batampos.co.id – Jajaran Polda Kepri menggelar razia premanisme dan senjata tajam di sejumlah daerah di Batam. Salah satu tempat yang menjadi perhatian polisi adalah ruli Simpang Dam, Kampung Aceh. Dari sana polisi mengamankan tiga orang karena memiliki sabu seberat 2,03 gram.
Sebanyak 71 orang personel yang terdiri dari Direktorat Narkoba, Direktorat Sabhara, Brimob, dan Bidang Propam diterjunkan. Satu per satu rumah yang dicurigai menjadi hunian pelaku narkoba diperiksa.
“Kegiatan ini dipimpin oleh AKBP Arthur Sitindaon. Semua yang mencurigakan kita periksa satu per satu” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Yani Sudarto, Sabtu (7/9/2019).
Yani mengatakan, razia ini digelar untuk memberangus penyakit masyarakat, seperti narkoba dan miras. Kenapa Simpang Dam, karena diduga di kawasan ini narkoba masih banyak beredar.
Selain mengamankan barang bukti sabu. Polisi juga menyita delapan buah bong, tiga buah CCTv, dua buah ketapel, tujuh buah mancis, plastik bening (diduga untuk bungkus sabu), satu senjata rakitan jenis softgun, dan 11 senjata tajam.
“Senjata tajam yang kami amankan itu ada badik, sangkur, parang hingga samurai,” tutur Yani.
Ia mengatakan bahwa razia ini akan terus dilaksanakan. Ia berharap masyarakat pro aktif dalam menjaga kamtibmas.
“Apabila ada informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan, kabari ke kami. Pasti akan ditindaklanjuti,” ucapnya.
Kampung Aceh sudah sering menjadi target razia polisi. Setiap razia hampir selalu ditemukan narkoba dan benda-benda tajam. Keributan dan perkelahian pun sering kali terjadi di permukiman ini. (ska)
batampos.co.id – Masuknya ratusan kontainer material plastik impor yang diungkap dan diperiksa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, dibenarkan Kepala Bea Cukai Batam Susila Brata.
“Memang benar ada. Pada pemeriksaan kemarin, mekanismenya BC Batam juga turut mendampingi bersama KLHK. Kalau material plastik impor itu bersih, langsung kami kembalikan ke pemiliknya. Tapi kalau untuk yang terbukti mengandung B3, harus direekspor. Pasti kami jalankan rekomendasi KLHK untuk direekspor,” ujarnya saat menghadiri sertijab Dandim Batam, Sabtu (7/9/2019).
BC Batam, lanjut Susila, akan melaksanakan amanah KLHK yang diminta untuk direeksopr dan mana yang harus dikembalikan ke pemiliknya.
“Untuk proses reekspor sendiri, tak hanya BC Batam sendiri, tapi reekspor itu juga akan disaksikan pihak KLHK. Siapa yang merekspor itu, ya tentunya importirnya atau pihak perusahaan yang memesan material plastik impor. Kami BC Batam hanya regulator saja,” terangnya.
BC sendiri, lanjutnya, tak bisa main melarang barang masuk ke pelabuhan. Sebab untuk impor material plastik dari luar ke Indonesia, se-perti ke Batam, ada aturan yang mengaturnya yakni di Permendag Nomor 31 yang memang izinnya limbah atau tentang impor limbah.
“Kalau memang benar itu izinnya, pastinya ya harus dirilis atau diperbolehkan masuk. Tapi kalau izinnya sudah tak benar, pastinya kami akan menolak itu,” tegasnya.
Personel Bea dan Cukai Kota Batam memperlihatkan limbah plastik yang ditemukan di dalam kontainer di Pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Diberitakan sebelumnya, pemeriksaan ratusan kontainer material plastik impor oleh KLHK juga dibenarkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Djati Wicaksono Hadi.
“Untuk saat ini, dilakukan pengumpulan bahan ketera-ngan atau penyelidikan,” ujarnya kepada Batam Pos, Kamis (5/9) lalu.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam yang dilibatkan KLHK dalam pemeriksaan material limbah plastik itu sebelumnya menyebutkan ada sekitar 400 kontainer material plastik masuk ke Batam.
