Senin, 25 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12145

BP Batam Belum Menemukan Skema Ideal dalam Hal Pembangunan dan Pengelolaan Terminal II Hang Nadim

0

batampos.co.id – Perusahaan dari berbagai negara telah menyambangi Bandara Internasional Hang Nadim. Kedatangan mereka dalam rangka meninjau dan menawarkan diri untuk mengembangkan Hang Nadim.

Namun, BP Batam masih belum memutuskan siapa yang akan mengembangkan bandara yang memiliki landasan pacu terpanjang se Indonesia itu.

Beberapa skema yang ditawarkan perusahaan-perusahaan dari luar negeri tersebut, masih belum sesuai dengan konsep yang dimiliki BP Batam. Direktur Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Suwarso mengatakan belum lama ini perusahaan dari Jerman, Korea dan India meminta untuk mengembangkan Hang Nadim. Ketiganya juga menawarkan skema pengelolaan Hang Nadim.

“Tapi BP Batam merasa belum cocok dengan skema yang ditawarkan,” katanya, Jumat (20/7).

Ia mengatakan Jerman yang datang belum lama ini, menyatakan akan mengembangkan Hang Nadim. Jerman meminta pengelolaan secara penuh terminal di Bandara Internasional Hang Nadim.

“Tapi mereka menawarkan konsep pengelolaan selama 50 tahun. Itu sulit dilaksanakan, karena sesuai konsesi hanya boleh selama 20 tahun saja,” ungkap Suwarso.

Oleh sebab itu, kata Suwarso kedua belah pihak sedang mencari solusi dan jalan terbaik. Agar dapat menyatukan visi dan misi.

Sementara itu, perusahaan Korea sudah menyambangi Batam sebanyak tiga kali. Dan sebanyak itu pula perwakilan perusahaan Korea itu menawarkan skema pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Hang Nadim. Skema terakhir yang ditawarkan pihak Korea yakni pengoperasian sisi darat dan udara.

Tapi permintaan itu, cukup sulit dipenuhi BP Batam. Karena untuk pengendalian bagian udara, sepenuhnya haruslah dari kelola pemerintah.

“Tidak bisa kami kasih udara ke mereka, udara itu haruslah negara. Kalau darat bisa diberikan pengelolaanya,” ungkapnya.

Hingga kini, BP Batam masih mempelajari tiga skema yang ditawarkan pihak Korea.

India yang berminat mengembangkan Bandara Internasional Hang Nadim, menawarkan skema hanya untuk pengelolaan terminal saja. Tidak secara menyeluruh.

Sejumlah pesawat saat parkir di Bandara Hang Nadim Batam.. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Dari beberapa skema pengelolaan Hang Nadim, BP Batam masih belum menemukan yang ideal dan cocok.

“Semuanya itu nanti BP Batam yang akan memutuskan, skema mana yang akan diterima dan diterapkan,” tutur Suwarso.

Tapi yang jelas, kata Suwarso skema yang ditawarkan itu tidak hanya menguntungkan perusahaan pengembang saja, tapi juga BP Batam.

“Mereka tawarkan, BP Batam dapat apa dari itu. Lalu mereka dapat apa. Semua ini masih dalam pembicaraan,” ungkapnya.

Pembangunan Terminal II Hang Nadim ini, nantinya dioperasikan untuk penerbangan domestik. Sementara itu terminal lama dioptimalkan melayani penerbangan internasional. Pembangunan terminal ini memakan biaya sekitar Rp 448 juta dolar Amerika. Terminal II Hang Nadim direncanakan memiliki 8 garbarata atau belalai gajah. Sehingga dapat mengakomodir pesawat lebih banyak dibandingkan terminal lama, yang hanya memiliki 6 garbarata saja.

Selain pembanguan terminal, BP Batam juga berencana membangun kargo. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan kargo yang canggih serta modern itu sekitar 228 juta dollar Amerika.

