Sejumlah Peserta ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melihat hasil ujian usai mengikuti tes Computer Assisted Test (CAT) di Gedung Bersama Pemko Batam, Sabtu (3/11/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin mengaku belum bisa memastikan kapan para CPNS tersebut mulai bekerja.
“Tunggu SK (CPNS). Target kapan (CPNS mulai bekerja), saya tak tahu, karena yang keluarkan Menpan RB,” ucap Jefridin.
Sementara itu, haari ini adalah batas terakhir pemberkasan para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 di lingkungan Pemko Batam. pemberkasan kembali ini merujuk pada arahan Menpan RB, beberapa waktu lalu.
“Pemberkasan itu ada tentang kesehatan dan lain-lain. Tapi kapan SK keluar, kapastian tanggal maupun bulan pusat yang tahu,” lanjutnya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam ini bahkan tak bisa menyampaikan harapan yang muluk perihal kapan para CPNS tersebut akan bekerja pasca ditetapkan lulus CPNS beberapa waktu lalu.
“Tak usah pakai harapan lagi, tak bisa pula saya desak, kan ada jadwal mereka. Yang jelas kami mau secepatnyalah, pemberkasan (jika) sudah, tinggal kita tunggu saja lagi pusat,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, begitu sudah keluar SKnya, pihaknya akan menugaskan sesuai dengan formasi yang telah dipilih dan dinyatakan lulus pada tes CPNS lalu.
“Formasi, baik di sekolah maupun dinas,” imbuhnya.
Yang ia bisa sampaikan, yakni kewajiban Pemko Batam menggelar diklat prajabatan untuk para CPNS, sebelum diangkat menjadi PNS.
“Pada tahun ini, kewajiban kami Pemda harus menggelar prajabatan, pada triwulan ketiga atau ke empat,” pungkasnya. (iza)
batampos.co.id – Pernah menikmati seduhan kopi kawa? Ada sebagaian orang yang menyebutnya teh kawa.
Kopi kawa daun merupakan seduhan daun kopi yang telah dikeringkan melalui proses pengasapan.
Saat ini telah ada yang dijual dalam bentuk sachet, mirip teh celup.
Seduhan minuman hangat ini akan terasa nikmat jika Anda mencecapnya dengan tambahan gula aren.
Pada akhir 2018 lalu, terapat Festival Pesona Budaya Minangkabau yang ditaja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menyuguhkan minuman hangat ini.
Panitia menyediakan kopi kawa daun sebanyak 4.000 cangkir dari tempurung kelapa yang dinikmati oleh seluruh tamu dan pengunjung di Istano Basa Pagaruyung (18/11/2018), lalu.
Acara minum kopi kawa daun ini pun tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).
Kalau Anda belum pernah mencicipnya, Anda layak berburu minuman sedap ini. (ptt)
batqampos.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berjanji memulai upaya yang lebih serius dalam menangani mafia pertanahan selama 10 bulan pertama tahun 2019.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang atau disebut juga Dirjen VII, Agus Widjayanto, mengungkapkan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di Tanah Air telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemberantasan mafia lahan.
Pihak BPN akan menjadi sumber data dan bukti bagi aparat untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus mafia lahan.
”Sedangkan untuk penentuan pidana atau perdatanya menjadi kewenangan pihak kepolisian,” kata Agus, Minggu (20/1/2019).
Agus menargetkan, pada bulan Maret nanti, para Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Masalah dan Pengendalian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menetapkan kasus yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Agus menjelaskan, saat ini ada 61 target kasus mafia tanah di seluruh Indonesia. Kegiatan pemberantasan harus dimulai oleh seluruh BPN mulai awal tahun ini. Diharapkan, dalam waktu 10 bulan, akan ada hasil signifikan.
“Saya harap pada Agustus nanti, semua kasus yang dijadikan target operasi, sudah kita selesaikan sehingga pada bulan Oktober-November dapat dilakukan monitoring serta evaluasi,” katanya.
Penetapan target kerja seperti ini, menurut Agus, bertujuan agar membuat kerja seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dapat fokus untuk memberantas praktek mafia lahan di daerahnya.