Namun, informasi yang dirangkum Batam Pos dari berbagai sumber, sebagian data impor material plastik sudah diverifikasi KLHK di Batam. Di antaranya importir AWR yang mendatangkan 260 kontainer. Setelah diperiksa, di-nyatakan bersih 188 kontainer, terkontaminasi sampah 66 kontainer, dan terkontaminasi limbah B3 enam kontainer.
Sedangkan, importir CN memasok 25 kontainer. Namun, semuanya dinyatakan bersih atau bebas dari kontaminasi sampah dan B3.
Importir TI memasok 47 kontainer. Hasil pemeriksaan KLHK dan DLH Batam yang ditemani BC Batam, dinyatakan bersih 22 kontainer, terkontaminasi sampah 23 kontainer, dan terkontaminasi limbah B3 dua kontainer.
Sementara itu, importir HT dari 27 kontainer yang dinyatakan bersih 19 kontainer, terkontaminasi sampah delapan kontainer, dan tidak ada yang terkontaminasi limbah B3.
Djati Wicaksono Hadi mene-gaskan barang yang masuk ke Batam dan terkontaminasi sampah maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) akan dikembalikan ke negara asal atau direekspor.
“Kalau memasukkan barang yang tidak sesuai dokumen, maka harus dikembalikan kepada negara pengirim,” tegasnya. (gas/iza)
batampos.co.id – Anggota Tomodachi yang terdiri dari 253 orang mempunyai peran masing-masing dalam memperagakan cosplay.
Salah satunya Lhya. Di acara Japanese Festival di Grand Batam Mall, Lhya akan memerankan tokoh anime Filo.
“Karakter Filo ada di Anime Tate no Yuusha Nariagari sebuah seri anime tahun 2019 yang diangkat dari novel ringan karya Aneko Yusagi,” ujarnya saat ditanyai batampos.co.id, Sabtu (7/9/2019)..
Filolial kata dia, merupakan sebutan seekor burung yang membawa kereta di kota. Dalam animenya, Filo mampu berubah wujud menjadi seorang anak kecil yang imut dan suara yang menggemaskan.
Wakil Ketua Tomodachi itu mengatakan, suara Filo seperti angel (malaikat). Ditambah lagi Filo merupakan hewan surgawi, anggota tim Naofumu.
Wakil Ketua Tomodachi Batam, Lhya, menggunakan costum anime Filo. Filo merupakan tokoh anime Tate no Yuusha Nariagari. Foto: Dok Pribadi untuk batampos.co.id
“Filo dapat bertranformasi menjadi hewan maupun manusia. Ketika bertarung ia menggunakan wujud hewan dan menyerang dengan kakinya yang besar dan kuat,” jelasnya.
Filo lanjutnya memiliki kepribadian yang ceria dan sangat suka makan. Lhya mengatakan, selain memiliki costume cosplay Filo, dirinya juga memiliki lima puluh cosplay lainnya.
Namun ada beberapa cosplay miliknya yang sudah dijual kepada sesama penghobi.
“Saya jual untuk beli kostum yang baru, yang ada saat ini kurang lebih 20 kostum, termasuk boneka sampai baju kaosnya,” kata dia.
Untuk kostum Filo sendiri, Lhya membeli secara online dengan Rp 900 ribu.
“Saya beli dari luar negeri karena desainnya sudah printing dan bahannya juga jauh lebih bagus,” paparnya.
Saat ini Tate no Yusha No Nariagari kata dia, sudah memasuki epidode ke 25 dan tayang perdana pada 9 Januari 2019 lalu.(nto)
batampos.co.id – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri berhasil mengungkap sindikat prostitusi online di Karimun, Jumat (6/9/2019) lalu. Polisi menangkap dua orang yang diduga penyedia jasa prostitusi online dan penyedia tempat, serta mengamankan 26 wanita.
Pengelola dan 26 wanita yang terlibat dalam jaringan prostitusi online ini diamankan di kawasan Villa Kaveling No. 58 di Tanjungbalai Karimun. Mereka telah dibawa ke Mapolda Kepri di Nongsa, Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Umumnya, mereka masih muda, bahkan diperkirakan banyak yang masih di bawah umur atau belum dewasa. Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Kepri AKBP Ari Darmanto merinci bahwa 16 orang berasal dari Jawa Barat, sisanya dari wilayah lainnya di Pulau Jawa.
