Jumat, 17 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12945

Butuh 39 Tenaga Medis

Putut A
-
0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan menginventarisir kebutuhan tenaga medis dan obat-obatan sebelum dibukanya poli malam pada empat puskesmas, yakni puskesmas Mentigi Tanjunguban, puskesmas Teluk Sasah, Seri Kuala Lobam, puskesmas Kawal dan puskesmas Kijang.

“Total tenaga medis yang dibutuhkan untuk empat puskesmas sebanyak 39 orang,” ungkap Kadin Kesehatan Bintan dr Gama melalui Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinkes Bintan, Syafriman, Selasa (26/9) kemarin.

Ia merincikan, 39 orang tenaga medis yang dibutuhkan itu yakni untuk 8 orang perawat, 4 bidan, 4 analis labor, 8 administrasi, 4 apoteker dan 11 dokter. Sejauh ini, pihaknya masih menghitung kebutuhan tenaga medis di masing-masing puskesmas.

“Apakah perlu tenaga baru atau puskesmas yang kelebihan tenaga yang didistribusikan ke puskesmas yang kurang tenaganya. Tapi, jika tidak maka harus dibuka penerimaan pegawai honorer tenaga medis baru,” katanya.

Sementara, untuk ketersediaan obat-obatan, dikatakannya, cukup. Tak ada pengalokasian anggaran ketersediaan obat-obatan untuk empat poli baru ini. “Obat cukup,” tegasnya.

Secara praktiknya di lapangan, ia menuturkan, sebenarnya beberapa puskesmas sudah melakukan pelayanan hingga malam, seperti puskesmas Mentigi, Tanjunguban dan Kawal. Hanya, saat ini, malamnya belum ada tenaga apoteker dan labor. Makanya, ke depan ini dibuka poli malam, yang ada tenaga medis seperti apoteker, labor dan lainnya.

Sementara itu, Kadinkes Bintan dr Gamma mengatakan, pihaknya segera menerapkan sistem informasi kesehatan e puskesmas. Tujuannya, memudahkan masyarakat dilayani, khususnya pemegang BPJS. “Ada 4 puskesmas yang sudah diterapkan sistem ini.Sesuai arahan dari Pak Bupati, dua puskesmas dalam waktu dekat akan menyusul yakni puskesmas Telok Sebong dan Sei Lekop,” katanya.

Layanan ini akan terintegrasi secara online dengan BPJS Kesehatan melalui aplikasi e puskesmas. Dalam penggunaannya juga mudah. Masyarakat hanya mendownload aplikasi infokes mobile apss di google playstore, yang menggunakan handphone android.

“Ada aplikasi yang bisa dilihat, mulai dari pendaftaran, cek nomor BPJS sampai dengan cek
antrian. “PT Telkom Indonesia telah memberikan pengharhaan kepada Pemkab Bintan, karena mendahulukan menggunakan sistem e puskesmas di Kepri,” tukasnya. (cr21)

Dana Zakat Tembus Rp 801 Juta

Putut A
-
0
Dana Zakat Tembus Rp 801 Juta

batampos.co.id – Baznas Kota Tanjungpinang menyerahkan bantuan zakat tahap dua pada Selasa (26/9) kemarin kepada 94 orang penerima zakat. Dana zakat tahun ini diklaim sudah mencapai Rp 801 juta yang kemudian diberikan kepada penerima yang menggunakan bantuan tersebut untuk biaya hidup, biaya berobat, biaya anak sekolah hingga modal usaha.

Capaian target pajak sebesar Rp 801 juta ini, tutur Ketua Baznas Tanjungpinang Muqtafin Trenggono, telah mendekati target capaian yang ditetapkan pada 2017 ini. “Kami menarget Rp 900 juta. InsyaAllah akhir tahun ini bisa terpenuhi,” ujarnya usai penyerahan dana zakat kemarin.

Dari 94 penerima zakat tersebut, lanjut dia, dana untuk biaya hidup diberikan pada 17 orang. Sementara dua orang memanfaatkan dana tersebut untuk biaya pengobatan, dan 26 anak menerima dana zakat untuk melanjutkan dan keperluan sekolah. Sementara sebanyak 42 orang lainnya memanfaatkan dana ini sebagai modal usaha. Dan tujuh orang lainnya menerima untuk pembinaan.

