Laman 13887 – batampos.co.id

Dilantik di Jakarta, Hatanto Cs Resmi Pimpin BP Batam

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 22:45 WIB

Gedung BP Batam di Batam Center, Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos — Gedung BP Batam di Batam Center, Batam.
Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) Batam melantik pengurus Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam. Pelantikan digelar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/4) malam.

Pelantikan itu merupakan tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam. Darmin pun menerbitkan surat Keputusan Menko Perekonomian Nomor 43 tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Penetapan dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan PBPB Batam.

Pejabat baru di BP Batam yang dilantik adalah Hatanto Reksodipoetro sebagai ketua, Agus Tjahajana Wirakusumah sebagai wakil ketua, serta lima deputi. Kelima deputi itu adalah Sigit Priadi Pramudito (deputi bidang administrasi dan umum), Junino Jahja (deputi bidang perencanaan dan pengembangan), Eko Santoso Budianto (deputi bidang pengusahaan sarana usaha), Purba Robert M. Sianipar (deputi bidang pengusahaan sarana lainnya), serta Gusmardi Bustami (deputi bidang pelayanan umum).

Menurut Darmin, susunan pengurus BP Batam yang baru itu terdiri dari para profesional. Kriteria itu merujuk pada integritas, kemampuan manajerial, serta memiliki pengalaman di bidang birokrasi, bisnis, bahkan hubungan internasional.

Darmin pun punya harapan besar pada pengurus baru BP Batam. “Agar segera bekerja sehingga proses pembangunan Batam dapat segera berjalan,” ujarnya.

Pengurus BP Batam yang baru dilantik itu memang sudah dinanti tugas penting. Terutama memperlancar audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap BP Batam.

Audit itu meliputi finansial, operasional dan legal. Untuk proses audit finansialnya akan meliputi pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan.

Selain itu juga akan dilakukan audit terhadap aset yang dimiliki oleh BP Batam. Antara lain Bandar Udara Hang Nadim, pelabuhan laut, rumah sakit, Balai Pengelolaan Agribisnis, IT Center Batam, kantor perwakilan di Jakarta, perkantoran dan aset-aset lainnya.

Sedangkan audit operasional mencakup pemeriksaan terhadap lahan dan hak-hak atas tanah yang telah diberikan oleh BP Batam, izin dan perjanjian yang telah dibuat. Termasuk pula audit terhadap sumber daya manusia atau pegawai di BP Batam.

“Untuk audit legal, pemeriksaannya mencakup segala aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait,” ujar Darmin.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, banyak pihak berharap pada pengurus baru BP Batam. Karenanya Darmin mengingatkan Hatanto Cs bisa total dalam menjalankan tugas mengurus BP Batam.

“Ini bukan saja tugas yang penting tapi juga banyak orang yang menginginkan ini berhasil.
Kita ingin ada kawasan yang kita semua bisa merasa bangga. Dan kebanggaan itu menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia, menjadi suatu bukti bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang penting,” ujarnya.(chi/jpnn)

Sekda Anambas Jadi Tersangka Pengadaan Asrama Mahasiswa

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 19:25 WIB

0

Raja Tjelak Nur Djalal, Sekda Anambas. Foto: dok. Tanjungpinangpos

batampos.co.id – Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Raja Tjelak Nur Djalal, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Selasa (5/4/2016).

Raja diduga terlibat korupsi pengadaan asrama Mahasiswa Anambas di Tanjungpinang, tahun anggaran 2010 yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar.

“RTND ini merupakan Pengguna Anggaran (PA), sekaligus Ketua Tim pengadaan berdasarkan SK Bupati Nomor 164 tahun 2010,” ujar Kajati Kepri, Andar Perdana, didampingi Wakil Kajati Kepri, Asri Putra, dan sejumlah asisten di Kejati Kepri.

Andar memaparkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Kajati juga mengatakan, penetapan tersangka tidak ujuk-ujuk. Selain telah menemukan dua alat bukti sebagai syarat untuk menetapkan tersangka, pihaknya juga telah memeriksa sedikitnya 17 orang saksi. “Sekda juga sudah kita periksa,” ujar Andar, lagi.

