Bupati Bintan Apri Sujadi dan Deby Apri Sujadi memberikan santunan kepada ratusan kaum lansia di kegiatan sehari bersama lansia di Gedung Community center Kecamatan Teluk Sebong, pada Kamis (14/12). F. Slamet/Batam Pos.
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi meminta kepala desa, lurah hingga camat peka terhadap berbagai keluhan masyarakat. Sehingga warga yang berada di wilayahnya terbantu dan terlayani dengan baik.
“Harus terjun langsung membantu masyarakat dan memastikan kondisi di lapangan. Misalnya membantu masyarakat terkait pembuatan sertifikat kepemilikan tanah,” ujar Apri, Kamis (14/12).
Bila ada jalan atau jembatan yang rusak atau kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, kepala desa, camat, dan lurah dimintanya untuk melakukan pendataan. Diajukan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Bintan Yuzed mengatakan, tahun ini target sertifikat melalui program nasional (Prona) sebanyak 12 ribu bidang lahan, namun belum seluruhnya terealisasi. “Tahun depan targetnya menjadi 14 ribu,” ungkap Ketua PGRI Kabupaten Bintan ini.
Minimnya realisasi pembuatan sertifikat kepemilikan lahan melalui prona pada tahun 2017, menurutnya karena banyaknya luas lahan yang dimiliki masyarakat di Bintan lebihi dari 3 ribu meter persegi. Selain hal itu, status lahan dalam kawasan hutan lindung membuat program ini sulit direalisasikan. “Banyaknya luas lahan yang dimiliki masyarakat lebih dari 3.000 meter persegi, solusinya suratnya harus dipecah dulu,” ujarnya. (cr21)
batampos.co.id – DPRD Kepri berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait hasil pemilihan wakil gubernur Kepri. Dalam surat tersebut, Dewan meminta Presiden melalui Mendagri segera mengesahkan Isdianto sebagai wakil gubernur. Namun, akademisi menganggap yang berhak berkirim surat ke Mendagri adalah Gubernur, bukan DPRD.
“DPRD Kepri memiliki kewenangan untuk mengusulkan itu. Karena ada pandangan hukumnya,” ujar Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Kepri, Hotman Hutapea, tadi malam .
Menurut politikus Demokrat tersebut, kewenangan itu diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pada pasal 317 tentang tugas dan wewenang, yakni pada poin D yang berbunyi mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan.
Aturan yang lain, kata Hotman, terdapat pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang.
Ketua Komisi II DPRD Kepri tersebut menjelaskan, pada pasal 174 poin ke enam dijabarkan, DPRD menyampaikan hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk Gubernur atau Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
“Dua aturan ini sudah sangat jelas. Artinya tidak ada yang salah dengan kebijakan yang sudah dibuat DPRD Kepri,” jelasnya lagi.
Terkait hal ini, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak belum memberikan respon. Sebelumnya Jumaga mengatakan, untuk tahapan selanjutnya, DPRD akan mengirimkan hasil paripurna penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Presiden melalui Mendagri.
Gubernur Kepri, Nurdin Basirun
Sementara praktisi hukum dari Universitas Pakuan, Bogor, Andi Muhammad Asrun menegaskan langkah yang diambil DPRD Kepri tersebut seharusnya menjadi kewenangan Gubernur Kepri. Aturannya jelas. Yakni Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahkan menurutnya, persoalan Ini masuk ranah sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi (MK)
“Kami melihat DPRD Kepri telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bila kejadian itu benar, DPRD telah melakukan politik kekuasaan,” ujar Andi Asrun, tadi malam.
Ia mengingatkan, DPRD harus memiliki landasan dan sandaran hukum dalam setiap kebijakannya. Jika memaksakan kebijakan tanpa didukung landasan hukum yang jelas, ia khawatir akan menimbulkan polemik baru. Padahal dalam Undang Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 sudah sangat jelas aturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk teknis penyampaian hasil pemilihan kepada Presiden.
Tapi di satu sisi, ia mempertanyakan lambannya proses penyampaian hasil pemilihan Wagub Kepri di DPRD Kepri tersebut. Sebab surat keputusan DPRD Kepri dengan nomor 473/160/XII/2017 tentang Penetapan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri tersebut sudah dikeluarkan tanggal 7 Desember 2017. Namun tembusan surat tersebut baru sampai ke meja Gubernur Kepri pada Kamis (15/12).
