batampos.co.id – Pihak Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Barelang Kelas IIA Kota Batam, menyurati PT Adhya Tirta Batam untuk mengirimkan tanki air.
Pasalnya pasokan air yang terbatas di dalam Rutan dan Lapas menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga binaan.
“Upaya yang kami ambil saat ini menyurati pihak ATB agar diusahakan antar air pakai tanki,” ujar Kepala Lapas Kelas IIA Barelang, Kota Batam, Surianto.
Kata dia, minimal yang dikirimkan dua sampai tiga tanki air dalam sehari. Karena warga binaan di atas seribuan orang.
Warga Binaan Lapas Batam Kelas IIA Barelang Kota Batam. Suplai air di dalam Rutan dan Lapas Kelas IIA Barelang mati karena adanya perbaikan dari PT ATB. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Surianto berharap agar permintaan mereka segera direspon oleh pihak ATB.
“Ribuan orang di dalam sini, ini yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Senada disampaikan Karutan Batam, Robinson Peranginangin, yang meminta agar ketersendatan suplai air melalui pipa ATB ini disiasiti dengan suplai manual melalui mobil tanki air.
“Kita tak ingin ada keributan di dalam sini karena ketidaknyamanan ini,” paparnya.
“Minimal tiga tanki lah diantar, bak penampung tak mencukupi makanya perlu pasokan tambahan dari tanki,” ujar Robinson.(eja)
batampos.co.id – Tahun depan Puskesmas Tanjunguncang akan dijadikan rumah sakit umum bertipe D.
Puskesmas yang berada persis depan rumah susun sewa (rusunawa) Pemko Batam Tanjunguncang I itu, telah memiliki fasilitas dan petugas medis yang memadai.
Meskipun masih terbatas dengan pelayanan rawat jalan atau poli klinik, namun hampir semua kebutuhan pasien terakomodir dengan baik.
“Rawat jalan lagi dipersiapkan, ini lagi terus dibenahi,” ujar kepala puskesmas Tanjunguncang Nur’ani, Rabu (21/8/2019).
“Untuk alat dan petugas sudah cukup maksimal, tinggal penambahan untuk peralatan rawat inap saja,” paparnya lagi.
Kata dia, layanan medis yang tersedia di Puskesmas Tanjunguncang diantaranya poli umum, anak, kesehatan ibu dan lansia.
Warga berobat ke Puskesmas Tanjunguncang. Tahun depan Puskesmas Tanjunguncang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D. Foto: Eja/batampos.co.id
Pasien kata dia, yang berobat umumnya terakomodir dengan baik. Sebab keluhan penyakit mendasar yang bisa ditangani di poliklinik-poliklinik yang ada di sana.
Meskipun masih berstatus puskesmas melayani pasien rawat jalan, sejauh ini pelayanan di Puskemas tersebut sudah berjalan dengan baik. Pasien yang dilayani bisa diatas 100 orang perhari.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmajardi, menuturkan, hal yang sama. Pembenahan puskesmas Tanjunguncang untuk dijadikan rumah sakit bertipe D terus digodok.
Salah satunya dengan terus pengadaan peralatan dan perlengkapan medis pendukung lainnya.
“Sedang kami usahakan, tapi tahun ini (Puskesmas) yang di kampung Jabi dulu kita naikan jadi rumah sakit tipe D,” jelasnya.
“Tahun depan baru Tanjunguncang. Mau diakreditasi dulu yang Tanjunguncang itu,” ujar Didi lagi.
Petugas medis di Puskesmas Tanjunguncang sabut Didi, sudah mencukupi sekitar 20 orang.
Petugas akan ditambahkan jika puskesmas tersebut membuka layanan rawat inap atau naik jadi rumah sakit nantinya.
“Step by step (bertahap) kita benahi, nanti akan dilengkapi jika sudah jadi rumah sakit,” kata Didi.(eja)
batampos.co.id – Rucika meluncurkan produk terbaru dengan merek Rucika Kelen Green dan Rucika Kelox.
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, produk tersebut merupakan hasil inovasi bersama dengan Ke Kelit, produsen perpipaan ternama Austria.
Produk terbaru itu merupakan salah satu komitmen Rucika dalam mewujudkan solusi total sistem perpipaan terlengkap di Indonesia.
Rucika Kelen Green dan Rucika Kelox merupakan rangkaian sistem perpipaan khusus untuk air panas dan dingin, bertekanan dengan material dan memiliki kelebihan yang berbeda.
Kedua produk ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan instalasi perpipaan di berbagai gedung bertingkat atau perumahan oleh para penggunanya baik kontraktor, pengembang, konsultan dan juga mitra usaha.
