Kamis, 23 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12292

Penyaluran Premium Dibatasi dan Sering Terlambat

batampos
-
0
Penyaluran Premium Dibatasi dan Sering Terlambat
Papan pengumuman premium dalam pengantaran terpasang di SPBU Batamcenter depan bundaran Madani, Senin (9/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Beberapa bulan terakhir sejumlah SPBU di Batam masih sering kehabisan stok BBM jenis premium. Jika ada, maka akan langsung diserbu pengendara dengan antrean yang cukup panjang.

Kekosongan premium kemarin dapat dilihat di SPBU Simpang Regata Batamcenter. Di jalan masuk SPBU terpampang plang pengumuman premium kosong dan dalam tahap pengiriman. Sejumlah pengendara yang berniat mengisi premiumpun harus beralih ke pertalite.

Manajer Operasional SPBU Simpang Regata Batamcenter, Dadang Mai Asdinata mengatakan premium masih kosong karena belum ada pengiriman. Bahkan, pihaknya juga tidak memiliki ketersediaan stok untuk premium karena sudah habis sehari sebelumnya.

“Stok kami habis, pengiriman premium memang agak telat. Biasanya baru dikirim sore hari,” terang Dadang ditemui di Kantornya, Senin (9/4).

Disinggung apa yang menjadi alasan keterlambatan pengiriman premium, Dadang sendiri tak bisa menjelaskan. Namun, kemungkinan keterlambatan pengiriman karena antre pengiriman dari depot pengisian.

“Hal itu yang tak bisa saya pastikan. Sudah sejak satu bulan lalu,” ujar Dadang.

Menurut dia, pembagian BBM jenis premium dari Pertamina terbatas. Pihaknya hanya mendapat jatah 8-16 KL setiap harinya. Pada Senin, Rabu dan Kamis pihaknya hanya mendapat 8 KL pada sore hari. Namun pada Selasa, Jumat dan Sabtu, jatah premium bisa didapat 16 KL.

“Padahal kebutuhan kuota premium sampai 24 KL dan kami memiliki tangki yang bisa memuat premium hingga 32 KL. Namun kuota premium dijatah 8-16 KL,” ujar Dadang.

Meski pertamina membatasi pengiriman premium, hal itu tak menjadi masalah bagi SPBU Regata Batamcenter. Sebab, rata-rata konsumen mereka lebih memilih pertalite. Apalagi melihat konsumsi pertalite perharinya bisa sampai 24 KL.

“Mungkin karena wilayah Batamcenter, jadi pengendara lebih memilih pertalite. Intinya, jangan sampai pertalite yang kosong,” tegas Dadang.

Disisi lain, ia berharap pertamina bisa tegas dalam penyaluran premium. Apalagi terkait waktu pengiriman, karena hal itu berdampak juga terhadap nama baik SPBUnya.

“Kalau memang mau dihilangkan, ya lebih baik dihilangkan. Daripada kosong begini, seolah-olah dari kami yang salah,” imbuh Dadang.

Sementara pihak pertamina belum bisa dikonfirmasi terkait keterbatasan dan keterlambatan pengiriman premium. (she)

Manfaatkan Bantuan dari Kementerian

batampos
-
0
Manfaatkan Bantuan dari Kementerian

batampos.co.id – Masalah klasik tidak adanya pembiayaan yang memadai dalam meningkatkan kualitas museum di sebuah daerah mulai menemui titik terang. Kepala Badan Pelestarian Nilai dan Budaya Kepri Totok Sucipto menjelaskan, ada alokasi bantuan khusus yang telah disiapkan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Tepatnya anggaran bantuan buat museum di daerah itu bisa diakses di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman,” ungkap Totok, kemarin.