Adapun beberapa kasus yang kini menjadi prioritas adalah kasus yang sudah mendapat perhatian khusus dari mitra kerja Komisi II DPR RI.
ilustrasi
Direktur Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II, Hary Sudwijanto, mengatakan agar setiap jajaran Kabid di Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pemberantasan mafia lahan.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni para Kabid V harus mempelajari betul kasus yang terjadi di daerah. Para Kabid diharapkan mampu menentukan apakah penyelesaiannya perlu dilakukan melalui penyelesaian rutin atau menjadi target operasi mafia tanah.
“Lalu Kabid V juga perlu mempelajari secara benar mengenai target operasi yang telah ditetapkan tadi,” kata Hary.
Hary juga mengingatkan pentingnya persiapan terkait pembentukan tim, perencanaan kegiatan serta pelaksanaannya. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat.
Mafia Lahan di Batam
Di Batam, keberadaan mafia lahan pernah diungkapkan para pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam era Hatanto Reksodipoetro. Saat mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2017 lalu, Hatanto mengungkapkan, ia percaya bahwa di Batam memang ada mafia lahan. Hatanto mengaku pertama kali mendengar istilah itu dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro didampingi para deputi memberikan penjelasan kepada wartawan di Kantor BP Batam, Rabu (18/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“Itu identifikasi dari tahun lalu. Mafia lahan katanya ada dan sudah lama diketahui,” kata Hatanto, saat itu, Rabu (18/10/2017).
Salah satu modus mafia lahan di Batam, menurut Hatanto, adalah menunda-nunda membangun lahan yang telah dialokasikan ke mereka. Alasannya sederhana, karena mereka ingin menjual kembali tanah itu dengan harga yang tinggi tanpa diketahui BP Batam sebagai pemilik Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Batam.
Data BP Batam menyebutkan, ada 7.719,73 hektare lahan tidur. Lahan-lahan tersebut tersebar di 2.690 titik atau lokasi.
Hatanto cs dikenal getol memerangi mafia lahan di Batam. Di antaranya dengan menarik lahan tidur setelah melalui proses verifikasi. Juga melalui kebijakan-kebijakan yang dinilai mengancam eksistensi para spekulan lahan.
Puncaknya adalah kebijakan administrasi lahan yang dituangkan dalam Perka BP Batam Nomor 10 Tahun 2017 yang terbit pada Juni 2017 lalu. “Menurut saya, yang menjadi pemicu dari pemberhentian kami adalah keluarnya Perka Nomor 10 Tahun 2017,” ungkapnya.
Hatanto mengatakan, Perka tersebut benar-benar menjadi momok mengerikan bagi mafia lahan. Sebab di dalamnya terdapat aturan yang mewajibkan pemilik lahan minta izin BP Batam sebelum menjaminkan sertifikat lahannya ke bank.
“Untuk apa tanah ini dipegang bertahun-tahun tapi tak dibangun, ternyata ini (Perka 10) yang ditakutkan,” katanya.
Adanya kewajiban tersebut akan membuat mafia lahan kalang kabut ketika ingin mengagunkan sertifikat lahannya di bank. Karena mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada BP Batam. Pasalnya, mafia lahan tidak pernah membangun lahannya. Seperti yang diketahui, HGB merupakan sertifikat terakhir yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentunya setelah melakukan pembangunan lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Jika tidak ada HGB, otomatis BP Batam tidak akan memberikan izin bagi si pemilik lahan untuk mengagunkan lahannya ke bank. Kondisi ini akan semakin rumit ketika pemilik lahan sudah menjual lahannya kepada investor yang benar-benar akan membangun lahannya.
Sehingga ketika investor tersebut ingin mengagunkan sertifikat lahan untuk mendapatan tambahan modal, persoalan ini akan muncul.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo berjabat tangan dengan mantan Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro pada acara serah terima Kepala BP Batam, Senin (23/10/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Karena penolakan yang bertubi-tubi, Perka itu akhirnya direvisi oleh pengganti Hatanto, Lukita Dinarsyah Tuwo, dengan menerbitkan Perka Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Hatanto mengatakan, sebenarnya sejak awal ia dan koleganya sudah dipesan untuk tidak mengurusi masalah lahan terutama Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO). Namun menurut dia, untuk mengembangkan ekonomi di Batam, harus dimulai dari pembehanahan tata kelola lahan di Batam.
