batampos.co.id – Mengawali tahun 2019, Batam Pos mengukir prestasi di kancah nasional. Liputan Batam Pos tentang pemilu di perbatasan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Panitia Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2018 kategori media cetak.
Ketua Dewan Juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro Kategori Indepth Reporting Media Cetak, Marah Sakti Siregar, di Jakarta, Rabu (16/1), menjelaskan setelah melalui diskusi yang ketat, para juri Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2018 kategori indepth reporting media cetak bersepakat dan memutuskan tidak ada pemenang untuk kategori ini tahun ini.
“Namun, para juri yang telah menyeleksi semua karya yang masuk berdasarkan topik, angle, impact, upaya, komposisi, dan pengayaan visual, memutuskan memberikan penghargaan kepada karya Batam Pos berjudul Melihat Geliat Pemilu di Tapal Batas Republik Indonesia; Gairah Tinggi Menabur Harap Lima Tahun Sekali, yang diterbitkan harian 30 November 2018,” ujar Marah Sakti.
Penghargaan juga diberikan kepada tulisan berjudul Catatan Bukan Si Boy karya Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran yang diterbitkan Majalah Tempo 15-21 Oktober 2018.
Menurut Marah Sakti, semua karya yang masuk secara umum baik, ada upaya menghadirkan tulisan jurnalistik bertematik yang dalam, namun belum memenuhi standardisasi kedalaman penyajian karya jurnalistik yang betul-betul indepth reporting.
Karya berjudul Melihat Geliat Pemilu di Tapal Batas Republik Indonesia; Gairah Tinggi Menabur Harap Lima Tahun Sekali, ditulis lima wartawan Batam Pos, yakni Muhammad Nur, Aulia Rahman, Ahmadi Sultan, Chahaya Simanjuntak, dan Syahid Sanusi ini mengulas antusiasme warga di perbatasan di wilayah Kepri dalam mengi-kuti pemilu. Baik pemilu presiden maupun pemilihan legislatif.
Meski tinggal di pelosok, warga Kepri umumnya tetap menaruh harapan besar pada hasil pemilu. Sehingga wajar jika pada pemilu dalam beberapa tahun terakhir, tingkat partisipasi masyarakat pesisir Kepri cukup tinggi.
Mengomentari tulisan karya Batam Pos, juri lain Dr. Artini, mengatakan secara umum karya itu cukup baik.
“Saya senang sekali membaca judul karya ini, tapi sayang kontennya mirip feature masih kurang impact yang cukup untuk mengedukasi publik,” katanya.
Sementara itu, para juri telah menetapkan para pemenang Anugerah Adinegoro 2018 untuk kategori radio, kategori telivisi, dan kategori media online atau siber.
Untuk kategori radio, Anugerah Adinegoro 2018 diberikan kepada RRI Surabaya untuk liputan bertajuk Suara Disabilitas Mental Dalam Demokrasi Nasional karya Benny Hermawan yang disiarkan pada 19 November 2018.
Lalu untuk kategori media online, Adinegoro 2018 diberikan kepada jayakartanews.com atas karya jurnalistiknya berjudul Kejar Kemenangan Agung, Kalahpun Terhormat karya Sri Iswati.
Kemudian untuk kategori media televisi, penghargaan Adinegoro 2018 diberikan kepada SCTV atas liputan bertajuk Suara Dari Rimba karya Anton Bachtiar Rifa’i yang ditayangkan pada 13 Desember 2018.(nji)
batampos.co.id – Sidang perdana gugatan pemecatan Rokiyah di Pengadilan Negeri Natuna ditunda, Kamis (17/1/2019). Sidang perdana yang diketuai M Fahri Ikhsan beserta hakim anggota Marselinus Ambarita dan Nanang Dwi Kristantu ditunda lantaran pihak tergugat dari DPP Nasdem tidak hadir.
Dikatakan Fahri, Pengadilan sudah melayangkan surat pemanggilan kepada DPP Nasdem. Dan dipastikan sudah diterima oleh Wahyu, selaku karyawan kantor Partai Nasdem yang berdomisili di Jakarta.
Namun, belum diketahui alasan pihak DPP Partai Nasdem tidak hadir. Pihak pengadilan mengagendakan sidang lanjutan pada 31 Januari mendatang.
Humas Pengadilan Negeri Natuna Nanang Dwi Kristantu mengatakan, perkara persidangan yang digugat Rokiyah akan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Saat ini baru tahap pertama, dan pihak tergugat tidak hadir.
