Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Kapolda Sulut Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto didampingi Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Danlantamal VIII/Manado Laksamana Pertama TNI Gig Sipasulta, Danlanudsri Kol Nav Insan Nanjaya, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kajati Sulut M Roskanedi, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan Sekprov Edwin Silangen. (Dokumentasi Manado Post)
batampos.co.id – Demi menyukseskan Pemilu 17 April 2019, Polda Sulut menggagas Forum Pemilu Damai dan Sejuk. Sebanyak 16 pimpinan Parpol, KPU dan Bawaslu, tokoh agama, serta Forkopimda Sulut menyatu dalam forum yang digelar di Mapolda Sulut, Jumat (18/1).
Kapolda Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto selaku penggagas, menyampaikan terima kasih respon undangan. Dia sengaja merancang forum ini tidak formil. Dan berharap, forum ini akan berkelanjutan dan jadi message kepada seluruh masyarakat berlangsungnya Pemilu yang damai dan sejuk.
“Sekalian izinkan saya memperkenalkan diri dan memohon dukungan karena baru 4 Januari resmi sebagai Kapolda Sulut,” kata Irjen Sigid sembari memperkenalkan diri.
Pantauan Manado Post Online (grup batampos.co.id), suasana tampak cair dan bersahabat. Kegiatan ini sengaja dirancang tidak formil. Hasilnya nyata terasa. Meski berbeda warna, pimpinan parpol terlihat akrab berbincang. Apalagi kegiatan ini baru pertamakali digelar. Canda tawa tersaji sambil menikmati makanan dan minuman.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey selaku pembina politik di Sulut, menyambut baik ide cemerlang Kapolda Sigid.
“Saya mengapresiasi Pak Kapolda selaku penggagas forum ini. Dan kami akan buat lebih besar lagi dengan mengajak seluruh Kepala Desa se-Sulut,” kata Gubernur Olly didampingi Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, Kapoda Sigid, Danlantamal VIII/Manado Laksamana Pertama TNI Gig Sipasulta, Danlanudsri Kol Nav Insan Nanjaya, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Kajati Sulut M Roskanedi, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan Sekprov Edwin Silangen.
Sebelumnya, forum dengan suara bulat sepakat kegiatan ini berkelanjutan. Dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh bakal bertindak selaku tuan dan nyonya rumah. “Siap Pak Jenderal. Pertemuan selanjutnya di KPUD,” kata Ardiles. (jpg)
batampos.co.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan mengenai urun dan selisih biaya program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS), Jumat (18/1). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018.
Tujuannya menekan potensi penyalahgunaan pelayanan fasilitas kesehatan. Urun biaya merupakan biaya tambahan terhadap layanan di fasilitas kesehatan. Urun biaya akan dikenakan kepada peserta yang ingin mendapat layanan kesehatan atas keinginan sendiri. Di luar hak dan rekomendasi medis dokter maupun penyedia fasilitas layanan kesehatan. Contohnya meminta melahirkan secara Caesar karena mengejar tanggal cantik.
“Jadi peserta tidak bisa seenaknya mendapat pelayanan kesehatan. Karena harus bayar,” ucap Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS Budi Mohamad Arief, Jumat (18/1).
Nantinya, peserta BPJS akan dikenakan biaya Rp 20 ribu untuk sekali kunjungan rawat jalan di rumah sakit kelas A dan B. Sementara, untuk kelas C, D, dan klinik utama sebesar Rp 10 ribu. Jika penyakit kronis dan sering melakukan kontrol, maka dikenakan pembayaran maksimal Rp 350 ribu. Dengan ketentuan maksimal 20 kali kunjungan dalam tiga bulan.
Sedangkan, rawat inap, hanya membayar 10 persen dari total tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBG). “Paling tinggi membayar Rp 30 juta,” ucap Budi. Jadi, BPJS yang akan membayar sisa dari urun biaya rumah sakit.