“Kami juga heran. Ini juga menjadi pertanyaan,” katanya. (jpg)
TIM Polsek Bintan Utara mengamankan ratusan botol miras berbagai merek di dua kedai tuak di Tanjunguban dan Serikuala Lobam, Rabu (13/12) malam. F. Polsek Bintan Utara untuk Batam Pos
batampos.co.id – Kepolisian Sektor (Polsek) Bintan Utara menyita ratusan botol minuman keras (miras) berbagai merek di kedai tuak di Tanjunguban dan Serikuala Lobam, Rabu (13/12) malam.
Operasi penyakit masyarakat (pekat) ini bertujuan menciptakan kondisi aman di Kabupaten Bintan menjelang Natal dan Tahun Baru 2018. “Pemilik kedai tuak langsung kami periksa tadi malam, sedangkan ratusan botol masih diamankan,” kata Kapolsek Bintan Utara Kompol Jaswir, Kamis (14/12).
Menurut Jaswir kedua kedai tuak tersebut tidak mengantongi izin penjualan
miras dari pemerintah. “Apalagi mengonsumsi miras tidak baik untuk kesehatan dan bisa memicu seseorang untuk melakukan aksi kriminalitas,” katanya.
Terpisah, tim gabungan Polsek Gunung Kijang dan Polres Bintan melakukan razia di lokalisasi Batu 24 Kampung Bukit Indah Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya. Razia yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Bintan AKP Yudiarta Rustam ini mengamankan puluhan botol miras berbagai merek di sejumlah kafe. Tim juga memeriksa kamar-kamar di kafe tersebut. Namun saat itu tidak menemukan pasangan yang sedang melakukan transaksi seksual. (cr21)
batampos.co.id – Ketua komisi tetap Kadin pusat bidang penyiaran TV dan radio, David Fernando Audi menegaskan, saat ini di Indonesia keberadaan TV kabel meningkat pesat. Sayangnya, mayoritas diidentifikasi bersiaran tanpa ada izin resmi dan menggunakan satelit asing tanpa hak labuh serta mencuri program siaran tanpa hak siar atau pencurian konten siaran.
“Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya iklim persaingan usaha tidak sehat. Sehingga industri lembaga penyiaran berlangganan (LPB), tidak tumbuh dan semakin terpuruk. Dampaknya juga ke pendapatan pemerintah dari pajak maupun pendapatan bukan pajak juga turun dari sektor ini,” ujar David saat menggelar konferensi pers di Hotel Radisson Batam, Kamis (14/12).
Pelanggaran seperti pencurian konten siaran, lanjut David, sudah masuk ranah pelanggaran pidana.
Untuk menekan dan memberantas maraknya TV kabel yang melakukan pencurian hak siar dan tanpa izin resmi, komisi tetap bidang penyiaran TV dan radio sudah berkonsultasi ke Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia pusat dan daerah, kepolisian Kemenkumham dan Kejaksaan.
Untuk industri pertelevisian di Indonesia yang resmi atau berizin, lanjut David, sudah menyumbang pendapatan negara dari sektor pajak PPN dan Pph yang nilainya mencapai Rp 3 sampai 4 triliun pertahunnya.
“Selain itu, pemerintah dan DPR juga harus memperhatikan skala ekonomi dengan jumlah industri pertelevisian yang sudah terlalu banyak di Indonesia yakni mencapai 16 TV, yang semuanya kepemilikan lokal, bukan asing, bisa tetap sehat dan mampu bersaing dengan pemain media asing yang sebenarnya bukan hanya TV konten asing,” terang David. (gas)
batampos.co.id – Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Pemkab Natuna Hikmat Aliansyah menyatakan, untuk sementara ini Natuna belum ditemukan penderita virus difteri.
Bahkan Pemerintah Daerah katanya, belum menerima instruksi melaksanakan imunisasi Difteri Nasional yang dilaksana serentak se-Indonesia.
“Virus ini belum ditemukan di Natuna, seperti wilayah pulau Jawa. Jadi Dinas Kesehatan belum dianjurkan melakukan imunisasi,” sebut Hikmat kemarin.
Dikatakan Hikmat, Natuna saat ini masih masuk dalam zona hijau termasuk wilayah Kepri dalam penularan virus difteri. Namun daerah lain sudah masuk zona merah. Karena sudah ditemukan satu kasus penularan.
