batampos.co.id – Pengusaha menyambut baik niat Badan Pengusahaan (BP) Batam yang tetap komitmen mengawal investasi di Batam.
Meskipun begitu, soal tata niaga ekspor dan impor harus menjadi prioritas utama agar investor nyaman.
“Contohnya soal impor barang larangan terbatas (lartas) yang masih mengurus perizinannya ke Jakarta. Itu sangat memakan waktu,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng, Sabtu (16/2/2019).
Contoh barang larangan terbatas adalah garam industri yang dibutuhkan industri di Batam. Ia menyarankan agar BP segera meminta kewenangan pemnberian izin impor barang lartas.
Jadi mereka yang sudah berminat untuk investasi harus diberikan kemudahan lewat pengimplementasian insentif baik itu dari sektor lahan, pajak, fiskal, imigrasi dan ketenagakerjaan.
Sedangkan Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi mengatakan ia akan menampung segala saran dan keluhan dengan mengumpulkan pengusaha sesering mungkin untuk berdialog soal investasi.
“Umumnya keluhan soal operasional dan soal perizinan. Contohnya bahan baku masih kena peraturan tata niaga padahal FTZ. FTZ itu kan vulgar, karena merupakan wilayah tanpa malaikat. Tak ada yang catat kebaikan dan keburukan. Semua bebas keluar masuk,” paparnya.
Lalu mengenai izin ekspor juga untuk barang larangan terbatas. Padahal Batam adalah wilayah FTZ yang fokus berorientasi pada ekspor. Banyak pengusaha yang rela menghabiskan waktu untuk mengurus dokumen ekspor ke Jakarta hingga 10 hari lamanya.
“Kemudian soal Standar Nasional Indonesia (SNI)untuk brang impor. Ini kan barang keluar dari Batam, kenapa lagi harus pakai SNI,” tegasnya. (leo)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam belum sepenuhnya bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tahun ini. Berdasarkan data jumlah sekolah negeri yang menggelar UNBK baru 26 dari 56 sekolah menengah pertama (SMP).
“Kami belum bisa 100 persen UNBK,” kata Kepala Disdik Batam Hendri Arulan, Sabtu (16/2/2019).
Ia menyebutkan masih ada 30 SMP Negeri yang belum bisa mengikuti UNBK. Hal itu disebabkan karena sarana dan prasarana pendukung UNBK belum mencukupi.
“Komputernya belum cukup. Untuk ikut UNBK minimal sekolah harus punya 30 persen dari total peserta ujian,” ujarnya.
Beberapa sekolah lainnya juga harus menumpang di sekolah lain agar tetap bisa menggelar UNBK. Tahun ini Disdik telah menyiapkan anggaran pengadaan beberapa unit komputer untuk mendukung UNBK ke depannya.
“Tahun ini ada pengadaan. Data, kebetulan saya lupa berapa unit yang dibeli. Nanti akan kami distribusikan untuk sekolah yang masih ujian pakai kertas,” jelasnya.
Hendri menyatakan bahwa setiap tahun pelaksanaan UNBK mengalami peningkatan. Hal ini tak lepas dari target yang diberikan pusat. Ke depan diharapkan tidak ada lagi ujian menggunakan kertas dan semua sudah online.
Pihaknya juga terus membenahi sistem pendidikan.
Ia menyebutkan pelaksa-naan UNBK bahkan sudah dilakukan sekolah yang berada di hinterland (pesisir, red). Beberapa sekolah seperti SMPN yang ada di Belakangpadang dan Galang sudah ikut UNBK.
“Karena alat ada, jadi tak ada alasan untuk tidak ikut. Kalau soal teknis seperti jaringan, listrik dan lainnya bisa menye-suaikan,” terang pria yang belum satu tahun bertugas ini.
Ia berharap tahun depan semua sekolah negeri baik swasta sudah UNBK dan tidak ada lagi yang menggunakan kertas.
“Biar lebih efisien dan cepat. Jadi, online lebih baik. Hasilnya juga gampang dilihat langsung,” imbuhnya.
Pelaksanaan ujian akan digelar 22-25 April mendatang. Disdik menargetkan Batam bisa mempertahankan hasil terbaik sebagai peringkat satu di Kepri.(yui)
SEJUMLAH petugas mengatur lalu lintas barang di terminal kargo Bandara Hang Nadim Batam. foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Direktur BUBU Hang Nadim, Suwarso mengatakan pengiriman barang dari luar masuk ke Batam saat ini agak tersendat akibat pemberlakuan sistem Customs and Excise Information System and Automation (CEISA) yang diberlakukan Bea dan Cuka belum lama ini.