Apa saja jenis pelayanan yang dikenakan urun biaya? Budi menjawab, sampai saat ini belum ditetapkan jenisnya. Perlu membutuhkan proses dan kajian yang cukup panjang. Kemenkes akan menampung usulan dari stakeholder kesehatan. Antara lain, BPJS, organisasi profesi, maupun asosiasi penyedia fasilitas kesehatan. Tidak hanya sekedar usul. Tapi, harus berdasarkan data dan analisi pendukung.
Kemudian, Menkes membentuk tim khusus yang terdiri atas unsur stakeholder pengusul, plus personil Kemenkes. Tim nantinya bertugas melakukan kajian, uji publik, serta membuat rekomendasi. “Uji publik seperti melakukan diskusi-diskusi dengan beberapa pihak terkait, organisasi atau kelompok konsumen atau rumah sakit dan sebagainya,” terang Budi.
Permenkes tersebut juga mengetatkan aturan mengenai selisih biaya. Bagi peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan dari haknya akan dikenakan pembayaran akibat peningkatan pelayanan. Dan hanya dapat naik satu tingkat lebih tinggi. Untuk biaya paket rawat jalan eksekutif tidak boleh lebih dari Rp 400 ribu per kunjungan.
Begitu pula dengan rawat inap. Budi mengatakan, peningkatan dari kelas 3 ke 2 maupun kelas 2 ke 1, bahkan 1 ke VIP. Peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA-CBG antar kelas. “Khusus VIP karena tidak masuk dalam tanggungan BPJS, peserta membayar paling banyak 75 persen dari tarif kelas 1,” jelasnya.
Ketentuan urun dan selisih biaya, berdasarkan Permenkes tidak dibebankan kepada tiga kategori. Peserta penerima bantuan iuran, peserta yang mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah atau jamkesda, dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari peraturan tersebut hanya selisih biaya yang sudah berjalan. Sementara urun biaya belum. Budi lebih menekankan untuk sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Supaya tidak menimbulkan polemik ke depannya. “Supaya masyarakat teredukasi lebih dulu sebelum diterapkan. Masih banyak yang perlu dikaji. Bisa saja akhir tahun baru ditetapkan, kita juga tidak tahu,” imbuh dr. Kameli, staff ahli Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan BPJS.
Di sisi lain, lahirnya Permenkes No. 51 Tahun 2018 mendapat komentar Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Menurutnya urun biaya yang diatur dalam Permenkes ini bisa digunakan sebagai cara mengurangi defisit BPJS Kesehatan. ”Ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dan BPJS Kesehatan utk mengendalikan biaya INA CBGs,” ucapnya kemarin.
Lebih lanjut Timboel mengatakan bahwa BPJS Watch mendorong pembentukan tim yang objektif dalam mengusulkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan urun biaya. Pada pasal 4 Permenkes tersebut ditulis bahwa Menteri Kesehatan harus menetapkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan urun biaya.
”Saya mengusulkan agar ada perwakilan dari peserta JKN yang bisa diwakili oleh YLKI atau BPJS Watch di tim tersebut,” katanya. Dengan melibatkan unsur peserta maka keputusan juga berpihak pada peserta. Peserta JKN terlindungi dalam mekanisme urun biaya ini.
Ke depan dalam pelaksanaannya pun pemerintah dan BPJS Kesehatan harus melakukan pengawasan. Faskes juga wajib menginformasikan jenis pelayanan kesehatan yg dikenai urun biaya dan estimasi besaran urun biaya. ”Jangan sampai ada unsur paksaan terhadap peserta JKN,” tutur Timboel. (han/lyn/JPG)
batampos.co.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan bebas dari penjara Mako Brimob pada Kamis 24 Januari pekan depan. Keluarnya Ahok sudah ditunggu sebagian orang. Salah satunya kuasa hukumnya, Teguh Samudra.
Teguh yang rutin menjenguk Ahok di dalam penjara Mako Brimob mengaku kliennya tidak memiliki persiapan khusus untuk menghirup udara bebas. Menurut dia, mental Ahok di dalam penjara semakin baik. Itu karena selama mendekam di balik jeruji besi, Ahok rajin membaca Alkitab.
