batampos.co.id – Terkait Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang makin ganas, direspon diplomatis dunia usaha di Batam.
Pengusaha menilai, PPKM skala mikro ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi memang harus dilakukan, tapi di sisi lain akan berdampak pada pemulihan ekonomi Kepri.
Seperti diketahui, instruksitersebut meminta pemda yang wilayahnya masuk zona merah agar memperpanjang PPKM ini mulai 22 Juni hingga 5 Juli. Beberapa hal yang diatur antara lain, jam tutup restoran, warung makan, kafe, PKL, dan lapak jajanan, baik yang sendiri maupun di pasar, pusat perbelanjaan atau mal. Hanya diizinkan makan di tempat atau dine-in maksimal 25 persen dari kapasitas.
Kemudian, untuk layanan take away atau bawa pulang lewat pesanan, menyesuaikan jam operasional yang dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
”Ya, pembatasan jam buka tutup mal dan usaha restoran, rumah makan, dan usaha lainnya jelas akan berdampak kepada penurunan penjualan para pelaku usaha ini. Akibatnya, nanti bisa tertundanya Kepri keluar dari jurang resesi ekonomi yang terjadi periode lalu,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Selasa (22/6).
Namun, kebijakan tersebut sepertinya memang tidak dapat dihindari akibat tingginya kenaikan penularan Covid-19 di Kepri. Rafki bisa memahami kalau kebijakan yang diambil pemerintah itu untuk kebaikan bersama.
”Kita mengimbau agar pelaku usaha bisa mematuhinya. Covid-19 ini harus dilawan bersama-sama dengan kekompakan kita semua,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam, Muhammad Mansur, mengatakan, ia mendukung PPKM hingga 5 Juli, karena dapat membantu mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas lagi. ”Kalau itu dilakukan ya memang harus, tinggal bagaimana daerah bisa siap dengan ini,” katanya. (*/jpg)
batampos.co.id – Lima pekerja migran Indonesia atau TKI dijatuhi denda hingga Rp 150 juta karena makan bersama di sebuah restoran di Kota Kaohsiung, Taiwan. Kejadian yang terjadi pada 16 Juni lalu itu membuat 5 orang Indonesia yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki itu terpaksa menghadapi hukuman.
Dilansir dari Taiwan News, Rabu (23/6), mereka berkumpul untuk makan malam di sebuah restoran Indonesia di Jalan Nanhua di Distrik Sanmin Kaohsiung. Namun, unit Badan Imigrasi Nasional melakukan pemeriksaan di restoran tersebut. Petugas heran dan melihat bahwa lampu restoran masih menyala.
Ketika mereka melihat ke dalam dan menemukan 5 WNI duduk di meja yang sama saat mereka makan bersama. Seorang penerjemah memberi tahu mereka bahwa mereka masing-masing akan didenda sekitar Rp 30 jutaan.
“Harga sebuah persahabatan yang mahal sekali,” keluh salah satunya seperti laporan CNA.
Laporan tersebut merincu, 4 WNI dipekerjakan secara legal di pabrik pembuatan masker di Taiwan, sedangkan 1 lainnya adalah manajer toko.
Otoritas setempat mengatakan bahwa karena itu adalah pertemuan lima orang yang makan di dalam restoran, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap pembatasan Level 3. Petugas mengajukan laporan atas kejadian tersebut dan memberi tahu departemen kesehatan untuk menilai tingkat denda yang akan diberikan.
Salah satu pekerja mengatakan bahwa dia pikir akan aman untuk makan di restoran yang dia kenal. Para pekerja mengatakan bahwa mereka berkumpul karena mereka sudah lama tidak bertemu dan tidak menyadari bahwa mereka melanggar aturan.(jpg)
batampos.co.id – Jalan Marina City dan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tanjungriau, Sekupang dalam kondisi rusak parah. Ada ratusan titik lubang di sepanjang jalan mulai dari kawasan Marina hingga simpang Tempat Permakaman Umum (TPU) Seitemiang.
Kerusakan ini disebabkan padatnya aktivitas kendaraan proyek yang mengangkut material tanah untuk proyek pematangan lahan di sekitar wilayah Marina dan Seitemiang.
Lurah Tanjungriau, Agus Sofyan, juga menyoroti ini dan berharap instansi pemerintah berwenang terkait segera menindak aktivitas kendaraan proyek yang berdampak dengan kerusakan akses jalan utama.