Pembangunan ini, diharapkan Hang Nadim menjadi Kota Logistik. Sehingga meningkatkan perekonomian Batam khususnya, Indonesia umumnya. (ska)

Lorens Dikeroyok Orang Tak Dikenal

0
Warga melintas dekat Pos Polisi Tunas Regency, Sagulung, Sabtu (21/7). Warga yang sering bermain di taman Tunas Regency ini sering kena palak dan dikeroyok sekelompok orang. Warga berharap Pos Polisi ini difungsikan supaya warga meras aman. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Aksi pengeroyokan kembali terjadi di taman depan ruko Tunas Regency, Sagulung Rabu (18/7) sekitar pukul 02.00 WIB pagi. Korbannya adalah Lorens, 22, warga Batuaji yang dikeroyok oleh orang tak dikenal.

Menurut kerabat korban, Ramon, 19, kejadian tersebut bermula saat Lorens hendak membeli air minum di Alfamart Tunas Regency, Sagulung.

“Dia habis tolong kawannya yang kecelakaan. Karena kawannya minta dibelikan air minum, korban pun membelinya ke Alfamart Tunas Regency,” ujar Ramon saat dikonfirmasi, Sabtu (21/7).

Di perjalanan menuju minimarket itu, Lorens yang tengah berjalan sendirian tiba-tiba dihadang oleh salah seorang dari kelompok yang tengah nongkrong dan mabuk di sekitar lokasi. “Salah satu dari mereka menghampiri korban dan mengatakan, kau bergaya kali di sini, tatomu banyak sekali,” terang Ramon.

Belum sempat menjawab, Lorens pun langsung dihajar dan dikeroyok menggunakan pipa dan kursi besi. Akibatnya, korban mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. “Lukanya di bahu, samping tulang rusuk dekat pinggang, kepala, leher, bahkan kena organ ginjalnya,” katanya.

Lanjut Ramon menjelaskan, usai dikoroyok hingga pingsan, korban ditinggal begitu saja oleh preman tersebut. Beruntung, ada warga yang melihat dan langsung membawa korban ke klinik terdekat.

“Kasihan kawan saya, orang tak berbuat jahat dikeroyok begitu,” jelasnya.

Kejadian ini pun sudah dilaporkan dan sedang ditangani Polsek Sagulung.

“Masih kami selidiki,” ujar Kanit Polsek Sagulung, Ipda Walter Nainggolan. (une)

Harapan Pak Wali terhadap Direktur Baru BUMD

0
Rudi SE, Walikota Batam

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan keinginannya agar direktur baru BUMD Batam kelak tidak hanya mengurus gas.

“Iya lah (tidak hanya urus gas). Visi misi direktur baru harus kami tahu. Kami kasih (urus, red) PT nih, apa yang mereka (pimpinan BUMD baru) akan lakukan,” kata Rudi.

Ia mengatakan, jabatan direktur yang kini dijabat Hari Basuki akan berakhir September mendatang. Namun demikian, Pemko Batam mulai membuka pendaftaran posisi direktur baru, Agustus mendatang.

“Siapapun boleh ikut. Setelah ada yang daftar, akan diadakan fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan),” kata dia berlalu.

Ia mengatakan, pergantian pimpinan apakah termasuk seleksi komisaris, ia mengatakan tidak perlu karena komisaris sudah tentu dari Pemerintah Kota Batam.

“Tidak, komisariskan sudah pasti ada, kan tu (BUMD) milik negara (pemerintah),” kata Rudi.

Tepatnya, komisaris akan dijabat Sekretaris Daerah (Sekda).

“Nanti Sekda,” ucap Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.

Soal posisi direktur, sebelumnya Rudi mengaku susah mencari pimpinan BUMD Batam. Beberapa kali ia menawarkan hal ini, namun tidak ada yang tertarik.

“Susah cari orang tak ada yang mau. Urusan harus ke sebelah (DPRD Batam), uangnya yang tentukan mereka, jadi malas orang ” imbuhnya.

Satu sisi, peran BUMD dalam upaya menstabilkan harga pangan sangat diharapkan. Apalagi, Batam yang notabenenya bukan daerah penghasil sering mengalami gejolak harga pangan.

“Peran BUMD, kami harapkan,” harap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, Zarefriadi.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam telah meminta Pemko Batam menyegerakan pimpinan dan direksi PT Pembangunan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Batam. Ini karena pimpinan BUMD sudah sangat lama tidak diganti, apalagi peran peran BUMD Batam tidak produktif dan tidak maksimal sesuai harapan.

Rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan karena merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 tahun 2002 tentang BUMD Batam, tepatnya pada pasal 12 Perda tersebut disebutkan masa jabatan direksi perseroan paling lama 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali dalams atu kali jabatan yang sama atau diberhentikan sebelum habis jabatan.

“Ini sudah 10 tahun lebih, mau 15 tahun. Seolah-olah DPRD yang tampak ngotot, padahal ini ada aturannya loh,” kata Ketua DPRD Batam Nuryanto belum lama ini. (iza)

Tenggat Waktu Bayar PBB 31 Agustus

0

batampos.co.id – Batas waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam akan berakhir pada 31 Agustus 2018 mendatang. Setiap wajib pajak yang memiliki hunian harus membayar pajak tidak melampaui tanggal tersebut.

“Kami menghimbau warga Batam bayar PBB-P2. Jangan sampai telat, karena akan dikenai denda sebesar 2 persen,” himbau Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah, Jumat (20/7).

Denda PBB-P2 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Besaran Denda Membayar Pajak. Angka dendanya ditetapkan sebesar 2 persen per bulan.

“Info lain tentang status SPPT anda bisa register ke esppt.batam.go.id,” terang Raja.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 sendiri sudah didistribusikan ke seluruh wilayah Kota Batam sejak Maret 2018 lalu. Total sebanyak 300.000 SPPT sudah didistribusikan BP2RD di 12 kecamatan dan 64 kelurahan yang tersebar di Kota Batam.

Guna memudahkan membayar pajak, BP2RD membuka konter penerimaan pembayaran PBB-P2 di Pasar Penuin Lubukbaja, SP Plaza, Pasar Tiban Centre Sekupang, dan Pasar Mitra Raya Batamkota. Konter pembayaran pajak sudah dibuka 16 Juli sampai Kamis, 30 Agustus, mulai dari pukul 09.00 WIB sampai 15.30 WIB.

“Pajak yg anda bayarkan sangat dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan di kota Batam,” tutur Raja.

Selain lokasi-lokasi ini, pembayaran PBB-P2 bisa juga dilakukan di BCS Mall dan Kepri Mall mulai dari 21 Juli hingga 26 Agustus. Pembayaran di mall ini dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu. “Pembayaran bisa juga langsug ke Bank Riau Kepri, BTN, BRI, BJB serta beberapa agen brilink, terutama di pulau pulau,” jelas Raja lagi.

Ia menambahkan, hingga saat ini PBB-P2 yang sudah terkumpul berjumlah Rp 37,9 miliar, atau 25 persen dari target PBB-P2 Kota Batam tahun 2016.

“Kita terus lakukan penagihan aktif, karena target target kita di Agustus nanti diatas 65 persen,” pungkasnya. (rng)

Tambang Pasir Tembesi Terus Berlanjut

0
Mesin menyedot pasir dan mobil mengangkut pasir dari galian pasir ilegal di Tembesi, Sagulung, Jumat (8/7). F dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Penambangan pasir di dam Tembesi terus berlanjut. Semua proses penambangan masih terus berjalan mulai pengerukan tanah, pencucian hingga pengangkutan pasir terus berlangsung. Sejumlah armada pengangkut pasir masih keluar masuk ke lokasi penambangan pasir,  Jumat (20/7/2018).

“Tidak pernah berhenti kalau di sini. Truk pasir terus keluar masuk. Mulai jam tujuh pagi sudah banyak yang masuk untuk angkut pasir,” kata Warno, warga perumahan Cipta Asri, Tembesi, Jumat (20/7).

Ia mengaku setiap hari melihat truk pasir masuk ke kawasan dam Tembesi. Apalagi penambangan pasir sudah sangat dekat ke jalan raya.

“Dari sini saja kelihatan itu lokasi penambangan pasirnya,” katanya.

Dari pantauan Batam Pos, alat berat masih tetap berada di sana untuk mengisi pasir ke dalam truk. Suara mesin dompeng masih terdengar. Mesin ini untuk memisahkan pasir dari tanah. Di mana tanahnya dibuang ke dam Tembesi.