Agus Tjahajana
Mantan Deputi Kepala BP Batam, Agus Tjahajana, mengatakan keberadaan mafia lahan di Batam memang sangat nyata. Menurut dia, sejak awal mereka sudah mencoba melawan sejumlah kebijakan BP Batam di bawah pimpinan Hatanto.
Agus mencontohkan, saat BP Batam menaikkan tarif UWTO terjadi pemasangan sepanduk penolakan secara masif. Menurut Agus, aksi tersebut didanai oleh para spekulan lahan di Batam.
“Berdasarkan penelusuran dari rekan-rekan intelijen, dana yang diperlukan untuk membuat spanduk-spanduk tersebut mencapai Rp 1,5 miliar,” katanya.
“Kira-kira apakah masyarakat bisa buat seperti itu? Itu hanya bisa dilakukan oleh suatu organisasi yang rapi dan cukup besar. Sehingga menimbulkan dampak besar,” paparnya. (*)
batampos.co.id – Hari ini, Senin (21/1), ML alias Maulia Lestari seorang mantan Finalis Puteri Indonesia 2016 asal Jambi dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Pemanggilan itu merupakan lanjutan penyidikan kasus prostitusi online yang melibatkan artis FTV dan model.
“Senin (21/1), terjadwal ML (Maulia Mulus Lestari, Red) akan diperiksa,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.
Informasinya, Maulia Lestari akan diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam bisnis prostitusi online yang dinaungi oleh para mucikari asal Jakarta, Siska alias Endang Suhartini dan Tantri Novanta. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Nama Maulia Lestari sendiri mencuat setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka mucikari tersebut dan hasil dari pemeriksaan digital forensik dari alat komunikasi milik keduanya.
Dara kelahiran 10 Agustus 1994 itu merupakan sosok mantan finalis Puteri Indonesia 2016 perwakilan Jambi. Publik cukup tercengang saat namanya dan beberapa artis lain disebut Polda Jatim, jika mereka masuk dalam katalog artis dan model yang dijajakan dalam prostitusi online.
Selain Maulia, Senin ini, Vanessa Angel juga dijadwalkan akan diperiksa penyidik sebagai tersangka. Perempuan 27 tahun itu akan menjalani pemeriksaan perdana atas status baru yang disandangnya, yakni sebagai tersangka.
Apabila tidak hadir, polisi sudah tentu akan melakukan pemanggilan ulang. Namun jika sampai pemanggilan tiga kali tak diindahkan, Vanessa terancam akan dijemput paksa.
Sebelumnya, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil mengungkap prostitusi online yang melibatkan artis Vanessa Angel dan model Avriellya Shaqqila di salah satu hotel berbintang di Surabaya, Sabtu (5/1) lalu.
Dari hasil penyidikan, lima orang ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi online. Empat di antaranya adalah mucikari. Mereka adalah Endang Suhartini alias Siska, Tentri Novanta, Fitria, dan Windi.
Sementara Vanessa Angel juga ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) lantaran terbukti mengeksplore dirinya melalui konten foto dan video porno yang dikirim ke mucikari untuk kegiatan prostitusi. (sb/rus/jay/JPR)
batampos.co.id – Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam, mencatat hingga saat ini masih terdapat sekitar 112 ribu kepala keluarga (KK) belum memiliki rumah. Seratus ribu lebih kepala keluarga yang belum memiliki rumah itu, kini yang tinggal di rumah-rumah liar (ruli).
Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Disperkimtan pada tahun 2019 ini, kembali mengajukan penambahan rumah susun sewa (rusunawa) ke pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan hunian warga Batam.
Kepala Disperkimtan Kota Batam, Eryudhi Apriadi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengajukan penambahan tiga twin block rusunawa untuk Kota Batam. Hanya saja, kemungkinan yang akan disetujui hanya satu twin block. Sebab pemerintah pusat tengan memprioritaskan bantuan untuk daerah-daerah yang terka bencana alam pada akhir tahun 2018 lalu.