Andar menjelaskan, hal yang menjerat Sekda adalah kesalahan dalam proses pengadaan. Pengadaan tiga mess atau asrama mahasiswa Anambas itu dilakukan tanpa melalui proses di tim panitia. Hanya melibatkan beberapa anggota saja.

Yang paling fatal, tidak menggunakan tim ahli penaksir untuk menaksir biaya pembelian tiga rumah yang dijadikan asrama mahasiswa Anambas di Tanjungpinang.

Andar menyebut, tiga rumah yang dibeli untuk asrama mahasiswa itu harganya masing-masing Rp1,6 miliar lebih untuk rumah pertama, kemudian Rp1,8 miliar lebih untuk rumah kedua, dan Rp1,3 miliar lebih untuk rumah ketiga. “Totalnya Rp4,2 miliar lebih,” sebut Andar.

Andar menyebut, proses pengadaan tiga rumah untuk mess mahasiswa Anambas di Tanjungpinang yang tak melibatkan tim penaksir harga, membuat nilai tiga rumah itu terlalu tinggi. Tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP)-nya.

Dari sana akhirnya penyidik Kejati menemukan adanya markup atau penggelembungan harga rumah, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Namun, Andar belum menyebutkan berapa besar kerugian negara dari pembelian rumah dengan pagu anggaran Rp 5 miliar itu. Andar mengatakan, pihaknya akan meminta bantuan dari BPKP untuk melakukan audit.

“Tersangka dikenakan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Korupsi sebagaimana diubah menjadi UU nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi,” ujar Andar.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Raja masih belum ditahan. “Kita akan panggil lagi untuk diperiksa. Apakah akan langsung ditahan setelah diperiksa, kita lihat nanti,” ujar Andar. (kontributor2/nur)

Aklindo Kepri Gelar Pelatihan SKTTK

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 15:26 WIB

0

Sekretaris pelaksana LSKN Kepri Fandy Iood. Foto: Ist

batampos.co.id – Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional (LSKN) Wilayah Kepri menggelar pelatihan tenaga listrik nasional, mulai 16 hingga 18 Mei mendatang di Batam. Pelatihan ini merupakan program dari LSKN dalam meningkatkan mutu keahlian tenaga listrik nasional.

Dari pelatihan ini nantinya para peserta akan memperoleh Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan (SKTTK) dari Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Penyelengaraan pelatihan ini juga dalam rangka menghadapi persaingan MEA 2016 khususnya di bidang kelistrikan.

Sekretaris pelaksana LSKN Kepri Fandy Iood mengatakan, ada beberapa keuntungan jika memiliki SKTTK ini. Di antaranya, seluruh peserta akan disalurkan ke perusahaan dan kontraktor yang membutuhkan.

Secara otomatis para peserta juga langsung menjadi anggota LSKN Kepri. “Tidak ada biaya pendaftaran untuk pelatihan ini,” kata Fandy Iood, kemarin di Batamcenter.

Menurut Fandy Iood, pelatihan ini sangat bermanfaat sebab para kontraktor listrik juga siap menerima para calon lulusan peserta pelatihan ini untuk bekerja di perusahaan mereka masing-masing.

Untuk informasi lebih lanjut calon peserta pelatihan dapat mengunjungi Kantor Aklindo di Kampung Belian Blok D No 2 Batam Center.

Calon peserta juga bisa mengirim email ke [email protected]. (edo)

Selain Zona KEK, Wilayah Batam Kewenangan Pemko

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 15:21 WIB

0

Wali Kota Batam Rudi SE berdialog dengan GM Batam Pos, Chandra Ibrahim yang didampingi Pimpinan Perusahaan Herman Mangundap, Pimpinan Redaksi, Muhammad Ikbal saat berkunjung ke kantor Redaksi Batam Pos bersama Wakil Wali Kota Batam Amsakar dan bersama sejumlah kepala Dinas, Senin (4/4). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Wali Kota Batam yang juga anggota Dewan Kawasan (DK) Batam, Muhammad Rudi mengungkap poin penting hasil pertemuannya bersama Ketua dan Anggota DK yang lain saat mengikuti rapat di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, pemerintah pusat tetap akan mempertahankan fasilitas Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk Batam. Namun, di dalam wilayah FTZ Batam, pemerintah juga membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pelbagai fasilitas tambahan untuk menarik investasi ke Batam.