”Kami akan lakukan pemanggilan kedua, jika tidak hadir lagi, akan dilakukan pemanggilan ketiga. Jika tidak hadir juga, maka akan digelar persidangan secara prestek, tanpa hadirnya tergugat,” terang Nanang.
Kuasa Hukum Rokiyah, Ferdinand Banjarnahor menilai tidak hadirnya DPP Nasdem maka pihaknya meragukan keabsahan surat dari DPP Partai Nasdem, tentang pemeca-tan Rokiyah dari Partai Nasdem. Dan berlanjut pemberhentian sebagai anggota DPRD aktif hingga periode 2019.
”Belum lagi bicara terkait sanksi-sanksi yang dikenakan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Mana sanksi-sanksi yang dilanggar oleh klien kami, Rokiyah, sehingga diberhentikan seperti ini. Bahkan dalam SK PAW Rokiyah disebutkan bersangkutan sudah melanggar tata tertib DPRD,” ujarnya.
Adanya gugatan ini setelah Rokiyah menerima Surat Keputusan Pemecatan dari Partai Nasdem, dan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Natuna periode 2014 – 2019.
Rokiyah melalui penasihat hukumnya, Ferdinand Banjarnahor, mengatakan, sejak mendapatkan surat pemeca-tan dan pergantian anggota DPRD Natuna periode 2014-2019 dari Partai Nasdem, klien-nya telah melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Ranai.
”Kliennya sudah melayangkan gugatan tersebut dan sudah didaftarkan ke PN Ranai dengan registerasi No. 3/PDT.G/2018/PNRan tertanggal 21 Desember 2018.
Sidang pertama akan dilaksanakan pada 17 Januari ini,” kata Ferdinand, beberapa waktu lalu.
Ferdinand mengatakan, pernyataan Ketua DPD Partai Nasdem Natuna tentang PAW adalah benar adanya sesuai versi peraturan KPU nomor 6 tahun 2017 yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mana dihitung sejak surat permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Natuna.
Namun menurutnya, terdapat kejanggalan dalam proses administrasinya. Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2018, diatur dalam pasal 111 ayat (3) jika masa jabatan anggota dewan yang akan di PAW kurang dari 6 bulan tidak akan ada lagi PAW.
”Dari permasalahan ini, kami melihat ada kejanggalan dalam kasus ini. Ada perbedaan tanggal surat antara surat yang diterima klien dengan DPRD Natuna. Klien kita menerima surat pemberhentian pertanggal 18 Desember 2018 dan sementara surat yang diterima oleh pihak DPRD Natuna pertanggal 17 Desember 2018,” ungkapnya.
Dikatakannya, pada 31 Desember 2018 lalu Ketua DPRD Natuna menyurati KPU Natuna, namun tanpa sepengetahuan Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 DPRD Natuna yang isinya meminta verifikasi usulan PAW dan telah dijawab oleh KPU Natuna pada tanggal 7 Januari 2019.
”Jadi, gugatan dilakukan setelah kami melihat adanya kejanggalan, misalnya perbedaan tanggal antara surat yang diterima oleh Rokiyah sebagai pihak yang dirugikan, dengan surat yang diterima oleh DPRD Natuna,” jelasnya. (arn)
batampos.co.id – Batam Pos-Honda Student Basketball League (HSBL) keempat yang menjadi ajang kompetisi bola basket antarpelajar tingkat SMA/SMK se-Kepri, menjadi tolok ukur bagi SMA Yehonala Batam, karena ini merupakan keikutsertaan pertama kalinya bagi mereka di ajang ini.
Dalam debutnya nanti, sekolah yang berlokasi di Seipanas ini, menurun-kan tim basket putra saja.
”Sebagai awal, tim putra dulu yang maju. Ke depannya mungkin bisa tim putra dan tim putri ikut (HSBL),” kata asisten pelatih tim basket putra SMA Yehonala, Sunny, Kamis (17/1/2019).
Ia menyebutkan, keikutsertaan SMA Yehonala dalam Batam Pos-HSBL 2019 untuk lebih memantapkan mental pemain. ”Sejauh ini tim kami masih banyak bermain latih tanding saja. Jadi, di ajang HSBL inilah kesempatan untuk mengenal kompetisi basket yang lebih bergengsi,” terangnya.
Menurut Sunny, baik pemain maupun pelatih dapat sama-sama mempelajari ritme permainan basket dari masing-masing tim lawan. ”Kami pun tidak menargetkan kemenangan, namun akan tetap berusaha memberikan permainan terbaik,” tutur wanita dengan panggilan Cece ini.