Material Polypropylene Random atau yang biasa disebut PP-R dapat menyimpan suhu lebih lama dibanding jenis pipa lainnya.
Rucika Kelen Green yang berwarna hijau ini tersedia mulai dari ukuran diameter luar 16 mm sampai dengan 160 mm.
Demonstrasi produk baru perpipaan Rucika. Foto: Istimewa.
Dengan proses penyambungan menggunakan alat pemanas polyfusion atau electrofusion. Sehingga hasil penyambungan menjadi senyawa, terjamin kekuatannya, anti bocor, bebas perawatan dan mampu digunakan hingga 50 tahun lamanya.
Sedangkan Rucika Kelox merupakan pipa multilayer berwarna putih, gabungan keunggulan material plastik berbahan Polyethylene of Raised Temperature (PE-RT) dan metal (alumunium) yang fleksibel atau mudah dibengkokkan.
Anti karat dan sudah bersertifikat green product dari Singapura memiliki ukuran mulai dari 16 mm sampai dengan 25 mm.
Meningkatnya berbagai kebutuhan masyarakat saat bini dalam pembangunan properti, disebut memerlukan sistem perpipaan yang semakin beraneka ragam.
Untuk memenuhi tuntutan fungsi, kenyamanan dan kebutuhan hidup sehari-hari oleh pemakai gedung, perumahan, mal, perkantoran, dan sebagainya.
Sebuah inovasi harus dilakukan Rucika bersama dengan Ke Kelit. Pemilihan Ke Kelit sebagai partner internasional tidak hanya kompeten dan terpercaya. Namun juga diklaim yang terbaik dan spesialis di bidangnya.
Beberapa kesamaan yang menjadi dasar dari kolaborasi ini diantaranya berpengalaman cukup lama pada industri plumbing, haus akan inovasi yang berfokus pada kualitas, kemudahan instalasi untuk pemasang, perancang, pengembang, dan pemilik proyek juga untuk memenuhi kebutuhan para mitra usaha dalam menyediakan varian produk yang lebih lengkap.
Sebagai perusahaan dengan merek perpipaan yang mapan baik di Indonesia, Austria dan di berbagai pasar, kerja sama ini bertujuan menciptakan produk berteknologi terbaru dan teritori pasar yang lebih luas.
Baik nasional maupun global dengan memberikan kualitas dan inovasi yang terbaik pada rangkaian perpipaan terlengkap.(luk)
batampos.co.id – Kawasan Kampung Klembak, Sambau, Nongsa, Kota Batam dilirik banyak pihak, khususnya pengembang untuk dijadikan hunian atau kawasan permukiman terpadu.
Hal itu pun dibenarkan Lurah Sambau, Awaluddin. Kata dia, baru-baru ini area tersebut dilirik PT Ekarada Karya Budaya (EKB) yang berkantor pusat di Bandung, Jawa Barat.
Menurutnya, melalui perwakilan dari PT Cipta Buana Kunshuliyyah (CBK) yang merupakan rekanan PT EKB, meminta data monografi dan profil wilayah Kelurahan Sambau Nongsa selama lima tahun terakhir, yakni dari 2014-2018.
“Namun saya tak kasih semua data monografi dan profil itu ke mereka (PT CBK), karena data yang ada dan kami pegang hanya data monografi serta profil kawasan Kelurahan Sambau tahun 2018 saja,” ujar Awaluddin kepada Batam Pos di Batubesar, Selasa (20/8/2019) siang.
Kata dia, PT EKB hendak melakukan kegiatan reklamasi serta pembangunan kawasan pemukiman terpadu seluas 22 hektare di perairan Klembak Kampung Sambau serta Kampung Belian.
Surat permohonan permintaan data ke Kantor Lurah Sambau dilayangkan lanjutnya diberikan pada akhir bulan Juli lalu dengan nomor surat cbk/103/sph/VII/2019. Pada surat tersebut tertulis Bandung, 2 Juli 2019.
Sampai saat ini, Awaluddin menegaskan, pihak PT yang berencana mereklamasi kawasan pantai Kelembak Sambau, belum melakukan pertemuan dengan warga yang akan
terdampak dari kegiatan reklamasi tersebut.
Sementara dari pihak konsultan penyedia jasa penyusun Amdal sekaligus Dirut PT CBK, Deyna Handiyana, menegaskan, pihaknya sedang menyiapkan persyaratan maupun
perizinan seperti studi kelayakan dan dokumen Amdal.
“Kami sudah pernah berkirim surat ke Kelurahan Sambau meminta permohonan data sekunder monografi penduduk menggambarkan kondisi sosial, ekonomi,
budaya masyarakat di sana,” jelasnya.
