di translokan. Salah satu harapan, mereka meminta akses permodalan untuk petani dengan dibentuk pendampingan lembaga keuangan mikro (LKM),” kata Sukaryo.
Pendampingan ini dalam bentuk penyuluhan untuk meningkatkan produk pertanian menuju petani yang modern. Sehingga tak hanya mencukupi kebutuhan Batam, juga diharapkan mampu meramaikan komoditas ekspor negara tetangga.
“Hal ini tadi dijawab perwakilan BI,” kata dia.
Diketahui, sesuai RPJMD Walikota dan Wakil Walikota Batam, tahun 2018, dicanangkan dibentuk kawasan translok petani. Tidak tanggung-tanggung, tiga pulau di hinterland Batam, tepatnya di seberang pulau Punggur, Batubesar, dijadikan lokasi cadangan bagi para petani translok. (rng)
batampos.co.id – Mulai hari ini, Jumat (10/2) Lion Air akan menambah jadwal penerbangan langsung dari Jakarta melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Pontianak melalui Bandara Internasional Supadio, Kalimantan Barat.
“Dengan penambahan jadwal ini, kini Lion Air terbang sembilan kali per harinya melayani rute Jakarta – Pontianak dan sebaliknya,” ujar Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait.
Penambahan jadwal ini, kata Edward agar bisa mengakomodasi kebutuhan pelanggan, melihat tingginya minat masyarakat untuk bepergian dengan rute ini.
“Antusias yang besar dengan keterisian yang maksimal, serta adanya slot jam terbang yang masih tersedia membuat kami perlu untuk merealisasikan penambahan ini,” tutur Edward.
Edward menambahkan, penerbangan pertama Lion Air dengan rute Jakarta menuju Pontianak dimulai pada pukul 06.00 pagi, dan penerbangan terakhir di pukul 19.00.
“Dengan penambahan ini kini kami terbang hampir satu jam sekali dalam sehari melayani kebutuhan masyarakat,” tandas Edward.(chi/jpnn)
batampos.co.id – Anggaran belanja konsumsi di DPRD Kota Batam cukup fantastis. Untuk roti dan nasi kota dewan mencapai Rp 777,6 juta.
Dalam RKA, anggaran ini dibagi dalam empat komisi, masing-masing Rp 194,4 Juta. Komisi I misalnya, konsumsi snack rapat internal sebesar Rp 5,4 juta setahun. Dengan hitungan 15 orang untuk 24 kali rapat dikali setahun (12 kali). Untuk harga satuan sendiri sebesar Rp 15 ribu.
Konsumsi nasi kotak rapat internal setahun sebesar Rp 10,8 juta. Konsumsi snack rapat kerja Rp 9 juta setahun dan konsumsi nasi kota rapat kerja sebesar Rp 18 juta. Disisi lain, konsumsi snack rapat dengar pendapat sebesar Rp 50,4 juta, sedangkan konsumsi nasi kotak rapat dengar pendapat Rp 100,8 juta. Ini untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebanyak 96 kali dalam setahun.
Anggaran ini sangat mencengangkan, karena melihat tahun lalu, jumlah RDP yang digelar di setiap komisi tidak sampai 90 kali dalam setahun.
“Kalau RDP sih paling satu kali dalam seminggu. Artinya kalau setahun, paling hanya 52 kali. Itu pun kalau rutin seminggu. Padahal dewan kan sering kunker juga,” ujar seorang staff di sekretariat DPRD Batam.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Eki Kurnawan, mengakui anggaran untuk roti dan nasi kotak di setiap komisi kebanyakan untuk RDP. Dan menurutnya, jumlah RDP yang digelar di setiap komisi termasuk tinggi.