“Dia berpegang teguh kepada Tuhan dan Alkitab. Enggak ada rasa dendam, iri dengan pihak lain. Memang sudah jalan Tuhan seperti ini menurut dia, dia nanti, keluar ya keluar saja,” kata Teguh.
Meski mengaku tidak ada persiapan khusus, tapi Teguh menyampaikan bahwa Ahok sudah menyiapkan rencana pekerjaan yang bakal dia lakukan usai tidak lagi di penjara. Ahok akan memulai bisnis di bidang perminyakan. “Bisnis minyak ini memang yang dari dulu dia sukai. Rencananya mau berbisnis itu,” sebut Teguh.
Ahok, kata dia, sudah memilih kantor untuk dia bekerja. Kawasan Bundaran HI, Jakarta dipilih Ahok untuk menjadi kantor bisnis minyaknya. “Alasannya milih di HI karena bisa melihat keindahan Bundaran HI. Enggak perlu ruangan kantor yang besar, cukup yang kecil,” terang dia.
Saat keluar nanti, kata dia, salah satu stasiun televisi juga sudah menyiapkan acara untuk Ahok. “Acaranya katanya khusus buat dia (Ahok),” terang dia.
Dia menjelaskan, ketika keluar nanti, diprediksi Ahok akan dijemput massa simpatisannya. Namun, Teguh mengatakan, Ahok sudah meminta untuk tidak membuat repot pihak kepolisian. Karena itu, Ahok mengimbau lebih baik tidak menjemputnya.
Sementara itu, pihak kepolisian mengatakan tidak menyiapkan pengamanan khusus terkait bebasnya Ahok pekan depan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Argo Yuwono, menerangkan pengaman dari Brimob sudah cukup. “Iya, tidak ada pengamanan khusus, Ahok sendiri sudah mengatakan kepada Ahoker untuk tidak datang ke Mako,” jelas dia.
Usai bebas dari tahanan, Ahok juga tampaknya tak ingin berlama-lama menjomblo. Ia dikabarkan akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat.
Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang juga dikenal sebagai orang dekat Ahok. “Jadi (menikah). Insya Allah 15 Februari. Saya yang jadi saksinya,’’ ujarnya di Jakarta, Jumat (18/1).
Meski belum mau membeberkan siapa perempuan yang akan menjadi mempelai wanita, namun Pras menyebut bahwa pernikahan tersebut akan digelar di Jakarta. Seperti diketahui, sebelumnya Ahok sempat dikabarkan dekat dengan seorang Polwan berusia 21 tahun bernama Bripda Puput Nastiti Devy. Bripda Puput diketahui berasal dari Nganjuk, Jawa Timur. (dee/bry/JPG)
Dari kiri; Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, Direktur Percetakan Ripos Bintana Press Socrates, Ketua Baznas Kepri Mustamin Hussain, Dirut batampos.co.id Guntur Marchista Sunan, dan Branch Manager Bank Mualamat Batam Danie Maulana Lutfie beserta jajarannya usai melaksanakan penandatanganan kerja sama wakaf sejuta Alquran di kantor Batam Pos, Jumat (18/1). (Cecep Mulyana/Batam Pos)
batampos.co.id – Misi membekali generasi penerus bangsa terus dilakukan di Kepulauan Riau (Kepri). Kali ini melalui program Gerakan Wakaf Sejuta Alquran yang digagas PT Ripos Bintana Press atau yang karib disapa Percetakan Bintana, perusahaan percetakan terbesar di Kepri yang bernaung di bawah bendera Jawa Pos Group.
Dalam merealisasikan program ini, Percetakan Bintana tidak sendiri. Melainkan menggandeng lembaga terkait yang memiliki visi-misi sama. Yak-ni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kepri, Bank Muamalat, Harian Pagi Batam Pos, dan jaringan media online terbesar di Kepri, batampos.co.id.
