batampos.co.id – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno berencana akan membuka pariwisata Bali pada Oktober 2021 mendatang. Hal itu dilakukan seiring dengan terkendalinya kasus covid-19 di seluruh Nusantara.
Pembukaan sektor pariwisata Bali diharapkan dapat membuka kembali peluang usaha dan lapangan kerja yang sempat terdampak pandemi selama hampir dua tahun belakangan.
Kabar baik itu disampaikan Sandiaga Uno dalam Rapat Koordinasi Pembukaan Bali di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Bali, (24/9). Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengaku telah mencatat sejumlah masukan yang akan dibawanya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 30 September 2021 mendatang.
Rapat tersebut katanya menjadi ruang untuk memutuskan langkah selanjutnya untuk membuka kembali pariwisata Bali.
“Tadi dari masukan yang disampaikan oleh Pak Wagub dan seluruh pemangku kepentingan dapat Kami laporkan bahwa kondisi di Bali sudah menunjukkan situasi yang kondusif,” jelas Sandiaga sebagaiaman dikutip dalam keterangan tertulisnya.
“Langkah-langkah persiapan ini sudah memasuki tahap akhir, sesuai dengan arahan dari Bapak Luhut bahwa kita akan lakukan persiapan untuk bulan Oktober,” ungkapnya.
Hal selanjutnya adalah kesiapan dari segi protokol kesehatan akan terus ditingkatkan. Sehingga situasi covid-19 menjadi lebih terkendali lewat integrasi aplikasi Peduli Lindungi.
Terakhir adalah penyiapan paket-paket wisata adaptasi, karena kita akan memulai uji coba pembukaan pariwisata Bali.
Sehingga paket wisata adaptasi, seperti paket wisata vaksin booster, paket wisata adaptasi yang berkaitan dengan perluasan Green Zone, yakni Sanur, Nusa Dua dan Ubud. “Nanti akan disiapkan bekerja sama dengan teman-teman industri,” kata Sandiaga.(*/jpg)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, membenarkan jumlah pasien Covid-19 yang masih dalam perawatan terus menurun. Sehingga, menurutnya, Batam layak masuk level 1.
”Sebenarnya kita ini sudah level satu. Tapi yang menentukan pusat, jadi kalau kasus ini bisa terus ditekan, dan angka yang dirawat tidak melebihi 31 orang, maka harusnya Batam ditetapkan level 1,” ujarnya saat menghadiri acara di Tanjungriau, Minggu (26/9).
Ia menyebutkan, meskipun PPKM Batam layak turun ke level 1, harus tetap waspada akan gelombang ketiga Covid-19 dan varian barunya.
Apalagi, Batam berdekatan dengan Singapura dan sekaligus menjadi pintu masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), Warga Negara Asing (WNA), dan Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga potensi ancaman gelombang ketiga menyerang masih tinggi.
Namun, ia berharap, ancaman itu bisa dikendalikan dan tidak seperti gelombang kedua dan pertama. ”Jangan sampai seperti sebelumnya, ada lima ribu orang dirawat dan harus menjalani karantina mandiri akibat virus ini. Kalau pun nanti masuk, saya berharap masyarakat Batam bisa membantu pemerintah agar penyebaran tidak meluas,” imbuhnya.
Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak melepas masker, hindari kerumunan dan pastikan menjaga jarak. Ancaman gelombang ketiga bisa saja terjadi di Batam. Untuk itu, untuk mengendalikannya perlu peran semua orang.
”Virus ini tidak akan bisa dihentikan polisi, tentara, dan tim Satgas Covid-19 karena tak kasat mata. Untuk itu, saya minta jangan lupa pakai masker, dan patuhi imbauan pemerintah,” tegasnya.
Akibat Covid-19, banyak persoalan yang muncul. Pertama, angka pengangguran meningkat, akibat banyak yang kehilangan pekerjaan. Kedua, pemerintah kalang kabut karena uang tidak ada, sedangkan permasalahan banyak yang harus dituntaskan. Ketiga, tidak hanya soal kesehatan, melainkan juga upaya dalam pemulihan ekonomi.
”Untuk itu, saya berharap tanggal 4 mendatang, Batam bisa level satu. Agar semakin banyak kelonggaran yang diberikan, dan aktivitas masyarakat berangsur perlahan seperti dulu. Meskipun begitu saya minta protkes tidak boleh kendor,” bebernya.