“Total dari penyerahan tahap dua ini mencapai Rp 148 juta,” sebut Muqtafin.

Sementara itu Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan memberi apresiasi kepada Baznas Kota Tanjungpinang, masyarakat, pengusaha dan para pejabat yang telah menyisihkan rezekinya untuk dikelola oleh Baznas sebagai lembaga penyalur zakat yang tepat dan terpercaya.

“Bagi penerima harus benar-benar manfaatkan dana ini dengan baik. Terutama untuk Bapak Ibu yang mendapatkan bantuan modal usaha. Mudah-mudahan usaha yang bapak/ibu rintis dapat terus berkembang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga,” kata Lis.

Menurut Lis pemerintah tidak mungkin dapat mengakomodir seluruh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, melalui BAZNAS inilah masyarakat dapat bersama-sama memberi perhatian dalam meringankan beban masyarakat lainnya yang membutuhkan.

“Saya berharap program ini dapat mengurangi masalah kesejahteraan di Kota Tanjungpinang,” katanya. (aya)

Warga Desa Mengkait Tak Makan Sayuran

Putut A
-
0
 Abdul Haris. F.Dok Batam Pos.

batampos.co.id – Masyarakat Desa Mengkait Kecamatan Siantan Selatan memiliki kebiasaan tersendiri. Mayoritas warga desa tersebut belum terbiasa mengkonsumsi sayuran. Makanan sehari-hari mereka hanya nasi dengan lauk ikan.

“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti itu. Makanya saya berharap kepada ibu-ibu PKK agar memberikan penyuluhan terhadap warga disana agar mau mengkonsumsi sayuran,” ungkap Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, ketika menyampaikan pidatonya di acara Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS) kemarin.

Tidak dipungkiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehat sayuran menjadi salah satu komponen di dalamnya. Sehingga tanpa sayuran maka kurang sempurna asupan gizi seseorang. Selain itu ia juga mengimbau kader PKK untuk mendata sejumlah desa yang dinilai layak dijadikan desa percontohan yang sehat, aman, tentram, bersih dan lainnya.
Ia menyarankan dalam jumlah 52 desa yang akan didata nantinya, lebih efektif dalam melakukan kontrol lebih baik desa yang tidak jauh dari jangkauan akses transportasi artinya desa yang dekat dengan ibukota kabupaten.

“Desa yang sehat juga perlu dilakukan survei dan jadikan desa tersebut sebagai contoh dari desa lainnya. Tujuannya memberi kesadaran kepada masyarakat betapa penting hidup sehat itu,” ujarnya.

Katanya, pola hidup sehat masyarakat Anambas harus ditingkatkan, hal ini bukan hanya tugas dari kader PKK saja, namun pemerintah daerah tentu hal ini dinas terkait harus lebih berperan aktif dan mengajak masyarakat lebih perduli dengan kesehatan lingkungan dan rumah tangganya. (sya)

ADD di APBD Perubahan Diminta Disesuaikan

Putut A
-
0
ADD di APBD Perubahan Diminta Disesuaikan

batampos.co.id – Evaluasi APBD Perubahan 2017 Kabupaten Karimun telah diselesaikan Gubernur Kepri. Salah satu yang menjadi evaluasi oleh gubernur adalah alokasi dana desa (ADD) oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, karena dana yang dianggarkan belum sesuai dengan ketentuan.

“Secara umum, APBD Perubahan yang sudah disahkan pada Agustus lalu sudah sesuai dengan ketentuan. Hanya saja terkait ADD yang ada di dalam APBD Perubahan ini, yang dimaksud belum sesuai ketentuan terkait besarnya alokasi yang kami siapkan untuk 32 desa di seluruh Kabupaten Karimun,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun, Abdullah, Selasa (26/9).

