batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, sudah mulai persiapan perekrutan anggota Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) hingga bulan Maret mendatang.
”Benar, kita sudah memasuki tahapan perekrutan PPK dan PPS. Namun, kali ini penerimaan PPK dan PPS hanya tiga orang yang sebelumnya 5 orang,” jelas Ketua KPU Karimun Ahmad Sulton, kemarin (8/1).
Tapi masih menunggu pedoman pelaksanaan dari KPU Pusat, bagaimana persyaratan dalam perekrutan PPK dan PPS nanti. Sebab, berpengaruh kepada struktur organisasi PPK dan PPS itu sendiri yang sebelumnya ada 5 orang dengan satu ketua, sekretaris dan anggota. Sekarang 3 orang apakah formatnya sama atau tidak, belum dapat dipastikan. Yang kemungkinan besar, dalam beberapa hari kedepan sudah ada petunjuknya.
” Totalnya 72 orang untuk 12 kecamatan dan kelurahan, desa untuk petugas PPK dan PPS sebagai perpanjangan tangan dari KPU Karimun,” tuturnya.
Ditanya apakah jumlah kursi untuk DPRD Karimun, pada Pemilu 2019 akan bertambah. Ia mengungkapkan, berdasarkan SK no4 tahun 2017 untuk jumlah kursi DPRD Karimun tetap yaitu 30 kursi. Namun, untuk jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Karimun yang saat ini sedang disusun draf Dapil bisa saja bertambah jumlah Dapil nantinya. Dimana draf Dapil tersebut akan dilakukan uji publik, dari situlah akan diputuskan apakah Dapil bertambah atau tidak.
”Nanti kita lakukan penataan Dapil dengan melihat jumlah penduduk per kecamatan. Saat ini jumlah penduduk kabupaten Karimun mencapai 240.891 jiwa,” jelasnya.(tri)
Jalan Tarempa-Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan, tepatnya di perbatasan antara Desa Tarempa Barat Daya kecamatan Siantan dengan desa Tiangau Kecamatan Siantan. F. Syahid/Batam Pos.
batampos.co.id – Jalan raya Tarempa-Desa Tiangau kecamatan Siantan Selatan perlu perawatan yang intensif. Pasalnya, semenjak dibangun beberapa tahun lalu, kini sebagian jalan tersebut sudah mulai tak terurus. Disekitar perbatasan antara Desa Tarempa Barat Daya dengan Kecamatan Siantan dengan Desa Tiangau kecamatan Siantan Selatan terlihat menyeramkan.
Pasalnya, ditepian jalan aspal tersebut banyak ditumbuhi rumput liar dan semak belukar. Saking lebatnya dan tak pernah dipotong, semak belukar tersebut tumbuh hingga ke jalan. Bahkan ada tumbuhan seperti akar-akaran bergelantungan hingga hampir menyentuh aspal.
Sementara itu di bawahnya sudah terkumpul dedaunan kering yang memenuhi badan jalan. Jika ada pengendara motor maupun motor roda tiga, dari arah Tarempa, maka dipastikan akan terganggu akar yang bergelantungan tersebut. Pemandangan seperti itu dapat dilihat hampir disepanjang jalan.
“Kemarin-kemarin bukan hanya ini saja tapi hampir disepanjang jalan tersebut. Karena sebagian sudah dibersihkan warga, bahkan personil kepolisian, sekarang sudah mendingan,” ungkap salah satu warga desa Tiangau Dian, kepada wartawan Minggu (7/1).
Menurutnya, jika akan bersihkan, maka harus koordinasi dengan pihak lain seperti PLN dan pemilik lahan. Pasalnya saat penebangan tumbuhan liar itu harus seizin oleh pemilik lahan. Karena dikhawatirkan bersinggungan dengan kabel tegangan tinggi, maka koordinasi dengan PLN sangat perlu dilakukan.
“Kalau mau diterangkan harus koordinasi dengan PLN supaya listrik dimatikan sementara, soalnya takut bersentuhan dengan kabel tegangan tinggi,” ungkapnya lagi.
Menanggapi hal ini,Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Khairul, mengakui untuk pemeliharaan jalan baik itu berupa kerusakan kecil pada fisik jalan, hingga penebasan rumput merupakan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas.