Bantuan ini, sambung Totok, bisa dimanfaatkan untuk peningkatan layanan museum. Semisal penataan ruang pamer, perawatan koleksi, hingga bimbingan sumber daya manusianya. Hanya saja Totok menggarisbawahi bahwa bantuan itu tidak dari nol alias jikalau museum itu baru sebatas perencanaan pembangunan. Ini tentu peluang baik bagi pengelola Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah di Tanjungpinang untuk mengambil kesempatan.

“Kalau untuk bangun museum, belum bisa pemerintah pusat membantu hal seperti itu. Tapi kalau penataan dan pelayanan, memang sudah ada alokasi bantuan yang bisa diakses,” jelas Totok.

Sebelumnya, Kepala Museum SSBA Tanjungpinang Meitya Yulianty pernah mengeluhkan anggaran operasional yang terbatas. Bahkan, saking peliknya, ketika museum ini perlu direnovasi, butuh waktu tiga tahun lantaran menunggu alokasi bantuan dari pemerintah pusat. “Karena anggaran di daerah terbatas,” ungkap Meitya, kala itu.

Sedangkan Dirjen Kebudayaan Kemdikbud RI Hilmar Farid ketika ditemui di Tanjungpinang mengaku sudah pernah menyarankan kepada instansi terkait agar status museum bukan lagi sekadar unit pelaksana teknis. “Kalau bisa badan layanan umum daerah, jadi mereka bisa dapat pemasukan, tapi gak cari untung. Persis kayak rumah sakit,” bebernya.(aya)

Nesar Tolak Bintan Jadi Empat Dapil

batampos
-
0
Nesar Tolak Bintan Jadi Empat Dapil
Nesar. F. Slamet/batampos.co.id

batampos.co.id – Penetapan Kabupaten Bintan menjadi empat Daerah Pemilihan (Dapil) oleh KPU Pusat dipertanyakan. Padahal mayoritas Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mengusulkan tiga dapil saat uji publik, beberapa waktu lalu.

”Karena itu Golkar akan mengirimkan dua anggota dewannya ke KPU Pusat untuk mempertanyakan penetapan Dapil Bintan menjadi empat, biar jelas,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bintan Nesar Ahmad di Kantor DPRD Bintan, Senin (9/4).

Ia juga sudah memanggil komisioner KPU Kabupaten Bintan ke Kantor DPRD, Senin (9/4). ”Semua komisioner datang kecuali Pak Wandra (Ketua KPU Bintan, red) karena beliau ke Tambelan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU menjelaskan bahwa waktu itu KPU mengusulkan dua usulan ke KPU Pusat melalui KPU Provinsi. KPU Pusat menetapkan empat Dapil di Kabupaten Bintan. ”Kemarin saran saya kalaupun mau dimekarkan Dapilnya ya setelah Pileg,” bebernya.

Terpisah Ketua KPU Kabupaten Bintan Wandra Fadillah menyampaikan pada Rakor Uji Publik 12 parpol mengusulkan tiga Dapil. Sedangkan empat parpol mengusulkan empat dapil. ”Waktu itu pihak akademisi juga mengusulkan empat dapil,” katanya.

Dua usulan tersebut KPU melalui KPU Provinsi. Lalu KPU Pusat menetapkan empat dapil di Bintan,” terangnya.

Sebelumnya, KPU Nomor 273/PL01.3 – KPt/06/KPU/IV/2018 menetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi di Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Dalam Keputusan KPU itu, Kabupaten Bintan ditetapkan menjadi empat dapil. Yakni Dapil I meliputi Kecamatan Teluk Sebong dengan jumlah penduduk sekitar 16.519 jiwa, Teluk Bintan 10.737 jiwa, Gunung Kijang 13.049 jiwa dan Toapaya 11.549 jiwa. (met)

Bintan Gelontorkan Bantuan Rp 705 juta

batampos
-
0
Bintan Gelontorkan Bantuan Rp 705 juta
Bupati Bintan, Apri Sujadi panen perdana budidaya ikan di Kampung Tanah Merah Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan, Bintan. F. Kominfo Bintan untuk Batam Pos

batampos.co.id – Tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Bintan akan menyerahkan bantuan 23 ribu bibit ikan kerapu macan jenis cantang dan pakannya sebesar Rp 705 juta. Bantuan budidaya ikan tersebut akan diberikan kepada kelompok budidaya ikan di empat Kecamatan.

Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, program bantuan tersebut untuk merangsang minat kelompok budidaya ikan di Kabupaten Bintan. ”Anggarannya dari APBD Bintan tahun ini,” ujarnya.

Kepala DKP Pemkab Bintan Fachrimsyah mengatakan, 23 ribu bibit kerapu macan kertang akan diserahkan kepada kelompok budidaya ikan laut yang berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Tambelan, Teluk Bintan, Bintan Pesisir dan, Mantang.

Menurut Fachrimsyah, empat kecamatan tersebut dinilai cocok untuk pengembangan kerapu macan. Dikatakan Fachrimsyah, tidak hanya bantuan bibit ikan, pihaknya juga akan memberikan bantuan pakan buatan atau pelet ikan laut dan obat-obatannya.

Untuk anggarannya, DKP Kabupaten Bintan telah menganggarkan bantuan 23 ribu bibit kerapu jenis macan kertang bagi kelompok budidaya ikan laut yang berada di empat kecamatan tersebut sebesar Rp 552 juta.

Selain menyerahkan bantuan bibit ikan, pihaknya juga akan menyerahkan bantuan pakan buatan atau pelet ikan laut dan obat-obatan dengan nilai sekitar Rp 153 juta.(met)

1.700 Kaleng Ikan Mengandung Cacing Ditarik

batampos
-
0
1.700 Kaleng Ikan Mengandung Cacing Ditarik
Petugas memeriksa ikan dalam kemasan kaleng di salah satu toko di Karimun, beberapa waktu lalu. F. Dokumentasi Polsek Tebing untuk batam pos

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karimun telah mengeluarkan surat edaran terkait 27 merek ikan kaleng yang mengandung cacing parasit pada pekan lalu. Meski demikian, Dinkes tetap akan memantau ke lapangan jika masih ada toko yang menjualnya.

Sejak ada pengumuman dari BPOM bahwa 27 merek ikan kaleng mengandung cacing, Dinkes turun langsung memeriksa. Sedangkan untuk pulau-pulau lainnya dibantu tenaga dari Puskesmas setempat.

”Ada 165 toko yang kami periksa. Hasilnya ada 60 toko yang menjual ikan kaleng dengan merek yang mengandung cacing parasit,” ujar Kepala Dinkes Kabupaten Karimun Rahmadi kepada Batam Pos, Senin (9/4).

Dari 60 toko tersebut, ada 1.700 kaleng yang langsung ditarik dari penjualan. Penarikan ikan kaleng menurut Rahmadi bukan oleh Dinkes, tetapi pemilik toko sendiri yang menarik dagangannya dan mengembalikannya ke distributor.

Dinkes, menurutnya, tidak punya kewenangan untuk menarik produk dari penjual, termasuk juga tidak berhak melakukan pemusnahan, karena tidak punya penyidik aparatur sipil negara (PASN).

Rahmadi menyebutkan, pihaknya menerima setiap laporan dari masyarakat terkait ikan kaleng bercacing. ”Maklum saja karena keterbatasan tenaga di lapangan untuk melakukan pengawasan menyeluruh. Sehingga kalau ada laporan masyarakat, kita akan turun melakukan pengecekan. Benar atau tidak masih ada yang menjualnya,” jelasnya.

Ia meminta para pemilik toko tak lagi menjual ikan kaleng bercacing itu. Masyarakat juga diminta tak membeli jika ada toko tetap menjual. (san)

Kursi Legislatif di Karimun Tetap 30

batampos
-
0
Kursi Legislatif di Karimun Tetap 30
Ahmad Sulton. F. Tri Haryono/batampos.co.id

batampos.co.id – Jumlah anggota DPRD Karimun pada pemilu legislatif 2019 tetap 30 kursi. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan di empat daerah pemilihan (dapil).
”Benar, tetap 30 kursi,” kata Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, Senin (9/4).