“Kalau pengiriman mulai lancar, tapi yang terhambat itu yang datang dari luar masuk ke Hang Nadim,” kata Suwarso, Sabtu (16/2).
Menurut Suwarso, biasanya barang yang dikirim ke Batam datang dalam sehari. Namun sekarang bisa mencapai dua atau tiga hari lamanya.
“Kalau dari keterangan Bea Cukai, prosesnya masih berjalan, makanya agak sedikit terhambat,” timpal Suwarso.
Untuk pengiriman kargo saat ini, proses pemeriksaannya ditarik keluar bandara. “Proses kargo ditarik keluar bandara. Sehingga ketika masuk ke bandara sudah clear,” paparnya.
Kepala Bidang Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea Cukai Batam, Sumarna mengatakan sistem aplikasi CEISA diluncurkan untuk tujuan otomasi penginputan data barang kiriman baik dalam maupun luar negeri.
Sehingga, memudahkan petugas BC dalam meneliti dokumen atas barang kiriman dan melakukan pemeriksaan barang kiriman serta mempercepat arus layanan kepabeanan atas barang kiriman.
”Uji coba penerapan sistem aplikasi CEISA PJT sejak 1 Januari 2019. Untuk piloting (uji coba) bagi beberapa perusahaan dilakukan pada 14 Januari 2019 dan selanjutnya mandatory system (wajib) CEISA PJT pada Jumat 1 Februari 2019,” kata Sumarna. (leo)
batampos.co.id – Pada awal 2019, ekspor Kepri agak menurun dibanding Desember kemarin. Total ekspor Januari 2019 mencapai 956,86 juta Dolar Amerika. Nilainya turun sebesar 27,60 persen. Penyebabnya adalah menurunnya impor migas dan non-migas. Namun jika ditelaah per pelabuhan, maka ekspor dari Tarempa, Anambas lebih besar dari Batuampar.
“Ekspor Kepri yang turun itu dari ekspor migas. Nilainya sebesar 495,79 juta Dolar Amerika atau turun 22,47 persen,”kata Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Rahmad Iswanto, Sabtu (16/2).
Begitu juga dengan ekspor non-migas. Nilainya mencapai 461,07 juta Dolar Amerika atau turun 32,41 persen dibanding bulan Desember lalu.
Untuk ekspor terbesar mencapai nilai 626,11 juta Dolar Amerika yakni ke Singapura. “Sedangkan nilai ekspor terbesar lewat pelabuhan yakni dari Tarempa senilai 352,87 juta Dolar Amerika, baru kemudian Batuampar dengan nilai 209,21 juta Dolar Amerika,” ucapnya.
Untuk meningkatkan ekspor lewat Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam memprioritaskan industri yang berorientasi ekspor. Untuk mengawal kinerja dan kenyamanannya, BP akan membentuk sejumlah garda yang bertujuan untuk mengawal investasi di Batam. Garda-garda tersebut antara lain garda mangkrak yang bertujuan untuk menginventaris ribuan hektar lahan yang mangkrak pembangunannya.
Kedua, garda yang mengawal investasi yang sudah menyatakan minat atau malah akan segera beroperasi di Batam. Kemudian, garda ketiga yakni garda pengawalan operasional.
Keempat, garda evaluasi yang bertugas untuk menyeleksi investasi yang tepat untuk masuk ke Batam.”Kita ini fokus substitusi impor dan ekspor nilai tambah tinggi, baru jasa-jasa logistik, medis, pendidikan dan swasta. Sudah banyak yang komitmen lakukan investasi baru,” ucapnya lagi.
Jadi mereka yang sudah berminat untuk investasi harus diberikan kemudahan lewat pengimplementasian insentif baik itu dari sektor lahan, pajak, fiskal, imigrasi dan ketenagakerjaan. (leo)
Andika saat jumpa pers. Foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Kasubdit V Cyber Crime Direktorat Re-serse Kriminal Khusus AKBP Ike Krisnadian mengungkapkan bahwa pemesan dari 65 PSK yang dipasarkan Andika,32, hanya daerah Batam. Andika juga tidak pernah memasarkan atau membawa PSK-nya ke luar Batam.