Selain itu, SMA Yehonala juga mengutus perwakilannya di kompetisi dancer yang merupakan rangkaian Batam Pos-HSBL keempat ini. ”Satu tim terdiri 5 wanita. Gera-kannya lebih ke hiphop,” sebut Surya Simarmata, sebagai penanggung jawab tim dancer SMA Yehonala.
Tim dancer inipun menjadi tim yang pertama kali diikutsertakan SMA Yehonala.
”Hal ini sebagai penyema-ngat dan motivasi kami agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Semoga hasilnya nanti juga tidak sia-sia,” tutur Surya. (nji)
batampos.co.id – Masyarakat Kabupaten Lingga sejak beberapa hari belakangan kesulitan mendapatkan minyak tanah. Padahal, pasokan mi-nyak tanah bersubsidi di Kabupaten Lingga tetap berjalan seperti biasanya.
“Saya sudah cari kemana-mana tapi minyak tanah kosong. Penjual juga mengatakan sudah lama kekosongan mi-nyak tanah ini terjadi,” ujar Rukini salah seorang ibu rumah tangga saat ditemui di Dabo Singkep, Selasa (15/1) pagi.
Kalaupun ada, harganya sudah melonjak.
“Biasa saya beli satu botol air mineral ukuran 1,5 liter dengan harga Rp 7 ribu. Seka-rang sudah naik pula har-ganya menjadi Rp 9 ribu,” kata Ani, ibu rumah tangga lain.
Menurut Kabid Ekonomi Setda Lingga Badoar Herry melalui stafnya mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi kepada sejumlah agen mengenai kelangkaan minyak tanah ini.
Dan hasilnya, minyak tanah telah didistribusikan seperti biasa dikarenakan pasokan minyak tanah baru sampai.
“Kami sudah menghubungi agen dan mereka mengaku telah menyalurkan minyak tanah tersebut karena baru datang,” ujar Badoar Herry.
Selain itu, mengatasi tindakan penyimpangan minyak tanah ini, bidang ekonomi telah memberikan data kepada kepolisian terkait peredaran serta jumlah pasokan minyak tanah di Kabupaten Bunda Tanah Melayu. Tujuannya agar pihak kepolisian dengan mudah memantau jika ada penyelewengan terjadi.
Untuk diketahui, Kabupaten Bunda Tanah Melayu adalah salah satu wilayah yang belum termasuk dalam konversi minyak tanah ke elpiji. Sehingga Kabupaten Lingga masih mendapat jatah minyak tanah bersubsidi dari Pertamina. (wsa)
Taman Tuah Melayu di Jalan Raja Haji Fisabilillah, dekat di Simpang Gelael, Seipanas yang dibangun PGN diresmikan dan diserahkan pengelolaannya kepada Pemko Batam, Kamis (17/1). Taman ini dilengkapi fasilitas wifi serta pengisian daya ponsel dan laptop. foto: batampos.co.id / cecep mulyana
batampos.co.id – Batam semakin asri lagi dengan kehadiran Taman Tuah Melayu di Simpang Gelael, Seipanas. Taman yang di-resmikan Kamis (17/1/2019) ini memiliki fasilitas wifi serta fasilitas pengisian daya ponsel maupun laptop. Taman ini dibangun atas kerja sama antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Perusahaan Gas Negara (PGN).
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PGN Desima Equalita Siahaan mengatakan pembangunan taman ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial PGN.
”Taman ini sebagai wahana mempercantik kota serta edukasi di Batam. Kami ingin membantu niat Pemko Batam yang ingin memperbanyak ruang publik terbuka hijau ramah anak (RPTHRA),” katanya usai peresmian.
Taman bernuansa Melayu ini memiliki luas hampir 1.182 meter persegi. Desima yakin taman ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat Batam yang ingin mencari tempat sekadar untuk melepas lelah.
”Tak lupa, sebagai tempat wisata bisa dikunjungi kapanpun oleh warga. Taman ini juga dilengkapi tempat ber-teduh yang difasilitasi pengisian daya ponsel maupun laptop,” sebutnya.
Secara konsep, di bagian depan taman terdapat layar-layar terkembang yang menggambarkan Kota Batam sebagai sebuah daerah yang terus bertumbuh, terutama dalam bidang perekonomian. Layar dipilih untuk merepresentasikan Kota Batam yang serupa perahu karena merupakan daerah yang di kelilingi lautan.