“Meski masuk zona hijau, Dinkes Natuna Khususnya tetap terus waspada dan mengantisipasi kemungkinan masuknya virus difteri. Melakukan surveland untuk antisipasi wabah dan gejala-gejalanya,” sebut Hikmat.
Dijelaskan Hikmat, virus difteri adalah infeksi disebabkan bakteri yang umumnya menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta terkadang dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk inveksi yang serius mengancam jiwa.
Pemerintah Daerah kata Hikmat, terus mengimbau masyarakat Natuna supaya menjaga kesehatan untuk mengantisipasi masuknya dan tertukarnya virus difteri sedari dini terutama pada anak-anak.
“Sebenarnya Natuna belum aman, virus difteri bisa saja masuk dibawa dari luar yang masuk ke Natuna. Kami imbau supaya lebih peka kesehatan lingkungan dan gejala difteri,” imbau Hikmat.(arn)
Warga ngurus data kependudukan Lingga. F. Wijaya Satria/Batam Pos.
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga melebihi target pencapaian dalam pemutahiran data Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini. Dari target 10 ribu pemutakhiran data KK, pada akhir tahun ini Disduk telah memutakhirkan sebanyak 10.613 KK.
“Untuk akhir tahun ini kami telah melakukan pemutakhiran data KK warga Lingga lebih dari target,” kata Kepala Dinas Kependudukan Syamsudi di kantornya, Kamis (14/12) pagi.
Pemutakhiran data KK tersebut yakni dari warga di desa dan kelurahan diantaranya, Kelurahan Dabo Lama, Kelurahan Dabo, Kelurahan Sungai Lumpur, Desa Batu Berdaun, Desa Tanjungharapan, Desa Lanjut, Daik, Pancur, Sungai Pinang, Pulau Bukit, dan Temiang.
Dari data yang ada di Disduk, sebanyak 31.201 jumlah KK yang ada di Kabupaten Lingga memerlukan pemutahiran data. Namun kondisi ini masih belum dapat dikerjakan oleh Disduk mengingat keterbatasan anggaran yang ada pada tahun ini.
“Untuk itu kami memerlukan dukungan anggaran dari Pemkab Lingga untuk merampungkan pemutahiran data KK seluruh warga di Kabupaten Lingga,” ujar Syamsudi.
Pada tahun ini, seluruh KK yang telah dimutakhirakan tersebut hasil dari kerja keras Dinas Kependudukan. Namun masih banyak daerah yang hingga saat ini belum dapat dikunjungi dikarenakan tidak adanya anggaran yang mencukupi untuk program tersebut seperti Kecamatan Posek, yakni Desa Posek, Pulau Panjang, dan Desa Suak Buaya,
Selama ini program pemutahiran KK berjalan berkat kerjasama antara Disduk Capil dengan desa maupun kelurahan dalam upaya memenuhi target capaian. Selain itu ada petugas yang sudah ditunjuk Disduk untuk bekerja siang hingga malam hari. (wsa)
batampos.co.id – Dengan pembawaannya yang misterius dan kental dengan nuansa horor, Riana mampu mengalahkan delapan pesulap lainnya dari seluruh Asia dan membawa pulang hadiah sebesar USD 100 ribu.
Yap, Ilusionis The Sacred Riana dari Indonesia memenangkan ajang Asia’s Got Talent season 2, pada Kamis (14/12) malam.
Tidak ada ekspresi yang ditunjukkan Riana setelah memenangkan ajang bergengsi tersebut. Tetapi, melalui manajernya Bow Vernon, dia mengatakan bahwa dirinya sangat terkejut bisa menang. Sebab, dia mengikuti kompetisi ini hanya karena ingin memperlihatkan dan membagikan kemampuannya kepada orang lain.
“Saya rasa publik menyukai dia karena tidak ada ilusionis atau pesulap yang memiliki karakter seperti dia. Dia memang aslinya gadis pendiam. Dia bukan tipe perempuan yang cerewet dan banyak bicara” kata Bow.
Pada malam grand final, tanggal 7 Desember lalu, Riana menampilkan atraksi menyulap banyak orang keluar dari dalam sebuah kotak yang hanya mampu ditempati satu orang saja.
Kemudian, dia masuk ke dalam kotak tersebut dan muncul di belakang juri Anggun. Sontak, kemunculannya tersebut sangat mengagetkan Anggun yang sejak awal memang sangat takut dengan karakter Riana.