Di dalam APBD Perubahan, kata Abdullah, Pemerintah Kabupaten Karimun sudah menganggarkan ADD sebesar Rp 17 miliar. Jika sesuai dengan ketentuan, ADD seharusnya 10 persen dari APBD. Namun untuk tahun ini belum bisa dipenuhi 10 persen tetapi hanya sekitar 5 persen dari APBD atau sekitar Rp 17 miliar saja.

“Belum sesuainya ADD yang disiapkan di dalam APBD disebabkan keterbatasan anggaran,” kata Abdullah.

Untuk itu pada APBD murni 2018 pemerintah akan menyiapkan ADD sesuai dengan persentase yang ditentukan, yakni berkisar Rp 40 miliar untuk seluruh desa. “Jika ADD dari APBD sudah besar, maka untuk pembangunan yang jumlahnya Rp 500 juta ke bawah dikerjakan oleh desa dengan ADD tersebut,” katanya.

Menyinggung penggunaan APBD Perubahan, terkait belum dibayarnya tunjangan kesejahteraan ASN selama dua bulan, Abdullah menyebutkan, saat ini hasil evaluasi masih dikerjakan untuk dibawa lagi ke Gubernur Kepri.

“Jika dalam bulan ini evaluasi bisa diselesaikan, maka bulan depan APBD Perubahan sudah bisa digunakan. Termasuk pembayaran tunjangan Kesra untuk seluruh pegawai yang memang rata-rata dua bulan belum dibayar disebabkan saat itu masih dilakukan pembahasan,” ungkpany. (san)

Baru 30 Persen Masyarakat Ikut BPJS

Putut A
-
0
Baru 30 Persen Masyarakat Ikut BPJS
Pertemuan forum kemitraan dan komunikasi Pemkab Natuna dan bpjs di kantor Bupati Natuna. F.Aulia/Batam Pos.

batampos.co.id – Hingga saat ini belum secara merata masyarakat Natuna terdaftar sebagai peserta BPJS. Menurut data pihak BPJS, baru sekitar 30 persen masyarakat Natuna yang tercatat. Kepala BPJS Provinsi Kepri Lenny Marlina Manalu mengatakan, belum meratanya peserta BPJS di Natuna disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat akan kegunaan BPJS.

“Sekarang mungkin belum menyadari, tetapi kalau sudah sakit, baru sibuk urus BPJS,” sebut Lenny pertemuan bersama Forum Kemitraan dan Komunikasi Tingkat Kabupaten Natuna, di kantor Bupati Natuna, Selasa (26/09).

Dikatakan Lenny, saat ini masih minim minat masyarakat Natuna untuk ikut serta menjadi peserta BPJS. Dari hasil survey sekaligus data diterima oleh petugas lapangan pada bulan Agustus lalu, baru 25 ribu masyarakat Natuna yang ikut dalam program BPJS.
“Kami memprediksi data sekarang baru 30 persen lebih masyarakat Natuna terdaftar sebagai peserta BPJS. Masih banyak yang belum bergabung dalam peserta BPJS,” ujar Lenni.

Pihak BPJS kata Lenny, persoalan yang ditemui sekarang adalah kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri kepulauan yang terpisah lautan. Dan sudah mengajak jajaran pemerintah mulai dari kades, lurah, camat, hingga Dinas Pendidikan diharapkan mendata dan melakukan sosialisasi, agar semua masyarakat terdaftar sebagai perserta BPJS.

Bahkan kata Lenny, mulai tahun depan seluruh badan usaha wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Tahun ini, dari ratusan badan usaha yang aktif, ada sekitar sepuluh badan usaha menunggak iuran BPJS senilai Rp 55 juta. Sementara untuk individu, sekitar ratusan juta masih terjadi penunggakan.

“Data nasional, masih sekitar Rp 9 triliun iuran BPJS belum disetorkan. Pemerintah janji akan memberikan suntikan dana untuk menanggulangi ini. Tahun depan kemungkinan naik jadi Rp 13 triliun,” sebut Lenny. (arn)

Mizu Istianto Pimpin BPTP Kepri

Putut A
-
0
Mizu Istianto Pimpin BPTP Kepri
Kepala BPTP Balitbangtan Kepri Mizu Istianto (kanan) menyerahkan cinderamata kepada Pejabat Lama Dahono saat lepas sambut di kantor BPTP Kepri, Selasa (26/9). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP Balitbangtan) Kepri melakukan pergantian pimpinan dari Dahono ke Mizu Istianto. Prosesi serahterima jabatan dilakukan di Kantor BPTP Balitbangtan Kepri, Selasa (26/9).