Keutuhan bentuk perahu ini semakin terlihat dengan tempat-tempat duduk untuk ruang publik yang ditempatkan di sekitar layar dengan desain kokoh dan modern membentuk badan perahu.
”Ini akan membuat taman menjadi objek fotografi sehingga dapat menjadi viral di media digital yang menjadi daya tarik wisata dan masyarakat,” tambah Desima.
Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan sungguh berbahagia dengan dukungan dari PGN atas pembangunan taman ini. ”Ini bisa menjadi model bagi perusahaan lain untuk ikut memberikan tanggung jawab sosial,” katanya.
Hingga saat ini, kata Amsakar, baru ada empat perusahaan dan instansi yang ikut memberikan sumbangan sosial, seperti PGN, Bank Indonesia, ATB, dan Semen Bosowa.
”Pembangunannya terinteg-rasi dengan perencanaan Pemko ke depan,” ungkapnya.
Pemko, sambungnya, saat ini benar-benar fokus untuk mengembangkan infrastruktur demi kenyamanan Kota Batam.
”Untuk taman dan drainase, kami anggarkan Rp 120 miliar. Dan total untuk keseluruhan infrastruktur mencapai hampir Rp 1 triliun,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan membantah adanya rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta yang sudah bergaji di atas UMK yang akan diimplementasikan tahun ini.
Bantahan tersebut terkait usulan yang dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus yang berencana menghapus insentif guru sekolah swasta yang sudah bergaji di atas UMK.
“Rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta itu tidak benar adanya. Justru sebaliknya akan dilakukan penguatan, dalam artian yang sebelumnya tak mendapatkan insentif, bisa jadi tahun ini akan diberikan insentif. Namun hal itu tergantung kondisi kekuatan anggaran atau keuangan daerah, dalam hal ini Pemko Batam,” ujar Hendri Arulan kepada Batam Pos, Kamis (17/1/2019) siang.
Sampai saat ini Hendri kembali menegaskan, belum ada sedikitpun pembahasan dari Disdik Batam terkait rencana penghapusan insentif guru sekolah swasta.
“Mungkin kalaupun ada yang mengatakan akan ada rencana penghapusan, itu sifatnya hanya usulan saja,” terangnya.
Sedangkan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho mengaku masih ada beberapa sekolah swasta di Batam yang guru-gurunya masih bergaji di bawah UMK.
“Guru sekolah swasta yang bergaji di bawah UMK ini, mereka sangat berharap ada peran dari Pemko Batam untuk peningkatan kesejahteraan guru-guru sekolah swasta melalui pemberian insentif itulah,” ujarnya.
Kalaupun dikurangi atau dihapus insentifnya, Udin minta yang dikurangi insentifnya itu untuk guru sekolah swasta yang bertaraf plus, yang mengenakan uang sekolah ke siswa di atas nominal Rp 3 juta.
“Kalau guru sekolah swasta plus yang sudah bergaji jauh sudah di atas UMK, kami masih bisa lah mempertimbangkan untuk dikurangi pemberian insentifnya. Tapi kalau insentif itu dihapus secara global ke semua guru sekolah swasta, itu kami yang tak akan sepakat,” terangnya.
Karena sampai saat ini, lanjut Udin, banyak guru sekolah swasta yang masih berharap kepada peranan pemerintah, khususnya guru bergaji d bawah UMK dalam mensejahterakan kehidupan guru melalui pemberian insentif.
Udin mengakui sampai saat ini dari Komisi IV DPRD Batam sendiri belum ada mengusulkan penghapusan insentif guru sekolah swasta di Batam.
Diberitakan sebelumnya, satuan pendidikan yang terdiri dari perwakilan komite sekolah swasta, guru sekolah swasta, perwakilan Disdik Batam dan DPRD Batam dari Komisi IV menggelar rapat pansus ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 di ruang serbaguna DPRD Batam, Rabu (16/1) sore.
ilustrasi
Rapat pembahasan ini dipimpin oleh anggota Komisi IV DPRD Batam M Yunus. Pada rapat pansus kali ini, ada beberapa poin penting yang dibahas. Salah satunya adalah pemberian insentif untuk guru SD/SMP swasta.