Penetapan empat dapil di wilayah Kabupaten Karimun sesuai keputusan KPU Pusat. Keempat dapil tersebut meliputi Dapil Karimun 1 (Kecamatan Karimun dan Buru) dengan jumlah penduduk 59.391 jiwa dapat alokasi tujuh kursi. Kemudian Dapil Karimun 2 (Kecamatan Durai dan Kecamatan Moro) dengan jumlah penduduk 23.734 jiwa, dapat alokasi tiga kursi.

Selanjutnya Dapil Karimun 3 (Kecamatan Belat, Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, dan Ungar) dengan jumlah penduduk 73.034 jiwa, alokasi sembilan kursi. Lalu Dapil Karimun 4 (Kecamatan Meral, Meral Barat dan Tebing) yang jumlah penduduknya 84.732 jiwa dapat alokasi 11 kursi.

Hingga saat ini, jumlah pemilih atau jumlah penduduk yang terdaftar sebagai calon pemilih mencapai 240.891 jiwa. ”Tapi, nanti jumlah penduduknya berubah. Kalau dilihat paling banyak berada di Dapil Karimun 4 dan jumlah kursinya paling banyak,” ungkapnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Kepri Dwi Ria Latifa mengatakan, untuk wilayah Provinsi Kepri, sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 2017, bertambah satu kursi. Dari tiga kursi untuk tingkat DPR RI, menjadi empat kursi di 2019 mendatang.

”Alhamdulillah, kita (Kepri, red) mendapatkan tambahan kursi untuk tingkat DPR RI. Yang jelas, perwakilan rakyat di pusat bertambah untuk mendorong pembangunan di Kepri pada umumnya,” kata Dwi di sela sosialisasi Undang-Undang No.7 tahun 2017 di Karimun, Minggu (8/4).

Dwi meminta peran seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjaga suasana kondusif saat Pemilu nanti.(tri)

Runway Bandara Letung Diperpanjang

batampos
-
0
Runway Bandara Letung Diperpanjang
Dua pesawat berbadan kecil mendarat di Bandara Letung, beberapa waktu lalu. Saat ini, runway bandara tersebut diperpanjang agar bisa didarati pesawat berbadan lebar. F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Peresmian Bandara Letung menunggu perpanjangan runway dari 1.400 meter menjadi 1.600 meter selesai. Perpanjangan runway dilaksanakan 2018. Jika selesai, maka 2019 sudah dapat diresmikan.

Kasatpel Bandara Letung Ariadi Widyawan menjelaskan, perpanjangan ini perlu dilakukan karena runway saat ini belum bisa didarati pesawat berbadan besar. Yang bisa landing hanya pesawat kecil seperti pesawat perintis Susi Air dengan kapasitas belasan penumpang saja.

Menurutnya, bandara ini rencananya diresmikan Presiden. Jika dilakukan sekarang, maka pesawat kepresidenan tidak bisa mendarat. ”Pesawat kepresidenan lebih besar, jadi runway harus memadai dulu,” ungkap Ariadi, ketika dihubungi, Senin (9/4).

Menurutnya, sembari menunggu perpanjangan runway, persyaratan lain sedang dalam proses. Seperti penyerahan aset daerah kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Aset pemerintah daerah yang diserahkan yakni bangunan sisi darat seperti terminal.

Sementara bangunan sisi udara sudah milik pemerintah pusat karena pembangunannya menggunakan dana pusat. “Yang diserahkan kepada pemerintah pusat itu bangunan sisi darat saja,” ujarnya.