“Nanti, urusan bisnis dan investasi terutama yang berada di zonasi KEK akan diserahkan ke BP (Batam). Maka selain itu akan diserahkan ke Pemko (Pemerintah Kota) Batam,” ujar Rudi didampingi Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Batam, saat bertandang ke kantor koran Batam Pos (grup batampos.co.id), Senin (4/4).

Wali Kota menegaskan, semua urusan di luar persoalan investasi dan pariwisata yang bakal jadi tugas pokok BP Batam, akan diserahkan ke Pemko Batam. Termasuk, kata Rudi, terkait wewenang untuk mengurusi lahan di Batam yang tidak masuk di dalam cakupan kawasan KEK bakal jadi kewenangan Pemko Batam.

“Nanti Tim Teknis akan membahas, dimana saja zonasi (yang akan jadi wilayah) KEK dan mana yang tidak,” papar Rudi dihadapan General Manager Batam Pos, Chandra Ibrahim, Pemimpin Perusahaan Batam Pos, Herman Mangundap dan Pemimpin Redaksi Batam Pos Muhammad Iqbal beserta jajaran petinggi Batam Pos lainnya.

Begitu juga, sambung Wali Kota yang baru dilantik bulan lalu itu, beberapa aset yang selama ini dikuasai BP Batam namun peruntukannya digunakan oleh Pemko Batam untuk pelayanan masyarakat juga rencananya akan diserahkan Pemko Batam. Dengan begitu, Rudi katakan pelayanan ke masyarakat jadi lebih maksimal.

“Jadi warga saya seperti Anda ini, bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik jika Pemko Batam bisa membuat keputusan-keputusan krusial,” terang Rudi.

Dengan format pembagian tugas dan wewenang itu, Rudi yakin wilayah kerja masing-masing lembaga kian jelas, terukur dan diharapkan berimbas positif terhadap pengembangan Batam ke depan.

Misalnya, terkait fokus BP Batam yang hanya mengurusi persoalan investasi di wilayah KEK yang ditunjuk berikut pelbagai fasilitas dan keistimewaan yang diberikan dalam wilayah tersebut. Menurut Rudi, hal itu akan mengakselerasi peran Batam sebagai salah satu basis kawasan investasi di Indonesia. Terlebih, jika segenap elemen Pemko Batam juga mendukung peran tersebut.

“Jadi, kalau ada investor, kalau perlu kita (Pemko Batam) antarkan ke BP Batam agar cepat dilayani,” ujarnya.

Hanya saja, Rudi melanjutkan, terkait detail kewenangan dan kebijakan yang akan diterapkan masih akan menunggu hasil kajian dari Tim Teknis yang berjumlah 19 orang. Tim itu terdiri dari 12 orang yang ditunjuk oleh Ketua dan Anggota DK Batam serta ditambah 7 orang yang merupakan pimpinan BP Batam yang baru.

Rudi sendiri mengaku telah menunjuk Wan Darsussalam, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemko Batam sebagai anggota Tim Teknis mewakili dirinya.

“Tim ini bisa langsung bekerja setelah SK (Surat Keputusan)-nya turun dari pusat, kita tunggu saja,” kata dia. (rna)

Melamun, Sopir Seruduk Bengkel

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 15:10 WIB

0

Mobil Suzuki Mega Carry Xtra BP 8206 DJ menabrak bengkel warga di jalan Raya Bukit Beruntung, Seipanas, Batamcentre, Senin (4/4). Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Mobil Suzuki Mega Carry Xtra BP 8206 DJ yang dikendarai Abram menyeruduk kios bengkel motor di kawasan Bukit Beruntung, Seipanas, Senin (4/4) siang. Diduga, kecelakaan tunggal ini disebabkan sang sopir melamun dan kehilangan kendali.