Terkait pemberian insentif guru swasta kali ini, Yunus yang mewakili Komisi IV DPRD Batam meminta agar guru penerima insentif itu dikhususkan pada guru sekolah swasta yang gajinya masih di bawah UMK.
batampos.co.id – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri menunjukkan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja di Kepri hingga Agustus 2018 dibanding periode yang sama pada 2017. Pada Agustus 2018, ada 901.019 penduduk yang bekerja, meningkat dari periode sebelumnya di 2017 yang hanya 896.931 penduduk.
Namun, data tersebut tidak serta merta mewakili kondisi ketenagakerjaan di kawasan industri yang ada di Batam. Di kawasan industri terbesar di Batam seperti Batamindo, justru jumlah tenaga kerja rekrutan menurun drastis hingga 60 persen.
”Ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di 2017 dan juga di 2018,” kata Mana-ger General Affair Batamindo, Tjaw Hoeing, Rabu (16/1/2019).
Berdasarkan data yang dihimpun Batamindo, jumlah tenaga kerja yang direkrut pada 2017 mencapai 12.967 orang. Sedangkan pada tahun lalu, jumlahnya turun menjadi 4.891 orang.
Tjaw mengatakan ketika awal 2017, perusahaan banyak melakukan perekrutan karena tren ekonomi Kepri dan Batam pada 2016 masih cukup baik. Namun memasuki triwulan kedua 2017, ternyata pertumbuhan ekonomi Kepri anjlok hingga menyentuh angka 1,06 persen.
”Itu karena dampak ekonomi global yang anjlok pada tahun 2017 lalu. Efeknya masih terasa hingga 2018,” kata Tjaw lagi.
Dampak penurunan ekonomi global pada tahun 2017 membuat banyak perusahaan di Batamindo menjadi berhati-hati dalam proses produksi. Penurunan ekonomi global membuat negara-negara yang mengimpor barang jadi dari Batam menurunkan jumlah pesanannya. Sehingga berdampak pada pemutusan kerja pada tahun itu.
Pada 2018, situasi ekonomi di Kepri mulai beranjak pulih. Perusahaan-perusahaan industri juga ikut mengambil langkah aman untuk mengontrol biaya operasionalnya, sehingga tidak banyak me-rekrut tenaga kerja. Belum lagi jika bicara mengenai dampak dari pembahasan Upah Minimum Kerja (UMK) di akhir tahun. Tak peduli, situasi ekonomi tengah naik atau anjlok sekalipun, UMK terus dipaksakan naik tiap tahunnya.
Perekrutan tenaga kerja 2018 terbanyak di Batamindo terjadi pada Mei dengan 962 rekrutan. Sementara perekrutan tenaga kerja paling sedikit terjadi pada Oktober dengan 92 tenaga kerja.
Pada data milik BPS, memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di Kepri seperti yang dipaparkan di paragraf awal. Namun untuk porsi buruh, karyawan dan pegawai justru mengalami penurunan.
”Agustus 2018, jumlahnya 574.604 orang. Turun dari Agustus 2017 yang berjumlah 585.197 orang,” kata Kabid Statistik Sosial, Satriana Yasmuarto.
Meskipun dari segi jumlah buruh menurun, sebenarnya jumlah pekerja di industri pengolahan meningkat. Di Agustus 2017 ada 194.507 tenaga kerja. Meningkat menjadi 210.563 tenaga kerja pada Agustus 2018.
Jumlah tersebut disumbang dari peningkatan tenaga kerja yang sifatnya pekerja keluarga yang tak dibayar dari 33.777 di Agustus 2017 menjadi 52.510 di Agustus 2018. Kemudian pengusaha yang dibantu buruh tetap dari 49.091 di Agustus 2017 menjadi 66.173 di Agustus 2018.
Kemudian ada juga pengusaha yang dibantu buruh tidak tetap. Jumlahnya meningkat dari 29.302 di Agustus 2017 menjadi 41.593 di Agustus 2018. Sedangkan di kawasan industri, rata-rata pekerja sifatnya adalah buruh bayaran.
”Dampaknya adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri pada Agustus 2018 mencapai 7,12 persen. Turun jika dibanding periode yang sama pada tahun 2017 yakni sebesar 7,16 persen,” ucapnya.
foto: batampos.co.id / cr1
Pencaker Serbu Batamindo
Sementara itu, mengawali tahun 2019 ini, para pencari kerja (pencaker) menyerbu kawasan industri Batam. Seperti terlihat Rabu (16/1), ada ratusan pencaker memadati Community Center (CC) Batamindo. Mereka rela antre sejak pagi untuk menyerahkan berkas persyaratan lamaran pekerjaan. Para pencaker itu tak hanya warga Batam, tapi juga banyak dari luar daerah seperti Padang, Aceh, dan Medan.