Namun sayangnya tahun ini untuk pemeliharaan jalan tersebut tidak dianggarkan karena anggaran yang ada di maksimalkan untuk pembangunan yang sifatnya fisik. “Seharusnya memang tanggungjawab PU tapi tapi tahun ini tidak ada anggaran untuk itu,” ungkap Khairul kepada wartawan kemarin.
Diakuinya sebenarnya bukan saja jalan Tarempa-Desa Tiangau yang rumputnya lebat, tapi sejumlah jalan di Kecamatan Jemaja juga sama, malahan lebih lebat. “Kemungkinan tahun depan, kalau sudah dianggarkan, maka pemeliharaan seperti itu akan dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun,” ungkapnya lagi. (sya)
batampos.co.id- Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) akan segera bergantimenjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun sebelum era KEK berlaku dua tahun mendatang, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan terus memperkuat status FTZ di Batam.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, penguatan status FTZ Batam ini salah satunya dengan terus menambah fasilitas dan kemudahan di kawasan FTZ Batam. Di antaranya dengan memberlakukan tata niaga sesuai dengan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas.
“Karena industri di sini hasilnya diekspor,” ungkap Lukita Dinarsyah Tuwo, Senin (8/1).
Selain itu, BP Batam akan mengevaluasi sejumlah aturan yang selama ini dinilai menghambat pelaksanaan FTZ di Batam.
Menurut Lukita, karakteristik FTZ seharusnya mempermudah kegiatan ekspor impor. Makanya segala peraturan dari pemerintah pusat yang dianggap kurang efisien diupayakan untuk segera diambil-alih atau dilimpahkan ke BP Batam saja.
Salah satu contoh kebijakan yang harus segera diterapkan di Batam untuk memperkuat FTZ adalah kebijakan Free Trade Agreement (FTA). Hingga saat ini dari dua peraturan yang mesti direvisi untuk mewujudkan FTA, dan baru satu yang diubah yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 47/2012 menjadi PMK 120/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam.
Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo bersama para deputi melakukan peninjauan Mall Pelayanan Publik yang mulai dioperasikan, Selasa (5/12/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
“FTA kalau tak salah ada di Kemenkeu lewat PMK. Kami menunggu saja undangannya. Kalau perlu kami yang akan ambil inisiatif kapan Batam bisa masuk ke FTA,” tegas Lukita.
Dan satu lagi kebijakan yang dianggap tidak relevan diberlakukan di Batam adalah pemberlakuan daftar barang yang masuk larangan terbatas (lartas). Lukita menganggap kebijakan ini tidak cocok diberlakukan di Batam dan sudah seharusnya dihapus.
Senada dengan Lukita, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing mengatakan salah satu persoalan serius yang dihadapi industri di Batam selama ini adalah sulitnya mengurus izin impor bahan baku industri yang masuk kategori barang larangan dan pembatasan (Lartas). Izin harus diurus ke kementerian terkait di Jakarta.
“Ini memakan waktu, sementara beberapa barang Lartas itu ada yang tak bisa menunggu lama karena berpotensi rusak dan terkontaminasi zat lain, ini jadi kendala kami,” ujarnya.
Tjaw mengatakan, sebaiknya pengurusan izin bahan industri kategori Lartas itu bisa dialihkan dari kementerian terkait ke BP Batam selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dengan begitu, pengurusan lebih cepat karena berada di kota yang sama dengan industri.
“Ini yang diinginkan investor yang ada di Batamindo ini,” kata Tjaw.
Ia mencontohkan salah satu barang Lartas adalah garam industri. Di Kawasan Industri Batamindo ada perusahaan yang menggunakan garam industri sebagai bahan baku. Namun saat ini garam industri masuk daftar barang larangan terbatas (Lartas). Sehingga perusahaan tersebut harus mengurus izin ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) setiap akan mengimpor garam industri.
“Jika tidak, tak bisa masuk ke Batam,” ujarnya.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan isu FTZ dan KEK merupakan isu bagaimana cara menjual Batam ke investor luar negeri.
“Ini soal bagaimana cara menjual dan apa saja fasilitasnya. Sama seperti strategi marketing,” ungkapnya.
Sebelum membahas bagaimana cara memperkuat FTZ dan transisi ke KEK, lebih dahulu harus dibahas mengenai siapa pengelola KEK dan FTZ di masa depan nanti. Karena pada dasarnya pemerintah sudah memutuskan untuk mengubah wajah Batam menjadi wilayah KEK.