“Itu sebagai salah satu bahan untuk menyusun studi kelayakan dan Amdal nantinya,” ujarnya lagi.
Selain itu kata dia, permohonan izin reklamasi sudah dilayangkan sebelum Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut kasus reklamasi di Tanjungpiayu, Kota Batam.
“Itu (permohonan izin) sudah disampaikan sebelum kasus besar di Kepri terkait reklamasi yang menyeret pimpinan daerah Kepri,” terangnya.
Sampai saat ini, permohonan perizinan dan persyaratan reklamasi di Klembak seluas 22 hektare, ditegaskannya belum ada titik terang.
Untuk izin dasarnya, lanjut Deyana, menggunakan izin prinsip dari Gubernur Kepri dan juga kesesuaian tata ruang dari dinas PU.
“Itu izin prinsipnya yang belum, jadi kami juga mau turun ke lapangan untuk survei lebih detil belum berani,” paparnya.
Karena kata dia, saat turun ke lapangan harus sesuai dengan koordinat-koordinat yang diberikan oleh Pemprov Kepri.
Selain itu lanjutnya, proses reklamasi juga belum tahu kapan akan dilakukan.
“Kalau pengajuan perizinan itu kami ajukan dari bulan Ramadan kemarin, sebelum mencuat kasus reklamasi di KPK,” paparnya.(gas)
batampos.co.id – Arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada yang menghubungkan Tiban-Sekupang ke arah Baloi-Lubukbaja macet setiap hari.
Kemacetan terparah terjadi pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Titik kemacetan biasanya sudah terlihat mulai depan Southlink.
Kondisi kemacetan yang sangat parah dan sudah berlangsung lama tersebut, sehingga sudah sangat mendesak untuk dilebarkan.
”Kalau tahun lalu masih enak kalau dari sini (Jalan Gajah Mada, red) ke Batuampar. Ya, tidak macetlah,” Tombang Marbun, warga Kaveling Baru Sagulung saat hendak ke Jodoh, Selasa (20/8/2019).
“Sekarang kalau dari Batuaji sudah sama saja via Mukakuning, sudah sama-sama macet,” ujarnya lagi.
Ia mengaku dalam sepekan terakhir beberapa kali ke Pasar Jodoh melalui Jalan Gajah Mada. Kondisinya selalu sama, tetap macet.
”Kalau dalam beberapa bulan ini sudah sering ke Batuampar, dan memang macet,” tambahnya.
Kemacetan di Jalan Gajah Mada Tiban, Sekupang, persisnya di depan SPBU Tiban, Senin (12/8) lalu karena adanya pembangunan pelintas air. Selain dampak proyek pelintas air, Jalan Gajah Mada sudah langganan macet, terutama jam-jam berangkat dan pulang kerja. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Senada disampaikan Nurul, warga Tiban Kampung. Ia merasakan dalam beberapa bulan terakhir ada penambahan volume kendaraan yang cukup signifikan. Hal tersebut ia katakan karena kemacetan yang semakin panjang.
”Kalau dulu mulai dari lampu merah UIB sana, paling sampai dekat Pura itu. Kalau sekarang sudah sampai depan Southlink,” ujarnya.
“Mungkin karena banyak juga dari Batuaji yang hendak ke Batam Center atau ke Lubukbaja yang lewat jalan ini,” katanya lagi.
Selain di pagi hari, kemacetan juga terjadi saat sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Tapi kemacetannya tidak separah di pagi hari.
”Kalau sore tidak terlalu (macet, red), kalau pagi memang sudah macet dan memang sudah seharusnya jalan ini dilebarkan,” sebutnya.
Sebelumnya, Wali Kota Batam Rudi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya pelebaran jalan akan dilakukan di seluruh penjuru Batam.
Tetapi akan dibuat bertahap. Di mana di tahap awal akan dilakukan pelebaran jalan di daerah Nagoya kemudian ke arah Batam Center.
Beberapa kawasan yang sedang berlangsung proyek pelebaran jalan, di antaranya di Jalan Brigjen Katamso, Tanjunguncang, atau depan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Lalu, di wilayah Batam Center sedang juga berlangsung proyek pelebaran jalan di simpang lampu merah KDA.(ian)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai alat promosi untuk menarik investor asing.
Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi, mengatakan, bahwa baru Kota Batam di Indonesia yang menerapkan blockchain, dan ini merupakan keuntungan besar.