Rudi berharap tahun depan pemulihan ekonomi sudah bisa terjadi. Dengan semakin melandainya angka kasus, tentu akan memberikan dampak terhadap kebijakan di Batam. Ke depan tentu pemerintah harus memikirkan kebutuhan masyarakat saat masa pemulihan. Ada kegiatan yang harus digelar, agar perekonomian membaik.
”Tahun depan kalau bisa semua beroperasi kembali, sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan bisa kembali bekerja,” harapnya. (*/jpg)
batampos.co.id – Pemerintah telah mengizinkan anak-anak berusia dibawah 12 tahun dapat memasuki area pusat perbelanjaan atau mal. Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengaku, pelonggaran kebijakan tersebut berdampak positif pada peningkatan kunjungan mal.
“Pelonggaran atas usia kurang dari 12 tahun diperbolehkan untuk masuk ke Pusat Perbelanjaan membawa dampak terhadap kenaikan tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan,” kata Ketua APPBI Alphonzus Widjaja kepada JawaPos.com, Senin (27/9).
Alphonzus menyebut, berdasarkan evaluasi hingga akhir pekan lalu, terjadi peningkatan kunjungan sebesar 5 persen-10 persen jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya pelonggaran untuk usia kurang dari 12 tahun.
“Tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan bergerak naik sejak diberlakukannya pelonggaran tersebut meskipun cenderung bertahap dan lambat namun trennya meningkat,” sebutnya,
Alphonzus mengingatkan, pelonggaran kebijakan tersebur harus tetap diiringi dengan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara konsisten selama berada di dalam pusat perbelanjaan. “Yang lolos skrining protokol wajib vaksinasi dan protokol kesehatan serta harus terus menerus dalam pengawasan pendamping selama berada di dalam pusat perbelanjaan,” jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut perkembangan Indonesia yang cukup terkendali saat ini harus dipertahankan secara maksimal agar Indonesia tidak masuk ke dalam third wave seperti yang dialami beberapa negara. Tugas besar sekarang adalah mempertahankan kurva yang tengah melandai ini.
Hal yang paling penting dan utama adalah menjaga protokol kesehatan seiring pembukaan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Bila mempelajari perkembangan varian delta yang terbukti lebih cepat menular baik di negara asalnya India dan Indonesia, menunjukkan butuh waktu di kedua negara untuk mencapai fase lonjakan.(jpg)
batampos.co.id – Jimmi Ho terpilih sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Provinsi Kepri periode 2021-2026.
Pemilihan Ketua PHRI BPD Kepri dilakukan pada Musyawarah Daerah (Musda) ke III yang dilaksanakan di Hotel Marriott Batam Harbour Bay, Sabtu (25/9/2021).
Ketua terpilih PHRI BPD Kepri, Jimmi Ho, mengatakan, setelah dinyatakan sebagai pemimpin terplih, dirinya akan membentuk struktur kepengurusan yang baru.
“Menurut saya, yang paling utama dan sangat penting, saya akan bentuk struktur kepengurusan yang baru. Di antaranya 50:50, yaitu dari profesional dan pengusaha,” ujarnya didampingi Ketum PHRI, Haryadi Sukamdani dan Ketua Organizing Committre, Yeyen Heryawan.
Pihaknya juga akan melakukan interaksi yang lebih intens kepada pengurus dan masyarakat melalui website dan aplikasi.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepri, Jimmi Ho, berfoto bersama Ketum PHRI, Haryadi Sukamdani dan Ketua Organizing Committre, Yeyen Heryawan. Foto: Istimewa
“Jadi dengan adanya website maupun applikasi, nantinya sangat mempermudah kita antar daerah untuk bisa berkomunikasi langsung dengan cepat tentang PHRI,” bebernya.
Jimmi juga mengungkapkan, saat anggota yang sudah ikut tergabung dengan PHRI mencapai lebih dari 200 orang.
“Yang awalnya PHRI hanya ada sekitar 50 orang, sekarang sudah ada sekitar 200 lebih yang bergabung. Ini dikarenakan group saya dengan groupnya Timothy Tarman diajak untuk bergabung. Jadi kedepannya kita akan menjalankan benefit cros promotion,” ungkapnya.