“Apalagi FTZ tetap ada, ini yang harus dipahami. Perlu perumusan dan tidak semudah itu bisa diterapkan,” ungkapnya.
Keduanya, baik FTZ dan KEK, masih perlu dikaji ulang baik keuntungannya maupun kerugiannya. Dalam hal ini, KEK masih merupakan opsi.”Perlu waktu untuk menatanya. Dan juga perlu dipikirkan biaya transisinya. Supaya masyarakat tidak bingung nanti,” ungkapnya. (Leo)
batampos.co.id – Anggota Sat Res Narkoba Polres Karimun, menemukan airsoft gun jenis walther saat menggerebek pngedar sabu, berinisial Ar, di Kecamatan Tebing, Sabtu (6/1).
Penemuan senjata airsoft gun di dalam lemari Ar ini berawal dari penangkapan terhadap seorang pria berinisial Jz pada Sabtu (6/1) pukul 17.00 WIB di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing. “Saat melakukan penangkapan di rumah Jz ditemukan 3 paket sabu denghan berat 3,11 gram. Selain ditemukannya sabu juga ditemukan timbangan digital dan plastik-plastik yang biasa digunakan untuk membumngkus sabu,” ujar Kasat Res Narkopba Polres Karimun, AKP Nendra Madyatias kepada Batam Pos, Senin (8/1).
Setelah itu, kata Nendra, anggota melakukan interogasi terhadap tersangka Jz untuk mengetahui darimana asal barang. Dan, diketahui sumbernya berasal dari Ar yang juga warga Kecamatan Tebing. Satu jam kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Ar dan orang yang dicari sudah tidak ada di rumah. Meski demikian, polisi tetap melakukan penggeledahan di rumah Ar yang disaksikan oleh RT setempat dan istri Ar.
”Kita berhasil menemukan satu paket sabu dan alat hisab di dalam rumah tersebeut. Selain itu, juga ditemukan satu pucuk senjata airsoft gun. Dan, diduga senjata milik Ar ini tidak ada surat izinnya. Saat ini Ar sudah masuk dalam daftar DPO. Kepada yang bersangkutan (Ar, red) kita beri waktu satu pekan untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka pihak kepolisian akan melakukan upaya paksa,” tegasnya.
Dilanjutkannya, sehari sebelumnya, Jumat (5/1) pihaknya melakukan penangklapan terhadap Ha di salah satu tempat rumah kos di Kecamatan Meral dengan barang bukti dua paket sabu dengan berat 0,57 gram bersama alat hisab. Kemudian, anggota melakukan pengembangan dan diakui tersangka Ha bahwa barang haram tersebut berasal dari MM.
Malam harinya dilakukan penyelidikan dan diketahui keberadaan MM di salah satu pasar swalayan. Setelah ditunjukkan oleh Ha, akhirnya MM yang sedang duduk di atas sepeda motornyas berhasil ditangkap. Dari tangan MM memang tidak ditemukan sabu, melainkan uang tunai Rp2.443.000 yang diduga hasil penjualan sabu. (san)
Sejumlah warga saat melakukan pengurusan izin dokumen di Pelayanan Terpadu Satu Pintu BP Batam di Mall Pelayann Publik, Senin (8/1). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Pegawai di Mal Pelayanan Publik Batam (MPP) diminta untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama yang baik dalam melayani masyarakat. Seperti diketahui, di mal tersebut diisi berbagai layanan dari lintas instansi pemerintah maupun non pemerintah. Beda latar instansi diharapkan tak mempengaruhi layanan.
“Kita harus bersinergi. Kita di sini bersama-sama,” pesan Sekretari Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin saat menjadi pembina apel pagi pegawai MPP mewakili Walikota Batam, Senin (8/1).
Ia meyampaikan petugas atau pegawai sangat menentukan kualitas layanan. Hematnya, jika layanan petugas baik, manfaat yang dirasakan masyarakat juga baik.Oleh karena itu ia mengajak seluruh pegawai untuk bekerja dengan hati ikhlas dan penuh rasa syukur. Sehingga bisa melaksanakan pelayanan dengan baik.
“Yang punya masalah di luar tak usah bawa ke sini, jangan lupa senyum,” imbuhnya.