”Dengan blockchain maka terjadi penyederhanaan, proses transaksi menjadi lebih transparan dan murah karena biayanya,” kata Edi usai acara pertemuan komunitas blockchain di Hotel Aston, Selasa (20/8/2019).
Menurutnya, Kota Batam memiliki keuntungan dalam mengembangkan blockchain karena memiliki salah satu data center terbaik di dunia dan diakui Singapura.
Teknologi blockchain ini sendiri terdiri dari blok yang menampung transaksi, dimana masing-masing blok saling terkait melalui kriptografi sehingga membentuk jaringan.
Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi, memberikan keterangan usai acara pertemuan komunitas blockchain di Hotel Aston, Selasa (20/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Untuk saat ini, teknologi blockchain di Batam baru diterapkan pada layanan kesehatan di Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam.
Pionirnya adalah investor d’Clinic International yang berinvestasi 140 juta dolar Amerika di RSBP Batam.
Saat ini, d’Clinic masih membangun fasilitas yang diperlukan untuk operasional teknologi blockchain.
Nantinya dengan blockchain, data pasien berupa transaksi, penyakit, obat, dokter yang menangani dan lainnya bisa terintegrasi dengan seluruh rumah sakit di Batam.
Dalam prosesnya transaksi, kemungkinan besar blockchain akan menggunakan mata uang digital atau biasa dikenal dengan crypto currency.
Direktur RSBP Batam, Sigit Riyarto, mengatakan, bahwa penggunaan mata uang digital masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
”Kami masih menunggu regulasi, karena memang harus ada peraturan agar tak disalahgunakan, dimana para hacker bisa membajaknya. Maka kami tengah persiapkannya,” tegasnya.(leo)
batampos.co.id – Pemko Batam bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh lintas agama, mahasiswa, dan paguyuban se-Kota Batam menggelar pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (20/8/2019).
Dalam pertemuan untuk menyikapi isu terkait Papua, semua sepakat untuk menjaga Batam tetap kondusif.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan, semua yang hadir memiliki pandangan yang sama. Yakni sepakat tetap menjaga Batam dan saling menghargai antarsesama.
”Semua berbicara dan sepakat Batam dijaga bersama,” kata Rudi usai rapat tersebut.
Ia mengatakan bahwa pihaknya juga mendengar pernyataan langsung masyarakat dan mahasiswa Papua yang hadir dalam rapat ini. Bahkan, masyarakat dan mahasiswa Papua sangat bersemangat tetap menjaga Batam.
”Saya juga sudah titipkan ke semua ketua paguyuban tentang (komitmen menjaga Batam dan saling menghargai sesama, red), dengan RT/RW nanti saya akan ketemu lagi demi Batam yang kondusif,” jelasnya.
Menyikapi kasus yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Rudi mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Maka FPK (Forum Pembaruan Kebangsaan) ini harus lebih dihidupkan, sehingga apapun yang terjadi cepat diketahui dan cepat diselesaikan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, lanjut Rudi, pihaknya akan meningkatkan pemahaman kebangsaan di sekolah-sekolah.
Senada disampaikan penasehat mahasiswa Papua Batam, Max Ebe. Ia juga menyampaikan komitmen untuk turut menjaga Batam. Lebih luas menjaga Indonesia secara utuh.
”Kami sepakat, Batam is my home. Daerah ini rumah kita. Kita sama-sama jaga,” ajak dia.
Atas kejadian di Surabaya, ia berharap semua pihak dapat mengambil pelajaran. Termasuk saling menghargai antarsesama guna pembangunan ke arah yang lebih baik.
”Tetap melihat hal ini sesuatu yang kita belajar darinya bersama-sama, agar ke depan lebih baik dari hari ini,” terangnya.
Ia menambahkan, tidak sedikit anak muda dan masya-rakat Papua, selain bekerja juga menempuh studi di Batam.
”Mahasiswa sekitar 50-an orang. Masyarakat ada 30-an kepala keluarga,” terangnya. Dalam sesi foto bersama, berulang kali semua yang ikut rapat meneriakkan BataMiliKita. (iza)
batampos.co.id – Hari ini, Rabu (21/8/2019), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengelar aksi damai di depan kantor Wali Kota Batam.
Mereka menuntut revisi perubahan undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Karena itu Anda diharapkan untuk tidak mengarahkan kendaraanya di sekitar ruas Jalan Engku Putri Batam Centre.
Ratusan pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Wali Kota dan DPRD Kota Batam. Mereka menuntut agar UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan agar direvisi. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Pasalnya aksi damai para pekerja di Kota Batam tersebut dipusatkan di area tersebut.
