batampos.co.id – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Trantib Kecamatan Sagulung, kembali menertiban pedagang kaki lima (PK-5) yang melakukan aktivas berdagang di sepanjang ruas jalan Putri Hijau, tepatnya di depan Perumahan Griya Asri, Sagulung, Selasa (15/1/2019).

Pantauan di lapangan, sejumlah pedagang sibuk membersihkan sisa dari penertiban. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di depan Perumahan Griya Asri. Terlihat sejumlah petugas Satpol PP membokar tenda dan tiang yang digunakan untuk berjualan.

Pembokaran tersebut diterima dengan baik oleh pedagang lantaran sudah adanya kese-pakatan antara warga setempat dan pedagang.

”Sudah terima laporan dan sebelumnya ada kesepakatan,” ujar Safar, pedagang kaki lima.

Kasi Trantib Kecamatan Sagulung, Jamil mengatakan pembokaran terhadap PK-5 tersebut, merupakan bagian penertiban terhadap aktivitas pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Ada tujuh tenda milik pedagang yang dirobohkan, termasuk juga tenda nonpermanen atau yang bisa dibongkar pasang.

Menurutnya, walau sebe-lumnya memperbolehkan berdagang dengan tenda yang dapat dibongkar pasangan, namun juga tidak luput dalam penertiban kali ini. Sebab, terjadi kecemburuan antarapedagang. Diakuinya, memang sebelumnya ada kesepakatan RT/RW dengan masyarakat bahwa memperbolehkan berjualan dengan tenda yang dapat dibongkar pasang.

”Tapi intinya tidak ada pilih kasih. Kita akan terus lakukan pengawasan,” tegas Jamil. (cr1)

batampos.co.id – Kota Batam kembali gagal meraih Adipura.

Menurut akademisi yang banyak menyoroti masalah sosial, Lagat Parroha Patar Siadari, Pemerintah Kota Batam memang belum mempersiapkan untuk mendapat Adipura.
Menurutnya, komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk mendapatkan penghargaan dalam bidang kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang diselenggarakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) itu, belum kuat.

”Kalau saya melihat Pemko Batam tidak menjadikan Adipura sebagai program prioritasnya. Apa yang dilakukan hanya bersifat normatif, tidak ada yang fenomenal,” kata Lagat, Selasa (15/1/2019).

Padahal, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai tim penilai Adipura itu, ada banyak kriteria untuk menetapkan suatu kota penerima piala Adipura. Salah satunya kebersihan kota, jalan, tempat pembuangan akhir, pohon penduduk, pasar, terminal, serta pengelolaan sampah.

”Kalau jalan saya akui ada perubahan. Tapi bukan sebatas itu,” sebut Lagat.

Ia juga membandingkan dengan Kota Tanjungpinang yang secara fisik, konsistensi pemerintah daerahnya mempersiapkan Adipura cukup besar.

”Makanya mereka (Tanjungpinang, red) beberapa kali mendapatkan Piala Adipura. Kalau Batam saya lihat obsesi untuk itu tidak besar,” tuturnya.

Lagat mengakui, Piala Adipura seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya dalam menaikkan jumlah kunjungan wisatawan.

”Masak kita kalah dengan Tanjungpinang. Kapan Batam memulai, 3 atau 4 tahun lagi, sampai hari ini saya tak lihat persiapannya,” sesalnya.

Adapun penilaian lain yang menjadi acuan Adipura, kata Lagat, adalah kebersihan dan penataan pedagang kaki lima (PK-5). Adipura tidak melarang secara langsung PK-5, tetapi bagaimana penataannya. Begitu juga kebersihan sekolah, terminal, dan pasar yang ikut menjadi acuan.

”Kalau tak salah ada sekolah 10 negeri mulai dari SD sampai SMA yang dinilai di Batam,” tambahnya.

Dari sekian banyak objek atau instrumen penilaian, pengelolaan dan kebersihan tempat pembungan akhir (TPA) memberikan kontribusi tertinggi bagi suatu daerah penerima Adipura. Hal ini tentu saja berbading terbalik dengan kondisi TPA Telagapunggur.

”Kalau pengelolaan TPA jelek, saya pastikan kita tak dapat Adipura,” tegasnya.

Penilaian di TPA ini, lanjutnya, juga sangat banyak. Mulai bagaimana kontrol landfil (penimbunan sampah pada suatu lubang tanah), seperti apa pengelolaan cairan sampah hingga pengolahan gas sampah. Tim juga akan menilai daur ulang sampah, apakah TPA melakukan daur ulang atau pengolahan sampah limbah tertentu.