Ketum PHRI, Haryadi Sukamdani, mengatakan, Provinsi Kepri merupakan daerah yang sangat istimewa. Karena berada di sekitar negara Singapura, Malaysia, dan Thailand.
“Jika kita mengurus dengan benar PHRI ini, untuk daerah Kepri sendiri sangat berpotensi dengan kunjungan wisatawan ke sini. Apalagi berdekatan dengan negara Singapura, Malaysia dan Thailand,” ujar Haryadi.
Ia berharap dengan terpilihnya ketua PHRI Kepri yang baru, bisa membangkitkan PHRI dan tetap solid.
“Kita harap, Jimmi Ho bisa menggarap ini semua dan PHRI semuanya harus solid untuk kemajuan kita bersama,” imbuhnya.
Ketua Organizing Committre, Yeyen Heryawan, menambahkan, pihaknya sangat senang dan bahagia dengan terpilihnya ketua PHRI Kepri yang baru.
“Terima kasih banyak kepada semua tim yang telah membantu dalam proses Musda ini. Musda kali ini berlangsung sangat cepat sehingga terpilihnya Jimmi Ho sebagai Ketua PHRI BPD Kepri,” ujar Yeyen.
Adapun jumlah suara yang diperoleh oleh Jimmi Ho yaitu sebanyak 91 dan jumlah suara untuk Timothy Tarman sebanyak 72 suara.
“Jumlah suara yang harus melakukan pemilihan untuk Ketua PHRI Kepri seharusnya sekitar 199 orang. Namun yang hadir dalam pemilihan sekitar 163 orang. Yang tidak bisa melakukan pemilihan suara dikarenakan berada di luar daerah Batam,” jelasnya.(*)
batampos.co.id – Subsidi bagi room rate hotel atau tarif kamar hotel menjadi salah satu solusi yang muncul dari diskusi virtual yang digelar oleh Ahmadi Entrepeneurship Centre (AEC) yang digelar Sabtu (25/9/2021) lalu.
Solusi tersebut merupakan salah satu yang dilakukan Thailand dalam mempertahankan sektor pariwisatanya.
Dalam diskusi daring ini, solusi tersebut diungkapkan oleh Konsul RI di Songkhla, Thailand, Fachry Sulaiman.
Direktur Eksekutif AEC, Lisya Anggraini, mengatakan, acara AEC bertajuk upaya bersama membangkitkan pariwisata di Kepri, mengingat selama pandemi sektor ini sangat terpuruk.
Karena itu, pihaknya mengundang berbagai narasumber kompeten di sektor pariwisata, termasuk dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam, ASITA Kepri, perwakilan resort di Bintan, Pemprov Kepri, Pemkab Lingga, Pemkab Natuna dan Pemko Tanjungpinang.
“Saat pandemi ini, sektor pariwisata benar-benar terpuruk. Bukan hanya hotel dan travel, tapi juga UMKM pariwisata, seperti oleh-oleh, suvenir dan lain-lain,” kata Lisya, Minggu (26/9/2021).
AEC yang bergerak di bidang pengembangan UMKM menyadari bahwa banyak UMKM binaannya benar-benar terdampak pandemi.
“Makanya kami berupaya mendorong bagaimana UMKM bisa beradaptasi di era new normal ini. Apalagi sekarang, angka Covid-19 sudah melandai. Jadi, ada peluang bagaimana pariwisata bangkit dengan menggunakan potensi lokal,” jelasnya.
Lisya lebih lanjut menjelaskan bahwa turis mancanegara belum bisa bepergian ke Indonesia, sehingga potensi turis yang bisa digarap berasal dari lokal.
“Solusi tersebut dipakai Thailand untuk mendorong pariwisatanya, mereka fokus ke turis domestik,” jelasnya.
Selanjutnya, seperti yang diungkapkan Fachry, Pemerintah Thailand mengeluarkan subsidi ke bisnis pariwisata. Bentuknya, yakni subsidi room rate hotel.
“Ketika orang mau menginap di hotel, maka dapat diskon 50 persen, dimana karena 50 persen yang lain sudah disubsidi oleh pemerintah. Makan di restoran juga seperti itu,” ujarnya.
Dengan cara seperti itu, Thailand mampu mempertahankan sektor pariwisatanya.