Menurutnya, megahnya MPP akan kurang berarti jika layanan tidak baik. Sebaiknya, para petugas dapat sama-sama menjemput gebrakan penyediaan layanans atu tempat tersebut dengan memberikan layana terbaik.
“Walaupun tempat bagus, komitmen pimpinan bagus, kalau kita anak buahnya tidak bisa melaksanakan tugas sebagaimana diinginkan, ini juga tidak baik,” pesannya.
Jefridin mengatakan tidak semua daerah memiliki MPP. Saat ini baru ada empat di seluruh Indonesia, yakni Batam, Jakarta, Surabaya, dan Bali. MPP Batam termasuk yang paling megah dibanding lainnya.
“Ini salah satu bentuk kepedulian seluruh stakeholder di Batam. Tempat sudah bagus, tinggal pelayanannya,” kata dia.
Sedangkan kepada pengelola atau manajemen, Jefridin minta agar dibuatkan kotak saran khusus pegawai. Selain kotak saran untuk masyarakat umum yang sudah tersedia sekarang.
“Ada yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bisa disampaikan pegawai melalui kotak saran ini. Itu dievaluasi seminggu sekali, minimal sebulan sekali. Guna meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan kita di sini,” pungkasnya. (cr13)
Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq menyerahkan piagam penghargaan kepada Satpam yang berprestasi. F. sandi/Batam Pos.
batampos.co.id – Satuan Pengamanan (Satpam) yang ada di berbagai jenis perusahaan di Kabupaten Karimun, kemarin (8/1) berkumpul di Coastal Area untuk mengadakan apel HUT ke 37 Satpam yang dipimpin oleh Kapolres Karimun.
”Kita ketahui bersama bahwa terbentuknya Satpam itu berasal dari Polri, yakni ketika Kapolri dijabat oleh Awaloedin Djamin. Salah satu tujuannya untuk membantu tugas-tugas Polri dan sekaligus menjadi perpanjangan tangan Polri ketika bertugas melakukan pengamanan dimana saja ditempatkan. Untuk itu, saya sebagai pembina dari Satpam yang ada di Kabupaten Karimun berharap Satpam bisa membuat prestasi dalam menjalankan tugasnya,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Agus Fajaruddin kepada Batam Pos.
Pada HUT Satpam kali ini, kata Kapolres, pihaknya memberikan penghargaan kepada tujuh orang Satpam dari PT Putra Tidar Perkasa (PTP) unit kerja PT Saipem Indonesia Karimun Brancah (SIKB) dan juga ada dari PT Wira Pekta Kencana (WPK). Prestasi-prestasi yang diukir oleh ketujuh orang Satpam ini diantaranya menggagalkan penyeludupan wearpack, pencurian dan juga ada yang memberikan pengaruh posotif kepada rekan-rekan sesama Satpam.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq menyebutkan, bekerja dan bertugas sebagai seorang Satpam merupakan salah satu pekerjaan yang luhur. ”Untuk itu, jangan malu ketika bertugas menjadi seorang Satpam, melainkan harus bangga. Selain itu, sebagai Satpam harus memiliki rasa percaya diri. Karena, mempunyai tugas yang tidak ringan. Yakni, menjaga aset milik perusahaan,” jelasnya.
Ketua Panitia Pelaksana HUT ke 37 Satpam, Sukamto secara terpisah menyatakan, apel HUT Satpam kali ini diikuti 250 orang Satpam yang ada di Kabupaten Karimun dan ditambah 50 orang peserta dari Polri dan Satpol PP.
”Dan, sebelum hari H saat ini (kemarin, red) kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti donor darah di PT Saipem dan kirab drumband di tengah kota Tanjungbalai Karimuin pada akhir Desember lalu. Bahkan, dalam bulan ini kita akan anjang sana ke rekan-rekan Satpam yang sedang mendapatkan musibah. Seperti sakit dan meninggal dunia,” ungkapnya. (san)
batampos.co.id – Buronan Polres Mempawah, Kalimantan Barat dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas akhirnya berhasil dibekuk di Batam oleh anggota Polres Mempawah bersama anggota Sat Reskrim Polresta Barelang di Perumahan Purimas I Residence.
Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama membenarkan adanya penangkapan ini. Menurutnya, penangkapan terhadap Sultan Muhammad Junaidi bermula dari informasi yang diterima Arwin dari Polres Mempawah bahwa buronan yang mereka cari sedang berada di Batam.