Selain menyampaikan aspirasinya di depan kantor Wali Kota Batam, para pekerja itu juga akan melakukan hal serupa di depan kantor DPRD Kota Batam.(nto)
batampos.co.id – Pemerintah pusat menerbitkan kembali peraturan yang kurang menguntungkan bagi Kota Batam.
Yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengadaan, distribusi, dan pengawasan bahan berbahaya.
Dalam regulasi terbaru ini, pelabuhan di Kota Batam tidak dimasukkan sebagai pelabuhan tujuan impor bahan berbahaya (B2).
Dengan kata lain, jika pengusaha di Batam mengimpor B2 dari luar negeri maka hanya bisa dilakukan di pelabuhan yang tercantum dalam peraturan tersebut.
Di antaranya Dumai, Belawan, Tanjungpriok, Tanjungemas, Tanjungperak atau Soekarno Hatta.
Adapun contoh B2 yang dibutuhkan industri di Batam, yakni merkuri, besi oksida, besi hidroksida.
B2 termasuk dalam kategori barang larangan terbatas (lartas). Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, mengatakan, peraturan tersebut sangat merugikan Kota Batam yang industrinya notabene mengimpor B2 dari luar negeri.
Suasana bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Kota Batam, beberapa waktu lalu. Pelabuhan di Kota Batam tidak termasuk tujuan impor B2 dan hal itu sangat disayangkan oleh pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Foto:. Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Belum selesai persoalan yang satu, muncul pula Permendag ini yang tidak memasukkan pelabuhan Batam sebagai tujuan impor bahan B2,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa industri di Batam nanti harus mengimpor dari pelabuhan-pelabuhan yang tercantum dalam Permendag tersebut.
Dampaknya adalah proses dan biaya yang tidak murah. Ditambah lagi bahwa proses impor tersebut akan membutuhkan laporan surveyor yang biasanya baru selesai dalam satu atau dua minggu.
batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam mewajibkan setiap pasar menampilkan harga bahan pokok yang diperdagangkan.
Tampilan harga tersebut akan menjadi rujukan warga untuk mengetahui harga bahan pokok yang dijual di pasar terkait dan akan terpasang di depan pasar melalui videotron.
”Terkait hal ini, kami Disperindag sudah menyurati semua pengelola-pengelola pasar untuk menyiapkan sarananya,” ujar Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, Selasa (20/8/2019) siang.
Sementara itu, Disperindag sedang mempersiapkan satu sistem terpadu. Dengan sistem itu, penampilan harga yang disiapkan pihak pasar dapat diakses atau diketahui Disperindag.
Selanjutnya, pemerintah dapat mengambil kebijakan tertentu terkait harga dengan cepat.
”Ini jauh lebih bagus ketimbang informasi manual, tidak butuh waktu lama,” imbuhnya.
Terobosan itu, lanjut dia, selain masyarakat dapat mengetahui harga bahan pokok yang akan dibeli, diharapkan juga dapat menekan gejolak harga akibat ulah pedagang nakal.
Aktivitas berbelanja di Pasar Tos 3000, Jodoh, Kota Batam, Provinsi Kepri. Foto: Putut Ariyotejo/batamposco.id
Menurut dia, selama ini pembeli tidak banyak yang mengetahui harga pasti bahan pokok yang akan mereka beli di pasar.
Dengan kata lain, perubahan dan informasi harga ada di tangan penjual.
”Dengan ini, pertama, harga sembako (bahan pokok) kami ingin seragamkan,” jelasnya.
“Jika ada perbedaan (antara di penampil harga dan kondisi riil) dapat dilaporkan ke Disperindag, kami akan tindaklanjuti,” kata dia lagi.
Kedua lanjutnya, Disperindag ingin pelaku pasar tidak sembarangan memainkan harga.
Sembari menyiapkan sistem dan meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait, termasuk pihak pasar, Disperindag merencanakan sistem tersebut paling lambat diterapkan di seluruh pasar Batam pada 2020 mendatang.
”Sebelum dilaksanakan serentak, akan dimulai di pasar TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) yang sedang kami siapkan,” ucap dia.
Pasar TPID Kota Batam sendiri akan diresmikan 2 September 2019 mendatang. Pasar itu merupakan pasar TPID kedua di Indonesia.
Pasar serupa lanjutnya sudah ada di Yogyakarta, namun pasar TPID dari segi keterlibatan distributor disebut paling lengkap di Kota Batam.
Pasar TPID ini nantinya akan menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Seperti beras, gula, minyak, daging, telur, hingga sayur-mayur, dan ikan.
”Karena ini langsung dari distributor dan petani binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka harganya lebih murah dari pasar lain,” pungkas Gustian.(iza)