”Informasinya awal tahun ini banyak buka lowongan pekerjaan,” kata Andes, pencaker asal Padang kemarin.
Meskipun dari informasi yang disebarkan lowongan dibuka hanya untuk pria. Namun tidak sedikit pelamar perempuan ikut mengantre mengantar lamaran. Mereka berharap ada keberuntungan, serta tersedia lowongan untuk mereka.
”Tadi ada buka (lowongan pekerjaan, red) PT Patlit Mukakuning. Itupun hanya untuk pria. Kalau perempuan kata-nya belum. Memang sedikit kecewa, karena sudah mutar-mutar, malah yang dicari pencaker pria,” ujar Melinda, sembari menenteng map berisi berkas lamaran.
Ia sendiri mengaku sudah dua bulan di Batam. Wanita tamatan SMK ini mengaku sengaja datang ke Batam karena menurut teman-temannya yang sudah bekerja, lowongan pekerjaan banyak dibuka awal tahun.
”Katanya awal tahun banyak yang buka. Tapi sampai sekarang belum ada panggilan,” ucapnya. Di PT Patlit Mukakuning, dari ratusan pelamar tak sedikit pelamar yang langsung dinyatakan gugur dalam proses penerimaan. Mereka gugur karena masalah administrasi, sebab persyaratan tinggi dibutuhkan minimal 163 sentimeter (cm).
Proses penerimaan dilakukan melalui pengukuran tinggi badan, jika pelamar tidak memenuhi syarat seperti yang dibutuhkan, pelamar langsung dinyatakan gugur. Selain itu usia juga ditentukan minimal 18 tahun sampai 24 tahun dan memiliki pengalaman maintenance dan pengetahuan tentang elektronika.
”Gagal mas, karena tak punya pengalaman,” kata Andes kecewa.
Diakuinya, sangat sulit bagi mereka yang baru lulus SMK diminta memiliki pengalaman pekerjaan. Andes yang sudah lima bulan di Batam mengaku selalu terkendala persyaratan yang diberikan perusahaan. ”Harus lulusan SMK lah, pe-ngalaman lah, baru lulus saya punya pengalaman dari mana,” sesalnya.
Prioritaskan Pencaker Bersertifikat
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam akan berkoordinasi dengan perusahaan jika membutuhkan tenaga kerja. Disnaker memprioritaskan untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan tenaga kerja. Disnaker juga akan fasilitasi perusahaan tersebut jika memang membutuhkan bantuan untuk rekomendasi karyawan.
Kepala Disnaker Kota Batam Rudi Sakyakirti mengatakan tingginya animo masyarakat mengikuti seleksi untuk pelatihan keterampilan beberapa hari lalu, karena peluang diterima bekerja setelahnya menjadi lebih besar. Apalagi, para peserta nantinya akan diberikan minimal dua sertifikat, yakni dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun pihak Disnaker. ”Minimal dua, ditambah sertifikat jenis pelatihan yang mereka ikuiti,” kata Rudi, Rabu (16/1).
Dikatakannya, pelatihan keterampilan yang diadakan Disnaker tidak hanya mengejar sertifikat keahlian, namun ketika seseorang telah selasai dalam pelatihan diharapkan juga bisa mendiri, berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan, yang mampu menyerap pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan.
”Seperti menjahit buat ibu-ibu, bertanam hydroponik memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam atau keterampilan pendinginan mereka bisa buka tempat servis AC di rumahnya, serta keterampilan lain,” sebutnya.
Rudi mengatakan peluang bagi peserta pelatihan untuk mendapatkan perkerjaan tergantung dengan bidang pelatihan yang diikutinya. Jika ingin cepat mendapatkan pekerjaan maka ikuti pelatihan yang banyak dibutuhkan industri. ”Jika dia mengikuti pelatihan HRD akan sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lain, sebab semua perusahaan membutuhkan HRD,” jelasnya.
Namun untuk pelatihan saat ini lebih terfokus pada dua sektor, yakni industri dan pariwisata. Karena Batam merupakan kota industri dan membantu Wali Kota dalam mewujudkan Batam sebagai kota pariwisata. ”Berimbang antara keduanya, sebab pariwisata penting untuk mendatangkan turis mancanegara,” sebut Rudi lagi.(leo/rng/cr2/)
batampos.co.id – Guru sekolah swasta terancam kehilangan insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sebab, dalam rapat panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, yang digelar Komisi IV DPRD Batam, Rabu (16/1/2019) diusulkan guru swasta yang memiliki gaji di atas upah minimum kota (UMK) tidak mendapatkan insentif.