Jumat (18/1) kemarin, digelar penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di ruang rapat kantor Batam Pos, Gedung Graha Pena lantai 2 Batam Center. Penandatanganan MoU ini adalah sebagai dasar terkait penyelenggaraan, penerbitan, dan pengadaan Alquran, penyaluran dan distribusinya, menghimpun dana infak dari masyarakat, dan mempublikasikannya secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
MoU tersebut ditandatangani secara bersama-sama oleh Direktur Percetakan Bintana Socrates, Ketua Baznas Kepri Mustamin Hussain, Branch Manager Bank Muamalat Cabang Batam Danie Maulana Lutfie, Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, serta Direktur Utama batampos.co.id Guntur Marchista Sunan.
Socrates mengatakan, Gerakan Wakaf Sejuta Alquran akan dikolaborasikan dengan program-program semua pihak yang bekerja sama. Baznas Kepri sendiri sebelumnya sudah memiliki program Tebar Alquran ke Pelosok Kepri dan Cinta Quran. Sementara Bank Muamalat tengah mengampanyekan program Ayo Hijrah. Sementara, Batam Pos dan batampos.co.id memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
”Program Gerakan Wakaf Sejuta Alquran sejalan dengan berbagai program lainnya. Nantinya, prioritas distribusi meliputi masjid, pesantren, hingga taman pendidikan Alquran. Supaya bisa dibaca dan diamalkan,” katanya.
Sedangkan Mustamin Hussain menyebutkan, wakaf merupakan salah satu bagian dari ajaran agama Islam. Wakaf Alquran merupakan sarana menjadikan umat Islam berkualitas.
”Artinya, ada sarana berupa cetakan Alquran yang bisa dibaca,” katanya.
Dia menambahkan, wakaf adalah menahan benda milik seseorang dan menyedekahkan kemanfaatan dari benda tersebut di jalan yang tidak diharamkan Allah SWT. ”Jadi ketika ada orang memiliki uang, kemudian uang tersebut dibelikan Alquran, lalu Alquran ini diberikan kepada orang lain dalam bentuk wakaf, maka akan menjadi amal,” tuturnya.
Wakaf Alquran ini diyakini juga bisa mendorong generasi muda untuk belajar Alquran. ”Karena sebagaimana kita tahu pahalanya sangat besar. Selain bagi mereka yang membaca Alquran, pahala terus mengalir bagi mereka yang mewakafkan,” ucapnya.
Sementara Danie mengaku, pihaknya sangat mendukung program Gerakan Wakaf Sejuta Alquran. Hal ini juga sejalan dengan program yang telah mereka jalankan yakni Ayo Hijrah.
”Harapan kami dengan kegiatan ini masyarakat Kepri lebih bisa memahami dan memaknai dari membaca Alquran,” tuturnya.
Sedangkan Candra ikut mendukung kegiatan ini. Diakuinya, wakaf Alquran akan dimulai dari karyawan Batam Pos. ”Kita akan ajak teman-teman di dalam (Batam Pos, red) untuk mewakafkan sebagian penghasilannya. Intinya kita support,” kata Candra.
Batam Pos, lanjutnya, berkomitmen dengan kegiatan sosial keagamaan. Sebelumnya, Batam Pos juga membagikan sajadah di Masjid Raya, Batam Center. Sajadah ini merupakan wakaf dari pembaca setia Batam Pos. ”Harapan kita bisa menjadi amal jariyah kita,” ucapnya.
Guntur menambahkan, Batam Pos dan batampos.co.id memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan Kepri.
”Pembangunan tidak melulu soal infrastruktur. Namun juga sumber daya manusia (SDM). Salah satunya membangun akhlak dan melahirkan generasi muda yang beriman serta bertakwa,” kata Guntur yang juga Direktur Harian Pagi Batam Pos itu.
Dengan adanya Gerakan Wakaf Sejuta Alquran ini, diharapkan semakin banyak perusahaan, instansi, dan masyarakat yang ikut mewakafkan Alquran.
Dengan demikian, diharapkan akan lahir generasi islami yang siap membangun Kepri. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor 0811 696 845 (Socrates), 0811 7006 381 (Yaser Huda), atau 0813 7232 7127 (Wanda Sari Dewi). (rengga)
Kios di sepanjang jalan trans Barelang. Foto: Batam Pos/Dalil Harahap
batampos.co.id – Puluhan pedagang di sekitar Jembatan Barelang akan ditata. Kini, Tim Terpadu tengah melakukan pendekatan persuasif dengan para pedagang.
Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Batam Imam Tohari mengatakan, pendekatan yang juga melibatkan tokoh masyarakat tersebut dilakukan sembari berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam terkait lokasi penataan.
”Mereka (pedagang) sangat setuju ditata. Edukasi yang disampaikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam diterima dan dimengerti, jembatan Barelang merupakan ikon Kota Batam,” kata Imam, kemarin.
Imam merinci, para pedagang sebelum Jembatan 1 Barelang kini terkonsentrasi pada tiga zona. Di antaranya, tujuh pedagang di bawah jembatan dekat Tanjung Penarik, 24 pedagang tepat di area sebelum jembatan dan 11 pedagang di Dendang Melayu. Kini, pedagang di bawah jembatan sudah membongkar sendiri lapaknya.
”Yang 11 pedagang sudah ada tempatnya dipermanenkan di Dendang Melayu. Yang 24 pedagang dan tujuh pedagang ini yang kami mau bicarakan dengan Disbudpar, akan dipindahkan ke mana,” paparnya.
Menurut dia, ada satu lokasi yang dimungkinkan menjadi tempat penataan, yakni lahan kosong sisi kanan jembatan. Namun, keputusan pemindahan tetap menunggu pembicaraan dengan Disbudpar.
Menurut Imam, tidak hanya para pedagang area Jembatan 1 Barelang yang berada di sisi pulau utama Batam (masuk wilayah Sagulung) yang ditata. Namun, pihaknya juga akan menata para pedagang di Jembatan 1 Barelang sisi Pulau Nipah hingga Jembatan 2 Barelang di Pulau Setokok.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Batam Ardiwinata mengatakan, para pedagang kelak akan diarahkan tidak hanya menjual makanan, tapi juga berbagai macam cendera mata.
”Karena tujuannya untuk mendukung pariwisata Batam, jadi apa yang dicari wisatawan usahakan harus ada,” kata Ardi. (adiansyah)
batampos.co.id – Dinas Pariwisata Kota Batam optimis target kunjungan wisata ke Batam 2,4 juta jiwa akan tercapai. Caranya Dinas Pariwisata akan mengefektifkan hubungan dengan swasta dan semua pelaku wisata yang ada di Batam.
“Terget itu memang sulit. Tapi kita yakin akan tercapai. Semua usaha akan kita lakukan demi memajukan pariwisata di Batam,” kata kepala dinas pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, Rabu (16/1/2019).
Ardiwinata mengatakan, peran dari pihak swasta seperti tour and travel di pihak agency sangat sentral dalam memajukan pariwisata. Di mana paket-paket wisata ke Batam harus diperbanyak.
“Kita akan gandeng travel agent. Kita juga akan membuat sejumlah event berkelas internasional yang berpotensi mendatangkan wisatawan asing,” ujarnya.
Menurut mantan Kabaghumas Pemko tersebut, di tahun 2019 sudah ada beberapa kegiatan yang sudah pasti dilakukan oleh pihak Pemko Batam dan Pelaku wisata di Batam.
“Misalnya Nongsa Regata, juga event lainnya yang sudah dirancang. Ada 114 event dalam kalender wisata yang akan digelar di Batam oleh Pelaku wisata, dan pemerintah,” katanya.
Selain itu, Dinas Pariwisata juga akan melakukan penataan objek wisata. Yang sudah pasti adalah penataan jembatan satu Barelang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.
“Anggarannya lebih dari Rp 2 miliar. Itu memang untuk penataan di sekitar Jembatan Satu. Jembatan satu Barelang memang menjadi ikon Kota Batam,” katanya. (ian)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah membuka keterlibatan pelaku usaha turut membangun Batam. Selain dapat berkontribusi membangun infrastruktur, pelaku usaha juga dapat turun tangan pada sektor pendidikan, sosial ekonomi hingga lingkungan hidup maupun sektor lain yang berkaitan dengan masyarakat.