“Anggaran itu semua sudah termasuk yang saat paripurna. Kalau jumlahnya saya tidak tahu persis. Tapi yang jelas memang kebanyak itu untuk RDP” katanya
Anggota Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang mengatakan, jumlah anggaran ini sudah dikurangi usai dievaluasi Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun. Menurutnya, jumlahnya tidak terlalu signifikan, mengingat APBD Batam tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan APBD 2016 yang sebesar Rp 2,3 triliun.
“Memang ada sedikit evaluasi. Tapi tak terlalu besar,” kata dia.
Ia menilai, anggaran sebesar itu masih wajar. Angka kebutuhan dan rasionalisasi jumlah alokasi anggaran harus dilakukan dengan tepat. Dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, dan penghematan penggunaan anggaran. “Yang paling penting disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata,” lanjutnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Kota Batam Asril mengaku tidak hafal dengan anggaran untuk makan anggota dewan.
“Tapi itu memang untuk makanan mereka saat RDP, kalau ada rapat-rapat lain di komisi,” katanya. (rng)
Tim dokter Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita sukses menggelar operasi pemisahan bayi kembar dempet kepala, Rafky dan Rifky. Kisah sukses serupa juga pernah terjadi pada bayi kembar asal Kepri pada 30 tahun silam.
Operasi pemisahan kembar siam jenis Craniopagus (dempet di kepala) Rafky Setia Sumita dan Rifky Setia Sumita di Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita berjalan lancar. Operasi pemisahan yang berjalan 28 jam itu harus dilaksanakan dalam dua sesi.
Anak pasangan Bari Sumita dan Yuni Setiawati, warga Bekasi, itu lahir pada 23 Oktober 2016. Yuni menuturkan dia baru mengetahui janin yang dikandung dalam keadaan kembar pada usia kehamilan tiga bulan. ’’Baru tahu kalau kembar siam saat lahiran,’’ katanya di komplek RSAB Harapan Kita kemarin (9/1).
Yuni menceritakan si kembar Rafky dan Rifky dilahirkan di RS Kartika Husada, Bekasi. Pada hari yang sama, Rafky dan Rifky dirujuk ke RSAB Harapan Kita dengan menggunakan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Enam bulan pertama bayi kembar ini sempat mendapatkan ASI. Dia menyampaikan terima kasih kepada tim dokter yang menangani putranya dan layanan BPJS Kesehatan.
Direktur Medik dan Keperawatan RSAB Harapan Kita Didi Danukusumo menjelaskan kembar siam Rafky-Rifky menjalani perawatan secara intensif selama tiga bulan. Dia mengatakan tim dokter harus memastikan kondisi bayi benar-benar stabil, baru dilakukan operasi.
Didi menjelaskan operasi pertama berdurasi 10 jam dilaksanakan pada 2 Februari lalu.
’’Sekitar 17 dokter dari berbagai disiplin ilmu tergabung dalam satu tim menangani Rafky-Rifky,’’ jelasnya. Dokter yang terlibat diantaranya empat oarng spesialis bedah syaraf, tujuh dokter spesialis anestesi, enam orang dokter bedah plastik, serta 15 orang perawat.
Operasi dilanjutkan kembali pada 4 Februari dan memakan waktu selama 18 jam. Pada operasi kedua inilah kembar siam Rafky-Rifky berhasil dipisahkan.
’’Pada operasi pertama fokus pada pembedahan,’’ jelasnya.
Didi menjelaskan operasi kedua ini memakan waktu lama karena selain pemisahan, juga dilakukan rekonstruksi kulit kepala bayi.
Koordinator tim dokter bedah syaraf dr Syamsul Ashari SpBS menjelaskan kondisi kembar siam ini dempet pada tulang kepala bagian atas atau ubun-ubun. Selain itu otak keduanya juga menempel, tetapi berhasil dipisahkan pada bagian selaputnya.
’’Jadi otaknya menempel, tetapi bukan satu kesatuan. Berhasil kita pisahkan,’’ katanya.