“Kami bertanggungjawab dalam melakukan pengembangan dan penelitian dibidang pertanian. Tentu fokus kerja kami ke depan tetap pada program tersebut,” ujar Mizu Istianto menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin setelah proses serahterima jabatan.

Pria yang sebelumnya bertugas di Balai Penelitian Tanaman Buah (Balitbu) Solok, Sumatera Barat tersebut menjelaskan, program kerja kedua yang akan menjadi perhatiannya adalah meningkatkan potensi pertanian yang ada di Provinsi Kepri.

“Dalam bekerja, kami tentu akan berkoordasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Kepri dan Kabupaten/Kota yang ada di Kepri,” paparnya.

Menurut pria yang sudah bergelar Doktor tersebut, apabila ada kebersamaan yang kuat, ia yakin hasil terbaik akan didapat. Atas dasar itu, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait.

“Pengembangan dan penelitian yang kita lakukan harus berbasis pada teknologi. Kepri adalah daerah kepulauan yang tentunya karakteristik pertaniannya berbeda dengan daerah yang lain,” tutup Mizu Istianto.

Sementara itu, pejabat lama, Dahono dipromosikan untuk bertugas di BPTP Balitbang Provinsi Riau. Turut hadir dalam serahterima jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Ahmad Izhar. Selain itu ada juga Kapolres Tanjungpinang.(jpg)

Panlih Jamin Tidak Molor Lagi

Putut A
-
0

batampos.co.id – Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur Kepri, Hotman Hutapea memberikan jaminan, proses pemilihan Wagub Kepri tidak akan molor lagi. Pimpinan DPRD Kepri juga sudah nyetujui untuk mengundang kedua Cawagub Kepri, Isdianto dan Agus Wibowo, Kamis (28/9) besok.

“Kami bertindak tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD Kepri. Artinya, tidak bisa melanggar jalur yang ditentukan,” ujar Hotman menjawab pertanyaan Batam Pos, Selasa (26/9) usai rapat bersama pimpinan DPRD Kepri, kemarin.

Disinggung terkait adanya mis komunikasi antara Panlih dengan pimpinan DPRD Kepri. Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, setiap perkembangan ataupun ada sesuatu yang rancu, tetap berkoordinasi dengan pimpinan DPRD.

“Seperti menyangkut masalah surat pernyataan kemarin. Kami meminta petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas arahan pimpinan,” papar Hotman.

Ditegaskan Hotman, apapun bentuk pelaksanaan kegiatan di DPRD yang substansinya untuk pemerintahan, muara pertanggungjawabannya adalah Ketua DPRD sebagai pimpinan. Disebutkannya, Pimpinan DPRD juga sudah meneken surat undangan yang akan ditujukan ke masing-masing Cawagub.

“Surat sudah kita tandatangani dan langsung disampaikan ke masing-masing calon. Berdasarkan keputusan panlih kemarin, dua calon akan kita panggil di waktu berbeda. Pak Agus kita undang jam 9-10. Setelah itu pak Isdianto jam 10-11,Kamis nanti,” tutup Hotman.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta kepada Panlih untuk tegas dalam menerapkan aturan. Ia berharap proses ini dapat berjalan cepat dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang ada.

“Berkas apa saja yang kurang, segera minta calon lengkapi. Itu kalau kita mau gerak cepat,” ujar Jumaga.

Selain itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta agar panlih terus berkonsultasi dengan Kemendagri selama proses ini. Hal ini diperlukan untuk mencegah gugatan di kemudian hari. Panlih Wagub saat ini telah menyiapkan dokumen-dokumen isian calon Wagub sisa masa jabatan 2016-2021 sesuai Peraturan KPU. Berkas ini nantinya akan diserahkan ke Panlih sebagai syarat dimulainya proses pemilihan.