”Memang kita sudah mengajukan penambahan rusunawa, ada tiga twin block yang kita usulkan tapi sepertinya hanya satu yang akan disetujui. Namun hingga saat ini Disperkimtan masih mengusahakan agar bisa terealisasi,” kata Eryudhi, Minggu (20/1).
Dia mengaku, Disperkimtan harus proaktif dalam mengajukan penambahan twin block ini kepada pemerintah pusat. Tidak cukup hanya mengusulkan saja, melainkan harus sering di follow-up sampai tahap mana usulan yang diajukan. Sebab Batam juga bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia dalam pengajuan bantuan dari pemerintah pusat.
”Usulan yang diajukan sudah masuk dalam daftar yang akan disetujui oleh pemerintah pusat. Dan usulan Batam masuk dalam urut nomor pertama, semoga saja disetujui,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini di Kota Batam hanya memiliki 78 twin block yang dikelola Pemko Batam, Badan Pengusaha (BP) Batam, serta Jamsostek. Dimana, 30 twin block di antaranya merupakan rusunawa yang dikelola oleh Pemko Batam dengan kapasitas 2.900 kamar untuk satuan rusun.
”Itu (rusunawa) diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” sebutnya.
Eryudhi, Kepala Dinas Perkimtan Pemko Batam. foto: batampos.co.id / Yulitavia
Eryudhi mengatakan, rusunawa ini sangat membantu masyarakat karena harga sewanya juga sangat murah. Mulai harga terendah Rp 155 ribu hingga harga tertinggi sevesar Rp 240 ribu per bulan.
”Harga (sewa) tersebut berdasarkan lantai mana kamar yang disewa. Makin ke atas harganya makin murah,” sambungnya.
Dikatakannya, rusunawa seperti di kawasan Mukakuning, Sekupang, dan Tembesi umumnya kamar-kamarnya sudah penuh terisi. Hanya saja, untuk rusunawa di kawasan Tanjunguncang sekarang masih banyak yang kosong karena ditinggalkan penghuni yang tidak lagi bekerja.
”Di daerah Tanjunguncang banyak perusahaan galangan kapal yang tutup, sehingga penghuni rusunawa yang dulu bekerja disana sekarang sudah pindah,” ungkapnya.
Akan tetapi, lanjut Eryudhi, kebutuhan secara keseluruhan akan rusunawa untuk Kota Batam dengan 78 twin block yang ada saat ini dianggap masih sangat kurang. Sebab, dari hasil pendataan rumah liar pada tahun 2017, masih ada sekitar 33 ribu. Dan itu harus diatasi dengan penambahan rusun.
”Jadi kami (Disperkimtan) sangat berharap agar setiap tahun ada penambahan rusun untuk Kota Batam, sebagai solusi hunian yang layak bagi masyarakat,” tuturnya.(cr2)
Sejumlah siswa-siswi saat akan melakukan perekaman E KTP di mobil unit pelayanan keliling Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Batam | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam akan memaksimalkan perekaman KTP elektronik (e-KTP) di sekolah-sekolah. Remaja yang sudah memiliki hak pilih pada pemilu 2019, tepatnya 17 April 2019, dipastikan bisa menggunakannya.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidhar mengatakan, pihaknya sudah memaksimalkan dua armada mobil perekaman e-KTP untuk berkeliling ke sekolah-sekolah. Khaidhar berharap semua siswa yang masuk usia memilih, tidak lagi terkendala masalah e-KTP untuk menggunakan hak pilih mereka.
Dalam prosesnya, armada Disdukcapil ini akan berkeling ke sekolah-sekolah dua kali dalam seminggu. Mendatangi sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah di Batam.
“Kita terus datang ke sekolah-sekolah, sesuai jadwal yang ada, kita juga kerja sama dengan pihak sekolah,” kata Khaidhar di Batam pada Sabtu (19/1).
Perekaman ini sendiri, kata Khaidhar lagi, tidak hanya untuk mereka yang berada di usia 17 tahun saja, tetapi juga untuk mereka yang belum genap berusia 17 tahun, namun pada saat pemilu 2019 nanti sudah 17 tahun. Nantinya hasil rekaman tersebut akan diberikan ketika mereka genap berusia 17 tahun.