“Pemesanan dan lokasi semuanya di Batam, gak pernah keluar (daerah). Walaupun Ad (Andika) berdomisili di luar Batam,” katanya, Sabtu (16/2).
Ike mengatakan, semua penikmat PSK yang ditawarkan Andika bervariasi, dari berba-gai golongan. Tetapi belum dipastikan siapa saja yang menjadi penikmat 65 gadis yang ditawarkan tersebut.
“Kasus ini masih dalam pengembangan,” tuturnya.
65 PSK yang dijual Andika berumur dari 20 hingga 25 tahun. Berstatus janda dan single. Namun, ada juga yang sudah berkeluarga.
Cara pemasaran dilakukan Andika dengan memajang foto-foto gadis melalui tiga akun WeChat miliknya.
Pemesan bebas memilih PSK yang hendak dikencaninya. Setelah ada kesepakatan harga, pemesan dapat menentukan lokasi pertemuan.
“Uang itu didapatnya dari para PSK itu, besarannya berbeda-beda. Komisi diterimanya itu mulai dari 20 hingga 25 persen,” beber Ike.
Dari penelusuran polisi, Andika sudah beroperasi sejak 2015. Pengakuan Andika sendiri, PSK yang dipasarkannya kebanyakan kenalan yang ditemuinya di beberapa pub di Batam.
Sebelumnya diberitakan, polisi berhasil mengaman-kan Andika di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Penangkapan ini bermula dari profilling dilakukan jajaran cyber crime terhadap akun WeChat dengan nama Ms Evve.
Akun tersebut digunakan untuk menjual PSK secara online. Harga PSK yang ditawarkan Andika untuk paket short time bervariasi mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta. Sedangkan paket long time, dibanderol Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta. (ska)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mengimbau warga yang ingin melakukan pengasapan atau fogging untuk mengatasi berkembangnya jentik nyamuk khususnya penyebab Demam Berdarah Dengue (DBD), agar mengikuti prosedur yang benar. Jenis dan dosis obat yang digunakan untuk pengasapan juga harus sesuai standar.
“Obatnya khusus dan harus aman bagi lingkungaan sekitar agar tidak menimbulkan dampak bagi warga yang terkena asap fogging,” kata Kepala Dinkes Batam Didi Kusmarjadi, Jumat (15/2).
Ia menyebutkan, sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), jenis obat yang digunakan untuk pengasapan adalah Zeta Sipermetrin. Obat ini aman bagi manusia karena terbuat dari tanaman chrysanthemum.
“Dosisnya harus pas. Kalau obatnya sesuai dengan anjuran tak apa mereka melakukan fogging. Jangan asal fogging, itu yang berbahaya,” ujarnya.
Menurutnya, ada beberapa dampak negatif kalau fogging tak sesuai dengan prosedur seperti dampak lingkungan yang ditimbulkan dari asap fogging yang obatnya tak sesuai dengan ketentuan.
“Kalau asal fogging nyamuknya malah kebal. Penggunaan obat kalau tak sesuai nanti warga batuk karena menghirup asap fogging tersebut,” jelas Didi.
Untuk itu, jika warga merasakan dampak pasca fogging, bisa langsung mendatangi ruang perawatan.
“Tapi kalau obatnya sesuai, saya rasa aman dan tak ada masalah. Makanya kami minta kalau ada yang mau fogging, mohon berkoordinasi dengan Dinkes, biar bersinergi dan fogging berjalan sesuai prosedur,” imbuhnya.
Menurut Didi, jika semua berkoordinasi akan lebih baik. Pihaknya tidak bisa melarang orang melakukan fogging, sebab belum ada payung hukumnya.
“Kalau ada yang mau bantu fogging tak apa, asalkan sesuai dengan yang kami jalankan. Ada tahapan tentunya mulai dari temuan korban, Penyelidikan Epidemiologi (PE) hingga pengasapan,” bebernya.
Dinkes sangat terbuka jika ada yang ingin membantu memberantas sarang nyamuk. Untuk itu, pihaknya mengajak semua pihak bersama-sama berkoordinasi. Kalau dibutuh-kan, Dinkes akan membantu memberikan informasi kadar obat dan cara fogging yang benar.
“Kalau ada yang bantu tentu kami sangat senang. Sebab angka DBD juga cukup tinggi akhir-akhir ini,” tutupnya.