Solusi tersebut menjadi ilmu berharga, karena November nanti Bintan terpilih sebagai kawasan yang pertama menerima tamu dari luar negeri, meski itu hanya Singapura saja.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri mengeluarkan kebijakan diskon pajak kendaraan yang mulai berlaku sejak 1 Juli lalu hingga 30 September mendatang.
Dalam program tersebut, diberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan, keringanan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 50 persen serta pembebasan bea balik nama kedua.
Namun, sebagian masyarakat mengharapkan program tersebut dapat diperpanjang hingga akhir tahun.
Sebab, saat ini kondisi prekonomian dari masyarakat belum sepenuhnya pulih. Sehingga, dengan diperpanjang hingga akhir tahun, diharapkan kondisi prekonomian masyarakat bisa pulih dan masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendrik, berharap program Diskon Pajak Kendaraan itu bisa diperpanjang hingga akhir tahun.
Sebab, sejumlah masyarakat masih banyak yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Para pengendara melintasi ruas jalan di Simpang Barelang. Masyarakat Kota Batam mengharapkan program diskon pajak kendaraan dapat diperpanjang hingga akhir tahun. Foto: Messa Haris/batampos.co.id
”Karena dengan situasi sekarang, banyak yang menyampaikan bahwa untuk bisa makan saja sudah sangat bersyukur. Sehingga, saya berharap program yang memberikan keringanan kepada ma-
syarakat ini bisa diperpanjang,” ujarnya, Minggu (26/9/2021).
Ia mengharapkan pemerintah untuk saat ini tidak memaksakan masyarakat membayar pajak tepat waktu.
Sebab, kata politikus PKB itu, masyarakat akan membayarkan kewajibannya, jika kondisi perekonomiannya membaik.
Namun, dengan kondisi pandemi saat ini, banyak masyarakat yang tak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.
”Yang jelas kalau sekarang dia belum bisa bayar itu karena tidak ada uang dan sebagainya. Sewaktu-waktu nanti dia sudah bisa bayar dan punya uang, kewajiban itu pasti dibayarkan. Cuma itu, diberikan perpanjangan waktu,” katanya.
Ia menambahkan, saat ini Komisi II DPRD Kota Batam juga tengah berusaha agar perekonomian masyarakat kembali normal.
Namun, diakuinya bahwa usaha tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dengan mengambil suatu keputusan, maka semuanya tidak bisa langsung berubah. Akan tetapi, semuanya tentu butuh proses dan waktu.
”Jadi saya mengharapkan ke pemerintah supaya diberikan
waktu lagi. Karena memang semua perekonomian terdampak akibat Covid ini. Tak hanya masyarakat di kelas menengah ke bawah, namun menengah ke atas juga berdampak semuanya,” imbuhnya.(jpg)
batampos.co.id – Jajaran Polsek Lubukbaja menggelar operasi yustisi di sekitar jalan Yayasan Buddha Tzu Chi dan Ruko Nagoya Newton, Sabtu (26/9). Hasilnya, petugas menjaring seorang masyarakat yang tidak mematuhi protkes atau tidak menggunakan masker.
Kapolsek Lubukbaja, AKP Budi Hartono, mengatakan, kegiatan ini dilakukan sesuai instruksi surat telegram Kapolri kepada jajarannya di masa PPKM level 3 saat ini.
”Hal ini dilakukan memperhatikan perkembangan situasi kamtibmas dan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia yang sampai saat ini masih terus menunjukan peningkatan yang signifikan,” ujar Budi.
Budi menjelaskan, kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protkes, serta mencegah penyebaran virus corona. ”Kita tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Untuk yang terjaring, kita hanya berikan teguran,” tuturnya.
Budi menambahkan dalam kegiatan ini, pihaknya juga melakukan imbauan kepada para pedagang dan pembeli. Yakni tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. ”Kita juga bubarkan masyarakat yang berkerumun,” terangnya. (*/)
batampos.co.id – Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Batam melaporkan, tidak ada lagi wilayah yang masuk kategori risiko tinggi atau zona merah di seluruh kecamatan di Kota Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bahkan yakin status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Batam layak turun ke level 1.
Berdasarkan peta zonasi risiko Covid-19 terbaru Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Batam, Minggu (26/9), tidak ada lagi wilayah berzona merah Covid-19. Pada pekan lalu, zona merah memang tersisa satu wilayah yaitu di Kecamatan Sekupang.