Sementara itu, anggota komisi I DPRD kepri mengatakan, tambang pasir ilegal yang ada di dam Tembesi ini harus dituntaskan. Sudah sangat merugikan masyarakat luas. Di mana menurutnya, PPNS Pemprov Kepri dan DLH kota Batam seakan tak sanggup untuk bertindak mengatasi penambangan pasir tersebut.

“Kita apresiasi pihak kepolisian yang sudah menegaskan akan turun tangan untuk mengatasi hal ini. Tambang pasir ilegal ini hanya menguntungkan orang tertentu tetapi sangat merugikan daerah,” katanya.

Ia juga berharap tambang pasir di daerah lainnya juga segera ditertibkan. Di mana ada beberapa titik penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. (ian)

BP Batam Akui belum Pernah Keruk Dam, Mahal Biayanya

0
Dam Tembesi di Barelang.
Rencananya Dam ini akan beroperasi pada tahun 2019. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Waduk-waduk penampung air hujan di Batam ternyata tak pernah dikeruk sejak pertama kali dibangun. Hal ini dapat mengancam stabilitas dam karena air yang dapat ditampung akan makin sedikit.

“Semua waduk belum pernah dilakukan pengerukan. Padahal ini sumber air kehidupan bagi kita,” ungkap Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto, Jumat (20/7) di Gedung BP Batam.

Untuk mengeruk dam tersebut membutuhkan biaya besar.

“Pengerukan ini sangat mahal. Untuk 1 meter kubik saja butuh dana Rp 50 ribu,” jelasnya.

Sebagai contoh di Waduk Sei Harapan memiliki 800 ribu kubik tanah sedimen. Maka biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 40 miliar.

Ini masih hanya untuk Waduk Sei Harapan. Jika ditambah dengan waduk lain, terutama waduk besar seperti Waduk Duriangkang, maka biayanya bisa mencapai ratusan miliar.

“Ini kami sedang ajukan dananya ke bank dunia agar dana pengerukan bisa keluar. Dan kami bisa segera bekerja,” ungkapnya.

Rencana ini memang sudah bergulir sejak musim kekeringan akibat El-Nino tahun 2015 silam.

“2016 sudah kita usulkan. 2017 belum termasuk kita, baru rencana tahun ini dan tahun depan. Masih diproses,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Direktur ATB Benny Andrianto mengatakan Waduk Sei Harapan memasuki masa kritis.

Penyebabnya adalah pendangkalan parah sehingga menyebabkan daya tampung dam yang berlokasi di Sekupang itu berkurang drastis.

“Karena pendangkalan ini, banyak curah hujan pun, Dam Sei Harapan sudah tak bisa menampung lagi. Empat bulan saja dari Juli nanti, jika memang tak fungsi lagi,” ujarnya.

Pendangkalan disebabkan sedimentasi atau pengendapan lumpur. Dan akibat pendangkalan tersebut, saat ini tingkat elevasi di Dam Sei Harapan sudah berada di angka minus 2,7 meter. ATB kata Benny hanya bisa mengambil air hingga batas minus 5 meter.

“Ini bagian yang membuat kami prihatin. Apalagi pelanggan tak mau tahu. Ini akan jadi konsen ATB karena bagi Batam yang ambil air dari curah hujan, maka kebutuhan air baku ini luar biasa sekali,” ungkapnya.

Jika tak ada tindakan lebih lanjut, ATB berencana akan melakukan penggiliran air untuk warga Sekupang.(leo)

Kapolresta Barelang Geram Harga Telor Mahal

0
Edu salah seorang pekerja kios Nelson dipasar Mitra Raya Batamcenter menyusun telur yang akan dijual kepada pelanggan, Rabu (18/7). Edu menuturkan harga telor ayam bekisar 46 hingga 47 per papan. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki telah mendengar dan mengamati fenomena harga telor.

Ia telah memerintahkan jajaranya dari Satreskrim Polresta Barelang serta Satgas Pangan Kota Batam untuk bergerak.

Ia mengatakan tidak menginginkan tindakan culas dari distributor atau pengecer telur.