Sementara di Bengkong dan sekitarnya, masyarakat diminta lebih sadar dan jeli terhadap perkembangbiakan nyamuk aedes aegypti, penyebab DBD. Sebab, satu bulan saja, jumlah penderita DBD di Bengkong mencapai puluhan orang.
Camat Bengkong M Tahir mengatakan ada beberapa faktor yang jadi penyebab mudahnya nyamuk tersebut berkembang biak. Di antaranya suhu tak menentu di Januari dan Februari, banyaknya warga yang menampung air karena kesulitan air bersih (bahkan dari air hujan), ketidaksadaran warga terhadap keberadan jentik nyamuk seperti di pot bunga, tempat pembuangan air di kulkas, hingga tempat-tempat penampungan air bersih lainnya.
“Aedes aegypti berkembang biak di air bersih. Nah, ini yang tidak diketahui warga. Mereka baru sadar saat ada tetangga yang terkena DBD. Jika masih di luar lingkungan lain, masih banyak yang cuek,” ujar Tahir.
Menurut dia, jumlah penderita DBD di Bengkong pada Januari cukup tinggi. Hal itu didapat dari laporan di dua kelurahan. Bahkan, di antara puluhan penderita, ada beberapa yang meninggal.
“Laporan yang saya terima dari dua puskesmas, yakni Tanjungbuntung dan Bengkong Indah, jumlah penderita bulan ini saja naik signifikan,” tutur Tahir.
Kepala Pukesmas Tanjungbuntung, dr Suriyati membenarkan jumlah penderita DBD di Januari cukup tinggi. Bahkan jumlah penderita satu bulan di Januari tiga kali lebih tinggi dibanding kasus 2018. Dari 25 kasus, satu orang meninggal dunia.
“Tahun 2018 hanya 9 penderita, itu satu tahun. Sedangkan bulan Januari di tahun 2019 sudah ada 25 kasus. Untuk bulan Februari, belum kami rekap,” ujarnya.
Kepala Pukesmas Seipanas (Bengkong Indah) dr Anggrainie NW juga mengamini tingginya angka penderita DBD. Selama bulan Januari tercatat dua orang balita meninggal dunia.(yui, she, cr1)
batampos.co.id – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri menyatakan keberatan pada Gubernur Kepri Nurdin Basirun terkait rencana penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam saat digelar rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Gedung Graha Kep-ri Batam Center, Jumat (15/2).
Pasalnya, pengusaha menilai syarat atau kriteria untuk menetapkan UMS Kota Batam berlandaskan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, tak terpenuhi. Sehingga, penetapan UMS tak mesti dilakukan.
“UMS sesuatu yang tidak wajib. Ternyata di Indonesia sampai saat ini hanya ada dua hingga tiga daerah saja yang ada UMS-nya,” ujar Ketua Apindo Kepri Cahya, kemarin.
Menurutnya, sesuai Permenaker 15/2018, penetapan UMS harus memenuhi tiga kriteria. Pertama, adanya sektor unggulan. Cahya menyatakan dengan kondisi ekonomi Batam beberapa waktu terakhir dan pertumbuhan nilai tambah yang tak signifikan, hanya beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria itu.
Kriteria kedua, yakni usaha skala besar. Ketiga, kesepakatan bipartit antara serikat pekerja dengan asosiasi pe-ngusaha sektor terkait. Terkait ini, Cahya menyebut tak pernah ada kesepakatan antara asosiasi usaha dengan serikat pekerja di sektor terkait. Terlebih, tidak semua sektor ada asosiasi usahanya di Batam.
“Jadi, tanpa ketiga poin tersebut, UMS Kota Batam tidak dapat ditetapkan,” tegasnya.
Menurutnya, dengan Upah Minimum Kota (UMK) Batam saat ini sebesar Rp 3,8 juta, adalah yang tertinggi kedua di Indonesia. Jika dipaksakan masih ada UMS, maka akan membuat Batam semakin tidak kompetitif untuk investasi baik di Indonesia maupun di tingkat regional Asia Tenggara (Asean).
Bahkan belum lama ini, sambung Cahya, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong baru saja meresmikan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah, yang merupakan kerja sama investasi dan perdagangan kedua negara.