Assiten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Pemko Batam Pebrialin mengatakan, dunia usaha dapat ikut serta berkontribusi menjalankan program yang diusulkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), namun tak terkafer anggaran daerah.
“Rehabilitasi rumah, mau bantu sekolah rusak juga bisa,” kata Pebrialin, kemarin.
Maka dari itu, ia mengatakan bukan tanpa alasan Pemko Batam telah membentuk forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Batam yang diketuai pengusaha Batam, Jhon Kennedy. Kehadiran forum ini ditujukan, salah satunya agar penyaluran bantuan dari dunia usaha lebih terarah.
“Kehadiran TSP supaya lebih termonitor. Sehingga tidak double, dan bantuan dapat diarahkan ke hal yang lain,” imbuhnya.
Pebrialin mengatakan pada 2018 ada empat perusahaan yang sudah bersinergi dengan Pemko Batam dalam penyaluran CSR. Yakni PT PGN dalam pembuatan mural dan taman. Kemudian Batam Shipyard and Offshore Association (BSOA) yang memberikan boat pancung lengkap dengan mesin untuk mengangkut sampah di Kelurahan Pulau Buluh.
Selanjutnya PT Adhya Tirta Batam dalam bidang pendidikan dan sosial. Serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepulauan RIau berupa pemberian modal kerja bagi koperasi Batik Batam Madani, dan pengembangan pertanian terintegrasi di Yayasan Bukit Bismillah.
“Program TSP atau CSR Kota Batam meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, kemudian infrastruktur, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan,” kata dia.
Sementara itu di website tsp.batam.go.id, terdapat informasi berbagai program yang dapat diikuti oleh pelaku usaha. Dari kegiatan terkkait infrastruktur hingga program sosial kemasyarakatan. (iza)
batampos.co.id – Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Batam Suhar mengatakan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung sudah ada sejak Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menurutnya, SLF bukan bagian dari persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“SLF itu setelah IMB, ketika gedung akan dioperasionalkan. Aturan itu sudah lama,” kata Suhar, kemarin.
Ia menyampaikan, penerbitan SLF akan mempertimbangkan rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang juga melibatkan ahli bangunan. Jika telah memenuhi unsur kelaikan, barulah kemudian diusulkan SLFnya diterbitkan.
“Kecuali struktur bangunan, jika ini tak laik tak bisa (SLF diterbitkan). Artinya, bangunannya harus dirobohkan, tak dilanjutkan karena membahayakan,” imbuhnya.
Ia memastikan pihaknya belum menemui perihal struktur bangunan yang tidak laik. Menurut dia, TABG akan melakukan pleno sebelum memutuskan menerbitkan SLF atas bangunan dan gedung tertentu.
“Jika tidak penuhi ketentuan, akan ditinjau kembali. Kalau udah OK, baru dikeluarkan,” ucap dia.
Suhar mengatakan, IMB seiring rencana terkoneksinya urusan IMB dan SLF ke Online Single Submission (OSS) justru akan semakin mempermudah layanan perizinan ke pelaku usaha.
“Online tentu akan lebih cepat,” ujarnya.
Soal sinkronisasi kedua izin ini pada OSS, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan IMB Gedung dan SLF Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Kelak, IMB maupun SLF akan melewati Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Namun sayang, kini sistem online ini belum diterapkan di Batam, dengan kata lain dua perizinan ini masih manual. Padahal, dalam PermenPUPR nomor 19 pelaku usaha yang telah mendapatkan IMB melalui OSS wajib melakukan pemenuhan komitmen IMB dan mengajukan usulan SLF melalui SIMBG.
Suhar mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan diri untuk membicarakan sistem online ini dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP).
“Kemarin mau kami bicarakan, namun berhubung ada pergantian pimpinan di DPM PTSP jadi tertunda. Kami akan bicarakan ini dengan pak Firmansyah (Kepala DPM PTSP Kota Batam). Kami harapkan satu atau dua bulan sudah running,” papar dia.