”Benar, tak ada lagi zona merah, ini harus tetap kita pertahankan. Menjaga protokol kesehatan tetap harus diprioritaskan,” ujar Ketua Bidang Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Batam, dr Didi Kusmarjadi, SPoG, kemarin.
Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 26 September 2021, Batam kini didominasi zona risiko rendah, dimana enam kecamatan berzona hijau. Sementara lima kecamatan lain berzona kuning serta satu zona oranye.
”Sisa satu zona oranye yakni Batam Kota. Sementara zona kuning: Bengkong, Batuaji, Lubukbaja, Sekupang dan Sagulung. Sisanya, zona hijau. Selain Batam Kota, kasus aktif di seluruh kecamatan di bawah 10 orang,” ungkap pria yang juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam itu.
Didi menambahkan, pasien dalam perawatan saat ini berjumlah 43 orang (hanya 13 orang di rumah sakit, red). Jumlah ini terus mengalami penurunan dibandingkan jumlah kasus aktif beberapa pekan terakhir. Sepanjang 24 jam ini terakhir tercatat ada penambahan lima pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan 22 pasien yang sembuh. ”Pasien meninggal tak ada,” tambahnya.
Adapun perkembangan pasien sembuh Covid -19 di Kota Batam, jumlahnya saat ini sudah melebihi 24 ribu atau tepatnya 24.888 orang dengan persentase tingkat kesembuhan 96,592 persen. Angka kesembuhan kumulatif ini meningkat dari beberapa pekan terkahir.
Untuk jumlah kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan medis juga mengalami penurunan dengan persentase 0,167 persen. Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam mencatat, pasien yang masih mendapatkan perawatan sebanyak 21 orang menjalani isolasi mandiri, 13 orang dirawat di rumah sakit, dan sembilan orang di Asrama Haji Batam.
”Untuk pasien Covid-19, baik di Asrama Haji dan rumah sakit juga terus mengalami penurunan yang signifikan,” sebut Didi.(*/jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam mulai menerapkan aturan wajib vaksin kepada masyarakat yang ingin berkunjung ke pusat perbelanjaan (mal, swalayan, hingga pasar).
Penerapan aturan itu dilakukan dengan menunjukkan kode yang ada di aplikasi PeduliLindungi dari ponsel masing-masing pengunjung.
Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2021, sebagai upaya optimalisasi penanganan dan penghentian penyebaran Covid-19 di Kota Batam.
Pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha pusat perbelanjaan yang tak menerapkan aturan tersebut.
Mulai sanksi teguran hingga penutupan tempat usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengaku telah meninjau penerapan aturan baru tersebut di sejumlah pusat perbelanjaan.
Rata-rata, hampir seluruh pusat perbelanjaan menerapkan aturan tersebut.
Sebagian lagi masih melakukan dengan cara manual karena belum memiliki mesin pembaca barcode atau kode batang PeduliLindungi.
”Kami bersama tim turun langsung meninjau 12 mal yang ada di Kota Batam untuk mengecek pemberlakuan penerapan aplikasi PeduliLindungi ini pada Sabtu (25/9/2021).
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, mencoba memindai aplikasi PeduliLindungi di Mega Mall, Batam Center. Foto: Pemko Batam
Ternyata, masih ada pusat perbelanjaan yang belum punya mesin pembaca barcode,” terang Gustian, Minggu (26/9/2021).
Dari pantauan sidak itu, lanjut Gustian, hampir keseluruhan pengunjung telah divaksin.
Sebab, pengunjung yang belum divaksin, dilarang untuk masuk mal.
”Rata-rata pengunjung sudah vaksin semua. Untuk mesin pembaca QR Code itu akan datang dari Kementerian kesehatan,” terang Gustian.
Selama seminggu ke depan, pihaknya akan menerjunkan petugas yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan.
Tugas mereka juga untuk memantau apakah ada kendala yang dihadapi pelaku usaha selama aturan itu berlaku.
”Jadi, memang ada tim selama seminggu kami tempatkan di pusat perbelanjaan untuk mengawasi jalannya aturan ini,” imbuh Gustian.
Menurut Gustian, aturan vaksin tak hanya berlaku untuk pusat perbelanjaan besar (mal), namun juga swalayan dan retail modern.
Untuk anak yang belum wajib vaksin atau berumur di bawah 12 tahun, masuk ke pusat perbelanjaan wajib dengan orangtuanya.