“UMK Kendal hanya Rp 2 juta, kita (Batam) sudah Rp 3,8 juta. Bagaimana kita bisa kompetitif? Di tingkat Asean, seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos, UMK-nya lebih kurang Rp 2 juta tapi SDM (Sumber Daya Manusia)-nya rata-rata lebih unggul dari kita,” imbuhnya.
Tahun lalu, ketika UMK Batam Rp 3,5 juta, pihaknya mengadakan survei ke lapangan. Ternyata, kata Cahya, lebih dari 60 persen pengusaha lokal tidak mampu membayar tenaga kerjanya sesuai UMK. Di sektor formal, sebagian pengusaha hanya sanggup bayar antara Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta.
Sementara di sektor informal seperti di pusat perbelanjaan (mal) atau toko-toko, hanya mampu bayar Rp 2 juta-Rp 2,5 juta, dan untuk warung dan kedai kopi hanya bayar Rp 1,5 juta-Rp 2 juta.
“Artinya di mata hukum, orang-orang ini bisa dipidanakan dan bisa dipenjara loh (karena tak bayar sesuai UMK), karena tanda tangan Pak Gubernur ada konsekuensi hukumnya. Apakah penjara cukup muat untuk memenjarakan semuanya?” ujarnya.
Di awal tahun ini, Apindo juga kembali mengadakan survei angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sesuai Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelak-sanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak yang berisi 60 item. Hasilnya, kata dia, KHL Batam adalah Rp 2.774.000, jauh di bawah UMK Batam saat ini yang sudah mencapai Rp 3,8 juta.
“Artinya, jika Permenaker itu adalah standar nasional, maka UMK Batam sudah jauh di atas KHL,” sebutnya.
Terlebih jika sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, maka sekitar tiga tahun lagi UMK Batam akan naik terus hingga Rp 5 juta. Hal itu, kata Cahya, akan membuat Batam semakin dijauhi investor.
Karena itu, Apindo minta agar Gubernur Kepri mematuhi aturan yang berlaku dan tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) berdasarkan tekanan demontrasi kalangan buruh.
“Karena SK hanya akan berpihak pada sekelompok pekerja saja, tapi tidak berpihak kepada kami dan juga tidak berpihak pada ratusan ribu pencari kerja yang masih sangat membutuhkan pekerjaan. Kami semua juga masya-rakat yang butuh Pak Gubernur pikirkan dan lindungi,” tutupnya.
Sehari sebelumnya atau pada Kamis (14/2) sore, ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di depan Gedung Graha Kepri Batam. Mereka menuntut agar Gubernur Kepri segera mengesahkan usulan UMS Kota Batam. Berdasarkan berita acara rapat DPK Batam beberapa waktu lalu, menghasilkan kesepakatan usulan besaran penetapan UMS Kota Batam 2019 dan pembagian sektornya mengacu pada SK Gubernur Nomor 804 Tahun 2018. Adapun, besaran usulan per sektor yakni Sektor I Rp 3.844.421, Sektor II Rp 3.882.485, dan Sektor III Rp 4.072.803. Usulan tersebut kini di tangan Gubernur apakah akan disahkan atau ditolak.(rna)
0batampos.co.id – Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri mengaman-kan Andika, 32, muncikari yang memiliki 65 Pekerja Seks Komersial (PSK) yang beroperasi di Batam.
Andika ditangkap di Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Dari pengakuan Andika, setiap kali transaksi prostitusi, ia mendapatkan komisi antara 20 hingga 25 persen. Harga PSK yang ditawarkan Andika untuk paket short time bervariasi mulai dari Rp 400 ribu hingga Rp 1 juta. Sedangkan paket long time, dipatok harga Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta. Pekerjaan ini, diakui Andika sudah dilakukannya sejak lama.
”Mereka (PSK) saya kenal dari beberapa pub di Batam,” kata Andika, Jumat (15/2).
Dari perkenalan itulah, Andika mulai memasarkan beberapa PSK melalui beberapa akun WeChat miliknya. Tiga akun WeChat untuk memasarkan para PSK tersebut yakni Ms Evve, Miss Evve, dan Shofie.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga mengatakan, kronologis penangkapan Andika bermula dari pemantauan Subdit Cyber Crime di dunia maya. Lalu ditemukan akun di WeChat, Ms Evve.
Akun tersebut cukup aktif memajang beberapa foto wanita-wanita cantik. Setelah ditelusuri pihak kepolisian, ternyata para wanita cantik itu dijual sebagai PSK.