“Saya pernah menghitung, ada lebih dari 100 titik jalan berlubang. Kerusakan umumnya dimulai dari pinggiran aspal jalan yang tidak kuat menahan beban dari truk-truk tanah yang setiap saat melintasi lokasi jalan ini. Sudah semakin parah kondisinya saat ini,” ujar Agus, kemarin.
Pihak kelurahan, sebut Agus, sudah berupaya untuk menegur pihak proyek namun mereka bergeming. Proyek-proyek yang berdampak dengan kerusakan jalan ini umumnya proyek pematangan lahan di Marina City dan sekitarnya. Ada proyek pembangunan resort, vila dan lain sebagainya.
“Banyak proyek pematangan lahan di Marina ini dan umumnya berdampak dengan kerusakan jalan yang sudah siap diaspal oleh Pemprov pun mulai rusak lagi,” kata Agus.
Warga pengguna jalan juga mengeluhkan hal yang sama. Warga berharap ada tindakan tegas dari instansi pemerintah terkait sehingga proyek-proyek pematangan Lahan yang ada tidak berdampak dengan lingkungan sekitar.
“Sangat meresahkan aktivitas truk-truk tanah itu. Mereka kebut-kebutan juga karena kejar target. Jalan jadi rusak, kotor dan berdebu kalau siang hari. Sudah ada ratusan lubang di sepanjang jalan utama ini,” kata Sandi, warga Batuaji yang ditemui di Jalan Marina City, kemarin.
Pantauan Harian Batam Pos di lapangan, ruas Jalan Marina City hingga Jalan Ahmad Dahlan memang padat dengan aktivitas kendaraan proyek pematangan lahan. Bahkan, ruas jalan Marina City yang baru saja selesai diaspal oleh Pemerintah Provinsi Kepri, mulai rusak kembali. (*/jpg)
batampos.co.id – Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar saat ini pihaknya mendapatkan laporan sampai saat ini sudah 105 orang-orang di lingkungan parlemen terpapar Covid-19. 17 orang diantaranya adalah anggota DPR.
“Untuk keseluruhan berjumlah 105 orang. Untuk anggota DPR ada 17 orang. Selebihnya tersebar di tenaga ahli, cleaning servis, pamdal, dan ASN. Jadi di luar yang 17 Anggota DPR itu,” ujar Indra di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/6).
Indra mengimbah kepada pihak-pihak yang pernah melakukan kontak dengan orang positif Covid-19. Maka bisa untuk melakukan pengetesan. Pihaknya juga terus melakukan penelusuran kontak kepada para pegawai-pegawai DPR.
“Kami tetap melakukan tracing terus, dan update data kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk sebagai bahan evaluasi,” katanya.
Indra mengatakan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi mengenai penanganan-penanganan di gedung parlemen ini. Misalnya Komisi I dan Komisi VIII DPR yang melakukan lockdown akan terus dievaluasi.
“Update data kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Indra juga mengungkapkan dari laporan yang ia terima, sebanyak 11 anggota dewan terkonfirmasi positif Covid-19 dan bertambah menjadi 17.
Indra menambahkan, sampai saat ini pihaknya telah melakukan penelusuran kontak terhadap para staf dan anggota DPR yang tertular Covid-19 tersebut.
Indra menuturkan saat ini DPR sudah memperketat akses masuk ke parlemen. Kemudian sebagian ASN atau berkisar 75 persen juga telah bekerja dari rumah atau work from home.
“Sekarang pintu gerbang masuk DPR semua akan diperketat dan memang akan tidak nyaman tapi akan kami lakukan pengetatan itu untuk keselamatan kita,” ungkapnya.(jpg)
batampos.co.id – Menko Ekonomi Airlangga Hartarto telah menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup Ceko Y.M. Mr. Richard Brabec yang disertai Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia, Y.M. Mr. Jaroslav Doleček, Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Ceko H.E. Ms. Martina Tauberová, dan Presiden Konfederasi Industri Republik Ceko Mr. Jaroslav Hanák.
Pertemuan ini membahas tentang meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, lingkungan hidup, energi, serta kesehatan, terlebih di tengah masa pandemi Covid-19 dan kondisi perekonomian global yang masih penuh dengan tantangan, Senin (21/6) di Jakarta.
Di bidang perdagangan, keduanya sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang saat ini tengah dirundingkan kedua pihak. Dalam kaitan ini keduanya berharap penyelesaian perundingan dapat tercapai pada saat Ceko menjabat sebagai Presidensi Uni Eropa dan Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20 di 2022. Hal ini diharapkan akan memberikan dorongan/boost dan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha nasional masing-masing dan dalam upaya menuju global economic recovery.