“Walaupun sudah merekam, mereka tetap akan menerima hasilnya ketika sudah berusia 17 tahun, karena syaratnya itu harus 17 tahun,” kata Khaidhar lagi.
Perekaman dengan cara jemput bola ini, sudah dilakukan sejak Mei 2017 lalu, dimana pada saat itu ada 2.300 pelajar yang melakukan perekaman. Sementara untuk 2018, ada 60 sekolah yang menjadi target Disdukcapil dan 4.332 siswa yang berhasil dilakukan perekaman.
Untuk Kota Batam sendiri, jumlah pemilih pemula yang didalamnya termasuk anak di usia sekolah berada di angka 10 persen dari total DPT sebanyak 638.170 jiwa. Jumlah ini dinilai cukup besar dan harus bisa dimaksimalkan untuk bisa menggunakan hak pilih mereka. (bbi/jpc)
F. Cecep Mulyana/Batam Pos Manajer Oxley Convention City, Glori, memberikan presentasi pada acara jamuan makan malam untuk tamu dan calon pembeli di Galeri Oxley Convention City, Jumat (18/1/2019).
batampos.co.id – Oxley menggelar Imlek Dinner atau Ciak Tok bersama konsumen dan calon pembeli di Marketing Gallery Oxley Batam Center, Jumat (18/1) lalu. Dalam acara ini, selain hidangan makanan, tamu yang hadir juga mendapatkan informasi dan penjelasan proses pembangunan.
”Ini acara eksklusif untuk tamu dan calon pembeli. Dalam momen Imlek ini kami juga menawarkan promo berupa hadiah langsung, dan cicilan mulai dari empat jutaan,” ujar Marketing Communication Manager Oxley Convention City, Irina.
Hadiah yang ditawarkan yakni Samsung Note 9 yang berlaku untuk pembelian dari 12 Januari hingga 28 Februari. Kemudian hadiah utama doorprize Motsubishi Pajero Sport yang akan diundi pada akhir Juni mendatang.
”Jadi, untuk pembelian tipe studio, konsumen mendapatkan 1 kupon, tipe 1-2 bed ada 2 kupon, 3 bed dan penthouse 3 kupon,” kata Irina.
Apartemen Oxley Convention City Batam dikembangkan Rich Capital bekerja sama dengan Oxley dan PT Karya Indo Batam. Apartemen ini terdiri dari 32 lantai, dan memiliki konsep langit yang tinggi dengan balkon pemandangan ke laut, alam dan Kota Batam.
”Hunian ini dilengkapi dengan konsep tinggal, kerja, bermain, dengan gaya hidup kosmopolitan,” kata Irina.
Oxley Convention City tersedia dalam 5 tipe unit, yakni tipe studio, satu kamar tidur, dua kamar tidur, tiga kamar tidur, serta penthouse. Sedangkan fasilitas pendukung tersedia kolam renang, fitness center, gym, yoga area dan taman bermain anak-anak.
”Sampai sekarang sudah terjual lima ratus unit atau delapan puluh persen,” kata Irina. Keunggulan dari apartemen ini terletak sangat strategis, yakni di pusat kota atau di sekitar sentral bisnis Kota Batam. Lokasinya berdekatan dengan Terminal Feri Batam Center dan hanya berjarak 30 menit ke Singapura.
”Progres pembangunan sekarang sudah masuk pemasangan tiang pancang. Yang terpasang mencapai lima ratus,” kata Irina.
Dia menambahkan pemasangan tiang pancang ini akan selesai pada akhir April, dan direncanakan apartemen ini serah terima kunci pada 2022.