Kabar kemenangan Riana langsung disambut gembira oleh mentalis Dedi Corbuzier. Melalui akun Instagram @mastercorbuzier, dia mengaku sangat bangga atas kemenangan ilusionis yang pernah mengikuti ajang The Next Mentalist tersebut.
“I am so happy! Winner of Asia’s Got Talent! #thesacredriana from Indonesia. From our country! Tidak sia-sia semua perjuangan yang pernah kita lalui untuk sulap di Indonesia! Let’s bring the magic back,” tulis Dedi sambil mengunggah foto bersama Riana. (str/JPC)
Sebuah mobil Avanza terbakar di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8, Tanjungpinang, Kamis (14/12), sekitar pukul 16.00 WIB. F. Choki/Batam Pos.
batampos.co.id – Mobil Toyota Avanza warna hitam BP 1231 TY hangus terbakar di depan warung Kopi Do Re Mi, di Jalan Raja Haji Fisabililah kilometer 8, Tanjungpinang, Kamis (14/12), sekitar pukul 16.00 WIB.
Diduga kebakaran ini diakibatkan karena mesin mobil mengalami korslet. “Sepertinya karena korslet, sebab sebelum terbakar saya lihat ada asap hitam yang keluar dari kap depan mobil,” ungkap Riki, saksi yang melihat kejadian tersebut.
Ia menuturkan saat kejadian, dirinya sedang nongkrong bersama temannya di warung kopi Do Re Mi. Tiba-tiba ia melihat mobil Avanza yang dikendarai seorang wanita tersebut berhenti di dekat bundaran Raja Haji Fisabililah. “Mobil itu melintas dari arah Morning Bakery ke arah Hotel CK. Tak tahu kenapa tiba-tiba mobil itu berhenti. Lalu pengendaranya keluar setelah melihat asap hitam dari mesin mobilnya,” terangnya.
Riki menyebutkan asap hitam yang semula keluar dari mobil, tak berselang lama berubah menjadi api besar dan menghanguskan mobil tersebut. “Cuma sebentar keluar asap hitam tebal, lalu keluar api. Untungya pengendara itu langsung cepat keluar dari dalam mobil,” sebutnya.
Kabag Ops Polres Tanjungpinang, Kompol Afdal mengatakan belum mengetahui identitas pemilik mobil. Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, sebab saat api mulai membesar sopir mobil langsung keluar. “Penyebab pastinya belum tahu, diduga api keluar dari mesin mobil. Kita juga masih mencari tahu pemilik mobilnya siapa,” imbuhnya.
Pantauan Batam Pos, tak berselang lama terjadinya kebakaran mobil pemadam kebakaran pun langsung datang dan berhasil mematikan api yang sudah sempat menjalar dan menghanguskan mobil tersebut. Akibat kejadian tersebut jalan diseputaran lokasi pun sempat mengalami kemacetan panjang. Pengendara motor lain, dan masyarakat terlihat berbondong-bondong ingin menyaksikan langsung terbakarnya mobil tersebut. (cr20)
batampos.co.id – Di tengah lesunya kondisi perekonomian di Batam saat ini, dan enggannya para pengusaha untuk berinvestasi di Batam, membuat Pemerintah Kota Batam beralih untuk menggalakkan atau menggenjot sektor pariwisata.
Namun untuk kembali menghidupkan sektor pariwisata di Batam, tak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan aspek lainnya yang harus juga ditingkatkan, semisal keamanan, kenyamanan serta pembenahan transportasi umum.
Seperti yang dikatakan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin Sihaloho. Kalau sektor pariwisatanya dikembangkan besar-besaran, tapi di lain sisi, sektor transportasi umum masih carut marut, sama saja bohong dan capaian peningkatan perekonomian dari sektor pariwisata mustahil akan bisa dicapai.
“Bagus juga sih ide membangkitkan kembali sektor pariwisata di Batam ini, sebagai pengganti atau terobosan kondisi industri di Batam yang semakin down. Namun harus didukung dengan pembenahan sektor transportasi umumnya serta keamanan atau kondusifitas di tengah masyarakat,” ujar Udin Sihaloho, Kamis (14/12).
Dari segi pendukungnya, lanjut Udin, seperti misalnya transpotasi umum di Batam. Tak dipungkiri dari sektor tersebut sampai saat ini masih carut marut dan amburadul. Mengenai konflik di lapangan antara angkutan umum berbasis online atau dalam jaringan (daring) dengan transportasi umum konvensional, masih banyak oknum sipil yang main sweeping. Hal tersebut membuat masyarakat atau wisatawan yang menggunakan tranportasi umum di Batam ketakutan.