Beruntung tak korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kios yang ditabrak mobil ambruk dan salah seorang pengunjung bengkel mengalami luka dibagian tangan.

Bekti, mekanik bengkel mengatakan melihat mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Vihara menuju Bengkong. Namun, sang sopir hilang kendali hingga menabrak tumpukan tanah di sebelah kanan jalan dan menyeruduk bengkel.

“Sebelum sampai ke bengkel, mobil itu nabrak tumpukan tanah. Mobilnya terbang seperti balapan offroad,” ujar Bekti di lokasi.

Menurutnya, insiden itu nyaris mengancam nyawanya dan dua pengunjung bengkel, yaitu Zainal dan Giman. Saat itu, ke dua nya tengah duduk dan menunggu sepeda motornya diservice.

“Mobil itu datang dari arah samping. Untungnya dihalangi kursi besi. Jadi mobil itu tak langsung mengenai kami,” tuturnya.

Sementara itu, Zaenal korban yang mengalami luka mengaku terkejut dengan kedatangan mobil tersebut. Ia sempat menghindar dari arah datangnya mobil.

“Saya hanya luka sedikit. Untung cepat menghindar dan ada besi penghalang,” tuturnya.

Abram, sang sopir mengaku hilang kendali akibat melamun. Ditambah ban mobil yang tidak stabil atau kempes, sehingga susah dikendalikan.

“Saya melamun dan bingung juga apa yang difikirkan. Memang saya sedang hati-hati bawa mobil, karena ban belakang sebelah kiri kempes,” akunya yang ditemui di Mapolresta Barelang.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Andar Sibarani mengatakan langsung mengamankan sang sopir dan barang bukti berupa mobil.

“Sudah kita amankan. Dugaan kecelakaan karena kelalaian sopir,” ujarnya singkat. (opi)

UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 14:46 WIB

0

Perumahan di Simpang Barelang, Tembesi tampak berjejer. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Wacana pembagian wewenang antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam merupakan angin segar bagi masyarakat Batam.

Pasalnya ada kemungkinan BP Batam hanya mengurus seputar investasi dan Pemko Batam mengurus hal-hal kependudukan termasuk mengenai lahan.

Walikota Batam, Rudi mengatakan bahwa sesuai dengan janjinya semasa kampanye yang ingin membebaskan masyarakat Batam dari Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) benar-benar mendapat peluang baru dengan perubahan otoritas di BP Batam.

“Saya kira tak ada lagi dobel pungutan pajak, niat saya bagaimana ini akan dibebaskan,” katanya kemarin (4/4) saat bertandang ke redaksi koran Batam Pos (grup batampos.co.id).

Hal tersebut juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perpajakan daerah, dimana pada Pasal 2 Ayat 3 menyatakan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Dan UWTO tidak termasuk di dalam ayat 1 dan ayat 2 UU tersebut.

Rudi menjelaskan secara teknis penghapusan UWTO akan berlaku bagi seluruh penduduk yang tinggal di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

“Penduduk yang UWTO nya sudah habis sehingga sertifikat hak guna lahannya habis, maka akan diminta urus kembali supaya dijadikan hak milik,” ungkapnya.

Dan bagi penduduk yang telah lama tinggal di suatu daerah akan mendapat prioritas mendapatkan hak milik.

“Kalau jadikan nama atas nama pribadi, maka harus jadi Bea Perolehan Hak Atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) yang kembali ke negara, maka kami kembalikan pada dia,” janji Rudi. (leo)

DPRD Nilai Pemko Batam Tak Serius Tangani PKL

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 14:23 WIB

0

Baru saja ditertibkan pedagang kakilima kembali berjualan di Simpang Panbil, Seibeduk. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Komisi I DPRD Kota Batam mempertanyakan keseriusan pemerintah menertibkan pedagang kakilima (PKL). Selama ini hanya sebatas mengeluarkan peringatan, tapi tak kunjung ditertibkan. “Tak pernah terealisasi, hanya cuap-cuap saja,” kata angota Komisi I DPRD Kota Batam, Tumbur P Sihaloho, Senin (4/4).