”Kami masih telusuri dan bongkar jaringan ini. Anggota udah berangkat ke Bandung, ke Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” kata Ari Darmanto, tadi malam (7/9).
Ia pun membenarkan bahwa dari 26 wanita yang diaman-kan, ada beberapa orang yang masih di bawah umur. ”Tak semuanya dewasa, ini masih kami selidiki dan kembangkan kasus ini,” sebutnya.
Menurutnya, jaringan ini merupakan sindikat prostitusi antarprovinsi. Namun, terkait sudah berapa lama jaringan ini beroperasi, Ari enggan membeberkannya. ”Nantilah, anggota masih di lapangan,” elak dia.
Jajaran Polda Kepri masih melakukan pengejaran terhadap beberapa orang pelaku lainnya, yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online ini. Polisi sudah mengendus keberadaan orang-orang tersebut, salah satunya F yang terdeteksi berada di Pulau Jawa.
F diduga memiliki peranan yang cukup sentral dalam jaringan ini. Ia diduga orang yang merekrut wanita-wanita muda dari berbagai wilayah di Jawa masuk dalam bisnis haram ini. F dinilai polisi cukup licin dan lihai. Itu sebabnya, bisnisnya bisa langgeng sampai sekarang.
Polisi memasang garis polisi di Villa Kaveling Nomor 58, Karimun yang dijadikan sebagai tempat menampung PSK yang dijajakan secara daring.
Pemilik dan Penyedia Tempat ialah Kakak Beradik
Sementara itu, dua orang pria yang ditangkap di Villa Kavling ternyata kakak beradik. Mereka diduga sebagai pengelola sekaligus pemilik tempat prostitusi tersebut.
Seorang saksi mata yang enggan namanya dikorankan mengabarkan kepada Batam Pos, bahwa ada penggerebekan oleh polisi di Villa Kavling Nomor 58. Tidak hanya para pekerja seks komersial yang dibawa polisi, pemilik dan pengelola yang merupakan kakak beradik di juga ikut diamankan.
”Keduanya berinisial Ai selaku abang, dan Au selaku adik,” ungkapnya, Sabtu (7/9).
Sumber koran ini juga menyebutkan bahwa beberapa tahun lalu Ai selaku pemilik Villa Kavling Nomor 58 pernah bekerja sebagai ”papi” yang bertanggung jawab terhadap pekerja di villa tersebut. Tidak lama kemudian, villa tersebut berganti pemilik, dan Ai tidak lagi berada di sana. Hampir setahun, Ai kembali muncul dan menjadi pemilik Villa Kaveling nomor 58. Namun, warga tidak mengetahui kalau villa itu jadi tempat menampung wanita seksi yang dijajakan lewat online.
”Hanya saja tidak menutup kemungkinan ada yang minta tolong dicarikan pekerja seks di sana, dan aplikasi yang digunakan mungkin WA. Kalau aplikasi khusus saya tidak tahu,” jelas sumber tersebut.
Informasi yang dihimpun, awal penggerebekan yang dilakukan Dit Krimum Polda Kepri berdasarkan informasi atau laporan dari salah satu lembaga di Kepri yang mendapat laporan dari salah satu keluarga yang bekerja sebagai pekerja seks di Villa Kaveling Nomor 58. Setelah itu, ditindaklanjuti pihak kepolisian dengan mengamankan para wanita, pemilik serta pengelola bisnis syahwat daring itu. (ska/san)
Anak – anak memamerkan hasil karya mereka. foto: batampos.co.id / yanto
batampos.co.id – Tangan-tangan cilik terampil mendekorasi sebuah kue bolu berbentuk lingkaran. Mereka boleh menghiasi kue mereka masing-masing dengan kreasi sesuka hati.
Ini bukan kompetisi, sekadar arena ajang kreasi anak untuk menumbuh kembangkan kemampuan motorik anak dan tentu saja kreasitivitas dan kemampuan bersosialisasi anak.
Adalah Young Chef Academy Batam yang menginisiasi acara ini, YCA Cake Decoration and Treasure Hunt, Sabtu (7/9/2019) di lotte grosir, Batam Center.
Acara ini dimulai pukul 15.00 hingga 17.00.