Saat ini pemerintah daerah dengan pusat masih terus berkoordinasi mengenai penyerahan aset. “Mudah-mudahan semua­nya selesai dengan baik,” ujarnya.(sya)

Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih Batam Capai 826.300 Jiwa

batampos
-
0
Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih Batam Capai 826.300 Jiwa
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam akan mulai melakukan tahapan pemutahkiran Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) sebagai salah satu tahapan menyambut Pemilihan Legislatif April 2019 mendatang.

“DP4 baru kami terima. Untuk Batam pemilih potensialnya mencapai 826.300 jiwa,” kata Ketua KPU Batam, Agus Setiawan, Senin (9/4).

Ia menjelaskan DP4 ini merupakan acuan dalam mencapatkan jumlah data pemilih yang akan memilih di Pileg dan Pilpres mendatang. Sebelum ditetapkan nanti, pihaknya harus memastikan jumlah ril pemilih.

“Tanggal 17 April kami mulai turun. Nanti ada Pantarlih yang membantu KPU untuk memastikan keberadaan pemilih,” sebutnya.

Saat ini pihaknya tengah memetakan DP4 berdasarkan kecamatan tempat pemilih tinggal. Agus menjelaskan DP4 ini merupakan hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya diverifikasi oleh KPU daerah.

Untuk tim yang turun nanti, Agus melanjutkan akan melibatkan perangkat RT dan RW setempat. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan KPU untuk tahap pemutakhiran data ini.

“Pantarlih sebagian sudah ada yang dilantik dan akan diberikan pelatihan dalam menjalankan tugasnya. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih dari satu bulan sebelum dilaporkan ulang ke pusat untuk ditetapkan,” ujarnya.

Selain pemutakhiran data, KPU RI juga menetapkan jumlah dapil Kota Batam yang baru yakni sebanyak enam dapil. Jumlah ini lebih banyak dibanding pemilihan sebelumnya yang hanya lima dapil.

Agus menyebutkan enam dapil tersebut yakni Dapil Kota Batam satu meliputi Kecamatan Batam Kota dan Lubuk Baja dengan alokasi kursi 12, dapil Kota Batam dua meliputi Kecamatan Batuampar dan Bengkong dengan alokasi delapan kursi, dapil Kota Batam tiga meliputi Kecamatan Bulang, Galang, Nongsa dan Sei Beduk dengan alokasi delapan kursi, dapil Kota Batam empat yang meliputi Kecamatan Sagulung dengan alokasi sembilan kursi dilanjutkan dapil Kota Batam lima yang meliputi Kecamatan Batuaji dengan alokasi enam kursi, terakhir dapil Kota Batam enam meliputi Kecamatan Belakangpadang dan Sekupang dengan alokasi tujuh kursi.

“Total keseluruhan 50 kursi,” sebut Agus.

Sebelumnya, KPU Batam juga telah melakukan kajian publik bersama untuk membahas penambahan dapil ini. Ia berharap ke depan pemilu bisa berjalan dengan baik dan lancar.(yui)

Anggaran Minim Bukan Penghalang Pembangunan

batampos
-
0
Anggaran Minim Bukan Penghalang Pembangunan
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Isdianto mengecek kedisiplinan pegawai sebelum melakukan rapat dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (9/4). F. Huma Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan keterbatasan anggaran bukan dijadikan alasan untuk memperlambat pembangunan. Keterbatasan tersebut harus dimanfaatkan dengan maksimal.

“Lihat peluang, prioritaskan untuk ke­pentingan masyarakat,” ujar Nurdin saat memimpin rapat rutin OPD di Rupatama Lantai 4, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (9/4).

Nurdin melanjutkan penggunaan e-planning pada 2019 dilaksanakan secara men­yeluruh. Dan ini harus terus dikawal dan dimaksimalkan. Keterlambatan memasukkan data kegiatan akan merugikan, dimana program tidak bejalan, kebutuhan mas­yarakat tidak terpenuhi. “Untuk itu semua OPD dituntut bekerja keras,” lanjut Nurdin.