Tantangan paling besar yang dialami dalam pemisahan Rafky-Rifky adalah sistem pembuluh darah Sinus sagitalis yang saling terkait. Jadi darah di tubuh Rafky mengalir juga ke tubuh Rifky dan sebaliknya. Lagi-lagi dibekali sejumlah peralatan medis yang canggih, tim dokter berhasil memisahkan pembuluh darah keduanya. Sehingga Rafky-Rifky benar-bernar bisa dipisahkan.
Untuk sementara tulang kepala kedua bayi itu belum ditutup. Operasi pemisahan ini menghasilkan lubang dengan diameter 7 cm sampai 7 cm di bagian kepala. Namun lapisan kulit kepalanya sudah berhasil ditutup dengan baik menggunakan kulit bagian paha dan betis. Di antara skenario lanjutannya adalah menutup kepala keduanya dengan tulang buatan. Lama-kelamaan tulang kepalanya akan tumbuh sendiri.
Sampai sekarang belum ada kepastian kapan Rafky-Rifky bisa pulang ke rumah. Keduanya masih menjalani perawatan intensif di ICU. Setelah stabil, keduanya akan masuk kamar perawatan anak seperti pasien bayi lainnya.
Keberhasilan operasi pemisahan Rafky-Rifky ini mengulang sukses operasi pemisahan Yuliana-Yuliani, bayi kembar dempet kepala asal Tanjungpinang, Kepri, 30 tahun silam.
Yuliana dan Yuliani menjalani operasi pemisahan kepala pada 21 Oktober 1987. Ketika itu, Yuliana dan Yuliani berusia 2 bulan 21 hari.
Si kembar siam ini melakukan operasi pemisahan kepala di RSCM Jakarta. Dengan melibatkan banyak dokter, akhirnya Yuliana dan Yuliani selamat dalam operasi tersebut.
Adalah Padmosantjojo, ahli bedah saraf RSCM yang berperan banyak pada operasi pemisahan si kembar Yuliana-Yuliani. Dengan ketelitiannya, pria kelahiran Kediri, 26 Februari 1937, itu memisahkan selaput otak (duramater) yang berlekatan dengan pisau bedah biasa dan mata telanjang. Operasi pada 21 Oktober 1987 itu jadi tonggak sejarah bidang kedokteran di Indonesia, khususnya bedah saraf.
Bagi Padmosantjojo, operasi Yuliana-Yuliani menjadi karya adiluhung (masterpiece) dalam kariernya sebagai dokter.
“Aku tak ingin karyaku rusak, mati karena mencret misalnya. Maka harus aku openi (rawat),” ujarnya, kala itu.
Kini, Yuliana-Yuliani tumbuh menjadi wanita yang sehat dan pintar. Yuliana saat ini sedang penelitian untuk gelar Doktor IPB, sementara Yuliani menjadi dokter. (wan/jpgrup)
batampos.co.id – Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif atas kepemilikan lahan yang menganggur di seluruh Indonesia disambut baik pengusaha yang tergabung di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Program tersebut diyakini bisa semakin menggairahkan bisnis properti di Kepri, khususnya Batam.
Ketua Apindo Kepri, Cahya mengatakan lahan mengganggur yang dimaksud merupakan lahan yang telah dibeli tetapi dibiarkan terlantar selama bertahun-tahun. Padahal, seharusnya dibangun sedari awal, namun sengaja dibiarkan dan baru dijual kembali apabila harga sudah naik.
“Maksud dari pemerintah memberlakukan pajak progresif ini agar mereka para pengusaha tidak bermain di lahan terlantar,” jelasnya.
Sebagai pengusaha, Cahya menilai sah-sah saja apabila diberlakukan oleh pemerintah. Dengan adanya ini pemerintah ikut mendorong investor dan pengusaha supaya tidak bermain apabila berinvestasi di lahan.
Cahya juga menyatakan pajak progresif ini masih didesain pemerintah dan belum diputuskan, kemungkinan masalah ini akan di keluarkan dalam waktu 12 bulan.