Anak-anak sangat antusias mengikuti acara ini. Sebelum mendekor kue, mereka mencari “harta karun” berupa barang-barang yang telah ditetapkan panitia di rak lotte mart.
Menemukan “karta karun.” foto: batampos.co.id / yanto
Mereka pun berlarian, semangat. Kemudian menuju kasir untuk memindai barcode.
Panitia sedianya menargetkan 25 peserta, eh, yang mendaftar 55 peserta.
Sisilia, teacher, sekaligus panitia acara menyampaikan di Young Chef Academy mereka mengajari anak untuk praktik membuat aneka kudapan. Tujuannya kemampuan motorik anak bisa terasah.
Manajer lotte mart Zulfarian merasa puas dengan acara ini. (nto)
batampos.co.id – Puncak perayaan HUT RI ke 74 diadakan dengan cara yang berbeda oleh warga Marbella Residance.
Selain mengelar berbagai kegiatan dan perlombaan, warga perumahan tersebut menggunakan pakaian khas masyarakat Papua.
Ketua RW 19, Kelurahan Belian, AKBP Rudi Syariadi Idris, mengatakan, para warga juga menampilkan tari-tarian khas Papua.
Tidak hanya anak-anak, para orangtua turut larut dalam acara puncak HUT RI ke 74 bernuansa Papua tersebut.
“Kami ingin memperlihatkan kepada saudara-saudara kita di Papua, khususnya yang berada di Kota Batam bahwa kami sangat mencintai Papua,” katanya, Sabtu (7/9/2019) malam.
AKBP Rudi Syariadi Idris (tengah) bersama warga Perumahan Marbella Residance menggunakan pakaian adat Papua pada malam puncak peringatan HUT RI ke 74. Foto: AKBP Rudi untuk batampos.co.id
Kasubdit Ditbinmas Polda Kepri itu, mengatakan, warga perumahan Marbella Residance sangat antusias mengikuti acara tersebut.
“Di sini kami ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu luas mulai dari Sabang sampai Marauke,” jelasnya.
Ia mengatakan, sebagai anggota Polri yang bertugas di Polda Kepri, dirinya ingin menyampaikan kepada agar masyarakat tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tersebar di media sosial.
“Di sini saya juga menyampaikan pesan Kamtibmas dan masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.(esa)
batampos.co.id – Pemerintah memutuskan untuk mengurangi kuota rumah yang mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi pada tahun 2020. Tahun depan, kuota rumah FLPP hanya 100 ribu unit saja.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan, persoalan rumah subsidi menjadi rumit.
“Sudah banyak masyarakat yang menaruh angan-angan untuk memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya, Kamis (5/9/2019) usai acara Rapat Koordinasi BTN dengan DPD REI Regional Sumatera.
Kata dia, pada 2018, kuota rumah FLPP mencapai 256 ribu. Tahun ini mencapai 160 ribu dan tahun depan hanya 100 ribu unit saja.
Totok menyarankan jika dana pemerintah terbatas, lebih baik mengurangi tenor KPR subsidi.
“Sekarang ada yang 20 tahun, maka kurangi jadi 10 tahun supaya anggarannya terbagi,” jelasnya.
“Toh sudah 10 tahun, maka si pemilik rumah yang merupakan MBR, gajinya sudah naik berlipat. Sehingga kredit KPR-nya lebih ringan,” ujarnya.
Menurutnya, idealnya tahun ini butuh sekitar 280 ribu unit rumah FLPP. Dimana tiap tahun kebutuhan rumah naik 30 ribu unit.
“Dan juga harganya tiap tahun naik tujuh persen. Tolong pemerintah bisa mempertimbangkan hal ini,” paparnya.
Di tempat yang sama, Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria, mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Mereka juga sudah setuju dan akan diajukan lagi ke Kementerian Keuangan sebagai kuasa pemegang anggaran,” ucapnya.
Tahun ini, BTN sudah membiayai KPR non subsidi bagi 127 ribu unit rumah FLPP. Seluruh realisasi anggaran yang ditargetkan sudah terserap.
“Masing-masing nilai rumahnya itu Rp 140 juta,” katanya.
Sebenarnya masih banyak cara untuk menjadi skema pembiayaan rumah FLPP. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT)
KPR BP2PT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR.