“Pelaku ini tersangkut dalam perkara pengeroyokan dan atau penganiayaan. Setelah adanya koordinasi itu, kita turunkan beberapa anggota kita untuk mendampingi dan penangkapan,” katanya, Senin (8/1) siang.
Sementara itu, Perwira Unit Buser Polsek Batamkota Ipda Hazaquan mengatakan, penangkapan terhadap Sultan dilakukan Sabtu (6/1) lalu sekitar pukul 09.00 WIB bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Mempawah di Perumahan Purimas I Residence, Batamkota.
“Saat penangkapan itu, pelaku sedang bekerja sebagai tukang bangunan bersama dua orang temannya di Perumahan Purimas satu Residence, Batamkota,” katanya.
Saat hendak ditangkap, tidak ada perlawanan dari pria yang berprofesi sebagai nelayan itu. Selanjutnya, anggota Sat Reskrim Polresta Barelang dan Sat Reskrim Polresta Barelang membawa pelaku ke Polresta Barelang.
“Paginya kita amankan, sorenya langsung dibawa ke Polres Mempawah untuk penyelidikan lebih lanjut,” imbuh Hazaquan. (cr1)
Razia kendaraan di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Jalan ini salah satu kawasan tertib lalulintas (KTL). F: RPG
batampos.co.id – Kasat Lantas Polres Tanjungpinang, AKP Krisna Ramadhani Yowa memastikan kesadaran masyarakat Tanjungpinang dalam berkendara cenderung meningkat. Hal tersebut terlihat dari turunnya jumlah pelanggaran tilang yang dikeluarkan Satlantas Polres Tanjungpinang. Selama tahun 2016 jumlah tilang mencapai 3.584 kendaran, tahun 2017 hanya 2.800 kendaraan.
“Tahun 2017 jumlah pelanggaran tilang, baik roda dua maupun roda empat lumayan menurun dibanding tahun 2016. Ini membuktikan kesadaran masyarakat dalam berkendara perlahan-lahan sudah semakin bagus,” ungkap Krisna di Mapolres Tanjungpinang, Senin (8/1).
Ia menyebutkan, tak hanya menilang sebanyak 2.800 kendaraan, pihaknya juga melakukan teguran sebanyak 4.175 kendaraan, sehingga jumlah keseluruhan pelanggaran di tahun 2017 ada sebanyak 6.975 kendaraan. “Jika dibandingkan di tahun 2016, pelanggaran lebih banyak hingga mencapai 8.042 kendaraan. Diantaranya, 3.584 kendaraan merupakan pelanggaran tilang, dan pelanggaran teguran sebanyak 4.459 kendaraan,” terangnya.
Tak hanya itu, kecenderungan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berkendara juga dapat dilihat dari jumlah lakalantas yang terjadi selama tahun 2017. Jumlahnya hanya 90 kasus lakalantas yang terjadi di kota Tanjungpinang. Diantaranya, dengan korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, luka berat 8 orang, serta korban luka ringan 113 orang. “Jika dibandingkan tahun 2016, tentunya menurun 11 persen di tahun ini (2017). Dimana lakalantas tahun lalu mencapai 111 kasus. Diantaranya, meninggal dunia sebanyak 18 orang, luka berat 46 orang, serta luka ringan 98 orang,” tuturnya.
Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu taat dalam berkendara, baik dalam menggunakan helm, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya. (cr20)
Sebuah truk sedang melakukan pengerasan lahan di jalan Tanah Merah Desa Penaga menuju kawasan wisata Bintan Penaga Bay, kemarin. F. Slamet Nofasusanto/Batam Pos.
batampos.co.id – Guna mendukung kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Bintan, pusat menggelontorkan dana sebesar Rp 82,3 miliar. Dana tersebut untuk membangun berbagai infrasruktur penunjang.
“Tahun ini BP Bintan akan membangun jembatan dan jalan karena untuk membangun pelabuhan dan gedung belum bisa sebab masih menunggu sotk baru,” kata Wakil Ketua BP Kawasan Bintan Saleh Umar, kemarin.