Dalam rapat yang dipimpin anggota Komisi IV DPRD Batam M Yunus itu, dihadiri satuan pendidikan seperti perwakilan komite sekolah swasta, guru sekolah swasta, dan perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam. Di pembahasan itu, insentif untuk guru swasta baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) diusulkan hanya diberikan pada guru yang gajinya masih di bawah UMK.
”Keinginan kami itu, insentif hanya untuk guru swasta bergaji di bawah UMK. Sedangkan guru yang gajinya sudah tinggi atau di atas UMK, sebaiknya tak lagi diberi insentif. Insentif bisa dialihkan atau dikhususkan untuk diberikan kepada guru yang gajinya masih kecil,” ujar Yunus yang mewakili Komisi IV DPRD Batam.
Menurut Yunus, usulan tersebut sebagai bentuk untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan guru swasta. Kemudian, ke depan pemberian insentif juga dikhususkan untuk sekolah swasta yang sudah berizin, bukan sekolah swasta yang belum mengantongi izin.
Selain itu, lanjutnya, ke depan untuk mendapatkan insentif juga ada persyaratan tambahan bagi sekolah yang wajib dijalankan. Apa saja persyaratan itu? Setiap hari Senin murid sekolah swasta wajib mengenakan seragam nasional dan melaksanakan upacara bendera. Lalu, di hari Jumat wajib mengenakan pakaian Melayu.
”Kalau sekolah tak mau melaksanakan persyaratan itu, kami dipastikan tak akan mendapatkan insentif,” terangnya.
Namun, usulan Komisi IV tersebut langsung mendapat penolakan dari sejumlah perwakilan guru swasta yang ikut rapat kemarin. Menurut mereka untuk menghentikan pemberian insentif guru swasta yang selama ini tiap bulan diterima tak akan mudah dan berpotensi menimbulkan permasalahan atau gejolak.
”Saya yakin tak semudah membalik telapak tangan. Logikanya guru yang sudah tiap bulan menerima insetif, mendadak dihapus atau di-stop, pastinya mereka akan protes. Dan itu bukan satu dua guru, tapi jumlahnya bisa ratusan bahkan seribuan guru. Jadi rencana pemberian insentif hanya pada guru swasta yang gajinya di bawah UMK dikaji ulang agar tak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” ujar beberapa perwakilan guru swasta.
Seperti disampaikan Weti Suprapti, salah satu guru swasta yang ikut dalam rapat itu. Ia berharap untuk guru swasta yang sudah terlanjur mendapatkan insentif tiap bulannya, meski gaji yang diterimanya sudah melebihi UMK, tetap mendapatkan insentif seperti biasa.
”Kami mau yang sudah dapat, insentif itu tetap ada. Karena memang mendapatkan insentif itu butuh proses. Kalau mau dihapus, seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan,” ujarnya.
ilustrasi
Dikatakannya, jika tak disosialisasikan, ditakutkan akan berimbas kepada dedikasi dan loyalitas serta pengabdiannya sebagai guru.
”Yang aturan lama sudah bagus, kenapa mesti harus diotak-atik lagi, bahkan dihilangkan,” terangnya.
Harusnya, sambung Weti, insentif ditambah dan bagi guru swasta yang belum dapat, seharusnya tahun bisa diberikan insentif.
”Intinya kami mau insentif tetap dipertahankan untuk guru yang sudah menerima tiap bulannya,” terangnya.
Bagi Weti, berapapun insentif yang didapat dari Pemko Batam, sangat bermanfaat untuk menyambung hidup ratusan guru swasta di Batam.
Sementara itu, perwakilan Disdik Batam, Kurniadi Tasrief mengusulkan sekolah swasta yang berhak mendapatkan insentif sebaiknya sekolah yang sudah memiliki grade atau akreditasi A. Namun, usulan tersebut juga langsung dimentahkan perwakilan guru. Sebab, hingga kini masih banyak sekolah swasta yang belum terakreditasi A, khususnya sekolah swasta yang berada di daerah hinterland.
Karena rapat masih belum menemukan kesepakatan, pembahasan mengenai pemberian insentif guru swasta akan dilanjutkan pada Jumat (18/1/2019).