“Apabila ditemukan seperti penimbunan. Kami akan tindak tegas,” katanya, Jumat (20/7).

Hengki mewanti-wanti para distributor dan pedagang untuk tidak menimbun dan menyembunyikan telur-telur itu dari pasar. Sehingga menyebabkan naiknya harga telor.

“Jangan sampai ada (penimbunan), atau pedagang menjual telur. Dengan harapan kelangkaan telur dan menyebabkan naiknya harga,” ucapnya.

Kerjasama yang akan dijalin dengan Pemko Batam, kata Hengki itu melihat seberapa besar stok telor di Batam. Apakah stok untuk Batam mencukupi atau tidak.

“Kalau penyebab ini hanya permainan pedagang, lihat saja. Kami akan turun tangan,” ungkapnya.

Hengki menuturkan tidak akan main-main dengan ucapannya itu. Selain melakukan pemantauan, Polresta Barelang akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait di Pemko Batam. Tidak hanya mencari akar permasalahan naiknya harga telur, tapi juga solusi.

Hal yang senada diucapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Pol Rustam Mansur. Ia mengatakan sudah meminta anggotanya untuk turun langsung ke lapangan mengecek harga telur.

“Tentunya ada penimbun dan permainan ada konsekuensinya bagi pelaku,” tuturnya.

Seminggu ini, masyarakat kaget dengan naiknya harga telur. Bulan lalu, satu butir telur di jual dengan harga dikisaran Rp 1.200 dan 1.300. Tapi dalam minggu ini, di beberapa tempat telur perbutirnya lebih dari Rp 1.500, bahkan adanya mencapai Rp 2ribu perbutirnya.

Dinas terkait di Batam telah turun menangani permasalahan naiknya harga telur ini. Tapi, hingga kini harga telur masih belum stabil dan kembali sediakala. (ska)

 

 

Pak Wali, Sagulung Butuh Akses Jalan Baru

0
Kemacetan arus lalulintas di Jalan Seibinti, Sagulung, Kamis (19/7). Macetnya jalan ini akibat ada pengerjaan galian parit. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Kemacetan arus lintas di wilayah Sagulung mulai merambat hingga ke jalan masuk pemukiman warga. Setiap pagi warga dibuat repot dengan antrean panjang kendaraan yang berjejer di setiap jalan masuk pemukiman warga.

Simpang kaveling Nato yang merupakan jalan masuk menuju Dapur 12 Sagulung misalkan selalu padat merayap setiap pagi. Ruas jalan itu merupakan satu-satunya akses jalan masuk dan keluar bagi masyarakat di kelurahan Seipelenggut dan Seilekop.

Situasi ini diperburuk lagi dengan aktifitas pekerjan galangan kapal Seipelenggut yang juga melalaui akses jalan yang sama. Orangtua yang keluar antar anak ke sekolah, warga yang akan berangkat kerja hingga pekerjan galangan yang bergerak di saat yang bersamaan membuat jalan padat merayap. Warga tak bisa berbuat banyak sebab minim jalur laternatif.

“Mau cari jalan lain harus mutar jauh makanya selalu macet setiap pagi di sini,” kata Sumarni, warga Dapur 12, Sagulug, Jumat (20/7).

Situasi yang sama juga dikeluhkan warga kelurahan Seilekop dan Seibinti. Akas jalan masuk dari jalan Seibinti juga mulai macet setiap pagi. Kemacetan terjadi karena memang volume kendaraan yang keluar di pagi hari sangat banyak.

Ini diperparah lagi dengan aktifitas angkot yang ngetem sembarangan. Butuh waktu hingga satu jam agar bisa melewati jalan tersebut.

“Semakim parah memang kemacetan sekarang. Ini harus ditambah lagi akses jalan seperti ini,” ujar Ridarmo, warga Seibinti.

Camat Sagulung Reza Khadafi mengakui adanya persoalan itu. Solusinya memang harus ada penambahan akses jalan masuk dan itu sudah diusulkan ke Pemko Batam melalui Musrembang.

“Harus ada penambahan akses jalan baru. Yang sedang kami perjuangkan saat ini adalah jalan masuk melalui simpang Tahu Sumedang atau ruko Air Mas depan Puskopkar tembus SMPN 21. Itu sudah disampaikan dalam musrembang dan lagi dipertimbangkan oleh Dinas Bina Marga saat ini,” ujar Reza.