“Masalah ini masih digodok, dan akan berlaku di seluruh Indonesia,” terangnya.
Terpisah, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan pemerintah harus mengecek lahan, apakah lahan mengganggur tersebut sudah bersertifikat atau belum.
“Beda loh, lahan yang mengganggur di Batam itu banyak ada yang tidak dibangun karena alasan infrastuktur yang belum memadai,” katanya, Kamis (9/2).
Menurut Jadi pajak progresif lahan terlantar bagus dan positif bagi pengusaha yang sudah mendapatkan lahan serta kepercayaan dari BP Batam, supaya dibangun agar tidak dilantarkan. Ketika sudah diberikan, seharusnya pemerintahan dan BP Batam jangan lepas tanggung jawab, terkait infrastruktur, seperti pembuatan jalan, akses masuk, dan infrastrukur pendukung lainnya.
“Misalnya saja lahan di Batuaji sana, kan banyak tuh, karena jalan masuk yang tidak ada, maka pembangunan belum berjalan sehingga lahan tersebut menjadi menganggur. Harusnya itu tanggung jawab BP Batam,” paparnya.
Selain itu, mengenai tugas pemerintahan dalam memberikan lahan, UWTO, dan membangun jalan sehingga pengusaha bisa membangun lahan tersebut.
“Harus melihat tempat dan lokasinya, karena pajak itu harus adil,” terangnya.
Di Batam sendiri, berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam sedikitnya ada 7.000 lahan tidur yang diverifikasi. Lahan tersebut bakal ditarik jika tak kunjung dimanfaatkan.
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Djaja Roeslim, mengatakan BP Batam juga harus tegas dalam menindak lahan tidur itu. “Kita maunya itu dipercepat, apakah memang layak ditarik atau tidak,” kata Djaja, Rabu (8/2).
Namun di satu sisi, kata Djaja, BP Batam juga harus tetap objektif dalam menangani lahan tidur di Batam. Sebab bisa jadi, pemilik lahan tak kunjung memanfaatkan lahan tersebut karena terbelit persoalan teknis.
Misalnya, kata Djaja, ada pengusaha yang sudah menerima alokasi lahan tetapi belum mengantongi izin Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Sehingga secara otomatis mereka belum bisa membangun di atas lahan tersebut.
“Jadi ada lahan tak bisa dibangun karena terhambat perizinan. HPL belum keluar dari pusat ke BP Batam, tetapi BP Batam sudah mengalokasikan ke pengusaha,” katanya.
Hingga saat ini ia mengaku belum tahu apakah lahan tidur yang dimaksud BP Batam semuanya berada di hinterland atau tidak. Peruntukan lahan tidur itu di pengurusan dokumen juga belum diketahui.
“Tetapi yang jelas kalau semakin lama dibiarkan maka akan semakin lama pembangunannya,” katanya.
Didukung Perbankan
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Maryono, juga sangat yakin pajak progresif lahan tidur itu tak menggairahkan usaha properti.
“Mereka yang punya tanah akan terdorong untuk membangun tanahnya, baik properti atau yang lainnya,” ujar Maryono di Jakarta, Kamis (9/2).
Dengan begitu, akan banyak masyarakat yang berkesempatan mendapatkan properti, terutama golongan menengah bawah.
Tak hanya itu, akan banyak masyarakat yang berkesempatan medapatkan pekerjaan saat lahan-lahan tidur itu dibangun pemiliknya.
“Dengan tarif progresif ini, saya yakin sektor properti akan lebih cepat pertumbuhannya,” katanya.
Maryono kurang sependapat dengan anggapan bahwa pajak yang tinggi akan memicu harga rumah akan melambung tinggi. Sebaliknya, semakin banyak rumah yang dibangun, akan mampu mengerek turun harga rumah.