“Hubungan ekonomi bilateral kedua negara telah menunjukkan tren yang stabil meskipun pandemi dan dampak ekonomi global telah memaksa setiap negara untuk memperkuat upayanya untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan mitra ekonomi mereka,” ujar Menko Airlangga.
Dijelaskan oleh Menteri Brabec bahwa Presidensi UE dibawah Ceko nantinya juga akan mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam pengembangan Minyak Sawit berkelanjutan dan menegaskan bahwa UE sama sekali tidak menerapkan importation ban produk minyak sawit dari Indonesia. Untuk itu Ceko akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi bersama Komisi dan Parlemen Eropa guna mendukung langkah Indonesia tersebut.
“Saya mengajak para pelaku bisnis Ceko untuk menjadi mitra pembangunan infrastruktur dan digitalisasi serta giat berinvestasi di Indonesia, sejalan dan seiring dengan langkah transformasi ekonomi dan reformasi struktural yang tengah dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini melalui UU Cipta Kerja. Upaya-upaya perbaikan regulasi akan terus dilakukan Pemerintah Indonesia guna menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dibarengi dengan reformasi di bidang lingkungan hidup dan ketenagakerjaan yang berlandaskan pada ketentuan dan standar internasional,” ujar Menko Airlangga.
Kedua negara juga akan lebih mengintensifkan kerjasama di bidang lingkungan hidup antara lain di bidang penanganan sampah perkotaan dan pengelolaan sampah plastik dimana Ceko banyak memiliki keunggulan, pengalaman dan expertise. Selain itu telah diidentifikasi sejumlah kerja sama potensial kedua negara di bidang renewable energy guna penurunan emisi gas buang seperti hydropower, geothermal, tenaga surya, dan kerjasama pengembangan teknologi baterai untuk mobil listrik.
Sebagai sesama negara produsen batu bara, Ceko siap mendukung pemanfaatan batu bara yang bersih dan ramah lingkungan (clean coal technology). Kedua negara juga telah menyepakati pertukaran experts di bidang Sumber Daya Mineral melalui pembentukan Working Group dalam mekanisme kerjasama bilateral.
Terkait perubahan iklim, Indonesia terus berupaya untuk memenuhi National Determined Contributions (NDC) sesuai target Perjanjian Paris dan target yang terangkum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dijelaskan komitmen kuat Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi gas buang sebesar 29% (secara mandiri) dan 41% dengan dukungan dan kolaborasi internasional.
Dalam kesempatan ini, pihak Ceko memberikan apresiasi atas upaya Indonesia dalam menurunkan laju deforestasi di Indonesia dan untuk itu ditegaskan kembali kesiapan Ceko untuk mendukung dan bekerjasama lebih erat di bidang kehutanan.
Sehubungan dengan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Ceko juga siap membantu dan bekerjasama dalam pengadaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan yang akhir-akhir ini sangat dibutuhkan oleh banyak negara di dunia.
Kunjungan yang dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 menunjukkan komitmen kuat Ceko untuk senantiasa meningkatkan kerjasama bilateral dengan Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan lingkungan hidup. Selama kunjungan delegasi ke Indonesia, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Turut hadir mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam pertemuan ini, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko, Y.M. Kenssy Dwi Ekaningsih, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian Fajar Wirawan Harijo. (*)
batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyebutkan tidak tertutup kemungkinan sertifikat vaksinasi harus disediakan warga Tanjungpinang untuk mengurus keperluan pelayanan publik.
Vaksinasi itu program nasional, tentunya setiap daerah juga ikut mensukseskan program tersebut karena tujuannya bagus agar setiap warga kebal terhadap Covid-19.
”Untuk akan datang, tidak menutup kemungkinan serifikat vaksin digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapat pelayanan publik di Tanjungpinang,” kata Rahma, Selasa (22/6) .
Di daerah lain, kata Rahma sudah ada yang menerapkan kebijakan tersebut dengan berbagai alasan, sedangkan Kota Tanjungpinang saat ini belum. ”Sekarang belum, tapi nanti bisa saja kebijakan itu diterapkan,” ujarnya.
Dijelaskannya, hal itu sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjaga dan melindungi masyarakat, dengan adanya sertifikat tentunya memiliki berbagai manfaat salah satunya untuk kunjungan ke suatu daerah lain yang mewajibkan untuk membawa sertifikat vaksin. ”Dengan adanya sertifikat bukankah itu memudahkan untuk berbagai keperluan,” sebut Rahma.