Saleh juga menjelaskan, tahun 2016, BP Bintan telah menyelesaikan pembangunan
infrastruktur jalan sepanjang 6,5 kilometer dengan anggaran Rp 20,8 miliar dan tahun 2017, anggaran infrastruktur yang dialokasikan sebesar Rp 20,2 miliar untuk pekerjaan jalan lebih kurang Rp 4,6 kilometer. “Alhamdulillah pembangunan jalan tahun lalu bisa
diselesaikan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, anggota BP Bintan Bidang Sarana dan Prasarana, Bayu Wicaksono menjelaskan, pembangunan yang akan dilakukan tahun ini yakni pembangunan jembatan dengan panjang 12 meter di Tanah Merah Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan senilai Rp 10 miliar. “Aksesnya belum terkoneksi karena putus dengan sungai, makanya akan dibangun jembatan,” katanya.
Lalu lanjut Bayu pembangunan jalan sepanjang 6 kilometer di Selat Bintan Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan dengan proyeksi anggaran sekitar Rp 21,8 miliar dan lebar jalan sekitar 7 meter. Pembangunan ini bertujuan untuk pengembangan kawasan wisata baru di Desa Pengujan, terlebih saat ini telah rampung pembangunan jembatan tahap I.
Selain itu, BP Kawasan Bintan juga akan melakukan peningkatan jalan di Taman Sari Tanjunguban Kecamatan Bintan Utara sepanjang 7,7 kilometer dengan proyeksi anggaran 23,8 miliar. “Terakhir yang akan dibangun yakni pembangunan lanjutan jalan lintas barat dengan panjang 2,9 kilometer mulai dari kilometer 23 kijang dengan proyeksi anggaran Rp 25,9 miliar,” katanya.
Anggota bidang Pengawasan dan Pengendalian Investasi BP Kawasan Bintan Radip menambahkan pembangunan jembatan sepanjang 12 meter di tanah merah untuk mendukung pengembangan kawasan wisata baru bernuansa budaya melayu atau dikenal Bintan Penaga Bay.
Sebelumnya juga dilakukan pembangunan akses jalan ke kawasan investasi baru sepanjang 4 kilometer dengan total jalan sepanjang 7 kilometer. “Kawasan wisata baru ini sudah mulai dikenalkan dalam forum di Hongkong dan Singapura,” katanya. (cr21)
Bupati Bintan Apri Sujadi menandatangani kerjasama dengan bank bjb di aula Kantor Bupati Bintan, Senin (8/1). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan kompak dan selalu bersinergi. Sehingga seluruh target pemerintah dapat tercapai dengan baik.
“Pejabat dan bawahannya harus saling bekerjasama dan koordinasi,” ungkap Apri dalam acara penandatanganan pakta integritas kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat, sekaligus penyerahan daftar pelaksanaan APBD tahun 2018 di aula kantor Bupati Bintan, Senin (8/1).
Ia juga mengingatkan kepada bawahannya agar amanah dalam mengelola keuangan. Memberikan porsi besar dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Setiap rupiahnya amanat rakyat, jangan habiskan anggaran tanpa arah. Gunakan kebijakan yang jelas dan terukur, karena itu saya minta masing – masing opd menyusun rencana kerja karena pengalaman tahun lalu, serapan anggaran selalu rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun,” tegasnya.
Terakhir ia meminta DPA yang sudah diserahkan agar digunakan sesuai aturan dan perundang undangan berlaku. “Jangan sampai anggaran disalahgunakan,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, APBD Bintan tahun 2018 sebesar Rp 1 triliun lebih, dengan belanja langsung berkisar Rp 575 miliar dan belanja tidak langsung sekitar Rp 491 miliar.
Dalam kesempatan itu, Apri menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bank Jawa Barat Banten (BJB) yang diwakili Kepala Divisi Kredit Retail dan Konsumer BJB Pusat, Triastoto Hardjanto Wibowo didampingi Kepala Bank BJB Batam Ahmad Faisal.
Sekdakab Bintan Adi Prihantara mengatakan, ini awal kerjasama yang baik antara Pemkab Bintan dan BJB. Ia berharap pihak BJB bisa memfasilitasi kreditur bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Bintan. (cr21)
batampos.co.id – Buronan Polres Mempawah, Kalimantan Barat dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban tewas akhirnya berhasil dibekuk di Batam oleh anggota Polres Mempawah bersama anggota Sat Reskrim Polresta Barelang di Perumahan Purimas I Residence.