”Mereka semua orang Batam, dulunya tersangka ini tinggal di Batam. Lalu beberapa bulan lalu pindah ke Karawang,” ungkap Erlangga.
Kasubdit V Cyber Crime Dit-reskrimsus Polda Kepri AKBP Ike Krisnadian mengatakan tersangka sudah beroperasi sejak 2015 hingga kini. Dalam sebulan, Andika bisa meraup omzet hingga Rp 7 juta, dengan bermodalkan ponsel.
”Sudah cukup lama kami profilling akun bersangkutan,” ucapnya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, Ike mengatakan bahwa Andika hanya sendi-ri dalam memasarkan 65 PSK tersebut.
”Para PSK itu kenalannya di beberapa tempat,” ungkap Ike.
Atas perbuatannya, Andika dijerat menggunakan pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 296 jo pasal 506 KUHP.
”Penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak Rp 1 miliar,” tutur Ike.(ska)
Tabur bunga LVRI. Foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Puteri Kaligis, 76, Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kota Batam mengajak generasi muda agar memahami perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan di tahun 1945. Dimana kemerdekaan itu diperjuangkan, bukan sebuah hadiah. Banyak nyawa menjadi korban untuk memperjuangan negara Indonesia yang merdeka seper-ti saat ini.
“Pengorbanan pahlawan dulu perlu dicontoh untuk generasi muda ini dengan nilai perjuangan yang tulus ikhlas,” ucapnya saat upacara HUT ke-62 LVRI di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Bulan Gebang Kota Batam, Batuaji, Sabtu (16/2).
Dia pun berharap semua anggota veteran di seluruh Indonesia dapat menikmati kemerdekaan dan masa tua dengan bahagia.
“Harapan hidup ke depan terjamin, sandang pangan terjamin kepada para veteran di manapun berada,” harapnya.
Dalam upacara tersebut para angota veteran juga melakukan tabur bunga untuk memperingati jasa pahlawan yang sudah lebih dulu gugur demi Kota Batam, Kepri dan Indonesia pada umumnya.
Selain anggota veteran markas cabang LVRI Kota Batam, perayaan HUT LVRI kemarin turut dihadiri Kodim 0316, Dinas Sosial dan Pemberda-yaan Masyarakat Pemko Batam.
Turut serta beberapa gene-rasi muda dari sekolah MHS, Kartini, dan SDN 006 Batuaji.
“Ini adalah perayaan ulang tahun veteran RI ke-62 yang jatuh pada tanggal 2 Januari. Tetapi baru dapat instruksi dari markas besar veteran untuk melaksanakan perayaan upacara tanggal 4 Februari 2019, terlambat beberapa hari,’’ ujarnya.(cr1)
batampos.co.id – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) terus menggesa pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah yang berada di Tanjunguncang, Batuaji. Sesuai kontrak masjid ini akan selesai dikerjakan November mendatang.
Kepala DCKTR Batam Suhar mengatakan, saat ini pengerjaan sudah masuk penyelesaian menara setinggi 99 meter. Dari ketinggian ini, warga bisa menikmati keindahan kota dari atas masjid.
“Sudah 65 persen kalau secara keseluruhan. Menara juga sudah terlihat,” kata dia, Sabtu (16/2).
Selain penyelesaian menara, pengerjaan payung-payung yang ada di halaman masjid juga sudah terpasang. Saat ini sudah ada delapan unit payung yang terpasang. “Ini seperti masjid di Semarang. Jadi nanti saat digunakan payungnya bisa terbuka,” jelasnya.
Cuaca yang bagus belakangan ini membuat pengerjaan berjalan dengan baik dan cepat. Meskipun ditargetkan November, masjid bisa selesai lebih cepat.
“Mungkin Agustus sudah selesai. Rencananya nanti kalau memungkinkan Pak Wali mau salat Idul Fitri di sana,” ucapnya.
Masjid yang memiliki daya tampung hingga 20 ribu jemaah ini nantinya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk mendukung wisata religi.
“Semua sudah dipersiapkan. Masjid kedua Batam ini memang dirancang untuk tujuan religi, pertemuan dan lainnya,” bebernya.
Masjid yang dikerjakan bertahap ini, memasuki tahun anggaran ketiga. Pemko Batam menyiapkan anggaran hampir tiga ratus miliar untuk merampungkan pengerjaan masjid. (yui)