”Setelah tiang pancang akan naik ke struktur atas. Semua perencanaan dan pengerjaan pembangunan kita sesuai jadwal,” tegas Irina. (opi)
batampos.co.id – Hampir setahun berselang pembongkaran pedagang yang berjualan di Taman Jodoh Boulevard. Namun hingga kini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam belum menata atau mengembangkan lokasi yang digadang-gadang menjadi pusat belanja oleh-oleh hingga kuliner tersebut. Tak heran, para pedagang kembali berjualan di tempat tersebut.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam Suhar mengungkapkan, pengembangan lokasi ini tak kunjung dikerjakan karena berkaitan dengan belum jelasnya pembangunan Pasar Induk Jodoh. Untuk diketahui, para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dulu berjualan di sekitar taman Jodoh Boulevard rencananya akan dipindahkan ke Pasar Induk Jodoh.
”Semuanya saling terkait. Ini satu kesatuan, penyelesaiannya dilakukan secara makro dan tuntas,” kata Suhar, Minggu (20/1/2019).
Ia mengaku, pengembangan lokasi ini perlu banyak yang harus dibicarakan dan merujuk pada skala prioritas.
”Selesaikan dulu pasar induknya, karena kunci penataan wilayah sana adalah penataan pasar induk. Setelah itu, baru yang lain bisa kita bereskan,” kata dia.
Untuk itu, menurut Suhar, jika pasar induk cepat terselesaikan tentu Jodoh Boulevard akan segera ditata. Ia mengaku, pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) perihal progres pembangunan Pasar Induk Jodoh.
”Tergantung secepat mana progres kita selesaikan penataan pasar induk. Mungkin soal ini bisa ditanya ke Disperindag,” ucapnya.
Ia menambahkan, tidak mungkin pemerintah membangun Jodoh Boulevard lebih dulu dibanding pengejaan pasar induk. Namun, ia menilai yang mungkin akan dilakukan yakni pengembangan Jodoh Boulevard dilakukan bersamaan dengan pembangunan pasar induk.
”Nanti kita mungkin kordinasi dengan Disperindag,” ujarnya.
Sementara itu, Disperindag Kota Batam tengah intens melobi pemerintah pusat melalui dua kementerian, yakni Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). ”Kami terus koordinasikan soal ini (anggaran),” sebut Kepala Bidang Pasar Disperindag Batam, Zulkarnain.
Rencana penataan Jodoh Boulevard yang akan dikembangkan menjadi lokasi pusat kuliner, disampaikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. ”Kami punya desain sendiri, taman ini jadi pusat kuliner,” ujar Rudi, awal September 2017 lalu.
Tak sembarang pusat kuliner, kelak lokasi ini akan didesain dengan konsep yang modern. Akan dipasang atap yang menghubungkan ruko-ruko. Dan, kawasan ini bebas kendaraan.
”Parkir secara khusus kami siapkan, orang masuk ke sini jalan,” katanya.
Untuk pusat kuliner yang ia maksud, pihaknya membuka kesempatan pihak ketiga untuk mengelola, baik dalam bentuk koperasi maupun badan usaha yang lain atau lazim disebut pihak swasta. ”Kita desain, swasta saja yang bangun,” ucapnya.
Pantauan Batam Pos di Taman Jodoh Boulevard, para pedagang memang kembali berjualan, terutama saat sore hingga malam hari. Namun, Camat Batuampar Tukijan membantah para pedagang ini beraktivitas secara permanen. Para pedagang hanya diperbolehkan berjualan di atas pukul 16.00 WIB.
”Sebenarnya tidak boleh, namun bagaimana lagi. Jadi kembali ke hati nurani saja,” terang Tukijan.(iza)
Seekor kucing lucu telah diangkat menjadi “bangsawan” oleh pengurus sebuah kastel bersejarah di barat Jepang. Kabar ini ikut menarik kunjungan para turis dan membantu daerah itu pulih dari bencana hujan mematikan yang terjadi tahun lalu.
Kucing yang diberi nama Sanjuro itu mendapatkan gelarnya pada 16 Desember 2018 di Kastel Bitchu Matsuyama di Takahashi, Prefektur Okayama setelah melarikan diri dari rumah pemiliknya dan menetap di sana.