”Ini semua dinilai. Dan saya belum melihat itu, belum ada di TPA kita (Telagapunggur, red),” jelasnya.

Lagat juga menyesalkan di saat pemerintah daerah lain antusias mempersiapkan Adipura, Batam malah hanya sebatas normatif. Tidak ada persiapan khusus menuju arah tersebut.

”Kita harus belajar dari Surabaya. Bagaimana pemerintahnya betul-betul mempersiapkan ini,” ucapnya.

Terkait format Adipura sendiri, ia mengakui penilaian dilakukan KLH. Titik-titik yang dipantau serta instrumen apa saja yang dinilai ditentukan oleh KLH. Kabupaten dan kota yang dinilai sifatnya pasif. Kedatangan tim penilai juga tak ditentukan.

”Artinya sedikit rahasia dan kemudian tak boleh difasilitasi oleh kota yang dinilai. Untuk tim penilai sendiri dipilih dari independen,” tuturnya.

Waktu penilaian selama tiga hingga empat hari. Kemudian nilai itu diberikan kepada deputi Kementerian Lingkungan Hidup, digodok lalu diumumkan. ”Semalam diumumkan, setahu saya di Kepri, Tanjungpinang masih dapat. Itu juga karena komitmen dari pemerintahnya,” ucap Lagat.

Akademisi lainnya, Zainuddin mengatakan, secara umum gagalnya Batam meraih Piala Adipura bisa jadi bahan koreksi pemerintah daerah dan masyarakatnya.

”Karena bagaimana pun Adipura ini kaitannya dengan kebersihan kota. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakatnya,” kata Zainuddin.

Artinya, sambungnya, ini menjadi catatan dan tantangan ke depan agar pemerintah daerah dan masyarakat membenahi di sektor kebersihan di Kota Batam.

”Tetapi yang kita harapkan bukan hanya sekedar untuk kepentingan jangka pendek, tetapi bagaimana menciptakan Batam bersih berkelanjutan,” tambahnya.

Dikatakannya, pemerintah harus mencari solusi jangka panjang. Misalnya terkait sampah, masalah klasik Batam ini cukup rumit, apalagi dengan terus bertambahnya masyarakat Batam, sampah juga akan terus bertambah. Penyelesaian sampah tidak hanya hari per hari, tetapi bagaimana mempersiapkan pengelolaan jangka panjang.

Selain itu juga diperlukan aturan yang memaksa secara hukum masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap sampah.

”Bisa saja dalam bentuk perda (peraturan daerah, red). Ada tanggung jawab pemerintah, dinas, dan masyarakat, sehingga ketika ada yang melanggar ada sanksi,” jelasnya.

8 Kawasan Permukiman Bebas Sampah

Sementara itu, delapan kawasan permukiman di Bengkong akan jadi kawasan bersih dan bebas sampah. Setiap rumah di delapan kawasan itu akan memiliki dua tempat sampah, yakni nonorganik dan organik.

Camat Bengkong M Tahir mengatakan delapan kawasan permukiman warga itu nantinya akan dipilih oleh kelurahan. Dimana setiap kelurahan di Bengkong wajib mengajukan dua permukiman Bengkong untuk dijadikan kawasan percontohan bebas sampah.

”Bengkong memiliki 4 kelurahan. Masing-masing kelurahan mengajukan dua permukiman, satu perumahan, dan satunya kaveling,” ujar Tahir Selasa (15/1/2019).

Dikatakannya, saat ini proses pemilihan delapan kawasan itu masih dalam tahap sosialisasi. Dalam waktu dekat, sosialisasi akan dilakukan dan langsung menunjuk kawasan-kawasan percontohan tersebut.

”Kalau bisa bulan ini sudah mulai diterapkan, agar nantinya dicontoh oleh kawasan-kawasan lain,” tuturnya.

Meski begitu, menurut dia satu daerah di Bengkong menjadi salah satu penilaian Adipura, yakni daerah Sarmen Raya.

”Adipura itu bukan target kami, kami lebih ke pelayanan sesuai dengan program kami sampah terpilah. Jika pelayanan baik, maka yang lain akan mengikuti,” sebutnya.

Suhartini, warga Bengkong Indah mengaku sampah di daerahnya diangkut dua kali seminggu. Namun jika memasuki liburan, kondisi sampah di depan rumahnya kerap menumpuk.

”Kalau bisa pelayanan lebih diperbaiki, apalagi kalau libur. Soalnya (sampah, red) suka menumpuk. Tapi kalau hari biasa, rutin dua kali seminggu,” tuturnya.(rng/she)