Namun bagi yang berumur 12 tahun ke atas, maka harus menunjukan bukti telah divaksin melalui aplikasi PeduliLindungi.
”Masuk semua pusat perbelanjaan, supermarket retail modern seperti Alfamart dan Indomaret, serta pasar tradisional juga, wajib vaksin,” tegas Gustian.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar, dapat menunjukan kartu vaksin secara manual.
Pihaknya juga tak ingin mempersulit masyarakat yang ingin berbelanja kebutuhan.
”Bagi yang tidak punya ponsel pintar, boleh masuk ke mal, tapi harus menunjukan kartu bukti telah divaksin. Karena kita tidak bisa pula memaksa orang harus memiliki handphone (ponsel) Android misalnya,” terangnya.
Di lain sisi, Gustian juga mengungkapkan penerapan aturan tersebut di pasar tradisional. Apalagi, di pasar pagi Tos 3000 Jodoh yang sudah ada aktivitas jual-beli dari dini hari.
”Untuk pasar memang agak susah, namun pastinya ada jalan agar aturan ini bisa diterapkan,” tegas Gustian.
Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar tak ragu divaksin. Sebab, vaksin Covid-19 bertujuan untuk memperkuat imun seseorang di masa pandemi Covid-19.
Jika hal itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka ekonomi akan jalan dan bangkit kembali.
”Kalau tidak dilakukan, maka sebagian masyarakat tidak mau peduli. Ada sanksi teguran hingga penutupan bagi pelaku usaha yang tak menerapkan aturan ini,” pungkas Gustian.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, pusat perbelanjaan (mal) di Kota Batam siap menerapkan QR Code PeduliLindungi, salah satunya Mega Mall, Batam Center.
Ardi menyampaikan, kegiatan pusat perbelanjaan diizinkan beroperasi 50 persen mulai dari pukul 10.00-21.00 dengan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Batam Nomor 53 Tahun 2021.
”Kami ingin memastikan mal sudah mempersiapkannya (QR Code PeduliLindungi),” katanya.
Terdapat empat warna yang menunjukkan status dalam aplikasi PeduliLindungi saat melakukan scan QR code di pintu masuk.
Warna hijau menunjukkan bahwa orang tersebut telah mendapatkan dua dosis vaksin.
Warna kuning mendapatkan satu dosis vaksin. Warna merah belum mendapatkan vaksin, tetapi masih dapat masuk dengan menunjukkan bukti surat keterangan dari pihak rumah sakit.
Dan warna hitam berarti masih dalam status terkonfirmasi positif Covid-19.(jpg)
batampos.co.id – Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Hal ini merespon rencana aksi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (27/9).
Mobil barakuda, belambir hingga berbagai alutsista aparat keamanan berjaga ketat di depan gedung lembaga antirasuah. Bahkan, sekitar Jalan Kuningan Persada tepat di depan Gedung Merah Putih KPK juga sudah ditutup oleh pihak aparat.
Koordinator Media BEM SI 2021 Muhammad Rais sebelumnya telah menyampaikan, aksi ini digelar karean Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengindahkan penyampaian surat yang disampaikan BEM SI. Mereka meminta agar Jokowi membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK.
“Menindaklanjuti dari ultimatum Jokowi yang telah melewati 3×24 jam dari ultimatum dikirimkan, terlihat tidak ada jawaban dari Presiden Jokowi untuk menunjukkan keberpihakannya kepada 57 pegawai KPK yang berintegritas, KPK tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, kini berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi,” kata Rais dalam keterangannya, Senin (27/9).
“Bagiamana tidak? pegawai-pegawai jujur telah disingkarkan dengan adanya TWK dengan dalih wawasan kebangsaan hingga timbul fitnah dugaan taliban tanpa alasan,” sambungnya.
Dia memandang, KPK yang seharusnya memberantas korupsi di negeri ini justru di gembosi saat gencar-gencarnya memberantas kasus besar korupsi. Menurutnya, kini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bukan reformasi seperti yang diharapkan.
“Maka dari itu, Aliansi BEM Seluruh Indonesia dengan Gerakan Selamatkan KPK mengajak seluruh Mahasiswa di Indonesia dari sabang sampai merauke dan seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti Aksi Nasional,” tegas Rais menandaskan.(jpg)