Disampikan Rahma, saat ini tidak ada yang tahu kapan pandemi itu akan berakhir, zona di Tanjungpinang sering berubah terkadang hijau, merah, kuning. Sehingga untuk antisipasi penularan vaksinasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu dibutuhkan.
”Tujuan kita semua divaksin agar Tanjungpinang ini aman, walaupun terpapar tapi tidak separah orang yang belum divaksin,” tambahnya
Menurut Rahma tidak ada yang salah dengan peraturan itu karena tujuannya untuk melindungi diri kecuali bagi orang dengan kondisi tertentu yang memang tidak bisa menerima vaksin dengan alasan kesehatan.
”Manfaatkan situasi sekarang ini vaksinasi gratis dari pemerintah, bila masa seseorang harus vaksinasi secara mandiri mungkin saja akan keberatan dengan harganya,” terangnya.
Seperti yang sudah berlaku saat ini penggunaan rapid tes antigen untuk kunjungan ke daerah lain, bagi masyarakat yang ingin datang ke daerah tersebut harus melengkapi persyaratan itu.
”Apa bedanya dengan sertifikat vaksin, saya rasa kebijakan itu jika diterapkan tidak akan berlebihan karena tujuannya untuk mensukseskan vaksinasi,” tukasnya. (*/jpg)
batampos.co.id – Kasus penularan Covid-19 terus mengalami peningkatan, hingga mencapai rekor kenaikan kasus harian tertinggi selama pandemi pada pada 21 Juni sebanyak 14.536. Selain itu, selama lima minggu terakhir, kasus baru selalu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kesembuhan, dengan puncak selisih 17.391 kasus pekan ini.
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, kondisi tingginya kasus positif dibandingkan angka kesembuhan mingguan perlu mendapatkan perhatian.
“Angka kesembuhan yang lebih rendah dibandingkan kasus positif perlu menjadi target utama perbaikan penanganan Covid-19,” kata Wiku dalam keterangannya, Rabu (23/6).
Berdasarkan data per 20 Juni 2021, terdapat enam provinsi yang memiliki gap paling besar antara kasus positif dengan angka kesembuhan. Keenam provinsi ini berasal dari Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta (selisih 13.032 kasus); Jawa Tengah (selisih 7.171 kasus); Jawa Barat (selisih 6.670 kasus); Jawa Timur (selisih 2.239 kasus); DI Yogyakarta (selisih 2.131 kasus); dan Banten (selisih 878 kasus).
Selain tingginya gap antara kasus positif dengan angka kesembuhan, Satgas juga menyoroti enam provinsi yang memiliki kasus aktif tertinggi yaitu: Jawa Barat (29.784 kasus aktif); DKI Jakarta (11.411 kasus aktif); Jawa Tengah (10.050 kasus aktif); Papua (8.799 kasus aktif); Riau (6.291 kasus aktif); dan Kepulauan Riau (3.431 kasus aktif).
Satgas meminta kepada seluruh provinsi tersebut untuk segera memperbaiki kondisi Covid-19 di wilayahnya melalui evaluasi kebijakan yang diterapkan terkait kegiatan masyarakat. Sehingga bisa menyesuaikan aturan terkait kapasitas kantor, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat makan, tempat wisata, serta fasilitas umum lainnya yang berpotensi menjadi titik penularan Covid-19.
Selanjutnya, Satgas juga meminta daerah untuk meningkatkan kualitas penanganan pasien covid-19 di fasilitas rujukan. Melihat tingginya kasus positif pada saat ini, berdasarkan rekomendasi dari 5 organisasi profesi kedokteran antara lain Perdatin, PDPI, PAPDI, IDAI, dan PERKI bahwa strategi yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan early over treatment, dimana pasien rumah sakit yang sudah mengalami perbaikan gejala dapat segera dirujuk untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah, agar kapasitas rumah sakit menjadi lebih besar dan mampu menampung pasien dengan gejala sedang-berat lainnya.
“Selain itu, dapat juga dilakukan konversi tempat tidur rumah sakit, atau menyediakan fasilitas isolasi terpusat di masing-masing wilayah agar beban dapat terbagi dan rumah sakit tidak kewalahan menangani pasien. Apabila seluruh provinsi-provinsi ini mampu menurunkan penambahan kasus positif dan meningkatkan kesembuhan, maka dapat mendongkrak angka kesembuhan di tingkat nasional pula,” pungkas Wiku.(jpg)
batampos.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya berpegang terhadap konstitusi yang membatasi jabatan presiden hanya dua periode. Hal itu dikatakan Hasto setelah munculnya relawan Jokpro yang ingin Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden di 2024 mendatang dengan melakukan amandemen UUD 1945.