Subsidi diberikan bersamaan dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.
Jangka waktu hingga 20 tahun dengan subsidi bantuan uang muka hingga Rp 32,4 juta.
“Dengan skema BP2PT, relatif tak ada batasan, makanya saya berharap supaya tahun depan itu lancar,” ucapnya.
“Khususnya di Sumatera karena potensinya bagus dan permintaan rumah subsidi itu bagus sekali,” paparnya lagi.(leo)
batampos.co.id – Rencana revisi Undang-Undang KPK mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) untuk pembahasan perubahan UU.
Seharusnya yang mendesak diubah adalah UU Tipikor. Penolakan revisi UU KPK disuarakan ratusan pegawai komisi antirasuah itu, Jumat (6/9/2019).
Mereka berkumpul di depan Gedung Merah Putih KPK. Kompak mengenakan pakaian hitam-hitam, mereka melakukan aksi “belasungkawa” sekaligus menyuarakan perlawanan terhadap rencana revisi UU KPK oleh DPR.
Mereka juga membentuk rantai manusia sebagai simbol melindungi KPK dari upaya pelemahan melalui revisi UU dan pemilihan capim bermasalah.
Pegawai bersama-sama mengangkat poster berisi suara-suara menolak pelemahan KPK.
“Presiden Abdurrahman Wahid merancang KPK, Presiden Megawati melahirkan KPK, dan Presiden SBY melindungi KPK. Jangan sampai berhenti di era Presiden Joko Widodo!” seru salah satu pegawai yang menjadi orator.
Dalam aksi tersebut, para pimpinan KPK dan penyidik juga turut ambil bagian. Salah satunya penyidik senior Novel Baswedan.
Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan, poin-poin perubahan dalam revisi UU tersebut tidak sesuai dengan Piagam Antikorupsi PBB.
Dalam piagam tersebut, dan juga telah tertuang dalam UU saat ini, adalah tidak adanya pengaruh kekuasaan mana pun. Harus independen.
Aksi kemarin, lanjut Saut, adalah untuk memperjuangkan kembali poin-poin yang sudah disepakati lembaga antikorupsi di dunia dalam Piagam PBB.
UU KPK sendiri sudah relevan. Justru yang perlu direvisi adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Yang perlu diubah supaya in line dengan Piagam PBB adalah UU Tipikor kita,” tegasnya, kemarin.
Saut menjelaskan bahwa masih ada poin-poin dalam Piagam PBB yang belum tertuang dalam UU Tipikor.
Termasuk di dalamnya adalah mempertegas prosedur asset recovery dan menyentuh penindakan terhadap korupsi di private sector.
Sekitar 1.000 karyawan KPK menggelar aksi menolak revisi UU KPK di depan Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Foto: Fedrik Tarigan/JAWA POS
Saut sendiri pernah menyetujui revisi UU KPK pada tahun 2015 yang salah satunya memberlakukan surat perintah pemberhentian penyidikan.
Namun, kali ini dia menilai perubahan UU memang sengaja dilakukan untuk menghilangkan independensi lembaga antirasuah itu sendiri.
“Revisi itu kita minta kalau memperkuat. Kalau memperlemah, kita tolak!” tegasnya.
Terkait surpres, Saut mengklaim bahwa pimpinan KPK sudah mengirim surat ke Presiden kemarin pagi.
KPK menghargai kerja DPR sebagai lawmaker, namun meminta juga Presiden mempertimbangkan dasar filosofis, sosiologis, dan juridis formal pembuatan atau revisi UU sebelum menyetujuinya.
“Kita kirim surat tadi ke Presiden, mudah-mudahan dengan kewenangannya bisa melaksanakan (masukan KPK),” lanjutnya.
Novel Baswedan sendiri tidak banyak berkomentar. Menurutnya, argumen yang disampaikan Saut sudah mewakili KPK secara keseluruhan.
“Intinya kita ingin KPK diperkuat bukan diperlemah. Ini kita lihat yang sekarang dilakukan adalah upaya pelemahan,” ujarnya singkat.
Aktivis dan pengamat dari Indonesian Corruption Watch (ICW) secara gamblang menyebutkan revisi UU sebagai upaya menghancurkan KPK.
Secara tertulis, mereka merinci masalah-masalah yang harus dikritisi dari draf revisi UU tersebut.
Aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membentangkan spanduk saat menggelar aksi di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo berani mencoret nama calon pimpinan KPK hasil seleksi tim pansel yang dianggap bermasalah. Foto: Haritsah Almudasir/JAWA POS
Mulai dari penggerogotan independensi KPK sampai susunan draf yang terkesan dibuat tergesa-gesa.
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana menyebutkan beberapa kemunduran yang bakal terjadi jika revisi ini dilanjutkan.
Antara lain, keberadaan dewan pengawas. Ini memperpanjang birokrasi di KPK sekaligus menjadi pintu baru bagi intervensi dari pihak-pihak lain.
Sebab, pemilihannya bakal serupa dengan pimpinan KPK, yang saat ini notabene juga banyak masalah.
“Mekanisme pembentukan Dewan Pengawas ini bermula dari usul Presiden dengan membentuk Panitia Seleksi, lalu kemudian meminta persetujuan dari DPR,” jelas Kurnia.
Dia juga mempertanyakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang berkali-kali diusulkan.
Sebelumnya, pada 2015, wacana ini sudah sempat muncul. Namun mendapat penolakan keras dan kemudian tidak dilaksanakan.
Bahkan, isu tersebut beberapa kali muncul pada 2003, 2006, dan 2010. Tidak pernah dilaksanakan juga.
“Harusnya DPR paham akan hal ini untuk tidak terus menerus memasukkan isu ini pada perubahan UU KPK,” lanjutnya.
Kalau jadi, SP3 akan jadi opsi pertama untuk menghambat penanganan kasus. Kemudian harus adanya izin penyadapan ke dewan pengawas, pembatasan setahun untuk penanganan sebuah perkara, tidak bisa mengangkat penyidik independen, sampai tidak bolehnya membuka kantor perwakilan KPK di wilayah-wilayah.
Ditambah lagi, masukan agar pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Bagi Kurnia, ini menutup kesempatan bagi calon pimpinan muda yang berintegritas dan punya kualifikasi menjadi pimpinan.
Tapi, yang paling krusial adalah, hambatan-hambatan itu jadi pintu keluar yang makin lebar bagi koruptor.
“Bayangkan, jika UU ini disahkan, para pelaku korupsi akan makin mudah lepas dari jerat hukum,” jelasnya
Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR), Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, Presiden Jokowi tidak perlu merespons usulan DPR terkait dengan Revisi UU KPK.
Itu penting untuk menunjukkan komitmen presiden terhadap upaya untuk memberantas korupsi.
”Makanya saya minta presiden jangan memberikan respons,” ungkap dia kepada Jawa Pos (grup Batam Pos).
Langkah tersebut bisa ditunjukkan dengan tidak memberikan surpres. Apabila Presiden merespons, lanjut Erwin, dia khawatir DPR merasa dapat dukungan dari Presiden.
”Saya minta Presiden jangan memberikan surat respons terhadap masukan yang diminta oleh DPR,” imbuhnya.
Desakan tersebut disampaikan oleh Erwin lantaran dia melihat langkah-langkah yang diambil oleh DPR berbahaya.
Sebab, agenda pelemahan KPK bukan kali pertama digulirkan oleh legislator di Senayan.
Erwin menyatakan, agenda melemahkan KPK bukan hal baru.
”Saya pikir DPR terancam dengan kehadiran KPK,” ujarnya. Sebabnya tidak lain karena banyak di antara mereka harus berurusan dengan KPK.
Karena itu, dia juga tidak menampik soal kemungkinan Revisi UU KPK dilakukan untuk menyelamatkan anggota DPR yang statusnya masih tersangka.
”Saya lihat kemungkinan itu ada,” imbuh dia.
Aliansi masyarakat dan berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan saat aksi solidaritas Selamatkan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019). Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos
Karena itu, DPR kembali menggulirkan agenda pelemahan KPK. Di samping keinginan merevisi UU KPK, Erwin menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang punya masalah dan tidak suka terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
”Pihak-pihak besar,” kata dia. Mereka, lanjutnya, mencoba melemahkan KPK melalui DPR.
Untuk itu, niat jahat tersebut tidak boleh diteruskan. Caranya, presiden tidak mengirim surpres kepada DPR.