Terpesona oleh Sanjuro, Hideo Aihara, direktur eksekutif asosiasi pariwisata lokal yang mengelola kastel itu, memutuskan menjadikannya sebagai maskot promosi. (dea)
batampos.co.id – Konsorsium PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) mulai mencetak surat suara untuk pemilu serentak 17 April mendatang. Minggu (20/1), Komisi Pemilihan Umum (KPU) meninjau proses produksi perdana ke tempat percetakan di Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Ada sebelas perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PT Temprina Media Grafika. Jumlah surat suara yang diproduksi mencapai 255 juta lembar. Itu sekitar 27,1 persen dari kebutuhan surat suara nasional. Surat suara tersebut akan didistribusikan untuk sepuluh provinsi, yaitu Bengkulu, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Barat.
Ketua KPU, Arief Budiman, menyebutkan kebutuhan surat suara nasional mencapai 939.879.651 lembar. Ada enam konsorsium yang mengerjakannya.
Semuanya ditarget selesai pada 11 Maret. ”Hari ini (kemarin, red) produksi perdana,” ujarnya setelah meninjau proses produksi surat suara pilpres dan pileg di PT Temprina.
KPU, ungkap Arief, sejatinya memberikan waktu 70 hari untuk menyelesaikan proses produksi. Namun, pihak konsorsium perusahaan diminta menyelesaikannya lebih awal.
Ketua KPU RI Arief Budiman (kiri) memeriksa cetakan pertama untuk lembar surat suara Pilpres saat pencetakan surat suara untuk Pilpres dan Pileg di PT. Temprina Media Grafika, Sumengko, Gresik, kemarin (20/1/2019). PT. Temprina Media Grafika mencetak sebanyak 255.019.544 untuk propinsi Bengkulu, Kep. Riau, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Hanung Hambara/Jawa Pos
Produksi surat suara harus selesai dalam waktu 60 hari. Sebab, seluruh surat suara harus sampai di kabupaten/kota paling lambat 16 Maret. KPU kabupaten/kota akan melakukan sortir lebih dulu. Berikutnya, semua surat suara dimasukkan ke kotak suara dan disegel.
Arief memastikan bahwa kualitas surat suara yang dicetak di PT Temprina sudah sesuai. Hasilnya memuaskan. Namun, KPU mengingatkan terkait jumlah dan proses distribusi. Tidak boleh sampai ada surat suara yang salah kirim. Misalnya, surat suara untuk daerah pemilihan (dapil) 1 dikirim ke dapil 4. Hal itu bisa mengacaukan sistem penyelenggaraan pemilu.
Surat suara sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap dapil. Ada lima jenis surat suara yang diproduksi untuk 2.592 dapil se-Indonesia.
”Kalau sampai salah produksi atau distribusi, pasti tidak bisa dipakai,” tuturnya.
Untuk memastikan produksi dan distribusi surat suara sesuai target, KPU menempatkan staf di tiap perusahaan. Progres pekerjaan akan dilaporkan setiap hari. ”Kalau ada yang tidak sesuai, akan kami cek,” kata Arief.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menyatakan, tahapan-tahapan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan undang-undang dan PKPU (peraturan KPU).
”Sampai saat ini KPU masih on the track,” ucapnya.
Meski demikian, legislator Partai Golkar itu memastikan bakal terus mengawasi semua tahapan pemilu. Mulai proses produksi surat suara hingga distribusinya. Sebab, ini merupakan pengalaman pertama KPU menyelenggarakan pemilu serentak.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Temprina Media Grafika, Kristianto Indrawan, menyatakan logistik pemilu yang diproduksi bukan hanya surat suara. Perusahaan yang tergabung dalam konsorsium juga memproduksi formulir pemilu. Jumlahnya mencapai 346 juta lembar.
Khusus untuk surat suara, distribusi akan dilakukan secara berangsur. Dimulai dari provinsi terjauh. Karena itu, surat suara untuk dapil yang paling jauh dikerjakan lebih dulu. Dengan begitu, proses pengiriman surat suara bisa sampai ke kabupaten/kota tepat waktu.
Kristianto optimistis seluruh logistik pemilu, khususnya surat suara, bisa selesai sesuai target KPU. Sebab, PT Temprina Media Grafika bukan kali pertama terlibat dalam proses produksi surat suara.
”Semoga amanah ini bisa kami laksanakan dengan baik,” ujarnya. (adi/c9/oni)