Akses jalan baru itu nantinya akan mengurai kemacetan di Dapur 12 dan Kaveling Baru karena lokasinya persis diantara dua lokasi jalan tersebut.

“Untuk tahap awal baru disitu yang sudah diusulkan. Kalau di Seibinti belum,” ujar Reza. (eja)

Alasan Perusahaan di Batam lebih Suka Rekrut Tenaga dari Luar Kota

0
Pencari kerja (Pencaker) berjalan di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, untuk mencari kerja, Senin (16/7). Pencari kerja ini menunggu informasi lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Batamindo. Saat ini banyak warga yang menganggur karena perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Tenaga kerja lokal Batam harus memperbaiki etos kerjanya. Di tengah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih tinggi, perusahaan asing menganggap tenaga kerja lokal tak bisa diandalkan.

Imbasnya adalah perusahaan asing banyak yang menggunakan jasa perusahaan outsourcing untuk mencarikan tenaga kerja lokal dari luar Batam.

“Itu AKAD namanya. Sesuai dengan pemerintah memang diizinkan dan juga ada dua persetujuan dari dua Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) masing-masing,” ungkap Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing atau biasa disapa Ayung, Jumat (20/7) di Kawasan Industri Batamindo.

Pada umumnya, akad atau perjanjian kontrak kerja tersebut berlangsung selama dua tahun. Dan ketika masanya sudah selesai, maka perusahaan harus mengembalikan tenaga kerja tersebut kembali ke provinsi asalnya.

Kondisi ini sungguh ironis mengingat banyak tenaga kerja lokal di Batam tengah menganggur dan butuh pekerjaan. Akan tetapi, perusahaan industri malah merekrut tenaga kerja dari luar Pulau Batam.

“Jika ditanya mengapa. Karena banyak pekerja lokal Batam yang dikontrak dua tahun, namun belum habis masanya malah resign,” ucapnya lagi.

Memang untuk saat ini tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kepri berada di posisi 6,43 persen. Jauh lebih baik dari Agustus 2017 yang mencapai 7,16 persen.

Namun tetap saja, situasi ini cukup berisiko meningkatkan pertumbuhan TPT lagi.

“Di Batam sebenarnya tingkat pengangguran masih cukup tinggi. Mungkin perusahaan yang pakai tenaga kerja dari luar Batam sudah bosan dikerjai,” jelasnya.

Penyebab lainnya mengapa tenaga kerja luar Batam lebih bisa diandalkan adalah karena etos kerjanya yang jauh lebih baik.”Tenaga kerja lokal dalam tanda kutip sulit dikendalikan,” katanya.

Tenaga kerja luar Batam memang datang ke Batam untuk bekerja. Mereka bersedia untuk tinggal di dormitori yang disediakan perusahaan. Dan mau mengikuti jadwal perusahaan dengan tertib.

“Perusahaan keluarkan biaya lebih untuk sewa dormitori. Tapi banyak pekerja lokal tak mau tinggal disana,” jelasnya.

Dengan tinggal di dormitori, maka jadwal para pekerja bisa diatur sesuai dengan jadwal perusahaan. Semuanya harus dikerjakan secara teratur. Sedangkan pekerja lokal lebih susah diatur karena banyak yang tinggal diluar dormitori.

“Kalau ada yang berhenti tiba-tiba, maka perusahaan harus rekrut baru lagi dan itu mengganggu kegiatan produksi perusahaan,” paparnya.

Salah satu contoh adalah ketika perusahaan elektronik di Batam mengambil tenaga kerja langsung dari Kota Sleman Jogjakarta.

Perusahaan tersebut langsung menjalin kerjasama dengan Disnaker Kota Sleman. Pekerjaannya khusus untuk wanita dan diminta dalam jumlah yang besar. Dengan rentang usia dari 18 hingga 23 tahun.

Mereka yang berminat harus mendaftarkan diri ke Disnaker Sleman. Dan setelah diterima akan diberangkatkan oleh perusahaan dari Batam tersebut.