Usai men­dengar laporan terkait progres penyerapan anggaran di triwulan I, Nurdin mengajak semua OPD lebih se­mangat lagi dalam bekerja, untuk triwulan selanjutnya agar pencapaian dapat lebih tinggi lagi dari target.

Sementara itu, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah men­gatakan, dengan rapat rutin inilah pemerintah dapat meng- cross check perjalanan kegiatan kerja sudah sampai di mana.
“Terus dievaluasi agar kendala dan halangan yang ada dapat segera diatasi,” kata Arif.

Kemudian Kabiro Pemban­gunan Aries Fhariandi melaporkan secara ringkas review rapat Senin pekan lalu, yang menyatakan bahwa target pencapaian realisasi baik keuangan maupun fisik sebesar 10 persen sudah tercapai.

“Hasil tersebut mengharuskan kita untuk terus meningkatkan progres rea­lisasi lebih tinggi lagi di triwulan selanjutnya,” kata Aries.

Ia melanjutkan tindak lanjut paska Musrenbang yakni pada 2019 men­datang semua program harus tertuang dalam e-planning. Untuk itu semua program harus sesuai dengan RPJMD juga program prioritas Gubernur. “Diharapkan semua OPD melakukan koordinasi yang intensif agar tidak terjadi ketertinggalan,” lanjut Aries.

Aries mengatakan bahwa laporan progres kegiatan diharapkan dituangkan dalam bentuk visualisasi agar hasil terakhir yang sedang berjalan dapat dilihat lebih nyata.
Kepala Barenlitbang Naharuddin menambahkan e-planning secara penuh harus segera disusun keseluruhan program masing-masing OPD.

“Tidak ada lagi kegiatan yang muncul di luar batas waktu input, sistem akan menolak yang berakibat kegiatan tersebut tidak berjalan,” kata Nahar.(bni)

Direksi PT Pelabuhan Kepri Dilantik

batampos
-
0
Direksi PT Pelabuhan Kepri Dilantik
Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Dirut PT Pelabuhan Kepri usai pelantikan, Senin (9/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan potensi kemaritiman di Kepri sangat besar. Potensi itu harus dikelola dengan maksimal demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

“Kita harus memanfaatkan dan menggali potensi yang ada,” ujar Nurdin saat melantik Direksi PT Pelabuhan Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (9/4).

Kepada direksi yang baru saja dilantik, Nurdin berpesan agar terus mengelola tugas dan tanggung jawab dengan maksimal. “Semua potensi tersebut dapat dikelola, dapat dimanfaatkan kalau koordinasi dan komunikasi terjalin dengan lancar,” lanjut Nurdin.

Kesempatan itu, Nurdin menginginkan Kepri menjadi daerah yang hebat di sektor maritim. Mewujudkan ini bukan perkara mudah. Untuk itu perlu dipersiapkan SDM, menjalin kerja sama dengan lembaga terkait dan menjaring investor untuk ikut andil harus segera dilakukan. “Jika tidak bergerak dari sekarang maka kita akan sulit mengejar ketertinggalan,” kata Nurdin.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Akte Notaris tentang pengangkatan, dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan dan penandatangan berita acara. Sebagai saksi dalam pelantikan ini Sekretaris Daerah Pemprov Kepri TS Arif Fadillah dan Kabiro Perekonomian Heri Andrianto.

Jajaran Direksi PT Pelabuhan Kepri yang baru dilantik yakni Capt Darmansyah, Windrasto Guntoro, dan Capt Rio Onasis. Hadir pada kesempatan tersebut Kajati Kepri Asri Agung Putra, sejumlah perwakilan FKPD, kepala OPD, penjabat Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, Komisaris Utama PT Pelabuhan Kepri Huzrin Hood, Rektor Umrah Syafsir Akhlus beserta tamu undangan lainnya.(bni)

1...12,29112,29212,293...14,198Halaman 12,292 dari 14,198

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000