Sebagai bank spesialis penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Maryono mengaku telah memiliki sistem untuk membantu pemerintah mengontrol harga rumah dari permainan makelar tanah.
Sistem ini akan memberikan informasi kepada masyarakat terkait harga rumah yang sesuai dengan tingkat kewajarannya. Informasi tersebut akan diberikan setiap waktu kepada nasabah yang ingin mengajukan KPR di BTN. (cr12/CNN/Jpgrup)
batampos.co.id – Pengembang apartemen dan perumahan Orchard Park bakal menggelar event bersepeda “Orchard Park’s Bike in The City” pada 11 Maret 2017 mendatang. Ajang ini terbuka untuk umum dan dibagi menjadi dua kategori ; Professional dan Fun.
Developer pengembang Orchard parks menggandeng Batampos Group untuk menggelar ajang ini. Panitia menargetkan peserta hingga 1500 pesepeda untuk berpartisipasi. Panitia Even dari Orchard Parks Batam Opang mengatakan, ajang bersepeda ini digelar sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap kegiatan bersepeda masyarakat di kota Industri ini.
Sesuai dengan temanya, Bike in The City, dalam ajang ini para peserta akan bersepeda di ruas-ruas jalan kota Batam yang sudah ditentukan oleh panitia penyelenggara dari Batampos Group.
Untuk kategori professional, rute yang akan dilalui adalah start di lokasi Orchard Park Batam di Batam Centre – Mega mall – Harmoni One – Simpang Gelael – Sei Panas – Simpang Indomobil – Simpang Jam – Simpang Kepri Mall – Simpang Frengky dan kembali ke lokasi Orchard Park di Batam Centre.
Sementara untuk kategori Fun, panitia menyiapkan rute di area lokasi komplek Orchard Park Batam.
Sementara itu, panitia”Orchard Bike in The City” dari Batampos Group, Herman Mangundap mengatakan, warga Batam bisa berpartisipasi di kegiatan ini melalui lokasi-lokasi pendaftaran yang sudah ditentukan oleh Panitia. Salah satunya adalah di gedung Graha Pena lantai 8 Batam.
Untuk ikut kegiatan bersepeda ini, peserta akan dikenakan registration fee sebesar Rp 60 Ribu dengan kompensasi mendapatkan 1 (satu) Pcs. Jersey (seragam bersepeda) dan kupon undian Door Prize.
“Penyelenggara menyiapkan banyak hadiah untuk doorprize peserta. Di antaranya sepeda motor, sepeda gunung untuk professional biker dan biker pemula serta puluhan hadiah menarik lainnya”, kata Herman Mangundap dari Batampos Group. (rpg)
batampos.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri belum juga memutus angka kenaikan tarif listrik PLN Batam meski sudah belasan kali menggelar rapat dan pembahasan. Namun lembaga legislatif itu berjanji akan menetapkan kenaikan tarif listrik Batam (TLB) itu paling lambat Senin (13/2), pekan depan.
“Dari hasil pembahasan hari ini (kemarin, red) memang masih belum ada kesimpulan. Namun demikian sudah mengarah pada rencana kenaikan,” ujar anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, usai rapat dengan PLN Batam di Kantor DPRD Kepri, Kamis (9/2).
Rudy mengakui, pembahasan rencana kenaikan TLB memang cukup alot. Pembahasan masih berkutat pada persentase kenaikan tarif. Sejauh ini belum ada kata sepakat antara DPRD, PLN, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Rudy menyebut, saat ini Pemprov Kepri mengusulkan TLB naik 47 persen atau menjadi Rp 1.352 per kWh. Sementara PLN Batam menginginkan TLB menjadi Rp 1.467 per kWh atau naik sebesar 58 persen dari tarif saat ini.
“PLN Batam ingin tarif listrik rumah tangga sama dengan tarif listrik nasional,” kata Rudy.