Suhar menyampaikan, walaupun pemerintah berkomitmen mempercepat perizinan tidak kemudia melupakan kelaikan bangunan atau gedung yang akan dibangun. “Kita harus mengkombinasikan dua hal ini. Berbeda dengan perizinan lain yang bisa langsung dilaksanakan,” terang dia.
Menurut dia, kini penerbitan IMB maupun SLF di Batam sudah cukup banyak. Namun ia mengaku tidak hafal. “Ada pabrik, hotel juga apartemen,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mengembangkan Pelabuhan Domestik Punggur. Setelah memberikan lahan untuk parkir, kini BP akan melakukan pengerasan area tersebut ditambah lagi dengan pasang gerbang.
“Gerbang itu untuk penataan kendaraan keluar masuk kendaraan. Selama ini, kami belum pungut retribusi, baru pas masuk saja,” kata Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan BP Batam, Johan Effendy, Kamis (17/1) di Kantor Pelabuhan BP Batam.
Selain itu, kendaraan yang parkir inap pun belum dikenakan sewa sama sekali. Dan satu lagi kendala yang mengurangi kenyamanan adalah banyaknya taxi yang parkir untuk menunggu penumpang di pelabuhan.
“Nanti akan ditata karena maksimal hanya 27 unit taksi yang boleh stand by menunggu penumpang. Selama ini susah mengontrolnya, makanya dengan gerbang akan mudah kontrolnya,” ucapnya.
Kemudian ada sejumlah hambatan, dimana ada eskalator dan kloset yang rusak selama masa mudik Natal.
“Eskalator rusak karena terindikasi penumpang bawa beban yang berlebihan. Makanya kami akan buat beban berat masuk lewat lift saja. Kami juga akan menata area komersilnya,” katanya. (leo)
Pemakaman umum Sei Temiang. foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Yayasan Khairul Umma, pengelola taman pemakaman umum (TPU) Seitemiang, buka satu blok pemakaman baru di bagian ujung bawa TPU.
Blok baru tersebut berada persis di pinggiran hutan Seitemiang yang merupakan lokasi rawa-rawa. Ini dilakukan karena lokasi pemakaman lama sudah terisi semua. Sistim sisip yang diterapkan sepanjang tahun 2018 lalu sudah tak bisa lagi sebab tak ada lahan atau blok yang kosong.
Sekretaris Yayasan Khairul Uma Zailani mengatakan, untuk buka blok baru itu pihaknya harus terlebih dahulu menimbun lokasi rawa-rawa agar bisa digunakan.
“Luasnya (blok baru) hanya selapangan sepak bolah. Tak ada lagi (lahan lain) makanya mau tak mau perdayakan rawa-rawa itu,” ujarnya.
Meskipun sudah memiliki blok baru, namun ketersediaan lahan pemakaman tetap terbatas. Menurut perdiksi pihak yayasan yang mana rata-rata tujuh hingga sembilan jenazah yang dimakamkan perhari, maka lahan seluas lapangan sepak bolah itu hanya bertahan hingga akhir tahun saja. “Yang sudah terisi hampir separuh. Ini paling sampai akhir tahun sudah habis lagi,” tuturnya.
Disinggung terkait rencana penimpahan makam tua yang tak terurus ataupun blok mr/mrs X, Zailani mengaku belum bisa dilakukan karena pertimbangan kemanusiaan.
“Tak bisa serta merta (ditimpahkan) begitu saja. Kasian juga makanya ini kami terus cari tahu ahli waris (makam tua), biar diperhatikan,” ujarnya.
Keterbatasan lahan pemakaman ini sebanarnya kata Zailani sudah terjadi sejak tiga tahun belakangan ini. Namun itu masih bisa diatasi dengan penerapan sistem sisip dan memanfaatkan sisa lahan dekat jalan Ahmad Dahlan, Seitemiang. “Untuk solusi jangka panjang belum ada karena belum ada arahan dari pemerintah untuk lahan pengganti lain. Ini masih mutar-mutar saja di sekitar sini,” ujarnya. (eja)