Peringatan lanjut Tumbur hanya membuat pedagang resah. Memancing emosi dan amarah masyarakat. “Apalagi pemerintah tak memiliki solusi,” ungkapnya.

Menurut Tumbur rencana penertiban PKL tak jelas arah serta tujuannya. Pemerintah belum memiliki konsep yang matang. “Hal ini yang kita sesalkan,” kata Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Seperti penertiban PKL yang berada di kawasan panbil, karena tak ada solusi dan relokasi, akhirnya mereka kembali berjualan. “Mungkin, daripada berbuat tindak pidana,” katanya lagi.

Karenanya, Tumbur berharap pemerintah bisa menata, membina, serta merelokasi PKL di tempat yang telah ditentukan. “Seperti penataan PKL simpang rujak, kan bagus. Mereka juga senang,” katanya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang kurang beruntung menggantung hidupnya dengan berjualan di pinggir jalan. Dipecat perusahaan, uang pesangon dijadikan modal berdagang.

Menghidupi keluarganya, serta membiayai anaknya sekolah. “Kalau ditertibkan, mereka mau berjualan dimana. Ini juga harus dipikirkan pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyanyang Haris Pratimura meminta pemerintah tak menunda-nunda penertiban. Seluruh bangunan kios liar, maupun PKL segera dibongkar. “Segera ditindak dan dicarikan solusinya,” kata Nyanyang.

Direlokasi, ditata, dan dibina, sehingga PKL menjadi tempat yang menarik. Baik untuk masyarakat Batam, maupun wisatawan yang berkunjung. “Dibuat wisata kuliner yang khas,” katanya.

Mereka diberdayakan menjadi penggerak roda perekonomian kerakyatan, penopang perekonomian nasional. “Jangan sampai penertiban membawa permasalahan baru. Menambah pengangguran, serta meningkatnya angka kriminal,” ujarnya.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” sarannya. Terkait hal itu, pemerintah jangan berdiam diri. Seluruh permasalahan dikoordinasikan, dengan instansi terkait. “Seperti halnya BP Batam, sehingga bisa segera direalisasikan” katanya lagi.

Kesalahan para PKL tambah Nyanyang jangan dimanfaatkan para oknum mengambil setoran atau pungutan liar (Pungli). Mereka dijadikan ‘ATM’ petugas, dengan janji keamanan berjualan. “Ini yang beredar di masyarakat, kami meminta ini di clearkan,” tutupnya. (hgt)

Baru Ditertibkan, PKL Simpang Panbil Kembali Buka Lapak

Satpol PP Batam Tertibkan Kios Simpang Panbil

Padagang Kakilima Simpang Panbil Mengancam, Tetap Berjualan Hingga Ada Solusi

Cegah Pedagang Kakilima Kembali, Satpol PP Batam Jaga Lokasi Yang Ditertibkan Selama 24 Jam

Usai Ditertibkan, Sampai Saat Ini Satpol PP Masih Jaga Simpang Panbil

Malam Ini Pimpinan BP Batam Dilantik

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 14:22 WIB

0

Hatanto Reksodipoetro, saat masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, Kemendag. Foto: dok. Kemendag — Hatanto Reksodipoetro (tengah), saat masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan, Kemendag. Foto: dok. Kemendag

batampos.co.id – Jika tidak ada aral melintang, Selasa (5/4/2016) malam ini pimpinan Badan Pengelola (BP) Batam akan dilantik oleh Ketua DK yang juga Menko Perekonomian Darmin Nasution, di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, sekitar pukul 19.00 WIB.

Informasi yang diperoleh batampos.co.id di Kemenko, Hatanto Reksodipoetro selaku kepala BP Batam yang baru, akan dilantik bersama Wakil BP Batam Agus Tjahajana, serta lima deputi.