Sementara DPRD, lanjut Rudy, bersikap lebih hati-hati sebelum menentukan angka kenaikan tarif TLB untuk kemudian direkomendasikan ke Gubernur Kepri. Sebab dewan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk beban ekonomi masyarakat Batam.
Di satu sisi, DPRD Kepri juga memikirkan eksistensi PLN Batam sebagai penyedia listrik. Sebab kenaikan tarif tersebut sangat menentukan kelangsungan layanan PLN Batam ke depannya.
Rudy menambahkan, DPRD Kepri masih menunggu sikap dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait persoalan ini. Pihaknya sudah meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri untuk segera melakukan koordinasi dengan gubernur.
“Sambil melakukan evaluasi secara internal, kami juga menunggu kebijakan gubernur seperti apa. Karena kemampuan PLN sudah mulai goyang, tentu perlu ada kebijakan secepatnya,” tutup Rudy.
Terpisah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan dirinya selaku pimpinan DPRD Kepri masih menunggu hasil pembahasan lintas komisi, yakni Komisi II dan Komisi III.
Pada penilaiannya, angka yang diusulkan masih dalam batas kewajaran. Apalagi simulasi kenaikannya masih di bawah Rp 100 ribu. Untuk itu, dia berharap kenaikan tarif listrik ini dapat diterima semua kalangan, terutama kalangan pelanggan rumah tangga golongan I (R-1) dan pelanggan rumah tangga golongan II (R-2).
“Kalau listrik terus menyala, siapa yang senang? Tentu masyarakat. Ini yang perlu sama-sama kita sikapi,” kata Jumaga, kemarin.
Dia berharap masyarakat Kota Batam lebih bijak dan realistis menyikapi kenaikan tarif listrik ini. Sebab secara nominal, angkanya tidak terlalu besar. “Mungkin lebih mahal biaya beli rokok sebulan dibandingkan dengan bayar kenaikan listrik,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Sementara Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Samsul Bahri, enggan berkomentar banyak terkait tarik ulur pembahasan kenaikan TLB di DPRD Kepri. Menurut dia, pihaknya akan tetap mengikuti jalannya rapat dan pembahasan yang dijadwalkan para wakil rakyat itu.
“Kami sifatnya menunggu saja keputusan di dewan,” kata Samsul, tadi malam.
Dia juga tidak mau berkomentar soal besaran kenaikan yang diusulkan Pemprov Kepri, yakni sebesar 47 persen. Namun jika informasi itu benar, maka menurutnya usulan belum sesuai keinginan PLN Batam.
“Masih jauh itu,” katanya.
Samsul menjelaskan, PLN Batam menginginkan tarif pelanggan golongan R-1 dan R-2 naik sebesar 58 persen atau menjadi Rp 1.467 per kWh. Saat ini, tarif listrik untuk pelanggan R-1 sebesar Rp 911 per kWh. Sedangkan tarif golongan R-2 sebsar Rp 940 per kWh.
Senada dengan Jumaga Nadeak, Samsul menegaskan usulan kenaikan tarif ini semata-mata untuk menjamin kelangsungan dan eksistensi layanan PLN Batam. Bukan untuk mencari keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan.
“Intinya untuk menyelamatkan listrik kita,” kata Samsul lagi.
Selama ini PLN Batam menggunakan sistem subsidi silang. Di mana pelanggan industri mensubsidi pelanggan rumah tangga. Sehingga tarif pelanggan rumah tangga lebih murah.
Namun belakangan ini konsumsi listrik oleh pelanggan industri terus berkurang. Sebaliknya, jumlah pelanggan kategori rumah tangga terus meningkat.
“Sehingga sudah saatnya kami melakukan penyesuaian tarif untuk pelanggan rumah tangga,” kata dia. (par)
Chairunisa, istri Andika, vokalis Kangen Band, melaporkan suaminya ke Polresta Bandar Lampung Rabu malam. (M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG/JPG)
batampos.co.id – Maesa Andika Setiawan alias Andika Kangen Band dilaporkan istrinya, Chairunnisa, ke Polresta Bandar Lampung, Kamis (9/2) pukul 10.40 WIB.