“Pemerintah daerah harus membuat kebijakan yang tegas terhadap aturan transportasi umum antara transportasi online dengan konvensional. Kalau untuk mengatur hal itu saja tak sanggup, jangan mimpi akan mampu membenahi sektor pariwisata. Berikan kebebasan pengguna tranportasi umum yakni wisman untuk memilih tranportasi mana yang dirasa nyaman. Jangan tiap hari masih didapatkan pengunjung di Batam ketakutan karena adanya gesekan atau sweeping transpotasi umum,” terang Udin Sihaloho.
Angkutan umum yang ngetem di Simpang Dam, Mukakuning membuat jalan jadi macet. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Yang kedua, lanjut Udin, dari sektor kondusifitas atau keamanan di Batam, yang dulunya banyak bandit jalanan seperti jambret, diakui Udin memang mengalami penurunan persentase. Namun untuk kejahatan jalanan yang dilakukan remaja, masih saja menghiasi media, seperti ulah brutal geng motor yang baru-baru ini di Batuaji.
“Dahulu kepolisian di Batam sempat menggalakkan atau menghidupkan yang namanya polisi pariwisata. Di setiap pintu masuk di mall dulunya sering dijaga polisi pariwisata. Hal sepele seperti itulah efeknya sangat luar biasa ke pendatang. Mereka lebih yakin dan merasa nyaman karena keberadaan polisi di tempat tempat seperti mall atau tempat wisata lainnya di Batam. Namun saat ini hal tersbut tak ada lagi saat ini,” kata Udin.
Udin meminta polisi di Batam lebih tegas dalam menindak pelaku kejahatan. Karena kalau dari segi keamanan dan sektor infrastruktur pendukung pariwisata seperti tranportasi umum sudah bisa dijalankan dengan baik, otomatis wisatawan akan merasa nyaman dan betah berlama-lama di Batam.
“Misalnya, kalau kondisi di Batam dari segi transportasi umumnya bagus, keamanannya juga tak diragukan, maka wisman itu pasti akan kembali ke Batam lagi dan akan menceritakan kondisi bagusnya di Batam ke rekan-rekannya. Seperti itulah pariwisata akan tumbuh dan hidup dengan sendirinya,” ujar Udin. (gas)
Belum menguntungkan, Garuda batal terbang ke Natuna. Foto: kemenpar/twitter
batampos.co.id – Maskapai Garuda Indonesia membatalkan rencana membuka rute penerbangan ke Natuna. Dengan alasan belum menguntungkan.
Sales manager PT Garuda BO Batam Shinta mengatakan, pembatalan dibukanya rute penerbangan Garuda ke Natuna dinilai tidak menguntungkan.
Sebenarnya sebut Shanti, rencana awalnya rute penerbangan Batam – Natuna, Natuna – Batam dan rute Natuna – Jakarta dijawalkan dilaksanakan pada bulan Juni 2017 lalu. Tetapi wacana dibatalkan karena market Natuna kurang potensial.
“Garuda terpaksa dibatalkan terbang ke Natuna, pertimbangan belum ada potensi keuntungannya, jadi rute barunya dialihkan didaerah lain,” sebut Shinta saat temui Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti,” Rabu (13/12) kemarin.
Maspakai Garuda Indonesia kata D Shinta, terus berupaya melobi ke pusat agar rute penerbanan ke Natuna direalisasi. Dengan kerjasama dengan pemerintah kabupaten Natuna melalui presentasi potensi daerah dan meminta dukungan dari petinggi negara.
“Kunjungan ke Natuna ini untuk memberikan penjelasan, surat permohonan kepada Garuda Indonesia sebelumnya dari Pemda Natuna. Tapi akan berupaya ada kerjasama dilain waktu bersama Pemkab Natuna dan Garuda Indonesia membuka rute penerbangan ke Natuna, baik ke Batam maupun ke Jakarta,” sebut Shinta.
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, moda transportasi udara yang terbatas selalu menjadi kendala. Baik dari segi keberadaan maupun biaya (ongkos) masih sangat tinggi di Natuna
Kondisi ini menyebabkan para investor batal merealisasikan rencana penanaman modal maupun kunjungan wisata di Natuna. Karenanya, besar harapan PT Garuda Indonesia dapat mendukung proses pembangunan daerah perbatasan, sebagaimana nawacita Presiden Republik Indonesia.(arn)