Kelima deputi itu yakni;

Deputi 1 Soepono
Deputi 2 Junino Jahja
Deputi 3 R.C Eko Santo
Deputi 4 Purba Robert Mangapul Sianipar
Deputi 5 Gusmardi Bustami.

Ketua DK Batam Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, begitu selesai dilantik, pimpinan BP Batam akan lansung berkantor di BP Batam. Mereka bekerja dibantu tim teknis untuk merumuskan peralihan status BP Batam dari FTZ ke KEK.

Selain itu, berbagai persoalan dualisme yang terjadi selama ini akan diurai dan dicarikan solusinya, sehingga enam bulan ke depan KEK Batam sudah bisa berjalan.

“Berbagai persoalan diinventarisir lalu dipecahkan bersama,” kata Darmin.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Duta Besar RI untuk Norwegia, Hatanto Reksodipoetro dipercaya oleh Dewan Kawasan (DK) Batam untuk memimpin Badan Pengelola (BP) Batam, menggantikan Mustofa Widjaja.

Alumni Universitas Indonesia (UI) dan Harvard University itu dipilih dalam rapat DK yang hadiri seluruh anggota dan para menteri terkait di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (30/3/2016) petang.

Sementara Wakil BP Batam dipercayakan kepada Agus Tjahajana. Agus menggantikan Jon Arizal.

“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi, bahwa yang memimpin BP Batam dan para deputi harus dari kalangan profesional,” ujar Darmin.

Darmin yakin Hatanto, Agus, dan para deputinya akan mampu membawa Batam menjadi lebih baik, karena memiliki pengalaman, mengerti bisnis, dan relasi internasional sangat baik. (nur/jpgrup)

Khairani Ikuti Ujian Nasional dengan Tenang

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 13:54 WIB

0

batampos.co.id – Khairani siswi kelas tiga SMK Muhammadiyah Batam yang sempat mengadu ke DPRD Batam beberapa waktu lalu, akhirnya ikut ujian nasional (UN) dengan tenang di sekolahnya, Senin (4/4).

UN hari pertama dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, siswi jurusan teknik komputer (IT) itu tampak semangat berbaur dengan kawan-kawannya yang lain. “Dia tampak semangat tadi dan ujiannya berjalan lancar,” kata wakil kesiswaan SMK Muhammadiyah Batam Agus, kemarin.

Khairani memang diikut sertakan dalam UN tersebut sebab kata Agus, sekolah sama sekali tak melarang satupun siswa kelas tiga untuk tidak ikut UN. “Semua ikut hari ini. Jadi tidak benar kalau yang tak bayar SPP tak bisa ujian,” kata Agus.

Rani diakui Agus, memang agak sedikit tertekan dengan kehebohan pengaduannya ke DPRD Batam itu. Namun sebelum UN berlangsung tepatnya pada Sabtu (2/4) pihak sekolah sudah meminta Rani untuk tenang dan fokus pada UN yang akan dihadapinya.

“Sempat terganggu dia karena heboh jadinya, tapi bagaimanapun kami tetap mendekati dia agar dia tetap fokus,” kata Agus.

Sehingga kemarin saat menjalani UN pertamanya, Rani diakui cukup tenang dan fokus dengan soal-soal yang dihadapinya. “Alhamdulilah semuanya berjalan lancar. Dia datang tepat waktu dan selesai (mengerjakan soal UN) tepat waktu juga,” kata Agus.

Pelaksanaan UN di SMK Muhammadiyah secara umum dijelaskan Agus, berjalan lancar sebagai mana mestinya. Ada 100 siswa yang ikut UN tersebut dan soal UN yang disediakan lengkap. “Tak ada kendala, semuanya lancar dan semoga sampai selesai tetap lancar,” ujar Agus.