Untuk diketahui, selama ini insentif diberikan kepada guru sekolah swasta yang sudah mengajar selama dua tahun lebih hingga lima tahun sebesar Rp 650 ribu per bulan. Sedangkan mereka yang sudah mengajar lebih dari lima tahun, mendapatkan insentifnya sebesar Rp 1 juta per bulan.
Pada 2019 ini, Pemko Batam melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 39 miliar untuk pembayaran insentif guru swasta.(gas)
batampos.co.id – Penyelidikan terhadap Ethiopian Cargo oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kemenhub yang melakukan penyelidikan telah kelar. Siang ini, Kamis (17/1/2019) pesawat itu diperbolehkan terbang.
Pesawat dengan nomor registrasi ET-AVN ini telah mendapatkan flight clearance yang diterbitkan oleh Kemenhan, Kemenhub dan pihak Bandara Internasional Hang Nadim.
“Rencananya jam 14.00 ini berangkatnya,” kata Direktur Badan Usaha Bandara Udara Hang Nadim, Suwarso.
Ia mengatakan keputusan ini diambil setelah rapat yang diadakan oleh pihak Bandara Hang Nadim, perwakilan tim investigasi otban ll medan, tni-au, GM Airnav, Imigrasi, karantina, bais, Kohanudnas Medan, perwakilan Ethiopia, dan ground handling.
Fokus utama penyelidikan pada penyebab pesawat itu memasuki wilayah Indonesia dan melenceng dari rute seharusnya.
Seperti diberitakan pesawat itu terbang dari Adis Ababa menuju Hong Kong. Harusnya ia hanya melewati India, Bangladesh, Singapura dan Vietnam. Indonesia tidak masuk dalam flight plan. Kenapa melenceng dan masuk wilayah Indonesia?
batampos.co.id – Jajaran Polri dan TNI di wilayah kecamatan Sagulung bersinergi dengan masyarakat untuk meningkatkan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Melalui Babinsa dan Babinkamtibmas, pihak kepolisian dan TNI di wilayah berpenduduk padat itu gencar menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
Siskamling dipercayai mampu menjaga keamanan lingkungan secara efektif sebab dari masyarakat dan untuk masyarakat sendiri. “Ini konsep lama dan sangat efektif untuk menjaga keamanan lingkungan. Siskamling ini dari masyarakat untuk masyarakat. Mereka yang amankan sendiri lingkungannya jadi lebih tahu keadaan dan warga yang ada di dalam lingkungan mereka,” ujar Kanit Binmas Polsek Sagulung Ipda Partono, Kamis (17/1).
Selama ini sistem keamanan lingkungan secara umum dititik berat ke aparat kepolisian ataupun TNI. Ini belum begitu efektif sebab tidak setiap saat dan di seluruh tempat aparat pengaman tersebut ada. Keterbatasan personil, luas wilayah dan juga jumlah penduduk yang cukup padat kerap merepotkan petugas. “Kami memang bekerja masikmal tapi ada batasan juga. Untuk benar-benar lebih maksimal lagi masyarakat harus terlibat aktif melalui Kamtibnas tadi,” ujar Partono.
Senada disampaikan Babinsa 14 kelurahan Seilekop Serda T Siburian. Siskamling sudah saatnya untuk kembali diaktifkan di setiap RT. “Apalagi menjelang Pemilu ini, Siskamling sangat dibutuhkan untuk membantu tugas TNI dan Polri. Mereka yang lebih tahu situasi lingkungannya,” ujar Siburian.
Untuk mewajudkan rencana tersebut jajaran kepolisian dan TNI di Sagulung mulai rutin bersinergi dengan masyarakat. Untuk tahap awal mereka akan berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan gotong royong seperti seperti yang dilakukan bersama perangkat LPM,RT dan RW di kelurahan Seilekop, kemarin. Mereka gotong royong membersihkan lingkungan kantor kelurahan. “Selanjutnya baru masuk tahap pembinaan. Target kita satu RT satu siskamling,” ujar Siburian. (eja)
batampos.co.id – Mengawali tahun 2019, Batam Pos mengukir prestasi di kancah nasional. Liputan Batam Pos tentang pemilu di perbatasan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Panitia Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2018 kategori media cetak.
batampos.co.id – Guru sekolah swasta terancam kehilangan insentif dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Sebab, dalam rapat panitia khusus (Pansus) rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam, yang digelar Komisi IV DPRD Batam, Rabu (16/1/2019) diusulkan guru swasta yang memiliki gaji di atas upah minimum kota (UMK) tidak mendapatkan insentif.