“Kita berharap proses pemilihan Wagub segera terlaksana. Sehingga Gubernur bisa fokus dalam bekerja,” papar Jumaga.(jpg)

Label Bulog Dipalsukan, Ahui Terancam Dilaporkan

Putut A
-
0
Label Bulog Dipalsukan, Ahui Terancam Dilaporkan
Kasatreskrim Polres Tanjungpinang AKP Dwihatmoko, bersama Kadisperindag Kepri Burhanuddin dan Kabulog Tanjungpinang Jaka Santosa melihat gudang beras oplosan di kawasan Batu 9 Tanjungpinang, Selasa (26/9). F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Pasca penggrebekan gudang milik bos Swalayan Pinang Lestari, yang diduga mengoplos beras. Jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Sub Divre Bulog Tanjungpinang dan Polres Tanjungpinang, melakukan sidak ke gudang tersebut, Selasa (26/9) pagi.

Sidak tersebut dilakukan guna melihat secara jelas praktek pengoplosan beras di gudang yang beralamat di Kampung Sumber Karya, RT 01, RW 06, Kelurahan batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dari sidak tersebut, petugas menyita 756 karung beras yang beratnya sekitar 41 ton.

Kepala Sub Divre Bulog Tanjungpinang, Jaka Santosa, mengatakan pengoplosan beras yang dilakukan oleh Ahui, tersebut sangat merugikan konsumen. Pihaknya pun berterima kasih kepada pihak Kepolisian yang sudah melakukan tindakan terhadap aktifitas ilegal tersebut.

“Pengoplosan ini merugikan masyarakat atau konsumen,” ujarnya.

Sementara saat ditanya, terkait adanya dugaan pemalsuan label Bulog oleh pemilik Swalayan Pinang Lestari tersebut. Jaka menyebutkan, pihaknya akan mengambil tindakan dan berkoordinasi dengan Bulog pusat melalui Divre Bulog Kepri.

“Kami akan ambil tindakan terkait permasalahan ini. Sanksi dari pemalsuan label bulog ini berat,” katanya.

Diterangkan Jaka, pihaknya tidak mengetahui beras bulog yang di oplos tersebut di pasok darimana. Sebab, pihaknya tidak lagi menjalin kerjasama dengan Swalayan Pinang Lestari untuk memasarkan beras bulog yang komersil dan bebas diperjual belikan.

“Dulu memang pernah kerjasama. Tapi, dua belakangan ini tidak lagi. Karena untuk Tanjungpinang stok kosong. Tidak tau ini mereka dapat darimana,” terang Jaka.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri, Burhanuddin, mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu izin dari gudang tempat pengoplosan beras tersebut. Sebab, jika menyalahi pemakaiannya. Tentunya izin gudang tersebut akan di cabut.

“Apakah ini untuk gudang sembako atau yang lainnya akan kami pelajari dulu. Jika menyalahi izin ada undang-undangnya dan sanksinya bisa di cabut,” ujar Burhanuddin, saat sidak ke gudang tersebut.

Pihaknya, kata Burhanuddin, mengucapkan terima kasih kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan tindakan berupa penggrebekan terhadap aktifitas tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya tindakan seperti itu. Memberikan efek jera agar tidak ada pedagang yang nakal.

“Ini mari kita jadikan pelajaran. Dan juga marilah kita bersama-sama mengawasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Peran dan dukungan masyarakat juga dibutuhkan untuk pengawasan,” ucapnya.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang, AKP Dwihatmoko Wiraseno, menuturkan terkait penggrebekan gudang beras oplosan tersebut. Selain telah menetapkan pemilik gudang sebagai tersangka. Pihaknya masih mendalami kasus tersebut.

“Untuk saat ini tersangka masih satu yakni pemilik Swalayan tersebut,” ujarnya.

Sedangkan dua orang karyawan yang turut diamankan sebelumnya, kata Dwi, saat ini masih sebatas saksi. Sebab, mereka bekerja disana karena disuruh oleh bosnya.