Bukan hanya usulan DPR yang bermasalah, Erwin menyebutkan bahwa sejak awal usulan DPR tersebut sudah bermasalah. Sebab, niat mereka merevisi UU KPK cacat secara formal.
”Karena dalam prolegnas tahunan itu tidak masuk,” ucap dia.
Selain itu, langkah yang dilakukan DPR juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Desakan untuk tidak menerbitkan surpres demi batalnya revisi UU KPK mendapat tanggapan dari Istana.
Tenaga ahli utama bidang hukum dan HAM Kantor Staf Kepresidenan Ifdhal Kasim mengatakan, prosesnya belum sejauh itu.
Sebab, untuk menerbitkan surpres, Presiden harus memberikan persetujuan atas dilakukannya revisi UU KPK.
Padahal, lanjut dia, Istana belum mendapatkan draf revisi UU KPK yang diajukan oleh DPR.
“Belum bisa direspons karena pemerintah belum mendapat bahannya,” ujar mantan Ketua Komnas HAM itu, kemarin.(lum/deb/far/syn/jpg)
batampos.co.id – Pabrik mobil Esemka milik PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) akhirnya diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Sambi-Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2091).
Dengan resminya pabrik tersebut, otomatis Esemka akan langsung memasarkan produk pertamanya, yakni Bima 1.2 dan 1.3.
Keduanya datang sebagai mobil niaga ringan untuk perdesaan. Menariknya, ternyata harga off the road dari Bima cukup menggiurkan, yakni Rp 95 juta.
Dengan banderol harga tersebut, Jokowi optimistis Esemka akan segera dibanjiri pemesanan.
“Namanya produksi mudah tapi memasarkannya sulit kalau harga tidak sesuai keinginan konsumen,” kata Jokowi.
“Saya melihat harganya kompetitif, saya tanya itu Rp 95 juta off the road. Feeling saya laku keras,” ujarnya lagi.
Tidak hanya itu, Jokowi juga mengatakan secara kualitas, Esemka Bima cukup baik. Apalagi sebagai mobil yang diproduksi pertama.
“Ya, ini produksi pertama, tapi sudah bagus untuk produksi pertama, baik secara desain,” kata Jokowi.
Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi, Eddy Wirajaya, membenarkan soal harga tersebut.
Menurut Eddy, pihaknya sebagai pabrikan memang mematok harga Bima sebesar Rp 95 juta untuk off the road.
Sementara untuk harga on the road, Eddy menjelaskan itu nantinya akan menjadi ranahnya jaringan penjualan Esemka.
Karena semua produk Esemka akan dipasarkan melalui diler, sementara pabrik hanya sebagai menyuplai produk saja.
“Kami menjual off the road, diler nanti yang menentukan itu berapa, kita tidak bisa intervensi diler. Pak Presiden juga tadi sudah tanya, kita bilang Rp 95 off the road, untuk Bima jadi nanti akan ada skema-skema tertentu dari diler bagi konsumen,” ujar Eddy.
Presiden Joko Widodo meresmian pabrik Mobil Esemka di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9). Dalam setahun, pabrik ini diperkirakan mampu memproduksi 18 ribu unit mobil berbagai tipe. Foto: dokumentasi JAWA POS
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, juga cukup optimistis dengan hadirnya Esemka, apalagi bila harga masih di bawah Rp 200 juta.
“Peluang pasti ada, jadi untuk semua mobil yang harga jualnya di bawah Rp 200 juta di Indonesia itu peluangnya sangat baik,” ucap Airlangga.
Setelah diresmikan Presiden Jokowi kemarin, pabrik Esemkan akan memproduksi 18 ribu unit mobil per tahun, 1.500 per bulan atau 50 unit per hari.
Pabrik Esemka dikelola oleh PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK). Berperan sebagai pemegang merek.
Dibangun di atas lahan 115 meter persegi dengan fasilitas seluas 12.500 ribu meter persegi.
Proses produksi dilakukan di pabrik ini, seperti perakitan kendaraan, pengecatan, sampai pengetesan.
Di lahan seluas 11,4 hektare milik kas Desa Demangan, Kecamatan Sambi itu juga ada showroom megah yang berada di paling depan bagian pabrik.