”Sikap partai jelas. Masa jabatan presiden itu dua periode karena partai berpegang pada konstitusi,” ujar Hasto kepada wartawan, Rabu (23/6).
Hasto mengatakan, saat ini yang perlu diprioritaskan adalah membahas langkah-langkah haluan negara untuk jangka panjang dan menegah untuk bisa dirumuskan ketimbang penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
”Sehingga meski jabatan presiden dibatasi dua periode namun konsistensi terhadap arah pembangunan negara dapat diwujudkan,” kata Hasto.
Dengan demikian menurut Hasto, skala prioritas kepala negara berikutnya bisa melanjutkan pembangunan yang telah dikerjakan Presiden Jokowi. ”Presiden yang akan datang diharapkan dapat bertitik tolak dari capaian yang telah dilakukan Presiden Jokowi. Di sini kesinambungan bagi kemajuan bangsa akan tercipta,” terang Hasto.
Sebelumnya, Penasihat Jokpro M. Qodari mengatakan, muncul ide menjadikan Jokowi dan Prabowo Subianto berpasangan di Pilpres 2024. Sebab, dirinya bersama dengan relawan lain tidak ingin adanya polarisasi di masyarakat.
Dia mencontohkan, pada Pilpres 2014–2019 terjadi polarisasi di masyarakat. Bahkan di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu juga mengalami hal yang sama. Masyarakat saling menghujat demi membela yang didukungnya.
Qodari menyadari wacana itu mengundang polemik. Sebab dalam UUD 1945 kepala negara hanya boleh menjabat dua periode. Artinya supaya Jokowi bisa maju di Pilpres 2024 harus melakukan amandemen UUD 1945.
Namun bagi Qodari, masyarakat juga punya aspirasi bahwa masih banyak yang menginginkan Jokowi kembali menjadi kepala negara di periode ketiga.(jpg)
batampos.co.id – Atase militer dari 23 perwakilan negara di dunia akan berkunjung ke Batam hari ini, Rabu (23/6). Tujuannya, untuk mengenal lebih dekat Kota Batam dari berbagai hal.
Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata mengatakan, 23 perwakilan atase dari berbagai negara itu sudah berada di Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Kunjungan ini biasanya hampir setiap tahun, namun karena pandemi Covid-19, baru tahun 2021 dilanjutkan kembali.
”Posisi terakhir di Jakarta, nanti dari Jakarta barulah ke Batam. Belum bisa memastikan dari negara mana saja, namun yang jelas ada dari beberapa negara Eropa,” ujar Ardi kepada Harian Batam Pos, kemarin.
Menurut dia, kedatangan para atase dari berbagai negara itu untuk mengenal lebih dekat seperti apa Kota Batam, mulai dari pelayanan pemerintah hingga non pemerintah, penanganan Covid-19, hingga seni dan budaya. Dan hal itu pastinya sangat disambut baik Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
”Tentu ini suatu kehormatan buat Batam, mendapat kunjungan dari perwakilan berbagai negara,” terang Ardi.
Ardi memastikan kunjungan para atase itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mulai memakai masker, menjaga jarak, dan lainnya. ”Sebelum terbang kesini, juga dipastikan mereka negatif Covid-19, karena mereka juga menjalani swab antigen,” kata Ardi. (*/jpg)
batampos.co.id – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencatat 54 persen lebih usaha kecil dan mikro di wilayah tersebut sudah menggunakan transaksi elektronik.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Musni Hardi K Atmaja, mengatakan, perkembangan transaksi dan daya saing digital di Provinsi Kepri terus meningkat.
“Sejalan dengan penguatan ekosistem digital, daya saing digital Kepri meningkat dari peringkat 10 pada tahun 2020 menjadi peringkat 7 pada tahun 2021,” katanya, pada talkshow Forum Ekonomi Kepri (FEKRI) Vol. 2, Selasa (22/6/2021).
Ia menjelaskan transaksi uang elektronik di Provinsi Kepri didominasi oleh usaha mikro dengan persentase mencapai 54,5 persen.
Sementara usaha kecil 31,3 persen. Sedangkan untuk pencapaian target implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Kepri juga tumbuh pesat.
Hingga Juni 2021 realisasi sudah mencapai 60 persen. Dengan jumlah 65.637 merchant.(esa)