Ke 100 siswa yang ikut UN tersebut terbagi dalam tujuh lokal dan diawasi masing-masing dua pengawas. (eja)

> Kisah Khairani, Yatim Piatu yang Terancam Tak Bisa Ikut UN: Dibiayai Nenek Berusia 80 Tahun dari Jasa Pijat
> Banyak Siswa Miskin Tak Sanggup Bayar SPP di SMK Muhammadiyah Batam
> Menteri Anies Cari Siswa Batam yang Terancam Tak Ikut UN karena Tak Mampu Bayar SPP
> Nunggak SPP, Siswi SMK Muhammadiyah Batam Ngaku Dilarang Ikut UN

Pemko Batam Umbar Janji Lagi, Dua Hari Lagi Kios Liar Dibabat Habis

Metropolis

Putut A

-

Selasa, 5 Apr 2016 - 13:46 WIB

0

Puluhan kios liar di sepanjang jalan Pasir Putih, Batamcenter, Kamis (24/3). Foto: .Rezza Herdiyanto/ Untuk Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam kembali mengeluarkan ancaman untuk membabat habis kios liar di Batam, jikia pemilik kios tidak mau membongkar sendiri bangunan miliknya dalam dua hari ke depan.

Ancaman serius ini terutama dialamatkan pada pemilik kios liar di kawasan Pasir Putih, Batamcenter yang menjadi target pertama penertiban.

Saat ini, tim penertiban sudah siap dan intens melakukan komunikasi dalam pembongkaran kios liar. Lebih dari 100 orang personel yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri dikerahkan untuk melakukan penertiban dan pembongkaran terhadap puluhan kios liar di wilayah Pasir Putih.

”Kamis ini batas terakhir SP3 (surat peringatan ketiga). Setelah itu akan ada SP pembongkaran,” kata Kepala Satpol PP Kota Batam, Hendri, senin (4/4/2016).

Dia menuturkan, sebelum eksekusi tim terpadu akan menggelar rapat untuk membahas program pembongkaran, termasuk personel yang diturunkan.

”Jumlah personel yang akan diturunkan lebih 100 orang. Ada unsur TNI dan Polri, beda saat penertiban di Simpang Panbil yang hanya Satpol PP saja. Sekarang lengkap,” terangnya.

Hendri menambahkan, setelah di Pasir Putih, program penertiban akan dilanjutkan di titik-titik lain, seperti kios liar yang berdiri di lahan buffer zone Simpang Kara dan Simpang Frengki.

”Tak usahlah dulu saya sebut nama daerah yang menjadi target berikutnya. Yang jelas ada beberapa titik yang akan kita tertibkan,” ucapnya.

Masih kata Hendri, Kamis (31/3) besok pihaknya akan mengeluarkan SP Bongkar bagi kios liar di Pasir Putih. Empat hari setelah keluar SP Bongkar, maka pihaknya akan merobohkan kios-kios liar yang berdiri di ROW Jalan tersebut.

”Setelah kita tunggu empat hari, Senin atau Selasa kita bongkar,” kata Hendri di Kantor Wali Kota Batam, kemarin.

Menurut Hendri, waktu empat hari itu dapat digunakan bagi pemilik kios untuk membongkar sendiri bangunannya. Namun, jika tak kunjung dibongkar, maka Tim Terpadu Penertiban Batam yang akan turun tangan membongkarnya.

”Ada sekitar 30 kios di tempat itu, kita sudah berikan peringatan hingga keluar SP bongkar itu,” katanya. (tim bp)

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

batampos.co.idbatampos.co.id

Dilantik di Jakarta, Hatanto Cs Resmi Pimpin BP Batam

Sekda Anambas Jadi Tersangka Pengadaan Asrama Mahasiswa

Aklindo Kepri Gelar Pelatihan SKTTK

Selain Zona KEK, Wilayah Batam Kewenangan Pemko

Melamun, Sopir Seruduk Bengkel

UWTO Bakal Dihapus, Status Lahan Pemukiman Penduduk Menjadi Hak Milik

DPRD Nilai Pemko Batam Tak Serius Tangani PKL

Malam Ini Pimpinan BP Batam Dilantik

Khairani Ikuti Ujian Nasional dengan Tenang

Pemko Batam Umbar Janji Lagi, Dua Hari Lagi Kios Liar Dibabat Habis