Di dalam showroom seluas mencapai 450 meter persegi ada beberapa mobil yang dipajang.
Sedangkan mobil sport utility vehicle (SUV) seperti yang isunya pernah berembus di media sosial dipajang di dalam bangunan pabrik.
Di sebelah ruang acara peresmian. Bupati Boyolali Seno Samodro menyatakan siap menyukseskan produk mobil Esemka ini.
Apalagi lokasi pabriknya berada di Boyolali. Dukungan Seno ini dibuktikan dengan mengajak gathering para kepala desa.
Utamanya desa-desa di Boyolali yang telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bisa memiliki mobil Esemka untuk operasionalnya.
Khususnya mobil jenis niaga jenis pikap merek Esemka Bima yang harga on the road-nya ditaksir sekitar Rp 103 juta ini.
“Nanti kami fasilitasi. Kita ambil contoh mobilnya, kita presentasi. Di satu sisi kesiapan dari PT SMK juga harus bagus, spare part belinya di mana, kalau ada kerusakan servisnya di mana dan sebagainya, nah nanti kita ketemu,” ujar Seno.
Pihaknya yakin, dengan harga Rp 103 juta itu, BUMDes akan mampu membeli, karena harganya cukup terjangkau.
Apalagi dengan sistem kredit dengan cicilan Rp 3 juta hingga Rp 5 juta per bulan, desa dipandang mampu.
Sedangkan untuk Pemkab Boyolali, Bupati berjanji juga akan membeli mobil tersebut. “Ya nanti kita beli satu atau dua oke sajalah,” katanya.
Bupati menambahkan, pabrik ini mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak. Saat ini sudah ada 200–300 orang lulusan SMK.
Hal ini jelas sejalan dengan visi misi proinvestasi. “Ini per hari (kapasitas produksinya) katanya bisa sampai 20 (unit),” ujar Seno.(wid/bun/jpg)
batampos.co.id – Hingga Agustus 2019, Batam telah dilanda 262 kali kebakaran. Dari jumlah tersebut, 120 kebakaran terjadi di kawasan hutan lindung seluas 196 hektar.
Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Yudi Hari, mengungkapkan, selain kebakaran di hutan lindung, kebakaran juga terjadi di kawasan semak belukar dan pemukiman.
“78 kebakaran terjadi di kawasan semak belukar dengan luas area 58,4 hektar dan kebakaran di pemukiman sebanyak 64 kejadian,” katanya Jumat (6/9/2019) di Media Centre BP Batam.
Dari 120 kebakaran yang terjadi di hutan lindung, 89 diantaranya terjadi di wilayah kerja BP Batam pada bulan Maret dan Februari.
“Pada Februari, ada 46 peristiwa kebarakan di area seluas 63,5 hektar. Sedangkan pada Maret, ada 43 peristiwa dengan area mencapai 70,9 hektar,” ujarnya.
Kebakaran di hutan sekitara Dam Mukakuning. Tahun ini BP Batam encatata ada 262 kali kebakaran di Kota Batam. Foto: dokumentasi batampos.co.id
Jumlah kebakaran tahun ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 178 peristiwa. Yudi menuturkan bahwa penyebabnya yakni karena musim kemarau.
“Dipicu angin kencang, dan juga bahan bangunan rata-rata kering sehingga menambah kobaran api dengan cepat,” jelasnya.
“Ada juga yang terjadi akibat arus pendek atau korsleting listrik atau elpiji meledak,” ungkapnya.
Sementara untuk lokasi kebakaran yang terjadi di Batam, kawasan Duriangkang dan Sagulung menjadi dua tempat tertinggi sepanjang tahun 2019.
Dengan angka 90 dan 65 kejadian. Kemudian disusul Sekupang dan Nongsa diurutan ketiga dan keempat.
Untuk mengantisipasi kebarakan, BP Batam sudah menyiapkan 121 petugas penanggulangan bahaya kebakaran (PBK) yang tersebar di tujuh pos pemadam kebakaran.(leo)
Selain mengamankan barang bukti sabu. Polisi juga menyita delapan buah bong, tiga buah CCTv, dua buah ketapel, tujuh buah mancis, plastik bening (diduga untuk bungkus sabu), satu senjata rakitan jenis softgun, dan 11 senjata tajam.