Senada dengan Ayung, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam Rudi Syakiakirti mengatakan tenaga kerja lokal memang jarang mau tinggal di dormitori.

“Saya sering lihat langsung rekrutan di Mukakuning. Kalau tinggal di dormitori, pekerja lokal gak mau. Macam-macam alasannya. Padahal itu supaya jam kerjanya terjamin dan gampang dikontrol perusahaan,” ungkapnya.

Di sisi lain, perusahaan juga tak pernah menyampaikan kebutuhan tenaga kerjanya kepada Disnaker Batam.

Ratusan pencari kerja (Pencaker) duduk lesehan di MPH Batamindo, Mukakuning, Seibeduk, Senin (16/7). Pencari kerja ini menunggu informasi lowongan kerja dari perusahaan yang ada di Batamindo. Saat ini banyak warga yang menganggur karena perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan. F Dalil Harahap/Batam Pos

Karena izin pengambilan tenaga kerja luar dikeluarkan oleh Disnaker Provinsi. Sedangkan Disnaker Batam hanya mengeluarkan rekomendasi saja.

Sehingga untuk mengontrol jumlah tenaga kerja dari luar yang masuk ke Batam sangat sulit dilakukan.

Hal ini dapat menjadi masalah karena tingkat pengangguran akan semakin meninggi.

“Izin pengambilan tenaga kerja daerah dibolehkan oleh undang-undang. Namun biasanya diutamakan dulu pekerja lokal dan kalau belum terpenuhi baru diambil dari luar,” ucapnya.

Namun, sayangnya tidak pernah pernah dipenuhi.(leo)

Pasar Induk Diserahkan, Pemko Batam Bergerak ke Kemendag

0
Pasar Induk.
foto: anwar saleh / batampos

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi akan bertandang ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI guna membicarakan keikutsertaan pemerintah pusat mensupport dana pembangunan Pasar Induk Jodoh Batam.

“Kami sudah ditawari (Kemendag) dari dulu, waktu itu belum ada lahan. Sekarangkan alhamdulillah sudah ada, sudah diserahkan BP Batam,” ucap Rudi.

Ia mengatakan, sebelum ke Kemendag pihaknya akan terlebih dahulu mengajukan perubahan nama PL ke BP Batam, kini walau aset tersebut sudah dihibahkan ke Pemko Batam masih atas nama BP Batam.

“Itu asetkan sudah diberikan oleh BP Batam, urus nama PL nya. Nanti berita acara (penyerahan aset) bersama PL itu akan dibawa ke Kemendag, nanti saya menghadap juga ke sana,” ucap Rudi memberi arahan pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik.

Terkait urusan ganti nama PL, bahkan Rudi memberi waktu cukup sehari. Artinya setalah itu akan dipersipakan segala kebutuhan untuk dibawa ke Kemendag RI.

Rudi menyampaikan, pembangunan pasar 4 lantai ditambah satu lantai untuk pujasera ini diprediksi menelan anggaran sebanyak Rp 200 miliar. Namun jika tak dibantu sekaligus, ia mengatakan akan menggunakan dana awal berapapun yang dibantu Kemendag.

“Berapapun yang dikasih dulu sama Kemendag, misal 10 miliar dulu kita ambil, lalu kita gunakan untuk pembangunan,” sebut dia.

Ia mengatakan, kelak pasar tersebut akan menampung diantaranya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Jodoh dan Nagoya, sekitar sekitar 1.800 pedagang. Bahkan jumlah tersebut akan diprediksi di atas 2 ribu pedagang.

“Nanti pujasera yang di paling atas menghadap laut. Kan mantap itu,” imbuhnya.

Soal anggaran pemeliharaan aset yang baru dihibahkan tersebut, Rudi mengatakan tak perlu dianggarkan kembali di APBD perubahan karean sebelumnya pemeliharaannya sudah di Pemko Batam.

“Enggak usah di APBD perubahan lagi, kan sudah di kami kecuali Masjid Baiturahman. Kan dulu pinjam pakai, sudah jalan. Sekarang sudah jadi aset tetap, maka anggaran tetap ada, ini kami tangani dari dulu,” pungkasnya. (iza)