Perempuan yang akrab disapa Caca melaporkan bahwa dirinya telah dipukuli suami, Andika.
Wajahnya juga sempat dihajar dengan gagang pedang.
Pemukulan itu awalnya terjadi di dalam mobil, pada Kamis (2/2) malam. Gara-garanya, Andika menuduh sang istri berselingkuh.
Lebih lanjut, Caca menuturkan, puas memukul, Andika mengajaknya menginap di salah satu hotel di daerah Kemiling Bandar Lampung. Caca mengaku sempat ingin kabur, tapi tidak bisa karena kunci kamar hotel dipegang Andika. Semalam di hotel, Andika lalu membawa Caca ke Jakarta untuk menemaninya manggung.
Andika tampil dengan bandnya di salah satu mal di Jakarta.
“Saya disuruh pakai kacamata untuk menutupi mata saya yang lebam,” terangnya.
Pulang dari Jakarta, Andika membawa istrinya ke rumah teman Andika di Pesawaran. Menurut Caca, Andika mengurungnya di rumah tersebut. Andika juga memegang ponsel Caca sehingga dia tidak bisa menghubungi keluarganya. Kesempatan itu datang ketika Caca melihat ponsel teman Andika tergeletak di meja. Sang pemilik sedang tidur.
Caca mengambil ponsel tersebut, lalu menghubungi keluarganya dan memberitahu keberadaannya. Keluarga Caca pun menjemput Caca di rumah teman Andika. (cw/25/c25/ami)
batampos.co.id– Hingga saat ini, komix sebagai obat batuk yang dijual bebas sering disalahgunakan, bahkan sudah menimbulkan kekawatiran masyarakat di Ranai.
Pasalnya, obat batuk ini digunakan untuk mabuk dikalangan remaja. Hampir disetiap tempat tongkrongan sering ditemukan bungkusan komix berserakan, seperti kawasan pantai Kencana, masjid agung, kawasan pasar tradisional Ranai.
Lurah Ranai, Said M Fadly mengatakan, penyalahgunaan komix dikalangan remaja ini, pihaknya sudah banyak menerima laporan keluhan. Kecamatan sudah mengeluarkan edaran agar pedagang, baik toko maupun kios-kios dan apotek tidak sembarang menjual komix, terutama kepada remaja.
Dikatakan Fadly, edaran ditujukan kepada Keamanan lingkungan, RW dan RT agar berpartisipasi mencegah penjualan secara bebas obat batuk komix kepada remaja.
“Penyalgunaan komix sudah menjadi dilema dimasyarakat. Barangnya mudah didapat, sehingga pedagang perlu membantu pemerintah, agar remaja tidak rusak secara mental,” ujar Fadly, Kamis (9/2).
Selain itu menurut Fadly, peran orangtua sangat membantu mengawasi pergaulan remaja saat ini. Ketika sudah diluar sekolah, melalui pengawasan teman-teman mereka.
“Pedagang dan apotek kami imbau, tidak sembarangan menjual obat obatan kepada remaja. Bukan hanya komix saja, yang sering disalahgunakan, tapi masih banyak jenis obat lainnya,” ujar Fadly.
Seperti diketahui, mengkonsumsi obat batuk komix menjadi kebiasaan kalangan remaja di Ranai agar ngeplai. Obat tersebut dioplos kedalam minuman beralkohol maupun minuman berenergi dalam jumlah dosis yang banyak dan tidak dianjurkan dokter untuk kesehatan.
Tidak jarang remaja -remaha ngomix ini kedapatan, namun remaja-remaja ini yang sering kedapatan ini tidak pernah mendapat pembinaan dan tindakan. Padahal kebiasaan akan merusak generasi lainnya dan berimbas pada tindak kriminal.(arn)