“Dua orang karyawan itu saksi. Keseluruhan saksi yang kami mintai keterangan ada delapan orang,” pungkasnya.(ias)

Koramil 03 Kundur Road Show Nobar Film G30S/PKI

Putut A
-
0
Koramil 03 Kundur Road Show Nobar Film G30S/PKI
Danramil 03 Kundur Mayor Czi Slamet Wahyudi bersama masyarakat saat nonton bareng film G30S/PKI di Akaw Tanjungbatu. F. Imam Sukarno/Batam Pos.

batampos.co.id – Komando rayon militer (Koramil) 03 Kundur Kodim 0317 Tanjungbalai Karimun melakukan Road Show selama sepuluh hari nonton bareng (nobar) film sejarah penumpasan gerakan 30 September (G30S) PKI di empat kecamatan Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat dan Belat. Acara pemutaran film G30S PKI sendiri sudah diawali sejak 21 September, dan puncaknya 30 September di Balai Pemuda dan Budaya Tanjungbatu Kota.

Komandan Rayon Militer (Danramil) 03 Kundur Mayor Czi Slamet Wahyudi menegaskan, jika nonton bareng pemutaran film sejarah penghianatan G30S/PKI untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda, pelajar dan masyarakat jika Indonesia pernah mengalami sejarah kelam pada masa lalu. Gerekan partai komunis Indonesia (PKI) menculik sepuluh jenderal dan mengubur hidup-hidup dengan tindakan sadis, semoga sejarah kelam masa lalu tidak terulang kembali.

“Pemutaran film G30S/PKI untuk mengingatkan kembali kepada generasi muda, pelajar dan masyarakat jika bangsa Indonesia pernah mengalami sejarah kelam. Harapanya agar sejarah kelam tidak terulang kembali,” tegas Slamet, Selasa (26/9) kemarin.

Dijelaskan pemutaran film G30S/PKI memanfaatkan sejumlah tempat berkumpulnya masyarakat (Akaw) yang ada di kecamatan Kundur. Sementara untuk kecamatan Kundur Utara nobar di simpang Tugu Nanas, berikut di kecamatan Kundur Barat, Belat dan terakhir di Balai Pemuda dan Budaya Tanjungbatu.

“Kita ingatkan masyarakat, generasi muda dan pelajar harus waspada terhadap gerakan PKI yang kapan saja bisa muncul kembali. Dalam hal ini kita harus bersatu, rukun dan kompak dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),” paparnya. (ims)

Bupati Wajibkan ASN Berbaju Melayu pada Hari Jumat

Putut A
-
0
Bupati Wajibkan ASN Berbaju Melayu pada Hari Jumat
Bupati Bintan Apri Sujadi bersama Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam menggenakan pakaian Melayu dalam kegiatan pemerintahan pada Jumat pekan lalu. F. Humas Pemkab Bintan.

batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi kembali mengingatkan kewajiban seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bintan untuk menggenakan baju Melayu pada hari Jumat. Sebab, dirinya mendapati fenomena ASN yang mulai mengabaikan kewajiban itu.

“Harus menjadi perhatian bersama,” kata Apri saat rapat bersama kepala organisai perangkat daerah (OPD), pejabat eselon 3 dan 4 di Kantor Bupati Bintan, kemarin.

Berbaju Melayu menurut dia, merupakan salah satu identitas masyarakat Melayu Bintan. Dengan aturan Permendagri mengenai jadwal penggunaan pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah bahwa di hari Jumat harus menggenakan batik/tenun atau pakaian khas daerah dalam hal ini baju Melayu menurut dia, ini merupakan bagian melestarikan khazanah budaya Melayu.

“Kita harus bangga sebagai orang Melayu,” tegasnya.

Ia menambahkan, kewajiban berpakaian Melayu satu hari dalam seminggu juga diselaraskan dengan kewajiban pelajar di Bintan yang menggenakan pakaian Melayu.

“Di sekolah-sekolah, anak-anak kita juga berpakaian Melayu lengkap. Ini mengajarkan yang baik tentang nilai kemelayuan karena kita tinggal di negeri Melayu,” tukasnya. (cr21)

1...12,94412,94512,946...14,163Halaman 12,945 dari 14,163

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000